matrik ruu ppnpipghasil rapat 20 november 2015 bho 23 nov 2015
Post on 24-Feb-2018
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
1/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
1. RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,
PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Tetap Tetap
2. Menimbang :
a.bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan negara mempunyai tanggung
jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesiadan memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa serta
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia;
Perubahan redaksional bahwa Pancasila dan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
mengamanatkan negaramempunyai tanggung jawab
untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk
- menambahkan frasa
seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk
- menyesuaikan dengan
pembukaan UUDNRITahun 1945
1
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN
TGL 24 NOVEMBER 2015
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
2/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta
mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat
Indonesia;
3. b.bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara
mensejahterakan rakyat, termasuk Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam negara
menyelenggarakan perlindungan dan
pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, danPetambak Garam secara terencana, terarah, dan
berkelanjutan;
Tetap Tetap
4. c.bahwa Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam sangat tergantung kepada sumber daya
ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana,
kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi
informasi sehingga membutuhkan perlindungan
dan pemberdayaan;
Perubahan redaksional bahwa Nelayan, Pembudi
Daya Ikan, dan Petambak
Garam sangat tergantung
kepada sumber daya ikan,
kondisi lingkungan, sarana
dan prasarana, kepastian
usaha, akses permodalan,
dan ilmu pengetahuan,
teknologi dan informasi
sehingga membutuhkan
perlindungan dan
pemberdayaan;
-Menambahkan frasa ilmu
pengetahuan
-diselaraskan dengan batang
tubuh Bab V bagian
keenam
5. d.bahwa peraturan perundang-undangan yang Tetap Tetap
2
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
3/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
mengatur mengenai perlindungan dan
pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam belum komprehensif;
6. e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
Tetap Tetap
7. Mengingat :
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat(2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Perubahan redaksional Mengingat :
Pasal 20, Pasal 21, Pasal28H ayat (1), Pasal 28H ayat
(2),Pasal 28H ayat (3),dan
Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945;
-Menambahkan Pasal 28H
ayat (3)
-Berdasarkan UUDNRI 1945,
Pasal 28H ayat (3)
berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang berhak atas
jaminan sosial yang
memungkinkan
pengembangan dirinya
secara utuh sebagai
manusia yang
bermartabat
8. Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Tetap Tetap
3
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
4/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
9. MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN,
DAN PETAMBAK GARAM.
Tetap Tetap
10. BAB I
KETENTUAN UMUM
Tetap Tetap
11. Pasal 1 Tetap Tetap
12. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan
dengan:
Tetap Tetap
13. 1.Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam adalah segala upaya untuk
membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam dalam menghadapi
permasalahan kesulitan melakukan Usaha
Perikanan atau Usaha Pergaraman.
Tetap Tetap
14. 2.Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam adalah segala upaya untuk
meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan
Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman yang
lebih baik.
Tetap Tetap
15. 3.Nelayan adalah warga negara Indonesia
perseorangan yang mata pencahariannya
Tetap Tetap
4
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
5/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
melakukan Penangkapan Ikan, meliputi Nelayan
Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan
Nelayan Pemilik.
16. 4.Nelayan kecil adalah Nelayan yang menggunakan
kapal Perikanan berukuran paling besar 10
(sepuluh) gross ton(GT) dan alat Penangkapan
Ikan sederhana atau bekerja pada pemilik kapal,
meliputi Nelayan Tradisional dan Nelayan buruh,
termasuk rumah tangga Nelayan Kecil yang
melakukan pemasaran.
Perubahan substansi Nelayan Kecil adalah
Nelayan yang melakukan
penangkapan ikan untuk
memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari yang
menggunakan kapal
perikanan berukuran paling
besar 5 (lima) gross ton (GT).
-Definisi nelayan kecil
disesuaikan dengan UU
No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan jo. UU
No. 45 Tahun 2009
17. 5.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang mengelola
daerah penangkapan ikan yang tetap berada dalam
wilayah tertentu yang dijamin dalam undang-
undang dengan menggunakan tradisi
penangkapan ikan sesuai dengan budaya dan
kearifan lokal masyarakatnya.
Perubahan substansi Nelayan Tradisional adalah
Nelayan yang melakukan
penangkapan ikan di
perairan yang merupakan
hak perikanan tradisional
yang telah dimanfaatkan
secara turun temurun
sesuai dengan budaya dan
kearifan lokal.
Definisi nelayan tradisional
menyesuiakan dengan
UNCLOS
18. 6.Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang berkuasaatas kapal/perahu, baik perseorangan maupun
berbentuk badan usaha, yang dipergunakan dalam
usaha Penangkapan Ikan.
Perubahan substansi Nelayan Pemilik adalahNelayan yang memiliki kapal
perikanan yang digunakan
dalam usaha Penangkapan
Ikan dan secara aktif
melakukan Penangkapan
-Menghapus frasa berkuasaatas kapal/perahu, baik
perseorangan maupun
berbentuk badan usaha
menjadi memiliki kapal
perikanan dan
5
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
6/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Ikan. menambahkan frasa dan
secara aktif melakukan
penangkapan ikan
19. 7.Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan
tenaganya turut serta dalam usaha Penangkapan
Ikan.
Tetap Tetap
20. 8.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk
memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam
keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang
mengedepankan asas keberlanjutan dan
kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau
mengawetkannya.
Perubahan substansi Penangkapan Ikan adalah
kegiatan untuk memperoleh
ikan di perairan yang tidak
dalam keadaan
dibudidayakan dengan alat
atau cara apa pun,
termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk
memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah,
dan/atau mengawetkannya.
Disesuaikan dengan UU
Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan jo. UU
Nomor 45 Tahun 2009
21. 9.Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia
perseorangan yang mata pencahariannya
melakukan Pembudidayaan Ikan, baik di perairan
air tawar, air payau, dan air laut yang meliputi
Pembudi Daya Ikan Kecil serta Penggarap dan
Perubahan substansi Pembudi Daya Ikan adalah
warga negara Indonesia
perseorangan yang mata
pencahariannya melakukan
Pembudidayaan Ikan, baik
-Menghapuskata perairan
karena pembudidayaan
ikan tidak selalu di
perairan
-Menghapuskata air pada
6
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
7/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Pemilik lahan budi daya. di air tawar, air payau, dan
laut yang meliputi Pembudi
Daya Ikan Kecil, Penggarap,
dan Pemilik Lahan Budi
Daya.
air laut karena laut sudah
termasuk air
22. 10.Garam adalah senyawa kimia yang komponen
utamanya mengandungnatrium clorida, senyawa
air, magnesium, kalsium, sulfat, dan bahan
tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium,
sehingga layak diperdagangkan.
Perubahan substansi Garam adalah senyawa
kimia yang komponen
utamanya natrium klorida
dan dapat mengandung
unsur lain, seperti
magnesium, kalsium, besi,
dan kalium dengan bahan
tambahan atau tanpa bahan
tambahan iodium.
Hasil konsultasi dengan
pakar pergaraman
23. 11.Pergaraman adalah semua kegiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan air laut untuk pembuatan garam
mulai dari praproduksi, produksi, dan pengolahan
sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan
dalam suatu sistem.
Perubahan substansi Pergaraman adalah semua
kegiatan yang berhubungan
dengan praproduksi,
produksi, pascaproduksi,
pengolahan, dan pemasaran
garam.
-Hasil konsultasi dengan
pakar pergaraman
-Menambah kata
pascaproduksi sesuai
dengan DIM 35
24. 12.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya
Ikan dengan skala usaha, luas lahan atau luas
kolom air, termasuk Penggarap Lahan Budi Daya
dan rumah tangga Pembudi Daya Ikan Kecil yang
Perubahan substansi Pembudi Daya Ikan Kecil
adalah Pembudi Daya Ikan
yang melakukan
pembudidayaan ikan untuk
Menyesuaikan DIM 21
7
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
8/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
melakukan pemasaran. memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari.
