uu etika presentasi

7/22/2019 Uu Etika Presentasi

1/65

KELOMPOK2D

Rahmi sertiana N

1111102000085

Inten Novita Sari

1111102000087

Askandari

1111102000089 Rizka Nurbaiti

1111102000091

Aditya Ramadhan

1111102000093

Nova Sari Aulia

1111102000098 M.A.W Khairurijal

1111102000102

Ana Yuliana

1111102000109

Niekha Zoelinna

1111102000109

Khairunisa

1111102000117 Khairul Bahtiar

1111102000096

Rian Hidayat

1111102000100

Vina Fauziah

1111102000100 Putri Nur Handayani

1111102000114


2/65

PENDAHULUAN


3/65

Menurut peraturan pemerintah RI no. 51 tahun 2009Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulussebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah

jabatan apoteker. Secara umum obat dapat diartikan sebagai semua

bahan tunggal/campuran yang dipergunakan olehsemua mahluk hidup untuk bagian dalam maupun luar,guna mencegah, meringankan ataupun menyembuhkanpenyakit.

Sedangkan menurut UU

Obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yangdimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan

diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan,menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka ataukelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atauhewan, untuk memperelok badan atau bagian badanmanusia.


4/65

DASAR PELAYANAN OBAT


5/65

PELAYANANINFORMASIOBAT(PIO)

UU No 36 tahun 2009 dan PP 51 tahun 2009

Kemenkes No 1197 tahun 2004 BAB VI mendefinisikan PIOsebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apotekeruntuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias, dan

terkini, baik kepada dokter, apoteker, perawat, profesikesehatan lainnya dan pasien.

Pelayanan Informasi Obat dalam implementasi kode etikapoteker Indonesia tertuang dalam pasal 7, seorang Apotekerharus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya


6/65

PP no 20 tahun 1996 tentang sumpah apoteker

disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya,

apoteker tidak boleh terpengaruh agama, bangsa,

suku, politik dan kedudukan sosial.

Undang-undang No 36 tahun 2009 serta pada PP

51 tahun 2009 menyebutkan bahwa PIO termasuk

dalam pekerjaan kefarmasian

Pelayanan Obat Resep

Permenkes No. 347 tahun 1990


Pelayanan Obat Non-Resep



7/65

KODE ETIK

Sesuai kode etik apoteker Indonesia pasal 7 :

Menjadi sumber informasi sesuai dengan

profesinya.

Kode etik apoteker Indonesia Pasal 3 : Setiap

Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya

sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu

mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip

kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya


8/65

TUGAS DAN KEWAJIBAN APOTEKER


9/65

BAB I

Kewajiban Umum

Pasal 1: Setiap Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, danmengamalkan Sumpah/Janji Apoteker

Pasal 2 : Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguhmenghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia

Pasal 3 :Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinyasesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan

berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakankewajibannya.

Pasal 4 :Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangandi bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada

khususnya.


10/65

Pasal 5 :Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harusmenjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang

bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.

Pasal 6 :Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh

yang baik bagi orang lain.Pasal 7 :Seorang Apoteker menjadi sumber informasi sesuai dengan

profesinya.

Pasal 8 :Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembanganperaturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya

dan di bidang farmasi pada khususnya.

BAB II

Kewajiban apoteker terhadap Pasien

Pasal 9 :Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasianharus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak

asasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani.


11/65

BAB III

Kewajiban apoteker terhadap Teman Sejawat

Pasal 10 : Setiap Apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiriingin diperlakukan.

Pasal 11 : Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasihati untukmematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik.

Pasal 12 :Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkankerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatankefarmasian serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.

BAB IV

Kewajiban Apoteker terhadap sejawat petugas kesehatan lainnya

Pasal 13 :Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun danmeningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat

petugas kesehatan lain.

Pasal 14 :Setiap Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yangdapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat

petugas kesehatan lainnya.


12/65

BAB V

Penutup

Pasal 15 :Setiap Apoteker bersungguh-sungguh

menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker

Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-

hari.

Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tidak

sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik

Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan

menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesifarmasi yang menanganinya (IAI) dan mempertanggung-

jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.


13/65

Selain dari hal diatas, juga telah dibahas Tugas dan Kewajiban seorangApoteker Apotek.

1. Bertanggungjawab atas proses pembuatan obat,meskipun obat dibuat oleh asisten apoteker.

2. Kehadirannya di tempat bertugas diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

3. Wajib berada di tempat selama jam apotek buka.

4. Wajib menerangkan ke konsumen tentang kandunganobat yang ditebus. Penjelasan ini tidak dapatdiwakilkan kepada asisten atau petugas apotek.

