ske5hlsll;;lm

7/25/2019 ske5hlsLL;;lm

http://slidepdf.com/reader/full/ske5hlslllm 1/25

Peran Dokter Dalam Kepolisian

Pendahuluan

Latar Belakang

Pada dasarnya suatu profesi memiliki 3 syarat utama, yaitu: diperoleh melalui pelatihan

yang ekstensif, memiliki komponen intelektual yang bermakna dalam melakukan tugasnya,

dan memberikan pelayanan yang penting kepada masyarakat. Selain itu juga memiliki 3

syarat umum, yaitu: sertifikasi, organisasi profesi, otonomi dalam bekerja. Pemberian

sertifikasi dilakukan. Otonomi mengakibatkan kelompok profesi ini menjadi “eksklusif dan

memerlukan self regulation dalam rangka menjaga tanggung ja!ab moral dan tanggung

ja!ab profesinya kepada masyarakat. "ereka umumnya memiliki etika profesi dan standar

profesi serta berbagai tatanan yang menunjang adanya upaya self regulation tersebut.

Kebebasan dasar dan hak#hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat

pada manusia se$ara kodrati sebagai anugerah %uhan &ang, "aha 'sa. (ak#hak ini tidak

dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat

kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengembanke!ajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa

ke$uali. )ni berarti bah!a hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan tujuan

dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

Tujuan

%ujuan makalah ini adalah untuk memberikan pengatahuan lebih lanjut mengenai hak

dan ke!ajiban dokter dan publik, dalam hal ini juga menyangkut hak asasi manusia dan

peran dokter dalam masalah peradilan.

*+lbert, )" -/01, Kelompok 2#3

**akultas Kedokteran 4ni5ersitas Kristen Krida 6a$ana

7alan +rjuna 4tara no. 8 7akarta

'mail: albert9$ool9;yahoo.$o

)si

-



Skenario:

+nda kebetulan menjadi dokter polisi yang ditempatkan di daerah yang ra!an

terorisme. Pada suatu hari anda dipanggil oleh Kasat serse untuk menemani dia memeriksa

seorang tersangaka. %ersangka adalah seorang laki#laki muda yang diduga telah meletakkan

sebuah bom di pasar. <om diduga akan diletakkan pada siang hari pada saat pasar sedang

ramai#ramainya, tetapi saat ini polisi belum mengetahui dimana diletakkannya bom tersebut.

Oleh karena itu polisi akan melakukan interogasi si tersangka dengan $ara “agak keras agar

dapat memperoleh pengakuan tentang letak bom tersebut. Pada a$ara tersebut anda diminta

menjadi penasehat petugas reserse yang akan “menjaga kesehatan tersangaka.

Interogasi dan Penyiksaan

)nterogasi adalah sebuah fungsi penyidikan. %ujuan interogasi adalah untuk

mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi tentang kejadian yang diselidiki serta

tentang pelaku kejahatannya dan membuat si terdak!a mengakui kejahatannya. Semua

kategori orang yang dapat diinterogasi adalah korban, saksi, majikan, rekan kerja, teman,

kerabat, dan lain#lain. )nterogasi bukanlah pengganti penyidikan melainkan sebagai alat bantu

penyidikan. +da persyaratan legal yang melingkupi interogasi yang harus dipahami oleh

penyidik. Kegagalan memahami persyaratan ini akan menyia#nyiakan penggunaan informasi

yang didapat sebagai barang bukti.-

Pengaturan mengenai alat bukti pada 4ndang#undang omor -= %ahun /3 tersebut

terlihat dalam Pasal /1, yaitu sebagai berikut, alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme

meliputi:-

-. +lat bukti sebagaimana dimaksud dalam (ukum +$ara Pidana>

/. +lat bukti lain berupa informasi yang diu$apkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

se$ara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu> dan

3. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, diba$a, dan?atau didengar, yang dapat

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda

fisik apapun selain kertas, atau yang terekam se$ara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

pada : tulisan, suara, atau gambar> peta, ran$angan, foto, atau sejenisnya> huruf, tanda, angka,

simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memba$a atau memahaminya.

Kasat Reserse

/



%erdapat satuan reserse dan kriminal yang disingkat menjadi satuan @eskrim.

Pelaksana utama satuan @eskrim ini adalah polres yang berada di ba!ah naungan Kapolres.

Satuan @eskrim bertugas membina fungsi dan menyelengarakan kegiatan#kegiatan

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi )dentifikasi dalam rangka

penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan adminitrasi penyidikan sesuai ketentuan#

ketentuan dan peraturan yang berlaku. /,3

%ugas pokok @eserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan

koordinasi serta penga!asan terhadap Penyidik Pega!ai egeri Sipil APPSB berdasarkan

4ndang#undang no. 0 tahun -C0- dan peraturan perudangan lainnya.

ungsi @eserse adalah menyelengarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang

berkenaan dengan pelaksanaan fungsi @eserse Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak

pidana sesuaidengan 4ndang#undang yang berlaku dan sebagai Kor!as PPS serta

pengelolaan Pudat )nformasi Kriminal AP)KB.

+da beberapa pasal yang mengatur mengenai penyidik dan penyelidik dalam K4(+P,

yakni:=

• Pasal K4(+P

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara @epublik )ndonesia.

