uud km polsri 2014 2015

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

1/53

KATA PENGANTAR

Buku pedoman ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kepada berbagai

pihak terutama untuk para pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Buku ini berisi

informasi mengenai Kepengurusan MPM periode 2014 201! beserta "ndang"ndang #asar

KMP$%&'( dan peraturan ormawa.

Panitia penyusun menyadari Buku Pedoman ini dapat terwujud atas kerja sama yang

baik dari berbagai pihak. "ntuk itu disampaikan u)apan terima kasih kepada semua pihak

yang telah banyak membantu sehingga selesainya penyusunan buku pedoman ini. &emoga

Buku Pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama $rmawa P$%&'(.

Palembang*1 +o,ember 2014

-im Penyusun

1

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

2/53

UNDANG-UNDANG DASAR

KELUARGA MAHASISWA

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

MUQADDIMAH

&esungguhnya pergerakan kearah perbaikan ialah bagian dari hak dan kewajiban

mahasiswa Politeknik +egeri &riwijaya* oleh karena itu segala tindak tirani dan otoriter

kekuasaan ialah bertentangan dengan reformasi.

#engan bergulirnya gelombang reformasi* telah menghantarkan format pergerakan

kemahasiswaan memasuki fase dan paradigma baru dengan tetap mempertahankan

keindependensian mahasiswa sebagai bagian dari institusi sosial kontrol* generasi masa

depan* pembaharu dan pendobrak lokomotif status uo.

/tas berkat rahmat tuhan ang Maha sa #engan ini kami seluruh )i,itas akademikaPoliteknik +egeri &riwijaya tetap menyatu dalam shaf kebenaran dan baris keadilan dengan

tetap konsisten menjalankan fungsinya* sehingga terbinanya insan akademis* pen)ipta*

pengabdi yang bernafaskan syariat agama dan bertanggung jawab atas terwujudnya )i,itas

akademika Politeknik +egeri &riwijaya menuju masyarakat madani yang sejahtera dalam

berkeadilan dan adil dalam kesejahteraan.

2

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

3/53

UNDANG UNDANG DASAR

KELUARGA MAHASISWA


(UUD KM-POLSRI)

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Naa

$rganisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Politeknik +egeri &riwijaya yang selanjutnya

disebut KMP$%&'(.

Pasal !

Wa"#$ %a& T'a# K'%$%$"a&

KMP$%&'( didirikan di Palembang pada tanggal 1 /pril 2000 untuk waktu yang tidak

ditentukan dan berkedudukan di Politeknik +egeri &riwijaya.

BAB II

KEDAULATAN, ASAS, SIAT DAN PRINSIP

Pasal *

K'%a$la#a&

1. KMP$%&'( ialah organisasi yang berdaulat.

2. Kedaulatan ada ditangan mahasiswa dan dilaksanakan oleh Majelis

Permusyawaratan Mahasiswa berdasarkan "ndang"ndang #asar KMP$%&'(.

Pasal +

Asas

KMP$%&'( berasaskan Pan)asila.

Pasal

La&%asa&

KMP$%&'( berlandaskan pada 3

a. ""# +egara 'epublik (ndonesia -ahun 14!

b. "" +o. 20 -ahun 2005 tentang &istem Pendidikan +asional). PP +o. 0 -ahun 1 tentang Pendidikan -inggi

d. Kepmendikbud +o. 1!!6" -ahun 17 tentang Kemandirian $rganisasi -ridharma

Pendidikan -inggi.

Pasal

S./a#

KMP$%&'( bersifat /kademis* 'eligius* Kekeluargaan* /dil* #emokratis* Partisipatif*

-ransparan* Profesional dan (ndependen.

Pasal 0

P.&s.

5

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

4/53

Prinsip KMP$%&'( adalah mengedepankan kebenaran hakiki* kebenaran ilmiah* kebebasan

akademik* keadilan* keterbukaan dan kekeluargaan.

BAB III

TUJUAN, USAHA DAN UNGSI

Pasal 2

T$3$a&

1. -erbinanya mahasiswa yang bertawa kepada -uhan ang Maha sa.

2. Meningkatkan kerja sama antar mahasiswa di lingkungan Politeknik +egeri

&riwijaya berdasarkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

5. -erbinanya insan akademis yang bermoral Pan)asila dalam melaksanakan -ri

#harma Perguruan -inggi.

Pasal 4

Usa5a

1. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan* pemuda dan masyarakat dalammenopang pembangunan nasional.

2. Mengembangkan potensi kreatifitas mahasiswa melalui pelaksanaan 8aris 9 garis

Besar :aluan Program Kerja $rganisasi.

Pasal 16

$&7s.

1. &ebagai sarana untuk meren)anakan* melaksanakan* mengawasi dan mengembangkan

kegiatan ekstrakulikuler kearah perluasan wawasan dan peningkatan ke)endikiawanan

serta integritas kepribadian.

2. &ebagai wadah pengembangan dan kerjasama dalam bidang minat* bakat* ilmu

pengetahuan dan teknologi serta pengabdian masyarakat* bagi mahasiswa Politeknik

+egeri &riwijaya dan dilaksanakan oleh seluruh anggota KMP$%&'( guna memajukan

Politeknik +egeri &rwijaya

BAB I8

STATUS DAN PERAN

Pasal 11

S#a#$s

KM P$%&'( merupakan organisasi intra kampus yang menaungi seluruh kegiatanmahasiswa.

Pasal 1!

P'a&

KMP$%&'( berperan sebagai wadah penyalur aspirasi mahasiswa terhadap pihak lembaga

Politeknik melalui Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan saling bekerjasama dalam

melaksanakan kegiatan ormawa guna memajukan Politeknik +egeri &riwijaya.

BAB 8

KEANGGOTAAN %a& KEKEBALAN

4

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

5/53

Pasal 1*

K'a&779#aa&

/nggota KMP$%&'( adalah seluruh mahasiswa Politeknik +egeri &riwijaya dalam

keanggotaan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa* Badan ksekutif Mahasiswa* :impunan

Mahasiswa ;urusan dan "nit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 1+

K'"':ala& A&779#a

/nggota KM P$%&'( tidak dapat dituntut karena pernyataan pernyataan yang

dikemukakan baik terbuka maupun tertutup* baik dinyatakan se)ara lisan ataupun tertulis

kepada pimpinan organisasi mahasiswa yang disertai dengan saksi dan bukti otentik

BAB 8I

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 1

K'"$asaa&Kekuasaan tertinggi KMP$%&'( ada ditangan mahasiswa yang diwujudkan dalam sidang

umum KMP$%&'( dengan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa sebagai

penyelenggaranya.

Pasal 1

Ma3'l.s P'$s;a

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

6/53

Undang-Undang Dasar

KM-Polsri

Terdiri dari 10 Bab dan 22 Pasal

Pasal !6

&egala sesuatu tentang hal keuangan yang menyangkut kegiatan organisasi kemahasiswaan

diambil dari dana kemahasiswaan dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat serta

dilaporkan dalam %P;

BAB 8III

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR KM-POLSRI

Pasal !1

1. "ntuk mengamandemen "ndang"ndang #asar KMP$%&'( sekurangkurangnya 21 ?

1 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa harus hadir dalam &idang "mum

atau sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurangkurangnya 265 jumlah anggota Majelis

Permusyawaratan Mahasiswa yang hadir.

BAB I=

PEMBUBARAN KM- POLSRI

Pasal !!

1. Pembubaran KMP$%&'( dilakukan dengan &idang "mum KMP$%&'(.

2. &idang "mum KMP$%&'( harus dihadiri sekurangkurangnya 265 jumlah wakil KM

P$%&'( dan disetujui oleh sekurangkurangnya 265 jumlah anggota Majelis

Permusyawaratan Mahasiswa yang hadir dalam &idang "mum KMP$%&'( yang

diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

BAB =

PENUTUP

Pasal !!

1. :al 9 hal yang belum diatur dalam "ndang"ndang #asar KMP$%&'( ini* diatur dalam

peraturan 9 peraturan lain yang tidak bertentangan dengan "ndang"ndang #asar KM

P$%&'( ini.

2. "ndang"ndang #asar KMP$%&'( ini berlaku sejak ditetapkan.

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

7/53

PENJELASAN UNDANG UNDANG DASAR

KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

BAB I

KEKUASAAN LEGISLATI DAN YUDIKATI

Pasal 1

Naa

Kekuasaan %egislatif dan udikatif berada ditangan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa

Pasal !

K'a&779#aa&

1. MPM terdiri atas perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam fraksi jurusan.

2. /nggota MPM dipilih melalui Pemilihan "mum.

Pasal *K'$#$sa&

1. &egala keputusan MPM ditetapkan dalam musyawarah MPM.

2. Keputusankeputusan hasil musyawarah tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lain.

Pasal +

T$7as %a& W'

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

8/53

BAB II

KEKUASAAN EKSEKUTI

Pasal

Naa

1. Kekuasaan eksekutif mahasiswa berada ditangan Badan ksekutif Mahasiswa yangselanjutnya disebut BM.

2. $rganisasi tertinggi terletak pada Presiden Mahasiswa Politeknik +egeri &riwijaya.

Pasal

P's.%'& Ma5as.s

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

9/53

!. Menetapkan peraturan BM untuk menjalankan "ndang"ndang #asar KMP$%&'(

sebagaimana mestinya.

. Mengesahkan kepengurusan "KM dan :M;

@. Berkoordinasi dengan :M; dan "KM

7. Mengajukan peraturan untuk :M; yang di sahkan oleh MPM.

Pasal 4

K'

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

10/53

1. Pengurus BM Politeknik +egeri &riwijaya menduduki masa jabatan selama 1

periode kepengurusan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

2. Pengurus BM Politeknik +egeri &riwijaya terke)uali Presiden Mahasiswa setelah

masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan pada periode

berikutnya.

