buku kebijakan ruu

7/24/2019 Buku Kebijakan RUU

1/186


2/186

B

A

B

l

REKONSTRUKSl

KEAMANAN

NASIONAL

Andi

Widjaja

nto


3/186

Dalam suatu sistem negara demokratis, ada

tiga perspektif dasar yang cenderung dijadikan

panduan untuk mewujudkan keamanan nasional.

Perspektif-perspektif tersebut menawarkan

beragam strategi, seperti (1 upaya untuk

melakukan !umanisasi perang yang ditawarkan

ole! kelorn- pok !umanitarian" (# upaya untuk

menegakkan aspek normatif-legal yang berpi!ak

kepada !ak asasi manusia" dan ($ upaya untuk

menciptakan kebebasan kembar bagi setiap

indi%idu yang ditawarkan ole! kelompok humansecurity.

Humanitarian

Perspektif pertama adala! perspekstif

!umanitarian. Perspektif ini berupaya untukmengurangi tingkat ke!ancuran perang dengan

cara menginisiasi metode-metode !umanisasi

perang yang di!arapkan akan dapat menjaga


4/186

keselamatan insani di wilaya!-wilaya!

pertempuran.

Per!atian utama dari penganut

perspektif!umanitarian adala! kese- lamatanmasyarakat sipil yang tidak terlibat di

pertempuran (noncombat ans) saat konflik

bersenjata terjadi. &eselamatan noncombatantsdilind-

ungi dengan menegakkan !ak moral dan legal

non-combatants sekaligus menyediakan bantuan

kemanusiaan.

&etentuan tentang !ak moral dan legal

non-combants pada dasarnya mengatur ba!wa

tindakan-tindakan aktor militer yang

mengakibatkan terjadinya trauma psikologis,

cedera fislk, serta kematian bagi masyarakat sipil

dipandang sebagai tindakan yang tidak

bermoral dan melawan !u- kum. 'ecara formal,

ketentuan tersebut diatur dalam beberapa

kon%ensi internasional, yaitu )ague *on%entions

(1+ dan 1, /ene%a *on%entions (1+0,

10, 1#, dan 1, Declaration of 't.

Petersburg (1+0+,


5/186

Penataan Kebijakan Keamanan NasionalBab I: Rekonstruksi Keamanan Nasional

2 2

serta /ene%a *on%entions and t!e ir Protocols (2-11 (1.

&on%ensi-kon%ensi internasional tersebut

pada dasarnya mengatur tiga jenis perlindungan

bagi non-combatants (Deter, #, !.$13-$$.

Pertama, adanya praktek-praktek kekerasan

yang dinyatakan terlarang untuk dilakukan

seperti pembunu!an atau eksekusi massal,

penyiksaan fisik maupun mental, !ukuman fisik,

mutilasi, sandera, degradasi ke!ormatan

indi%idu, serta perbudakan dalam segala

bentuk. &edua, adanya perlakuan dan perawatan

k!usus bagi korban perang yang terluka, sakit,

atau terdampar di laut. &etiga, adanyaperlindungan k!usus bagi kelompok

masyarakat sipil tertentu, yaitu, perempuan dan

anak-anak, jurnalis, staf perta!anan sipil,

petugas kese!atan, ro!aniawan, tawanan

perang, serta ta!anan politik.

Perlindungan bagi non-combatantstersebut dilengkapi penguatan kapasitas

berbagai mekanisme internasiona l untuk

melakukan inter%ensi kemanusian. /agasan


6/186


3 3

inter%ensi kemanusiaan yang bermula dari

pembentukan 2nternational *ommittee of t!e

4ed *ross di abad 1 ditindak- lanjuti paskaPerang Dunia 22 dengan pembentukan berbagai

institusi internasional. lnstitusi pertama yang

terbentuk untuk melakukan bantuan

kemanusiaan adala! United Nations Relief and

Rehabilitation Administra- tion. 5rganisasi ini

dibentuk ta!un 1$ untuk membantu negara-negara 6ropa yang dilanda Perang Dunia 22 dan

mandatnya selasai pada ta!un

1. &eber!asilan 7844A menjadi inspirasi

pembentukan badan serupa di P99 seperti 5ffice

of t!e )ig! *ommissioner for 4efugees (78)*4

yang dibentuk ole! :ajelis 7mum P99 (13.

9adan-badan lain dibawa! P99 juga banyak

terlibat dalam aksi kemanusiaan global seperti

World )ealt! 5rgani;ation (W)5, 7nited

8ations 4elief and Works Agency (784WA,

7nited 8ations *!ildren


7/186


4 4

ganisasi masyarakat sipil global. 5rganisasi-

organisasi seperti 4ed *ross, *at!olic 4elief

'er%ices, Doctors Wit!out 9orders, World >ision,5?fam, dan *A46 memainkan peran signifikan

dalam pemberian bantuan kemanusiaan di

daera!-daera! konflik (Anderson, 10 $0.

Penerapan inter%ensi kemanusiaan terutama

dilakukan untuk mer- ingankan beban

penderitaan korban-korban konflik. lnter%ensikemanu- siaan ini dilakukan dengan menerapkan

prinsip mid-war operations (@oe-


8/186

sc!er dan Dwoty 10" Widjajanto #a.

Prinsip ini -yang merupakan sala! satu

peruba!an dasar dari inter%ensi kemanusiaan di

dekade -an, meng!aruskan inter%ensi

kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di ling-

kungan pinggiran konflik bersenjata tetapi !arus

bisa mendekati titik sentral peperangan. )al ini

didasarkan pada kenyataan ba!wa korban sipil

dan potensi pelanggaran )A: terbesar ada di

pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak

ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan

selain pi!ak ketiga. Dengan demikian, bentuk-

bentuk aksi kemanusian mini- malis yang !anya

menangani masala! defisiensi komoditas pokok

(com- modity-based humanitarianism) dianggap

tldak lagi memadai. Pergeseran ini

menyebabkan agen-agen aksi kemanusiaan

!arus bergerak di tenga!- tenga! desingan

peluru dan ini membuat mereka sebagai target

potensial dari kekerasan bersenjata yang tenga!berlangsung

5perasi kemanusiaan di daera! konflik

merupakan suatu tugas be- rat yang mendapat


9/186

per!atian besar dari beberapa badan

internasional. 78)*4,misalnya, tela!

menerbitkan suatu panduan operasi militerpada ta!un 13yang berjudul"A

UNHCRHandbook For he!ilitary n Humani-

tarian #erations$$. Panduan yang samajuga

tela! dipublikasikan ole! 2n- stitute for

2nternational 'tudies, 9rown 7ni%ersity pada

ta!un 1 dengan judul"A %uide to &eace

'u##ort #erations$$. &edua panduan tersebut

pada dasarnya meng!endaki adanya sinergi

antara operasi militer yang dilakukan ole!

pasukan penjaga perdamaian ( dengan badan-

badan internasional yang akan melakukan

inter%ensi kemanusiaan.

HakAs

asiM


10/186

anu

sia

Perspektif kedua untuk menciptakan

keamanan nasional adala! perspektif !ak

asasi manusia. Perspektif ini berlandaskanpada definisi luas konsep keamanan yang

mencakup berbagai dimensi !ak-!akasasi

manusia. *iri k!as utama dari perspektif ini

adala! adanya jangkar aturan !u- kum dan

kon%ensi internasional yang digunakan untuk

meng!ilangkan masala!-masala! ketidakamananinsani. Perspektif ini meli!at ba!wa ancaman

utama bagi perdamaian adala! penolakan !ak-

!ak asasi manusia dan tidak adanya supremasi

!ukum (Donnelly, 1$" @auren,1+.

Penganut perspektif !ak asasimanusiaselain berupaya untuk mem-

perkuat kerangka legal normatif di le%elregional dan global, juga beru-


11/186

saha untuk mempertajam dan memperkuat

hukum hak asasi manusia serta sistemperadilan

di level nasional. Bagi mereka institusi

internasional merupakan titik sentral untuk

mengembangkan norma!norma hak asasi

manusia "ang pada akhirn"a akan

menimbulkan konvergensi di tingkat nasional

sesuai dengan standar!standar dan praktek!

praktek peradilan "ang terjadi di masing!masing

negara.

Penekanan akan pentingn"a hak asasi

manusia sebagai komponen

dasar human security sebenarn"a sudah berasal

sejak perjanjian &eaceof est#halia "angtertuang dalam #raktak $snabru%k dan

&unster '(4). #raktat ini tidak han"a mengakhiri

perang agama di *ropa dan +ormalisasi dari

prinsip kedaulatan negara tetapi juga

menandai diakuin"a hak!hak kelompok

minoritas ,agama- Krasner '///0 1ampson22 h.')!'/. 1ak!hak kelompok minoritas

menjadi topik utama politik internasional saat

oodro5 ilson mengkaitkan hak minoritas


12/186

dengan hakpenentuan nasib sendiri (self

determination). 6aminan +ormal tentang hak

minoritas ini diperoleh dengan adan"apengakuan 7iga Bangsa!Bangsa "ang memben!

tuk Komisi &inoritas untuk melakukan abritrasi

terhadap tuntutan!tuntut! an kelompok

minoritas akan pemenuhan hak mereka.

Pengakuan +ormal komunitas

internasional tentang hak!hak asasimanusia men%apai kulminasin"a saat

Perserikatan Bangsa!Bangsa ter!bentuk.

alaupun Piagam PBB tidak se%ara eksplisit

men%atumkan sub! stansi hak!hak asasi

manusia Piagam PBB berhasil menunjukkan

adan"a keterkaitan antara hak!hak asasi manusiadengan keamanan internasional serta perdamain

dunia. Keterkaitan tersebut mun%ul di

&ukadimah Pi! agam PBB serta Pasal ' 88 dan

8( Piagam PBB. Pembukaan Piagam PBB se%ara

lugas men"atakan $reaffirms faith in fundamentalhuman ri*hts in the

di*nity and +orth of the #erson in the e,ual ri*hts

of men and +omen and of nations lar*e and

small$.Pasal ' Piagam PBBjuga se%ara tegas


13/186

men"atakan bah5a tujuan pendirian PBB adalah$to deelo# friendly relations amon* nations

based on res#ect for the #rinci#le of e,ual ri*htsand self-determination of#eo#le Pasal ' Piagam

PBBjug a menetapkan bah5a tujuan PBB adalah

mendorong penghormatan terhadap hak asasi

manusia dan kebebasan! kebebasan

+undamentasl untuk seluruh umat manusia

tanpa membeda! kan rasjenis kelamin bahasadan agama. 9alam Pasal 88 dan 8( seluruh

anggota PBB mengikat diri dalam suatu

komitmen $to #romote the condi- tions of stabilityand +e/0-bein* +hich are necessary for #eaceful

and friendly


14/186

relations amon* nations based on res#ect for the

#rinci#le of e,ual ri*hts and self-determination of

#eo#les$.

&odifikasi formal ter!adap substansi !ak-!ak asasi manusia ak!irnya

ber!asil dilakukan dengan diadopsinya

Uniersal 1eclaration of Human Ri*hts :ajelis

umum P99 (1,+. Deklarasi ini memuat $prinsip-prinsip !ak asasi manusia, yang ole!