25. 13.Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya
Ikan dengan hak/izin apapun berkuasa atas suatu
lahan, baik perseorangan maupun badan usaha,
yang digunakan untuk pembudidayaan ikan.
Perubahan substansi Pemilik Lahan Budi Daya
adalah Pembudi Daya Ikan
yang memiliki lahan dan
secara aktif melakukan
kegiatan Pembudidayaan
Ikan.
Menyesuaikan DIM 18 dan
DIM 21
26. 14.Penggarap Lahan Budi Daya adalah warga negara
Indonesia yang menyediakan tenaganya dalam
pembudidayaan ikan atas dasar perjanjian bagi
hasil yang diadakan dengan Pemilik Lahan Budi
Daya.
Perubahan Substansi 14.Penggarap Lahan Budi
Daya adalah Pembudi
Daya Ikan yang
menyediakan tenaganya
dalam Pembudidayaan
Ikan.
- Menyesuiakan DIM 19
dan DIM 21
- Menghapus frase atas
dasar perjanjian bagi
hasil yang diadakan
dengan Pemilik Lahan
Budi Daya;
- Perjanjian bagi hasil
diatur dalam batang
tubuh karena
merupakan norma [DIM
237]
27. 15.Petambak Garam adalah warga negara Indonesia
yang melakukan kegiatan produksi garam yang
meliputi Pemilik Tambak Garam, Penggarap
Tambak Garam, dan Petambak Garam Kecil.
Perubahan redaksional 15.Petambak Garam adalah
warga negara Indonesia
perseorangan yang
melakukan kegiatan
Usaha Pergaraman yang
meliputi Pemilik Tambak
- Menambahkan kata
perseorangan karena
menyesuaikan dengan
definisi nelayan dan
pembudi daya ikan (DIM
8
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
9/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Garam, Penggarap
Tambak Garam, dan
Petambak Garam Kecil.
15 dan DIM 21)
- Menghapus kata
produksi garam
menjadi usaha
pergaraman karena
kegiatan yang dilakukan
tidak hanya pada tahap
produksi saja.
28. 16.Pemilik Tambak Garam adalah petambak garam
dengan hak atau izin apapun berkuasa atas suatu
lahan, baik perseorangan atau badan usaha yangdigunakan untuk produksi garam.
Perubahan substansi Pemilik Tambak Garam
adalah Petambak Garam
yang memiliki lahan yangdigunakan untuk produksi
garam dan secara aktif
melakukan usaha
pergaraman.
-Menyesuaikan DIM 18, 25,
dan 27
29. 17.Penggarap Tambak Garam adalah warga negara
Indonesia yang menyediakan tenaganya dalam
produksi garam atas dasar perjanjian yang
diadakan dengan Pemilik Tambak Garam
Perubahan substansi Penggarap Tambak Garam
adalah Petambak Garam
yang menyediakan
tenaganya dalam Usaha
Pergaraman.
-Menyesuaikan DIM 26 dan
27
30. 18.Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam
dengan skala usaha kecil, luas tambak kecil, dan
teknologi sederhana, termasuk Penggarap Tambak
Garam dan Petambak Garam yang melakukan
pemasaran berskala kecil.
Perubahan substansi Petambak Garam Kecil
adalah Petambak Garam
yang melakukan Usaha
Pergaraman pada lahannya
sendiri dengan luas lahan
-Menyesuaikan DIM 16, 24,
dan 27
-Menghapus frasa dengan
skala usaha kecil, luas
tambak kecil, dan
9
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
10/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
paling luas 2 (dua) hektare,dan perebus garam.
teknologi sederhana,
termasuk Penggarap
Tambak Garam dan
Petambak Garam yang
melakukan pemasaran
berskala kecil.
-Memberi batasan petambak
garam kecil dengan luas
lahan tidak lebih dari 2
(dua) hektare, dan
perebus garam
31. 19.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk
memelihara, membesarkan, dan/atau
membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam
lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan
yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
Tetap Tetap
31A Perubahan Substansi
Penambahan angka baru
19A. Pendanaan adalah ..
31B Perubahan Substansi
Penambahan angka baru
19B. Pembiayaan adalah
31C Perubahan Substansi 19C. Permodalan adalah ..
10
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
11/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Penambahan angka baru
31D Perubahan Substansi
Penambahan angka baru
19D. Kredit adalah
penyediaan uang atau
tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank
dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian
bunga.
32. 20.Setiap orang adalah orang perseorangan atau
korporasi, baik yang badan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.
Tetap Tetap
33. 21.Pelaku Usaha adalah orang-perseorangan atau
korporasi yang melakukan usaha prasarana
dan/atau sarana produksi perikanan, prasaranadan/atau sarana produksi garam, pengolahan dan
pemasaran hasil Perikanan dan produksi garam
yang berkedudukan di wilayah hukum Republik
Indonesia.
Tetap Tetap
11
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
12/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
34. 22.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh
atau sebagian dari siklus hidupnya berada di
dalam lingkungan perairan, termasuk jenispisces
(ikan bersirip),crustacea(udang, rajungan, dan
kepiting),mollusca(kerang, mutiara, cumi-cumi,
gurita, dan tiram), coelenterata(ubur-ubur),
echinodermata(tripang, dan bulu babi),amphibia
(kodok), reptilia(penyu, biawak, dan buaya),
mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, dan
duyung), algae(rumput laut, dan tumbuh-
tumbuhan lain yang hidup di dalam air) dan biota
perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis
ikan.
Perubahan substansi Ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh
atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di dalam
lingkungan perairan.
Definisi ikan menyesuaikan
dengan UU Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, jo.
UU Nomor 45 Tahun 2009
35. 23.Perikanan adalah semua kegiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya
mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi
dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang
dilaksanakan dalam suatu sistem.
Tetap Tetap
36. 24.Kelembagaan adalah lembaga yang
ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak
Garam atau berdasarkan kearifan lokal.
Tetap Tetap
37. 25.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang
dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang
meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan
Perubahan substansi Usaha Perikanan adalah
kegiatan yang dilaksanakan
dengan sistem bisnis
Menambahkan kata
pascaproduksi karena
menyesuaikan definisi
12
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
13/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
pemasaran. perikanan yang meliputipraproduksi, produksi,
pascaproduksi, pengolahan
dan pemasaran.
perikanan (DIM 35)
38. 26.Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang
dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman
yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan
dan pemasaran.
Perubahan substansi Usaha Pergaraman adalah
kegiatan yang dilaksanakan
dengan sistem bisnis
pergaraman yang meliputi
praproduksi, produksi,
pascaproduksi, pengolahan
dan pemasaran.
Menambahkan kata
pascaproduksi karena
menyesuaikan dengan
definisi usaha perikanan
(DIM 35)
39. 27.Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha
Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan,
dan/atau dipertukarkan.
Tetap Tetap
40. 28.Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha
Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan,
dan/atau dipertukarkan.
Tetap Tetap
41. 29.Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara
Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dengan pihak
perusahaan asuransi untuk mengikatkan diridalam pertanggungan risiko penangkapan ikan
dan pembudidayaan ikan.
Tetap Tetap
42. 30.Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara
Petambak Garam dengan pihak perusahaan
Tetap Tetap
13
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
14/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
asuransi untuk mengikatkan diri dalam
pertanggungan risiko Usaha Pergaraman
43. 31.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan
oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan
kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan,
dan Petambak Garam, kepada perusahaan
pembiayaan dan bank.
Tetap Tetap
44. 32.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tetap Tetap
45. 33.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Tetap Tetap
46. 34.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan
perikanan.
