0

SEJARAH CIVIL LAW DAN COMMON LAW SYSTEM,

HUBUNGANNYA DALAM PERKEMBANGAN

HUKUM DI INDONESIA

MATA KULIAH : SEJARAH DAN POLITIK HUKUM DOSEN : H. L. Syapruddin, SH., M.Hum.

Disusun Oleh Kelompok V : Achmad Syauqi 12B 012 003 I Ketut Bayu Pawana 12B 012 043

Achmad 12B 012 004 Riny Sufraeni Hendarti 12B 012 089

Baiq Ika Febriyanti 12B 012 014

Fania Eka Yulilestari 12B 012 025

Feni Aryani 12B 012 028

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2012

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada berbagai kasus perdebatan konsep atau sistem hukum yang akan

digunakan dalam penyelesaian suatu perkara, seringkali masyarakat umum

dihadapkan pada pilihan-pilihan penyelesaian secara adat, negara, ataukah berdasar

norma-norma agama. Menjadi menarik karena semua cara penyelesaian tersebut

tidak jarang digunakan antara satu dengan lainnya di wilayah dengan budaya yang

berbeda, atau bahkan di wilayah yang sama untuk kasus sama dengan waktu dan

penduduk yang berbeda generasi. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan

beragam kebudayaan, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan pengakuan

hukum-hukum yang hidup di masyarakat selain hukum negara.

Beberapa orang lantas menilai sistematika hukum di indonesia tidak

memiliki kejelasan arah dan konsistensi. Secara konstitusi telah memiliki hirarki

peraturan perundang-undangan dengan berbagai undang-undang yang telah

terkodifikasi maupun parsial. Ini adalah ciri bahwa Indonesia merupakan penganut

civil law. Namun pada pelaksanaannya hukum negara tersebut menjadi kehilangan

eksistensinya tatkala dihadapkan pada kemauan masyarakat yang sangat kuat untuk

menerapkan hukum mereka sendiri atas persoalan-persoalan kemasyarakatan yang

dihadapi. Padahal perilaku hukum yang demikian merupakan ciri dari penerapan

sistem Common Law. Belum lagi dalam beberapa persoalan pembagian harta,

masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dihadapkan pada pilihan pembagian

menurut peraturan negara ataukah secara agama yang penyelesaiannya tentu pada

ruang peradilan yang berbeda pula.

Barangkali beberapa orang boleh mengatakan, bahwa penerimaan asas

konkordasi oleh Pemerintah Indonesia terhadap hukum warisan kolonial Belanda

yang terkodifikasi dalam KUHP (Wetboek van Strafrecht) maupun KUHPerdata

(Burgerlijk Wetboek), menyebabkan sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi

oleh sistem hukum Eropa Kontinental (civil law). Akan tetapi apakah hal tersebut

lantas menjadikan sistem hukum di Indonesia adalah civil law system? Belum tentu!

Karena pengaruh bukanlah identik, dipengaruhi bukan berarti dianut.

2

Lantas dengan penerapan hukum-hukum adat di beberapa wilayah

Indonesia, atau beberapa konsep hukum ekonomi yang mengadopsi konsep-konsep

sistem hukum Anglo Saxon, seperti penjatuhan sanksi bangkrut dengan semua

konsekuensi ekonominya sebagai hukuman bagi debitur nakal, atau mengedepankan

penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian di luar sidang berupa mediasi dan

arbitrase, yang semuanya tidak dikenal dalam civil law system, apakah lantas

membuat Indonesia dianggap menganut common law system? Tentu juga tidak!

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang unik. Beberapa sarjana

hukum mengatakan bahwa sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum

Indonesia itu sendiri. Sebuah sistem yang dibangun dari proses penemuan,

pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada.

Hingga kemudian lahirlah Teori Hukum Pembangunan yang dipelopori Prof. Dr.

Mochtar Kusumaatmaja.

Teori Mochtar tersebut dikenal juga sebagai Madzhab Unpad, karena

profesinya sebagai guru besar hukum di Universitas Padjajaran. Menurut Mochtar,

hukum adalah sarana pembaruan masyarakat. Pandangannya tentang konsep hukum

tersebut sebenarnya merupakan modifikasi dari konsep hukum Roscoe Pound yang

merupakan pelopor aliran sociological jurisprudence, yakni hukum ideal adalah

hukum yang dibuat dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat

(law as a tool of social engineering). Aliran ini memiliki pandangan nyaris sama

dengan madzhab sejarah yang dipelopori Von Savigny, bahwa suatu hukum tidak

dapat berlaku secara universal karena keberlakuannya sangat bergantung pada

volkgeist atau jiwa rakyat yang mendiami suatu bangsa. Kedua pandangan dalam

aliran tersebut yang menjiwai teori hukum pembangunan, sesungguhnya adalah yang

melatari penerapan common law di negara Inggris, Amerika, dan beberapa negara

jajahan Inggris lainnya.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, tampak bahwa sistematika hukum di

Indonesia sangat dipengaruhi oleh civil law system, namun dalam praktek di

beberapa masyarakat adat Indonesia yang majemuk juga tidak lepas dari karakteristik

common law system. Setidaknya ada lebih dari 23 sistem hukum adat di Indonesia,

diantaranya; Aceh, Gayo dan Batak, Nias, Minangkabau, Mentawai, Sumatra

3

Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-

Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar), Maluku Utara,

Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Bali dan

Lombok, Jawa dan Madura, Jawa Mataraman, serta Jawa Barat (Sunda).

Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan sebagai persoalan atas

sistematika hukum yang ada di Indonesia, yaitu: Sistem hukum apakah

sesungguhnya yang hidup dan berkembang di negara Indonesia?. Melalui makalah

ini kami akan menguraikan sejarah tentang civil law system, common law system, dan

hubungannya dalam perkembangan hukum di Indonesia.

4

BAB II

PEMBAHASAN

Sistem, secara terminologi adalah keseluruhan bagian atau komponen yang

saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga

sistem hukum dunia dapat dimaknai sebagai kesatuan atau keseluruhan kaidah

hukum yang berlaku di negara-negara atau daerah di dunia untuk mencapai tujuan

hukum di masing-masing negara atau daerah tersebut. Pada masa kini, sistem hukum

dunia terdiri dari; sistem hukum sipil (civil law), sistem hukum Anglo Saxon

(common law), sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum negara-

negara blok timur (sosialis).

Dari kelima sistem hukum yang ada, dua sistem hukum sangat mendominasi

sistem-sistem hukum yang digunakan banyak negara di dunia, yaitu civil law system

dengan istilah Rechtstaat dan common law system dengan istilah Rule of Law.

Berbagai literatur hukum Indonesia yang ada nyaris tidak ada yang menerjemahkan

keduanya, karena memang sulit mencari padanan langsungnya.

Namun demikian, mengacu definisi terminologi asal kata keduanya,

common law dimaknai sebagai hukum yang dibuat berdasarkan adat atau tradisi yang

berlaku dalam masyarakat, juga keputusan-keputusan hakim. Sistem hukum ini

dulunya kebanyakan tidaklah tertulis, tetapi kini banyak yang dikodifikasikan. Bukan

sebagai undang-undang, melainkan jurisprudence atas keputusan-keputusan yang

pernah dibuat. Meski sifatnya adalah hukum kebiasaan atau kasus per kasus, akan

tetapi common law tidaklah sama dengan hukum adat (customary law) yang diakui

keberadaannya di Indonesia maupun case law.

Berbeda dengan common law, sejak awal civil law merupakan hukum yang

dibuat berdasarkan kodifikasi hukum yang dilakukan oleh lembaga yang oleh negara

diberikan otoritas untuk kepentingan tersebut, seperti lembaga legislatif. Selanjutnya

secara rinci kedua sistem tersebut diuraikan dalam pembahasan berikut ini.

A. SEJARAH CIVIL LAW SYSTEM

Civil law system merupakan sistem hukum yang berkembang di dataran

Eropa. Kekhasan sistem civil law terletak pada tekanannya dalam penggunaan

5

aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya. Awal

perkembangannya di daratan Eropa Timur sehingga dikenal sebagai sistem Eropa

Kontinental. Sistem ini kemudian disebarkan negara-negara Eropa Daratan kepada

daerah-daerah jajahannya.

Civil law dikenal juga sebagai Romano-Germanic Legal System atau sistem

hukum Romawi-Jerman. Hal ini karena sejarah kelahiran sistem civil law yang

sangat dipengaruhi sistem hukum Kerajaan Romawi dan Negara Jerman kala itu.

Sebagai sistem hukum yang mendapat pengaruh kerajan Romawi, Civil law

merupakan sistem hukum tertua sekaligus paling berpengaruh di dunia.

Berawal sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi membuat kumpulan

peraturan tertulis pertama yang disebut sebagai Twelve Tables of Rome. Sistem

hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia seiring meluasnya Kerajaan

Romawi. Sepuluh abad kemudian, atau pada akhir abad V M oleh kaisar Romawi

Justinianus kumpulan-kumpulan peraturan ini dikodifikasikan sebagai Corpus Juries

Civilize (hukum yang terkodifikasi), yang penulisannya selesai pada tahun 534 M.

Ada empat hal yang dimuat dalam Corpus Juries Civilize, yaitu:

1. Caudex, yakni aturan-aturan dan putusan-putusan yang dibuat oleh para kaisar

sebelum Justinianus,

2. Novellae, yakni aturan-aturan hukum yang diundangkan pada masa kekaisaran

Justinianus sendiri,

3. Institutie, yakni suatu buku ajar kecil yang dimaksudkan sebagai pengantar bagi

mereka yang baru belajar hukum,

4. Digesta, yakni sekumpulan besar pendapat para yuris romawi ketika itu

mengenai ribuan proposisi hukum yang berkaitan dengan semua hukum yang

mengatur warga Negara Romawi.

Menurut sistem ini, hukum haruslah dikodifikasi sebagai dasar berlakunya

hukum dalam suatu negara. Ketika Eropa memiliki pemerintahan sendiri, hukum

Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara.

Penemuan Justinianus semakin mendapat tempat pada masa pencerahan dan

rasionalisme (abad XV-XVII M). Pandangan-pandangan para filsuf masa itu, seperti

Huge de Groot alias Grotius (1583-1645) yang menekankan pendekatan rasional

dalam struktur hukum dan perlunya penyusunan materi hukum secara sistematis, atau

Christoper Wolff (1679-1754) yang berkebangsaan Jerman dengan usahanya

6

membangun sebuah sistem hukum yang menyeluruh dan rasional berdasarkan

metode ilmiah, menyadarkan dan memunculkan semangat kodifikasi di berbagai

negara Eropa.

Luasnya kekuasaan Romawi hingga ke Eropa Timur yang berpusat di

Konstantinopel, menjadikan pengaruh sistem hukum romawi tidak terkikis kendati

Kerajaan Romawi telah runtuh, bahkan menjadi sumber kodifikasi hukum Eropa

Kontinental. Semangat rasionalisme yang menyebabkan revolusi Perancis, membawa

negara tersebut sejak 21 Maret 1804 menjadi peletak tata hukum baru melalui

diterbitkannya Code Civil yang merupakan bagian dari Codex Napoleon, yakni

kaidah-kaidah hukum Napoleon Bonaparte yang terkodifikasi dalam 3 buku; code

penal, code civil, dan code de commerce. Setengah abad kemudian di Jerman juga

terbentuk code civil pada tahun 1896.