5. Membahas dan mendiskusikan resep obat langsungkepada dokter, bukan asisten atau petugas apotek.

6. Wajib menjaga kerahasiaan resep pasien.


14/65

ETIKA APOTEKER DI RUMAH SAKIT

E A P O R


15/65

ETIKAAPOTEKERDALAMPELAYANANOBATDIRUMAH

SAKIT

Klasifikasi aktivitas apoteker (American Pharmacists Assoc iation/APha) baik apotekerrumah sakit maupun di apotek:

Memastikan terapi dan hasil yang sesuai Memastikan farmakoterapi yang sesuai

Memastikan kepahaman/kepatuhan pasien terhadap rencana pengobatannya

Monitoring dan pelaporan hasil

Dispensing obat dan alat kesehatan

Memproses resep atau pesanan obat Menyiapkan produk farmasi

Mengantarkan obat atau alat kesehatan

Promosi kesehatan dan penanggulangan penyakit Pengantaran jasa penanggulangan klinis

Pengawasan dan pelaporan issue kesehatan masyarakat

Promosi penggunaan obat yang aman dalam masyarakat

Manajemen sistem kesehatan Pengelolaan praktek

Pengelolaan pengobatan dalam sistem kesehatan

Pengelolaan penggunaan obat dalam sistem kesehatan

Partisipasi dalam aktivitas penelitian

Kerjasama antardisiplin


16/65

ETIKAAPOTEKERDALAMPELAYANANOBATDI

RUMAHSAKIT

apoteker bertanggung jawab langsung pada pasien

tentang biaya, kualitas, dan hasil pelayanan

kefarmasian. Dalam aplikasi praktek pelayanan

kefarmasian untuk keselamatan pasien terutama

medication error adalah menurunkan risiko danpromosi penggunaan obat yang aman.


17/65


RUMAHSAKIT

Di rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan

lainnya, kejadian medication error dapat dicegah jika

melibatkan pelayanan farmasi klinik dari apoteker

yang sudah terlatih.

Oleh sebab itu sangat penting bagi seorang apoteker

yang akan memberikan pelayanan kefarmasian

(pharmaceutical care) untuk membekali diri sebaik-

baiknya dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilanyang diperlukan.


18/65

ETIKAAPOTEKERDALAMPELAYANANOBATDIRUMAHSAKIT

Saat ini di negara-negara maju sudah ada apoteker dengan spesialisasi

khusus menangani medication safety.Peran Apoteker Keselamatan Pengobatan (MedicationSafety Pharmacist)

meliputi:

Mengelola laporan medication error.

Membuat kajian terhadap laporan insiden yang masuk.

Mencari akar permasalahan dari error yang terjadi.

Mengidentifikasi pelaksanaan praktek profesi terbaik untuk menjamin

medication safety.

Menganalisis pelaksanaan praktek yang menyebabkan medication

error. Mengambil langkah proaktif untuk pencegahan.

Memfasilitasi perubahan proses dan sistem untuk menurunkan

insiden yang sering terjadi atau berulangnya insiden sejenis.

Cont....


19/65


RUMAHSAKIT

Mendidik staf dan klinisi terkait lainnya untukmenggalakkan praktek pengobatan yang aman. Mengembangkan program pendidikan untuk

meningkatkan medication safety dan kepatuhanterhadap aturan/SOP yang ada.

Berpartisipasi dalam Komite/tim yang berhubungandengan medication safety.

Komite Keselamatan Pasien RS.

Dan komite terkait lainnya.

Terlibat didalam pengembangan dan pengkajian

kebijakan penggunaan obat. Memonitor kepatuhan terhadap standar pelaksanaan

Keselamatan Pasien yang ada.


20/65

ETIKAAPOTEKERDALAMPELAYANANOBATDIRUMAH

SAKIT

Apoteker harus berperan di semua tahapan proses

yang meliputi :

Pemilihan

Pengadaan Penyimpanan

Skrining Resep

Dispensing

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penggunaan Obat


21/65

RUMAHSAKIT

PROSEDURPELAPORANKESALAHAN

Insiden yang dilaporkan adalah kejadian yang

sudah terjadi, potensial terjadi ataupun yang nyaris

terjadi.

Laporan insiden dapat dibuat oleh siapa saja atau

staf farmasi yang pertama kali menemukan

kejadian atau terlibat dalam kejadian.

Pelaporan dilakukan dengan mengisi Formulir

Laporan Insidenyang bersifat rahasia.


22/65

DIRUMAHSAKIT

Apabila terjadi suatu insiden (KNC/KTD/Kejadian Sentinel) terkait dengan

pelayanan kefarmasian, wajib segera ditindaklanjuti (dicegah/ditangani)untuk mengurangi dampak/ akibat yang tidak diharapkan.

Setelah ditindaklanjuti, segera buat laporan insidennya dengan mengisi

Formulir Laporan Insiden pada akhir jam kerja/shift kepada Apoteker

penanggung jawab dan jangan menunda laporan (paling lambat 2 x 24

jam).

Laporan segera diserahkan kepada Apoteker penanggung jawab.

Apoteker penanggung jawab memeriksa laporan dan melakukan grading

risiko terhadap insiden yang dilaporkan.

Hasil grading akan menentukan bentuk investigasi dan analisis yang akandilakukan :

Grade biru

Grade hijau

Grade kuning

Grade merahCont....