Tetap Tetap
47. BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
Tetap Tetap
48. Pasal 2 Tetap Tetap
49. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Tetap Tetap
14
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
15/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Daya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:
50. a.kedaulatan; Tetap Tetap
51. b.kemandirian; Tetap Tetap
52. c.kebermanfaatan; Tetap Tetap
53. d.kebersamaan; Tetap Tetap
54. e.keterpaduan; Tetap Tetap
55. f. keterbukaan; Tetap Tetap
56. g.efisiensi-berkeadilan; Tetap Tetap
57. h.keberlanjutan; Tetap Tetap
58. i. kesejahteraan; Tetap Tetap
59. j. kearifan lokal; dan Tetap Tetap
60. k.kelestarian fungsi lingkungan hidup. Tetap Tetap
61. Pasal 3 Tetap Tetap
62. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi
Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:
Tetap Tetap
63. a.menyediakan prasarana dan sarana yang
dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
Tetap Tetap
64. b.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;Tetap Tetap
15
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
16/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
65. c.meningkatkan kemampuan, kapasitas, danKelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam serta penguatan kelembagaan
dalam menjalankan usaha yang mandiri,
produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta
mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
Perubahan redaksional c.meningkatkan
kemampuan, kapasitas,
dan Kelembagaan
Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak
Garam serta penguatan
Kelembagaan dalam
menjalankan usaha yang
mandiri, produktif, maju,
modern, dan
berkelanjutan;
-Menghapus frasa serta
mengembangkan prinsip
kelestarian lingkungan
-Subtansi prinsip tidak tepat
apabila merupakan tujuan
perlindungan dan
pemberdayaan
66. d.menumbuhkembangkan sistem dan Kelembagaan
pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
Perubahan redaksional d.menumbuhkembangkan
sistem dan kelembagaan
pembiayaan yang
melayani kepentingan
usaha;
Mengubah kata
Kelembagaan dengan K
kapital menjadi
kelembagaan karena
berbeda dengan batasan
pengertian di Pasal 1
67. e.melindungi dari risiko bencana alam dan
perubahan iklim; danPerubahan redaksional e.melindungi dari risiko
bencana alam, perubahan
iklim, dan pencemaran;
dan
-Menambahkan kata dan
pencemaran
-Tujuan melindungi tidak
hanya berasal dari
bencana alam dan
perubahan iklim, namun
juga terkait adanya
pencemaran
68. f. memberikan perlindungan hukum dan keamanan Perubahan redaksional f. memberikan -Menghapus kata di laut
16
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
17/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
di laut. perlindungan hukum dan
keamanan usaha.
dan diganti dengan kata
usaha
-Perlindungan hukum dan
keamanan berlaku umum,
tidak hanya kepada
nelayan saja, sehingga
kata di laut disarankan
dihapus
69. Pasal 4 Tetap Tetap
70. Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
meliputi:
Tetap Tetap
71. a.perencanaan; Tetap Tetap
72. b.perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam;
Tetap Tetap
73. c.pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam;
Tetap Tetap
74. d.pembiayaan dan pendanaan; Tetap Tetap
75. e.pengawasan; dan Tetap Tetap
76. f. partisipasi masyarakat Tetap Tetap
77. BAB III
PERENCANAAN
Tetap Tetap
17
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
18/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
78. Pasal 5 Tetap Tetap
79. (1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan
dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah,
menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
Perubahan Redaksional Perencanaan Perlindungan
dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam dilakukan
secara sistematis, terpadu,
terarah, menyeluruh,
transparan, dan akuntabel.
Menambah subjek
perlindungan dan
pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam
80. (2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
Tetap Tetap
81. a.daya dukung sumber daya alam dan
lingkungan;Tetap Tetap
82. b.potensi sumber daya ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia;
Tetap Tetap
83. c.potensi lahan dan air; Tetap Tetap
84. d.rencana tata ruang wilayah; Tetap Tetap
85. e.rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil;
Perubahan substansi rencana zonasi wilayah
pesisir dan pulau-pulaukecil, rencana tata ruang
laut nasional, dan rencana
zonasi kawasan laut;
-Menambah rencana tata
ruang laut nasional danrecana zonasi kawasan
laut
-Menyesuaikan Pasal 43 ayat
(1) UU 32/2014 ttg
18
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
19/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Kelautan
86. f. perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
Tetap Tetap
87. g.kebutuhan sarana dan prasarana; Tetap Tetap
88. h.kelayakan teknis dan ekonomis serta
kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya
setempat;
Tetap Tetap
89. i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan Tetap Tetap
90. j. jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam.
Tetap Tetap
91. (3)Untuk penentuan jumlah nelayan, pembudi daya
ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf j, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di
dalam pencatatan administrasi kependudukan.
Perubahan redaksional (3)Untuk penentuan
jumlah Nelayan,
Pembudi Daya Ikan dan
Petambak Garam
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf j,
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya
berkewajiban
mencantumkan
pekerjaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan,
dan/atau Petambak
Garam di dalam
-Menghapus kata
Pemerintah dengan
pertimbangan bahwa
kewenangan
pencantuman pekerjaan
merupakan kewenangan
pemerintah daerah
berdasarkan UU No. 23
tahun 2014
19
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
20/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
pencatatan administrasikependudukan.
92. (4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian yang integral dari:Tetap Tetap
93. a.rencana pembangunan nasional; Tetap Tetap
94. b.rencana pembangunan daerah; Tetap Tetap
95. c.rencana anggaran pendapatan dan belanja
negara; dan
Tetap Tetap
96. d.rencana anggaran pendapatan dan belanja
daerah.
Tetap Tetap
97. Pasal 6 Tetap Tetap
98. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.
Perubahan redaksional Perencanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) paling sedikit
memuat kebijakan dan
strategi.
Bahwa strategi
dilaksanakan berdasarkan
kebijakan, sehingga dalam
perencanaan paling sedikit
memuat kebijakan dan
strategi
98A Perubahan substansi
Reposisi dari Pasal 8 menjadi
Pasal 7
Pasal 7
98B Perubahan substansi
Reposisi dari Pasal 8 menjadi
Pasal 7
Kebijakan perlindungan dan
pemberdayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6
ditetapkan oleh Pemerintah
20
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
21/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Pusat dan PemerintahDaerah sesuai dengan
kewenangannya.
99. Pasal 7 Perubahan substansi
Reposisi dari pasal 7 menjadi
pasal 8
Pasal 8
100. (1)Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan
Pemberdayaan.
Tetap Tetap Strategi merupakan
penjabaran dari kebijakan
101. (2)Strategi Perlindungan dilakukan melalui: Tetap Tetap
102. a.penyediaan prasarana Perikanan dan
Pergaraman;
Perubahan substansi a.penyediaan prasarana
Usaha Perikanan dan
Usaha Pergaraman;
- Menambahkan kata
usaha sebelum kata
perikanan dan sebelum
kata pergaraman
- Penyediaan prasarana
dilakukan mulai hulu
sampai dengan hilir
103. b.kemudahan memperoleh sarana produksi
Perikanan dan Pergaraman;
Perubahan substansi kemudahan memperoleh
sarana Usaha Perikanan
dan Usaha Pergaraman;
- Menghapus kata
produksi dan diganti
dengan kata usaha dan
menambahkan kata
21
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
22/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
usaha sebelum katapergaraman
- Menyesuaikan DIM 102
104. c.jaminan kepastian usaha; Tetap Tetap
105. d.jaminan risiko Penangkapan Ikan,
Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
Tetap Tetap
106. e.penghapusan praktik ekonomi biaya
tinggi;
Tetap Tetap
107. f. jaminan keamanan dan keselamatan; Tetap Tetap
108. g.fasilitasi dan bantuan hukum bagi nelayan;
dan
Perubahan Substansi g. fasilitasi dan bantuan
hukum; dan
-Menghapus frasa bagi
nelayan
-Fasilitasi dan bantuan
hukum tidak terbatas
hanya pada nelayan saja,
namun juga pembudi
daya ikan, dan petambak
garam
109. h.Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan
Komoditas Pergaraman.