:orsink (1+ dikelompokkan dalam enam

kluster !ak, yaitu (1 !ak-!ak indi%idu, yang

mencakup antara lain !ak !id up,kedudukan

sama di mata !ukum,perlindungan ter!adap

perlakuan diskriminasi yang berbasis ras, etnik,jenis kelamin, atau agama" (#!ak-!ak legal, yang

mencakup antara lain akses untuk mendapatkan

perlindungan !ukum, serta !ak untuk

mendapatkan proses !ukum yang sa!, netral

dan imparsial" ($ kebebasan sipii, yang mencakup

kebebasan berpikir, berpen- dapat,danmenjalankan ibada! agamakepercayaan" (

!ak-!ak pemenu- !an kebutu!an dasar, yang

mencakup akses ke ba!an pangan, jaminan


15/186

dasar kese!atan, dan terpenu!inya kebutu!an

!idup minimum" (3 !ak- !ak ekonomi, yag

mencakup !ak untuk bekerja, !ak rekreasi,serta!ak atas jaminan sosial" dan (0 !ak-!ak politik

yang mencakup !ak untuk dipili! dan memili!

dalam pemili!an umum serta !ak untuk

berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.

Deklarasi 7ni%ersal tentang )ak Asasi

:anusia ini kemudian dilengkapi ole! berbagaikon%ensi internasional yang lebi! operasional

(@aurren,

1+" Alston, 1#. &on%ensi-kon%ensi tersebutadala!

1. *on%ention on t!ePre%ention and

Punis!ment of t!e *rime of /en- ocide

(1+.

#. *on%ent ion relating to t!e 'tatusof4efugees (1,33.

$. 2nternational *on%ention on t!e6limination of All =orms of 4acial

Discrimination (103.. 2nternational *on%enant on *i%il andPolitical 4ig!ts (1,00.


16/186

3. 2nternational *on%enant on 6conomic,'ocial, and *ultural 4ig!ts

(1,00.

0. *on%enant on t!e 6limination of All =ormsof Discrimination against

Women (1.

. Declaration on t!e 6limination of All=orms of 2ntolerance and of

Discrimination 9ased on 4eligion or 9elief(1+1 .


17/186

+. *on%ention against Borture and 5t!er

*ruel, 2n!uman, or Degrad- ing Breatment

and Punis!ment (1+.

. *on%ention on t!e 4ig!ts of t!e *!ild(1+.

lmplementasi dari kodifikasi formal tersebut

dilakukan dengan mengandalkan tiga instrumenuntuk mempromosikan human security (:ora%cik,

13. lnstrumen pertama adala! pemberian

sanksi kepada suatu kelompok domestik atau

ba!kan negara dengan menutup akses ke lalu

lintas serta pasokan barang, jasa, serta modal

internasional. 'anksi ini perna! diberikan ole!P99 kepada 4!odesiaACimbabwe (100-1

untuk kasus proklamasi unilateral regim 'mit!,

Afrika 'elatan selama masa apart- !eid, lrak

untuk kasus in%asi &uwait (1, serta )aiti

untuk kasus kudeta enderal *edras (1$-1

(Do?ey, 10. lnstrumen kedua adala! ma-nipulasi opini publik untuk menyorot kebijakan

dan praktek negara yang melanggar prinsip-

prinsip uni%ersal !ak asasi manusia. lnstrumen


18/186

kedua ini dilakukan ole! badan-badan

interansionalyang bergerak di bidang !ak asasi

manusia sepert 78 )uman 4ig!ts *ommission,Amnesty 2nternation- al, )uman 4ig!ts Watc!,

dan juga organisasi-organisasi masyarakat sipll

lokal. lnstrumen ketiga adala! kooptasi ter!adap

kerangka legal formal di suatu negara. )al ini

dilakukan dengan melakukan reformasi !ukum

nasional sesuai dengan prinsip-prinsipuni%ersal tentang !ak asasi manusia. &ooptasi

ter!adap sistem !ukum nasional bisa dilakukan,

misalnya, dengan menjadikan kon%ensi-

kon%ensi internasional tentang !ak asasi ma-

nusia sebagai sumber !ukum yang menjadi

bagian dari jurisprudensi dan statuta !ukumnasional.

Human Security

Perspektif ketiga untuk menciptakan

keamanan nasional adala! perspektif !uman

security.&aji literatur tentang human security

akan menempatkan @aporan 7nited 8ations

De%elopment Program (78DP tentang Human


19/186

1eelo#ment Re#ort 1 sebagai titik awal

kemunculan terminologi Human 'ecurity

(78DP,1. Dalam laporan tersebut,78DPuntuk pertama kalinya menggunakan

terminologi human security sebagai upaya untuk

mencapai kebebasan kembar (t+in freedoms)

yaitu kebebasan dari rasa takut dan kebebasan

untuk dapat memenu!ikebutu!an !idup.


20/186

Perspektif ini memberikan definisi yang

ekspansif bagi konsep keamanan yang

meliputi dimensi ekonomi, kese!atan, pangan,

lingkungan !idup, indi%idu, komunitas, serta

politik. Perspekfif inijuga meli!at ancaman

utama bagi !uman security adala! kemunculan

isu-isu transnasional seperti )2>-A2D',

penyelundupan obat terlarang, terorisme,

kemiskinan global, serta degradasi lingkungan

!idup. lsu-isu ini cenderung tidak dapat

diselesaikan secara lokal se!ingga dibutu!kan

suatu cara pandang serta kerjasama global baru

untuk mengatasinya.

Dalam arena diplomasi internasional,

konsep human security semakin gencar digulirkan.

Di sesi k!usus :ajelis 7mum P99 ta!un 13,

bersa- maan dengan acara '5ta!un P99, Perdana

:enteri DepangBomiic!i :uray- ama

merekomendasi human security sebagai strategi

baru P99. )al serupa dilakukan ole! :enteri @uar8egeri &anada @loydA?wort!y yang memberi

penekanan kepada program-program untuk

mengurangi ketidak-amanan manusia (!uman


21/186

insecurity yang muncul saat ada konflik

bersenjata (D=A2B, 1. Dalam pandangan

A?wort!y, human security adala! jaminan ataskeamanan indi%idu yang pencapaiannya

ditopang ole! Piagam P99, Deklarasi 7ni%ersal

)akAsasi :anusia, serta &on%ensi enewa.

7sa!a &anada menggulirkan konsep

human security juga didukung ole! antara lain

8orwegia yang bersama-sama membentuksuatu Human 'ecurity &artnershi#. &emitraan ini

merumuskan sembilan agenda human security

yaitu ranjau darat, pembentukan 0nternational

Criminal Court)akAsasi :anusia, )ukum

)umaniter lnternasional, perlindungan

perempuan dan anak-anak di kontlik bersenjata,

buru! anak, proliferasi senjaja kecil dan ringan,

serta tentara anak-anak.

Dili!at dari tradisi pemikiran, perspektif

pembangunan lebi! dekat dengan pemikiran

strukturalis yang menekankan pentingnya

upaya untuk meng!ilangkan sebab-sebab dasar

konflik seperti ketidak-adilan dan ketimpangan

sosial di sistem internasional ()ampson et.al.,

##, !.1+. Perspektif ini juga lebi! dekat dengan


22/186

konsepsi 78DP tentang human security yang

tertuang dalam laporan Human 1eelo#ment

Re#ort 1 yang menjadikan konsepsipembangunan sebagai strategi utama untuk me-

ningkatkan !uman security.

Pembangunan merupakan sala! satu solusiklasik yang ditawarkan

untuk meng!ilangkan instabilitas sosial-politik.&onsep paska Perang

Dunia 22 ini berkembangkan menjadi konseprekonstruksi negara paska


23/186

perang di ta!un 13-an. Di dekade 10-an

konsep pembangunan terkait dengan program

pemerinta! yang terencana berdasarkan tiga

kurun waktu pendek, menenga! panjang yang

mengutamakan proses industrialiasi dan

in%estasi infrastruktur. Di dekade 1-an

seiiring dengan merebaknya krisis ekonomi

dunia yang dida!ului ole! krisis minyak global,

konsep pembangunan lebi! berasosiasidengan

upaya untuk memenu! i kebutu!an dasar,

pengurangan kemiskinan, serta redistribusi

pendapatan. Pergeseran cukup mendasar

terjadi di dekade 1+-an ketika konsep

pembangunan lebi! ditujukan untuk melakukan

peruba!an struktural ekonomi makro negara

dengan cara melakukan perimbangan anggaran

belanja negara serta neraca perdagangan,

efisiensi pengeluaran disektor publik, serta

peng!apusan subsidl. 'aat ini, konsep

pembangunan didominasi ole! upaya untukmeng!ilangkan kemiskinan ekonomi serta

kesenjangan sosial melaluipertumbu!an

eknonomi yang didasarkan pada in%estasi dan


24/186

penerapan kemajuan ilmu pengeta!uan dan

teknologi (6lson, 1,!.3.

8amun, sejara! menunjukkan ba!wapembangunan ekonomi tidak

selalu membawa masyarakat ke ara! keamanan

dan perdamaian.7ntuk meng!ilangkan

kesenjangan antara pembangunan dan

perdamaian,keamanan !arus ditempatkan

sebagai tujuan eksplisit dari pembangunan.

&ondisi ketidakamanan bagi negara dan bangsa

selalu menjadi!ambatan utama pembangunan

di banyak negara. Dika suatu negara berusa!a

ke- luar dari lingkaran setan dimana instabilitas,

kriminalitas, kemiskinan, dan kekerasan komunal

saling memperkuat satu sama lain,maka

pembangunan dan keamanan !arus didekati

secarasimulatan.

'trategi simultan antara pembangunan

dan keamanan tela! terus menerus dilakukan

ole! P99. 9outros 9outros-/!ali (1# dan

&ofi An- nan (1, !. ,, misalnya, tegas

menyatakan ba!wa ada keterkaitan erat antara

kemiskinan, kesenjangan sosial, dan konflik.

'trategi simultan global yang tela! dilakukan

pada dasarnya merupakan fusi dari dua agenda


25/186

pembangunan pembangunan berkelanjutan

(sustainable deelo#ment) dan pembangunan

manusia (human deelo#ment) ()ampson et.al.,##, !. 13#-$.

&onsep pembangunan berkelanjutan

diperkenalkan ole! 9rundt- land *ommission.

&omisi ini mendesak negara-negara dunia untuk

segera menjadikan pelestarian lingkungan

sebagai bagian integral dari agenda


26/186

Bab I: Rekonstruksi Keamanan NasionalPenataan Kebijakan Keamanan Nasional

Pertama negara memberikan hak kepada

aktor militer untuk tumbuh menjadi satu!

satun"a aktor legal "ang melakukan

akumulasi kekuatan bersenjata. Konsekuensi

logis dari akumulasi ini adalah han"a aktor militer

"ang dapat menangkal aksi!aksi kekerasan

bersenjata "ang mengan%am suatu negara.

