policy recomendation kalbar web
Post on 11-Feb-2018
231 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 1/30
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
(Partnership)
2011
RUMUSAN
REKOMENDASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN PERBATASAN
DI KALIMANTAN BARAT
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 2/30
RUMUSAN REKOMENDASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PERBATASANDI KALIMANTAN BARAT
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan(Partnership)
2011
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 3/30
ii
RUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERBATASAN
DI KALIMANTAN BARAT
Tim Pengkaji:
Dr. Ir. Kristianus, M.Si, Yayasan Pemberdayaan Peor Indonesia
Drs. Manto Saidi, M.Si, Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan KerjasamaDrs. Tajudin, Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama
Jumadi, S.Sos, M.Si, FISIP Universitas Tanjungpura
Editor:
Dr. (Cand) Agung Djojosoekarto
Dr. (Cand) Rudiarto Sumarwono
Cucu Suryaman, S.S, M.Si
Rosalia Eveline
Edisi Pertama:
Cetakan Pertama, Mei 2011
Diterbitkan oleh:
Kemitraan bagi Pembaruan Tata PemerintahanJl. Wolter Monginsidi No. 3,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, INDONESIA
Phone +62-21-7279-9566, Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916
http://www.kemitraan.or.id
ISBN 978-979-26-9655-4
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 4/30
iii
KATA PENGANTAR
Kondisi Umum, Potensi serta ModelPengelolaan Daerah Perbatasan di Kalbar
Di Kalimantan Barat (Kalbar), kehidupan sosial ekonomi masyarakat
dikawasan perbatasan tersebut umumnya dipengaruhi oleh kegiatan
sosial ekonomi di negara tetangga. Kecendrungan menunjukkan bahwa
Kuching (Sarawak, Malaysia) telah menjadi daerah growth industry center ,
sementara daerah perbatasan Kalbar hanya sebagai hinterland Malaysia
yang kurang menguntungkan bagi kita. Padahal secara ekonomi, kawasan
ini tidak hanya spesik, tapi juga memiliki nilai strategis, karena kegiatan
yang berlangsung di kawasan ini pada dasarnya: (a) Mempunyai potensi
sumber daya yang berdampak ekonomi dan pemanaatan ruang wilayah
secara signikan, (b) sebagai pendorong bagi peningkatan kesejahteraan
sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun di luar wilayah, (c)
mempunyai keterkaitan yang cukup kuat dengan kegiatan di wilayah
lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun regional
dan, (d) mempunyai dampak politis dan ungsi pertahanan keamanan.
Mencoba menjawab problematika yang saling berkelindan tersebut
maka diadakanlah suatu kajian yang melibatkan unsur-unsur Eksekuti,
Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalbar. Berdasarkan
kajian secara komprehensi dan telah pula mendapatkan masukan
dalam seminar tingkat provinsi mengenai perbatasan Kalbar-Sarawak,
maka model pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Barat yang
diharapkan adalah model pengelolaan daerah khusus yang disebut
Kabupaten Administrati . Wilayahnya adalah gabungan dari Kecamatan-
kecamatan yang berada tepat didaerah perbatasan saat ini.
Konsep di atas akan mampu menjadi Counter Magnet dalam upaya
akselerasi pembangunan untuk mengentaskan berbagai ketertinggalan
sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Konsep ini
mengisyaratkan akan terjadinya daya tarik daerah yang lebih maju
seperti magnet menarik daerah yang lebih terkebelakang. Jika konsep
ini digunakan untuk meneropong pola pertumbuhan wilayah di internal
daerah perbatasan Kalbar, maka dapat dikatakan Ibukota Kabupaten
menjadi counter magnet dari ibukota Kecamatan di dekatnya.
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 5/30
iv
SOBERING, Meningkatkan KesejahteraanMasyarakat Melalui Penguatan Pemerintah
DaerahMengingat arti strategis dan kompleksitas permasalahan kawasan
perbatasan di Kalbar, maka pengelolaan kawasan ini memerlukan kerja
kolekti dan koordinasi yang intensi. Untuk itu, peranan lembaga-
lembaga pemerintah lainnya di luar Badan Daerah Pengelola Perbatasan
Kalbar, Universitas Tanjungpura, dunia usaha/swasta, dan masyarakat
sipil perlu terus ditingkatkan. Pengelolaan kawasan perbatasan ini bukan
saja hanya melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)
namun juga harus melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten khususnya
Pemda Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas
Hulu.
