uu no. 1 tahun 2015 tentang pemira

Upload: dpm-km-ff-unand

Post on 25-Feb-2018

241 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    1/26

    UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA

    FAKULTAS FARMASI

    UNIVERSITAS ANDALAS

    NOMOR 1 TAHUN 2015

    TENTANG

    PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013

    TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA

    KELUARGA MAHASISWAFAKULTAS FARMASI

    UNIVERSITAS ANDALAS

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    2/26

    UNDANG-UNDANG

    KELUARGA MAHASISWAFAKULTAS FARMASI

    UNIVERSITAS ANDALAS

    NOMOR 01 TAHUN 2015

    TENTANG

    PEMILIHAN UMUM RAYA

    KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI

    UNIVERSITAS ANDALAS

    DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TAALA

    GUBERNUR KELUARGA MAHASISWAFAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

    Menimbang :a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan mahasiswa sesuai dengan

    amanat Undang- Undang Dasar 2008 Negara Bagian Keluarga Mahasiswa

    Fakultas Farmasi pemilihan Gubernur Mahasiswa dan anggota Dewan

    Perwakilan Mahasiswa dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa;

    b. bahwa pemilihan raya Gubernur Mahasiswa dan anggota Dewan

    Perwakilan Mahasiswa diselenggarakan secara demokratis dan beradab

    dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkanasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan akuntabilitas;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu

    ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Raya Gubernur

    Mahasiswa dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa.

    Mengingat : Pasal 18 Undang- Undang Dasar 2008 Negara Bagian Keluarga Mahasiswa

    Fakultas Farmasi Universitas Andalas.

    Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA

    FAKULTAS FARMASI

    UNIVERSITAS ANDALAS

    dan

    GUBERNUR KELUARGA MAHASISWA

    FAKULTAS FARMASI

    UNIVERSITAS ANDALAS

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    3/26

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan: UNDANG- UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA

    KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS

    ANDALAS

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

    1. Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas selanjutnya disebut KM

    FF UNAND.

    2.

    Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi UniversitasAndalas selanjutnya disebut DPM KM FF UNAND.

    3. Gubernur adalah kepala pemerintah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas

    Farmasi Universitas Andalas.

    4. Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas yang selanjutnya

    disebut PEMIRA KM FF UNAND adalah sarana pemberian hak suara warga negara

    KM FF UNAND

    5. Pemira Fakultas Farmasi adalah sarana pemberian hak suara warga Negara KM FF

    Unand untuk memilih anggota DPM KM FF UNAND dan Gubernur

    6. Badan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut BPU adalah badan penyelenggara

    PEMIRA KM FF UNAND.

    7.

    Panitia PEMIRA KM FF UNAND selanjutnya disebut PPU dibentuk oleh BPU.8. Pemilih adalah Warga Negara KM FF UNAND yang mempunyai hak memilih

    sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar KM FF UNAND.

    9. Kampanye adalah kegiatan calon anggota DPM KM FF UNAND dan Gubernur

    dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program-

    programnya.

    10.Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih

    memberikan suara pada hari pemungutan suara.

    11.Badan Pengawas PEMIRA KM FF UNAND yang selanjutnya disebut Bawaslu

    adalah panitia pengawas pelaksanaan PEMIRA KM FF UNAND.

    BAB II

    ASAS PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMIRA

    Pasal 2

    Pemilihan umum raya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, bebas,

    umum, rahasia, jujur, adil dan akuntabilitas.

    Pasal 3PEMIRA KM FF UNAND diselenggarakan untuk memilih anggota DPM dan Gubernur.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    4/26

    Pasal 4

    PEMIRA KM FF UNAND dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun.

    Pasal 5PEMIRA KM FF UNAND untuk memilih DPM dan Gubernur dilaksanakan dengan sistem

    proporsional dengan daftar calon terbuka.

    Pasal 6

    (1)

    Jadwal pelaksanaan Pemira KM FF UNAND ditetapkan oleh BPU berdasarkan TAP

    DPM KM FF UNAND mengenai jadwal Pemira.

    (2) BPU melaksanakan Pemira selambat-lambatnya 5 (lima) hari dari jadwal pemira yang

    ditetapkan dalam TAP DPM KM FF UNAND.

    BAB III

    PESERTA PEMIRA

    Pasal 7

    Peserta PEMIRA KM FF UNAND adalah perorangan.

    Pasal 8

    Peserta PEMIRA KM FF UNAND ditetapkan oleh BPU melalui verifikasi.

    pasal

    Pasal 9

    Penetapan nomor urut sebagai peserta PEMIRA KM FF UNAND ditetapkan oleh BPU.

    BAB IV

    HAK MEMILIH

    Pasal 10

    (1) Pemilihan dilakukan oleh warga negara KM FF UNAND.

    (2)

    Untuk dapat menggunakan hak memilih warga Negara KM FF UNAND harus terdaftarsecara akademik yang selanjutnya disahkan oleh BPU sebagai daftar pemilih.

    (3)

    Setiap warga negara KM FF UNAND yang akan memilih, wajib menunjukkan kartu

    warga negara KM FF UNAND yang masih berlaku atau surat keterangan warga negara

    KM FF UNAND pada saat pemungutan suara.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    5/26

    BAB V

    PENYELENGGARAAN PEMIRA

    PARAGRAF 1

    BADAN PEMILIHAN UMUM RAYA

    Bagian Pertama

    Umum

    Pasal 11

    (1)

    PEMIRA KM FF UNAND diselenggarakan oleh BPU yang bersifat independen.

