pedoman penerapan puu pplh dan psda terkait dengan proses amdal, ukl-upl dan izin lingkungan-4 juni...
Post on 26-Feb-2018
235 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
1/21
0 | P a g e
PUU PSDA yang terkait dengan Proses Amdal, UKL-
UPL dan Izin Lingkungan
Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan
Deputi Bidang Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup
Jakarta@2014
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
2/21
1 | P a g e
PUU PSDA yang terkait dengan Proses Amdal, UKL-
UPL dan Izin Lingkungan
A. Pendahuluan
Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Amdal merupakan
kombinasi antara Science and Art, karena itulah para penyusun
dan penilai/pemeriksan dokumen lingkungan hidup (Amdal & UKL-
UPL) dan penulis izin lingkungan paling sedikit memerlukan tiga
kompetensi sebagai berikut:
1. Kompentesi saintifik terkait dengan identifikasi, prakiraan,
evaluasi dan mitigasi dampak serta berbagai metodologi ilmiah
Amdal menjadi pondasi yang sangat penting untuk menjaga
Amdal sebagai kajian ilmiah yang dapat memberikan informasi
yang tepat dan akurat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Kompetensi scientifik tersebut juga harus ditopang dengan
kompetensi terkait dengan kebijakan dan regulasi, sehingga
keputusan yang diambil tetap dalam koridor hukum yang telahditetapkan.
3. Hasil keputusan terkait dengan penilaian amdal harus
dituangkan secara tertulis mulai dari peryataan kelengkapan
administrasi dokumen Amdal sampai dengan keputusan izin
lingkungan. Karena itu kompetensi terkait dengan penulisan
(drafting) keputusan administratif penilaian Amdal, terutama
penulisan izin lingkungan(environmental permit writing) menjadi
hal penting yang harus dikuasai oleh para penilai Amdal. Izin
lingkungan yang ditulis harus secara rinci, jelas dan pasti serta
sesuai dengan kajian Amdal; dapat mengintegrasikan izin PPLH
dan compatible dengan perizinan sektor; dan dapat secara
operasional diterapkan oleh pemegang izin lingkungan dan
diawasi oleh PPLH.
Panduan atau pedoman ini disusun dalam upaya untuk
meningkatkan kompetensi para penyusun dan penilai/pemeriksa
dokumen lingkungan terkait dengan aspek kebijakan dan regulasi.
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
3/21
2 | P a g e
Pedoman ini dapat memandu para penyusun dan
penilai/pemeriksan dokumen lingkungan terkait dengan PUU dan
ketentuan-ketentuan PUU yang dapat digunakan sebagai dasar
dalam penyusunan dan penilaian/pemeriksaan dokumen lingkunganterkait dengan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang
berlokasi di luar, berbatasan langsung dan/atau di dalam kawasan
hutan lindung.
Berdasarkan uraian di atas, Kementerian Lingkungan Hidup telah
mengkompilasi dan menganalis Peraturan Perundang-Undangan
PSDA (Sektor) beserta pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang
yang terkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan. PUU
tersebut terdiri dari:
1) PUU Sektor Terkait Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan: daftar
PUU seperti UU, PP atau Peraturan Menteri dari 14 Bidang/Sektor
dan 72 Jenis Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan MENLH
No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Wajib Memiliki Amdal serta memuat pasal-pasal dari
setiap PUU yang menyebutkan ketentuan bahwa Amdal atau
UKL-UPL dan Izin Lingkungan sebagai persyaratan permohonan
izin usaha dan/atau kegiatan;2) PUU Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Lindung yang terkait
dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan: berisi daftar PUU
Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Lindung yang terkait
dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, serta pasal-pasal
yang memuat atau mengatur ketentuan-ketentuan yang
membolehkan atau mengizinkan jenis-jenis kegiatan tertentu
yang dapat dilakukan di dalam kawasan lindung;
Panduan/pedoman ini berisifat living document yang akan terus
disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan/perubahan
peraturan perudang-undangan.
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
4/21
3 | P a g e
B. Ketentuan-Ketentuan PUU PSDA dan Keterkaitannya denganAmdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan
1. PUU Sektor Terkait Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan
(Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib MemilikiAmdal)
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
A. Bidang MultiSektor
1. Reklamasi WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil
UU 27 Tahun2007 tentangPengelolaanWilayah Pesisirdan Pulau-PulauKecil
PeraturanPresiden No. 122
Tahun 2012tentangReklamasi diWilayah Pesisirdan Pulai-PulauKecil;
Peraturan MenteriPerhubungan No.52 Tahun 2011tentangPengerukan danReklamasi
UU 27 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (23):reklamasi adalah kegiatan yangdilakukan oleh orang (orangperseorangan dan/atau badanHukum) dalam rangkameningkatkan manfaat sumber daya
lahan ditinjau dari sudut lingkungandan sosial ekonomi dengan carapengurugan, pengeringan lahan ataudrainase
Pasal 18 Perpres 122/2012:Permohonan izin pelaksanaanreklamasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 wajib dilengkapidengan:
a. izin lokasi;b. rencana induk reklamasi;c. izin lingkungan;d. dokumen studi kelayakanteknis dan ekonomi finansial;
e. dokumen rancangan detailreklamasi;f. metoda pelaksanaan dan jadwalpelaksanaan reklamasi; dang. bukti kepemilikan dan/ataupenguasaan lahan;
Pasal 20 Perpres 122/2012: Izinpelaksanaan reklamasi dapatdicabut apabila:a. tidak sesuai dengan perencanaan
reklamasi; dan/ataub.izin lingkungandicabut;
Pasal 18 huruf b angka 4 PeraturanMenteri Perhubungan No. 52 Tahun
2011: Salah satu persyaratanPengajuan permohonan lzinreklamasi adalah hasil studi Amdalatau sesuai dengan ketentuan PUU
2. Pemotongan Bukitdan PengurukanLahan
3. Pengambilan AirPermukaan
UU No. 7 Tahun2004 tentangSumber Daya Air
PP No. 42 Tahun2008 tentangPengelolaanSumber Daya Air
Pasal 77 ayat (4) PP 42/2008: Dalamhal rencana pengembangan sumberdaya air mempunyai dampakpenting terhadap lingkunganhidup,diberlakukan ketentuantentang analisis mengenai dampaklingkungan (AMDAL).