Tetap Tetap
110. (3)Strategi pemberdayaan dilakukan melalui: Tetap Tetap
111. a.pendidikan dan pelatihan; Tetap Tetap
112. b.penyuluhan dan pendampingan; Tetap Tetap
22
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
23/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
113. c.kemitraan usaha; Tetap Tetap
114. d.penyediaan fasilitas pembiayaan dan
permodalan;
Perubahan Substansi Dihapus Materi mengenai penyediaan
fasilitas pembiayaan dan
permodalan digabung
dalam Bab Pembiayaan dan
Pendanaan
115. e.kemudahan akses ilmu pengetahuan,
teknologi, dan informasi; dan
Tetap Tetap
116. f. penguatan Kelembagaan. Tetap Tetap
117. Pasal 8 Perubahan substansi
Reposisi dari Pasal 8 menjadi
Pasal 7
Dihapus
118. Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya.
Perubahan substansi
Reposisi dari Pasal 8 menjadi
Pasal 7
Dihapus
119. Pasal 9 Tetap Tetap
120. (1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan
disusun oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dengan melibatkan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan
Kelembagaan termasuk perempuan dalam rumah
tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya
Perubahan substansi (1)Perencanaan
perlindungan dan
pemberdayaan disusun
oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan
-Menghapus kata atau
karena perencanaan
disusun oleh Pemerintah
Pusat dan pemerintah
daerah
-Menghapus frasa dengan
23
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
24/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam. kewenangannya. melibatkan Nelayan,Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam dan
Kelembagaan termasuk
perempuan dalam rumah
tangga Nelayan, rumah
tangga Pembudi Daya
Ikan, dan rumah tangga
Petambak Garam
-Setelah Pemerintah Daerah
ditambahkan frasa sesuai
dengan kewenangannya
-Pelibatan masyarakat sudah
diatur dalam Pasal 70 ayat
(2) huruf a
121. (2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di
tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Tetap Tetap
122. (3)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi
rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam baik
jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka
panjang.
Perubahan redaksional (3)Perencanaan
perlindungan dan
pemberdayaan
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat,
pemerintah provinsi, dan
pemerintah
kabupaten/kota
-Kata menjadi diubah
menghasilkan karena
menyesuaikan dengan UU
Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional
24
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
25/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
menghasilkan rencanaperlindungan dan
pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam baik
jangka pendek, jangka
menengah, maupun
jangka panjang.
123. Pasal 10 Tetap Tetap
124. Rencana perlindungan dan pemberdayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiriatas:
Tetap Tetap
125. a. rencana perlindungan dan pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam nasional;
Tetap Tetap
126. b. rencana perlindungan dan pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam provinsi; dan
Tetap Tetap
127. c. rencana perlindungan dan pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam kabupaten/kota.
Tetap Tetap
128. Pasal 11 Tetap Tetap
129. (1)Rencana perlindungan dan pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam nasional menjadi pedoman untuk
Tetap Tetap
25
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
26/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
menyusun perencanaan perlindungan danpemberdayaan tingkat provinsi.
130. (2)Rencana perlindungan dan pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam provinsi menjadi pedoman untuk
menyusun perencanaan perlindungan dan
pemberdayaan tingkat kabupaten/kota.
Tetap Tetap
131. (3)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
menjadi pedoman untuk merencanakan dan
melaksanakan kegiatan Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam.
Tetap Tetap
132. BAB IV
PERLINDUNGAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN,
DAN PETAMBAK GARAM
Tetap Tetap
133. Bagian Kesatu
Umum
Tetap Tetap
134. Pasal 12 Tetap Tetap
135. (1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya bertanggung jawab atas
Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Tetap Tetap
26
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
27/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Petambak Garam.136. (2)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam.
Tetap Tetap
137. (3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan untuk melaksanakan strategi
perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2).
Perubahan redaksional (3)Koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
dilakukan untuk
melaksanakan strategi
perlindungan
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (2).
Perubahan pasal acuan,
menyesuaikan DIM 99
138. Pasal 13 Tetap Tetap
139. Perlindungan dilakukan melalui pelaksanaan strategi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
Perubahan redaksional (1)Perlindungan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam
dilakukan melalui
strategi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2).
-Menghilangkan kata
pelaksanaan
-Perubahan pasal acuan
menyesuaikan DIM 99
-Menambahkan pasal baru
untuk memberikan
batasan nelayan, pembudi
daya ikan, dan petambakgaram yang akan
dilindungi
139A Perubahan substansi
Menambah ayat baru
(2)Strategi perlindungan
sebagaimana dimaksud
27
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
28/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
dalam Pasal 8 ayat (2)huruf a sampai dengan
huruf d, dan huruf f
sampai dengan huruf h
untuk Nelayan terdiri
dari:
139B Perubahan substansi
Menambah huruf baru
a.Nelayan Kecil;
139C Perubahan substansi
Menambah huruf baru
b.Nelayan Tradisional;
139D Perubahan substansi
Menambah huruf baru
c.Nelayan Buruh; dan
139E Perubahan substansi
Menambah huruf baru
d.Nelayan Pemilik yang
memiliki kapal
perikanan baik
dalam satu unit atau
jumlah kumulatif
lebih dari 5 (lima) GT
sampai dengan 60
(enam puluh) GTyang dipergunakan
dalam usaha
Penangkapan Ikan.
139F Perubahan substansi (3)Strategi Perlindungan
28
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
29/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Menambah ayat baru sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (2)
huruf a sampai dengan
huruf d, dan huruf f
sampai dengan huruf h
untuk Pembudi Daya
Ikan terdiri dari:
139G Perubahan substansi
Menambah huruf baru
a.Pembudi Daya Ikan
Kecil dengan kriteria:
139H Perubahan substansi
Menambah angka baru
1.menggunakan
teknologi
sederhana;
139I Perubahan substansi
Menambah angka baru
2.melakukan
Pembudidayaan
Ikan dengan luas
lahan:
139J Perubahan substansi
Menambah huruf baru
a)usaha
Pembudidayaan
Ikan di air tawar
untuk kegiatan:
139K Perubahan substansi
Menambah angka baru
1)pembenihan
ikan paling
luas 0,75 (nol
koma tujuh
puluh lima)
29
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
30/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
hektare;
139L Perubahan substansi
Menambah angka baru
2)pembesaran
ikan paling
luas 2 (dua)
hektare.
139M Perubahan substansi
Menambah huruf baru
b)usaha
Pembudidayaan
Ikan di air payau
untuk kegiatan:
139N Perubahan substansi
Menambah angka baru
1)pembenihanikan paling
luas 0,5 (nol
koma lima)
hektare;
139O Perubahan substansi
Menambah angka baru
2)pembesaran
ikan paling
luas 5 (lima)
hektare.
139P Perubahan substansiMenambah huruf baru
c)usahaPembudidayaan
Ikan di laut
untuk kegiatan:
139Q Perubahan substansi 1)pembenihan
ikan paling
30
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
31/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Menambah angka baru luas 0,5 (nolkoma lima)
hektare;
139R Perubahan substansi
Menambah angka baru
2)pembesaran
ikan paling
luas 2 (dua)
hektare.
139S Perubahan substansi
Menambah huruf baru
b.Penggarap Lahan
Budi Daya;
139T Perubahan substansi
Menambah huruf baru
c.Pemilik Lahan Budi
Daya dengan kriteria:
139U Perubahan substansi
Menambah angka baru
1.memiliki lahan:
139V Perubahan substansi
Menambah huruf baru
a)usaha
Pembudidaya
an Ikan di air
tawar untuk
kegiatan:
139W Perubahan substansi
Menambah angka baru
1)pembeniha
n ikan
lebih dari
0,75 (nol
koma
31
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
32/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
tujuhpuluh
lima)
hektare
sampai
dengan 5
(lima)
hektare;
139X Perubahan substansi
Menambah angka baru
2)pembesara
n ikan
lebih dari2 (dua)
hektare
sampai
dengan 5
(lima)
hektare.