• Pasal = K4(+P

A-B Penyidik sebagaimana dimaksudkan pasal :

a. Karena ke!ajibanya mempunyai !e!enang:

-. "enerima laopran atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana>

/. "en$ari keterangan dan barang bukti>

3. "enyuruh berhenti seorang yang di$urigai dan menanyakan serta memeriksa

tanda pengenal diri>

. "engadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung ja!ab.

b. +tas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

-. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitssn.

/. Pemeriksaan dan penyitaan surat>

3. "engambil sidik jari dan memotret seseorang

. "emba!a dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

A/B Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan

sebagaimana tersebut pada ayat A-B huruf a dan huruf b kepada penyidik.

• Pasal 1 K4(+P

3



A-B Penyidik adalah:

a. Pejabat polisi egara @epublik )ndonesia

b. Pejabat peg!ai negeri sipil tertentu yang diberi !e!enang khusus oleh undang#

undang.

A/B Syarat kepangkatan pejabat sebagaimanan dimaksudkan dalam ayat A-B akan diatur

lebih lanjur dalam peraturan pemerintah

• Pasal - K4(+P

A-B Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian @epublik )ndonesia yang diangkat

oleh Kepala Kepolisian negara @epublik )ndonesia berdasarkan syarat kepangkatan

dalam ayat A/B pasal ini.

A/B Syarat kepangkatan sbagaimana tersebut pada ayat A-B diatur dengan peraturan

pemerintah.

• Pasal / PP no /1?-C03

A-B Penyidik adalah:

a. Pejabat polisi egara @epublik )ndonesia tertentu yang sekurang#kurangnya

berpangkat Pembantu letnan Dua Polisi

b. Pejabat Pega!ai egeri Sipil tertentu yang sekurang#kurangnya berpangkat

Pengatur "uda %ingkat - Agolongan ))?<B atau yang disamakan dengan itu.

A/B Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana

dimaksud dalam ayat A-B huruf a, maka Komandasn Kepolisian yang berpangkat

bintara di ba!ah Pembantu Eetnan Dua Polisi, karena jabatanya adalah penyidik.

A3B Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat A-B huruf a, ditunjuk oleh Kepala

Kepolisian @epublik )ndonesia sesuai dengan peraturan perundang#undangan yang

berlaku.

AB 6e!enang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat A3B dapat dilimpahkan

kepada Pejabat Kepolisian egara @epublik )ndonesia sesuai dengan peraturan

perundang#undangan yang berlaku.

A=B Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat A-B huruf b, diangkat oeleh menteri

atas usul dari Departemen yang memba!ahkan pega!ai negeri tersebut. "enteri

sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengan pertimbangan

7aksa +gung dan Kepala Kepolisian @epublik )ndonesia.

A8B 6e!enang pengangkatan sebagimanan dimaksud dalam ayat A=B dapat dilimpahkan

kepada pejabat yang ditunjuk oleh "enteri.



4paya paksa adalah bentuk upaya dalam men$ari dan mengumpulkan bukti untuk membuat

terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya dan

terkadang mengurangi kemerdekaan seseorang serta mengganggu kebebasan seseorang.

4paya paksa ini dapat berupa penangkapan dan penahan.

Penggunaan kekerasan pada suatu interogasi hanya boleh dilakukan apabila:

(anya boleh dilakukan setelah upaya persuasif tidak berhasil

(anya untuk tujuan#tujuan perlindungan dan penegakan (+" se$ara proposional

dengan tujuan yang sah.

Diarahkan untuk memperke$il terjadinya kerusakan dan luka baik bagi petugas maupun

bagi masyarakat.

Digunakan hanya apabila diperlukan dan untuk penegakan hukum

Penggunaan kekerasan harus sebanding dengan pelangaran dan tujuan yang hendak

di$apai.

(arus meminilasasi kerusakan dan $edera serta memelihara kehidupan manusia

(arus memastikan bah!a bantuan medisdan penunjangnya diberikan kepada orang#

orang yang terluka atau terkena dampak pada !aktu sesegera mungkin.

(arus memastikan bah!a sanak keluarga atau teman terdekat yang terlukaatau terkenadampak diberitahu sesegera mungkin.

Penangkapan

<erdasarkan Pasal - butir / K4(+P, dijelaskan: 3

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara !aktu

kebebasan tersangka atau terdak!a apabila terdapat $ukup bukti guna kepentingan

penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta $ara yang diatur dalam undang#

undang ini.

Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara !aktu, guna kepentingan

penyidikan atau penuntutan, hal ini yang membedakan penangkapan dengan pemidanaan

meskipun keduanya memiliki sifat yang sama yaitu adanya pengekangan kebebasan

seseorang. Seseorang ditangkap apabila seseorang tersangka diduga keras melakukan

tindakan pidana, kemudian ada dugaan kuat didasarkan pada permulaan bukti yang $ukup.3

4ntuk menghormati hak asasi tersangka, maka dalam suatu penangkapan kepolisian @epublik

)ndonesia juga memebrikan berbagai peraturan mengenai tata$ara penangkapan. (al ini

=



ter$antum dalam Peraturan Kepala Kepolisian egara @epublik )ndonesia no 0 tahun /C

dalam pasal -= sampai /-.8

Dalam -C ayat A-B K4(+P batas !aktu penangkapan adalah satu hari, sedangkan dalam

Pasal /0 dijelaskan Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang

diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang $ukup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal /8 ayat A/B untuk paling lama 1 F / Atujuh kali dua

puluh empatB jam. 3

Dalam Pasal /8 4ndang#undang omor -= %ahun /3 dijelaskan sebagai berikut. 3

A-B 4ntuk memperoleh bukti permulaan yang $ukup, penyidik dapat menggunakan setiap

laporan intelijen.