23/65

ALURPELAPORANINSIDENKETIMKESELAMATAN

PASIEN(KP) DIRUMAHSAKIT

Setelah selesai melakukan investigasi sederhana, laporan hasil

investigasi dan laporan insiden dilaporkan ke Tim KP di RS. Tim KP di RS akan menganalis kembali hasil investigasi dan Laporan

insiden untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutanRoot Cause Analysis (RCA) dengan melakukan Regrading.

Untuk Grade kuning/merah, Tim KP di RS akan melakukan RootCause Analysis (RCA).

Setelah melakukan Root Cause Analysis (RCA), Tim KP di RS akanmembuat laporan dan Rekomendasi untuk perbaikan sertapembelajaran berupa: Petunjuk/Safety alert untuk mencegahkejadian yang sama terulang kembali.

Hasil Root Cause Analysis (RCA), rekomendasi dan rencana kerjadilaporkan kepada Direksi.

Rekomendasi untuk Perbaikandan Pembelajarandiberikan umpanbalik kepada instalasi farmasi.

Apoteker penanggung jawab akan membuat analisis dan trenkejadian di satuan kerjanya.

Monitoring dan Evaluasi Perbaikan oleh Tim KP di RS.

KATEGORI KESALAHAN DALAM PEMBERIAN


24/65

KATEGORIKESALAHANDALAMPEMBERIAN

OBAT

Pasien mengalami reaksi alergi.

Kontraindikasi. Obat kadaluwarsa.

Bentuk sediaan yang salah.

Frekuensi pemberian yang salah.

Label obat salah / tidak ada / tidak jelas. Informasi obat kepada pasien yang salah / tidak jelas.

Obat diberikan pada pasien yang salah.

Cara menyiapkan (meracik) obat yang salah.

Jumlah obat yang tidak sesuai.

ADR ( jika digunakan berulang).

Rute pemberian yang salah.

Cara penyimpanan yang salah.

Penjelasan petunjuk penggunaan kepada pasien yang

salah.


25/65

PERMASALAHANDALAMPENCATATANDAN

PELAPORAN

Yang bertangggungjawab dalam pencatatan laporan

adalah :

Staf IFRS/Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya yang

pertama menemukan kejadian atau supervisornya. Staf IFRS/ Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya yang

terlibat dengan kejadian atau supervisornya.

Staf IFRS/ Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya yang

perlu melaporkan kejadian.


26/65

MASALAHYANGDIHADAPIDALAMPENCATATANDAN

PELAPORANKEJADIAN

Laporan dipersepsikan sebagai pekerjaanperawat.

Laporan sering tidak diuraikan secara rinci karena takut

disalahkan.

Laporan terlambat. Laporan kurang lengkap (cara mengisi formulir salah,

data kurang lengkap).


27/65

HAL-HALYANGPERLUDILAKUKANDANYANGTIDAK

BOLEHDILAKUKAN:

Jangan melaporkan insiden lebih dari 24 jam.

Jangan menunda laporan insiden dengan alasan

belum ditindaklanjuti atau ditandatangani.

Jangan menambah catatan medis pasien bila telah

tercatat dalam laporan insiden.

Jangan meletakan laporan insiden sebagai bagian

dari rekam medik pasien.

Jangan membuat salinan laporan insiden untukalasan apapun.

Catatlah keadaan yang tidak diantisipasi.

HAMBATAN DALAM PENCATATAN DAN


28/65

HAMBATANDALAMPENCATATANDAN

PELAPORAN

Pandangan bahwa kesalahan adalah suatu kegagalan dan

kesalahan dibebankan pada satu orang saja.

Takut disalahkan karena dengan melaporkan KTD, KNC,

dan Kejadian.

sentinel akan membeberkan keburukan dari personal atau

tim yang ada dalam rumah sakit/sarana pelayanan

kesehatan lain.

Terkena risiko tuntutan hukum terhadap kesalahan yang

dibuat.

Laporan disebarluaskan untuk tujuan yang merugikan.

Pelaporan tidak memberi manfaat langsung kepada

pelapor.

Kurangnya sumber daya.


29/65

ETIKA APOTEKER DI APOTEK

TIKA APOTEKER DALAM PELAYANAN OBAT DI


30/65

TIKAAPOTEKERDALAMPELAYANANOBATDIAPOTEK

Pelayanan kefarmasian saat ini mengacu kepada

Pharmaceutical Care

Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker

dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku

agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien.

Pelayanan pasien meliputi (Kepmenkes No.1027/Menkes/SK/IX/2004):

1. Pelayanan resep. Mencakup ;

skrining administrative resep,

Skrining kesesuaian farmasetik, serta Etiket harus jelas dan dapat dibaca.