139Y Perubahan substansi
Menambah huruf baru
b)usaha
Pembudidaya
an Ikan di air
payau untuk
kegiatan:
139Z Perubahan substansi
Menambah angka baru
1)pembeniha
n ikan
32
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
33/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
lebih dari0,5 (nol
koma lima)
hektare
sampai
dengan 5
(lima)
hektare;
139A
A
Perubahan substansi
Menambah angka baru
2)pembesara
n ikan
lebih dari5 (lima)
hektare
sampai
dengan 15
(lima belas)
hektare.
139A
B
Perubahan substansi
Menambah huruf baru
c)usaha
Pembudidaya
an Ikan di
laut untuk
kegiatan:
139A
C
Perubahan substansi
Menambah angka baru
1)pembeniha
n ikan
33
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
34/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
lebih dari0,5 (nol
koma lima)
hektare
sampai
dengan 5
(lima)
hektare;
139A
D
Perubahan substansi
Menambah angka baru
2)pembesara
n ikan
lebih dari2 (dua)
hektare
sampai
dengan 5
(lima)
hektare;
dan
139A
E
Perubahan substansi
Menambah angka baru
2.menggunakan
teknologi
sederhana atauteknologi semi
intensif.
139A
F
Perubahan substansi
Menambah ayat baru
(4)Strategi perlindungan
sebagaimana dimaksud
34
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
35/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
dalam Pasal 8 ayat (2)huruf a sampai dengan
huruf d, dan huruf f
sampai dengan huruf h
untuk Petambak Garam
terdiri dari:
139A
G
Perubahan substansi
Menambah huruf baru
a.Petambak Garam
Kecil;
139A
H
Perubahan substansi
Menambah huruf baru
b.Penggarap Tambak
Garam; dan
139AI Perubahan substansi
Menambah huruf baru
c.Pemilik Lahan
Tambak Garam yang
memiliki lahan lebih
dari 2 (dua) hektare
sampai dengan 15
(lima belas) hektare.
139AJ Perubahan substansi
Menambah ayat baru
(5)Strategi perlindungan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf e diberikan kepada
Nelayan Kecil, PembudiDaya Ikan Kecil, dan
Petambak Garam Kecil.
140. Bagian Kedua
Prasarana Perikanan dan Pergaraman
Perubahan substansi Bagian Kedua
Prasarana Usaha Perikanan
Menambah kata usaha
sebelum kata perikanan
35
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
36/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
dan Usaha Pergaraman dan sebelum katapergaraman, karena
menyesuaikan dengan DIM
102
141. Pasal 14 Tetap Tetap
142. (1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenanganya bertanggung jawab
membangun ketersediaan prasarana Perikanan
dan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf a.
Perubahan substansi (1)Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenanganya
menyediakan prasarana
Usaha Perikanan danUsaha Pergaraman.
- Kata bertanggung jawab
membangun
ketersediaan diubah
menjadi menyediakan,
serta menghapus pasal
refering- Sesuai dengan
kewenangannya berarti
sudah termasuk
bertanggung jawab,
sehingga tidak perlu
ditulis kembali dan
disesuaikan dengan
Pasal 8 ayat (2) huruf a
- Menambah kata usaha
sebelum kata
perikanan dan
sebelum kata
pergaraman
142A Perubahan substansi (2)Prasarana Usaha
Perikanan sebagaimana
- Untuk memperjelas
bahwa prasarana
36
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
37/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Menambah ayat baru dimaksud pada ayat (1)meliputi:
perikanan terdiri dariprasarana penangkapan
ikan dan prasarana
pembudidayaan ikan
karena prasarana
penangkapan ikan dan
prasarana
pembudidayaan ikan
berbeda
142B Perubahan substansi
Menambah huruf baru
a.Prasarana
Penangkapan Ikan;
dan
142C Perubahan substansi
Menambah huruf baru
b.Prasarana
Pembudidayaan Ikan.
143. (2)Prasarana yang dibutuhkan Nelayan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
Perubahan substansi (3)Prasarana Penangkapan
Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi:
-Menyesuaikan karena
adanya ayat (2) baru
-Kata paling sedikit
dihapus karena terbatas
anggaran
-Frasa prasarana yang
dibutuhkan nelayandiubah menjadi
prasarana penangkapan
ikan karena
menyesuaikan dengan
37
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
38/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
DIM 142B
144. a.kapal yang dilengkapi dengan kenavigasian,
perlengkapan keselamatan berlayar, dan alat
penangkap ikan yang sesuai dengan
kebutuhan Nelayan dan karakteristik lokasi
Penangkapan Ikan;
Perubahan substansi Dihapus
a. kapal yang dilengkapi
dengan kenavigasian,
perlengkapan
keselamatan berlayar,
dan alat penangkap ikan
yang sesuai dengan
kebutuhan Nelayan dan
karakteristik lokasi
Penangkapan Ikan;
-Kapal merupakan sarana
penangkapan ikan
-Reposisi ke Pasal 17 ayat (2)
145. b.stasiun pengisian bahan bakar untuk Nelayan;Tetap Tetap
146. c.pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan
tempat pelelangan ikan;
Tetap Tetap
147. d.jalan pelabuhan dan jalan akses ke
pelabuhan;
Tetap Tetap
148. e.alur sungai dan muara; Tetap Tetap
149. f.jaringan listrik dan air bersih; dan Tetap Tetap
150. g.tempat penyimpan berpendingin dan/atau
pembekuanPerubahan redaksional tempat penyimpanan
berpendingin dan/atau
pembekuan.
Menambah akhiran -an
pada kata penyimpan
38
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
39/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
151. (3)Prasarana yang dibutuhkan Pembudi Daya Ikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi:
Perubahan substansi (4)PrasaranaPembudidayaan Ikan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b
meliputi:
-Menyesuaikan karenaadanya ayat (2) baru
-Kata paling sedikit
dihapus karena terbatas
anggaran
-Frasa Prasarana yang
dibutuhkan Pembudi
Daya Ikan diubah
menjadi Prasarana
Pembudidayaan Ikan,
karena menyesuaikan
dengan DIM 142C
152. a.lahan dan air; Perubahan substansi a.air; -Lahan dihapus
-Penyediaan lahan bukan
tanggung jawab
pemerintah
153. b.stasiun pengisian bahan bakar untuk Pembudi
Daya Ikan;
Tetap Tetap
154. c.saluran pengairan; Tetap Tetap
155. d.jalan produksi; Tetap Tetap
156. e.jaringan listrik dan air bersih; dan Tetap Tetap
157. f. tempat penyimpan berpendingin dan/atau
pembekuan.Perubahan redaksional f. tempat penyimpanan,
penyimpanan
berpendingin, dan/atau
Menambah akhiran -an
pada kata penyimpan, dan
menambahkan
39
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
40/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
pembekuan. penyimpanan karena tidakseluruhnya membutuhkan
penyimpanan berpendingin,
contohnya untuk komoditas
rumput laut.
158. (4)Prasarana yang dibutuhkan Petambak Garam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi:
Perubahan substansi (5)Prasarana Usaha
Pergaraman
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)meliputi:
-Menyesuaikan karena
adanya ayat (2) baru
-Kata paling sedikit
dihapus karena terbatas
anggaran
-Frasa Prasarana yangdibutuhkan Petambak
Garam diubah menjadi
Prasarana Usaha
Pergaraman, karena
menyesuaikan dengan
DIM 142
159. a.lahan; Perubahan substansi Dihapus
a.lahan
-Lahan dihapus
-Penyediaan lahan bukan
tanggung jawab
pemerintah160. b.saluran pengairan; Tetap Tetap
161. c.jalan produksi; dan Tetap Tetap
162. d.tempat penyimpan garam. Perubahan redaksional tempat penyimpanan garam; Menambah akhiran -an
40
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
41/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
dan pada kata penyimpan
162A Perubahan substansi
Menambah huruf baru
e.kolam penampung air. Kolam penampung air
merupakan prasarana
petambak garam
163. Pasal 15 Tetap Tetap
164. (1)Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau
mengelola prasarana Perikanan dan Pergaraman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang
dibutuhkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, danPetambak Garam.