5. #alam keadaan tertentu dapat dilakukan reshufflepengurus BM Politeknik +egeri&riwijaya yang pelaksanaannya merupakan hak prerogatif Presiden Mahasiswa BM

Politeknik +egeri &riwijaya dan dilaporkan ke MPM.

Pasal 1

P'#a&77$&7 Ja

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

11/53

Pasal !6

P'#a&77$&7 Ja

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

12/53

Pengurus :M; dengan sebaik 9 baiknya dan seadil 9 adilnya* memegang teguh "ndang 9

"ndang #asar KMP$%&'( dan menjalankan segala konstitusi dengan menjunjung tinggi

independensi* organisasi dengan selurus 9 lurusnya dan bertawa kepada -uhan serta

berbakti /lmamaterD.

Pasal !2Ja&3. P'&7$$s UKM

C&aya berjanji dengan sungguh 9 sungguh akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua "KM *

Aakil Ketua "KM* sekretaris "KM* Bendahara "KM*dan anggota "KM dengan sebaik 9

baiknya dan seadil 9 adilnya* memegang teguh "ndang"ndang #asar KMP$%&'( dan

menjalankan segala konstitusi dengan selurus 9 lurusnya serta berbakti kepada /lmamaterD.

BAB 8II

PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

Pasal !41. Pemilihan umum .

!. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan ketetapanketetapan Pemilihan "mum

. PM(%" di awasi oleh Panitia Pengawas Pemilu

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

13/53

Pasal *!

Alaa#'

;aket KMP$%&'( ialah jaket almamater lengkap dengan lambang P$%&'(.

BAB I=

PENUTUP

Pasal **

1. :al 9 hal yang belum diatur dalam Penjelasan "ndang"ndang #asar KMP$%&'( ini*

diatur dalam peraturan 9 peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Penjelasan

"ndang"ndang #asar KMP$%&'( ini.

2. Penjelasan "ndang"ndang #asar KMP$%&'( ini berlaku sejak ditetapkan.

15

Undang Undang Dasar

KM-Polsri

Berisikan 10 Bab dan 33 Pasal

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

14/53

PERATURAN PENYELENGGARAAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA


(KM-POLSRI)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang dimaksud dalam Ketetapan ini ialah Majelis

Permusyawaratan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam "ndang"ndang #asar KM

P$%&'(* yang selanjutnya disebut Majelis.

2. Majelis melakukan tugasnya berlandaskan "ndang"ndang #asar KMP$%&'(.

5. /nggotaanggota Majelis adalah wakilwakil mahasiswa dari setiap jurusan* yang

selanjutnya disebut /nggota.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS

Pasal !

K'%$%$"a&

Majelis adalah perwakilan seluruh mahasiswa P$%&'( dan merupakan lembaga legislatif

pemegang dan pelaksana kedaulatan mahasiswa tertinggi.

Pasal *

T$7as %a& W'

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

15/53

BAB III

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEKEBALAN ANGGOTA

Ba7.a& 1

K'a&779#aa& MPM

Pasal +

K'a&779#aa&

1. /nggota MPM terdiri dari fraksi 9 fraksi jurusan yang dipilih melalui pemilihan

umum yang benar 9 benar mempunyai semangat akademis* moralis dan ber,isi

reformis sehingga diharapkan dapat menyelenggarakan fungsi majelis yang adil dan

bijaksana serta menjunjung tinggi amanah mahasiswa.

2. /nggota dinyatakan syah setelah manandatangani berita a)ara pengesahan dan

mengangkat janji di depan mahasiswa yang diketahui oleh #irektur Politeknik +egeri

&riwijaya.

Pasal P':'5'.a&

1. /nggota berakhir keanggotaannya pada hari anggota MPM yang baru

menandatangani berita a)ara pengesahan sesuai pasal 4 poin 2.

2. /nggota berhenti pada periode kepengurusan sebagai anggota karena 3

2.a. Meninggal dunia.

2.b. -elah menyelesaikan studi di Politeknik +egeri &riwijaya.

2.). /tas permintaan sendiri se)ara tertulis kepada Ketua MPM.

2.d. -idak dapat menjalankan fungsi sebagai mahasiswa Politeknik +egeri

&riwijaya.

2.e. Berhenti sebagai anggota fraksi jurusan sesuai dengan rekomondasi fraksi.

2.f. #inyatakan melanggar janji sebagai anggota MPM dengan keputusan MPM.

2.g. -erkena larangan perangkapan jabatan.

;abatan yang tidak boleh dirangkap oleh anggota Majelis adalah 3

a. Presiden Mahasiswa.

b. Aakil Presiden

). &taf BM.

d. Ketua* wakil ketua* sekretaris* bendahara dan koordinator "KM.

e. Pengurus :M;.

2.h. /nggota yang tidak aktif 5 kali berturutturut atau 4 kali tidak hadir dalam rapat

dianggap mengundurkan diri ke)uali memiliki alasan yang dapat dipertanggung

jawabkan.2.i. -erbukti menjadi terpidana dalam tindak kriminalitas.

5. /nggota 9 anggota yang berhenti pada periode kepengurusan diisi oleh )alon dan

fraksi yang bersangkutan melalui rekrutmen MPM.

4. /nggota yang berhenti pada periode kepengurusan tersebut digantikan oleh anggota

baru yang terpilih dan diletakkan pada posisi yang sesuai dengan kesepakatan

bersama.

Pasal

Ja&3. A&779#a MPM

C&aya berjanji dengan sungguh 9 sungguh akan memenuhi kewajiban sebagai /nggota MPM

dengan sebaik 9 baiknya dan seadil 9 adilnya* memegang teguh "ndang 9 "ndang #asarKMP$%&'( dan menjalankan segala konstitusi dengan menjunjung tinggi independensi*

1!

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

16/53

organisasi dan pribadi dengan selurus 9 lurusnya serta berbakti kepada -uhan* bangsa dan

+egara serta /lmamaterD.

Ba7.a& !

Ha" %a& K'

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

17/53

BAB 8

ALAT KELENGKAPAN MPM

Pasal 11

/lat kelengkapan MPM disusun menurut pengelompokan kegiatan dalam rangka pelaksanaan

tugas MPM.

Pasal 1!

Majelis mempunyai alat kelengkapan sebagai berikut 3

a. Ketua "mum MPM

b. Aakil ketua "mum MPM

). &ekretaris Majelis

d. Eraksi ;urusan

f. Komisi

g. Badan Kehormatan

BAB 8IKETUA, WAKIL, SEKRETARIS MAKELIS DAN RAKSI JURUSAN

Pasal 1*

K'#'$a& U$ K'#$a MPM

1. Ketua MPM dipilih dari fraksi jurusan yang ada di Politeknik +egeri &riwijaya.

2. Mahasiswa P$%&'( minimal semester 4 dan telah berke)impung di MPM selama 1

periode.

5. ;ika Ketua MPM mangkat* berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi*

ia diganti oleh Aakil Ketua MPM yang dipilih dan disyahkan oleh rapat MPM.

4. Ketua MPM dibantu oleh Aakil Ketua* &ekrtaris Majelis dan perangkat di dalamnya.

Pasal 1+

Masa Ja:a#a&

Masa jabatan Ketua MPM adalah satu periode kepengurusan dan dapat diganti melalui

putusan rapat MPM.

Pasal 1

P'&7.s.a& L9

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

18/53

Pasal 10

;ika Ketua MPM mangkat* berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi* ia

diganti oleh P;& Ketua MPM yang dipilih dan disyahkan oleh rapat MPM.

Pasal 12

T$7as K'#$a MPM1. Memimpin sidang dan rapat MPM serta menyimpulkan pembi)araan dalam rapat

tersebut.

2. Menjaga ketertiban dalam sidang dan rapat MPM dengan melaksanakan asas

demokrasi.

5. Mengesahkan ketetapan dan keputusan pada setiap sidang dan rapat MPM.

Pasal 14

Wa".l K'#$a

1. Ketua MPM dibantu oleh Aakil Ketua yang men)erminkan komisi MPM.

2. Aakil Ketua dipilih melaui musyawarah berdasarkan prinsip musyawarah untuk

mufakat dan proporsioanal.5. Aakil Ketua tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua fraksi dan komisi dalam

kepengurusan MPM.

Pasal !6

T$7as Wa".l K'#$a

1. Membantu Ketua MPM dalam melaksanakan sidang dan rapat MPM.

2. Aakil ketua langsung menjadi ketua fraksi dari setiap jurusan

Pasal !1

S'"'#a.s Ma3'l.s

1. &ekretaris Majelis dipilih melalui musywarah berdasarkan prinsip musyawarah untuk

mufakat dan proporsional.

2. &ekretaris Majelis tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua fraksi dan komisi

dalam keengurusan MPM.

5. &ekretaris Majelis memimpin kegiatan MPM

4. &ekretaris Majelis memiliki kelengkapan sbb3

4.a Biro administrasi

4.b Biro Keuangan

4.) Biro :umas dan perlengkapan

Pasal !!K'a&779#aa&

1. &usunan keanggotaannya men)erminkan fraksifraksi dalam MPM

2. anggota &ekma ditunjuk oleh pimpinan sekma.

Pasal !*

T$7as S'"'#a.s Ma3'l.s

1. Mempersiapkan ran)angan setiap a)ara MPM

2. Membantu ketua umum dalam rangka melaksanakan tugastugas ketua "mum

5. sekma bertugas sampai dilantiknya kepengurusan yang baru

4. bertanggung jawab kepada ketua umum

17

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

19/53

Pasal !+

B.9 a%.&.s#as.

1. Melaksanakan operasional administrasi

2. Memberikan laporan umum tertulis se)ara berkala kepada sekma tentang pelaksanaan

tugas kesekretariatan

5. /nggota biro administrasi diisi melalui seleksi MPMPasal !

B.9 "'$a&7a&

1. Biro keuangan melaksanakan operasional keuangan

2. Biro keuangan MPM memberikan laporan pembukuan se)ara berkala kepada &ekma

5. Bertanggung jawab kepada ketua sekma

Pasal !