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
5/21
4 | P a g e
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
4. Pengambilan AirBawah Tanah
UU No. 7 Tahun2004 tentangSumber Daya Air
PP No. 42 Tahun2008 tentangPengelolaanSumber Daya Air
PP No. 43 Tahun2008 tentang Air
Tanah
Pasal 77 ayat (4) PP 42/2008: Dalamhal rencana pengembangan sumberdaya air mempunyai dampak
penting terhadap lingkunganhidup,diberlakukan ketentuantentang analisis mengenai dampaklingkungan (AMDAL).
Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) PP43/2008: Untuk memperoleh izinpemakaian air tanah atau izinpengusahaan air tanah pemohonwajib mengajukan permohonansecara tertulis kepadabupati/walikota dengan tembusankepada Menteri dan gubernur.Salah satu informasi yang harusdilampirkan dalam permohonan
tersebut adalah UKL-UPL atauAMDAL sesuai dengan ketentuanPUU;
5. PembangunanBangunan Gedung
UU No. 28 Tahun2002 tentangBangunanGedung
PP No. 36 Tahun2005 tentangPelaksanaan UUNo. 28 Tahun2002 tentangBangunanGedung
PeraturanMendagri No. 32
Tahun 2010
Pasal 15 UU No. 28 tahun 2002:salah satu persyaratan bangunangedung adalah persyaratanpengendalian dampak lingkungnbagi bangunan gedung yang dapatmenimbulkan dampak penting bagilingkungan. sesuai denganketentuan PUU di bidang LH.
Persyaratan pengendalian dampaklingkungan menjadi salah satupersyaratan tata bagunan sesuai
dengan ketentuan pasal 16 PP36/2005. Setiap bangunanbangunan gedung yangmenimbulkan dampak penting harusdidahului dengan menyertakanAMDAL (Pasal 26 PP 36/2005).
Terkait dengan hal tersebut, Pasal14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15, PPNo. 36 Tahun 2005 secara tegasmenyatakan bahwa setiap orang
yang akan mendirikan bangunangedung wajib memiliki izinmendirikan bangunan (IMB). Salahsatu persyaratan atau kelengkapan
yang dibutuhkan untuk pengajuanpermohonan IMB gedung adalahAMDAL;
Pasal 9 ayat (2) huruf f PermendagriNo 32/2009: Amdal atau UKL-UPLbagi yang terkena kewajibanmerupakan salah satu persyaratandokumen adminsitrasi permohonanIMB;
B. BIDANGPERTAHANAN
1. PembangunanPangkalan TNI AL
2. Pembangunan
Pangkalan TNI AU
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
6/21
5 | P a g e
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
3. PembangunanPusat Latihan
Tempur
C. BIDANGPERTANIAN
1. Budidayatanaman pangan
PP 18 Tahun 2010tentang UsahaBudidaya Tanaman
Pasal 11 ayat (1) huruf (j) PP18/2010:Untuk mendapatkan izinusaha.... pemohon harus memenuhipersyaratan......j. hasil analisismengenai dampak lingkungan atauupaya pengelolaan lingkunganhidup dan upaya pemantauanlingkungan hidupsesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkunganhidup;
Pasal 17 ayat (1) huruf b PP
18/2010: Pelaku usaha budidayatanaman wajib melaksanakan upayapelestarian sumber daya alamdan/atau fungsi lingkungan hidupsesuai dengan ketentuan PUU.
2. Budidayatanamanhortikultura
PP 18 Tahun 2010tentang UsahaBudidaya Tanaman
UU No. 13 Tahun2010 tentangHortikultura
3. Budidayatanaman
perkebunan
UU No. 18 Tahun2004 tentang
Perkebunan
Pasal 25 UU 18/2004:
Wajib memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup & mencegahkerusakannya;
Sebelum memperoleh izin usahaperkebunan (a) wajib, membuatAMDAL, (b) analisis danmanajemen risiko (hasil rekayasaGenetik), (c) pernyataankesanggupan untuk menyediakansarana, prasarana, dan systemtanggap darurat untukpenanggulangan kebakaran lahan
wajib menerapkan AMDAL danmelaksanakan UKL/UPL dan/atauanalisis dan manajemen risiko
lingkungan hidup Tidak ada AMDAL atau UKL-UPL,
Permohonan Izin ditolak
tidak menerapkan AMDAL atauRKL/RPL, izin usahanya, dicabut
D. Bidang Perikanandan Kelautan
1. Usaha Budidayaperikanan(tambak)
UU No. 31 Tahun2004 tentangPerikanan;
Keputusan MenteriKKP No.2/MEN/2004
tentang Perizinan
Pasal 26 UU No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan: Setiap orang
yang melakukan usaha perikanan(kecuali nelayan kecil dan/ataupembudidaya ikan kecil)pembudidayaan dan pengolahan
ikan wajib memiliki Surat Izin
2. Usaha budidayaperikananterapung
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
7/21
6 | P a g e
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
UsahaPembudidayaanIkan
Usaha Perikanan (SIUP;
Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5-Pasal 19 serta pasal 45 Keputusan
Menteri KKP No. 2/MEN/2004tentang Perizinan UsahaPembudidayaan Ikan pada dasarnyamenyebutkan bahwa salah satusyarat penerbitan Izin UsahaPerikanan (IUP) PembudidayaanIkan (di air tawar, air payau dan airlaut) adalah Amdal sesuai denganketentuan PUU.