Kedua saat aktor militer mengakti+kan +ungsi

keamanan! n"a ia memang diarahkan untuk

menjelma menjadi leviathan "ang pro+e! sional.

aat leviathan beraksi maka tidakbisa

diharapkan bah5a sang aktor akan

mengindahkan kaidah!kaidah moral "ang

berlaku.Namun aksi pe! n"elematan negara inimenjadi suatu keharusan dan karena itu aktor

mi! liter dilatih untuk dapat menggunakan segala

%ara "ang dipandang perlu.

Namun kajian tradisional tersebut tidak

menja5ab masalah "ang

berkaitan dengan jenis aktor keamanan "angharus berperan jika an%aman terhadap negara

sama sekali tidak melibatkan aksi kekerasan

bersenjata. &asalah ini bisa dipe%ahkan dengan


27/186


dua %ara. ;ara pertama dilakukan dengan

meletakkan aktor militer sebagai satu!satun"a

aktor keamanan (super a%tor"ang harus dapatmenerapkan beragam strategi untuk me!

nangkal semua bentuk an%aman. Namun

karena aktor memang pakar dalam melakukan

aksi kekerasan bersenjata maka entitas lni

%enderung untuk menggunakan strategi!strategi

represi+.;ara kedua dilakukan den! ganmenugaskan aktor keamanan utama negara

untuk mengembang! kan berbagai derivasi

aktor keamanan untuk mengatasi karakter

multi! dimensional konsep keamanan.

Perluasan konsep dan aktor keamanan ini

sebenarn"a merupakangagasan dari kaum constructivist. Kaum

constructivist ini mengembang! kan %riti%al

se%urit" studies "ang memandang konsep

keamanan sebagai suatu konsep +leksibel "ang

tergantung dariproses securitization "ang di!

lakukan aktor keamanan terhadap ob"ek

keamanan. imon 9alb" '//


28/186


dominasi aktor politik dan militer dalam

kerangka kerja keamanan negara. Keith Krause

'//


29/186

Penataan Kebijakan Keamanan NasionalPenataan Kebijakan Keamanan Nasional

buru-buru mengeskalasi suatu isu menjadi isu

keamanan. 'uatu isu !anya dapat dikategorikan

sebagai isu keamanan jika isu tersebut meng!ad

irkan ancaman nyata (e2istential threats) ter!adap

kedaulatan dan keutu!an teritorial negara. lsu

keamanan jug a !anya akan ditangani ole! aktor

militer jika ancaman yang muncul disertai

dengan aksi kekerasan bersenjata dan tela! ada

kepastian ba!wa negara tela! mengeksplorasi

semua kemung- kinan penerapan strategi non-

kekerasan.

:etode konstrukti%is tersebut merupakan

metode yang lebi! dapat diterima untuk

menjalankan strategi keamanan nasional.

Dengan demikian, seperti usulan kaum

konstrukti%is, negara perlu membentuk ker-

jasama lintas departermen dan lintas lembaga

(inter-a*ency coo#eration). &erjasama tersebut

diara!kan untuk memperkuat kapasitas institusi

sipil untuk mengatasi secara dini masala!-masala! keamanan non-militer dan

mempersiapkan kemampuan teknis angkatan

bersenjata untuk secara proporsional menggelar


30/186


operasi militer selain perang. 5perasi militer se-

lain perang ini digelar sebagai tugas perbantuan

angkatan bersenjata untuk mengisi lobang-lobang teknis yang tidak dapat ditutup ole!

institusi

sipi

i.

&emunculanstrategi !umanitarian

mengara!kan negara untuk lebi! mengutamakan

perlindungan keselamatan warga negara

terutama saat konflik bersenjata merebak di

suatu wilaya!. Perlindungan warga nega- raole! negara menjadi per!atian 0nternational

Commission on 0nteren- tion and 'tate

'oerei*nty (2*2''. &omisi yang diketuai ole!

/aret! 6%ans dan :o!amed 'a!noun ini

berupaya untuk meng!entikan perdebatan

tentang !ak negara untuk melakukaninter%ensi kemanusiaan dengan

memperkenalkan konsep Ekewajiban untuk

melindungiE (res#onsibility to #rotect) (2* 2'',


31/186


#1, !.1. &onsep Ekewajiban untuk

melindungiEmeng- !aruskan negara untuk

melakukan e%aluasi terutama untuk melindungikomunias tertentu dari pembunu!an massal,

melindungi perempuan dari kekerasan seksual

massal, serta melindungi perempuan dan

anak- anak dari bencana kelaparan massal.

7ntuk melakukan Ekewajiban untuk melindungiE

negara !arus mengembangkan kapasitasinstitusional agar dapat mengimplementasi tiga

bentuk operasional dari strategi Ekewajiban untuk

melindungi


32/186


'4 '4

9erdasarkan kebutu!an untuk menciptakan

suatu sistem keamanan nasional, naska! 477

&eamanan 8asional yang diinisiasi ole!

Departeman Perta!anan menawarkan tuju!

substansi pengaturan keamanan nasional, yaitu

(1 6mpat Dimensi &eamanan 8asional" (#

Dewan &eamanan 8a- sional( ($ /radasi

&eadaan 9a!ayaDarurat" ( Pengaturan

&ewenangan Politik dan 5peras ion al di sektor

keamanan nasional" (3 )irarki &ebijakan

&eamanan 8asional" (0 Pelibatan Aktor

&eamanan 8asional, serta ( Pen- gawasan

&eamanan 8a isonal.

'ubstansi pertama dalam 477 &eamanan8asional adala! pengatu-

ran tentang dimensi keamanan nasional. 477

&eamanan 8asional berpijak dari suatu kerangka

teoritik ba!wa terminologi keamanan nasional

merupakan konsep utama dalam sistem

keamanan nasional. 'ecara akademik, keamanandipandang sebagai konsep multidimensional

yang memiliki empat dimensi yang saling

berkaitan, yaitu dimensi perta!anan negara,


33/186


'8 '8

dimensi stabilitas dalam negeri, dimensi ketertiban

publik, dan dimensi keselamatan insani. 6m pat

dimensi tersebut !arus menjadi bagian integraldari sistem keamanan nasional dengan tidak

meng!ilangkan kemungki- nan pengembangan

sistem-sistem nasional lain yang dikembangkan

ole! negara yang dapat dipergunakan untuk

memeca!kan masala! keamanan di dimensi-

dimensi yang spesifik dalam tingkatan eskalasiyang lebi! ren-

da!.

Pengembangan sistem-sistem nasional lain

terutama berlaku untuk dimensi-dimensiketertiban publik dan keselamatan insani.

7ntuk tingkatan eskalasi yang renda!,

masala!-masala! yang muncul di dimensi

ketertiban publik dan keselamatan insani

di!arapkan dapat diselesaikan dengan

mengaplikasikan kebijakan dan strategi yangdikembangkan ole! instansi-instansi fungsional

dalam sistem-sistem lain. lsu-isu keamanan

yang berada dalam dimensi ketertiban publik,


34/186


'( '(

misalnya, se!arusnya dapat diatasi ole! berbagai

kebijakan dan strategi politik nasional, !ukum

dan peradilan nasional, serta ekonomi nasional.Dengan logika yang sama, isu- isu keamanan

yang berada dalam dimensi keselamatan insani,

se!arusnya dapat diselesaikan dengan

menerapkan kebijakan dan strategi keseja!ter-

aan nasional, ekonomi nasional, kese!atan

nasional, atau pendidikan nasional.Perluasan cakupan kerja sistem keamanannasional ke dalam empat

dimensi keamanan nasional ditujukan untukmembangun suatu sistem


35/186

nasional yang efektif dan efisien, yang

meng!indari adanya suatu cakupan kerja yang

tumpang-tindi! antar instansi pemerinta!.

Perluasan cakupan kerja juga ditujukan untuk

meningkatkan profesionalisme aparat kea-

manan nasional dengan memberikan cakupan

kerja yang spesifik dalam suatu kerangka kerja

sistemik yang koko!.

'ubstansi kedua 477 &eamanan 8asionaladala! pembentukan De-

wan &eamanan 8asional (D&8. Dalam

pengelolaan sistem keamanan nasional yang

terdiri dari beragam aktor keamanan, Presiden

dibantu ole! D&8. D&8 merupakan perangkatkepresidenan yang berfungsi membantu

Presiden untuk (1 menentukan masala!-

masala! yang dapat dikategorikan sebagai

masala! keamanan nasional" dan (#

merekomendasikan alternatif kebijakan dalam

menangani masala! keamanan nasionaltersebut. D&8 diketuai ole! Presiden dengan

keanggotaan dari pemerinta! dan non-

pemerinta!. Anggota D&8 terdiri dari Wakil


36/186

Presiden, :enteri Perta- !anan, :enteri @uar

8egeri, :enteri Dalam 8egeri, :enteri

&e!akiman, Daksa Agung dan kepala lembaga-lembaga intelijen (928 dan lembaga- lembaga

yang menjalankan fungsi intelijen. Anggota-

anggota D&8 ini diangkat dan diber!entikan

ole! Presiden.

9erdasarkan rekomendasi kebijakan yangdibuat ole! D&8, Presiden

dapat menggunakan institusi-institusi yang

suda! ada (seperti B82, P5@42, lembaga-

lembaga intelijen, dan departemen-departemen

untuk menangani masala! keamanan nasional,

ataujika diperlukan Presiden dapat membentuk

unit pelaksana operasi keamanan nasional

(e2ecutin* a*en- cies) yang bersifat ad !oc.

'yarat-syarat pembentukan unit pelaksana ad

hoc perlu diatur secara tegas dan rinci. 7nit

pelaksana operasi perta!anan dan keamanan

negara tersebut merupakan instrumen

pelaksana kebijakan keamanan nasional.

'ubstansi ketiga 477 &eamanan 8asionaladala! /radasi &eadaan

9a!ayaDarurat. /radari ini perlu diatur

mengingat masala!-masala! keamanan


37/186

nasional dapat bereskalasidari situasi normal ke

situasi perang. 6s- kalasi konflik ini dapat terjadi

untuk lima tingkatan eskalasi, yaitu situasinormal, krtsis, konflik terbukaperang, situasi

pemuli!an, dan stabilisasi. 'istem keamanan

nasional yang baik akan membangun

mekanisme dan prosedur kerja yang spesifik

untuk masing-masing tingkat eskalasi.

:ekanisme dan prosedur kerja tersebutdapat dikembangkan den-

gan menetapkan keadaaan darurat yangberbeda-beda untuk masing-


38/186

masing tingkat eskalasi konfllk. Penetapan

keadaan tertib sipil, darurat, slpll, darurat militer,

dan darurat perang perlu dirumuskan secara

rinci untuk memperjelaskan perluasan dan

normalisasi peran negara.