    (2) BPU bertanggungjawab atas penyelenggaraan PEMIRA KM FF UNAND.

    (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BPU menyampaikan laporan dalam tahap

    penyelenggaraan PEMIRA KM FF UNAND kepada DPM KM FF UNAND.

    Bagian Kedua

    Pembentukan dan Keanggotaan

    Pasal 12

    (1) BPU dibentuk 3 bulan sebelum tanggal pemira yang telah ditetapkan TAP DPM KM

    FF UNAND mengenai jadwal Pemira.

    (2) Anggota BPU beranggotakan maksimal 9 (sembilan) orang minimal 5 (lima) orang.

    (3) Keanggotaan BPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu wakil ketua

    merangkap anggota, dan para anggotanya.

    (4)

    Ketua dan wakil ketua BPU dipilih dari dan oleh anggota BPU melalui musyawarahdan mufakat.

    (5) Setiap anggota BPU mempunyai hak suara yang sama.

    Pasal 13

    (1)

    Anggota BPU berhenti antar waktu karena:

    a. Meninggal dunia;

    b. Melanggar sumpah atau janji;

    c. Mengundurkan diri; dan

    d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPU.

    (2)

    Pemberhentian sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Gubernur.

    Pasal 14

    Masa tugas BPU dinyatakan berakhir setelah gubernur terpilih dilantik.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    6/26

    Bagian Ketiga

    Persyaratan

    Pasal 15Syarat untuk dapat menjadi anggota BPU :

    a. Warga negara KM FF UNAND sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang.

    b. Mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dan berwatak serta bermoral

    baik;

    c. Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap suksesnya PEMIRA KM FF

    UNAND, demi tegaknya demokrasi dan keadilan;

    d. Tidak terikat sebagai anggota legislatif atau eksekutif di fakultas maupun universitas

    yang dibuktikan dengan surat keterangan.

    e.

    Bagi yang terlibat di kepengurusan lembaga eksekutif atau legislatif di fakultas

    maupun universitas harus membuat surat pernyataan tidak menjabat secara strukturalatau non struktural dengan persetujuan ketua DPM KM FF UNAND.

    f. Tidak menjadi anggota tim kampanye peserta Pemira KM FF UNAND yang

    dibuktikan secara tertulis.

    g. Mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai tentang sistem pelaksanaan

    PEMIRA KM FF UNAND, sistem perwakilan warga negara KM FF UNAND dan

    memiliki kemampuan kepemimpinan; dan

    h. Bersedia bekerja sepenuh waktu.

    Bagian Keempat

    Panitia Ad Hoc

    Pasal 16

    (1) Untuk pendaftaran calon anggota BPU, Gubernur membentuk Panitia Ad Hoc untuk

    melakukan pendaftaran dan penyaringan calon anggota BPU dari warga Negara KM FF

    UNAND.

    (2) Panitia Ad Hoc dibentuk oleh Gubernur KM FF UNAND selambat-lambatnya 2 (dua)

    hari kerja setelah DPM KM FF UNAND meminta Gubernur KM FF UNAND untuk

    membentuk Panitia Ad hoc Pemira.

    (3)

    Panitia Ad Hoc berjumlah 3 (tiga) orang.

    (4) Proses pendaftaran dan penyaringan calon anggota BPU oleh Panitia Ad Hoc

    dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Panitia Ad Hoc terbentuk.

    (5) Calon anggota BPU yang lulus verifikasi dari Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud

    pada ayat 1 (satu) disampaikan kepada Gubernur untuk diajukan kepada DPM.

    (6) Calon anggota BPU ditetapkan sebagai anggota BPU setelah dilakukan uji kelayakan

    dan kepatutan oleh DPM KM FF UNAND.

    (7) Calon anggota BPU yang telah ditetapkan sebagai anggota BPU, dilantik oleh

    Gubernur selaku kepalaNegara Bagian KM FF Unand.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    7/26

    Pasal 17

    Sebelum menjalankan tugasnya, anggota BPU mengucapkan sumpah dan janji.

    Sumpah dan janji anggota BPU adalah sebagai berikut:

    Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah dan berjanji:Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota BPU dengan sebaik-

    baiknya dan seadil-adilnya;

    Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemira sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas

    Farmasi Universitas Andalas;

    Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan

    pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-

    undangan;

    Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemira, serta mengutamakan kepentingan

    Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas daripada kepentingan

    pribadi atau golongan.

    Bagian Kelima

    Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

    Pasal 18

    Tugas dan wewenang BPU adalah :

    a.

    Merencanakan pelaksanaan PEMIRA KM FF UNAND di Negara KM FF UNAND;

    b. Melakukan verifikasi terhadap calon anggota DPM KM FF UNAND dan Gubernur;

    c.

    Menetapkan peserta PEMIRA KM FF UNAND;

    d. Menentukan prosedur PEMIRA KM FF UNAND;

    e. Menetapkan daerah pemilihan;

    f.

    Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara;

    g. Menetapkan hasil PEMIRA KM FF UNAND dan mengumumkan calon terpilih;

    h.