E. BIDANGKEHUTANAN
1. Usahapemanfaatan hasilhutan kayu dari
hutan alam
UU No. 41 Tahun1999 tentangKehutanan
PP No. 6 Tahun2007 tentang TataHutan danPenyusunanRencanaPengelolaan Hutanserta PemanfaatanHutan
Pasal 69 PP No. 6/2007:Pemanfaatan hutan yangkegiatannya dapat mengubah
bentang alam dan mempengaruhilingkungan, diperlukan analisismengenai dampak lingkungan(AMDAL) sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan
2. Usahapemanfaatan hasilhutan kayu darihutan tanaman
F. BIDANGPERHUBUNGAN
1. PembangunanJalur Kereta Api
UU No. 23 Tahun2007 tentangPerkeretapian;
PP 56 Tahun 2009
tentangPenyelengaraanPerkeretapian
Pasal 70, ayat (3) huruf e PP56/2009: Jalur kereta api yangbersambungan harusmemperhatikan aspek keselamatan
dan keamanan operasi kereta api,serta memenuhi persyaratan, salahsatunya adalah Amdal atau UKL-UPL;
Pasal 314 ayat (1) huruf b PP56/2009: Badan Usaha yang telahmemiliki izin usaha penyelenggaraanprasarana perkeretaapian umumharus melaksanakan kegiatan:a. perencanaan teknis;b. analisis mengenai dampak
lingkungan hidup atau UKL danUPL;
c. pengadaan tanah; dan
d. mengajukan izin pembangunanprasarana perkeretaapian umumsebelum memulai pelaksanaanpembangunan fisik.
Pasal 321 ayat (3) PP 56/2009 huruff: Salah satu perysratan teknispermohonan izin pembangunanprasarana perkeretaapian umumadalah Amdal atau UKL-UPL;
Pasal 355 ayat (1) huruf b PP56/2009: Badan usaha yang telahmemiliki persetujuan prinsippembangunan perkeretaapiankhusus harus melaksanakan
kegiatan:
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
8/21
7 | P a g e
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
a. perencanaan teknis;b. analisis mengenai dampak
lingkungan hidup atau UKL dan
UPL; danc. pengadaan tanah
Pasal 356 ayat (2) huruf g: Salahsatu perysratan teknis permohonanizin pembangunan prasaranaperkeretaapiankhusus adalah Amdalatau UKL-UPL;
2. Pembangunanterminalpenunmpang dan
terminal barangtransportasi jalan
UU No. 22 Tahun2009 tentang LaluLintas danAngkutan Umum
Pasal 40 ayat 1 huruf e UU 22Tahun 2009: PembangunanTerminal harus dilengkapi denganAmdal;
Penjelasan Pasal 99 ayat (1) UU22/2009: Analisis dampak lalu
lintas dalam implementasinya dapatdiintegrasikan dengan analisismengenai dampak lingkungan
3. Pengerukan danpenempatan hasilkeruk
UU No. 17 Tahun2008 tentangPelayaran;
PP No. 05 Tahun2010 tentangKenavigasian
Peraturan MenteriPerhubungan No.52 Tahun 2011tentang
Pengerukan danReklamasi
Pasal 189 UU 17/2008: salah satupersyaratan teknis pengerukanadalah kelestarian lingkungan;
Pasal 99 ayat 3 huruf b dan Pasal 5:studi kelayakan lingkungan yangdilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidupmerupakan salah satu persyaratanteknis pengerukan;
Pasal 4 ayat (1), (2) huruf b danPasal 7: Pekerjaan pengerukanwajib memenuhi persyaratan teknis.Salah satu persyaratan teknisadalah kelestarian lingkunganberupa berupa studi kelayakanlingkungan yang dilakukan sesuaidengan ketentuan PUU di bidanglingkungan hidup;
Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 7:salah satu persyaratan Izinpengerukan adalah persyartanteknis, salah satunya berupadokumen Amdal sesuai dengan
ketentuan PUU.4. Pembangunan
pelabuhan UU No. 17 Tahun
2008 tentangPelayaran;
PP 61 Tahun 2009tentangKepelabuhan
Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 83 PP61/2009: Persyaratan kelestarianlingkungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81ayat (3) berupa studi lingkungan
yang dilakukan sesuai denganketentuan PUU di bidang lingkunganhidup;
Pasal 84 PP 61/2009: Dalammengajukan permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3)harus disertai dokumen yang terdiri
atas:
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
9/21
8 | P a g e
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
a. Rencana Induk Pelabuhan;b. dokumen kelayakan;c. dokumen desain teknis; dan
d. dokumen lingkungan Pasal 94 PP 61/2009: Sistem
pengelolaan lingkungan hidupmerupakan salah satu persyaratanizinpengoperasian pelabuhan.