'elain itu, mekanisme dan prosedur kerjakeamanan nasional perlu

juga dikembangkan dengan memper!atikanfungsi-fungsi keamanan yang akan

diutamakan digelar di tiap-tiap tingkatan

eskalasi. =ungsi- fungsi keamanan tersebut

meliputi fungsi peringatan dini, cega! tangkal,

penindakan, pemuli!an, dan stabilisasi. =ungsi

peringatan dini dan cega! tangkal se!aruslebi! diutamakan saat tingkatan eskalasi konflik

masi! berada dalam tingkatan normal atau

krisis. =ungsi penindakan terpaksai dlan- dalkan

saat eskalasi konflik meningkat ke ara! konflik

terbuka dan perang. =ungsi pemuli!an dan

stabilisasi !arus segera dilakukan saat pl!ak-pl!ak yang berkonflik sud a! bersepakat untuk

meninggalkan metode kekerasan dan masuk ke

ta!ap perdamaian.


39/186

'ubstansi keempat 477 &eamanan8asional adala! kewenangan

politik dan operasional dalam sistem

keamanan nasional. 'istem keamanan

nasional bukanla! suatu sistem yang dapat

diselenggarakan !anya ole! satu fungsi dan

dilaksanakan ole! satu instansi. Pengelolaan

negara modern memerlukan sekaligus diferensiasi

struktur,spesialisasi fungsi, dan kompetensi

instrumen pelaksana. 'ebagai

penanggungjawab keamanan nasional, Presiden

dibantu ole! beberapa departemen

pemerinta!an, termasuk, tetapi tidak semata-

mata, Departemen Perta!anan. Penyeleng-

garaan keamanan nasional juga melibatkan

keikutsertaan Departemen Dalam 8egeri,

Departemen @uar 8egeri, dan beberapa

departemen lain. lnstrumen yang digunakan

untuk itu dapat berupa diplomasi, intelijen,

penegakan !ukum, !ingga kekuatan militer.

Pengaturan tentang aktor keamanan

nasionaljuga !arus dapat se-cara tegas memisa!kan antara pejabat politik

pemegang tanggung jawab politik dengan

pimpinan instansi keamanan nasional yang


40/186

merupakan pejabat karir dan memegang

tanggung jawab operasional. 'etiap instansi

keamanan nasional dip impin ole! seorangpejabat karir yang berasal dari lingkungan dalam

instansi tersebut. Pimpinan instansi keamanan

nasional ini adala! Panglima B82, &apolri, &epala

928, para kepala dinas-dinas inteli-jenyang

tersebar di berbagai instansi, dan para

kepalaAketua unit di departemen teknis yangterkait dengan penanganan isu keamanan

nasional. 'eluru! pimpinan instansi keamanan

nasional ini merupakan pemegang


41/186

tanggung jawab operasional yang memiliki

kewajiban untuk mengimple- mentasikan

kebijakan keamanan nasional.

:asing-masing pimpinan instansikeamanan nasional tersebut !arus

ditempatkan dibawa! kendali pejabat politik

yang memegang tanggung jawab dan

akuntabilitas politik. Pejabat politik ini ditunjukole! Presiden dan bertugas unntuk

merumuskan kebijakan-kebijakan keamanan

nasional yang sesuai dengan cakupan kerja

masing-masing instansi. Penun-jukan pejabat

politik ini selain ditujukan untuk meningkatkan

legitimasi politik pelaksanaan fungsi keamanannasional, juga untuk meng!indari politisasi dan

pelibatan politik para pimpinan instansi

keamanan nasional. )al ini penting untuk diatur

agar tercipta kemandirian pimpinan instansi

keamanan nasional dari proses tarik menarik

politik yang terjadi di bidang keamanan nasional.Pejabat politik bidang keamanan nasional

ini terdiri dari beberapa %ariasi jabatan. :enteri

Dalam 8egeri merupakan pejabat politik yang


42/186

bertanggung jawab atas perumusan dan

pelaksanaan kebijakan stabilitas dalam negeri"

:enteri @uar 8egeri merupakan pejabat politikyang bertanggung jawab atas perumusan dan

pelaksanaan kebijakan luar negeri 2ndonesia"

:enteri Perta!anan merupakan pejabat politik

bidang perta- !anan negara. &etiga menteri

utama bidang keamanan nasional tersebut dapat

juga didampingi ole! pejabat politik intelijennasional yang dijabat ole! seorang kepala

lembaga koordinator intelijen nasional.

:ekanisme serupa dapatjuga diterapkan untuk

menetapkan pejabat politik untuk &e- polisian

8egara dengan menetapkan seorang pejabat

politik yang mem- impin suatu komisi kepolisiannasional yang bertanggung jawab atas pe-

rumusan dan penerapan kebijakan kepolisian

nasional.

'ubstansi kelima adala! tentang !irarkikebijakan keamanan nasion-

al. &eberadaan beragam aktor keamanan

nasional tersebut perlu disertai dengan !irarki

kebijakan keamanan nasional yangjelas.

Presiden dan D&8 !arus memberikan

panduan umum kebijakan keamanan nasional


43/186

dengan menetapkan &ebijakan 7mum

&eamanan 8a- sional dan 'trategi &eamanan

8asional di awal masa kepresidenannya. Didimensi perta!anan negara, Presiden memiliki

kewajiban untuk menetapkan &ebijakan 7mum

Perta!anan 8egara, yang ole! :enteri

Perta!anan dioperasionalkan dalam bentuk

&ebijakan Penyelenggaraan Perta!anan 8egara.

Dua kebijakan politik tersebut diterjema!kanole! Panglima B82


44/186

Bab

I:

Rek

onstruksi

Kea

ma

nan

Nas

ional

sistem keamanan nasional dikenal dengan

sebutan Epengawasan berla- pisE (multi-layered

oersi*ht). Fang dimaksud dengan pengawasan

berlapis adala! sistem pengawasan konsentrik

yang dilakukan ole! berbagai dinas atau instansi

di mana secara berurutan pengawasan yangdilakukan ole! sebua! dinas menjadi cakupan

pengawasan lapisan dinas berikutnya. Pen-

gawasan berlapis seperti ini dilakukan dengan

menempatkan pengawasan ter!adap aktor

keamanan nasional di titik pusat lingkaran

dengan tujuan menjamin dan meningkatkanakuntabilitas politik, !ukum dan keuangan.

Pengawasan berlapis ini terdiri dari empat

lapisan, yaitu pengawasan melekat di dalam


45/186

instansi keamanan nasional, pengawasan

eksekutif, pengawasan parlemen, !ingga

pengawasan ole! masyarakat sipil.

Titik DebatRUUKeamananNasional

Polemik tentang Draft 4ancangan 7ndang-

7ndang &eamanan 8a- sional yang terjadi

antara Departemen Perta!anan dan :abes B8 2

dengan P5@42 terfokus pada tiga titik debat

utama, yaitu (1 restrukturisasi organisasi

instansi keamanan nasional, terutama tentang

penempatan organisasi P5@42 di bawa! suatu

departemen tertentu" (# pelibatan B82 di dimensi

non-perta!anan negara yang dipandang

sebagai perluasan kewenangan B82 ke wilaya!

kerja P5@42"dan ($ gelar operasi militer satuan

B82 tanpa prosedur pengera!an yang

melibatkan Presiden dan DP4.Debat di ruang publik menunjukkan ba!wasubstansi yang se!arusn-


46/186

ya menjadi tiang utama 477 &eamanan

8asional luput dari per!atian publik. 'ubstansi

tersebut adala! sistem keamanan nasional.'istem keamanan nasional menyediakan

instrumen bagi negara untuk mengambil

langka!-langka! strategis untuk menjaga

kedaulatan negara, integritas teritorial, serta

keselamatan bangsa dari segala bentuk

ancaman.Dnst- rumen tersebut disiapkan ole!

Dewan &eamanan 8asional (D&8 yang bekerja

berdasarkan suatu tata laksana pengelolaan

keamanan nasional. Dal am forum D&8 inila!

Presiden memba!as alternatif-alternatif tanggap

strategis yang !arus diambil untuk

menyelesaikan masala!-masala! keamanannasional.

'e!arusnya,perdebatan utama tentang 477&eamanan 8asional leb-

i! difokuskan untuk mencari bentuk sistem

keamanan nasional yang dibutu!kan 2ndonesia

dalam proses proses transisi regim politik dan

demok-

'

/


47/186

Bab I: Rekonstruksi KearnananNasionalPenataan Kebijakan Keamanan Nasional

23

tian seperti itu perlu disusun dengan

memper!atikan kapasitas politik nasional,

dinamika !ubungan antarnegara di kawasan

tertentu maupun global, demokrasi, !ak-!ak

asasimanusia serta norm a, kaida!, dan !ukum-

!ukum internasional. &onsep maupun modalitas

tersebut perlu ditempatkan dalam konteks dan

perspektif yang tepat se!ingga memberi

peluang bagi pendayagunaan instrumen

negara dan sekaligus menjamin perlindungan

kepada kepentingan masyarakat baik

sebagai kelompok maupun perorangan.

Pertimbangan kedua, dari sudut politik

perumusan 77 &eamanan8asional merupakan kebutu!an mendesak

untuk mengatur kembali peran dan posisi

institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk

mewujudkan sistem keamanan nasional. Dalam

sistem politik demokrasi, keamanan nasional tidak

lagi semata-mata menjadi wilaya! kekuasaannegara secara eksklusif tetapi menjadi wilaya!

bersama dari aktor-aktor yang lebi! luas. 5le!

karena itu , perlu adanya pengaturan tentang


48/186


23

keamanan nasional yang mencerminkan

kepentingan aktor-aktor (stake!olders yang

lebi!luas.

Pertimbangan ketiga berkaitan dengankerangka legal. 77 &eamanan

8asional diperlukan untuk( (1mengoperasionalkan ketentuan 77D 13

Pasal $" (# menutup ketidakkonsistenan dan

sekaligus menyelaraskan regulasi-regulasi yang

menyangkut perta!anan dan keamanan

negara seperti tertera di 77 8o. #A## tentang

P5@42 dan 77 8o. $A## tentang Perta!anan

8egara, 77 8o. $A# tentang B82, dan 77 8o

1A#11 tentang lntelijen 8asional" dan ($

mengisi sebagian kekosongan !ukum di bidang

keamanan nasional.

9erdasarkan tiga pertimbangan strategistersebut, 77 &eamanan 8a-

sional merupakan simpul strategis yang

dbutu!kan negara untuk membentuk sistem

keamanan nasional yang integratif dalam suatusistim politik yang demokratis. 77 &eamanan

8asional dibutu!kan untuk memberikan


49/186


23

pedoman yang jelas ter!adap ara! gerak

instansi-instansi keamanan nasional.


50/186

R

E

F

E

R

E

N

S

I

Alston, P!ilip, (ed.. heUnited Nations and

Human Ri*htsA CriticalA##rais3

al (5?ford 5?ford 7ni%ersity Press, 1#.

Anderson, :ary 9. E)umanitarian 8/5s in

*onflict 2nter%ention


51/186

(8ew Fork( 78 Department of Public

2nformation, 1.