    Melakukan pelaporan pelaksanaan PEMIRA KM FF UNAND dalam Sidang UmumDPM KM FF UNAND; dan

    i.

    Membentuk dan menetapkan tata kerja panitia PEMIRA KM FF UNAND.

    Pasal 19

    BPU berkewajiban :

    a.

    Malaksanakan segala bentuk penyelenggaraan Pemira secara professional dan

    proporsional;

    b. Memperlakukan calon anggota DPM KM FF UNAND dan calon Gubernur secara adil

    dan setara;c. Menyampaikan informasi kegiatan kepada warga negara KM FF UNAND;

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    8/26

    d. Melaporkan penyelenggaraan PEMIRA KM FF UNAND dalam Sidang Umum DPM

    KM FF UNAND; dan

    e. Melaksanakan seluruh kewajiban yang diatur dalam undang-undang ini.

    Pasal 20

    BPU membentuk PPU (Panitia Pemilihan Umum) tujuh (7) hari setelah BPU ditetapkan.

    PARAGRAF 2

    PANITIA PEMILIHAN UMUM

    Bagian Pertama

    Umum

    Pasal 21

    PPU merupakan panitia kerja yang dibentuk oleh BPU untuk membantu pelaksanaan Pemira.

    Bagian Kedua

    Keanggotaan

    Pasal 22

    (1) Jumlah anggota PPU ditentukan oleh BPU.

    (2) Keanggotaan PPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu seorang wakil

    ketua merangkap anggota, dan para anggota.

    (3) Pimpinan PPU dipilih dari BPU melalui musyawarah mufakat anggota BPU.

    (4) Setiap anggota PPU mempunyai hak suara yang sama.

    Pasal 23

    Dalam melaksanakan tugasnya PPU menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan

    Pemira kepada BPU.

    Pasal 24

    Sebelum menjalankan tugasnya, anggota PPU mengucapkan sumpah dan janji.

    Sumpah dan janji anggota PPU adalah sebagai berikut:

    Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah dan berjanji:

    Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPU dengan sebaik-

    baiknya dan seadil-adilnya;

    Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemira sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas

    Farmasi Universitas Andalas;

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    9/26

    Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan

    pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-

    undangan;

    Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-

    sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemira, serta mengutamakan kepentingan

    Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas daripada kepentingan

    pribadi atau golongan.

    Bagian Ketiga

    Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

    Pasal 25

    Tugas, wewenang dan kewajiban PPU adalah:

    a.

    Melakukan penerimaan pendaftaran peserta Pemira;b. Meneliti persyaratan administrasi calon peserta Pemira;

    c. Melaksanakan penghitungan suara;

    d. Melaksanakan pencatatan hasil penghitungan suara;

    e.

    Melaksanakan segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh BPU;

    f. Menindaklanjuti segala bentuk laporan dari Bawaslu mengenai dugaan pelanggaranyang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemira; dan

    g. Hal-hal lain yang berkaitan dengan persyaratan, tugas, wewnang dan kewajiban

    anggota PPU ditentukan lebih lanjut berdasarkan peraturan BPU.

    PARAGRAF 3

    BAWASLU

    Bagian Pertama

    Umum

    Pasal 26

    (1) Bawaslu merupakan badan yang dibentuk oleh DPM untuk mengawasi pelaksanaan

    Pemira.(2) Pembentukan BAWASLU paling lama 3 hari setelah penetapan BPU.

    (3)

    Bawaslu bertanggungjawab kepada DPM.

    Bagian Kedua

    Persyaratan

    Pasal 27

    (1) Warga negara KM Fakultas Farmasi UNAND yang dibuktikan dengan identitas warga

    Negara KM FF UNAND.

    (2)

    Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap suksesnya Pemira.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    10/26

    (3) Bagi yang terlibat di kepengurusan eksekutif di fakultas maupun universitas harus

    mendapatkan izin dari pimpinan lembaga tersebut dan selama menjalankan tugas

    Bawaslu yang bersangkutan dibebas tugaskan dari lembaganya.

    (4)

    Tidak menjadi anggota tim kampanye peserta Pemira pada tingkat universitas atau

    fakultas yang dibuktikan secara tertulis.

    (5)

    Membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).(6) Bersedia bekerja sepenuh waktu.

    Bagian Ketiga

    Keanggotaan

    Pasal 28

    (1) Anggota Bawaslu yang dipilih dan ditetapkan oleh DPM berjumlah paling sedikit 3

    (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

    (2) Keanggotaan Bawaslu terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu seorang

    wakil ketua merangkap anggota, dan para anggota.

    (3) Ketua dan wakil ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota dengan musyawarah dan

    mufakat.

    (4) Setiap anggota Bawaslu mempunyai hak suara yang sama.

    Pasal 29

    Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Bawaslu menyampaikan laporan

    pelaksanaan penyelenggaraan Pemira kepada DPM.

    Pasal 30

    Sebelum menjalankan tugasnya, anggota Bawaslu mengucapkan sumpah dan janji.

    Sumpah dan janji anggota Bawaslu adalah sebagai berikut:

    Demi Allah (Tuhan) sayabersumpah dan berjanji:

    Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu dengan

    sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

    Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemira sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas

    Farmasi Universitas Andalas;

    Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan

    pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-

    undangan;

    Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-

    sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemira, serta mengutamakan kepentingan

    Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas daripada kepentingan

    pribadi atau golongan.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    11/26

    Pasal 31

    (1)

    Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu adalah:a.

    Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemira;

    b. Melakukan pengawasan terhadap kinerja BPU dan PPU;

    c. Menindaklanjuti segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi pada setiap proses

    penyelenggaraan Pemira KM FF UNAND; dan

    d. Menyelesaikan segala bentuk sengketa Pemira.

    (2) Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu dinyatakan berakhir ketika gubernur terpilih

    telah dilantik.

    BAB VI

    DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI

    Bagian Pertama

    Daerah Pemilihan

    Pasal 32

    (1)

    Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan didaerah pemilihan yang telah ditetapkan

    oleh BPU

    (2) Pemilih memberikan hak suara pada daerah pemilihan di Negara Bagian KM FF UA

    kecuali ditentukan lain dalam petunjuk pelaksana undang-undang ini.

    Bagian Kedua

    Jumlah Kursi

    Pasal 33

    Jumlah kursi anggota DPM yang dipilih ditetapkan sebanyak-banyaknya 27 kursi

    sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang.

    BAB VII

    TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMIRA

    Bagian Pertama

    Tahapan Pemilihan

    Pasal 34

    Tahapan Pelaksanaan Pemilihan adalah:

    a. Pendaftaran calon;

    b.

    Verifikasi;

    c.

    Uji kelayakan dan kepatutand. Penetapan calon;

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    12/26

    e. Kampanye;

    f.

    Pemungutan suara;

    g. Perhitungan suara; dan

    h.

    Penetapan hasil PEMIRA KM FF UNAND.

    Bagian Kedua

    Pendaftaran Calon

    Paragraf 1

    Persyaratan Calon Anggota DPM

    Pasal 35

    Syarat-syarat calon anggota DPM KM FF UNAND:

    (1)

    Warga Negara KM FF UNAND sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang

    yang aktif dari semester 3 sampai semester 8;(2)

    Mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dan berwatak serta bermoral baik

    dengan melampirkan surat kelakuan baik;

    (3)

    Tidak merangkap sebagai pengurus eksekutif atau legislatif ditingkat Fakultas atau

    Universitas serta pimpinan lembaga eksternal yang dibubuhkan dengan surat

    keterangan;

    a. Lembaga eksternal adalah lembaga yang berada di luar Negara KM FF UA

    b. Pimpinan Lembaga Eksternal diatur sesuai dengan ADART lembaga tersebut.

    (4)

    Bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri yang dinyatakan secara tertulis dan

    mendapat dukungan yang dibuktikan dengan minimal 5 (lima) kartu warga negara KM

    FF UNAND dari daerah pemilihan masing-masing calon;

    (5)

    Mempunyai pengalaman organisasi atau kepanitiaan yang dibuktikan dengan sertifikatatau surat keterangan;

    (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan bukti tanda tangan.

    (7) Dukungan dinyatakan batal apabila terdapat bukti ganda sebagaimana dimaksud pada

    ayat (4).

    Paragraf 2

    Pendaftaran Calon DPM

    Pasal 36

    (1)

    Pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi dilakukan

    dengan cara mendaftarkan diri kepada BPU dengan menyerahkan persyaratan

    sebagaimana dimaksud pada pasal 35.

    (2) Pendaftaran dapat dilakukan oleh:

    a. Calon peserta pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa sendiri; dan

    atau atau

    b. Tim kampanye calon peserta pemilihan anggota Dewan Perwakilan

    Mahasiswa.

    (3)

    Pemeriksaan terhadap kelengkapan dan penetapan atas keabsahan data calon anggotaDPM dilakukan oleh BPU.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    13/26

    (4) BPU memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan persyaratan sebagaimana

    dimaksud pada ayat 3 kepada calon peserta Pemira secara tertulis selambat-lambatnya 2

    (dua) hari semenjak diterimanya kelengkapan persyaratan kepada calon anggota DPM

    atau tim kampanye.

    (5) Apabila setelah waktu yang ditentukan oleh BPU kepada calon peserta Pemira tidak

    memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 tidak memenuhikelengkapan persyaratan pendaftaran maka calon peserta dinyatakan batal mengikuti

    Pemira.

    (6) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendaftaran calon peserta Pemira ditetapkan oleh

    BPU sepanjang tidak bertentangan dengan Agama, Undang-Undang dan norma-norma

    kesusilaan.

    Paragraf 3

    Persyaratan Calon Gubernur BEM KM FF UNAND

    Pasal 37

    Syarat-syarat calon Gubernur BEM KM FF UNAND :

    (1) Warga negara KM FF UNAND yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih,

    sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang;

    (2) Mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dan berwatak serta bermoral

    baikdengan melampirkan surat kelakuan baik;

    (3) Tidak merangkap sebagai anggota legislatif atau eksekutif ditingkat Fakultas atau

    Universitas yang dibuktikan dengan surat keterangan.

    (4)

    Bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri yang dinyatakan secara tertulis dandibuktikan dengan dukungan 20 kartu warga negara KM FF UNAND dan tanda tangan

    pendukung;

    (5) Mempunyai pengalaman organisasi yang dibuktikan dengan lampiran tertulis;

    (6) Dukungan dinyatakan batal apabila terdapat bukti ganda sebagaimana dimaksud pada

    ayat 5.