B.9 H$as %a& 'l'&7"aa&

1. Biro humas dan perlengkapan melaksanakan operasional :umas dan Perlengkapan

2. Memberikan laporan umum tertulis se)ara berkala kepada &ekma tentang pelaksanaan

tugas :umas dan Perlengkapan5. Bertanggung jawab kepada &ekma

Pasal !0

T$7as a"s.

1. -iap anggota fraksi Majelis wajib tergabung dalam salah satu komisi yang ada di

Majelis.

2. &egala sesuatu tentang pengaturan intern fraksi menjadi urusan sepenuhnya dari

masingmasing fraksi.

5. &etiap fraksi yang dipimpin oleh ketua fraksi meninjau dan menilai :M; masing

masing jurusan.

4. Menjadi wadah dan penyalur /spirasi Mahasiswa di jurusannya yang bekerja sama

dengan :M;

BAB 8II

KOMISI MAJELIS

Pasal !2

K'#'$a& U$

1. &etiap anggota Majelis harus menjadi anggota salah satu komisi Majelis* ke)uali Ketua

Majelis*wakil ketua majelis* &ekretaris majelis2. /nggota suatu komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota komisi lain.

Pasal !4

T$7as K9.s. Ma3'l.s

1. Mengawasi seluruh kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan ksekutif

Mahasiswa yang ter)ermin dalam setiap bidang dalam struktur organisasi BM.

2. &etiap Komisi berhak membuat ketetapan apabila dibutuhkan sebagai landasan dalam

pengambilan keputusan.

1

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

20/53

BAB 8III

Ba%a& K'59a#a&

Pasal *6

K'#'$a& U$

1. Badan Kehormatan MPM adalah suatu alat kelengkapan MPM yang berkoordinasi

dengan Ketua "mum MPM untuk memantau dan memberi masukan terhadap kinerja

/nggota MPM serta menjaga harkat* martabat dan kehormatan /nggota MPM. Badan

ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan internal MPM menurut standar

operasional prosedur MPM* yang selanjutnya disebut BK.

2. Pengaduan adalah laporan yang disampaikan se)ara tertulis6lisan serta bukti awal yang

)ukup terhadap tindakan dan6atau peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran yang

dilakukan oleh /nggota MPM

5. Pengadu adalah seluruh pengurus MPM aktif

4. -eradu adalah seluruh pengurus MPM aktif

!. &aksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam &idang BadanKehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat* dialami* atau dialami sendiri

. &idang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan* mendengarkan keterangan

teradu* memeriksa alat bukti* dan mendengarkan pembelaan teradu terhadap materi

pengadu

@. /lat bukti adalah sesuatu yang dapat menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa

7. Badan Kehormatan terdiri dari Ketua Eraksi dari setiap jurusan

Pasal *1

P':'5'.a&

1. /nggota BK berakhir keanggotannya pada hari MPM yang baru dilantik

2. Meninggal dunia

5. -elah menyelesaikan studi di Politeknik +egeri &riwijaya

4. Berhenti sebagai ketua fraksi jurusan sesuai dengan rekomendasi fraksi atau atas

permintaan sendiri se)ara tertulis kepada Ketua "mum MPM dengan menyatakan

alasan yang logis

!. -idak dapat menjalankan fungsi sebagai mahasiswa Politeknik +egeri &riwijaya

. #inyatakan melanggar janji sebagai /nggota MPM dan -ata -ertib MPM

@. #iberhentikan apaila terbukti melanggar kode etik MPM melalui rapat internal BK

dengan persetujuan Ketua "mum MPM

7. Melalui pengajuan mosi tidak per)aya dari /nggota MPM

Pasal *!

P'&7.s.a& L9

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

21/53

Pasal **

P'a&7"aa& Ja:a#a&

1. ;abatan yang tidak boleh dirangkap oleh /nggota BK adalah3

a. Ketua "mum MPM

b. Aakil Ketua "mum MPM

). &ekretaris Majelisd. Koordinator Biro

e. Ketua Komisi

2. /pabila fraksi telah memiliki jabatan seperti pada ayat maka anggota fraksi

tersebut dapat menjalankan rangkap jabatan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal *+

Ha"

1. BK berhak melakukan &idang Badan Kehormatan sesuai dengan prosedur

2. BK berhak melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap suatu peristiwa yang

melibatkan anggota MPM sesuai dengan prosedur

5. BK berhak mengeluarkan surat peringatan atas persetujuan Ketua "mum MPM4. BK berhak melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap suatu peristiwa yang

melibatkan Pimpinan MPM sesuai dengan prosedur

!. BK berhak untuk merahasiakan kasus yang tengah dalam proses penyelidikan atas

sepengetahuan Ketua "mum MPM

Pasal *

K'

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

22/53

Pasal *0

P'&7a%$a&

1. BK MPM menerima pengaduan yang melibatkan /nggota MPM yang melakukan

pelanggaran yang ter)antum dalam PP MPM B/B F( Pasal 45 tentang ;enisjenis

pelanggaran* -ata -ertib MPM* dan Kode tik.2. Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat3

a. (dentitas teradu

b. "raian peristiwa yang diduga pelanggaran

5. "raian peristiwa yang diduga pelanggaran meliputi uraian singkat fakta perbuatan

yang dilakukan teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya

disertai bukti pendukung awal

4. Prosedur pengaduan3

a. &eluruh anggota MPM berhak untuk mengajukan pengaduan terhadap

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota MPM se)ara tertulis6lisan

b. Pengaduan yang dilakukan oleh Ketua "mum MPM disampaikan se)ara

tulisan kepada BK). Pengaduan oleh anggota MPM yang melibatkan Pimpinan MPM disampaikan

se)ara tulisan kepada BK

d. BK wajib merahasiakan materi pengaduan dan proses ,erifikasi sampai

dengan perkara diputuskan

Pasal *2

S.%a&7 Ba%a& K'59a#a&

1. &idang BK meliputi3

a. Mendengarkan keterangan teradu

b. Mendengarkan pembelaan teradu

). Keputusan BK

2. &idang BK bersifat tertutup

5. BK berhak menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang BK sampai

BK sendiri yang menyampaikan hasil sidang pada rapat MPM

4. BK menyampaikan panggilan sidang se)ara langsung6 tertutup kepada -eradu paling

lambat 1 hari kerja sebelum sidang BK

!. -eradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak

dapat didampingi oleh orang lain dalam setiap tahapan sidang BK

. ;ika teradu tidak memenuhi panggilan BK sebanyak 2 kali tanpa alasan yang sah dan

logis* BK melakukan sidang untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran teradu

Pasal *4

P':'laa&

1. -eradu berhak mengajukan pembelaan di &idang BK

2. Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan sendiri dan tidak dapat

dikuasakan kepada pihak lain

5. Pembelaan terhadap sanksi dapat diajukan di forum tertutup MPM

4. &etiap anggota MPM yang terkena sanksi pelanggaran berhak mengajukan pembelaan

!. Pengajuan pembelaan disampaikan se)ara langsung kepada Pimpinan MPM untuk

kemudian dibuatkan forum tertutup MPM

22

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

23/53

Pasal +6

K'$#$sa& S.%a&7 BK

1. Keputusan BK didasarkan atas3

a. asas kepatutan* moral dan etika

b. fakta dalam hasil sidang BK). fakta dalam pembuktian

d. ""# KMP$%&'(* PP MPM* -ata -ertib dan Kode tik MPM

2. &eluruh anggota MPM tidak dibenarkan melakukan upaya inter,ensi terhadap

keputusan BK

5. "paya inter,ensi terhadap keputusan BK sebagaimana dimaksud ayat merupakan

pelanggaran Kode tik

4. Keputusan sidang BK bersifat final dan mengikat

!. Keputusan berlaku sejak tanggal diputuskan dan keputusan tersebut tidak dapat

diubah

. Keputusan sidang BK MPM berbunyi3

a. Menyatakan bahwa saudara6( tidak melakukan pelanggaran* ataub. Menyatakan bahwa saudara6( telah melakukan pelanggaran

@. #alam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b* keputusan

disertai dengan sanksi yang terdapat dalam PP MPM B/B F( Pasal 44 tentang sanksi

kepada teradu dapat berupa3

a. teguran lisan6tulisan

b. &P16&P26&P5

). pemberhentian sebagai anggota MPM

d. pemberhentian sebagai anggota BK

BAB I=

PERSIDANGAN DAN RAPAT RAPAT MPM

Pasal +1

Masa S.%a&7

Masa &idang adalah rentetan rapat 9 rapat paripurna MPM pada suatu masa tertentu

Pasal +!

J'&.s J'&.s S.%a&7

1. &idang "mum2. &idang Paripurna

5. &idang (stimewa

Pasal +*

S.%a&7 U$

1. &idang "mum ialah sidang yang diadakan pada permulaan dan akhir masa jabatan

keanggotaan MPM.

2. /genda &idang "mum adalam %aporan Pertanggungjawaban Presma*

Pendemisioneran pengurus KMP$%&'( dan mengangkat pengurus KMP$%&'(.

25

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

24/53

Pasal ++

S.%a&7 Pa.$&a

&idang Paripurna ialah sidang yang dilakukan untuk menge,aluasii kinerja Presiden

Mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa dengan waktu yang ditentukan oleh MPM

.

Pasal +S.%a&7 Is#.'

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

25/53

5. ;ika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya rapat* jumlah anggota yang

tertulis pada ayat belum juga ter)apai* maka pimpinan rapat menunda 1G1! menit*

setelah itu pimpinan rapat membuka rapat.

Pasal 6

Ta#a @aa B':.?aa1. &ebelum berbi)ara setiap peserta harus mendapat iHin dari pimpinan sidang.

2. Peserta harus menyampaikan permasalahan atau pendapat se)ara jelas* singkat dan

sopan.

5. &etiap anggota berhak untuk menyampikan interupsi untuk 3

a. Meminta penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya.

b. Memberi penjelasan tentang masalah yang sedang dibi)arakan.