9outros-/!ali, 9outros.An A*enda for &eace-

&reentie 1i#lomacy&eace- makin* and

&eacekee#in* Re#ort of the'ecretary-

%eneral.78 /A54 '*54, t! 'ess.,

Preliminary @ist 2tem 1, at 33, 78 Docs,

AAA#G 'A#11 (1,,#.

9rown, *!ris. 0nternational Relations heoryNe+ Normatie A##roaches

(8ew Fork (*olumbia 7ni%ersity Press, 1#H.

9u;an, 9arry (et.al.H. 'ecurityA Ne+ Frame+orkfor Analysis (@ondon( @ynne

4ienner, 1,,+.

*lausewit;, *arl %on. n ar (1+$$, $ >olumes.,

6d. dan terj. :ic!ael )ow- ard dan Peter

Paret. (Princeton( Princeton 7ni%ersity

Press, 1,0.

Dalby, 'imon. E*ontesting an 6ssential *oncept

4eading t!e Dilemma in *ontemporary

'ecurity DiscourseE dalam &rause, &eit!

dan Williams, :.*. (eds.H, Critical 'ecurity


52/186

'tudies Conce#t and Cases (@ondon( 7*@

Press, 1H.

Department of =oreign Affairs and 2nternational

Brade (D=A2B, Human 'e- curity'afety for

&eo#le in a Chan*in* orld (5ttawa D=A2B,

1,,,H.

Deter, 2ngrid. he 4a+ of ar (*ambridge (

*ambridge 7ni%ersity Press,#H.

Donnelly, ack. 0nternational Human Ri*hts(9oulder, *olorado West%iew

Press, 1$H.

2

4


53/186

Bab II: 9imensi >n%aman Keamanan dan P%nataan Kebijakan Keamanan NaKebijakan Keamanan NasionalPenataan

negara yang memiliki kapasitas aksi secara

global. )al ini tentu saja akan memiliki

konsekwensi yang sangat besar bagi terciptanya

keamanan dan ketidakamanan baik dalam

tataran lokal, nasional, maupun global.

9erbagai perkembangan di atas,tentunya, juga membawa

konsekwensi yang sangat besar dan tinggi bagipema!aman menyeluru! ter!adap istila!

keamanan, ancaman dan kebijakan keamanan

baik dalam lingkup nasional dan internasional.

9erbagai !al di atas pula la! yang tela!

menciptakan polemik berkelanjutan tentang

477 &eamanan 8asional (&amnas selama ini.:engingat berbaga i pro-kontra yangterjadi

di masyarakat,pertanyaan penting yang rele%an

bukan la! semata-mata perlu atau tidaknya

kita memiliki perangkat regulasi dan penataan

kebijakan keamanan nasional yang terpadu

namun akan lebi! terfokus untuk menjawabpertanyaan yang jau! lebi! penting yakni,

bagaimana kita dapat memaknakan dua konsep

(keamanan nasional dan ancaman keamanan


54/186


nasional di atasdalam konteks kekinian di

2ndonesia dan bagaimana rele%ansinya dengan

pro- kontra 477 &eamanan 8asional kitabeberapa ta!un belakangan iniI

Bulisan singkat ini mencoba untukmenyoroti problematika definisi,

!akikat dan rele%ansinya dengan pro-kontra

penyusunan 477 &amnas dan perlunya prinsip

ke!ati-!atian dalam menyusun regulasi dan

penataan kebijakan keamanan nasional sesuai

dengan dinamika keamanan lokal, nasional dan

internasional.

K

e

am

anan

De!inisi" #akikat $an rele%ansinya$alam ke#i$u&an nasional5


55/186


'ecara etimologis konsep keamanan

(security) berasal dari ba!asa latin "securus" (se

J cura) yang bermakna terbebas dari ba!aya,terbebas dari ketakutan (free from dan*er freefrom fear).&ata ini juga bisa bermakna dari

gabungan kata se (yang berarti tanpawit!out

dan curus (yang berarti

$uneasiness). 'e!ingga bila digabungkan kata ini

bermakna $liberation from uneasiness or a

#eaceful situation +ithout any risks or threats$.6

8 Beberapa bagian dari tulisan ini pernah dimuat dalam

buku ?#rans+ormasi 9alam tudi 1ubungan Internasional:>ktor 6su dan &etodologt? 2


56/186

Kebijakan Keamanan NasionalPenataanBab II: 9imensi >n%aman Keamanan dan Penataan Kebijakan Keamanan Na

ementara itu dalam berbagai literatur ilmu 1ubun

para sarjana 1ubungan lnternasional berargumen

keamanan merupakan sebuah "contestedconce#t$$.Pendekatan tradisional

"ang didominasi oleh mashab Realisme

men"atakan bah5a konsep keamanan

merupakan sebuah kondisi "ang terbebas

dari an %aman militer atau kemampuan suatunegara untuk melindungi negara!bangsan"a

dari serangan militer "ang berasal dari

lingkungan eksternal (the absence of a

military threat or +ith the #rotection of the

nation from e2ternal oerthro+ or attack)7

ejalan dengan pemahaman di ataskapabilitas militer suatu negara

untuk mempertahankan diri merupakan

sebuah keharusan. 1al senada juga

diungkapkan alter 7ippmann misaln"a "ang

men"atakan bah5a?

a nation issecureto the e2tent to +hich it isnot indan*er of hain* to sacrifice core alues if it

+ishes to aoid +ar and is able if challen*ed to

maintain them


57/186


by ictory in such a +ar"8 :edangkan >rnoldol+ers memaknakan konsep

keamanan sebagai berikut? 'ecurity in any

ob5ectie sense measures the absence of threats

to ac,uired alues and in a sub5ectie sensethe

absence of fear that such alues+ill be attacked"

Kendatipun beberapa %ontoh de+inisikeamanan di atas menunjukkan

persamaan dalam hal kebebasan terhadap

an%aman!an%aman militer namun konsepsi diatasjuga se%ara jelas mengindikasikan

perbedaan "reterenr'v atau aktor keamanan

individual nasional atau internasional.e%ara

tradisional konsep keamanan selama ini

memang han"a merujuk pada si+at an%aman

"ang bersi+at militer semata sehinggaresponn"a pun han"a bersi+at militer serta

han"a mem+okuskan pada unitBaktor negara.

ejalan dengan perkembangan!

perkembangan "ang begitu %epat

"ang terjadi dalam hubungan internasional

Barr" Bu=an "ang merupakan tokoh penggerakpendekatan "the +idenin* 'chool/the+iderner"


58/186


9alam Se.:urityDialoue. Col.33.No.4. hlm.

4+rika "ang tergabung dalam $rgani=ation +or>+rian Anit" $>A "ang diselenggarakan

pada tahun '//' telah pula memberikan

artikulasi baru terhadap konsep keamanan

"akni:

he conce#t of security *oes

beyond military considerations. 0t

must be construed in terms of the

security of the indiidual citi6ens to

lie in #eace +ith accessto basic

necessities of life +hile fully

#artici#atin* in the affairs of his/hersociety in freedom and en5oyin* all

fundamental human ri*hts. 77


60/186

Bab II: 9imensi >n%aman Keamanan dan Penataan Kebijakan Keamanan NaKebijakan Keamanan NasionalPenataan

32

9alam konteks ini hirauan utama

pembahasan keamanan baik tradisional dan

non!tradisional juga menga%u pada de+inisian%aman terhadap keamanan. Ri%hard Allman

misaln"a mende+inisikan an%aman keamanan

sebagai berikut:

$. .. a threat to national security isan

action or se,uence of eents that (7)

threatens drastically and oer a

relatiely brief s#an of time to

de*rade the ,uality of life for the

inhabitants of a state or (8)

threatens si*nificantly to narro+

the ran*e of #olicy choices aalaible

to the *oernment of a state or to

#riate non- *oernmental entities

(#ersons *rou#scor#orations) +ithin

the state$ '3F

9engan demikian %akupan derajat dan

spektrum keamanan dan an%aman keamanan

pun telah berubah se%ara signi+ikan. Berbagai


61/186

Bab II: 9imensi >n%aman Keamanan dan Penataan Kebijakan Keamanan NaKebijakan Keamanan NasionalPenataan

33

hal inilah "ang kemudian harus diakomodasi

se%ara terpaduutuh dan terukur

I l Bu=an Barr" '//


62/186

dalam berbagai regulasi dan kebijakan

keamanan nasional dewasa ini, k!ususnya di

2ndonesia.

'ro(KontraRUU Keamanan Nasional Dilemaantara 'roblematika$an

K

ebutu#a

n)

Polemik yang selama ini terjadi di tenga!

masyarakat mengenai 477 &eamanan 8asional

(477 &am8as pada dasarnya terjadi

diakibatkan belum matangnya, setidaknya !alini terjadi karena belum disepakatinya berbagai

istila! mendasar di atas. Problema definisi,

!akikat dan tujuan keamanan nasional,


63/186

misalnya, merupakan bukti kuat betapa

sulitnya mencari kesepakatan dari berbagai

aktor keamanan (baik militer, polisi danmasyarakat sipil lainnya.

Penyusunan 477 &amnas, padadasarnya, merupakan bagian

dari kebijakan pemerinta! dimana lebi!

menekankan pada penataan regulasi kebijakan

dan perumusan, serta imp lementasi kebijakan

dan strategi keamanan nasional dalam

menciptakan lingkungan keamanan yang

sesuai dengan kepentingan (keamanan

nasional. Pada titik inila!, persoalan lain

mengemuka dimana belum terfomulasikannya

kepentingan (keamanan nasional secara utu!

dan terpadu. &epentingan (keamanan nasional

juga akan menjadi pijakan ara! bagi

kebijakan pemerinta! dalam menciptakan suatu

kondisi politik nasional dan internasional yang

sesuai untuk perlindungan nilai - nilai dan

kepentingan %ital nasional dari berbagai

ancaman fisik dan non fisik yang berasal dari

lingkungan internal dan eksternal. Absennya

formulasi kepentingan (keamanan nasional ini

la! yang kemudian menjadi titik awal


64/186

penolakan sebagian besar elemen masyarakat

ter!adap 477 &amnas dan ba!kan kalangan

masyarakat sipil mencurigai adanya kepentingan-kepentingan tersembunyi Pemerinta! dalam

menggagas 477 ini.'4

Dalam konteks ini, 477 keamanannasional akan melibatkan

berbagai spektrum kebijakan publik dari

beragam interaksi kebijakan dimana di

dalamnya mencakup kerja sama serta

persuasi, !ingga kepada penggunaan

pendekatan dengan kekerasan. Arti penting

suatu

'47ihatberbagai reaksi kalangan mas"arakat sipil terhadappenolakan RAA Kamnas dalamberbagaimedia %%rak nasional

dalam b%berapabulan t%rkahir ini.