2. Konseling. Apoteker harus memberikan konseling, mengenai

sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya,

sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang

bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau


31/65

3. Promosi dan Edukasi. Dalam rangka pemberdayaan

masyarakat. Apoteker harus ikut membantu diseminasi

informasi, antara lain dengan penyebaran leaflet, brosur,

poster, penyuluhan, dan lain lainnya.4. Pelayanan Residensial (home care). Yaitu pelayanan

apoteker sebagai care giver dalam pelayanan kefarmasian

di rumah-rumah khususnya untuk kelompok lansia dan

pasien dengan pengobatan terapi kronis lainnya. Untuk

aktivitas ini apoteker harus membuat catatan berupa catatanpengobatan (medication record).

Adapun tujuan dari pemberian informasi kepada pengunjung

apotek adalah mengoptimalkan hasil terapi obat dan tujuan

medis dari terapi obat dapat tercapaiAda 3050% kasus perilaku ketidakpatuhan pengunjung

apotek yang menerima obat. Penyebab kegagalan obat yang

demikian bersifat multifokus, antara lain adalah karena

kurangnya edukasi, berkaitan dengan terapi sampai pada

hambatan finansial yang menghalangi pembelian obat.


32/65

ETIKADANMORALDOKTERDALAM

MENDIAGNOSIS


33/65

A. PENDAHULUAN

Diagnosis adalah upaya untuk menegakan atau mengetahui

jenis penyakit yang diderita oleh seseorang atau masalahkesehatan yang dialami oleh masyarakat

Diagnosis merupakan hal yang penting dalam penentuan OPD

(obat pilihan dokter). Agar mampu menyeleksi obat terbaik untukkondisi tertentu, dokter harus mempelajari patofisiologi penyakit

(diagnosis). Semakin dokter mengetahui tentang patofisiologi

penyakit (diagnosis), makin mudah dokter menyeleksi suatu obat.


34/65

Keluhan pasien kebanyakan berhubungan dengan gejala. Gejala

bukan suatu diagnosis, walaupun gejala itu biasanya mengarahkan

kepada diagnosis.

Diagnosis suatu penyakit merupakan salah satu bentuk praktik

kedokteran. Hal ini sesuai dengan dalam pasal 35 ayat (1) undang-undang

nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Salah satu praktik

kedokteran yang dimaksud adalah menegakkan diagnosis sebagaimana

yang disebut dalam pasal 35 ayat (1).

(J.P siregar, Charles., kumolosas, endang .2005)

C di i


35/65

Cara diagnosis:

1. Anamnesis

2. Pemeriksaan fisik

3. Pemeriksaan penunjang

1. AnamnesisAnamnesis adalah upaya untuk mencari keluhan yang berupa gejala(simptom) yang dirasakan pasien. Berdasarkan apa yang dirasakanpasien (hasil observasi objektif pasien). Contoh: sakit kepala, mual, sakitperut, linu-linu

2. Pemeriksaan FisikPemeriksaan fisik adalah upaya untuk mencari Tanda (sign) yaitu hasilpengamatan obyektif dokter/tenaga kesehatan terhadap keluhan pasien.Berdasarkan apa yang ditemukan tenaga kesehatan dalam pemeriksaan.Contoh: panas, edem, memar, kembung

3. Pemeriksaan penunjang

pemeriksaan penunjang adalah upaya untuk membantu menegakandiagnosis dengan Pemeriksaan laboratorium atau alat lain (USG, EKG,Rontgen). Contoh: pemeriksaan darah lengkap, widal, foto dada, USGabdomen


36/65

Dalam upaya menegakkan diagnosis atau

melaksanakan terapi, dokter biasanya melakukan suatu

tindakan medik. Tindakan medik tersebut ada kalanya

atau sering dirasa menyakitkan atau menimbulkan rasa

tidak menyenangkan. Secara material, suatu tindakan

medik itu sifatnya tidak bertentangan dengan hukum

apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Mempunyai indikasi medis, untuk mencapai suatu tujuan yangkonkret.

Dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di dalam ilmu

kedokteran. Kedua syarat ini dapat juga disebut sebagai

bertindak secara lege artis.

Harus sudah mendapat persetujuan dulu dari pasien.


37/65

ETIKADOKTERGIGIDANTENAGAKESEHATAN

LAINNYADALAMMEMBERIPELAYANAN

KEPADAPASIEN


38/65

ETIKAKEDOKTERANGIGIDIINDONESIAI. DEFINISI

Kode etik adalah :

Kode yang digunakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok

khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis. (K. Bertens)

Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan

dalam kehidupan sehari hari

(UU no. 8 tentang pokok- pokok kepegawaian)


39/65

II. KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI

Kode etik sangat diperlukan untuk :

Menyelamatkan reputasi suatu profesi dengan jalan

menyediakan criteria eksplisit yang dapat dipakai untuk

mengatur perilaku para anggotanya.

Meningkatkan praktik secara lebih kompeten dan lebih

bertanggung jawab oleh para anggotanya.

Melindungi khalayak dari eksploitasi yang dilakukan oleh

praktikan-praktikan yang tidak kompeten.

Kedokteran gigi tidak terlepas dari fungsi kemanusiaan

dalam bidang kesehatan, maka perlu memiliki suatu kode

etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.