A/B Penetapan bah!a sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang $ukup sebagaimana

dimaksud dalam ayat A-B harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau 6akil Ketua

Pengadilan egeri.

A3B Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat A/B dilaksanakan se$ara

tertutup dalam !aktu paling lama 3 AtigaB hari.

AB 7ika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat A/B ditetapkan adanya bukti

permulaan yang $ukup, maka Ketua Pengadilan egeri segera memerintahkan

dilaksanakan penyidikan.

Penahanan

Pasal - butir /- K4(+P menjelaskan: 3

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdak!a di tempat tertentu oleh penyidik

atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut $ara yang

diatur dalam undang#undang ini.

<erdasarkan definisi tersebut terlihat semua instansi penegak hukum memiliki !e!enang

dalam hal penahanan, tergantung dari tujuan penahanannya. Sebagai $ontoh, untuk

kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik ber!enang

melakukan penahanan. 3

%idak semua pelaku kejahatan dapat dikenakan penahanan. Ditahannya seorang pelaku

kejahatan atau tidak harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.-

Syarat subjektif adalah alasan terkait dengan pribadi tersangka, sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal /- ayat A-B K4(+P yang menjelaskan penahanan dilakukan terhadap seseorang

tersangka atau terdak!a yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang

8



$ukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekha!atiran tersangka atau terdak!a

akan melakukan: 3

# melarikan diri>

# merusak atau menghilangkan barang bukti> dan?atau

# mengulangi tindak pidana.

+dapun syarat materil seorang tersangka atau terdak!a ditahan adalah apabila memenuhi

ketentuan dalam Pasal /- ayat AB K4(+P, yaitu melakukan tindak pidana yang dian$am

pidana penjara lima tahun atau lebih atau melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal /- ayat AB huruf b K4(+P. 6alaupun syarat objektif sudah dipenuhi namun kalau

syarat subjektif belum terpenuhi, maka tidak bisa dilakukan penahanan. 3

Ketentuan mengenai batas !aktu penahanan dalam K4(+P dibagi berdasarkan instansimana yang melakukan penahanan. 7ika penahanan tersebut diberikan oleh penyidik, maka

batas !aktu penahanannya paling lama dua puluh hari, dan dapat diperpanjang paling lama

empat puluh hari. Sehingga, maksimal penahanan atas perintah penyidikan adalah selama

enam puluh hari atau sekitar dua bulan. 3

Dalam 4ndang#undang omor -= %ahun /3, pengaturan tentang penahanan hanya terdapat

dalam satu pasal, yaitu Pasal /= ayat A/B yang menjelaskan sebagai berikut “4ntuk

kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi !e!enang untuk melakukan

penahanan terhadap tersangka paling lama 8 AenamB bulan..3

Dalam suatu penahan, setiap polisi juga !ajib menghormati setiap hak asasi manusia

termasuk tersangka dan terdak!a. (al ini ter$antum dalam Peraturan Kepala Kepolisian

egara @epublik )ndonesia no 0 tahun /C dalam pasal -= sampai /-.8

Hak dan Kewajiban Dokter

Setiap profesi ahli memiliki kode etik masing#masing yang menyatakan kesamaan nilai,

mengakui ke!ajibanke!ajiban, serta mengatur standart standart moral yang diharapkan akan

1



dipenuhi. Standart#standart etika umumnya dibentuk dengan / $ara: melalui perangkat

internasional yang dibuat oleh badan#badan seperti P<< dan prinsip#prinsip yang diran$ang

oleh para ahli sendiri, melalui per!akilan nasional maupun internasionalnya. Keyakinan atau

dalil utamanya selalu sama dan menekankan ke!ajiban#ke!ajiban yang harus dipenuhi si

ahli kepada klien atau pasien perorangan, masyarakat dan sesama kolega demi

mempertahankan kehormatan profesinya. Ke!ajiban#ke!ajiban ini men$erminkan dan

menyeimbangkan hak#hak yang dimiliki setiap orang.7

(ak dan ke!ajiban dokter se$ara umum diatur dalam undang#undang praktik kedokteran no

/C tahun /, pasal = dan =-.-3

(ak dokter diatur dalam Pasal = yakni:-3,-

-. (ak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar

profesi dan standar prosedur operasional

/. "emberikan pelayanan medis menurut standar profesi, standar prosedur operasional

3. "emperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya

. "enerima imbalan jasa

Ke!ajiban dokter diatur dalam pasal =- yakni: -3,-

-. "emberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional

serta kebutuhan medis pasien

/. "erujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau

kemampuan yang leih baik, apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan ata

pengobatan.

3. "erahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien Amenjaga kerahasiaan

pasienB bahkan setelah pasien meninggal dunia

. "elakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, ke$uali ia yakin ada orang

lain yang bertugas dan mampu melaksanakan

=. "enambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau

kedokteran gigi

Kode etik Kedokteran yang berkaitan dengan hak dan ke!ajiban seorang dokter antara lain:-=

Pasal -

Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.

0



Pasal /

Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan

standar profesi yang tertinggi.