3

2


65/186

Bab II: 9imensi >n%aman Keamanan dan P%nataan Kebijakan Keamanan NaPenataan Kebijakan Keamanan Nasional

33

kepentingan nasional, tingkatan dari suatu

ancaman, serta kapabilitas suatu negara akan

dikombinasikan dalam menentukan aksi apa

yang akan dipili! serta kebijakan seperti apa

yang akan digunakan sebagaimana (akan

tergambar dalam 77 &eamanan 8asional.13

7ntuk meng!asilkan suatu 77 keamanan

nasional yang kompre!ensif tentunya

dibutu!kan pema!aman menyeluru!

ter!adap berbagai dimensi keamanan itu

sendiri baik dari kalangan pemerinta!,

parlemen dan masyarakat sipil lainnya. lsu

berikutnya yang juga dapat (dan tela!

berpotensi menjadi sorotan masyarakat adala!yang terkait dengan sifat ancaman. 'ecara

tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang

bersifat militer, namun berbagai perkembangan

nasional dan internasional sebagaimana disebut

di atastela! menguba! pula sifat ancaman

menjadi jau! lebi! rumit.Dengan demikian, persoalan ancaman

keamanan menjadi jau! lebi! kompre!ensif

dikarenakan menyangkut pula aspek-aspek


66/186


34

lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan

!idup dan ba!kan isu-isu penting lainnya yang

sangat dikedepankan ole! !ampir semuakalangan masyarakat sipil seperti demokratisasi,

dan )A:. &!usus mengenai dua isu terak!ir ini

masyarakat berpandangan ba!wa 477&amnas

dapat menjadi alat bagi negara untuk

memaksakan ke!endak 8egara dan menekan

masyarakat dalam menjalankan !ak-!ak sipilnya.Al!asil, sebagaimana dikemukakan Peter*!alk, fenomena global

kontemporer diwarnai ole! Efenomena abu-

abuE (%reyArea &henomena). =enomena ini

secara longgar dapat didefinisikan sebagai

Eancaman- ancaman ter!adap keamanan,

stabilitas nasional dan internasional yang

diakibatkan dari proses-proses interaksi aktor

negara dan non negaraE10K =enomena abu-abu

ini pula la! yang kemudian menimbulkan

multitafsir dan polemik berkepanjangan

mengenai beberapa pasal dalam 477

&amnas yang terkait dengan ancaman

keamanan nasional.'


67/186


38

'81al ini misaln"a terlihatdari dra+t RAA Keamanan Nasional 9ra+t

$ktober 2'2 dimana men"ebutkan spektrum dan sasaran an%aman

keamanan nasional tanpa mernberikan penjelasan yang utuh dan

terukur dan aturan tentang hal ini akan diberikan dalamKeputusan Presiden Tentunya hal ini akan sangat rawan terhadap

pen"ele5engan dan atau setidakn"a interpretasi sub"ekti+ "ang akan

diberikan institusi negara t%ntang an%aman kearnanan nasional.

7ebih jauh haG ini justru akan membaha"akan keamanan nasional

"ang sesungguhn"a.

'( ;halk Peter 2.Non military security an lobalorer.$E+ord: $E+ord Aniversit" Press.

'


68/186

Persoalan yang jau! lebi! rumit mengemuka

tatkala draft 477 &amnas ini menyatakan

ba!wa ancaman-ancaman yang dapat

memba!ayakan keamanan nasional akan diatur

tersendiri dalam &eputusan Presiden.


69/186

bersifat militeristik sepatutnya digeser ole!

pendekatan-pendekatan non- militer seperti

ekonomi, politik, !ukum dan sosial-budaya.6lemen berikutnya yang mungkin jugaakan mengara!kan kita pada

polemik ini adala! unsur-unsur keamanan

nasional. 9agi para pengusung konsep keamanan

tradisional, negara adala!


70/186

baru baik dalam tataran indi%idual maupun

global yang perlu dilindungi. 8ilai-nilai baru in i

antara lain peng!ormatan pad a )A:,demokratisasi, perlind ungan ter!adap lingkungan

!idup dan upaya-upaya memerangi keja!atan

lintas batas (transnational crime) seperti misalnya

perdagangan narkotika, money

ancaman bersenjata dan an%arnan tidak bersenjata Ancamanterakhir ini kemudian menimbulkan

multita+sir "ang ra5an disele5engkan oleh negara unruk memaksakan

kehendakn"a.

') 7ihat p%nj%lasan dalarn %atatan kaki no.6.

3

4


71/186

Bab II: 9imensi >n%aman Keamanan dan Penataan Kebijakan Keamanan NaKeamanan NasionalPenataan Kebijakan

38

launderin* dan terorisme.

Perlindungan ter!adap nilai-nilai baru di

atasmenjadi titik puncak mengemukanya

keamanan non-tradisional dalam konteks

global yang kini patut menjadi per!atian

utama dari institusi negara. 'ebagaimana tela!

ditekankan ole! 78DP (sejak 1 lalu dalam

Human 1eelo#ment Re#ort yang menyatakan

ba!wa

"he conce#t of security must thus

chan*e ur*ently in t+o basic

+ays-from an e2clusie stresson

national security to a much *reaterstress on #eo#le security from

security throu*h armaments to

security throu*h human

evelopment':"

Dalam konteks ini, negara di!arapkandapat menjamin nilai-nilai keamanan di atas

dan justru bukan menjadi sumber masala!

bagi perlindungan ter!adap nilai-nilai tersebut.


72/186


3(

)alinila! yang dikritisisebagian besar

masyarakat (sipii terkait dengan beberapa pasal

dalam 477 &amnas yang ber!ubungandengan &enyelen**araan" &en*elolaan

$an &elaksanaan keamanan nasional. @ebi!

jau! ketiga istila! ini memiliki pemaknaan

yang masi! sangat kabur. 9a!kan ketiga

istila! ini saling tumpang tindi! terkait

dengan wewenang dan cakupan implementasikebijakan keamanan nasional.L

'enutu&

Dari uraian di atas,kita dapat menarik

kesimpulan ba!wa mengingat perkembanganglobal yang kini sedang melanda dunia,

definisi, isu maupun agenda keamanan patut

dijawab secara multidimesional. 5le!

karenanya pema!aman menyeluru! ter!adap

!akekat, prinsip, tujuan keamanan nasional

dan berbagai opsi kebijakan dan

penyelesaian berbagai persoalan keamanan

yang tertuang dalam agenda dan 477

keamanan nasional tidak !anya cukup dengan


73/186


3n%arnan Keamanan Nasional dan Perkuatan Pertahanan N

42

ri*hts= (b Pemberdayaan perempuan sebagai

lndikator Human 1eelo#ment 0nde2 ()D2"

(c Burunnya kualitas !id up manusia dalambidang-bidang seperti kese!atan, pendidikan,

sandang, pangan, dan papan" (dBingginya kritik

internasional atas sulitnya kita mengembangkan

sikap !armoni dalam ke!idupan antar


88/186

ras, suku bangsa dan umat beragama" (e

Bingginya potensi pemaksaan aturan tata

pemerinta!an yang baik (good go%ernance,

!omogenitas aturan perdagangan, upa! buru!,

dan kom itmen bag i liberalisasi ekonom i,

sebagai indikator bantuan ekonomi luar negeri"

(f :erebaknya blok-blok ekonomi regional

yang berpotensi memperlema! kedaulatan

nasional" (g serta Bingginya subsidi di negara-

negara maju ter!adap produk-produk

pertaniannya.

&edua,ancaman yang berbajuBerorisme.

'elain politisasi isu terorisme itu sendiri yang

membuat stigma 42 sebagai sarang Beroris,negara asing juga secara tidak langsung

mengambil manfaat dari tingginya potensi

konflik !ori;ontal di dalam negeri kita, dengan

mengalirkan senjata ke berbagaidaera! konflik,

k!ususnya di 2ndonesia 9agianBimur.

&etiga, ancaman yang berbajukriminalitas, berupa keja!atan lintas negara

yang terorganisir, yang dikenal dengan nama

ransnational r*ani6ed Crime (B5*, yang


89/186

dapat diklasifikasikan dalam keja!atan

8arkotika" penyelundupan dan perdagangan

manusia" pencucian uang" korupsi"penyelundupan pekerja migran"

penyelundupan senjata" serta perompakan di

laut.

&eempat, ancaman yang berbajukewilaya!an,sebagaimana terbukti

dari rentannya stabilitas keamanan batas

wilaya! dengan negara- negara tetangga"

tingginya pelangaran atas Cona 6konomi

6ksklusif (C66 2ndonesia" kurangnya perjanjian

bilateral untuk mengatasi B5*" lambannya

kemampuan memanfaatkan kemajuan di

bidang teknologi dan informasi dalam

memerangi B5*" serta tingginya mobilitas

penduduk yang memuda!kan terjadinyaB5*.

&elima, ancaman yang berbajukeamanan global, sebagaimana

suda! diconto!kan dengan dukungan media

internasional dari berbagai kalangan di dalam

negeriAmerika 'erikat atas kekuatan oposisi didalam negeri 2ran, :esir, dan 'uria!, baik

melalui dukungan ekonomi dan politik, termasuk

melalui mekanisme Dewan &eamanan P99.


90/186

)asilnya, kredibilitas negara sasaran menjadi

rusak di dalam dan luar negeri, se!ingga

memuluskansanksi yang tidak manusiawi.&eenam, ancaman yang berbajulingkungan !idup, seperti

pengrusakan lingkungan !idup ole!

!ultinational Cor#orations (:8* dengan

menggunakan teknologi yang tidak terdeteksi,

serta keengganan negara-negara besar

mendukung kon%ensi internasional di

bidang

4

'


91/186

Penataan Kebijakan KeamananBab lll: Persepsi >n%aman Keamanan Nasional dan Perkuatan Perrahanan N

42

lingkungan !idup seperti kesepakatan-

kesepakatan &BB 9umi dan 'orlSummit on Sustainable Development (W''D.

Dari kumpulan masala! diatas, tergambar

ba!wa &amnas ternyata mencakup masala!-

masala! yang sangat kompleks, dan bukan

lagi merupakan wilaya! kerja B82 dan Polri

semata, karena semuanya langsung maupun tidaklangsung mengancam keutu!an 8&42

Ancaman Keamanan $an Kebi-akanKeamananNasional

9erdiskusi tentang 477 &amnas tidakdapat dilepaskan dari latar belakang la!irnya

BAP :P4 8o. >2 dan 8o. >22 Ba!un #

tentang pemisa!an B82 dan Po lri. Dalam

waktu singkat, timbul kesadaran di sebagian

pemangku kepentingan &amnas ba!wa

pemisa!an B82 dan Polri yang diikutipemisa!anan perta!anan dan keamanan

sebagaimana diamanatkan dalam kedua BAP

tersebut tidakla! sepenu!nya tepat. )al ini


92/186


43

dapat dikaji dari uraian berikut ini, secara

=ilosofis dan secara :anajerial.

Pertama, secara filosofis 477 &amnasmembagi keamanan nasional

ke dalam empat butir yaitu (i keamanan

indi%idu, (ii keamanan publik, (iii keamanan

negara dan (i% perta!anan negara. Pembagian

semacam ini, selain menyulitkan ilmuwan untuk

mendefinisikan &amnas sesuai dengan

kepentingan nasional 2ndonesia, sekaligus

menjawab ter!adap persoalan di bidang

keamanan nasional yang berkembang

sedemikian kompleks.