). memberi penjelasan materi pembi)araan diluar permasalahan.

d. Mengajukan usul untuk menunda sementara rapat.

Pasal 1Ta#a @aa P'&7a:.la& K'$#$sa&

1. Pengambilan putusan sedapat mungkin dilakukan se)ara musyawarah mufakat.

2. /pabila point tidak ter)apai* maka keputusan dilakukan dengan lobying.

5. /pabila point pertama dan kedua tidak ter)apai* maka keputusan dilakukan dengan

pengambilan suara terbanyak

4. Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil bila ada pertentangan yang tidak

dapat dipertemukan lagi atau faktor waktu yang sangat mendesak.

Pasal !

P'la"sa&aa& P$#$sa&

&etiap hasil putusan baik hasil mufakat maupun berdasakan suara terbanyak harus diterima

dan dilaksanakan dengan kesungguhan* keikhlasan hati* kejujuran dan tanggung jawab.

BAB =

BENTUK BENTUK PUTUSAN MPM

Pasal *

1. Ketetapan MPM adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum keluar dan

kedalam MPM.2. Ketetapan MPM adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat

kedalam MPM.

BAB =I

P'la&77aa& %a& Sa&"s.

Pasal +

J'&.s J'&.s P'la&77aa&

1. Pelanggaran dibagi empat jenis* yaitu pelanggaran ringan* pelanggran sedang*

pelanggran berat* dan pelanggran khusus.

2!

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

26/53

2. Pelanggran ringan yaitu apabila orang yang diamanahkan menempati struktur

kepengurusan MPM 3

a. -idak mengikuti rapat6 sidang tingkat Komisi MPM sebanyak dua kali tanpa iHin

kepada Ketua "mum MPM atau Koordinator Komisi.

b. -idak mengisi absensi rapat6 sidang Komisi maupun sidang (stimewa MPM

P$%&'( sebanyak satu kali.). -idak menjalankan piket kebersihan sebanyak satu kali.

5. Pelanggran sedang yaitu apabila orang yang diamanahkan menempati struktur

kepengurusan MPM 3

a. -idak mengikuti rapat6 sidang MPM sebanyak tiga kali tanpa iHin kepada

presidium sidang.

b. -idak mengikuti rapat6 sidang tingkat Komisi MPM sebanyak tiga kali tanpa iHin

). -idak menjalankan piket kebersihan sebanyak tiga kali.

d. Melakukan tindakan atas nama MPM tanpa sepengetahuan ketua ataupun

sekretaris Majelis

e. Melakukan rapat6 sidang komisi dan fraksi tanpa sepengetahuan Ketua "mum dan

&ekretaris Majelisf. Merokok* narkoba* miras dalam lingkingan se)retariat MPM atau saat sidang

Komisi maupun sidang MPM berlangsung.

g. Merusak properti MPM apapun dengan sengaja.

h. Membawa6 menyinggung6 melibatkan aspirasi politik praktis di dalam rapat6

sidang MPM.

4. Pelanggaran berat yaitu apabila orang yang diamanahkan menempati struktur

kepengurusan MPM.

a. &ama sekali tidak menjalankan tugas 9 tugasnya dalam kurun waktu satu bulan

masa aktif kerja MPM.

b. Melakukan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap siapun dalam ruang

sekretariat MPM ataupun saat sidang Komisi serta sidang MPM.

). -erbukti melakukan tindakan melanggar kesopanan* kesusilaan* dan

membahayakan pihak 9 pihak lain

d. Melakuan money oli!i"# meminta imbalan dalam bentuk apapun saat menjalankan

tugasnya kepada pihak 9 pihak yang terkait* meminta imbalan sebagai syarat

persetujuan6 penandatangan suatu surat proposal yang diajukan oleh %embaga

Eorma Kemahasiswaan MPM.

e. -erbukti mengkonsumsi narkoba dan miras dalam lingkungan Politeknik +egeri

&riwijaya.

!. Pelanggaran khusus adalah apabila orang yang diamanahkan menempati struktur

kepengurusan MPM sama sekali tidak menunjukkan komitmennya pada "ndang 9"ndang #asar KMP$%&'( dan -ata -ertib /nggota MPM yang beraku.

. Pelanggaran tidak bersifat akumulatif sepanjang kepenguruan MPM.

Pasal

Sa&"s.

1. &etiap jenis pelanggaran akan dikenakan sanksi dan diberikan surat peringatan

ataupun surat penjatuhan sanksi.

2. ang berhak menjatuhkan sanksi adalah Ketua "mum melalui mekanisme tertentu

yang dibuat oleh MPM berdasarkan hasil rapat BK.

5. /pabila yang terkena sanksi pelanggaran ringan ataupun sedang adalah Ketua "mum*

maka penjatuhan ditetapkan dalam musyawarah internal MPM.

2

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

27/53

4. /pabila yang terkena sanksi ditetapkan dalam musyawarah terbuka MPM dengan

segenap KMP$%&'(.

!. &anksi pelanggaran ringan berupa surta peringatan* surat permintaan maaf* serta

denda besarannya 'p. !000*

. &anksi pelanggaran sedang berupa "ndang 9 "ndang #asar KMP$%&'(* di)abut

sementara hak suaranya dalam sidang MPM sesuai kesepakatan serta dendabesarannya berkisar 'p 10.000* hingga 'p !0.000*

@. &anksi pelanggaran berat adalah menghapal "ndang 9 "ndang #asar KMP$%&'(

-atib /nggota MPM* denda berkisar 'p !0.000* 'p 100.000* sert adi)abut

sementara hak suaranya dalam sidang Komisi maupun sidang MPM.

7. &anksi pelanggaran khusus berupa di)abut statusnya dari anggota MPM P$%&'(.

. MPM berhak mempublikasikan setiap jenis pelanggaran yang dilakuakn anggota

MPM.

10. "ntuk semua sanski berupa denda dialokasikan untuk menambahkan kas MPM

BAB =IIM'"a&.s' P'&'7$a& %a& P':'laa&

Pasal

M'"a&.s' P'&'7$a&

1. /pabila terjadi pelanggaran* yang berhak melakukan peneguran adalah Ketua

"mum dan Aakil Ketua "mum.

2. Peneguran dilakuakn se)ara lisan dan tulisan

Pasal 0

P':'laa&

1. Pembelaan adalah pengajuan keberatan terhadap sanksi yang telah dijatuhkan oleh

pihak yang memiliki wewenang kepada anggota MPM atas pelanggaran yang telah

dilakukan.

2. Pembelaan ditindak lanjuti dalam sebuah forum tertutup MPM.

5. &etiap anggota MPM yang terken asanksi pelanggaran tatib inni berhak mengajukan

pembelaan.

4. Pengajuan pembelaan untuk pelanggaran terhadap sanksi dilakukan se)ara langsung

kepada Ketua "mum dan Aakil Ketua "mum.

!. Pihak yang berwenang memberikan keputusan pengajuan pembelaan adalah forum

pembelaan melalui MPM

Pasal 2

P'&7a%$a& P'la&77aa&

1. &eluruh anggota MPM berhak untuk mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran

yang dilakukan oleh anggota MPM se,ara lisan dan6 atau tulisan yang diajukan.

2. Pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua "mum disampaikan se)ara tulisan

kepada MPM sebagai lembaga.

5. &etiap pengaduan akan ditindaklanjuti jika disertai bukti autentik serta saksi

minimaldua orang.

2@

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

28/53

GARIS-GARIS BESAR HALUAN PROGRAM KERJA ORGANISASI

DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

PRESIDEN MAHASISWA

Pasal 4

8arisgaris Besar :aluan Program Kerja $rganisasi ditetapkan dalam bentuk ketetapanMajelis.

Pasal 6

1. "ntuk menerima %P; Presiden Mahasiswa6Mandataris Majelis tentang pelaksanaan

8B:PK$* diadakan rapat paripurna Majelis dalam &idang "mum

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

29/53

BAB =8

KETENTUAN PENUTUP

Pasal +

1. "sul perubahan dan tambahan mengenai ketetapan ini dapat diusulkan oleh sekurang

kurangnya I dari seluiruh anggota majelis.

2. "sul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam /yat pasal ini ditandatanganioleh para pengusul dan disertai penjelasan.

5. "sulan perubahan dan tambahan tersebut disampaikan pada 'apat Paripurna Majelis.

4. Majelis memutuskan usul tersebut dapat disetujui seluruhnya* disetujui dengan

perubahan* atau ditolak.

!. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

2

Peraturan tata tertib MPM

Terdiri dari XV bab dan

64 pasal

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

30/53


BADAN EKSEKUTI MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA


(KM-POLSRI)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Naa

$rganisasi ini bernama Badan ksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan BM.

Pasal !

P'&7$$s

1. Pengurus BM adalah Presiden Mahasiswa* Aakil Presiden Mahasiswa* Menteri

&ekretaris Kabinet* /sisten Menteri &ekretaris Kabinet* Menteri Keuangan* /sistenMenteri Keuangan* Para Menteri Kabinet dan &taf Kabinet.

2. Menteri Keuangan BM adalah pengurus yang diamanahkan oleh presiden mahasiswa

untuk mengatur tata kelola keuangan.

5. Menteri &ekretaris Kabinet BM adalah pengurus yang diamanahkan oleh presiden

mahasiswa untuk mengatur tata kelola naskah di lingkungan lembaga eksekutif.

4. Menteri Kabinet BM adalah pengurus yang diamanahkan oleh Presiden mahasiswa

untuk mengatur masingmasing departemen.

!. &taf Kabinet BM adalah pengurus yang berada di masingmasing bidang dalam

departemen.

. #epartemen BM adalah bagian dari badan eksekutif mahasiswa yang memiliki tugas

spesifik yang lebih besar

@. Bidang adalah bagian dari tiap departemen yang memiliki tugas spesifik turunan dari

tiap departemen.