    (7) Menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk tidak tamat selama masa kepengurusan;

    dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh BPU.

    Paragraf 4

    Pendaftaran Calon Gubernur BEM KM FF UNAND

    Pasal 38

    (1)

    Pendaftaran calon Gubernur BEM KM FF UNAND dilakukan dengan cara

    mendaftarkan diri kepada BPU dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana

    dimaksud pada pasal 37

    (2) Pendaftaran dapat dilakukan oleh:

    a. Calon peserta pemilihan calon Gubernur BEM KM FF UNAND sendiri; dan

    atau atau

    b.

    Tim kampanye calon peserta pemilihan calon Gubernur BEM KM FFUNAND.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    14/26

    (3) Pendaftaran calon Gubernur BEM KM FF UNAND hanya dapat dilakukan jika telah

    memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.

    (4) Pemeriksaan terhadap kelengkapan dan penetapan atas keabsahan data calon Gubernur

    BEM KM FF UNAND dilakukan oleh BPU.

    (5) BPU memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan persyaratan sebagaimana

    dimaksud pada ayat (4) kepada calon Gubernur BEM KM FF UNAND secara tertulisselambat-lambatnya 2 (dua) hari semenjak diterimanya kelengkapan persyaratan

    kepada calon Gubernur BEM KM FF UNAND atau tim kampanye.

    (6) Apabila setelah waktu yang ditentukan oleh BPU kepada calon Gubernur BEM KM FF

    UNAND tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 tidak

    memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran maka calon Gubernur BEM KM FF

    UNAND dinyatakan batal mengikuti Pemira.

    (7) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendaftaran calon Gubernur BEM KM FF UNAND

    ditetapkan oleh BPU sepanjang tidak bertentangan dengan Agama, Undang-Undang

    dan norma-norma kesusilaan.

    Bagian Ketiga.

    Verifikasi, Uji Kelayakan dan Kepatutan, dan Penetapan Calon

    Pasal 39

    (1)

    Verifikasi persyaratan calon peserta Pemira dilakukan oleh BPU, setelah semua

    persyaratan calon peserta Pemira diberikan kepada PPU.

    (2)

    PPU melaksanakan verifikasi awal ditempat pendaftaran untuk memastikan

    kelengkapan persyaratan calon peserta Pemira.(3) Proses verifikasi selanjutnya dilakukan oleh BPU sebagai pertimbangan awal untuk

    menetapkan calon peserta Pemira.

    (4) Jika persyaratan calon peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dinyatakan

    belum lengkap oleh PPU, maka calon peserta Pemira harus melengkapi persyaratan

    yang belum dipenuhi sebagaimana yang dimaksudkan oleh PPU.

    (5) Dalam melakukan proses verifikasi, PPU dan BPU harus bersikap secara:

    a. Objektifitas;

    b. Professional; dan

    c. Proporsional

    (6)

    Apabila semua persyaratan calon peserta Pemira telah dinyatakan lengkap, maka BPUatas pertimbangan dari PPU menetapkan calon peserta Pemira tersebut telah lolos

    verifikasi.

    (7)

    Calon peserta pemira yang telah lolos verifikasi, akan melalui Uji Kelayakan dan

    Kepatutan sebagai pertimbangan lanjutan untuk penetapan calon peserta pemira.

    (8)

    Calon peserta pemira ditetapkan oleh BPU menjadi peserta pemira setelah dinyatakan

    lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan.

    (9)

    Hal-hal lain yang berkaitan dengan proses verifikasi calon peserta Pemira dan

    mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan

    BPU.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    15/26

    Bagian Keempat

    Kampanye Calon Peserta Pemira

    Pasal 40

    (1)

    Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.(2) BPU berkewajiban menyelenggarakan kampanye calon anggota DPM KM FF UNAND

    dan calon Gubernur KM FF UNAND.

    (3) Kampanye dilakukan oleh calon anggota DPM KM FF UNAND dan calon Gubernur

    KM FF UNAND atas ketentuan BPU.

    (4) Kampanye dilaksanakan 2 (dua) hari setelah pengumuman calon DPM dan calon

    Gubernur diumumkan BPU dan berakhir 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

    (5)

    Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye peserta Pemira ditetapkan

    oleh BPU.

    (6)

    Pelaksanaan kampanye harus menjaga ketertiban, keamanan dan kesopanan

    Pasal 41(1) Kampanye pemilihan calon DPM dilaksanakan melalui kampanye monologis dan

    kampanye dialogis oleh setiap calon DPM.

    (2) Kampanye pemilihan calon Gubernur dilaksanakan melalui :

    a. Debat Calon Gubernur;

    b. Kampanye dialogis dan monologis.

    Pasal 42

    (1) Kampanye peserta Pemira dapat dilaksanakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh

    masing-masing peserta Pemira.

    (2)

    Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan ke BPU bersamaandengan pendaftaran calon peserta Pemira.

    (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara bersama-sama oleh

    peserta Pemira dan atau tim kampanye.

    (4) Penanggung jawab pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah

    peserta Pemira yang bersangkutan.

    Pasal 43

    Dalam kampanye dilarang:

    a.