Pasal 117 PP 61/2009: Persyaratankelestarian lingkungan berupa studilingkungan yang dilakukan sesuaidengan ketentuan PUU di bidanglingkungan hidup merupakan salahsatu persyaratan izin pembangunanterminal khusus;
Pasal 120 PP 61/2009: laporanpelaksanaan kajian lingkungan
merupakan salah satu syarat izinpengoperasian terminal khusus;
Pasal 136 ayat (2) huruf h PP 61Tahun 2009: studi lingkungan yangtelah disahkan oleh pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuanPUU merupakan salah satu syaratpersetujuan pengelolaan terminaluntuk kepentingan sendiri.
5. PembangunanBandar Udara
UU No. 1 Tahun2009 tentangPenerbangan;
PP No. 40 Tahun2012 tentang
Pembangunan danPelestarianLingkungan HidupBandar Udara
Pasal 215 ayat (2) huruf e dan Pasal247 UU 1/2009: Kelestarianlingkungan merupakan salah satupersyaratan izin mendirikanbangunan bandar udara dan bandar
udara khusus; Penjelasan Pasal 215 ayat ayat (2)
huruf e UU 1/2009: Persyaratanmengenai kelestarian lingkunganditunjukkan dengan adanya studiAnalisis Mengenai DampakLingkungan (AMDAL), KerangkaAcuan Andal (KA-ANDAL), AnalisisDampak Lingkungan (ANDAL),Rencana Pengelolaan Lingkungan(RKL), Rencana PemantauanLingkungan (RPL), UpayaPengelolaan Lingkungan atau UpayaPemantauan Lingkungan (UKL-UPL),
atau Dokumen Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup(DPPL) yang merupakan dokumenuntuk terpenuhinya persyaratankelestarian lingkungan.
Pasal 12 huruf e PP 40/2012:Kelestrian lingkungan merupakansalah satu persyaratan penerbitanIzin mendirikan bangunan BandarUdara;
Pasal 18 PP 40/2012: Kelestarianlingkungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 huruf e, merupakanizin lingkungan sesuai dengan
ketentuan PUU dibidang PPLH;
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
10/21
9 | P a g e
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
Pasal 20 huruf e PP 40 Tahun 2010:Izin lingkungan salah satu lampiranPermohonan izin mendirikan
bangunan Bandar UdaraG. BIDANGTEKNOLOGISATELIT
1. Pembangunan danpengoperasianbandar antariksa
UU No. 21 Tahun2013 tentangKeantariksaan
Pasal 48 UU 21/2013: Membangunbandar antariksa wajib memilikiAmdal yang diatur sesuai denganketentuan PUU;
Pasal 87 dan pasal 88 UU 21/2013:Pelestarian lingkungan
2. Pembangunanfasilitaspeluncuran roketdi darat dantujuan lainnya
3. Pembangunanfasilitas
pembuatanpropelan roket
4. Pabrik roket
5. Pembangunanfasilitas uji staticdan fasilitaspeluncuran roket
H. BIDANGPERINDUSTRIAN
1. Industri Semen UU No. 5 Tahun1984 tentangPerindustrian;
PP No. 13 Tahun1995 tentang Izin
Usaha Industri Perindustrian No.
41/MIND/PER/6/2008 tentangKetentuan dan TataCara Izin UsahaIndustri, IzinPerluas dan TandaDaftar PerusahaanIndustri;
PP No. 24 Tahun2009 tentangKawasan Industri
Pasal 21 UU 5/1984: Kewajibanperusahan industri untuk mencegahpencemaran dan kerusakanlingkungan hidup;
Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan
Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008: Amdal atau UKL-UPL merupakan salah satupersyaratan Izin Usaha Industridengan Persetujuan Prinsi untukPerusahaan Industri;
Pasal 13 PP 24/2009: Amdl menjadisalah satu persyaratan Izin KawasanIndustri;
Pasal 23 ayat (1) PP 24/2009:Perusahaan Industri di dalamkawasan industri wajib memilikiupaya pengelolaan lingkungan danUpaya Pemantauan Lingkungan.
2. Industri pulp dankertas yangterintegrasidengan hutan
tanaman industri3. Industri
Petrokimia Hulu
4. Kawasan Industri
5. Industri galangankapal
6. Industri propelan,amunisi danbahan peledak
7. Industri peleburantimah hitam
8. Kegiatan industriyang tidaktermasuk angka 1-
7I. BIDANG
PEKERJAANUMUM
1. PembangunanBendungan/Waduk atau Jenis
Tampungan Airlainnya
UU No. 7 Tahun2004 tentangSumber Daya Air
PP No. 42 Tahun2008 tentangPengelolaanSumber Daya Air;
PP No. 37 Tahun2010 tentangBendungan
Pasal 77 ayat (4) PP 42/2008: Dalamhal rencana pengembangan sumberdaya air mempunyai dampakpenting terhadap lingkunganhidup,diberlakukan ketentuantentang analisis mengenai dampaklingkungan (AMDAL).