Pasal 3Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh

sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Pasal

Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

Pasal =

%iap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik

hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.

Pasal 8

Setiap dokter harus senantiasa berhati#hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap

penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal#hal yang

dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 1

Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksasendiri kebenarannya.

Pasal 1a

Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang

kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang

A$ompassionB dan penghormatan atas martabat manusia.

Pasal 1b

Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan seja!atnya,dan berupaya untuk mengingatkan seja!atnya yang dia ketahui memiliki kekurangan

dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam

menangani pasien

Pasal 1$

Seorang dokter harus menghormati hak#hak pasien, hak#hak seja!atnya, dan hak tenaga

kesehatan lainnya, dan harus menjaga keper$ayaan pasien

Pasal 1d

C



Setiap dokten harus senantiasa mengingat akan ke!ajiban melindungi hidup makhluk

insani.

Pasal 0

Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentinganmasyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh

Apromotif, pre5entif, kuratif dan rehabilitatifB, baik fisik maupun psiko#sosial, serta

berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar#benarnya.

Pasal C

Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang

lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

Pasal -

Setiap dokten !ajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan

ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan

suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien,ia !ajib menujuk

pasien kepada dokten yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal --

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat

berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam

masalah lainnya.

Pasal -/

Setiap dokter !ajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang

pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Pasal -3

Setiap dokter !ajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan,

ke$uali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

Pasal -

Setiap dokter memperlakukan teman seja!atnya sebagaimana ia sendiri ingin

diperlakukan.

Pasal -=

Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dan teman seja!at, ke$uali dengan

persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

Pasal -8

Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

-



Pasal -1

-. Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi kedokteran?kesehatan.

Kewajiban Moral Seorang Dokter

'tika adalah disiplin ilmu yang mempelajari baik#buruk atau benar#salahnya suatu

sikap dan atau perbuatan seseorang indi5idu atau institusi dilihat dari moralitas. Penilaian

baik#buruk dan benar#salah dari sisi moral tersebut menggunakan pendekatan teori etika yang

$ukup banyak jumlahnya. %erdapat dua teori etika yang paling banyak dianut orang adalah

teori deontologi dan teleologi. Deontologi mengajarkan bah!a baik#buruknya suatu

perbuatan harus dilihat dari perbuatannya itu sendiri A) KantB, sedangkan teleologi

mengajarkan untuk melihat hasilnya atau akibatnya AD (ume, 7 <entham, 7S "illsB.

Deontologi lebih mendasarkan kepada ajaran agama, tradisi dan budaya, sedangkan teleologi

lebih ke arah penalaran AreasoningB dan pembenaran AjustifikasiB kepada a9as manfaat Aaliran

utilitarianB.-8

<eau$hamp dan 2hildress A-CCB menguraikan bah!a untuk men$apai suatu keputusan

etik diperlukan kaidah dasar moral dan beberapa rules diba!ahnya. Ke kaidah dasar

moral tersebut adalah:-8

-. Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak#hak pasien, terutama

hak otonomi pasien Athe rights to self determinationB. Prinsip moral inilah yang

kemudian melahirkan doktrin informed consent .

/. Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang

ditujukan ke kebaikan pasien. Dalam benefi$en$e tidak hanya dikenal perbuatan

untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya AmanfaatB lebih

besar daripada sisi buruknya AmudharatB.

3. Prinsip non#malefi$en$e, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang

memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “ primum non nocere

atau “above all do no harm.

. Prinsip justi$e, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam

bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya Adistributive justiceB

Sedangkan rules deri5atnya adalah veracity Aberbi$ara benar, jujur dan

terbukaB, privacy Amenghormati hak pri5asi pasienB, confidentiality Amenjaga kerahasiaan

pasienB dan fidelity Aloyalitas dan promise keepingB.-8

--



Selain prinsip atau kaidah dasar moral di atas yang harus dijadikan pedoman dalam

mengambil keputusan klinis, profesional kedokteran juga mengenal etika profesi sebagai

panduan dalam bersikap dan berperilaku Acode of ethical conduct B. Sebagaimana diuraikan

pada pendahuluan, nilai#nilai dalam etika profesi ter$ermin di dalam sumpah dokter dan kode

etik kedokteran. Sumpah dokter berisikan suatu “kontrak moral antara dokter dengan %uhan

sang pen$iptanya, sedangkan kode etik kedokteran berisikan “kontrak ke!ajiban moral

antara dokter dengan peer-groupnya, yaitu masyarakat profesinya.-8

<aik sumpah dokter maupun kode etik kedokteran berisikan sejumlah ke!ajiban

moral yang melekat kepada para dokter. "eskipun ke!ajiban tersebut bukanlah ke!ajiban

hukum sehingga tidak dapat dipaksakan, namun ke!ajiban moral tersebut haruslah menjadi

“pemimpin dari ke!ajiban dalam hukum kedokteran. (ukum kedokteran yang baik haruslah

hukum yang etis.-8

Peran Dokter Dalam Keolisian

Kedokteran Kepolisian atau lebih dikenal sebagai “DOKPOE adalah penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas kepolisian. <anyak yang mengira

bah!a DOKPOE identik dengan Kedokteran orensik, namun sebenarnya berbeda, oleh karena

Kedokteran orensik adalah salah satu $abang ilmu kedokteran yang diterapkan di dalam DOKPOE,

sehingga Kedokteran orensik merupakan bagian dari penerapan DOKPOE. )lmu#ilmu lain yang juga

merupakan bagian terapan dari DOKPOE selain Kedokteran orensik adalah orensik Klinik,