Penyusunan rekomendasi kebijakan Kalbar ini adalah salah satu kegiatan
dari Proyek Strengthening o Border and Impoverished Regions Integrity and
Governance (SOBERING), sebuah proyek kerjasama antara Kementerian
Dalam Negeri RI dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah
perbatasan agar lebih maju, lebih baik dan lebih damai melalui
penguatan pemerintah daerah. Di Kalimantan Barat, penelitian terkait
proyek SOBERING dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang,
Bengkayang dan Kapuas Hulu.
Penelitian, penyusunan model pengelolaan serta rekomendasi kebijakan
daerah perbatasan dilakukan oleh Tim Daerah yang terdiri dari: DR. Ir.
Kristianus, M.Si, Yayasan Pemberdayaan Peor Indonesia; Drs. Manto Saidi,
M.Si, Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama; Drs Tajudin,
Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama dan Jumadi, S.Sos,
M.Si, FISIP Universitas Tanjungpura. Adapun pengorganisasian penelitian
dilakukan oleh Yayasan Pemberdayaan Peor Nusantara, Pontianak,
Kalbar.
Penelitian diadakan selama bulan Agustus-September 2010 dan pada
tanggal 20 September 2010 telah diadakan seminar daerah yang
dilaksanakan di Aula Kantor Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan
dan Kerjasama (BPKPK) Provinsi Kalimantan Barat. Finalisasi Rumusan
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 6/30
v
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kalimantan
Barat ini dilakukan oleh Tim Kemitraan yang terdiri dari: DR. (Cand.)
Agung Dojojosoekarto, Rudiarto Sumarwono, Cucu Suryaman, dan
Rosalia Eveline.
Kepada mereka semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih
atas seluruh kontribusi keahlian, pengalaman serta komitmen yang
sangat tinggi sehingga terselesaikannya penelitian, penyusunan model
serta rekomendasi kebijakan di Kalimantan Barat ini. Semoga ini semua
bermanaat bagi upaya kita menyejahterakan masyarakat Indonesia
khususnya mereka yang tinggal, bekerja serta mengabdikan hidupnya
bagi republik ini, di wilayah yang sangat sulit, di daerah perbatasan di
Kalimantan Barat.
Jakarta, Mei 2011
Wicaksono Sarosa, Ph.D
Direktur Eksekuti
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 7/30
vi
Daftar Isi
KATA PENGANTAR iii
I. PENDAHULUAN 1
II. DASAR PEMIKIRAN DAN PERTIMBANGAN 3
III. REKOMENDASI 9
3.1 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 9
3.2 Peningkatan Akses dan Keamanan 10
3.3 Interkoneksi dan Operabilitas Lintas Institusi 12
3.4 Penguatan Kapasitas SDM Perbatasan (Capacity Building) 16
3.5 Pola Pengelolaan Batas dan Perbatasan Darat 18
3.6 Pola Pengelolaan Batas Maritim 19
3.7 Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) 19
IV. PENUTUP 22
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 8/30
1
RUMUSAN REKOMENDASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PERBATASAN
DI KALIMANTAN BARAT
I. PENDAHULUAN
Sebagaimana diketahui bahwa ada lima Kabupaten di Provinsi
Kalimantan Barat (Kalbar) yang memiliki perbatasan langsung dengan
Malaysia Timur yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang,
dan Kapuas Hulu.
Kehidupan sosial ekonomi masyarakat dikawasan perbatasan tersebut
umumnya dipengaruhi oleh kegiatan sosial ekonomi di negara tetangga.