Pasal 1 angka 15 PP 37/2010:dokumen pengelolaan lingkunganhidup: Amdal atau UKL-UPL;
Pasal 2 PP 37/2010: Kelayakan
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
11/21
10 | P a g e
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
lingkungan merupakan salah satuaspek yang diperhatikan dalampenyelenggaran pembangunan
bendungan; Pasal 15 ayat (3) huruf c PP
37/2010: Dokumen pengelolaan LHmerupakan salah satu persyaratanteknis permohonan persetujuanprinsip pembangunan bendungan;
Pasal 19 ayat (1) PP 37/2010:Perencanaan pembangunan bendungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf b meliputi:a. studi kelayakan;b. penyusunan desain; danc. studi pengadaan tanah;
Pasal 21 Studi kelayakansebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) huruf a didahului denganpra-studi kelayakan. Studikelayakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus disertai denganstudi analisis mengenai dampaklingkungan;
Pasal 30 ayat 2 huruf c PP 37/2010:Dokumen pengelolaan LHmerupakan salah satu persyaratanteknis izin pelaksanaan kontruksibendungan;
Pasal 36 ayat 3 PP 37/2010: Dalampelaksanaan konstruksi dilakukanrencana pemantauan lingkungandan
rencana pengelolaan lingkungan.
2. Daerah Irigasi UU No. 7 Tahun2004 tentangSumberdaya Air
PP No. 20 Tahun2006 tentangIrigasi
3. PengembanganRawa: ReklamasiRawa untukKepentinganIrigasi
4. Pembangunan
Pengaman Pantaidan PerbaikanMuara Sungai
5. Normalisasisungai (termasuksudetan) danpembuatan kanalbanjir
UU No. 7 Tahun2004 tentangSumberdaya Air;
PP 38 Tahun 2011tentang Sungai
6. Pembangunandan/ataupeningkatan jalantol
UU No. 38 Tahun2004 tentang
Jalan;
PP No. 15 Tahun2005 tentang Jalan
Tol
Pasal 24 ayat (2) PP 15/2005:Persiapan pengusahaan mencakuppelaksanaan prastudi kelayakanfinansial, studi kelayakan, dananalisis mengenai dampak
lingkungan;
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
12/21
11 | P a g e
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
Pasal 25 PP 15/2005: Studikelayakan dan analisis mengenaidampak lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)dilakukan untuk mengevaluasikelayakan proyek dari aspek teknis,ekonomi dan finansial sertalingkungan. Analisis mengenaidampak lingkungan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mencakupkegiatan pengkajian dampak-dampak lingkungan yang mungkinterjadi akibat adanya rencanakegiatan pembangunan jalan tol.Hasil kegiatan studi kelayakan dananalisis mengenai dampaklingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijadikan dasar dalamproses pelelangan;
Pasal 26 PP 15/2005: Kegiatananalisa kelayakan finansial, studikelayakan, dan analisis mengenaidampak lingkungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)dilaksanakan oleh BPJT.
7. Pembangunandan/ataupeningkatanpelebaran jalan
UU No. 38 Tahun2004 tentang
Jalan;
PP 34 Tahun 2006tentang Jalan.
Pasal 102 ayat (1) dan ayat (5) PP34/2006: Jalan umum dioperasikansetelah ditetapkan memenuhipersyaratan laik fungsi jalan umumsecara teknis dan administratif
sesuai dengan pedoman yangditetapkan oleh Menteri dan menteriterkait. Suatu ruas jalan umumdinyatakan laik fungsi secaraadministratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) apabila memenuhipersyaratan administrasiperlengkapan jalan, status jalan,kelas jalan, kepemilikan tanah ruangmilik jalan, leger jalan, dandokumen analisa mengenaidampak lingkungan (AMDAL).
8. PembangunanSubway/
Underpass,Terowongan/tunnel, jalanlayang/flyover,
jembatan
9. Persampahan, i.e.TPA, transferstation, instalasipengolahansampah terpadu,composting plan
UU No. 18 Tahun2008 tentangPengelolaanSampah;
PeraturanPemerintah Nomor81 Tahun 2012tentangPengelolaan
Sampah RumahTangga dan
Pasal 21 ayat (1) huruf b PP16/2005: Lokasi tempatpengumpulan dan pengolahansampah serta TPA, wajibmemperhatikan: hasil kajian analisismengenai dampak lingkungan
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c,Pasal 11 ayat (1) Peraturan MenteriPU 03/2013: Kajian lingkungan
merupakan bagian dari studikelayakan kegiatan penyediaan
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
13/21
12 | P a g e
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
Sampah SejenisSampah Rumah
Tangga
PP 16 Tahun 2005tentangPengembanganSistem PenyediaanAir Minum;
Peraturan MenteriPU NO.03/PRT/M/ 2013tentangPenyelenggaraanPrasarana danSaranaPersampahandalam Penanganan
Sampah RumahTangga danSampah SejenisSampah Rumah
Tangga
prasarana dan sarana persampahanyang menggunakan teknologipengolahan dan pemrosesan akhir
berupa proses biologi, termal atauteknologi lain dengan kapasitasnlebih besar dari 100 ton/hari. Kajianlingkungan didasarkan atas studiAmdal atau UKL-UPL;
10. Air limbahdomestik i.e. IPLT,IPAL, Sistemperpipaan airlimbah
PP 16 Tahun 2005tentangPengembanganSistem PenyediaanAir Minum;
11. Pembangunansaluran drainaseprimer dan/atau
sekunder12. Jaringan air
bersih (jaringandistribusi dantransmisi)
PP 16 Tahun 2005tentangPengembanganSistem PenyediaanAir Minum;
Peraturan MenteriPU No.7/PRT/M/2013tentang PedomanPemberian IzinPenyelenggaraanPengembanganSistem Penyediaan
Air Minum OlehBadan Usaha danMasyarakat UntukMemenuhiKebutuhan Sendiri
Pasal 5 ayat (5) huruf b dan Pasal 6Peraturan Menteri PU No. 7/2013:Izin prinsip dasar untukpelaksanaan Amdal atau UKL-UPLSPAM. Amdal atau UKL-UPL salahsatu persyaratan untukmendapatkan izin penyelenggaraanpengembangan Sistem PenyediaanAir Minum (SPAM);
J. BIDANGPERUMAHANDAN KAWASANPEMUKIMAN
1. Pembangunanperumahan dankawasanpermukimandengan pengelola
tertentu
UU No. 1 Tahun2011 tentangPerumahan danKawasanPermukiman
Pasal 66 ayat 7 huruf c UU No.1/2011: Penetapan lokasipembangunan lingkungan hunianbaru sebagaimana dimaksud padaayat (5) dilakukan berdasarkan hasil
studi kelayakan;
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
14/21
13 | P a g e
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
a. rencana pembangunan perkotaanatau perdesaan;
b. rencana penyediaan tanah; dan
c.