Psikiatri orensik, Kedokteran Gigi orensik, <iomolekuler orensik, "edikolegal, %oksikologi

Kedokteran orensik, Kedokteran Ga!at Darurat, Kesehatan Eapangan, Kedokteran Ealu Eintas dan

sebagainya.-1

+dapun dasar hukum bah!a DOKPOE berperan dalam tugas kepolisian adalah ter$antum

dalam <ab ))) Pasal - ayat - butir AhB 44 o. / tahun // yang berbunyi “menyelenggarakan

identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk

kepentingan tugas kepolisian. Disini berarti mengungkapkan bah!a DOKPOE merupakan salah satu

pengemban tugas atau fungsi teknis kepolisian harus dapat berperan dalam penyelenggaraan tugas#

tugas pokok Kepolisian sebagaimana yang diamanatkan pada 44 o./ tahun // tentang Kepolisian

egara @epublik )ndonesia tersebut.-1

-/



@ekomendasi dalam Peraturan Standar "inimum bagi Perlakuan terhadap arapidana

A'2OSO2, -C11B pada layanan medis menetapkan antara lain sebagai berikut:-0

a. HPada setiap institusi harus tersedia pelayanan medis minimal - AsatuB petugas

medis yang harus bekompetensi memiliki

beberapa pengetahuan psikiatri. Eayanan medis harus diatur dalam kaitannya dekat

dengan administrasi kesehatan umum negara. "ereka harus

men$akup sendee psikiatris untuk diagnosis dan, dalam kasus#kasus yang tepat,

pengobatan kelainan mental yang menyatakan H.

b. H%ahanan yang sakit dan membutuhkan pengobatan spesialis akan di rujuk untuk

mendapat pera!atan khusus khusus institusi atau rumah sakit sipil. Dimana fasilitas

rumah sakit yang disediakan dalam suatu institusi, peralatan mereka, perabot

dan perlengkapan farmasi harus tepat untuk medis pera!atan dan

pengobatan terhadap tahanan sakit, dan juga akan ada staf sesuai untuk melakukan

pera!atan yang tepat H.

$. HPelayanan dari petugas gigi yang berkualitas harus tersedia untuk setiap tahananH.

Oleh karena itu penting untuk memba$a dalam hubungannya dengan 44 o. =, HPrinsip

"edis yang @ele5an dengan Peranan Petugas Kesehatan, terutama Dokter etika,

dalam Perlindungan terhadap arapidana dan %ahanan terhadap Penyiksaan dan Kekejaman

Eain, Perlakuan%idak "anusia!i atau "erendahkan

atau (ukuman H.

Prinsip#prinsip etika medis, antara lain, menetapkan sebagai berikut:-0

a. H%enaga kesehatan, khususnya dokter, dibebankan dengan pera!atan medis dari tahanan

dan tahanan, memiliki ke!ajiban untuk menyediakan mereka dengan perlindungan fisik dan

kesehatan mental dan pengobatan penyakit kualitas yang sama dan standar

sebagaimana diberikan

untuk mereka yang tidak dipenjara atau ditahan H.

b. H(al ini bertentangan dengan etika medis, bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter,untuk terlibat, se$ara aktif maupun pasif, dalam tindakan yang merupakan partisipasi dalam,

penyiksaan atau kekejaman lainnya pengobatan .. H

$. H)ni adalah bertentangan dengan etika medis, ... untuk menerapkan pengetahuan dan

keterampilan dalam rangka

membantu dalam interogasi tahanan dan tahanan dengan $ara yang buruk dapat

mempengaruhi kesehatan fisik atau mental ... tahanan atau tersangka kejahatan ...

Hak dan Kewajiban Tersangka

-3



Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang#undang telah memnerikan beberapa hak

perlindungan terhadap hak asasinya. (ak tersangka dan terdak!a selama pemeriksaan di

muka penyidik dan di muka hakim tersebar dalam beberapa bab dan Pasal#pasal, antara lain

dalam <ab I) Pasal = sampai dengan Pasal 80 K4(+P, kemudian Pasal -, -83, /-3

K4(+P. (ak# hak tersangka ini harus dihargai dan dihormati.

Perlindungan (+" bagi tersangka menrut undang#undang kepolisian no 0 tahun /C:-

Prinsip Praduga %ak <ersalah

Pasal 3=

A-B Setiap orang yang diduga melakukan kejahatan memiliki hak untuk dianggap tidak

bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan putusan pengadilan dan telah

memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk melakukan pembelaan.

A/B Setiap anggota Polri !ajib menghargai prinsip penting dalam asas praduga tak

bersalah dengan pemahaman bah!a:

a. penilaian bersalah atau tidak bersalah, hanya dapat diputuskan oleh pengadilan

yang ber!enang, melalui proses pengadilan yang dilakukan se$ara benar dan

tersangka telah mendapatkan seluruh jaminan pembelaannya> dan

b. hak praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan adalah

hak mendasar, untuk menjamin adanya pengadilan yang adil.

A3B Setiap anggota Polri !ajib menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses

in5estigasi dengan memperlakukan setiap orang yang telah ditangkap atau ditahan,

ataupun orang yang tidak ditahan selama masa in5estigasi, sebagai orang yang tidak

bersalah.

