pengumuman dan pendaftaran peserta

2
 a. Peng umuman dan P enda ftar an Pese rta 1. Paniti a/pejab at peng adaan h arus men gumu mkan se cara luas te ntang a dany a  pelelangan umum dengan pascakualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam rangka  pelelangan umum untuk peng adaan yang kompleks, melalui media cetak, papan  pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik. 2. Isi pen gumuma n memuat seku rang-kura ngn ya : a. nama dan alamat penggu na baran g/jasa y ang akan m engada kan pel elangan umum.  b. uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang y ang akan dibeli. c. perkiraan ni lai peker jaa n d. sya rat -sya rat peserta lela ng umu m e. tempat , tang gal, ha ri, dan aktu untu k meng ambil dokumen pen gadaa n. !. "gar pen gumum an secara luas pada b utir 1# te rsebut d apat men capai sasa ran secara luas, efisien,dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut : a. Pengu muman pelela ngan/p rakual ifikasi y ang ditu jukan ke pada u saha kecil termasuk koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/sasta yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurang-kurangnya di seluruh kabupaten/ kota yang bersangkutan, serta memasang pengumuman pada papan  pengumuman resmi untuk pen erangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/jasa. $alam hal di kabupaten/kota yang bersangkutan tidak memiliki surat kabar harus dipergunakan surat kabar terbitan ibu kota propinsi yang bersangkutan%  b. Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditu jukan kepada perusahaan/koperasi  bukan usaha kecil dengan mengg unakan surat kabar yang mempunyai jangkauan  propinsi dan nasional, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang  bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/ jasa serta mengupayakan menggunakan media elektronik/internet. &. 'alon pe serta lelang dar i propin si/kab upaten /kota lain tid ak boleh di halang i/dila rang untuk mengikutiproses lelang di propinsi/ kabupaten/kota lokasi pelelangan. (. $alam hal p elelang an umum d engan pa scakua lifikas i, apabil a penyed ia barang /jasa yang memasukan dokumen penaaran kurang dari ! )tiga# maka dilakukan  pengumuman ulang. *. $alam ha l pelelan gan umu m deng an prak ualifik asi, apa bila peny edia bar ang/ja sa yang lulus prakualifikasi kurang dari ! )tiga#, maka dilakukan pengumuman  prakualifikasi ulang. Penyedia barang/ jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu diprakualifikasi ulang. +. "pabi la terbu kti terjad i kecura ngan d alam pen gumuman lelan g, mak a kepada : a. paniti a/pejab at penga daan di kenaka n sanks i admin istrasi, g anti rug i dan/at au pid ana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.  penyedia barang/jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengik uti pengadaan  barang/jasa pemerintah selama 2 )dua# tahun, dan sanksi pidana sesuai ketentuan  peraturan perundangundangan y ang berlaku.

Upload: sptyan-sammz

Post on 04-Feb-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengumuman Dan Pendaftaran Peserta

7/21/2019 Pengumuman Dan Pendaftaran Peserta

http://slidepdf.com/reader/full/pengumuman-dan-pendaftaran-peserta 1/1

a. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta

1. Panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya

 pelelangan umum dengan pascakualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam rangka

 pelelangan umum untuk pengadaan yang kompleks, melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media

elektronik.

2. Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan umum.

 b. uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan

dibeli.

c. perkiraan nilai pekerjaan

d. syarat-syarat peserta lelang umum

e. tempat, tanggal, hari, dan aktu untuk mengambil dokumen pengadaan.

!. "gar pengumuman secara luas pada butir 1# tersebut dapat mencapai sasaran secara

luas, efisien,dan tepat sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju,

maka pengumuman diatur sebagai berikut :

a. Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada usaha kecil termasuk

koperasi kecil, menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/sasta

yang mempunyai jangkauan pembaca dan pendengar sekurang-kurangnya di seluruh

kabupaten/ kota yang bersangkutan, serta memasang pengumuman pada papan

 pengumuman resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota

kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/jasa.

$alam hal di kabupaten/kota yang bersangkutan tidak memiliki surat kabar harus

dipergunakan surat kabar terbitan ibu kota propinsi yang bersangkutan% b. Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan kepada perusahaan/koperasi

 bukan usaha kecil dengan menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan

 propinsi dan nasional, serta memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi

untuk penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang

 bersangkutan dan papan pengumuman pengguna barang/ jasa serta mengupayakan

menggunakan media elektronik/internet.

&. 'alon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak boleh dihalangi/dilarang

untuk mengikutiproses lelang di propinsi/ kabupaten/kota lokasi pelelangan.

(. $alam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi, apabila penyedia barang/jasa

yang memasukan dokumen penaaran kurang dari ! )tiga# maka dilakukan

 pengumuman ulang.

*. $alam hal pelelangan umum dengan prakualifikasi, apabila penyedia barang/jasa

yang lulus prakualifikasi kurang dari ! )tiga#, maka dilakukan pengumuman

 prakualifikasi ulang. Penyedia barang/ jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu

diprakualifikasi ulang.

+. "pabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada :

a. panitia/pejabat pengadaan dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.  penyedia barang/jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan

 barang/jasa pemerintah selama 2 )dua# tahun, dan sanksi pidana sesuai ketentuan

 peraturan perundangundangan yang berlaku.