Dalam sistem Hukum Eropa Kontinental, kodifikasi hukum merupakan

sesuatu yang sangat penting untuk terwujudnya kepastian hukum. Sebagai bekas

wilayah jajahan Perancis, oleh Belanda code civil Perancis diadopsi menjadi

KUHPerdata pada tahun 1838. Begitupun Code de Commerce Perancis dijadikan

sebagai KUHDagang Belanda. Berdasarkan asas konkordansi keduanya dijadikan

sebagai undang-undang keperdataan dan perdagangan di negara-negara jajahan

Belanda, termasuk di Indonesia sejak tahun 1848 dan berlaku hingga sekarang.

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental adalah,

bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan. Model sistem

seperti ini dipelopori oleh diantaranya Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl.

Menurut Stahl konsep sistem hukum ditandai oleh empat unsur pokok:

1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

2. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara yang didasarkan pada teori trias

politika,

3. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur),

dan

4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan

melanggar hukum oleh penerintah.

Prinsip hukum melalui keempat unsur tersebut diwujudkan dalam bentuk

peraturan perundang-undangan yang tersusun sistematis di dalam kodifikasi atau

kompilasi tertentu. Tidak ada hukum selain undang-undang, yang tujuannya untuk

7

menciptakan kepastian hukum itu sendiri. Dan kepastian hukum hanya dapat

diwujudkan jika pergaulan atau hubungan dalam masyarakat diatur dengan

peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

Dalam sistem Eropa Kontinental hakim tidak memiliki keleluasaan untuk

menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat, dan hanya

boleh menafsirkan peraturan-peraturan yang telah ada berdasarkan wewenang yang

melekat. Putusan hakim dalam suatu perkara hanyalah mengikat pihak yang

berperkara saja (Doktrins Res Ajudicata).

Mengingat sifatnya yang berorientasi pada unsur kedaulatan (sovereignty),

termasuk dalam menetapkan hukum, maka yang menjadi sumber hukum dalam

sistem Eropa Kontinental, meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan, sebagai sumber hukum formal utama yang

dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif (Statutes), dan terbagi menjadi:

a. Peraturan (regel), yakni keputusan pemerintah yang isinya berlaku dan

mengikat secara umum, bukan hanya ditujukan pada orang-orang tertentu.

b. Penetapan atau ketetapan (beschikking), yakni keputusan pemerintah yang

hanya berlaku bagi orang atau peruntukan tertentu saja.

c. Vonis, yakni keputusan badan peradilan (hakim) yang menetapkan hukum

atas kasus konkret tertentu sebagai penyelesaian.

2. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat

selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Kebiasaan atau tradisi

merupakan sumber hukum tertua, yang digali sebagian dari hukum di luar

Undang-Undang.

Kebiasaan adalah pengulangan perilaku yang sama di dalam masyarakat setiap

kali terjadi situasi kemasyarakatan yang sama. Kebiasaan menjadi suatu hukum

apabila kebiasaan itu diyakini oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum

karena dirasakan sesuai dengan tuntutan keadilan. Di samping itu, suatu

kebiasaan juga dapat menjadi hukum kebiasaan karena dikonstatir oleh hakim

dalam putusannya.

Persyaratan untuk dapat menjadi hukum kebiasaan, adalah:

a. Syarat materiil berupa adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau

diulang, yaitu harus dapat ditunjukkan adanya suatu rangkaian perbuatan

yang sama dan berlangsung selama jangka waktu yang lama.

8

b. Syarat intelektual, yaitu kebiasaan itu harus menimbulkan keyakinan umum

(necessitatis) bahwa suatu perbuatan merupakan kewajiban hukum.

Keyakinan ini harus didukung bukan hanya dengan keberlangsungan terus

menerus, juga adanya keyakinan bahwa memang seharusnya demikian.

c. Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu di langgar.

3. Traktat, yaitu perjanjian antarnegara.

Traktat dibedakan antara perjanjian antarnegara yang sifatnya penting (treaty)

dan perjanjian antarnegara yang bersifat biasa atau tidak begitu penting

(agreement). Berdasarkan jenisnya traktat dibedakan pula antara perjanjian

bilateral (dilakukan hanya oleh dua negara) dan perjanjian multilateral

(dilakukan oleh lebih dari dua negara). Perjanjian multilateral ada yang bersifat

terbuka, yakni setelah traktat itu berlaku masih terbuka kemungkinan negara-

negara lain yang tidak turut serta dalam pembentukannya untuk menjadi peserta

dari traktat tersebut, dan ada yang bersifat tertutup, yakni negara lain yang tidak

terlibat dalam pembentukannya tidak dapat menjadi peserta pada traktat

termaksud.

Traktat hanya dapat diselenggarakan oleh subjek-subjek hukum pada Hukum

Internasional, yaitu; negara yang berdaulat, badan-badan internasional, dan tahta

suci Vatikan (Sri Paus).

4. Yurisprudensi, dalam konteks sistem civil law merupakan putusan hakim di

semua tingkatan badan peradilan, yang kemudian dijadikan dasar untuk

menyelesaikan kasus-kasus serupa di kemudian hari. Dalam sistem kontinental,

hakim tidak terikat pada putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai

perkara yang serupa. Untuk merealisasi asas kesamaan putusan dalam sistem

kontinental, maka hakim diikat oleh undang-undang. Di sini Hakim berpikir

secara deduktif, dari undang-undang yang sifatnya umum ke peristiwa khusus.