Perubahan substansi Selain Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah,
Pelaku Usaha dapat
menyediakan dan/atau
mengelola prasarana UsahaPerikanan dan Usaha
Pergaraman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14
yang dibutuhkan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam.
165. (2)Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam
menyediakan atau mengelola prasarana Perikanan
dan Pergaraman.
Perubahan substansi (2)Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah
Daerah dapat bekerja
sama dengan Pelaku
Usaha dalammenyediakan dan/atau
mengelola prasarana
Usaha Perikanan dan
Usaha Pergaraman.
-Menambahkan kata dan
setelah kata menyediakan
-Penyediaan dan pengelolaan
prasarana dapat
dilakukan salah satu atau
keduanya (alternatif
komulatif)
-Menghapus kata produksi
dan diganti dengan kata
41
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
42/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
usaha danmenambahkan kata
usaha sebelum kata
pergaraman, karena
menyesuaikan dengan
DIM 102
166. Pasal 16 Tetap Tetap
167. Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
berkewajiban memelihara prasarana Perikanan atau
prasarana Pergaraman yang telah ada sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat(1).
Perubahan substansi Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam
berkewajiban memelihara
prasarana Usaha Perikananatau prasana Usaha
Pergaraman yang telah ada
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) dan
Pasal 15 ayat (1).
Menambahkan kata usaha
sebelum kata perikanan
dan sebelum kata
pergaraman, karenamenyesuaikan dengan DIM
102
168. Bagian Ketiga
Sarana Produksi Perikanan dan Pergaraman
Perubahan substansi Bagian Ketiga
Sarana Usaha Perikanan
dan Usaha Pergaraman
Menambah kata usaha
sebelum kata perikanan
dan sebelum kata
pergaraman, karena
menyesuaikan dengan DIM103
169. Pasal 17 Tetap Tetap
170. (1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai Perubahan substansi (1)Pemerintah Pusat dan Disesuaikan dengan pasal 8
42
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
43/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
dengan kewenangannya bertanggung jawabmenyediakan sarana produksi Perikanan dan
sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dengan harga
terjangkau bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam.
Pemerintah Daerahsesuai dengan
kewenangannya
memberikan kemudahan
memperoleh sarana
Usaha Perikanan dan
sarana Usaha
Pergaraman paling
sedikit melalui:
ayat (2) huruf b (DIM 103)
170A Perubahan substansi
Menambah huruf baru
a.menjamin
ketersediaan sarana
Usaha Perikanan dan
Usaha Pergaraman;
dan
Mengurai substansi DIM
170
170B Perubahan substansi
Menambah huruf baru
b.pengendalian harga
sarana Usaha
Perikanan dan Usaha
Pergaraman.
Mengurai substansi DIM
170
170C Perubahan substansi
Menambah ayat baru
(2)Sarana Usaha Perikanan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
-Untuk memperjelas bahwa
sarana produksi
perikanan terdiri dari
sarana nelayan dan
sarana pembudi daya
ikan.
170D Perubahan substansi a.sarana Penangkapan Mengurai substansi DIM
43
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
44/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Menambah huruf baru Ikan; dan 170C
170E Perubahan substansi
Menambah huruf baru
b.sarana
Pembudidayaan Ikan.
Mengurai substansi DIM
170C
171. (2)Sarana produksi Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bagi Nelayan paling sedikit
meliputi:
Perubahan redaksional (3)Sarana Penangkapan
Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi:
-Frasa sarana produksi
Perikanan diganti
menjadi sarana
Penangkapan Ikan,
karena menyesuaikan
adanya ayat (2) baru
-Kata paling sedikit
dihapus karena terbatas
anggaran
171A Perubahan substansi
Penambahan huruf baru
a.kapal perikanan
yang dilengkapi
perlengkapan
keselamatan kapal;
dan
-Reposisi dari Pasal 14 ayat
(2) huruf a
-Kapal perikanan merupakan
sarana nelayan
-Sarana kenavigasian
dihapus karena
merupakan bagian dari
perlengkapan
keselamatan kapal
171B Perubahan substansi
Penambahan huruf baru
b.alat penangkapan
ikan dan alat bantu
-Reposisi dari Pasal 14 ayat
(2) huruf a
44
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
45/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
penangkapan ikan. -Alat penangkapan ikan danalat Bantu penangkapan
ikan merupakan sarana
nelayan
172. c.bahan bakar minyak dan sumber energi
lainnya; dan
Tetap Tetap
173. d.air bersih dan es. Tetap Tetap
174. (3)Sarana produksi Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bagi Pembudi Daya Ikan
paling sedikit meliputi:
Perubahan redaksional (4)Sarana Pembudidayaan
Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:
-Frasa sarana produksi
Perikanan diganti
menjadi sarana
Pembudidayaan Ikan,
karena menyesuaikan
adanya ayat (2) baru
-Kata paling sedikit
dihapus karena terbatas
anggaran
175. a.Induk, bibit, dan benih; Tetap Tetap
176. b.pakan; Tetap Tetap
177. c.obat-obatan; dan Perubahan substansi c.obat ikan; -Penambahan kata ikan
-Untuk memperjelas jenis
obat yang termasuk
dalam sarana pembudi
dayaan ikan
45
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
46/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
178. d.air bersih. Tetap Tetap
178A Perubahan substansi
Penambahan huruf baru
e.pupuk; Pupuk termasuk sarana
pembudidayaan ikan
178B Perubahan substansi
Penambahan huruf baru
f. alat pemanenan Alat pemanenan termasuk
sarana pembudidayaan ikan
178C Perubahan substansi
Penambahan huruf baru
g.kapal pengangkut ikan
hidup;
kapal pengangkut ikan
hidup termasuk sarana
pembudidayaan ikan
178D Perubahan substansi
Penambahan huruf baru
h.bahan bakar minyak dan
sumber energi lainnya;
bahan bakar minyak dan
sumber energi lainnyatermasuk sarana
pembudidayaan ikan
178E Perubahan substansi
Penambahan huruf baru
i. pompa air; pompa air termasuk sarana
pembudidayaan ikan
178F Perubahan substansi
Penambahan huruf baru
j. kincir; dan kincir termasuk sarana
pembudidayaan ikan
178G Perubahan substansi
Penambahan huruf baru
k.keramba jaring apung. keramba jaring apung
termasuk sarana
pembudidayaan ikan
179. (4)Sarana Pergaraman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bagi Petambak Garam paling sedikit
meliputi:
Perubahan redaksional (5)Sarana Usaha
Pergaraman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
-Menambahkan kata usaha
sehingga menjadi sarana
usaha pergaraman
46
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
47/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
-Menyesuaikan pasal 17ayat(1) [DIM 170]
180. a.bahan bakar minyak/sumber energi lainnya
nya;
Tetap Tetap
181. b.pompa air; Tetap Tetap
182. c.kincir angin; Tetap Tetap
183. d.geoisolator; Tetap Tetap
184. e.alat ukur salinitas; Tetap Tetap
185. f. mesin pemurnian/ pencucian garam; Tetap Tetap
186. g.alat angkut sederhana; Tetap Tetap
187. h.alat iodisasi; Tetap Tetap
188. i. alat pengemas; dan Tetap Tetap
189. j. alat perata tanah Tetap Tetap
189A Perubahan substansi
Penambahan huruf baru
k.alat ukur suhu
(thermometer); dan
Alat ukur suhu
(thermometer) termasuk
sarana usaha pergaraman
189B Perubahan substansi
Penambahan huruf baru
l. alat ukur kekentalan air
laut (boume hydro meter).
Alat ukur kekentalan air
laut (boume hydro meter)
termasuk sarana usaha
pergaraman
47
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
48/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
190. (5)Penyediaan sarana produksi diutamakan berasaldari produksi dalam negeri.
Perubahan substansi (6)Sarana Usaha Perikanandan Usaha Pergaraman
diutamakan berasal dari
produksi dalam negeri.