analisis mengenai dampak lalulintas dan lingkungan
K. BIDANG ESDM
K.1 MINERALBATUBARA
1. Eksploitasi(Operasi Produksi)Mineral danBatubara
UU No. 4 Tahun2009 tentangMineral dan BatuBara;
PP 23 Tahun 2010tentangPelaksanaanKegiatan Usaha
PertambanganMineral Batubara
Ketentuan-ketentuan terkait denganKegiatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi mineral barubaratercantum dalam Pasal 1 UU No. 4
Tahun 2009 dan Pasal 22 Ayat (2),Pasal 23, Pasal 26, Pasal 29 Ayat(2)PP No. 23/2010;
Persyaratan IUP Eksplorasi:
administratif, teknis, lingkungan;dan finansial. Terkait denganlingkungan hidup adalahpernyataan untuk mematuhiketentuan PUU di bidang PPLH;
Persyaratan IUP Operasi Produksiadalah: administratif, teknis,lingkungan; dan finansia.Persyaratan lingkungansebagaimana disebutkan di atassangat terkait dengan pernyataankesanggupan untuk mematuhiketentuan PUU di bidang PPLHdanpersetujuan dokumen lingkungan
hidup sesuai dengan ketentuanPUU
2. Eksploitasi(Operasi Produksi)Batubara
3. Eksploitasi
(Operasi Produksi)Mineral Logam
4. Eksploitasi(Operasi Produksi)Mineral BukanLogam
5. Pengolahan danPemurnian
6. Eksploitasi(Operasi Produksi)Mineral Radioaktif
7. Penambangan diLaut
8. Penempatantailing di bawahlaut
K.2 MIGAS
1. Eksploitasi MIGASsertapengembangan
produksi di darat,laut, pipanisasimigas dan BBM,pembangunankilang (LPG, LNGdna minyak bumi),kilang minyakpelumas, CBM
UU No. 22 Tahun2001 tentangMinyak dan Gas;
PP No. 35 Tahun2004 tentangKegiatan UsahaHulu MIGAS
Pasal 11 ayat 3 huruf k UU 22/2001dan Pasal 26 huruf k PP 35/2004 :Salah satu muatan Kontrak Kerja
Sama (KKS/PSC): ketentuanpengelolaan lingkungan hidup
K.3. KETENAGALISTRIKAN
1. PembangunanJaringanTransmisi
UU No. 30 Tahun2009 tentangKetenagalistrikan
PP 14 Tahun 2012
Izin Usaha untuk Penyedian TenagaListrik: Izin usaha penyediaantenaga listrik dan izin operasi (Pasal19 a dan b UU 30/2009);2. a. Pembangunan
PLTD/PLTG/P
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
15/21
14 | P a g e
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
LTU/ PLTGU tentang KegiatanUsaha Penyedian
Tenaga Listrik
Pasal 42 UU 30/2009: Setiapkegiatan usaha ketenagalistrikanwajib memenuhi ketentuan yang
disyaratkan dalam PUU di bidanglingkungan hidup;
Persyaratan Izin usaha penyediaantenaga listrik dan izin operasiadalah (a) Persyaratan administratif,teknis, dan lingkungan. (b)Persyaratan lingkungan berlakuketentuan PUU di bidang PPLH(Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7) Pasal29 ayat (1) dan ayat (4) PP 14/2012)
b. PLTP
c. PLTA
d. PLTSe. Pembangkit
listrik lain
K.4. ENERGI BARUDANTERBAHARUKAN
(EBT)1. Eksploitasi PanasBumi
UU No. 27 Tahun2003 tentangPanas Bumi;
PP 59 Tahun 2007tentang KegiatanUsaha PanasBumi;
Pasal 16 ayat 1 PP 59/2007:Pemegang IUP dapat melakukanEksploitasi setelah menyelesaikanStudi Kelayakan serta telahmendapat keputusan kelayakanlingkungan berdasarkan hasil kajianAmdal atau UKL-UPL sesuai denganketentuan PUU di bidang LH;
Pasal 31 PP 59/2007: Keputusankelayakan LH berdasarkan hasilkajian Amdal atau UKL-UPLdilampirkan dalam laporan hasilstudi kelayakan yang disampaikan
oleh pemegang IUP kepada Menteri,gubernur atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannyasebelum melakukan eksploitasi;
Pasal 55 PP 59/2007: KewajibanPemegang IUP untuk memenuhikinerja perlindungan LH;
2. Pembangunankilang biofuel
L. BIDANGPARIWISATA
1. KawasanPariwisata dan
Taman Rekreasi2. Lapangan Golf
M. BIDANGKETENAGANUKLIRAN
1. Pembangunan danpengoperasianreaktor daya dannon daya
UU No. 10 Tahun1997 tentangKetenaganukliran
PP 43 Tahun 2006tentang PerizinanReaktor Nuklir;
PP 54 Tahun 2012tentangKeselamatan dan
Keamanan
Pasal 12 ayat (2) huruf h PP43/2006: keputusan kelayakanlingkungan hidup dari instansi yangbertanggung jawab merupakan salahsatu persyaratan permohonan izinkonstruksi;
Pasal 15 ayat (2) huruf g PP43/3006: dokumen laporanpelaksanaan pengelolaan lingkungan
dan pemantauan lingkungan
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
16/21
15 | P a g e
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