Perbedaan yurisprudensi dengan undang-undang adalah putusan pengadilan

berisi peraturan-peraturan yang bersifat konkret karena mengikat orang-orang

tertentu saja, sedangkan undang-undang berisi peraturan-peraturan yang bersifat

abstrak karena mengikat setiap orang.

Merunut sumber-sumber hukum yang digunakan tersebut, maka sistem

hukum Eropa Kontinental terbagi ke dalam dua golongan hukum, yaitu:

a. Hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum,

9

disebut hukum publik, dan

b. Hukum yang mengatur hubungan perdata artinya yang mengatur hubungan

orang, disebut hukum privat.

Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur

kekuasaan dan wewenang penguasa negara, serta hubungan-hubungan antara

masyarakat dan negara. Termasuk di dalamnya adalah hukum tatanegara, hukum

administrasi negara, hukum pidana dan lainnya. Pada sisi lain hukum privat

mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara

individu-individu dalam memenuhi kebutuhan individunya. Termasuk hukum privat

adalah hukum sipil (perdata) dan hukum dagang.

Namun demikian, perkembangan peradaban manusia saat sekarang

menyebabkan batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin sulit

ditemukan, disebabkan:

a. banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat menuntut intensifitas sosialisasi

makna kepentingan umum di dalam hukum sebagai urusan yang perlu dilindungi

dan dijamin. Misalnya, dalam hukum perburuhan dan hukum agraria;

b. tingginya persoalan individu di dalam masyarakat yang semakin kompleks,

mendorong keterlibatan negara semakin jauh ke dalam bidang kehidupan yang

sebelumnya hanya menyangkut hubungan perorangan. Misalnya, bidang

perdagangan, bidang perjanjian, dan perlindungan hak-hak asasi manusia seperti

tercermin dalam undang-undang perkawinan, KDRT dan perlindungan anak.

Di samping pembagian dalam dua golongan hukum, sistem civil law yang

berjiwa sistematika hukum Romawi-Jerman cenderung memiliki kesamaan ciri

dalam strukturnya, meliputi:

a. terbaginya hukum menjadi bidang-bidang hukum tertentu, seperti: Hukum Tata

Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Agraria, Hukum Perdata

Internasional, dan sebagainya;

b. adanya penyatuan atau unifikasi dalam hukum menjadi satu hukum negara yang

diberlakukan untuk seluruh penduduk berdasarkan teritorial negara

bersangkutan, dengan tidak membedakan golongan, tidak diskriminatif atau

memandang setiap orang berkedudukan sama dimuka hukum;

c. hukum-hukum tertulis yang ada disatukan dalam klasifikasi-klasifikasi sebagai

sebuah kodifikasi hukum. Kansil memberikan pengertian kodifikasi sebagai

10

pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara

sistematis dan lengkap. Tujuan kodifikasi adalah untuk memperoleh kepastian

hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum. Beberapa contoh

kodifikasi hukum adalah:

1) Kodifikasi hukum di Eropa adalah Corpus Juries Civilize (mengenai Hukum

Perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari Kerajaan Romawi

Timur dalam tahun 527-565 dan dan Code Civil (mengenai Hukum Perdata)

yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Perancis pada tahun 1604, juga

2) Kodifikasi hukum di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (1 Mei 1848), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1 Mei 1848)

dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1 Januari 1918).

Beberapa negara di dunia yang sistematika hukumnya banyak dipengaruhi

civil law system, yaitu: Albania, Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Brasil, Chili,

Republik Ceko, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Finlandia,

Guatemala, Haiti, Hongaria, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kolombia, Kroasia,

Latvia, Lituania, Luxemburg, Makau, Malta (namun hukum publiknya juga

mendapat pengaruh common law system), Meksiko, Norwegia, Panama, Perancis,

Peru, Polandia, Portugal, Rusia, Slovakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Thailand,

Taiwan, Vietnam, dan Yunani1.

B. SEJARAH COMMON LAW SYSTEM

Bertolak belakang dengan sistem civil law yang diajarkan melalui

universitas-universitas, sistem common law hidup dan berkembang melalui

pengajaran turun temurun secara lisan dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat.

Common law system diterapkan dan mulai berkembang sejak abad XVI di Negara

Inggris. Di dukung keadaan geografis serta perkembangan politik dan sosial yang

terus menerus, sistem hukum ini dengan pesat berkembang hingga di luar wilayah

Inggris, seperti di Kanada, Amerika, dan negara-negara bekas koloni Inggris (negara

persemakmuran / commonwealth).

Dalam sistem ini tidak dikenal sumber hukum baku. Sumber hukum

tertinggi hanyalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan / telah

menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah

1 http://id.wikipedia.org/wiki/sistem_hukum_di_dunia

11

yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut Common Law System atau Uri

Written Law (hukum tidak tertulis).

Sejarah hukum common law dimulai dari tahun 1066 ketika sistem

pemerintahan di Inggris bersifat feodalistis, dengan melakukan pembagian wilayah-

wilayah yang dikuasakan ke tangan Lord dan rakyat harus menyewanya kepada Lord

tersebut. Kekuasaan Lord yang semakin besar menyebabkan ia dapat membentuk

pengadilan sendiri yang dinamakan dengan minoral court. Pengadilan ini

menjalankan tugasnya berdasarkan hukum kebiasaan setempat dan hukum yang

ditetapkan oleh Lord sendiri. Akibatnya muncul kesewenangan dan berbagai

penyelewengan yang juga melahirkan pemberontakan-pemberontakan hingga

akhirnya tercium oleh Raja Henry II (1154-1180).