(ak %ersangka

(ak tersangka ter$antum dalam K4(+P dan undang#undang kepolisian no. 0 tahun /C

yang anatara lain-,--

Pasal 38

%ersangka mempunyai hak#hak sebagai berikut:

a. segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada

penuntut umum Aterdapat juga di K4(+P pasal = ayat - dan /B.

b. untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas

dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada

!aktu pemeriksaan dimulai Aterdapat juga di K4(+P pasal =-B.

-



$. dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan

keterangan se$ara bebas kepada penyidik> mendapat bantuan juru bahasa, dalam hal

tersangka bisu dan?atau tuli diberlakukan ketentuan Pasal -10 K4(+P>

d. guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari

seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam !aktu dan pada setiap tingkat

pemeriksaan, menurut tata $ara yang ditentukan dalam undang#undang Aterdapat juga

di K4(+P pasal =B.

e. untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasehat

hukumnya Aterdapat juga di K4(+P pasal ==B.

f. dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang dian$am dengan pidana

mati atau an$aman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak

mampu yang dian$am dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai

penasihat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan !ajib menunjuk

penasihat hukum bagi mereka dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut

memberikan bantuannya dengan $uma#$uma>

g. tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya

sesuai dengan ketentuan undang#undang Aterdapat juga di K4(+P pasal =1B.

h. tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi

dan berbi$ara dengan per!akilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya>

i! tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan

dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan

proses perkara maupun tidak Aterdapat juga di K4(+P pasal =0B.

j. tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas

dirinya oleh pejabat yang ber!enang, kepada keluarganya atau orang lain yang

serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh

tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya

Aterdapat juga di K4(+P pasal =CB.

k. tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai

hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan

bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum

Aterdapat juga di K4(+P pasal 8B.

l. tersangka berhak se$ara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya

menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada

-=



hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk

kepentingan kekeluargaan>

m. tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat

dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya,

untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis> surat menyurat antara

tersangka dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh

penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, ke$uali jika

terdapat $ukup alasan untuk diduga bah!a surat menyurat itu disalahgunakan>

n. tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohani!an Aterdapat

juga di K4(+P pasal 83B.

o. tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang

memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi

dirinya>

p. tersangka tidak dibebani ke!ajiban pembuktian Aterdapat juga di K4(+P pasal 88B.

J. tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan

perundang#undangan.

r. hak untuk diadili se$ara adil. (ak ini ter$antum juga dalam Peraturan Kepala

Kepolisian egara @epublik )ndonesia no 0 tahun /C pasal 31 dan 30. (ak tersebut

seperti:

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam sidang pengadilan terbuka yang

adil oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam penetapan hak#

haknya dan ke!ajiban#ke!ajibannya serta tuduhan#tuduhan kejahatan terhadapnya.

Ke!ajiban#ke!ajiban tersangka atau terdak!a

Selain mempunyai hak#hak yang diatur oleh K4(+P, seorang tersangka atau terdak!a juga

mempunyai ke!ajiban#ke!ajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan

undang#undang yakni:C

-. Ke!ajiban bagi tersangka atau terdak!a melapor diri pada !aktu yang ditentukan dalam

hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota APasal // ayat 3 K4(+PB.

/. Ke!ajiban meminta i9in keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim

yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdak!a yang menjalani penahanan

rumah atau penahanan kota APasal // ayat / dan 3 K4(+PB

-8



3. Ke!ajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdak!a yang menjalani

massa penangguhan misalnya !ajib lapor tidak keluar rumah atau kota Apenjelasan Pasal 3-

K4(+PB

. 6ajib menyimpan isi berita a$ara Aturunan berita a$ara pemeriksaanB untuk kepentingan

pembelaannya Apasal 1/ K4(+P dan penjelasannyaB.

=. Ee!ajiban menyebut alasan#alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau

tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau

rehabilitas APasal 1C dan 0- K4(+PB.

8. +pabila dipanggil dengan sah dan menyebut alasan yang jelas, maka !ajib datang kepada

penyidik ke$uali memberi alasan yang patut dan !ajar APasal --/ dan --3 K4(+PB.

1. 6ajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdak!a di sidang

merupakan ke!ajiban bukan merupakan haknya, kadi terdak!a harus hadir di sidang

pengadilan Apenjelasan Pasal -= ayat K4(+PB. <ahkan apabila terdak!a setelah

diupayakan dengan sungguh#sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdak!a

dapat dihadirkan paksa APasal -= ayat 8 K4(+PB.

0. "eskipun tidak se$ara tegas disebut sebagai ke!ajiban, tetapi pembelaan terdak!a atau

penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan APasal -0/B.

C. Ke!ajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan.

-. Ke!ajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana APasal // ayat -B

--. "eskipun tidak se$ara tegas merupakan keharusan, sangat logis jika memori banding

perlu dibuat terdak!a yang mengajukan permintaan banding. Pasal /31 K4(+P mengatakan

selama pengadilan tinggi, belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik

terdak!a atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau

kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.

-/. +pabila sebagai pemohon kasasi maka terdak!a !ajib mengajukan memori kasasinya,

dan dalam !aktu - hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan

kepada panitera APasal /0 ayat - K4(+PB

-3. +pabila terdak!a mengajukan permintaan peninjauan kembali APKB maka harus

menyebutkan se$ara jelas alasannya APasal /8 ayat - K4(+PB.