    Menghina pribadi, agama, suku, ras, golongan atau organisasi calon lain;b. Menghasut atau mengadu domba calon atau perseorangan dan kelompok warga

    negara KM FF UNAND secara umum;

    c. Menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

    perseorangan, kelompok atau organisasi Warga Negara KM FF UNAND;

    d. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;

    e.

    Mengancam dan mengajukan pengggunaan kekerasan untuk mengambil alih

    kekuasaan dan pemerintahan yang sah; dan

    f.

    Merusak atau menghilangkan atribut atau bahan kampanye calon lain.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    16/26

    Bagian Kelima

    Pemungutan Suara

    Paragraf 1

    UmumPasal 44

    (1) Pemungutan suara dilaksanakan serentak dalam satu hari di seluruh daerah pemilihan

    kecuali ditentukan lain oleh BPU.

    (2)

    Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh BPU.

    Pasal 45

    (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia pemilihan melakukan:

    a. Pembukaan kotak suara;

    b.

    Pengeluaran seluruh isi kotak suara; danc. Mengidentifikasi seluruh isi jenis dokumen dan peralatan.

    (2)

    Kegiatan panitia pemilih dihadiri oleh tim atau saksi yang dibentuk calon, pemilih dan

    warga negara KM FF UNAND.

    (3)

    Kegiatan panitia pemilih dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh pemilih dan

    saksi dari calon anggota.

    Paragraf 2

    Surat SuaraPasal 46

    (1) Jumlah surat suara ditentukan oleh BPU.

    (2) Format surat suara dibuat berbeda untuk pemilihan calon Gubernur BEM KM FF

    UNAND dan calon DPM.

    (3) Satu surat suara untuk calon Gubernur BEM KM FF UNAND menampilkan semua foto

    calon Gubernur BEM KM FF UNAND dengan mencantumkan nama dan tahun

    angkatan masing-masing calon Gubernur.

    (4) Satu surat suara untuk calon anggota DPM menampilkan foto calon anggota DPM,

    nama,tahun angkatan dan komponen, dengan ketentuan:

    a.

    Surat suara untuk calon anggota DPM dari masing-masing komponen dipisahsesuai dengan asal daerah pemilihannya.

    b. Warga Negara yang akan memilih calon anggota DPM harus memilih calonnya

    berdasarkan daerah asal pemilihannya.

    Bagian Keenam

    Perhitungan Suara

    Pasal 47

    (1)

    Perhitungan suara dilakukan oleh BPU pada satu tempat yang telah ditentukan setelahpemungutan suara berakhir.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    17/26

    (2) Perhitungan suara dapat dihadiri oleh saksi calon DPM, calon Gubernur, dan Warga

    Negara KM FF UNAND secara terbuka.

    (3) Perhitungan dapat diulang atau ditunda sesuai dengan kebijakan BPU jika terjadi hal-

    hal yang dianggap tidak memungkinkan proses penghitungan dilanjutkan.

    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan suara diatur dalam petunjuk pelaksana

    undang-undang ini.

    Bagian Ketujuh

    Penetapan Hasil Pemira

    Pasal 48

    (1) Penetapan hasil Pemira dilaksanakan setelah semua proses penghitungan surat suara

    selesai dilaksanakan.

    (2)

    Penetapan hasil Pemira berisi:

    a. Peserta pemenang Pemira sebagaimana dimaksud ayat1; dan

    b.

    Jumlah seluruh suara yang sah, tidak sah, dan abstain.

    (3) Peserta pemenang Pemira ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan

    oleh BPU.

    (4) Pengumuman hasil Pemira dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah surat

    keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikeluarkan oleh BPU.

    Pasal 49

    Pemungutan dan penghitungan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila terdapat

    kecurangan, kejanggalan ataupun permasalahan-permasalahan lain yang menyebabkan

    pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS yang bermasalah setelahdikeluarkannya TAP DPM KM UNAND atas rekomendasi dari Bawaslu.

    BAB VIII

    KEUANGAN

    Pasal 50

    Sumber pendapatan anggaran penyelenggaraan Pemira diperoleh dari anggaran Fakultas

    Farmasi Universitas Andalas untuk Kemahasiswaan, usaha- usaha yang legal, dan tidak

    bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas FarmasiUniversitas Andalas dan sumbangan dan tidak mengikat.

    BAB IX

    PELANGGARAN DAN SENGKETA PEMIRA

    Pasal 51

    Segala bentuk pelanggaran dan sengketa yang muncul sebagai akibat penyelenggaraan

    Pemira diajukan secara tertulis kepada Bawaslu.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    18/26

    Pasal 52

    Objek sengketa Pemira adalah sebagai berikut:

    a. Keputusan hasil verifikasi peserta pemira;

    b.

    Keputusan berkaitan daerah pemilihan pemira; danc. Keputusan mengenai pemungutan suara.

    Pasal 53

    (1) Dalam hal pelanggaran azas pemira dan larangan yang diatur pada pasal 43, pihak-

    pihak yang dirugikan dapat membuat laporan tertulis kepada Bawaslu selambat-

    lambatnya 1 x 24 jam sejak diketahui terjadinya pelanggaran selama masa Pemira.

    (2) Dalam hal penyelesaian sengketa Pemira sebagaimana yang dimaksud pada pasal 52,

    pihak-pihak yang dirugikan dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Bawaslu

    selambat-lambatnya 1 x 24 jam semenjak dikeluarkannya keputusan BPU.