Kerajaan Inggris lantas berinisiatif mengambil beberapa kebijaksanaan,

yaitu:

a. Disusunnya suatu kitab yang memuat hukum Inggris pada waktu itu. Agar

mendapatkan kepastian hukum kitab tersebut ditulis dalam bahasa latin oleh

Glanvild chief justitior dari Henry II dengan judul Legibus Angliae;

b. Diberlakukannya writ system, yakni surat perintah dari raja kepada tergugat agar

membuktikan bahwa hak-hak dari penggugat itu tidak benar. Dengan demikian

tergugat mendapat kesempatan untuk membela diri;

c. Diadakannya sentralisasi pengadilan (Royal Court) yang tidak lagi mendasarkan

pada hukum kebiasaan setempat melainkan pada Common Law, yang merupakan

suatu unifikasi hukum kebiasaan yang sudah diputus oleh hakim (yurisprudensi).

Hal ini menjadi langkah besar bagi kemajuan hukum di Inggris pada masa itu.

Akibat banyaknya perkara dan keterbatasan Royal Court dan sistem Writ

dalam mengadili, maka penduduk Inggris kemudian mencari keadilan kepada

pimpinan gereja atau Lord of Chancellor.

Pengadilan yang dilakukan oleh pimpinan gereja menurut sistem hukum

Inggris tidaklah bertentangan, karena pada saat itu pengadilan Royal Court

didasarkan pada common law dan hakim-hakimnya bertindak atas nama raja (fons

iustitiae atau raja selaku sumber keadilan dan kelayakan). Sedangkan pengadilan

Court of Chancery didasarkan pada hukum gereja atau hukum kanonik dan hakimnya

adalah seorang rohaniawan. Sistem penyelesaian perkara di pengadilan ini dikenal

sebagai sistem equity, yakni sistem penyelesaian perkara yang didasarkan pada

12

hukum alam (ketuhanan) atau keadilan. Dengan semakin banyaknya minat dari

masyarakat untuk mencari keadilan kepada Lord of Chancellor menyebabkan

terbentuknya pengadilan tersendiri yaitu Court of Chancerry di samping Royal Court

yang telah ada.

Untuk keselarasan, maka pengadilan Inggris melakukan reorganisasi

(judicature act) pada tahun 1873-1875, yaitu meletakkan satu atap pengadilan Royal

Court dan Court of Chancerry. Penyelesaian-penyelesaian perkara tidak lagi

berbeda, yakni perkara-perkara Common Law (cases at Common Law) maupun

perkara-perkara Equity (cases at Equity) sama-sama diajukan ke salah satu

pengadilan tersebut.

Dalam arti sempit, hakekat common law sebagaimana dipraktekkan negara

Inggris ketika itu adalah sebuah judge made law, yaitu hukum yang dibentuk oleh

peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan oleh kekuasaan yang diberikan

kepada preseden-preseden (putusan terdahulu) para hakim. Undang-undang nyaris

tidak memiliki pengaruh terhadap evolusi common law ini. Akan tetapi common law

dalam artian ini tidak mencakup seluruh tatanan hukum Inggris, karena di samping

peradilan oleh pengadilan-pengadilan kerajaan telah berkembang pula statute law,

yakni hukum undang-undang yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang

(legislatif).

Meski dalam common law dikenal adanya statute law, tetapi secara

fundamental berbeda dalam perkembangannya dengan tatanan-tatanan hukum Eropa

Kontinental. Berkembang di daratan Inggris yang sejak abad X dikenal dengan

sebutan Anglo-Saxon (karena penduduknya yang berasal dari suku Angle, Saxon, dan

Jute), sistem common law dikenal pula dengan istilah sistem hukum Anglo-Saxon.

Konsep negara hukum Anglo-Saxon atau dikenal sebagai Anglo-Saxon Rule

of Law, yang dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris) menekankan pada tiga tolok ukur:

1. Supremasi hukum (supremacy of law),

2. Persamaan dihadapan hukum (equality before the law),dan

3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (the constitution based on

individual rights).

Sebagai sistem hukum yang lebih mengutamakan pada hukum kebiasaan

dan hukum adat masyarakat, maka dalam common law kedudukan kebiasaan dalam

masyarakat lebih berperan daripada undang-undang dan selalu menyesuaikan dengan

13

perkembangan masyarakat yang semakin maju. Sumber-sumber hukum dalam sistem

Anglo-Saxon pun memiliki perbedaan fundamental dengan tidak tersusun secara

sistematik dalam hierarki tertentu seperti di dalam sistem Eropa Kontinental.

Adapun sumber-sumber hukum dalam sistem common law, meliputi:

1. Yurisprudensi (judicial decisions), yakni hakim mempunyai wewenang yang

luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-

prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakimhakim lain

dalam memutuskan perkara sejenis (hukum hakim, rechterrecht, judge made

law). Dalam hal ini hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan

yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis (asas doctrine of precedent).