-Menghilangkan katapenyediaan karena
menyesuaikan dengan
DIM 170
-Frasa sarana produksi
diubah menjadi sarana
usaha perikanan dan
usaha pergaraman
karena menyesuaikan
dengan DIM 103
191. Pasal 18 Tetap Tetap
192. Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi
Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 yang dibutuhkan Nelayan, Pembudi
Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Perubahan substansi Selain Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah,
Pelaku Usaha dapat
menyediakan sarana Usaha
Perikanan dan Usaha
Pergaraman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17
yang dibutuhkan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam
- Menghapus kata
produksi dan diganti
dengan kata usaha dan
menambahkan kata
usaha sebelum kata
pergaraman
- Menyesuaikan DIM 102
193. Pasal 19 Perubahan substansi Dihapus
Pasal 19
194. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan
Perubahan substansi Dihapus
Pemerintah Pusat dan
Telah diatur dengan
peraturan perundang-
48
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
49/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana produksiPerikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17.
Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya
dapat bekerja sama dengan
Pelaku Usaha dalam
menyediakan sarana
produksi Perikanan dan
Pergaraman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17.
undangan terkait barangdan jasa
195. Pasal 20 Perubahan substansi Dihapus
Pasal 20
196. (1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya berkewajiban memberikan
subsidi:
Perubahan substansi Dihapusi. Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
sesuai dengan
kewenangannya
berkewajiban
memberikan subsidi:
Pasal 20 dihapus, karenasudah dicantumkan dalam
kriteria Pasal 17 ayat (1)
[DIM 170]
197. a.bahan bakar minyak/sumber energi lainnya,
air bersih dan es kepada Nelayan;
Perubahan substansi Dihapus
a.bahan bakar
minyak/sumber
energi lainnya, airbersih dan es kepada
Nelayan;
Pasal 20 dihapus, karena
sudah dicantumkan dalam
kriteria Pasal 17 ayat (1)
[DIM 170]
198. b.bahan bakar minyak/sumber energi lainnya,
induk, bibit dan benih, pakan, dan obat-
Perubahan substansi Dihapus Pasal 20 dihapus, karena
sudah dicantumkan dalam
49
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
50/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
obatan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil; dan b. bahan bakarminyak/sumber
energi lainnya,
induk, bibit dan
benih, pakan, dan
obat-obatan kepada
Pembudi Daya Ikan
Kecil; dan
kriteria Pasal 17 ayat (1)[DIM 170]
199. c.bahan bakar minyak/sumber energi lainnya
kepada Petambak Garam Kecil;
Perubahan substansi Dihapus
c. bahan bakar
minyak/sumber
energi lainnya
kepada Petambak
Garam Kecil;
Pasal 20 dihapus, karena
sudah dicantumkan dalam
kriteria Pasal 17 ayat (1)
[DIM 170]
200. (2)Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat
waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
Perubahan substansi Dihapus
(2)Pemberian subsidi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus tepat
guna, tepat sasaran,
tepat waktu, tepat
kualitas, dan tepat
jumlah.
Pasal 20 dihapus, karena
sudah dicantumkan dalam
kriteria Pasal 17 ayat (1)
[DIM 170]
201. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian subsidi diatur dalam Peraturan
Presiden.
Perubahan substansi Dihapus
(3)Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
Pasal 20 dihapus, karena
sudah dicantumkan dalam
kriteria Pasal 17 ayat (1)
50
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
51/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
pemberian subsididiatur dalam Peraturan
Presiden.
[DIM 170]
202. Bagian Keempat
Kepastian Usaha
Tetap Tetap
203. Pasal 21 Tetap Tetap
204. (1)Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berkewajiban:
Perubahan redaksional (1)Untuk menjamin
kepastian usaha
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf c, Pemerintah
Pusat dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan
kewenangannya
berkewajiban:
Merubah pasal acuan
205. a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan
atau harga garam yang menguntungkan bagi
Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau Petambak
Garam;
Tetap Tetap
206. b. menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan
pesisir, dan laut; danPerubahan substansi b.melakukan pengendalian
kualitas lingkungan
perairan, perairan
pesisir, dan laut; dan
- Mengganti frase
menjaga kualitas
menjadi melakukan
peengendalian;
- Tidak tepat apabila
menjaga kualitas
51
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
52/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
lingkungan perairan,perairan pesisir, dan laut
dilakukan oleh
pemerintah
207. c. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam
hubungan Usaha Penangkapan Ikan,
Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman.
Tetap Tetap
208. (2) Untuk menciptakan kondisi sebagimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
Perbaikan redaksional Untuk menciptakan kondisi
sebagimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan
dengan:
Perbaikan huruf refering
209. a.mengembangkan sistem pemasaran Komoditas
Perikanan dan Komoditas Pergaraman;Tetap Tetap
210. b.memberikan jaminan pemasaran ikan melalui
pasar lelang;Tetap Tetap
211. c.memberikan jaminan pemasaran garam melalui
resi gudang;Perbaikan substansi c.memberikan jaminan
pemasaran ikan dan
garam melalui resi
gudang;
Menambahkan kata ikan
yang memperoleh jaminan
pemasaran melalui resi
gudang
212. d.mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan; Tetap Tetap
213. e.menyediakan sistem informasi terhadap harga
ikan secara nasional maupun internasional
berdasarkan permintaan dan pasokan; dan
Perubahan substansi e.menyediakan sistem
informasi terhadap harga
ikan dan harga garam
secara nasional maupun
internasional.
-penggabungan substansi
dari huruf f
-tersedianya sistem
informasi terhadap harga
tidak hanya terbatas pada
52
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
53/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
harga ikan, tetapi jugatermasuk harga garam
-menambahkan kata harga
garam
-Tidak perlu berdasarkan
permintaan dan pasokan
untuk menyediakan
sistem informasi.
214. f. menyediakan sistem informasi harga garam
secara nasional maupun internasional
berdasarkan permintaan dan pasokan.
Perubahan substansi Dihapus
f. menyediakan sistem
informasi harga garamsecara nasional maupun
internasional
berdasarkan permintaan
dan pasokan
Susbtansi digabung dengan
huruf e [DIM 213]
215. (3) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c,
Pemerintahan Daerah menetapkan rencana zonasi
dan/atau rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil dan rencana tata ruang wilayah
untuk Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan,dan lahan produksi Garam sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Perubahan substansi Untuk menjamin kepastian
usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf c, Pemerintah
Pusat menetapkan rencana
tata ruang laut nasional,
dan Pemerintah Daerah
menetapkan rencana zonasi,
rencana zonasi rinci wilayah
pesisir dan pulau-pulau
kecil untuk Penangkapan
- Merubah pasal acuan
menjadi pasal 8 ayat (2)
huruf c
- penambahan frasa
Pemerintah Pusat
menetapkan rencanatata ruang laut nasional
- Sesuai dengan UU No.27
Th 2007, jo. UU No. 1 Th
2014 dan UU No.32 Th
53
BAHAN RAPAT PANJA 25 27 JUNI 2015 KOPO
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
54/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
Ikan dan PembudidayaanIkan dan/atau rencana tata
ruang wilayah untuk
Pembudidayaan Ikan dan
lahan produksi Garam
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
2014- RTRW untuk wilayah
yang ada di darat,
sehingga tidak tepat
untuk penangkapan ikan
216. (4) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan memberikan ruang
penghidupan kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya
Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.
Tetap Tetap
217. Pasal 22 Tetap Tetap
218. (1)Untuk menjamin kepastian Usaha Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,
Pemerintah dapat menugasi atau membentuk
badan atau lembaga yang menangani Komoditas
Perikanan dan/atau Komoditas Pergaraman.
Perubahan substansi Untuk menjamin kepastian
Usaha Nelayan, Pembudi
Daya Ikan, dan Petambak
Garam, Pemerintah Pusat
menugasi badan atau
lembaga yang menangani
Komoditas Perikanan
dan/atau KomoditasPergaraman.