    (3)

    Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keberatan yang dimaksud padaayat (1) dapat disampaikan oleh:

    a. Warga Negara KM FF UNAND yang mempunyai hak memilih;

    b. Peserta Pemira atau tim Kampanye;

    (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada

    Bawaslu dengan paling sedikit memuat:

    a.Nama dan alamat pelapor;

    b. Pihak terlapor;

    c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan

    d. Uraian kejadian.

    (5)

    Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara tertulis

    kepada Bawaslu dengan paling sedikit memuat:

    a.

    Nama dan alamat pelapor;

    b. Objek sengketa Pemira yang dipermasalahkan;

    (6) Bawaslu wajib mengkaji setiap laporan pelanggaran dan surat keberatan yang diterima.

    (7) Keputusan mengenai penyelesaian pelanggaran dan/atau sengketa pemira sebagaimana

    yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikeluarkan oleh Bawaslu selambat-lambatnya 2

    x 24 jam.

    (8) Apabila pihak yang dirugikan tidak menerima keputusan penyelesaian pelanggaran

    dan/atau sengketa Pemira yang dikeluarkan oleh Bawaslu, maka dapat mengajukan

    penyelesaian pelanggaran dan/atau sengketa kepada DPM KM FF UNAND sebagai

    bentuk upaya penyelesaian sengketa Pemira tingkat akhir, selambat-lambatnya 1 x 24jam setelah keputusan Bawaslu dikeluarkan.

    (9) Penyelesaian sengketa Pemira tingkat akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

    diputuskan dalam sidang paripurna DPM KM FF UNAND. Hasil putusan sidang

    paripurna DPM KM FF UNAND dikeluarkan selambat-lambatnya 2 x 24 jam.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    19/26

    BAB X

    KETENTUAN SANKSI

    Pasal 54

    (1)

    Calon yang terbukti melakukan kecurangan dalam proses pemilihan berdasarkanputusan pengawas dan laporan pemantau maka dinyatakan gugur dan tidak berhak

    untuk dipilih.

    (2) BPU dan PPU yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam

    undang-undang ini maka dilakukan teguran oleh pengawas dan dikenakan sanksi lain

    berdasarkan keputusan DPM KM FF UNAND dan Gubernur Warga negara KM FF

    UNAND.

    BAB XI

    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal 55

    Sebelum DPM terbentuk maka posisi,tugas dan wewenangnya akan dilaksanakan oleh

    Presidium Sidang umum KM FF UNAND.

    BAB XII

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 56

    BPU, PPU dan Bawaslu yang sudah ada sebelum Undang Undang ini disahkan tetap berlaku

    dan dapat menjalankan fungsi sebagaimana biasa sebelum Undang Undang ini disahkan.

    Pasal 57

    (1) Segala hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur dalam peraturan

    BPU.

    (2) Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh BPU, tidak boleh bertentangan dengan Undang-

    undang ini

    Pasal 58

    Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

    mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

    dalam Lembaran Negara Bagian KM FF Unand.

    Pasal 59

    Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

    Pemilihan Umum Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    20/26

    Disahkan di Padang

    pada tanggal 8 Oktober 2015

    GUBERNUR MAHASISWA KM F FARMASI

    UNIVERSITAS ANDALAS,

    Ttd.

    VONNY KURNIA UTAMA

    Diundangkan di Padang

    pada tanggal 8 Oktober 2015

    SEKRETARIS NEGARA,

    Ttd.

    AMRINA RASYADA

    LEMBARAN NEGARA BAGIAN

    KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

    NOMOR : 01 / LN KM FF UNAND/ 2015

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    21/26

    PENJELASAN ATAS

    UNDANG-UNDANG

    KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI

    UNIVERSITAS ANDALAS

    NOMOR 01 TAHUN 2015

    TENTANGPEMILIHAN UMUM RAYA

    DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TAALA

    GUBERNUR KELUARGA MAHASISWA

    FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

    I. UMUM

    Dalam rangka mewujudkan iklim pemerintahan mahasiswa yang demokratis,

    kondusif, dinamis dan mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar

    Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas perlu diadakanmekanisme pemilihan Gubernur dan Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk satu

    periode tertentu dalam menjalankan Pemerintahan Negara Keluarga Mahasiswa

    Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Untuk mengatur

    mekanisme tersebut diperlukan sebuah aturan perundang-undangan yang jelas

    yang mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan umum raya ditiap periode masa

    jabatannya.

    Landasan pemikiran pembentukan undang-undang ini sebagai berikut:

    a. Undang-Undang Dasar 2008 Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas

    Farmasi Universitas Andalas;

    b.Amanat dan Rekomendasi Sidang Umum IV KM FF UNAND 2014;

    Pokok materi muatan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi;

    a. Asas Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemira

    b. Peserta Pemira

    c. Hak Memilih

    d.Panitia Ad Hoc

    e. Badan Pemilihan Umum Raya

    f. Panitia Pemilihan Umum Raya

    g. Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya

    h. Teknis Pelaksaanaan Pemira

    II. PASAL DEMI PASALPasal 1

    Cukup Jelas

    Pasal 2

    Cukup Jelas

    Pasal 3

    Cukup Jelas

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    22/26

    Pasal 4

    Tahun yang dimaksud dalam ayat ini adalah 1 tahun periode kepengurusan

    Pasal 5

    Cukup Jelas

    Pasal 6

    Cukup Jelas

    Pasal 7

    Cukup Jelas

    Pasal 8

    Cukup Jelas

    Pasal 9

    Cukup Jelas

    Pasal 10

    Ayat (1) Warga Negara KM FF UNAND adalah warga negara yang berjenjang

    S1 dan atau atau keprofesian yang memenuhi syarat untuk menjadi warga negara

    Fakultas Farmasi Unand.