Yurisprudensi merupakan sumber hukum yang utama dan terpenting dalam

sistem common law. Hakim harus berpedoman pada putusan-putusan pengadilan

terdahulu apabila dihadapkan pada suatu kasus. Oleh karenanya di sini hakim

berpikir secara induktif. Asas keterikatan hakim pada precedent disebut stare

decisis et quieta non movere (pengadilan yang tingkatannya lebih rendah harus

mengikuti keputusan yang lebih tinggi), yang lazimnya disingkat stare decisis

atau disebut juga the binding force of precedent (perkara yang sama harus

diproses dengan cara yang mirip atau sama). Hakim hanya terikat pada isi

putusan pengadilan yang esensial atau disebut ratio decidendi, yakni

berhubungan langsung dengan pokok perkara. Sedangkan dalam hal yang tidak

mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara, yakni sebatas merupakan

tambahan dan ilustrasi atau disebut obiter dicto, maka hakim dapat menilai

sebagai suasana yang meliputi pokok perkara menurut pandangan hakim itu

sendiri. Putusan yang bersifat binding precedent berarti putusan tersebut

memiliki kekuatan yang meyakinkan.

2. Statute Law, yakni peraturan yang dibuat oleh parlemen Inggris seperti layaknya

undang-undang dalam sistem kontinental. Statute Law merupakan sumber

hukum kedua setelah yurisprudensi. Untuk melaksanakan Statute Law dibuat

perangkat peraturan pelaksanaan oleh instansi-instansi pemerintah yang

bersangkutan.

Fungsi Statute Law sebatas pelengkap common law yang terkadang memiliki

celah-celah, dan tidak ditujukan untuk mengatur suatu permasalahan secara

menyeluruh.

14

Pembentukan hukum melalui statuta law menjadi penting setelah Perang Dunia

II akibat desakan perubahan peraturan-peraturan secara cepat, dibandingkan

dengan yurisprudensi yang dirasakan lamban. Pembentukan statute law oleh

Parlemen sebenarnya merupakan bentuk penyimpangan sistem common law,

yakni bentuknya yang berupa undang-undang (written law),dan dapat merubah

putusan pengadilan (yurisprudensi) dengan suatu undang-undang baru. Namun

tindakan parlemen untuk mengubah yurisprudensi ini dibatasi oleh pendapat

umum serta pendapat para sarjana hukum. Sehingga meski memiliki hukum

tertulis, masih dibatasi pendapat-pendapat umum maupun para sarjana hukum

secara obyektif yang didasarkan pada pengetahuan atas kebiasaan atau common

law yang telah ada.

3. Custom, yakni kebiasaan yang sudah berlaku selama berabad-abad di Inggris

sehingga menjadi sumber nilai-nilai. Dari nilai-nilai ini hakim menggali serta

membentuk norma-norma hukum. Custom ini kemudian dituangkan dalam

putusan pengadilan. Di Inggris dikenal dua macam custom, yaitu local custom

(kebiasaan setempat) dan commercial custom (kebiasaan yang menyangkut

perdagangan).

4. Reason (akal sehat). Reason atau common senses berfungsi sebagai sumber

hukum jika sumber hukum yang lain tidak memberikan penyelesaian terhadap

perkara yang sedang ditangani oleh hakim, artinya tidak didapatkan norma

hukum yang mampu memberikan penyelesaian mengenai perkara yang sedang

diperiksa. Reason merupakan cara penemuan hukum dalam sistem common law

ketika menghadapi masalah-masalah hukum yang tidak ditemukan norma-norma

hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain. Dengan reason, para hakim

dibantu untuk menemukan norma-norma hukum untuk memberikan keputusan.

Beberapa negara yang sistem hukumnya banyak dipengaruhi oleh common

law system, diantaranya: Amerika Serikat, Australia, Inggris (Britania), Hongkong,

India, Republik Irlandia, Kanada, Pakistan, dan Selandia Baru. Khusus di India dan

Pakistan beberapa aspek hukum privat banyak dipengaruhi oleh Hukum Agama,

seperti Islam, dan Hindu.

Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo-Saxon di Amerika mengenal

juga pembagian Hukum Publik dan Hukum Privat. Pengertian yang diberikan kepada

hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum

15

Eropa Kontinental. Sedangkan bagi hukum privat pengertiannya agak menyimpang,

yakni bukan sebagai kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang, melainkan

lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law of property),

hukum tentang orang (law of persons), hukum perjanjian (law oc contract), dan

hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of torts,) yang kesemuanya tersebar

di dalam peraturan tertulis, putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan.

C. PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

Sistem hukum di Indonesia saat ini merupakan sistem hukum yang

didasarkan pada asas konkordasi, yakni menerima secara sukarela untuk

memperlakukan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa Kontinental. Namun

sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam tradisi dalam masyarakatnya, di

Indonesia juga berlaku hukum adat sebagai hukum asli. Belum lagi penetrasi ajaran-

ajaran hukum Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai konsekuensi

penduduknya yang mayoritas muslim. Sehingga di beberapa daerah hukum adat turut

pula dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Sifat keberlakuan hukum adat di Indonesia sendiri cukup kuat, karena

tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari masyarakat adat dan

telah dikonstituir oleh pengetua adat, yang jika dilanggar maka akan mendapat akibat

hukum berupa kecaman atau dikucilkan dari kehidupan bersama, dibuang ke daerah

lain, terputusnya komunikasi dengan sanak keluarga, hingga hukuman fisik berupa

kerja berat atau denda berupa penggantian sejumlah harta miliknya.

Asas konkordasi atas sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut

Indonesia tidak lepas dari pengaruh Belanda yang pernah menjajah Indonesia selama

ratusan tahun lamanya. Sistem hukum Belanda sendiri merupakan sistem hukum

yang mengadopsi Codex Napoleon yang bersumber dari hukum Romawi. Karena

sistem ini yang berkembang kali pertama adalah hukum perdatanya yang mengatur

hubungan individu semua anggota masyarakat, maka sistem hukum Eropa

Kontinental sebagaimana diadopsi Belanda dan berlaku di Indonesia disebut sebagai

civil law system.