BAB II

KEKUASAAN, TUGAS, KEWENANGAN,

PERTANGGUNGJAWABAN %a& UNGSI BEM

Pasal *

K'"$asaa&Kekuasaan ksekutif organisasi tertinggi terletak pada pada Presiden Mahasiswa Politeknik

+egeri &riwijaya.

Pasal +

T$7as

1. Melaksanakan hasil Ketetapan &idang "mum KMP$%&'(.

2. Melaksanakan program kerja yang telah diran)ang oleh lembaga eksekutif yang telah

disahkan oleh MPM.

5 Menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPM melalui &idang "mum KMP$%&'(.

4. Menyusun 'an)angan /nggaran eksekutif yang disampaikan pada 'apat /kbar danditetapkan oleh MPM.

50

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

31/53

!. Menetapkan peraturan BM untuk menjalankan "ndang 9 "ndang #asar KMP$%&'(

sebagaimana mestinya.

. Mengesahkan pembentukan dan kepengurusan "KM dan :M; melalui persetujuan MPM

Pasal

K'

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

32/53

h. &ebelum memangku jabatannya* Presiden Mahasiswa* Aakil Presiden Mahasiswa

Menteri &ekretaris Kabinet dan Menteri Keuangan* menteri kabinet serta &taf

kabinet mengangkat janji didepan MPM.

2. Aakil Presiden Mahasiswa Politeknik +egeri &riwijaya mempunyai tugas yaitu

membantu dan menggantikan Presiden Mahasiswa yang berhalangan hadir dalammenjalankan kegiatan BM Politeknik +egeri &riwijaya sesuai dengan tugas pokok yang

telah ditetapkan dalam "ndang 9 "ndang #asar KMP$%&'( dan 8B:PK$.

a. Aakil Presiden Mahasiswa adalah mahasiswa Politeknik +egeri &riwijaya

semester dua dan masih aktif pada saat dipilih.

b. Aakil Presiden dipilih melalui Pemilihan "mum se)ara langsung dan

ditetapkan6disahkan melalui &idang "mum.

). ;ika Aakil Presiden mangkat* berhenti atau tidak dapat melaksanakan tugasnya

maka Aakil Presiden akan dipilih oleh presiden mahasiwa dari salah satu pengurus

BM dan disahkan oleh MPM.

d. Aakil Presiden Mahasiswa memegang kekuasaan eksekutif menurut "ndang 9

"ndang #asar KMP$%&'( apabila Presiden Mahasiswa berhalangan dalammelaksanakan kewajibannya.

e. Aakil Presiden Mahasiswa membantu Presiden Mahasiswa dalam melaksanakan

tugasnya sebagai mandataris MPM.

5. Menteri &ekretaris Kabinet

a. Menteri &ekretaris Kabinet membantu tugas Presiden Mahasiswa dalam menjalankan

tugas protokol* tata kelola naskah sesuai pembagian kerja masing 9 masing.

b. Menteri &ekretaris Kabinet memberikan laporan umum tertulis se)ara berkala

kepada Presiden Mahasiswa tentang pelaksanaan tugasnya.

4. /sistem Menteri &ekretaris Kabinet

a. /sisten Menteri &ekretaris Kabinet membantu tugas Menteri &ekretaris Kabinet

dalam menjalankan tugas protokol* tata kelola naskah sesuai pembagian kerja

masing 9 masing.

b. /sisten Menteri &ekretaris Kabinet memberikan laporan umum tertulis se)ara

berkala kepada Menteri &ekretaris Kabinet untuk dilaporkan kepada Presiden

Mahasiswa tentang pelaksanaan tugasnya.

!. Menteri Keuangan

a. Menteri Keuangan membantu tugas Presiden Mahasiswa dalam menjalankan tatakelola keuangan lembaga eksekutif.

b. Menteri keuangan memberikan laporan umum tertulis se)ara berkala kepada

Presiden Mahasiswa tentang pelaksanaan tugasnya.

. /sisten Menteri Keuangan

a. /sisten Menteri Keuangan membantu tugas Menteri Keuangan dalam

menjalankan tata kelola keuangan lembaga eksekutif.

b. /sisten Menteri keuangan memberikan laporan umum tertulis se)ara berkala

kepada Menteri Keuangan untuk dilaporkan kepada Presiden Mahasiswa tentang

pelaksanaan tugasnya.

52

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

33/53

@. Para Menteri Kabinet ialah menteri yang memimpin masingmasing Kementerian dan

bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa .

7. &taff Kabinet ialah membantu tugas dan kewajiban departemen masingmasing.

Pasal 4

J$la5 P'&7$$s BEM;umlah pengurus BM maksimal 0 orang dengan keterwakilan setiap jurusan.

Pasal 16

Ja&3. P'&7$$s BEM

&aya berjanji dengan sungguh 9 sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Mahasiswa*

Aakil Presiden Mahasiswa* Menteri &ekretaris Kabinet* Menteri Keuangan* menteri

koordinator* menteri kabinet serta &taf Kabinet dengan sebaik 9 baiknya dan seadil 9 adilnya*

memegang teguh "ndang 9 "ndang #asar KMP$%&'( dan menjalankan segala konstitusi

dengan menjunjung tinggi independensi* organisasi dengan selurus 9 lurusnya dan bertawa

kepada -uhan serta berbakti kepada /lmamaterD.

Pasal 11

P'a&7"aa& 3a:a#a&

Presiden mahasiswa* Aakil presiden mahasiswa* Menteri sekretaris kabinet* Menteri

keuangan* Menteri koordinator* dan Menteri kabinet tidak diperbolehkan merangkap jabatan

sebagai /nggota MPM serta unsur pengurus dalam :M; atau "KM.

Pasal 1!

Masa Ja:a#a& P'&7$$s

1. Pengurus BM Politeknik +egeri &riwijaya menduduki masa jabatan selama 1

periode kepengurusan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

2. Pengurus BM Politeknik +egeri &riwijaya terke)uali Presiden Mahasiswa setelah

masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan pada periode

berikutnya.

5. #alam keadaan tertentu dapat dilakukan reshuffle pengurus BM Politeknik +egeri

&riwijaya yang pelaksanaannya merupakan hak prerogatif Presiden Mahasiswa.

Pasal 1*Ha" %a& K'

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

34/53

BAB I8

PERSIDANGAN

Pasal 1+

S.%a&7 BEM

&idang pengambilan keputusan BM merupakan &idang Pleno BM dengan ketentuansebagai berikut 3

a. &idang Pleno BM Politeknik +egeri &riwijaya ialah rapat tertinggi dalam

kepengurusan BM Politeknik +egeri &riwijaya.

b. &idang Pleno BM Politeknik +egeri &riwijaya dihadiri oleh seluruh pengurus

BM

). Eungsi dan wewenang &idang Pleno BM 3

Mendengar dan menge,aluasi %aporan Kerja Pengurus BM Politeknik +egeri

&riwijaya tentang pelaksanaan ketetapan 9 ketetapan &idang "mum KM

P$%&'( dan &idang Paripurna KMP$%&'(.

Mengambil kebijakan yang bersifat operasional organisasi eksekutif* baik intern

maupun ekstern.

BAB 8

RAPAT BEM

Pasal 1

'apat pengambilan keputusan BM terdiri dari 3

1. 'apat Kerja -erbatas BM

a. 'apat kerja terbatas BM ialah rapat yang dihadiri oleh Presiden Mahasiswa* wakil

Presiden Mahasiswa* Menteri &ekretaris Kabinet* Menteri Keuangan* dan menteri

menteri BM.

b. 'apat kerja terbatas diadakan sekurang 9 kurangnya satu kali per dua bulan masa

kerja.

). Eungsi dan wewenang 'apat kerja terbatas3

Membahas realisasi pelaksanaan ketetapan &idang "mum MPM.

Mengambil kebijakan koordinatif.

2. 'apat Kerja Pengurus BM

a. 'apat Kerja Pengurus BM Politeknik +egeri &riwijaya dihadiri oleh seluruh

Pengurus BM Politeknik +egeri &riwijaya.

b. 'apat Kerja Pengurus BM Politeknik +egeri &riwijaya dilakukan sesuai dengan

kebutuhan.

). Eungsi dan wewenang 'apat Kerja Pengurus BM Politeknik +egeri &riwijaya 3 Mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat dalam 'apat kerja terbatas

Membahas dan menjabarkan kebijaksanaan yang diambil atau yang ditetapkan

dalam &" MPM* 'apat kerja terbatas* dan6atau 'apat Pleno BM Politeknik

+egeri &riwijaya.

Mendengar laporan kegiatan dari seluruh Pengurus BM Politeknik +egeri

&riwijaya.

Mendengar dan menge,aluasi keputusan 9 keputusan yang diambil.

5. 'apat #epartemen BM Politeknik +egeri &riwijaya

a. 'apat #epartemen BM Politeknik +egeri &riwijaya adalah rapat tertinggi di

departemen.

b. 'apat #epartemen BM Politeknik +egeri &riwijaya dihadiri oleh seluruh pengurusBM yang berada departemen yang bersangkutan..

54

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

35/53

). Eungsi dan wewenang 'apat departemen adalah membahas segala sesuatu yang

berhubungan dengan departemen tersebut.

4. 'apat Koordinasi BM Politeknik +egeri &riwijaya

a. 'apat Koordinasi BM Politeknik +egeri &riwijaya dihadiri oleh peserta 'apat

Kerja -erbatas* para 8ubernur Mahasiswa dan para Ketua "KM.

b. 'apat Koordinasi berfungsi sebagai wadah koordinasi langsung antara BM* "KMdan :M;.

). 'apat Koordinasi membahas peme)ahan permasalahan yang terjadi di kampus

Politeknik +egeri &riwijaya.

Pasal 1

Ta#a @aa P'&7a:.la& K'$#$sa&

1. Persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 sah apabila dihadiri minimal J ? satu

jumlah peserta rapat.

2. &emua keputusan diambil atas musyawarah untuk mufakat.