-1



Hak dan Kewajiban Publik

<ah!a manusia dianugerahi oleh %uhan &ang "aha 'sa akal budi dan nurani yang

memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang

akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya.Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan

sendiri perilaku atau perbuatannya.

Di sampaing itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki

kemampuan untuk bertanggungja!ab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan

dasar dan hak#hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia

se$ara kodrati sebagai anugerah %uhan &ang, "aha 'sa. (ak#hak ini tidak dapat diingkari.

Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban ke!ajiban

untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa ke$uali. )ni

berarti bah!a hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan tujuan dalam

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.-

<erbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki egara @epublik )ndonesia,yakni:-

• 4ndang 4ndang Dasar -C=

• Ketetapan "P@ omor LI))?"P@?-CC0 tentang (ak +sasi "anusia

• 4ndang 4ndang omor 3C %ahun -CCC tentang (ak +sasi "anusia

Pembagian <idang, 7enis dan "a$am (ak +sasi "anusia Dunia:-

• (ak asasi pribadi ? Personal @ight

(ak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah#pindah tempat

(ak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat

(ak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan

(ak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan keper$ayaan

yang diyakini masing#masing

• (ak asasi politik ? Politi$al @ight

(ak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan

(ak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

(ak membuat dan mendirikan parpol ? partai politik dan organisasi politik lainnya

(ak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

• (ak a9asi hukum ? Eegal 'Juality @ight

-0



(ak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

(ak untuk menjadi pega!ai negeri sipil ? pns

(ak mendapat layanan dan perlindungan hukum

• (ak asasi 'konomi ? Property @igths

(ak kebebasan melakukan kegiatan jual beli

(ak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak

(ak kebebasan menyelenggarakan se!a#menye!a, hutang#piutang, dll

(ak kebebasan untuk memiliki susuatu

(ak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

• (ak +sasi Peradilan ? Pro$edural @ights

(ak mendapat pembelaan hukum di pengadilan

(ak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan

penyelidikan di mata hukum.

• (ak asasi sosial budaya ? So$ial 2ulture @ight

(ak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan

(ak mendapatkan pengajaran

(ak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

<erdasarkan undang#undang no 3C tahun -CCC tentang hak asasi manusia, maka hak seorang

indi5idu dalam bidang hukum meliputi:3

Pasal "

A-B Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan

sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara dalam semangat persaudaraan.

A/B Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum

yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.

A3B Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia,

tanpa diskriminasi.

Pasal #

(ak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan

persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

-C



surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh

siapapun.

Pasal $

A-B Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang samasesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan

hukum.

A/B Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan

yang objektif dan tidak berpihak.

A3B Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh

perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal %

A-B Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf

kehidupannya.

A/B Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

A3B Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal &'

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan

permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun

administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai

dengan hukum a$ara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur

dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal &(

A-B Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan

sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya

se$ara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang

diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan#

undangan.

A/B Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, ke$uali

berdasarkan suatu peraturan perundang#undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana

itu dilakukannya.

A3B Setiap ada perubahan dalam peraturan perudang#undangan maka beralaku ketentuan

yang paling menguntungkan bagi tersangka.

/



AB Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan

sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

A=B Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas

suatu perbutan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal )%

A-B Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

dan hak miliknya.

A/B Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana

saja ia berada.

Pasal "*

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap an$aman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal ""

A-B Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang

kejam, tidak manusia!i, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

A/B Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nya!a.

Pasal "#

Setiap orang tidak boleh ditangkap, dittahan, disiksa, diku$ilkan, diasingkan, atau dibuang

se$ara se!enag#!enang.

Pasal "$

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman,

dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi

manusia dan ke!ajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam 4ndang#undang ini.

Ke!ajiban

Ke!ajiban setiap indi5idu menurut undang#undang no 3C tahun -CCC antara lain:--

Pasal +'

Setiap orang yang ada di !ilayah negara @epublik )ndonesia !ajib patuh pada peraturan

perundang#undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi

manusia yang telah diterima oleh negara @epublik )ndonesia.

Pasal +%

Setiap orang !ajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

/-



Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan ke!ajiban dasar dan tanggung ja!ab

untuk menghormati hak asasi orang lain se$ara timbal balik serta menjadi tugas

Pemerintah untuk menghormati, melindungi, meneggakan, dan memajukannya.

Pasal '*

Dalam menjalankan hak dan ke!ajiban, setiap orang !ajib tunduk kepada pembatasan

yang ditetapkan oleh 4ndang#undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adli

sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis.

(ak dan Ke!ajiban Publik

"enurut undang#undang no 3C tahun -CCC, hak publik antara lain:--

Pasal (

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi

tanggung ja!ab Pemerintah.

Pasal ")

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat#menyurat termasuk hubungan

komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, ke$uali atas perintah hakim atau

kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal '&

Pemerintah !ajib dan bertanggung ja!ab menghormati, melindungi, menegakkan, dan

memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam 4ndang#undang ini, peraturan

perundang#undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang

diterima oleh negara @epublik )ndonesia.

Pasal ')

Ke!ajiban dan tanggung ja!ab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1-,

meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi,

sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Pasal '"

(ak dan kebebasan yang diatur dalam 4ndang#undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan

berdasarkan undang#undang, semata#mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan

terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban

umum, dan kepentingan bangsa.