Berdasarkan asas konkordansi pula sejak tahun 1848 hukum di Nederland

berlaku bagi seluruh penduduk di Hindia Belanda. Pada waktu itu penduduk Hindia

Belanda dibagi atas tiga golongan: Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra. Golongan

16

penduduk bukan Eropa dapat menundukkan diri pada hukum Eropa baik secara

sukarela maupun diam-diam. Kodifikasi hukum Eropa ini terdiri dari Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Dagang

(KUHDagang), dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Dalam

perkembangannya berbagai materi dalam KUHPerdata dan KUHDagang setelah

Indonesia merdeka memisahkan diri dalam bentuk lahirnya undang-undang

tersendiri, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Tenaga Kerja,

Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Merk, atau Undang-undang

Rahasia Dagang.

Di Belanda sendiri ketiga kitab undang-undang tersebut telah mengalami

berkali-kali perubahan, namun di Indonesia perubahan terjadi melalui mekanisme

pembentukan berbagai undang-undang baru yang dulunya diatur dalam KUHPerdata,

KUHDagang dan KUHPidana. Perubahan undang-undang ini juga terjadi oleh

karena adanya keputusan-keputusan pengadilan yang menetapkan penafsiran

terhadap undang-undang tersebut dan akhirnya menjadi yurisprudensi.

Setelah Indonesia merdeka dan mengundang kembali datangnya investasi

asing pada tahun 1967, maka mendorong perdagangan internasional Indonesia ke

pasar dunia, dan berusaha mendapat pinjaman-pinjaman luar negeri dari negara-

negara maju. Akibatnya lambat laun pengaruh common law secara disadari atau tidak

menginfiltrasi perkembangan hukum di Indonesia.

Common law mempengaruhi hukum Indonesia melalui perjanjian-perjanjian

atau konvensi-konvensi internasional di mana Indonesia menjadi anggotanya. Mulai

perjanjian antara para pengusaha, lahirnya institusi-institusi keuangan baru, hingga

pengaruh para sarjana hukum yang mendapat pendidikan di negara-negara Common

Law seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Penetrasi common law dalam

sistem hukum Indonesia lebih banyak diakibatkan keterlibatan Indonesia menjadi

anggota berbagai konvensi internasional, di mana sistem common law adalah

dominan.

Dalam hukum ekonomi, perjanjian GATT (General Agreement on Tarif and

Trade), WTO (World Trade Organisation), TRIMs (Trade Related Investment

Measures) atau peraturan di bidang investasi yang berhubungan dengan

perdagangan, dan TRIPs (Trade Releted Intellectual Property Rights) atau peraturan

yang berhubungan dengan hak milik intelektual, banyak mempengaruhi undang-

17

undang di bidang hak milik dan investasi di Indonesia. Begitupun datangnya modal

asing yang dalam implementasinya melahirkan sistem seperti Joint Venture

Agreement, Franchise Agreement, maupun pola pinjaman jangka pendek dalam

sistem Commercial Paper (CP), semuanya merupakan bentuk-bentuk kontrak dalam

sistem common law.

Belum lagi isu-isu pemanasan global yang membawa keterlibatan

organisasi-organisasi lingkungan hidup internasional secara tidak langsung pada

ajaran Legal Standing, atau Class Action sebagai bentuk gugatan masyarakat

terhadap perlindungan hak-hak konsumennya, pun Derivative Action sebagai cara

dalam gugatan pemegang saham minoritas kepada direksi dan komisaris perseroan

terbatas atas nama perusahaan. Semua penyelesaian hukum tersebut sama sekali

tidak dikenal dalam sistem civil law.

Tampak dari gambaran di atas, Indonesia adalah penganut pluralisme

hukum, meliputi; Hukum Adat, Hukum Islam, Civil Law, dan Common Law yang

kesemuanya hidup berdampingan. Keanekaragaman sistem hukum yang ada

menjadikan pembangunan hukum di Indonesia sulit untuk diciptakannya suatu

unifikasi hukum yang berlaku menyeluruh. Unifikasi hanya terbatas pada bidang-

bidang hukum yang netral, seperti ekonomi, perdagangan, perburuhan, dan pidana.

Sebaliknya Unifikasi tidak dapat dilakukan pada bidang-bidang yang bersangkutan

dengan agama dan adat, seperti perkawinan dan warisan, hak untuk mati, hak untuk

menggugurkan kandungan, maupun perkawinan sesama jenis.

Dalam dunia kontemporer, dikenal tiga tradisi hukum yang utama, yakni

civil law, common law, dan socialist law. Dari sudut perspektif sejarah dikenal dua

model strategi pembangunan hukum, yaitu ortodoks (preventif) dan responsif.

Strategi pembangunan hukum ortodoks mengandung ciri keterlibatan sangat

dominan lembaga-lembaga negara (eksekutif dan legislatif) dalam menentukan arah

pembangunan bagi masyarakat. Strategi ini biasanya dianut oleh negara-negara

dengan sistem hukum civil law dan socialist law. Sedangkan strategi pembangunan

hukum responsif mengandung ciri adanya peranan besar lembaga peradilan dan

partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat dalam

menentukan arah perkembangan hukum. Keadaan ini memungkinkan dihasilkannya

produk hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial atau individu dalam

masyarakat. Dalam pengertian demikian, maka tradisi hukum kebiasaan dan hukum

18

adat dalam sistem common law adalah penganut strategi pembangunan hukum

responsif.