40/65

Berikut adalah isi dari kode etik kedokteran gigi :

BAB I KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Setiap dokter gigi Indonesia wajib menghayati, menaati, danmengamalkan Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi Indonesia.

Pasal 2

Setiap dokter gigi Indonesia harus senantiasa menjalankanprofesinya secara optimal.

Pasal 3

Setiap dokter gigi Indonesia wajib menjunjung tinggi norma-normahidup yang luhur.

Pasal 4

Dalam menjalankan profesinya setiap dokter gigi Indonesia tidakdibenarkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kodeetik.

Pasal 5

Setiap dokter gigi Indonesia harus memberikan kesan danketerangan atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan.


41/65

Pasal 6

Setiap dokter gigi Indonesia agar menjalin kerjasama yang

baik dengan tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 7

Setiap dokter gigi Indonesia sebagai sarjana kesehatan wajib

bertindak sebagai motivator dan pendidik masyarakat.

Pasal 8

Setiap dokter gigi Indonesia wajib berupaya untuk

meningkatkan kesehatan gigi masyarakat dalam bidang

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.


42/65

BAB II KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP PENDERITA

Pasal 9

Dalam menjalankan profesinya, setiap dokter gigi Indonesia wajibmemberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada penderita.

Pasal 10

Dalam hal ketidak mampuan menangani suatu kasus, maka setiapdokter gigi Indonesiaberkewajiban merujuk atau mengkonsultasikankepada teman sejawat yang lebih ahli.

Pasal 11Setiap dokter gigi Indonesia wajib merahasiakan segala sesuatuyang ia ketahui tentang penderita, bahkan juga setelah penderitameninggal dunia.

Pasal 12

Setiap dokter gigi Indonesia wajib memberikan pertolongan daruratdalam batas-batas kemampuannya, sebagai suatu tugasperikemanusiaan, kecuali pada waktu itu ada orang lain yang lebihmampu memberikan pertolongan.


43/65

BAB III KEWAJIBAN DOTER GIGI TERHADAP TEMAN

SEJAWATNYA

Pasal 13

Setiap dokter gigi harus memperlakukan teman sejawatnya

sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 14

Setiap dokter gigi Indonesia tidak dibenarkan mengambil alih

penderita dari teman sejawat tanpa persetujuannya.


44/65

BAB IV KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP DIRI

SENDIRI

Pasal 15

Setiap dokter gigi Indonesia wajib mempertahankan dan

meningkatkan martabat dirinya.

Pasal 16

Setiap dokter gigi Indonesia wajib mengikuti secara aktif

perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi.

Pasal 17

Setiap dokter gigi Indonesia harus memelihara kesehatnnyasupaya dapat bekerja dengan baik.


45/65

A. BENTUK-BENTUK PENGAMALAN PANCASILA DALAM KEDOKTERAN GIGI

Sila Pertama

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.Perwujudan daripada Ketuhanan Yang Maha Esa berupa

sikap dan pandangan hidup, taatdan takzim kepada Tuhan Yang Maha Esa dengandibimbing oleh ajaran- ajaran-Nya.Pengamalan Pancasila lebih rinci yaitu:

Berdoa sebelum dan sesudah melakukan percobaan, perawatan, penelitian,

maupunpengobatan. Bisa dilakukan oleh dokter gigi, perawat gigi, maupun pasien

yangsedang menjalani perawatan.

Meyakini sepenuhnya bahwa segala hal mengenai konsep sehat dan sakit

kaitannyadalam kesehatan gigi dan mulut adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Agenpenyakit seperti streptococcus mutant merupakan perantara penyebab Karies dan

dokter gigi maupun obatnya juga merupakan perantara dalam upaya menuju sehat.

Tidak ikut campur apalagi memaksakan kehendak kepada pasien yang

berbedakeyakinan untuk mengikuti ajaran agama dokter gigi.

Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-

masing jika antara dokter gigi maupun perawat gigi berbeda keyakinandenganpasien.

Sebagai dokter gigi tidak boleh mendakwahkan atau menyiarkan ajaran-

ajaran/ sekte-sekte agama yang telah dinyatakan terlarang/ sesat oleh pemerintah

kepadapasien.


46/65

Sila Kedua

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Sebagai dokter gigi mengakui dan memperlakukan

pasien sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk

Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, seorang dokter gigi

semestinya memenuhi hak dan kewajibannya sebagai

dokter gigi serta mematuhi kode etik dokter gigi. Adapun hak

dokter gigi menurut UUPK yaitu:1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang

melaksanakan tugas sesuai standar profesi

2) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari

pasien atau keluarganya3) Menerima imbalan jasa.