//



Pasal &**

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga s!adaya

masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam

perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Pasal &*&

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga s!adaya

masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas (+" atau lembaga lain yang

ber!enang dalam rangka perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal &*"

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga s!adayamasyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik

se$ara sendiri#sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas (+" dapat melakukan

penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Ke!ajiban publik

"enurut undang#undang no 3C tahun -CCC, hak publik antara lain:--

Pasal +(

Setiap !arga negara !ajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang#undangan.

"enurut 44D -C=, ke!ajiban publik terutama dalam bidang hukum antara lain:

Pasal /1 ayat A-B

%iap#tiap !arga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

!ajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada ke$ualinya

Pasal 3

%iap#tiap !arga negara berhak dan !ajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

/3



Daftar Pustaka

-. (i99al I@. Perlindungan hak asasi tersangka?terdak!a dalam pemberantasan

terorisme di )ndonesia. Diunduh dari :

http:??ad5okathandal.!ordpress.$om?perlindungan#hak#asasi#tersangkaterdak!a#

dalam#pemberantasan#terorisme#di#indonesia?> -- 7anuari /-/.

/. Panjaitan +. @eserse dan Kriminal. Diunduh dari :

http:??sumut.polri.go.id.medan!ebsite.$om?indeF.phpM

optionN$om$ontent5ie!Narti$leidN/3)temidN/=> -- 7anuari /-/.

3. (ardiman, <udi . %erorisme, definisi, aksi dan regulasi. 7akarta: )mparsial> /=.

. Sunaryo '. <uku Pedoman Pelaksanaan %ugas <intara Polri di Eapangan. 7akarta: Kepolisian

egara @epublik )ndonesia "arkas <esar> /8.h.8.

=. <agian Kedokteran orensik akultas Kedokteran 4ni5ersitas )ndonesia. Peraturan

perundang#undangan bidang kedokteran. 2etakan ke /. 7akarta: akultas Kedokteran

4ni5ersitas )ndonesia> -CC.

8. 4ndang#undang kepolisian. Diunduh dari http:??!!!.kpu.go.id?dmdo$uments?44

/K'POE)S)+.pdf . - 7anuari /-/.

1. Protokol )stanbul. Diunduh dari

!!!.ir$t.org?...?D6SDo!nload.aspF. - 7anuari/-/.

0. 4ndang#undang kepolisian. Diunduh dari http:??!!!.kpu.go.id?dmdo$uments?44

/K'POE)S)+.pdf . - 7anuari /-/

C. Kitab 4ndang#4ndang (ukum +$ara Pidana no. 0 tahun -C0-. Diunduh dari

http:??!!!.!irantapra!ira.de?la!?$riminal?kuhap?indeF.htmlQbabI). - 7anuari /-/

-. Prayitno (+, @ahardiansah %. Pendidikan kadeham kebangsaan, demokrasi, dan hak

asasi manusia. 7akarta: Penerbit 4ni5ersitas %risakti>/8.h.-1C#/3.

--. 4ndang#undang @epublik )ndonesia no 3C tahun -CCC tentang hak asasi manusia.

Diunduh dari

-/.

-3. http:??!!!.kejati#jakarta.go.id?useruploads?uu?-/CC=1-C=-.pdf. - 7anuari /-/.

-. )ndries +", %hiptomartono +E. Penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses

penyelidikan. 7akarta: Sagung Seto> /0.h.3/#3.

-=. (anafiah "7, +mir +. 'tika kedokteran dan hukum kesehatan. 'disi ke . 7akarta:

Penerbit <uku Kedokteran 'G2> /0.h.=#8.

/

http://sumut.polri.go.id.medanwebsite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=25


http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20KEPOLISIAN.pdf


http://www.irct.org/.../DWSDownload.aspx.%2010%20Januari%202012




http://www.wirantaprawira.de/law/criminal/kuhap/index.html#babVI

http://www.kejati-jakarta.go.id/useruploads/uu/1299571951.pdf.%2010%20Januari%202012.







http://www.wirantaprawira.de/law/criminal/kuhap/index.html#babVI

http://www.kejati-jakarta.go.id/useruploads/uu/1299571951.pdf.%2010%20Januari%202012.





-8. Kode etik kedokteran )ndonesia. Diunduh dari

http:??luk.staff.ugm.a$.id?atur?sehat?Kode#'tik#Kedokteran.pdf. - 7anuari /-/.

-1. <udi Sampurna, Rulhasmar Syamsu, %jeptjep D!idja Sis!aja. <ioetik dan hukum

kedokteran pengantar bagi mahasis!a kedokteran dan hukum. 7akarta: Pustaka

D!ipar> /1.h.3#/.

-0. Kedokteran kepolisian AdokpolB. Diunduh dari

http:??!!!.biddokpol.dokkes.polri.go.id?indeF.phpM

optionN$om$ontent5ie!Narti$leidN-)temidN-. - 7anuari /-/

-C. Semiloka Kesehatan dan (ak +sasi "anusia. Prisoners and Detainees "ardjono

@eksodiputro. Penerbit: )D). /= hal. 83#1.B

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/Kode-Etik-Kedokteran.pdf.%2010%20Januari%202012

http://www.biddokpol.dokkes.polri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=14


http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/Kode-Etik-Kedokteran.pdf.%2010%20Januari%202012



ske5hlsll;;lm

Documents