)arus diakui ba!wa memang belum adasatu pema!aman yang

baku di masyarakat internasional mengenaidomain &amnas ini. 'ebagai conto!, di Amerika

'erikat misalnya, pada sepulu! masa jabatan

presiden biasanya terla!ir sepulu! kebijakan

&amnas.1 Akan tetapi esensi yang dapat ditarik

adala! tujuan keamanan nasional adala!

mengamankan kepentingan nasional. Daripengertian tersebut terungkap ada dua kata

kunci yaitu kepentingan nasional dan

pengamanannya. &amnas itu sendiri berurusan


93/186


44

dengan pi!ak luar. 'eperti dinyatakan ole!

Donald 6.

8uec!terlein berikut ini( the national interest-onthe other han"- "eals iththe eternal environment. 2

1 Kenyataan ini termuat dalarn www whiteh o usego!

2 trateg" and or%e Planning a%ult"Naval ar ;ollege Jtrateg"and or%e PlanningJ Ne5port RI.

'//(

1al. I/.
http://www.whitehouse.gov/http://www.whitehouse.gov/http://www.whitehouse.gov/http://www.whitehouse.gov/http://www.whitehouse.gov/http://www.whitehouse.gov/http://www.whitehouse.gov/http://www.whitehouse.gov/http://www.whitehouse.gov/http://www.whitehouse.gov/http://www.whitehouse.gov/


94/186

&epentingan nasional pada dasarnya

adala! rangkuman aspirasi suatu bangsa di

bidang politik,ekonomi dan militer.9erdasarkan

sifatnya, kepentingan nasional dapat

diklasifikasikan ke dalam dua bentuk besar,

yaitu kepentingan nasional yang kekal dan

kepentingan nasional yang dapat beruba!-uba!

sesuai dengan perkembangan waktu. Dari dua

klasifikasi itu, biasanya kepentingan nasional

akan dibagi-bagi dalam strata yang mencakup

keduanya.

Adapun strata kepentingan nasional

secara lengkap, beberapa a!li strategi berbeda

pendapat. :enurut 4ic!mond :. @loyd,

kepentingan nasional dikelompokkan dalam

strata (l ital ii secondary (iii mar*inal dan (i%

#eri#heral. 'edangkan menurut Donald :.

'now dan Dennis :. Drew,kepentingan

nasional terdiri atasstrata (i surial (ii ital(iii

ma5or dan (i%#eri#heral.7 Dari sisiakademis,tidak ada yang keliru dari perbedaan pendapat

antara @loyd dan Drew, karena strata mana


95/186

yang digunakan pada ak!irnya kembali pada

!irauan masing-masing indi%idu.

Dalam konteks 2ndonesia, !ingga saat inibelum terdapat rumusan

yang rinci mengenai kepentingan nasional

berdasarkan stratanya, baik pada

tingkatan

bilateral, regional, maupun global. Walaupun

terdapat informasi dalam dalam alinea keempat

Pembukaan 77D 13, dokumen ini baru

memuat cita-cita bangsa, dan belum

menggapai kepentingan nasional itu sendiri.

Dikaitkan dengan 477 &amnas,pertanyaannya adala! tepatka!

filosofis keamanan nasional yang dibagi

berdasarkan empat butir tersebutI :enurut

!emat kami,filosofis pembagian tersebut

belum akurat karena terkesan ingin membagi

keamanan nasional berdasarkan tanggung

jawab, dan belum bertolaklebi! mendalam

seperti tingkat keterikatannya dengan kondisi

geografis 2ndonesia.

'ecarafilosofis,pembagian tanggungjawab &amnas berdasarkan

Epembagian la!anE belumla! akurat, karena

apabila kita menyimak praktik &amnas di


96/186

Amerika 'erikat misalnya, yang terjadi adala!

pelibatan semua aktor pada aspek kebijakan

maupun aspek operasional. 'ebagai

3 Pemikiran Ri%hmond &. 7lo"d diadopsi se%ara luas oleh A

Nav" ter%errnin dalam buku berjudul8unamental o& 8orce

lannin- sedangkan pemikiran 9onald &. no5 dan 9ennis &.

9re5 diadopsi s%%ara luas ol%h A >ir or%e s%p%rti dalam buku

berjudul 9a+in Stratey !ntrouction $o1ational Security

rocesses an roblems. 7lo"d adalah Pro+essor pada National

e%urit" 9e%ision &aking 9epartment ANaval KCar;ollegeNe5port Rl. >dapun 9onald &. ne5 %lan 9ennis& 9re5 adalah

pengajar di A>ir or%e.

4

3


97/186


conto!, perang melawan terorisme tidak saja

melibatkan aktor-aktor di bidang !ukum dan

militer seperti Departemen Perta!anan,

Departemen &e!akiman dan =92, akan tetapi

juga melibatkan lembaga lainnya seperti

Departemen &euangan, Departemen lmigrasi

dan 8aturalisasi, Departemen Perdagangan dan

lain sebagainya.

:enurut !emat penulis, secara filosofis&amnas 42 !endaknya

memper!atikan kondisi geografis 2ndonesia

sebagai negara kepulauan. 'ebagai negara

kepulauan yang mempunyai 1. pulau,

2ndonesia juga mempunyai $ A@&2 yangmerupakan jalur perlintasan bangsa lain. lbarat

ruma!, ada ruangan-ruangan dalam ruma!

bangsa 2ndonesia yang setiap !arinya dilewati

ole! orang lain atas nama !ukum

internasional. )ukum internasional itu sendiri

memang pada satu sisi mengakui 2ndonesiasebagai negara kepulauan, akan tetapi sebagai

konsekuensinya meng!aruskan kita


98/186


menyediakan sebagian dari perairan nasional

bagi kepentingan na%igasi pi!ak-pi!ak lain.

:engapa secara filosofis keamanannasional !arus memper!atikan

kondisi geografisI &arena di situla! sala!

satu aspek !idup matinya suatu negara

bangsa. 7ntuk 2srael misalnya, &amnas negara

ini sangat dipengaru!i cara pandang dirinya

atas negara-negara disekitarnya yang !ampir

semuanya memusu!i dirinya, ba!kan berupaya

untuk meng!ilangkan eksistensinya. Di situla!

alasan mengapa betapa pentingnya 42

membangun pemikiran tentang &amnas yang

berakar di 2ndonesia, dengan tidak menafikan

apa yang berkembang di negara lain dalam isu

yang sama. )arus dipa!ami ba!wa &amnas tiap

negara adala! berbeda, yang antara lain

disebabkan ole! faktor geografis. :engingat

&amnas negara kita !idup dalam sebua! negara

kepulauan, maka sektor laut !endaknya menjadi

pijakan awalnya.

&edua, secara manajerial, para konseptor477 &amnas ini !endak

meng!indari terjadinya duplikasi dengan

undang-undang yang suda! ada sebelumnya,


99/186


k!ususnya 77 8o. $ Ba!un ## tentang

Perta!anan, 77 8o.$Ba!un # tentang B82

dan 77 8o.#Ba!un ## tentang Polri. 7ndang-undang &amnas ba!kan dimaksudkan sebagai

perajut di antara ketiga perundangan terkait,

namun tidak berarti 77 &amnas nantinya akan

menjadi undang-undang payung karena

!irarki perundang-undangan saat ini tidak

mengenal !al demikian.4'angat disadari ba!wa untukmenerjema!kan &amnas kedalam

4. 7ihal Andang!undang No. 6$ #ahun 24tentant4Pembentttkan PeraturanPerundang!undangan.


100/186

Penataan Kebijakan Keamanan NasionalBab Ill: Persepsi >n%arnan Keamanan Nasional dan Perkuatan Pertahanan N

4( 4(

Bagaimana dengan aspek

pengorganisasianL &asalah

pengorganisasian sebenarn"a tidak terlalu

sulit apabila konstruksi Kamnas dan

ke5enangan "ang melekat pada aktor!aktor

terkait tertata dengan baik dan bukan

berdasarkan pada ?pembagian lahanJJ. alah

satu kelemahan utama dalam konstruksi

keamanan nasional saat ini adalah adan"a

?pembagian lahan? padahal lsu!isu keamanan

terus berkembang dan kian rumit. Ketika

Indonesia masih sibuk dengan pola ?pembagian

lahan? negara!negara lain justru sudah

menggunakan pendekatan lintasIembag a.

Kata kun%i dari pengorganisasian "ang

baik adalah adan"a sikap politik pemerintah

dan kemampuan manajerial pemerintah sendiri

dalam menata konstruksi keamanan nasional.

9i masa lalu meskipun belum sepenuhn"ademokratis namun pemerintah memiliki sikap

"ang tegas dalam men"ikapi isu!isu keamanan


101/186

Penataan Kebijakan Keamanan NasionalBab Ill: Persepsi >n%arnan Keamanan Nasional dan Perkuatan Pertahanan N

4< 4n%aman Keamanan Nasional dan penmusan Kebijakan Keamanan Nasional.


121/186

9alam berbi%ara mengenai K>&N>sampai dengan saat ini masih

belum terdapat adan"a konsesnsus tentangde+inisi dan %akupan dari terminolog"

Keamanan Nasional. 9alam menentukan kinerja

keseluruhan konsep Keamanan Nasional "ang

diterapkan perlu untuk lebih dahulu dijabarkan

dengan jelas tentang apa "ang dimaksudkan

dengan an%aman terhadap keamanan nasional.

&engingat akan beragam pengertian dan

%akupan pembahasan tersebutpemikiran "ang

sejalan dengan ken"ataan dan perkembangan

adalah bah5a K>&N> merupakan salah

satu +ungsi dasar "ang harus dikembangkan

oleh negara dalam melindungi kedaulatann"a

dan dalam memberikan jaminan rasa aman

bagi setiap individu "ang ada dalam negara dari

berbagai bentuk an%aman.

Pembukaan Andang!Andang 9asar '/48

telah merumuskan tujuan nasional "angmengaskan bah5a negara melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia memajukan kesejahteraan umum

men%erdaskan kehidupan bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan ikut serta


122/186

melaksanakan ketertiban dunia. 9alam

me5ujudkan tujuan nasional tersebut negara

mempun"ai dua ke5ajiban "ang+ sekaligusmenjadi dasarBalasan keberadaan negara dilihat

dari aspek kontrak sosial antara rak"at dan

mas"arakat. 9eengan demikian keamanan

nasional adalah salah satupilar dari keberadaan

negara.


123/186

Kepentingan keamanan nasional selalu

berubah tetapi se%ara umum keamanan nasional

sering dilihat dari dua pandangan "aitu0

Pertama issue atau threatbase" national security"ang melihat keamanan nasional dari rnasalah!

rnasalah atau an%aman!an%aman militer dan nir!

militermisaln"a an%aman militer negara lain

invasi terorisme gangguan separatismepemberontakan bersenjata dan lain

sebagain"a. Kedua keamanan nasional juga

bisa dilihat dari perspekti+ interestbase"national security. 1al ini terkait dengankepentingan "ang harus dipenuhi untuk

men%apai tujuan nasional tersebut misaln"amempertahankan integritas 5ila"ah dan

kedaulatan Indonesia melindungi demokrasi

dan pluralisme dan lain sebagain"a. Pandangan

kedua ini lebih bersi+at mendasar dan jangka

panjang. Namun harus ditegaskan bah5a sulit

untuk memisahkan kedua pandangan tersebut.ebagai %ontoh kepentingan

mempertahankan integritas 5ila"ah dan

kedaulatan dapat teran%am oleh


124/186

pemberontakanbersenjata atau pluralisme

"ang menjadi landasan keberadaan negara

dapat teran%am oleh radikalisme golongan danagama "ang se%ara aktual terjadi.