    Ayat (3) Surat keterangan warga negara adalah surat keterangan mengenai status

    sah kewargangaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur KM FF UNAND

    Pasal 11

    Ayat 1. Yang dimaksud independen di sini adalah dalam hal penyelenggaraan

    Pemira KM FF UNAND, BPU bebas dari intervensi pihak manapun kecuali yang

    telah diatur dalam UNDANG-UNDANG ini.

    Pasal 12

    Cukup jelas

    Pasal 13

    Ayat 1. Huruf c. Yang dimaksud mengundurkan diri adalah mengundurkan diri

    karena alasan kesehatan dan atau atau karena terganggu fisik dan atau atau

    jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota BPU

    Pasal 14

    Cukup jelas

    Pasal 15

    Ayat. 7. Sistem perwakilan warga negara KM FF UNAND adalah berdasarkan

    komponen dari warga negara yang ditetapkan oleh BPU

    Pasal 16

    Cukup jelas

    Pasal 17Cukup jelas

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    23/26

    Pasal 18

    Cukup jelas

    Pasal 19

    Cukup jelas.

    Pasal 20

    Tujuh hari yang dimaksud di sini adalah tujuh hari kerja.

    Pasal 21

    Cukup jelas

    Pasal 22

    Cukup jelas

    Pasal 23Cukup jelas

    Pasal 24

    Cukup jelas

    Pasal 25

    Cukup jelas

    Pasal 26

    Cukup jelas

    Pasal 27

    Cukup jelas

    Pasal 28

    Cukup jelas

    Pasal 29

    Cukup jelas

    Pasal 30Cukup jelas

    Pasal 31

    Cukup jelas

    Pasal 32

    Cukup jelas

    Pasal 33

    Cukup jelas

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    24/26

    Pasal 34

    Cukup jelas

    Pasal 35

    Ayat 3. Lembaga Eksternal adalah suatu badan atau organisasi yang berdiri dan

    berpusat di luar lingkungan negara KM FF Unand namun memiliki cabang diwilayah negara KM FF Unand atau beranggotakan warga negara KM FF Unand

    atau beranggotakan lembaga negara KM FF Unand

    Pasal 36

    Cukup jelas

    Pasal 37

    Cukup jelas

    Pasal 38

    Cukup jelas

    Pasal 39

    Cukup jelas

    Pasal 40

    Cukup jelas

    Pasal 41

    Ayat 1. Kampanye monologis adalah pemasangan atau penyebaran atribut atau

    bahan kampanye ditempat umum, media massa dan media elektronik.

    Kampanye dialogis adalah berupa tatap muka dan dialog antara calon DPM

    dengan pemilih.

    Ayat 2. Debat calon gubernur adalah proses kampanye berupa dialog dalam

    bentuk debat antara calon Gubernur KM FF UNAND terhadap suatu topik yang

    diberikan di hadapan pemilih. Kampanye monologis adalah pemasangan atau

    penyebaran atribut atau bahan kampanye ditempat umum, media massa dan media

    elektronik. Kampanye dialogis adalah berupa tatap muka dan dialog antara calon

    gubernur dengan pemilih.

    Pasal 42

    Cukup jelas

    Pasal 43

    Cukup jelas

    Pasal 44

    Cukup jelas

    Pasal 45

    Yang dimaksud kotak suara adalah suatu kotak yang digunakan untuk menyimpan

    seluruh isi jenis dokumen, surat suara dan peralatan pemilihan.

    Pasal 46

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    25/26

    Surat suara adalah suatu surat yang digunakan untuk pemilihan calon anggota

    DPM KM FF UNAND dan Gubernur dalam pelaksanaan pemira, dapat berupa

    lembaran kertas surat suara, surat suara elektronik atau yang lainnya yang diatur

    berdasarkan peraturan BPU.

    Pasal 47Cukup jelas

    Pasal 48

    Cukup jelas

    Pasal 49

    Cukup jelas

    Pasal 50

    Cukup jelas

    Pasal 51

    Cukup jelas

    Pasal 52

    Cukup jelas

    Pasal 53

    Ayat 1. Pelanggaran azas pemira yang dimaksud adalah azas langsung, bebas,

    umum, rahasia, jujur, adil dan akuntabilitas. Pelanggaran larangan yang dimaksud

    adalah pelanggaran larangan kampanye sebagaimana yang disebutkan pada pasal

    43.

    Pasal 54

    Cukup jelas

    Pasal 55

    Cukup jelas

    Pasal 56

    Cukup jelas

    Pasal 57

    Cukup jelas

    Pasal 58

    Cukup jelas

    Pasal 59

    Cukup jelas

    TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWAFAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 01 TAHUN 2015

  • 7/25/2019 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemira

    26/26