S


47/65

Sila Ketiga

3. Persatuan Indonesia.

Mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada

kepentingan pribadi. Mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan

pelayanan kesehatangigi di puskesmas maupun sekolah. Tim inidapat berupa dokter gigi, perawat gigi, tenagapuskesmas, kadersukarela, guru, maupun petugas UKS.Tugas Dokter Gigi dalamsebuah Tim yaitu:

a. Melaksanakan pelayanan medik gigi dasar.

b. Menerima rujukan kasus-kasus medik gigi dasar dan merujukkasus-kasus spesialistik.

c. Bila diperlukan dapat melaksanakan pelayanan asuhan baikasuha sistematik maupunasuhan masyarakat.

d. Mengidentifikasi, merencanakan, memecahkan maslah,mengevaluasi masalah kesehatangigi dan mulut di wilayahkerjanya.

e. Mengoordinir perawat gigi dalam menjalankan pelayanan asuhan

f. Bertanggung jawab dalam pelaporan pelayanan kesehatan gigidan mulut di wilayahnya.


48/65

Sila Keempat

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

dalamPermusyawaratan Perwakilan.

Pasien memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban

yang sama seperti tersebut diatas

Tidak boleh memaksakan kehendak pada pasien

Menggunakan perjanjian untuk mencapai keputusan.

Misalnya dengan pemilihan warnauntuk protesa gigi

tiruan dengan menggunakan shade guide.

Menghargai dan menjunjung tinggi setiap hasil

keputusan dan kesepakatan.


49/65

Sila Kelima

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Mengembangkan sikap adil terhadap semua pasien.

Menghormati hak setiap orangc. Suka bekerja

kerasd. Melakukan kegiatan dalam rangka

mewujudkan kemajuan yang merata dankeadilan

sosial.


50/65

III. PENUTUP

Kode Etik Kedokteram Gigi Indonesia yang menjadi landasankehidupan dan landasan dalam melaksanakan perkerjaan profesi.Pada hakikatnya fungsi dan tanggung jawab dokter gigi telahdiatur dengan peraturan perundang-undangan, antara lain :

Undang-undang no. 9 tahun 1960 tentang pokok-pokokkesehatan

Peraturan Pemerintah no. 36 tahun 1984 tentang pendaftaran

ijazah dan pemberian ijinmenjalankan pekerjaan dokter/doktergigi/apoteker.

Peraturan Pemerintah no.1 tahun 1988 tentang masa bakti danpraktik dokter dan dokter gigi

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 385/Menkes/Per/VI/1988

tentang pelaksanaan masabakti dan izin praktik bagi dokter dandokter gigi. Dengan demikian telah jelas pula arah organisasiprofesi dalam mencapai tujuannya serta melakukan usaha-usahanya.


51/65

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 585/1989 tentang

persetujuan tindakan medik.

Undang-undang RI No. 23/1992 tentang kesehatan.

Perturan Pemerintah no. 33 tahun 1963 tentang Lafal

Sumpah/ Janji dokter gigi. Secara keseluruhan, petunjuk

dalam Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia menganjurkan

tindakan jujur baik terhadap pasien, maupun terhadap

teman sejawatnya.Tindakan di atas tidak dapat terlaksanatanpa ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang

merupakan sila pertama Pancasila. Mengawali rincian yang

menyangkut hubungan dengan pasien, masyarakat, dan

teman sejawat, dalam mukadimahnya dikemukakan inti saridari Kode Etik yang menyatakan bahwa para dokter gigi

wajib melakukan pekerjaan di bidang keahliannya dengan

sikap dan tindakan yang terpuji.


52/65

Yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Tenaga

Kesehatan

Tenaga Kesehatan sarjana, yaitu:

a. dokter;

b. dokter-gigi;

c. apoteker;

d. sarjana-sarjana lain dalam bidang kesehatan;

Tenaga Kesehatan sarjana-muda, menengah dan rendah:

a. dibidang farmasi : asisten-apoteker dan sebagainya;

b. dibidang kebidanan: bidan dan sebagainy;

c. dibidang perawatan: perawat, physio-terapis dan sebagainya;

d. dibidang kesehatan masyarakat : pemilik kesehatan, nutrisionis

dan lain-lain;

e. dibidang-bidang kesehatan lain.


53/65

APOTEKER


54/65

KEDOKTERAN

Pasal 10

Penghormatan hak-hak pasien dan sejawat

Seorang dokter wajib senantiasa menghormati hak-hak- pasien, teman sejawatnya, dan tenagakesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.

Cakupan Pasal :

(1) Seorang dokter wajib memberikan akses kepada pasien dan mengobatinya tanpa prasangka

terhadap ras, agama, suku, kedudukan sosial, kondisi kecacatan tubuh dan status kemampuan

membayarnya.

(2) Seorang dokter dalam mengobati pasien wajib senantiasa menghormati, melindungi

dan/atau memenuhi hak-hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam bidang

kesehatan.

(3) Seorang dokter wajib berperilaku berwibawa, tutur kata sopan, perilaku santun,

menghormati hak-hak pasien, sejawat maupun tenaga kesehatan lainnya.

(4) Seorang dokter wajib memberikan informasi yang jelas dan memadai serta menghormati

pendapat atau tanggapan pasien atas penjelasan dokter.