Instalasi nuklir merupakan salah satu persyaratanpermohonan izin komisioning;
Pasal 18 ayat (2) huruf c PP
43/3006: dokumen laporanpelaksanaan pengelolaan lingkungandan pemantauan lingkunganmerupakan salah satu persyaratanpermohonan izin operasi;
Pasal 21 ayat (5) huruf l PP43/2006: keputusan kelayakanlingkungan hidup dari instansi yangbertanggung jawab merupakan salahsatu persyaratan teknis permohonanizin gabungan (Izin konstruksi, izinkomisioning, dan izin operasi).
Pasal 5 dan 7 PP 54 Tahun 2012:Pemegang izin wajib melakukan
pemantauan tapak instalasi nuklirpada tahap konstruksi, komisioning,operasi, dan dekomisioning.Pemantauan tapak wajibdilaksanakan sesuai dengan RKL-RPL;
2. Pembangunan danpengoperasianinstalasi nuklirnon reaktor (INRR)
UU No. 10 Tahun1997 tentangKetenaganukliran
3. Pembangunan danpengoperasian
instalasi limbahradioaktif
UU No. 10 Tahun1997 tentang
Ketenaganukliran PP No. 29 Tahun
2008 tentangPerizinanPemanfaatanSumber RadiasiPengion dan BahanNuklir
Pasal 20 PP 29/2008: Persyaratankhusus pengelolaan limbah
radioaktif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (2) hurufc,untuk kegiatan:a. Konstruksi: keputusan kelayakan
lingkungan hidup dariinstansiyang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup;
b. Operasi: laporan pelaksanaanpengelolaan dan pemantauanlingkungan selama komisioning
c. Pasal 66 ayat (1) huruf l PP29/2008: Pemegang Izinberkewajiban untukmelaksanakan Rencana
Pengelolaan Lingkungan danRencana PemantauanLingkungan
4. Produksiradioisotop
UU No. 10 Tahun1997 tentangKetenaganukliran
PP No. 29 Tahun2008 tentangPerizinanPemanfaatanSumber RadiasiPengion dan BahanNuklir
Pasal 19 PP 29/2008: Persyaratankhusus produksi radioisotopsebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat (2) huruf b, untuk kegiatan:a. konstruksi, meliputi: keputusan
kelayakan lingkungan hidup dariinstansi yang bertanggung jawabdi bidang lingkungan hidup;
b. komisioning: laporanpelaksanaan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup
selama konstruksi;
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
17/21
16 | P a g e
No Bidang dan JenisKegiatan
PUU Keterangan
c. operasi, meliputi: laporanpelaksanaan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup
selama komisioning Pasal 66 ayat (1) huruf l PP
29/2008: Pemegang Izinberkewajiban untuk melaksanakanRencana Pengelolaan Lingkungandan Rencana Pemantauan
N. BIDANGPENGELOLAANLB3
PP 18 Tahun 1999tentang PengelolaanLB3
Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat(1), Ayat (2) dan ayat (3), ayat (4),Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat(4) PP 18/1999: memuatketentuan terkait dengankewajiban memiliki Amdal terkaitdengan pengelolaan LB3 dan
persyaratan izin LB3.
1. Industri JasaPengelolaan LB3
2. Pemanfaatan LB3
3. Pengolahan LB3
4. Penimbunan LB3
2. PUU Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Lindung yangterkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan
No PUU Keterangan SifatInformasi
Publik
1. PP No. 26 Tahun2008 tentang RTRWN
Pasal 99-Pasal 106 PP No. 26 Tahun 2008: Indikasi
Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Nasional
Tersediasetiap
saat2. UU No. 41 Tahun
1999 tentangKehutanan
Pasal 38 UU 41/1999: Penggunaan kawasanhutan untuk kepentingan pembangunan di luarkegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan kawasanhutan lindung
Tersediasetiapsaat
2. PP No. 24 Tahun2010 tentangPenggunaanKawasan Hutan
Pasal 3 dan Pasal 4 PP 24/2010: 12 jenis Usahadan/atau Kegiatan yangdiiziinkan/diperbolehkan untuk dilakukan diHutan Lindung;
Tersediasetiapsaat
3. PP No. 28 Tahun2011 tentangPengelolaan KawasanSuaka Alam dan
Kawasan PelestarianAlam
Pasal 33-37 PP No. 28 Tahun 2011: JenisKegiatan yang diizinkan dalam KawasanKonservasi (KSA) dan KPA
Tersediasetiapsaat
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
18/21
17 | P a g e
2.1. Jenis Kegiatan yang izinkan dalam Kawasan Lindung Sesuai dengan Ketentuan
Pasal 99-Pasal 106 PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
No. Kawasan Lindung Dalam
Peraturan MENLH No.