Mengamati perkembangan hukum adat yang semakin mendapat tempat

dalam konstitusi negara UUD RI Tahun 1945 pada Pasal 18B ayat (2), yang jika

dihubungkan dengan arah pembangunan hukum di Indonesia yang cenderung

dogmatis dan pragmatis, maka sesungguhnya pada skala nasional di Indonesia yang

menganut civil law system antara civil law maupun common law dapat dikatakan

tidak ada lagi perbedaan signifikan. Hal ini tampak dalam undang-undang tentang

kekuasaan kehakiman, dinyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk

memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya.

Dari rumusan klausul di atas tampak bahwa hakim di Indonesia diwajibkan

bersikap aktif dalam menggali dan menemukan hukum (rechtsvinding dan

rechtsvorming). Konsekuensinya pengadilan atau hakim juga merupakan unsur yang

cukup penting dalam pembangunan hukum, terutama fungsinya dalam membuat

hukum baru. Kenyataan ini menempatkan sistem hukum di Indonesia juga telah

masuk ke dalam alam sistem hukum common law.

Sebagaimana dikemukakan dalam Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr.

Mochtar Kusumaatmaja, bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga termasuk lembaga

dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan di

masyarakat. Kata asas menggambarkan bahwa penggagas memperhatikan

pandangan aliran hukum alam, karena asas itu ada kaitannya dengan nilai-nilai moral

tertinggi, yaitu keadilan. Adapun kata kaidah menggambarkan bahwa Mochtar

memperhatikan pengaruh aliran Positivisme Hukum, karena kata kaidah mempunyai

sifat normatif. Kata lembaga menggambarkan bahwa teori tersebut memperhatikan

pandangan Mazhab Sejarah, karena yang dimaksud disini adalah lembaga hukum

adat. Sedangkan kata proses dimaksudkan pada proses disini adalah proses

terbentuknya putusan hakim pengadilan.

Kesimpulannya, perkembangan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh

keanekaragaman agama, adat, masyarakat dan sistem hukum yang hidup di Indonesia

itu sendiri, civil law, common law, maupun hukum-hukum adat yang ada.

19

BAB III

KESIMPULAN

Terdapat lima sistem hukum di dunia, yaitu; sistem hukum sipil (civil law),

sistem hukum Anglo-Saxon (common law), sistem hukum agama, sistem hukum

adat, dan sistem hukum negara-negara blok timur (sosialis). Dari kelima sistem

hukum tersebut, civil law system dan common law system merupakan dua sistem

hukum yang mendominasi sistem-sistem hukum di negara-negara belahan dunia.

Civil law system merupakan sistem hukum yang berkembang di dataran

Eropa. Sistem ini menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya

tertulis dalam sistematika hukumnya. Karena awal perkembangannya di daratan

Eropa Timur sehingga dikenal sebagai sistem Eropa Kontinental.

Dalam sistem Hukum Eropa Kontinental, kodifikasi hukum merupakan

sesuatu yang sangat penting untuk terwujudnya kepastiam hukum. Prinsip utama

yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah bahwa hukum

memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan. Dalam sistem Eropa

Kontinental hakim tidak memiliki keleluasaan untuk menciptakan hukum yang

mempunyai kekuatan mengikat masyarakat, dan hanya boleh menafsirkan peraturan-

peraturan yang telah ada berdasarkan wewenang yang melekat. Putusan hakim dalam

suatu perkara hanyalah mengikat pihak yang berperkara saja. Sumber hukum dalam

sistem civil law, meliputi: peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan yang

hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan

dengan undang-undang, traktat atau perjanjian antarnegara, dan yurisprudensi yakni

putusan hakim di semua tingkatan badan peradilan

Bertolak belakang dengan sistem civil law yang diajarkan melalui

universitas-universitas, sistem common law hidup dan berkembang secara turun

temurun dalam kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Sumber hukum tertinggi

hanyalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan dan telah menjadi

keputusan pengadilan. Hakekat common law sebagaimana dipraktekkan negara

Inggris ketika itu adalah sebuah judge made law, yaitu hukum yang dibentuk oleh

peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan oleh kekuasaan yang diberikan

kepada preseden-preseden (putusan terdahulu) para hakim.

20

Sumber-sumber hukum dalam sistem common law, meliputi: yurisprudensi

yakni hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-

peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai

pegangan bagi hakimhakim lain dalam memutuskan perkara sejenis, statute law

yakni peraturan yang dibuat oleh parlemen Inggris seperti layaknya undang-undang

dalam sistem kontinental, custom yakni kebiasaan yang sudah berlaku selama

berabad-abad di Inggris sehingga menjadi sumber nilai-nilai, dan Reason (akal sehat)

yakni berfungsi sebagai sumber hukum jika sumber hukum yang lain tidak

memberikan penyelesaian terhadap perkara yang sedang ditangani oleh hakim

Sistem hukum di Indonesia saat ini merupakan sistem hukum yang

didasarkan pada asas konkordasi, yakni menerima secara sukarela untuk

memperlakukan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa Kontinental. Namun

Indonesia juga memiliki beragam tradisi dalam masyarakatnya, yang di dalamnya

berlaku hukum adat sebagai hukum asli. Belum lagi penetrasi ajaran-ajaran hukum

Islam yang di beberapa daerah turut mempengaruhi hukum adat.

Setelah Indonesia merdeka dan mulai masuknya investasi asing, lambat laun

pengaruh common law menginfiltrasi perkembangan hukum di Indonesia. Akibatnya

di Indonesia terdapat pluralisme hukum, meliputi; Hukum Adat, Hukum Islam, Civil

Law dan Common Law yang kesemuanya hidup berdampingan. Sehingga

perkembangan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman agama,

adat, masyarakat dan sistem hukum yang hidup di Indonesia itu sendiri, civil law,

common law, maupun hukum-hukum adat yang ada