7ebih lanjut istllah keamanan nasional

memang masih menimbulkan perdebatan baik

se%ara akademis maupun se%ara praktis.

Kajian!kajian dibidang keamanan dan strategis

tel ah sejak lama di5arnai oleh perbedaanparadigma tentang keamanan nasional.

Namun pada dasarn"a tanpa harus

menjabarkan lebih rin%i tentang perbedaan

paradigma "ang ada dapat dikatakan bah5a

perdebatan tentang keamanan nasional akan

berkisar pad a0 Keamanan bagi siapaL Keamanan

dari apaL 9an Bagaimana memenuhi

kepentingan keamanan tersebutL

6a5aban atas ketiga pertan"aan tersebut

sangat sub"ekti+. Keamanan

bagi negara belum tentu keamanan bagi

individu dan atau kelompok. >n%aman bahkan

bisa sipersepsikan se%ara berbeda oleh

kelompok atau entitas "ang berbeda. 7ebih

jauh bahkan suatu masalah bisa dianggap


125/186

menjadi keamanan nasional bagi suatu

kelompok dan negara tetapi bukan merupakan

suatu an%aman bagi individu atau mas"arakat.$leg sebab itu implikasi dari perbedaan

persepsi tersebut adalah keamanan nasional

menjadi konsep "ang sangat lentur karena

berbagai masalah berpotensi dapat dianggap

sebagai masalah keamanan nasional.

ementara itu jika kita memperhatikan literatur revie5 rbagai kajian di bidang keamananstrategis dan kajian


126/186

Bab IC: Argensi &emperbaiki RAA KarnuasPenataan Kebijakan Keamanan Nasional

demokrasi, terdapat adanya dikotomi yang saling

bertolakbelakang antara keamanan (security

dengan demokrasi. Di satu sisi, jika concern

tentang security meningkat, tentunya !altersebut

akan berimplikasi mengorbankan demokrasi,

ba!kan mengorbankan )A: dan konstitusi.

'ebaliknya jika concern tentang demokrasi lebi!

diprioritaskan, tentunya !altersebut akan

berimplikasi mengorbankan pertimbangan-

pertimbangan security. 5le! sebab itu, perlu

menjadi per!atian bersama ba!wa dalam

menjalankan roda berbangsa dan bernegara,

kita !arus senantiasa menemukan titik !armoni

antara concern keamanan nasional, denganconcern demokrasi dan konstitusi. Bentu saja

kita semua menginginkan negara yang aman,

namun tentunya !al tersebut tidak dengan

mengorbankan demokrasi, )A: dan &onstitusi.

Berkaitdenganupayauntukmenatakembalim

asa la!penyelenggaraankeamanan nasional, 477 &amnas diajukan ole!

pemerinta! untuk diba!as di DP4. 477

&amnas di!arapkan dapat menciptakan


127/186


sinergi diantara para stake!olders di bidang

perta!anan, keamanan, dan penegakkan !ukum.

Da lam !al pelaksanaan dari &A:8A' terdapatbanyak aktor-aktor dibidang &eamanan

8asional, yang diantaranya mellputi" B82,

P5@42, lntelijen, 9ea dan *ukai, *oast /uard,

dan lmigrasi. 8amun dalam draft rancangan

tersebut terdapat 0 !al krusial yang menjadi

sorotan publik dan berpotensi ter!adapterjadinya 9udicial Reie+ ter!adap 477tersebut

dikemudian !ari.

Pertama, dari sisi terminologi, judul477 tersebut E&eamanan

8asionalE mengundang kerancuan tersendiri.

Prinsip umum tata urutan perundangan

menggariskan ba!wa perancangan 7ndang-

7ndang !arus senantiasa mengacu dan

mendasari pada urutan ketentuan yang lebi!

tinggi, yaitu ter!adap &onstitusi (77D 13.

7ndang-7ndang Dasar 13 tidak mengenal

penggunaan terminologi &eamanan 8asional.

Adapun terminologi yang dikenal dan digunakan

dalam rumusan 7ndang-7ndang Dasar 13

adala! E&eamanan 8egara


128/186


mengundang pandangan ba!wa 477 ini tidak

konsisten dengan &onstitusi77D 13. @ebi!

lanjut, Pasal + 77 8o. 1Ba!un # ttgPembentukan Peraturan PerundangNundangan

menyatakan ba!wa :ateri muatan yang !arus

diatur dengan 7ndang-7ndang berisi !al-!al

yang


129/186

8( 8(8

menatur lebih lan;ut +etentuan

3n"an3n"an Dasar1eara

*epubli+ !n"onesia $ahun /5


130/186

8< 8epolisian 1eara

*epubli+ !nonesia- sebaai +e+uatan

utama- an ra+yat- sebaai +e+uatan

penu+un

$entara 1asional !nonesia teriri

atas n+atan Darat- n+atan

?aut- an n+atan 3"ara sebaai

alat neara bertuas

mempertahan+an- melin"uni- an

memelihara +eutuhan an +e"aulatan1eara

>epolisian 1eara *epubli+

!nonesia sebaai alat neara

yan men;aa +eamanan an

+etertibanmasyara+at b

ertuas

melin"uni- menayomi- melayani

masyara+at- serta menea++anhu+um


131/186

8) 8)8

Susunan an +euu+an $entara

1asional !n"onesia- >epolisian

1eara *epubli+ !nonesia-hubunan +eenanan $entara

1asional !n"onesia an >epolisian

1eara *epubli+ !n"onesia i alam

men;alan+an tuasnya- syarat syarat

+ei+utsertaan ara neara alam

usaha pertahanan an +eamananneara- serta hal hal yan ter+ait

"enan pertahanan an +eamanan

iatur enan


132/186

Bab IC: Argensi &ernperbaiki RAA KamnasPenataan Kebijakan Keamanan Nasional

u

n

a

n

@

un

a

n

.

Kedua 9alam 7ampiran AANo. '$#ahun

24 tentang Pembentukan

Peraturan perundangandisebutkan bah5a:

>onsierans memuat uraian

sin+at menenai po+o+po+o+pi+iran yan men;ai latar

bela+an an alasan pembuatan

eraturan erunanunanan.


133/186


o+o+po+o+ pi+iran paa +onsierans

unanunan atau peraturan aerahmemuat unsur &iloso&is- yuriis- an

sosioloisyan men;ai latar bela+an

pembuatannya.

o+o+po+o+ pi+iran yan hanya

menyaia+an baha eraturanerun"anun"anan ianap

#erlu untu+ ibuat aalah +uran

tepat +arena tia+ mencermin+an

tentan latar bela+an an alasan

ibuatnya peraturan perunan@

unanan tersebut.

&endasarkan pada lampiran AA No. '

#ahun 24 terse but nampak bah5a

konsiderans "ang ter%antum dalam RAA

Kamnas tidak memenuhi kriteria sebagaimana

tersebut di atas. 7andasan +iloso+is "uridis

dan sosiologis tidak nampak pada Konsiderans

RAA Kamnas.


134/186


Ketiga RAA tersebut tidak se%ara jelasdan dengan %akupan "ang

tleksibel mende+isisikan arti an%aman.ementara itu di sisi lain RAA tersebut

memberikan ke5enangan sepenuhn"a

terhadap presiden untuk melakukan justi+ikasi

terhadap an%aman "ang bersi+at potensial dan

an%aman "ang bersi+at aktual pasal '< a"at 3

M43. >dapun "ang dimaksud dengan >n%amanPotensial dalam penjelasan RAA dijelaskan

sebagai an%aman "ang mungkin terjadi namun

belum pernah terjadi atau sangat jarang terjadi

dan diperkirakan dari tingkat signi+ikansi

dampak "ang ditimbulkan apabila benar!benar

terjadi akan berakibat +atal dan luasterhadapeksistensi dan keselamatan bangsa dan negara.

ementara >n%aman >ktual dide+inisikan sebagai

an%aman n"ata "ang sudah pernah terjadi atau

akan terjadi lagi dengan menga%u pada

persoalan 5aktu

hingga dapat dikatakan bah5a an%aman tersebut berada d

ata. el

anjutn"a terkait dengan ke5enangan presiden untuk me


135/186

justifikasi ter!adap ancaman potensial dan

ancaman nyata dijelaskan dalam penjelasan

477 dengan Ecukup jelas


136/186

&elima, walaupun 477 tersebutmenyebutkan acuan ter!adap

7ndang-7ndang 8omor # ta!un ## tentangP5@42, 7ndang-7ndang 8omor $ ta!un ##

tentang Perta!anan 8egara, dan 7ndang-

7ndang 8omor $ ta!un # tentang B82 di

bagian konsideran, namun sayangnya 477

tersebut tidak secarajelas menggambarkan

keterkaitannya dengan Perundangn yang tela!

disebutkan. Pada penentuan gradasi situasi

keamanan tersebut tidak diatur secara jelas

siapa yang menjadi aktor sentral dalam setiap

gradasi situasi keamanan. 7ndang-7ndang

8o.# ta!un ## pasal 3 menggariskan

ba!wa, &epolisian 8egara 4epublik 2ndonesia

merupakan alat negara yang berperan dalam

memeli!ara keamanan dan ketertiban

masyarakat (pub lic order, menegakkan

!ukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka terpeli!aranya

keamanan dalam negeri Mdomestic security.

'ementara itu, 7ndang-7ndang 8o.$ ta!un

# pasal 0 menggariskan ba!wa B82

merupakan &omponen 7tama sebagai"


137/186

penangkal ter!adap setiap bentuk ancaman

militer dan ancaman bersenjata dari luar dan

dalam negeri ter!adap kedaulatan, keutu!anwilaya!, dan keselamatan bangsa, penindak

ter!adap setiap bentuk ancaman, dan pemuli!

ter!adap kondisi keamanan negara yang

terganggu akibat kekacauan keamanan.

@ebi! lanjut dalam pasal dijelaskan pula

tentang tugas pokok B82 untuk menegakkankedaulatan negara, memperta!ankan keutu!an

wilaya! 8egara &esatuan 4epublik 2ndonesia

yang berdasarkan Pancasiladan 7ndang-

7ndang Dasar 8egara


138/186


4epublik 2ndonesia Ba!un 13, serta

melindungi segenap bangsa dan seluru!

tumpa! dara! 2ndonesia dari ancaman dan

gangguan ter!adap keutu!an bangsa dan

negara. Bugas pokok tersebut dilaksan

buku kebijakan ruu

Documents