05 Tahun 2012
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Nasional
Sesuai dengan Ketentuan Pasal 99-Pasal 106 PP No. 26 Tahun
2008
1. Kawasan Hutan Lindung a. wisata alam tanpa merubah bentang alam;
b. kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli
dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung
kawasan, dan di bawah pengawasan ketat
2. Kawasan bergambut a. wisata alam tanpa merubah bentang alam
3. Kawasan Resapan Air a. kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki
kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan
terbangun yang sudah ada
4. Sempadan Pantai a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk
mencegah abrasi;
c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang
kegiatan rekreasi pantai;
5
dan6
Sempadan Sungai dan
Kawasan sekitardanau/waduk
a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
b.
bangunan untuk pengelolaan badan air dan/ataupemanfaatan air;
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi
taman rekreasi;
7
dan
8.
Suaka margasatwa dan
suaka margasatwa laut
serta Suaka margasatwa
dan suaka margasatwa
laut
a. penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
9. Kawasan pantai
berhutan bakau
a. kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam
10. Taman Nasional atau
taman nasional laut
a. wisata alam tanpa merubah bentang alam;
b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya
diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan
luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan
di bawah pengawasan ketat
11. Taman hutan raya a. penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
b.pendirian bangunan dibatasi hanya untuk
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
19/21
18 | P a g e
menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
12. Taman Wisata Alam danTaman Wisata Alam Laut
a.wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
b.pendirian bangunan dibatasi hanya untuk
menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada
huruf a; da
13. Kawasan cagar budaya
dan ilmu pengetahuan
a. penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
b.pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan
yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan
14. Kawasan cagar alam
geologi
a. pariwisata tanpa mengubah bentang alamb. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk
penelitian arkeologi dan geologic. pelindungan bentang alam yang memiliki ciri
langka dan/atau bersifat indah untukpengembangan ilmu pengetahuan, budaya,dan/atau pariwisata.
d. pelindungan kawasan yang memiki ciri langkaberupa proses geologi tertentu untukpengembangan ilmu pengetahuan dan/ataupariwisata
15 Kawasan imbuhan air
tanah
a. kegiatan budi daya tidak terbangun yang
memiliki kemampuan tinggi dalam menahan
limpasan air hujan;b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk
pada lahan terbangun yang sudah ada
16. Sempadan mata air a. ruang terbuka hijau
17. Kawasan perlindungan
plasma nutfah
a.wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
b.pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik
kawasan
18. Kawasan pengungsian
satwa
a. wisata alam tanpa mengubah bentang alam;b.pelestarian flora dan fauna endemik kawasan
19. Terumbu Karang a. pariwisata bahari
20. Kawasan koridor bagi
jenis satwa atau biota
laut yang dilindungi
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
20/21
19 | P a g e
2.2. Jenis Kegiatan yang diizinkan dalam Kawasan Konservasi (KSA) dan KPA sesuai
dengan PP 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam
No Jenis Pemanfaatan KSA dan KPA Kawasan Suaka Alam
(KSA)
Kawasam Pelestarian Alam
(KPA)
Cagar
Alam (CA)
Suaka
Marga-
satwa
(SM)
Taman
Nasional
(TN)
Taman
Wisata
Alam
(TWA)
Taman
Hutan
Raya
(Tahura)
1. penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan
2. pendidikan dan peningkatan
kesadartahuan konservasi alam
koleksi kekayaan keanekaragaman
hayati
3. penyerapan dan/atau penyimpanan
karbon
4. pemanfaatan air serta energi air, panas,
dan angin serta wisata alam terbatas
5. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar
6. pemanfaatan sumber plasma nutfah
untuk penunjang budidaya
7. pemanfaatan tradisional oleh
masyarakat setempat.
8. pembinaan populasi melalui
penangkaran dalam rangka
pengembangbiakan satwa atau
perbanyakan tumbuhan secara buatan
dalam lingkungan yang semi alami.
9. pembinaan populasi dalam rangka
penetasan telur dan/atau pembesaran
anakan yang diambil dari Alam
Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan, penggunaan kawasan hutan (Hutan Produksi dan Hutan Lindung)
untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat
dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat
dielakkan, meliputi kegiatan:
1. religi;
2. pertambangan;
-
7/25/2019 Pedoman Penerapan PUU PPLH dan PSDA terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan-4 Juni 2014.
21/21
20 | P a g e
3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru
dan terbarukan;
4. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun
relay televisi;
5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum
untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
7. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan
saluran air bersih dan/atau air limbah;
8. fasilitas umum;
9. industri terkait kehutanan;
10. pertahanan dan keamanan;
11. prasarana penunjang keselamatan umum; atau
12. penampungan sementara korban bencana alam.
top related