(5) Seorang dokter seharusnya tidak menyembunyikan informasi yang dibutuhkan pasien,

kecuali dokter berpendapat hal tersebut untuk kepentingan pasien, dalam hal ini dokter dapat

menyampaikan informasi ini kepada pihak keluarga atau wali pasien.

(6) Seorang dokter dilarang merokok dan minum minuman keras di depan pasiennya.


55/65

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

Pasal 14

Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruhkeilmuan dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika iatidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas

persetujuan pasien/ keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokteryang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 15

Setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa

dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalamberibadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya.

Pasal 16

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentangseorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Pasal 17Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujudtugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia danmampu memberikannya.

KEPERAWATAN


56/65

Keperawatan merupakan suatu bentuk layanan kesehatan professional yangmerupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiatkeperawatan.

Layanan ini berbentuk layanan bio-psiko-sosio-spiritual komprehensif yang ditunjukanbagi individu, keluarga kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakitn yangmencangkup seluruh proses kehidupan manusia berdasarkan konsep keperawatandiatas,

P rinsip dari keperawatan, antara lain; (asmadi, 2005) :

1. Keperawatan sebagai bagian integral dari layanan kesehatan kedudukan

perawat dengan profesi kesehatan lainnya (mis. Dokter) ada dengan pengakuandan penghormatan terahadap profesi perawat.

2. Keperawatan mempunyai beberapa tujuan, antara lain memberi bantuan yangparipurna dan efektif kepada klien serta memenuhi kebutuhan dasar manusia(KDM) klien

3. Fungsi utama perawat adalah membantu klien (dari level individu hinggamasyarakat), baik dalam kondisi sakit maupun sehat, guna mencapai derajat

kesehatan yang optimal melalui layanan keperawatan4. Intervensi keperawatan dilakukan dalam upaya meingkatan kesehatan,

mencegah penyakit, menyembuhkan, serta memelihara kesehatan melalui upayapromotif, preventif, kuratif, dan rehabilitattif sesuai wewenang, tanggung jawab,etika profesi keperawatan yang memungkinkan setiap orang mencapaikemampuan hidup sehat dan produktif.


57/65

Menghargai otonomi (facilitate autonomy)Prinsip otonomi menegaskan bahwa seseorangmempunyai kemerdekaan untuk menentukan keputusandirinya menurut rencana pilihannya sendiri.

Kebebasan (freedom)

Prilaku tanpa tekanan dari luar, memutuskan sesuatutanpa tekanan atau paksaan pihak lain.Bahwasiapapun bebas menentukan pilihan yang menurutpandangannya sesuatu yang terbaik.

Contoh : Klien mempunyai hak untuk menerima ataumenolak asuhan keperawatan yang diberikan.

Kebenaran (Veracity) truth

Kebenaran merupakan hal yang fundamental dalammembangun hubungan saling percaya dengan pasien.

Keadilan (Justice)


58/65

Keadilan (Justice)

Merupakan suatu prinsip moral untuk berlaku adil bagi semua individu. Artinya individumendapat tindakan yang sama mempunyai kontribusi yang relative sama untuk kebaikankehidupan seseorang. Prinsip dari keadilan menurut beauchamp dan childress adalah merekauang sederajat harus diperlakukan sederajat, sedangkan yang tidak sederajat diperlakukan

secara tidak sederajat, sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak Membahayakan (Nonmaleficence)

Tindakan/ prilaku yang tidak menyebabkan kecelakaan atau membahayakan orang lain.Contoh : Bila ada klien dirawat dengan penurunan kesadaran, maka harus dipasang side driil.

Kemurahan Hati (Benefiecence)

Merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain/pasien.

Kesetiaan (fidelity)Fry mendifinisikan sebagai tanggung jawab untuk tetap setia pada suatu kesepakatan.Tanggung jawab dalam konteks hubungan perawat-pasien meliputi tanggung jawab menjagajanji, mempertahankan konfidensi dan memberikan perhatian/kepedulian. .

Kerahasiaan (Confidentiality)

Melindungi informasi yang bersifat pribadi, prinsip bahwa perawat menghargai semua

informsi tentang pasien dan perawat menyadari bahwa pasien mempunyai hak istimewa dansemua yang berhubungan dengan informasi pasien tidak untuk disebarluaskan secara tidaktepat.

Hak (Right)

Berprilaku sesuai dengan perjanjian hukum, peraturan-peraturan dan moralitas, berhubungandengan hukum legal.