5. /pabila ayat pasal ini tidak terpenuhi maka* dilaksanakan lobying.4. /pabila ayat dan pasal ini tidak terpenuhi* maka dilaksanan ,oting

BAB 8I

SEKRETARIAT BEM

Pasal 10

BM mempunyai &ekretariat "mum yang berkedudukan di sekretariat BM.

BAB 8II

TATA KELOLA ADMINISTRASI LEMBAGA EKSEKUTI

Pasal 12

#iatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh sekretaris kabinet* dan diketahui oleh

presiden mahasiwa melalui persetujuan MPM

BAB 8III

TATA KELOLA KEUANGAN LEMBAGA EKSEKUTI

Pasal 14

#iatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan dan diketahui oleh

presiden mahasiswa melalui persetujuan MPM.

5!

Pera!uran Penyelenggaraan B$M

Terdiri dari %&&& dan 1' asal

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

36/53


UNIT KEGIATAN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

(KM-POLSRI)

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

#alam undangundang ini yang dimaksud dengan 3

a. Keluarga Mahasiswa Politeknik +egeri &riwijaya* selanjutnya disebut KMP$%&'(

adalah $rganisasi P$%&'(.

b. Majelis Permusyawaratan mahasiswa* selanjutnya disebut MPM P$%&'( adalah lembaga

legislatif tertinggi ditingkat perguruan tertinggi.

). Badan ksekutif Mahasiswa P$%&'(* selanjutnya disebut BM P$%&'( adalah lembaga

eksekutif tertinggi ditingkat perguruan tinggi.d. "nit Kegiatan Mahasiswa P$%&'(* selanjutnya disebut "KM P$%&'( adalah Badan

semi otonom yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa P$%&'( berdasarkan ketentuan

atas dasar persamaan tujuan dan )ita)ita sebagai perwujudan untuk mewadahi minat dan

bakat ditingkat perguruan tinggi.

e. Partai Politik yang selanjutnya disebut parpol adalah $rganisasi politik yang dibentuk

oleh sekelompok warga negara (ndonesia atas dasar persamaan tujuan dan )ita)ita untuk

memperjuangkan kepentingan organisasi* masyarakat* bangsa dan negara melalui pemilu

(ndonasia.

f. $rganisasi terlarang adalah organisasi yang bertentangan dengan undangundang yang

berlaku di +egara 'epublik (ndonesia.

g. Komunitas adalah organisasi otonom6independent yang memiliki pendanaan mandiri dari

kegiatan organisasinya.

BAB II

PEMBENTUKAN, UJI KELAYAKAN DAN TATA @ARA PENJARINGAN

Pasal !

P':'$"a&

1. "KM didirikan dan dibentuk oleh sekurangkurangnya 2 dari jumlah mahasiswa dari

masingmasing ;urusan .2. "KM yang akan didirikan didukung oleh sekurangkurangnya 2! jumlah mahasiswa

dari masingmasing jurusan.

5. Pendirian dan Pembentukan sebagaiman yang dimaksud pada ayat melalui

pendeklarasian yang menyatakan bukti autentik* agenda a)ara pendeklarasian dan

deklarator.

4. "KM sebagaimana dimaksud pada ayat harus didaftarkan kepada kepanitian

penjaringan "KM yang dibentuk pada saat itu dengan Persyaratan sebagai berikut 3

a. Mempunyai /#6/'- yang sesuai dengan konstitusi KMP$%&'( serta peraturan

perundangundangan lainnya.

b. Memiliki nama dan lambang yang berbeda dengan "KM lain.

). Malampirkan #aftar Kepengurusand. Melampirkan ran)angan program kerja satu periode kedepan.

5

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

37/53

e. Memiliki 8aris8aris Besar :aluan Program Kerja organisasi yang tidak

bertentangan dengan konstitusi KM P$%&'(.

f. -idak memiliki karakteristik bidang yang sama dengan "KM yang sudah ada.

g. Melampirkan ,isi dan misi pada -im ,erifikasi "KM.

h. Khusus untuk "KM yang berkarakteristik religius harus memenuhi kuota minimal

!0 dari jumlah mahasiswa.i. Memiliki sekretariatan sementara.

!. Pembentukan "KM baru disahkan oleh Presiden Mahasiswa setelah disetujui oleh MPM.

. Berstatus Komunitas yang disahkan oleh presiden mahasiswa setelah disetujui MPM.

Pasal *

U3. K'la;a"a&

1. "KM yang telah ada wajib mendaftarkan ulang setiap dua tahun sekali dengan

persyaratan sebagai berikut 3

a. #idukung oleh sekurangkurangnya 2! jumlah mahasiswa dari masingmasing

jurusan.

b. "ji kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada butir harus memberikan Progress'eport kepada panitia penjaringan "KM periode tertentu.

2. "KM sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat 1 harus mendaftar ulang pada

kepanitiaan penjaringan "KM yang dibentuk pada saat itu dengan persyaratan sebagai

berikut 3

a. mempunyai /#6/'- yang sesuai dengan konstitusi KM P$%&'( dan peraturan


b. Memiliki nama dan lambang yang berbeda dengan "KM yang lain.

). Melampirakan struktur kepengurusan.

d. Mempunyai garisgaris besar haluan program kerja organisasi yang tidak bertentangan

dengan konstitusi KM P$%&'(.

e. Mempunyai sekretariatan tetap dilingkungan Politeknik +egeri &riwijaya.

5. :alhal yang belum diatur dalam uji kelayakan diserahkan kepada -im ,erifikasi "KM

4. "KM yang lulus uji kelayakan disahkan oleh Presiden Mahasiswa setelah disetujui oleh

MPM.

Pasal +

Ta#a @aa P'&3a.&7a&

1. Kepanitian penjarinag "KM menerima pendaftaran dan atau pendaftaran ulang "KM

yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 5.

2. Pengesahan "KM dilakukan dengan &K Presiden Mahasiswa selambatlambatnya 50 hari

setelah dinyatakan lulus oleh -im ,erifikasi "KM sebagaimana dimaksud pada ayat .5. :asil ,erifikasi "KM sebagaimana dimaksud pada ayat diumumkan kepada khalayak

ramai melalui pengumumanpengumuman.

4. ;umlah tim erifikasi "KM terdiri dari 4 perwakilan MPM dan perwakilan BM

BAB III

ASAS DAN @IRI

Pasal

5@

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

38/53

1. /sas "KM tidak boleh bertentangan dengan konstitusi KM P$%&'( dan peraturan


2. &etiap "KM dapat men)antumkan )iri tertentu sesuai dengan karakteristik "KM yang

tidak bertentangan dengan "ndang 9 "ndang #asar KM P$%&'( dan peraturan


BAB I8

TUJUAN

Pasal

-ujuan "KM adalah

a. Mewujudkan )ita)ita mahasiswa P$%&'( sebagaimana termaktup dalam pembukaan

konstitusi KM P$%&'(.

b. &ebagai wadah pengembangan minat dan bakat Mahasiswa P$%&'(.

BAB 8HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 0

Ha"

a. memperoleh hak yang sama* sederajat dan adil dari KM P$%&'(.

b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi se)ara mandiri.

). (kut serta dan menyelenggarakan kegiatan mahasiswa baik kedalam maupun keluar.

d. Memperoleh dana kemahasiswaan sesuai dengan pembagian yang disepakati oleh

'apat /nggaran Program Kerja MPM KM P$%&'(.

Pasal 2

K'

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

39/53

1. Keuangan bersumber dari 3

a. (uran anggota

b. #ana kemahasiswaan

). &umbersumber dana lain yang halal* sah dan tidak mengikat seseuai dengan "ndang

9 "ndang #asar KMP$%&'(.

2. #ana kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat butir b* diajukan denganbukti proposal kegiatan yang diketahui MPM dan disetujui BM P$%&'( kepada pihak

P# ((( sesuai dengan mekanisme tertentu.

5. Bukti transaksi pembelanjaan program kerja harus dipertanggungjawabkan se)ara

transparan kepada MPM dan bagian keuangan lembaga P$%&'(.

BAB 8III

LARANGAN

Pasal 11

"KM dilarang

a. Menggunakan lambang dan nama yang sama dengam "KM lain.

b. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan "ndang 9 "ndang #asar KMP$%&'( dan peraturan perundangundangan lainnya.

). Mendukung suatu organisasi terlarang* parpol serta seseorang atau kelompok tertentu.

BAB I=

PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 1!

"KM bubar apabila

a. Membubarkan diri.

b. Menggabungkan diri dengan "KM lain yang sejenis.

). #ibubarkan oleh Presiden mahasiswa setelah mendapatkan persetujuan dari MPM

P$%&'( dengan alasan tertentu.

d. Melanggar konstitusi KMP$%&'( dan perundangundangan lainnya.

Pasal 1*

"KM yang menerima penggabungan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 butir b harus

mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal * pasal dan pasal .

Pasal 1+

Pembubaran dan penggabungan "KM sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan pasal 15

diumumkan melalui pengumuman disetiap jurusan.

BAB =

PERINGATAN DAN SARAN

Pasal 1

1. Bem P$%&'( berhak memberikan peringatan dan sanksi kepada "KM yang melanggar

konstitusi KM P$%&'( dan peraturan perundangundangan lainnya dengan diketahui

MPM P$%&'(.

2. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 5* pasal ! dan pasal dikenai sanksi

administratif berupa 3

a. Peringatan tertulis

b. Pen)abutan hak sebagai "KM

5

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

40/53

5. &ebagaimana yang dimaksud pada pasal 1! ayat butir b* pengurus "KM yang

bersangkutan wajib didengarkan keteranganya untuk membela diri.

BAB =I

KETENTUAN PENUTUPPasal 1

#engan berlakunya undangundang ini maka "KM yang sudah disahkan diharapkan segera

mendaftar ulang dan segera melengkapi segala hal sesuai dengan peraturan perundangan ini.