-Menghapus pembentukan
badan
-Menambahkan kata pusat
-Menyesuaikan UU No.23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
219. (2)Badan atau Lembaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi:
Tetap Tetap
54
BAHAN RAPAT PANJA 25 27 JUNI 2015 KOPO
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
55/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
220.a.menjamin ketersediaan ikan dan garam; Tetap Tetap
221. b.mendukung sistem logistik ikan dan garam;
dan
Tetap Tetap
222. c.mewujudkan harga ikan dan harga garam yang
menguntungkan bagi Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam.
Tetap Tetap
223. (3)Penugasan badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Tetap Tetap
224. (4)Pembentukan badan atau lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Keputusan Presiden.
Dihapus Dihapus
Pembentukan badan atau
lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui
Keputusan Presiden.
tidak perlu membentuk
badan baru dengan
pertimbangan agar
mengoptimalkan fungsi
badan atau lembaga yang
ada.
225. Pasal 23 Tetap Tetap
226. (1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
mengembangkan sistem pemasaran Komoditas
Perikanan dan Komoditas Pergaraman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)
huruf a.
Perbaikan redaksional Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
mengembangkan sistem
pemasaran Komoditas
Perikanan dan Komoditas
Pergaraman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf a.
Mengubah ayat refering
55
BAHAN RAPAT PANJA 25 27 JUNI 2015 KOPO
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
56/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
227. (2)Pengembangan sistem pemasaran KomoditasPerikanan dan Komoditas Pergaraman dilakukan
melalui:
Tetap Tetap
228. a.penyimpanan Komoditas Perikanan dan
Komoditas Pergaraman;Tetap Tetap
229. b.transportasi; Tetap Tetap
230. c.pendistribusian; dan Tetap Tetap
231. d.promosi. Tetap Tetap
232. Pasal 24 Perubahan substansi Dihapus
Pasal 24
233. Pelaku Usaha dilarang menggunakan bahan
tambahan melampaui ambang batas maksimal yang
ditetapkan untuk Komoditas Perikanan dan
Komoditas Pergaraman.
Perubahan substansi Dihapus
Pelaku Usaha dilarang
menggunakan bahan
tambahan melampaui
ambang batas maksimal
yang ditetapkan untuk
Komoditas Perikanan dan
Komoditas Pergaraman
Substansi sudah di atur di
UU No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan, jo. UU
No.45 Tahun 2009 dan UU
No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan
234. Pasal 25 Perubahan substansi DihapusPasal 25
235. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
berpotensi atau mengakibatkan pencemaran
lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut yang
Perubahan substansi Dihapus
Setiap orang dilarang
melakukan perbuatan yang
Substansi sudah di atur di
Pasal 12 UU No. 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, jo.
56
BAHAN RAPAT PANJA 25 27 JUNI 2015 KOPO
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
57/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
dapat mengganggu atau merusak Usaha Perikananatau Usaha Pergaraman.
berpotensi ataumengakibatkan pencemaran
lingkungan perairan,
perairan pesisir, dan laut
yang dapat mengganggu
atau merusak Usaha
Perikanan atau Usaha
Pergaraman.
UU No.45 Tahun 2009 danUU No. 18 Tahun 2012
tentang Pangan
236. Pasal 26 Tetap Tetap
237. (1)Pemilik dan penyewa kapal atau pemilik dan
penyewa lahan budi daya ikan yang melakukankegiatan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan
Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil atau
Pembudi Daya Ikan Kecil harus membuat
perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara
tertulis.
Perubahan substansi (1)Pemilik dan penyewa
kapal atau pemilik danpenyewa lahan budi daya
ikan yang melakukan
kegiatan Penangkapan
Ikan atau
Pembudidayaan Ikan
dengan melibatkan
Nelayan Kecil, Nelayan
Tradisional, Nelayan
Buruh atau Penggarap
Lahan Budi Daya harus
membuat perjanjiankerja atau perjanjian bagi
hasil secara tertulis.
-Menghapus kata kecil
setelah kata nelayan danpembudi daya ikan;
-Mengganti frase nelayan
kecil menjadi nelayan
buruh;
-Mengganti pembudi daya
ikan kecil menjadi
penggarap lahan budi
daya;
-Mengganti kata dan
diantara penangkapan
ikan dan pembudidayaan
ikan dan diganti menjadi
atau
-perjanjian kerja atau
perjanjian bagi hasil tidak
57
BAHAN RAPAT PANJA 25 27 JUNI 2015 KOPO
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
58/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
hanya dibatasi padanelayan kecil atau
pembudi daya ikan kecil,
namun juga melibatkan
nelayan buruh atau
penggarap lahan
budidaya
238. (2)Pemilik Tambak Garam atau penyewa tambak
Garam yang melakukan kegiatan produksi Garam
dengan melibatkan Petambak Garam Kecil harus
membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi
hasil secara tertulis.
Perubahan substansi (2)Pemilik Tambak Garam
atau penyewa tambak
Garam yang melakukan
kegiatan produksi Garam
dengan melibatkanPenggarap Tambak
Garam harus membuat
perjanjian kerja atau
perjanjian bagi hasil
secara tertulis.
- Menghapus kata petambak
garam kecil menjadi
penggarap tambak garam;
-perjanjian kerja atau
perjanjian bagi hasil tidak
hanya dibatasi pada
petambak garam kecil,
namun juga melibatkan
petambak garam
239. (3)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan
pendampingan kepada Nelayan Kecil, Pembudi
Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil
dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian
bagi hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Perubahan substansi (3)Pemerintah Daerah
berkewajiban
memberikan
pendampingan kepada
Nelayan Kecil, NelayanTradisional, Nelayan
Buruh atau Penggarap
Lahan Budi Daya dan
Penggarap Tambak
Garam dalam membuat
- Mengganti frase Nelayan
Kecil, Pembudi Daya
Ikan Kecil, dan
Petambak Garam Kecil
menjadi Nelayan Kecil,Nelayan Tradisional,
Nelayan Buruh atau
Penggarap Lahan Budi
Daya dan Penggarap
58
BAHAN RAPAT PANJA 25 27 JUNI 2015 KOPO
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
59/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
perjanjian kerja atauperjanjian bagi hasil.
Tambak Garam- Menghapus frase sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan
karena sudah diatur
dalam Pasal 27 [DIM
243-244].
240. (4)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dengan kemitraan usaha
berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi
kedua belah pihak, dan mempertimbangkan
kearifan lokal.
Perubahan substansi (4)Perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan
berdasarkan prinsip adil,
menguntungkan bagi
kedua belah pihak, dan
mempertimbangkan
kearifan lokal.
-Urutan ayat menyesuaikan
karena penambahan ayat
(4) baru
-kata kemitraan usaha
dihapus
241. (5)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) merupakan salah satu persyaratan
pemberian izin dalam Usaha Perikanan.
Perubahan substansi Dihapus
Perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) merupakan salah
satu persyaratan pemberian
izin dalam Usaha Perikanan.
Tidak relevan dengan sistem
perizinan di bidang kelautan
dan perikanan
242. Pasal 27 Tetap Tetap
243. (1)Perjanjian kerja dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dibidangPerubahan redaksional (1)Perjanjian kerja paling
sedikit harus memuat
- Menambahkan frase
ketentuan perjanjian
59
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
-
7/25/2019 Matrik Ruu Ppnpipghasil Rapat 20 November 2015 Bho 23 Nov 2015
60/158
BAHAN RAPAT PANJA 25-27 JUNI 2015-KOPO
NO. DRAFT RUU INISIATIF DPR-RI VERSI PEMERINTAH KETERANGAN
USULAN PERUBAHAN HASIL PERUBAHAN
1 2 3 4 5
ketenagakerjaan.hak dan kewajiban,jangka waktu perjanjian,
dan pilihan penyelesaian
sengketa.
Kerja paling sedikitharus memuat hak dan
top related