BIDAN


59/65

PERILAKUBIDANYANGSESUAIDENGAN

KODEETIKKEBIDANAN

a. Bidan memeriksa kehamilan dengan berperilaku

ramah

harus menerapkan nilai-nilai yang etis dan

bermoral dalam asuhannya

Seorang bidan harus memiliki komitmen yang

tinggi dalam menjalankan asuhan kebidanan

yang berkualitas dengan berperilaku etis dalam

praktik pelayanan kebidanan.

memiliki komitmen yang tinggi dalammenjalankan perannya


60/65

KRITERIAPERILAKUPROFESIONAL

DIANTARANYA

bertindak sesuai dengan keahliannya dan didukungoleh pengetahuan dan pengalaman serta penampilan

berlaku jujur, baik kepada orang lain maupun kepadadiri sendiri

tidak melakukan tindakan coba-coba yang tidakdidukung ilmu pengetahuan profesi

bermoral tinggi


61/65

tidak memberikan janji yang berlebihan

tidak melakukan tindakan yang semata-matadidorong oleh pertimbangan komersial

memegang teguh etika profesi

mengenali batas-batas kemampuan

serta menyadari ketentuan hukum yangmembatasi geraknya

D P


62/65

DAFTARPUSTAKA

Anonim, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 1197/Menkes/Sk/X/2004 tentang StandarPelayanan Farmasi Di Rumah Sakit.

Anonim, 2006, Keputusan Direktur Jenderal Bina KefarmasianDan Alat Kesehatan No.Hk.00.Dj.Ii.924 entang PembentukanTim Penyusun Pedoman Pelayanan Kefarmasian DiPuskesmas.

Anonim, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika

Anonim, 1962, Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1962tentang Lafal/ Sumpah Janji Apoteker

Anonim. 2005. Himpunan Peraturan Perundang-undangan

Bidang Kesehatan Khusus Farmasi. Direktorat JendralPelayanan Kefarmasian dan Alatkesehatan RI: Jakarta.

Anonim. 2000. Modul 9 Manajemen Risiko K3 Rumah Sakit.Jakarta: Pusat Pendidikandan Latihan Kesehatan Depkes &Kessos RI.

DAFTAR PUSTAKA


63/65

DAFTARPUSTAKA Anonim. 2006. Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety).

Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Anonim. 2005. Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP). Jakarta: Komite

Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS).

Anonim. 1999. Managing The Risks From Medical Product Use. U.S Food and Drug

Administration.

Ashcroft D. et al. 2005. Patient Safety in Community Pharmacy: Understanding Errors

and Managing Risk. Pharmacy and Pharmaceutical Sciences & Department of

Psychology. University ofManchester.

Bates, D.W. et al. Incidence of adverse drug events and potential adversedrug events:

Implications for prevention. Journal of American Medical Association. (1995) 274:29-34.

Cohen MR. 1999. Medication Errors, The American Pharmaceutical Association.

Effect Of Pharmacist-Led Pediatrics Medication Safety Team On Medication-Error

Reporting.Am J Health-Sist Pharm. 64 (2007);1422-26.

Siregar, C. J. P. 2006. Farmasi Klinik. Teori & Penerapan. Jakarta: Penerbit BukuKedokteran EGC.

United States Department of Health and Human Services. Glossary AHRQ (Agency for

Healthcare Research and Quality).


64/65

DAFTARPUSTAKA

Abdullah, Nur Alam , Andrajati, Retnosari , Supardi, Sudibyo.2010. Pengetahuan, Sikap dan Kebutuhan Pengunjung

Apotek terhadap Informasi Obat di Kota Depok.BuletinPenelitian Sistem KesehatanVol. 13 No. 4 Oktober 2010:344352

Arhayani. 2007. Perencanaan dan Penyiapan PelayananKonseling Obat serta Pengkajian Resep bagi Penderita RawatJalan di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Sekolah Farmasi,

Institut Teknologi Bandung Depkes. 2006. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan AlatKesehatan Departemen Kesehatan RI.

Siregar, Charles JP. 2006. Farmasi Klinik. Penerbit BukuKedokteran EGC, Jakarta.

http://www.ikatanapotekerindonesia.net/download/dokumen_iai/Kode%20Etik%20Apoteker%20Indonesia.pdf

J.P siregar, Charles., kumolosas, endang .2005. Farmasiklinik.Jakarta:EGC

DAFTAR PUSTAKA
http://www.ikatanapotekerindonesia.net/download/dokumen_iai/Kode%20Etik%20Apoteker%20Indonesia.pdfhttp://www.ikatanapotekerindonesia.net/download/dokumen_iai/Kode%20Etik%20Apoteker%20Indonesia.pdfhttp://www.ikatanapotekerindonesia.net/download/dokumen_iai/Kode%20Etik%20Apoteker%20Indonesia.pdfhttp://www.ikatanapotekerindonesia.net/download/dokumen_iai/Kode%20Etik%20Apoteker%20Indonesia.pdf


65/65

DAFTARPUSTAKA J.P siregar, Charles., kumolosas, endang .2005. Farmasi

klinik.Jakarta:EGC

Siregar, Charles., J. 2005. Farmasi Klinik: Teori & Penerapan. EGC.Jakarta.

Wasita, Broto et al. 2006. Komunikasi Efektif Dokter-Pasien. Konsil

Kedokteran Indonesia. Jakarta.

Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir. 2009. Etika Kedokteran dan

Hukum Kesehatan Ed. 4. EGC. Jakarta.

Dewanto, george . Budi riyanto.dkk . 2009. Panduan Praktis

Diagnosisi & Tata Laksana Penyakit Saraf. Jakarta: EGC

uu etika presentasi

Documents