Pasal 10

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

40

Pera!uran Penyelenggaraan UKM

Terdiri dari (& bab dan 1) Pasal

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

41/53

PERATURAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

KELUARGA MAHASISWA


(KM-POLSRI)

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dala 'a#$a& .&. ;a&7 %.a"%s$% %'&7a&

1. Pemilihan "mum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan

mahasiswa dalam Keluarga Mahasiswa Politeknik +egeri &riwijaya yang berdasarkan

""# KMP$%&'( Keluarga Mahasiswa Politeknik +egeri &riwijaya.

2. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa selanjutnya disebut MPM.

5. Presiden Mahasiswa selanjutnya disebut Presma &erta Aakil Presiden Mahasiswa

selanjutnya disebut Aapresma

4. 8ubernur Mahasiwa selanjutnya disebut 8ubma. &erta Aakil 8ubernur Mahasiswaselanjutnya disebut Aagubma

!. Komisi Pemilihan "mum selanjutnya disebut KP" adalah panitia penyelenggara Pemilu.

. Lalon Peserta Pemilu adalah Mahasiswa /ktif Politeknik +egeri &riwijaya.

@. Pemilih adalah mahasiswa Politeknik +egeri &riwijaya yang terdapat di daftar pemilih

tetap

7. Peserta Pemilu adalah perseorangan )alon anggota MPM* Pasangan Presma dan

Aapresma* Pasangan 8ubma dan wagubma.

. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan

menawarkan programprogramnya.

10. -ahapan penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari

sosialisasi Pemilu* pendaftaran peserta Pemilu* penetapan peserta Pemilu* kampanye*

pemungutan dan penghitungan suara* penetapan hasil Pemilu* sampai dengan pengu)apan

sumpah6janji anggota MPM* Presma dan Aapresma* 8ubma dan wagubma

Pasal !

1. Pemilu dilaksanakan se)ara langsung* umum* bebas* rahasia* jujur dan adil setiap satu

periode kepengurusan.

2. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota MPM* Presma dan Aapresma* 8ubma dan

Aagubma

BAB II

PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pasal *

1. Peserta pemilu yang dimakdsud adalah yang terdapat di pasal 1 ayat 7.

2. "ntuk dapat menjadi harus memenuhi syaratsyarat administratif yang ditetapkan oleh

KP".

5. ;adwal waktu pendaftaran peserta ditetapkan oleh KP".

4. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

2 tidak dapat menjadi peserta Pemilu.

!. KP" menetapkan keabsahan syaratsyarat sebagaimana Pasal 5 ayat 2 dan penetapandimaksud bersifat final dan tidak dapat diganggugugat.

41

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

42/53

BAB III

HAK PEMILIH

Pasal +

1. Pemilih adalah sebagaimana yang terdapat di pasal 1 ayat @

2. Pemilih yang hadir pada hari pemungutan suara mempunyai hak memilih.5. :ak memilih adalah hak untuk menyalurkan suara di tempat pemungutan suara yang

telah di tetapkan di KP"

BAB I8

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Pasal

1. pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilhan umum yang bersifat independen

2. penambahan kata panja panwaslu setelah mpm

Pasal 1. komisi pemilihan umum dibentuk oleh panitia kerja yang di &K kan oleh mpm

2. diganti keuangan kpu bersumber dari anggaran dana kemahasiswaan

Pasal 0

P/+;/ P/+A/&%" merupakan suatu alat kelengakapan dalam pemilihan umum* yang

bertugas menyeleksi6menge)ek kelengkapan administrasi dan fit profer test serta menentukan

sanksi terhadap pelanggaranpelanggaran dalam pemilihan umum.

Ba: 8

K9.s. P'.l.5a& U$

-ugas dan wewenang KP" adalah 3

a. Meren)anakan penyelenggaraan Pemilu

b. Mengkoordinasikan* menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan

pelaksanaan Pemilu

). Menetapkan peserta Pemilu

d. Menetapkan waktu* tanggal* tata )ara pelaksanaan kampanye* dan pemungutan suara

e. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan )alon terpilih anggota MPM* Presma*

Aapresma* gubma dan wagubma

f. Melakukan e,aluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu

g. Membentuk tim ,erifikasi

h. Menentukan lambang 6 logo panitia pemilihan umum keluarga mahasiswa P$%&'(

Pasal 4

KP" berkewajiban 3

a. Memperlakukan peserta Pemilu se)ara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu.

b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang in,entaris KP".

). Menyampaikan informasi kegiatan kepada mahasiswa.

d. Melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada MPM dan Presma.

e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari dana

kemahasiswaan.

42

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

43/53

Ba: 8

asal 2

K9.s. '.l.5a& $$

#$7as %a&

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

44/53

Pasal 1!

seluruh teknis penyelenggaraan pemelihan umum diatur oleh KP"

BAB 8II

KAMPANYE

asal 1*1. #alam penyelenggaraan Pemilu dapat diadakan kampanye Pemilu yang dilakukan

oleh peserta Pemilu.

2. Kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta Pemilu sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan oleh KP".

5. Materi kampanye Pemilu berisi program peserta Pemilu.

4. Penyampaian materi kampanye Pemilu dilakukan dengan )ara yang sopan* tertib dan

bersifat edukatif.

!. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KP" dengan

memperhatikan usul dari peserta Pemilu.

Pasal 1+

Kaa&;' P'.l$ %.la"$"a& 'lal$.

a. Pertemuan terbatas.

b. -atap muka.

). Penyebaran bahan kampanye kepada mahasiswa.

d. Pemasangan alat peraga di tempat yang telah ditentukan oleh KP".

e. 'apat umum.

Pasal 1

1. KP" menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.

2. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh peserta Pemilu dilaksanakan dengan

memperhatikan etika* estetika* kebersihan dan keindahan.

5. /tribut kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan setelah masa kampanye berakhir.

4. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan pasal ini ditetapkan oleh KP".

Pasal 1

Dala "aa&;' P'.l$ %.laa&7

a. Mempermasalahkan "ndangundang dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik +egeri

&riwijaya.

b. Menghina agama* suku* ras* golongan seseorang dan6atau )alon peserta Pemilu yang

lain.). Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok

mahasiswa.

d. Mengganggu ketertiban umum.

e. Mengan)am untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan

kepada seseorang* sekelompok anggota mahasiswa* dan6atau peserta Pemilu yang lain.

f. Merusak dan6atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu.

Pasal 10

/pabila peserta pemilu melanggar ketentuan pasal 1 diatas maka peserta tersebut akan

mendapatkan sanksi berupa teguran* peringatan dan pernyataan diskualifikasi.

BAB 8III

44

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

45/53

PEMUNGUTAN, PERHITUNGAN SUARA

DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Pasal 12

P'$&7$#a& S$aa

1. Pemungutan suara Pemilu anggota MPM* Presma dan Aapresma* 8ubma danwagubma diselenggarakan se)ara serentak.

2. :ari* tanggal dan waktu pemungutan suara bagi pemilihan anggota MPM* Presma dan

Aapresma* 8ubma dan Aagubma untuk semua daerah pemilihan ditetapkan oleh

KP".

Pasal 14

1. "ntuk memberikan suara dalam Pemilu* dibuat surat suara Pemilu anggota MPM*

Presma* Aapresma* 8ubma dan wagubma.

2. &urat suara Pemilu anggota MPM memuat nomor urut dan nama )alon untuk setiap

jurusan.5. &urat suara Pemilu Presma* Aapresma dan 8ubma memuat nama dan foto )alon

untuk setiap jurusan.

4. ;umlah* jenis* bentuk*ukuran surat suara ditetapkan oleh KP".

Pasal !6

1. ;umlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang di setiap jurusan

adalah sama dengan jumlah pemilih di derah pemilihan yang bersangkutan.

2. Pemberian suara untuk Pemilu anggota MPM dilakukan dengan men)oblos salah satu

nomor urut )alon yang bersangkutan.

5. Pemberian suara untuk Pemilu Presma* wapresma 8ubma dan wagubma dilakukan

dengan men)oblos salah satu gambar )alon yang bersangkutan.

4. Pemberian suara dilakukan pada hari pemungutan suara.

!. -ata )ara pemberian dan pemungutan suara lebih lanjut diatur oleh KP".

Pasal 21

"ntuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan anggota MPM* Presma*

Aapresma * 8ubma dan wagubma disediakan kotak suara di -P& untuk tempat surat suara

yang digunakan oleh pemilih.

Pasal 221. &uara untuk pemilihan anggota MPM dinyatakan sah apabila 3

a. Pen)oblosan pada nama )alon atau gambar anggota MPM berada pada tempat

yang disediakan.

b. -eknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur

oleh KP"

2. &uara untuk pemilihan Presma* Aapresma* 8ubma dan wagubma dinyatakan sah

apabila

a. -anda )oblos terdapat pada salah satu gambar )alon.

b. -eknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur

oleh KP".

4!

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

46/53

Pasal !*

P'&75.#$&7a& S$aa

1. Penghitungan suara dilakukan oleh KP" setelah pemungutan suara berakhir.

2. &ebelum penghitungan suara dimulai anggota KP" menghitung 3

a. ;umlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih pada

;urusan atau Program &tudi yang bersangkutan.b. ;umlah surat suara yang tidak terpakai* dan

). ;umlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru

dalam memilih.

5. Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita a)ara yang ditandatangani oleh

ketua KP" dan sekurangkurangnya 2 anggota KP".

4. Penghitungan suara yang dilakukan dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu* dan

mahasiswamahasiswa.

!. Penghitungan suara dilakukan dengan )ara yang memungkinkan saksi peserta Pemilu

dan mahasiswamahasiswa yang hadir dapat menyaksikan se)ara jelas proses

penghitungan suara.

. &egera setelah penghitungan suara selesai* KP" membuat berita a)ara hasilpenghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KP"* minimal 1 orang saksi dan

disahkan oleh ketua tim Pemenangan kandidat

@. /nggota KP" menyerahkan berita a)ara* surat suara* dan alat kelengkapan

administrasi pemungutan dan penghitungan suara segera setelah selesai penghitungan

suara.

7. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan pasal ini ditetapkan oleh KP".

BAB I=

PENETAPAN DAN PEMBERITAHUAN @ALON TERPILIH

Pasal !+

1. Penetapan )alon terpilih anggota MPM didasarkan pada nama )alon yang memperoleh

suara terbanyak pertama* kedua* ketiga* keempat* kelima dan keenam di jurusan yang

bersangkutan.

2. -ata )ara pelaksanaan penetapan )alon terpilih anggota MPM ditetapkan oleh KP".

Pasal !

1. Penetapan )alon terpilih Presma dan Aapresma didasarkan pada nama )alon yang

memperoleh suara terbanyak.

2. #alam hal perolehan suara )alon terpilih Presma dan wapresma terdapat jumlah suara

yang sama maka )alon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih meratapenyebarannya di seluruh ;urusan dan Program &tudi tersebut ditetapkan sebagai

)alon terpilih.

5. -ata )ara pelaksanaan penetapan )alon terpilih Presma dan wapresma ditetapkan oleh

KP".

Pasal !

1. Penetapan )alon terpilih 8ubma dan Aagubma didasarkan pada nama )alon yang

memperoleh suara terbanyak.

2. -ata )ara pelaksanaan penetapan )alon terpilih anggota MPM ditetapkan oleh KP".

4

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

47/53

Undang-Undang Dasar

KM-Polsri


Undang-Undang Dasar

KM-Polsri


Pasal !0

1. KP" menetapkan nama )alon terpilih anggota MPM* Presma dan Aapresma terpilih

dan 8ubma dan Aagubma terpilih dari masingmasing jurusan.

2. Pemberitahuan )alon terpilih anggota MPM* Presma dan Aapresma terpilih dan

8ubma dan wagubma terpilih dari masingmasing jurusan dilakukan setelah

ditetapkannya hasil Pemilu oleh KP".5. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

BAB =

PENUTUP

Pasal !!

1. :al 9 hal yang belum diatur dalam "ndang"ndang #asar KMP$%&'( ini* diatur dalam

peraturan 9 peraturan lain yang tidak bertentangan dengan "ndang"ndang #asar KM

P$%&'( ini.

2. "ndang"ndang #asar KMP$%&'( ini berlaku sejak ditetapkan.

4@*nggaran +umah Tangga

KM-Polsri


*nggaran +umah Tangga

KM-Polsri


Pera!uran Pemilu

Terdiri dari 10 Bab dan 22 Pasal

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

48/53

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA ORGANISASI

BADAN EKSEKUTI MAHASISWA


!616-!611

BAB I

PENDAHULUAN

A PENGERTIAN

1. 8arisgaris Besar :aluan Program Kerja BM merupakan pen)erminan aspirasi

mahasiswa Politeknik +egeri &riwijaya

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

49/53

1. Pendahuluan

2. Pola #asar :aluan Program Kerja

5. Pola :aluan Program Kerja ;angka Panjang

4. Pola :aluan Program Kerja ;angka Pendek

!. Barometer Keberhasilan P'$K' BM

. Penutup

E PELAKSANAAN

1. 8B:PK$ BM P$%&'( ini ditetapkan pada &idang "mum MPM P$%&'( dan

dilaksanakan oleh BM yang pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk program kerja

selama saru periode kepengurusan serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. 8B:PK$ dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perubahan dan

perkembangan (lmu Pengetahuan dan -eknologi serta Kemajuan dan Perkembangan

masyarakat melalui &idang "mum dan &idang (stimewa KMP$%&'(.

BAB II

POLA DASAR HALUAN PRGRAM KERJA

A DASAR

Pola #asar :aluan Program Kerja 8B:PK$ BM P$%&'( berlandaskan tujuan BM

P$%&'( yang ditegaskan dalam "+#/+8"+#/+8 #/&/' KMP$%&'(.

B MODAL DASAR DAN AKTOR DOMINAN

Modal dasar 8B:PK$ BM P$%&'( adalah sebagai berikut3

1. Kemampuan %embaga dalam mendukung program kerja yang akan dilaksanakan

BM P$%&'(.

2. Kemampuan dan kredibilitas pengurus BM P$%&'(.

5. Persatuan dan kesatuan organisasi kemahasiswaan intern P$&%'( dengan

mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pibadi6golongan.

4. Partisipasi aktif dari )i,itas akademika P$%&'(.

Eaktor dominan 8B:PK$ BM P$%&'( adalah sebagai berikut3

1. Keadaan umum Perguruan -inggi di (ndonesia.

2. &ituasi dan kondisi Politeknik +egeri &riwijaya.

4

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

50/53

5. Keinginan untuk meningkatkan (P-K dan (M-/N seduai dengan tuntutan Haman

untuk kemajuan mahasiswa.

4. #ukungan anggaran dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat serta berasal dari

sponsor yang men)erminkan intelektual mahasiswa.

!. &ponsor pendukung kegiatan $'M/A/ yang tidak berdampak negatif dapat

mengikat mahasiswa dan lingkungan sekitarnya serta harus sesuai dengan lingkungan

pendidikan.

. Penggunaan sponsor rokok tidak diijinkan dengan aturan apapun.

@ WAWASAN HALUAN PROGRAM KERJA

Aawasan 8B:PK$ BM P$%&'( adalah perwujudan mahasiswa P$%&'( sebagai satu

kesatuan yang utuh dalam berpikir* bersikap serta bertindak lanjut sesuai dengan -ri #harma

Perguruan -inggi dalam rangka ikut serta mewujudkan pembangunan nasional.

BAB III

POLA HALUAN PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG

/. Berdasarkan Pola #asar :aluan Program Kerja BM P$%&'(* maka disusunlah Pola

:aluan Kerja ;angka Panjang sebagai suatu usaha untuk mengarahkan dan mengantarkan

)alon intelektual yang berguna bagi bangsa* agama dan +egara (ndonesia.

B. Pola :aluan Program Kerja ;angka Panjang BM P$%&'( berusaha untuk mengarahkan

dan mengantarkan mahasiswa P$%&'( agar3

1. Mempunyai orientasi ke masa depan.

2. Mampu tanggap dan dapat mengimplementasikannya terhadap perkembangan dan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai tanggung jawab dan

dedikasi tinggi terhadap almamater* agama* bangsa* dan +egara (ndonesia.

5. Mampu menggalang kerjasama yang harmonis antar organisasi intern dan ekstern

yang tidak dilarang di +egara (ndonesia.

4. Mampu membentuk manusia yang mempunyai integritas (M-/N dan (P-K.

!. Mampu tanggap terhadap perkembangan kondisi intern dan ekstern P$%&'(

serta menindaklanjuti bersama MPM dan $'M/A/.

L. Pola :aluan Program Kerja ;angka Panjang BM P$%&'( merupakan landasan pokok

bagi penyusunan Pola :aluan Program Kerja ;angka pendek yang dilaksanakan oleh

!0

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

51/53

BM* :M;* dan "KM di lingkungan P$%&'( yang diimplementasikan dalam bentuk

program kerja.

BAB I8

POLA HALUAN PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK

A BENTUK BENTUK KEGIATAN

1. Mengembangkan serta meningkatkan kegiatan mahasiswa P$%&'( dalam bidang

Perguruan -inggi Kemahasiswaan dan Pemuda .

2. Mengembangkan serta meningkatkan kegiatan mahasiswa P$%&'( dalam bidang

Kekaryaan.

5. Mengembangkan serta meningkatkan kegiatan mahasiswa P$&%'( dalam bidang

Kesejahteraan Mahasiswa dan :ubungan pada masyarakat.

4. Menggalangkan kebebasan akademik mahasiswa tentang masalah sosial budaya yang

dititikberatkan pada (P-K baik nasional maupun internasional dalam segala aspek

kehidupan.

B POLA HALUAN PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK

Pola :aluan Program Kerja ;angka Pendek diarahkan pada usahausaha sebagai berikut3

1. Konsolidasi pengurus dan anggota melalui3

a. Media komunikasi

b. Media lain yang menunjang

2. Menggalang kerjasama dengan badanbadan dan organisasi intern dan ekstern yang saling

menunjang.

@ PELAKSANAAN

Pola :aluan Program Kerja ;angka Pendek dilaksanakan oleh BM* :M; dan "KM di

lingkungan intern dan ekstern.

D PERTANGGUNGJAWABAN

&eluruh Program Kerja ;angka Pendek dilaksanakan oleh BM* :M; dan "KM dikoordinir

oleh Presiden Mahasiswa P$%&'( melalui forum resmi BM yang diketahui dan

dipertanggungjawabkan kepada MPM P$%&'(.

!1

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

52/53

BAB 8

BAROMETER KEBERHASILAN PROGRAM KERJA BEM

Barometer keberhasilan program kerja BM adalah3

1. 0 dari program kerja BM terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

2. 'espon mahasiswa terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh BM yang berdampak

positif bagi KMP$%&'(* berdasarkan persentase keberhasilan sebagai berikut 3

5. &eluruh elemen yang terkait dengan unsurunsur )i,itas akademika P$%&'( dapat

berpartisipasi dengan kegiatan yang dilaksanakan BM.

4. #ana setiap proker BM yang di ambil dari dana kemahasiswaan harus dapat di

pertanggungjawabkan 100 dan adanya transparansi sumber dana lainnya

BAB 8I

PENUTUP

Keberhasilan program kerja BM tidak lepas dari kemauan* kemampuan* partisipasi aktif

dan tanggung jawab yang tulus dan ikhlas dari seluruh elemen $'M/A/ untuk menjalankan

dan mengaplikasikan amanah yang telah diper)ayakan oleh mahasiswa kepada KMP$%&'(.

"+#/+8 9 "+#/+8 #/&/'K%"/'8/ M/:/&(&&A/

!2

7/21/2019 Uud Km Polsri 2014 2015

53/53

P$%(-K+(K +8'( &'(A(;//

uud km polsri 2014 2015

Documents