Kecendrungan menunjukkan bahwa Kuching (Sarawak, Malaysia) telah
menjadi daerah growth industry center , sementara daerah perbatasan
Kalbar hanya sebagai hinterland Malaysia yang kurang menguntungkan
bagi kita. Pada hal secara ekonomi, kawasan ini tidak hanya spesik,
tapi juga memiliki nilai strategis, karena kegiatan yang berlangsung di
kawasan ini pada dasarnya: (a) Mempunyai potensi sumberdaya yang
berdampak ekonomi dan pemanaatan ruang wilayah secara signikan;
(b) sebagai pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi
masyarakat di dalam ataupun di luar wilayah; (c) mempunyai keterkaitan
yang cukup kuat dengan kegiatan di wilayah lainnya yang berbatasan
baik dalam lingkup nasional maupun regional dan; (d) mempunyai
dampak politis dan ungsi pertahanan keamanan nasional (ini juga
terkait bagaimana membangun nasionalisme).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesungguhnya telah berupaya
mengatasi persoalan perbatasan antara negara tersebut. Hal ini
ditunjukan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor
161 tahun 2005 Tentang Pembentukan Badan Persiapan Pengembangan
Kawasan Khusus Perbatasan Provinsi Kalbar. Mulanya hal ini masih
berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) non struktural. Selanjutnya
Gubernur Kalbar mengeluarkan Perda Provinsi Kalbar Nomor 10 tahun
2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalbar, yang
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 9/30
2
membentuk SKPD struktural dengan nama Badan Pengelolaan Kawasan
Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) Provinsi Kalbar. Disusul tahun yang
sama mengeluarkan Pergub Kalbar Nomor 65 tahun 2008 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan
dan Kerjasama (BPKPK) Provinsi Kalbar.
Berdasarkan kajian secara komprehensi dan telah pula mendapatkan
masukan dalam seminar mengenai perbatasan Kalbar-Sarawak , maka
model pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Barat yang
diharapkan adalah model pengelolaan daerah khusus yang disebut
Kabupaten Administrati. Wilayahnya adalah gabungan dari Kecamatan-
Kecamatan perbatasan saat ini. Untuk esiensi dan eektivitas perlu
dibentuk 5 Kabupaten administrati di Kalbar, yaitu: (1) Kabupaten
administrati Palsa yang wilayahnya meliputi Kecamatan Paloh, Sajingan,
Tangaran, Teluk Keramat dan Sejangkung; (2) Kabupaten administrati
Jagoibabang, yang wilayahnya meliputi Kecamatan Jagoibabang, Siding
dan Seluas; (3) Kabupaten administrati Entikong, yang wilayahnya
meliputi Kecamatan Entikong, Sekayam, Beduai dan Noyan; (4)
Kabupaten administrati Ketungau, wilayahnya meliputi Kecamatan
Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah; dan (5) Kabupaten administrati
Badau yang wilayahnya meliputi 6 Kecamatan perbatasan di Kapuas
Hulu yaitu Kecamatan Badau, Puring Kencana, Batang Lupar, Embaloh
Hulu, Semitau dan Empanang.
Konsep di atas akan mampu menjadi Counter Magnet dalam upaya akselerasi
pembangunan untuk mengentaskan berbagai ketertinggalan sosial dan
ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Konsep ini mengisyaratkan
akan terjadinya daya tarik daerah yang lebih maju seperti magnet menarik
daerah yang lebih terkebelakang. Jika konsep ini digunakan untuk
meneropong pola pertumbuhan wilayah di internal daerah perbatasan
Kalbar, maka dapat dikatakan Ibukota Kabupaten menjadi counter magnet
dari ibukota Kecamatan di dekatnya. Sementara pada saat yang sama ibukota
Kecamatan juga menarik desa-desa di sekitarnya untuk ikut berkembang
secara ekonomi. Selanjutnya desa-desa tersebut pada gilirannya akan
menarik pula desa-desa yang lebih kecil di sekitarnya untuk maju dan
berkembang sehingga setara kondisinya dengan Kampung-Kampung yang
berada diwilayah Sarawak Malaysia.
Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil kajian yang komprehensi
di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan spesikasi dan nilai
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 10/30
3
strategis kawasan perbatasan tersebut. Tim pakar mengusulkan sebuah
terobosan yang bersiat khusus untuk pengelolaannya, karena dengan
pemberlakuan yang bersiat khusus tersebut diharapkan adanya
kebijakan-kebijakan dan program pemerintah yang bersiat khusus
pula untuk membangun wilayah perbatasan. Peluang pembentukan
daerah khusus untuk kepentingan Nasional perlu segera diambil
untuk pengelolaan perbatasan di Indonesia khususnya di Kalimantan
Barat. Pemerintah Daerah juga memerlukan kewenangan yang besar
untuk dapat mengembangkan kawasan perbatasan menjadi kawasan
pertumbuhan ekonomi baru di era otonomi daerah saat ini. Namun
demikian memang, saat ini dalam pelaksanaannya walaupun sudah ada
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara,
Pemerintah Daerah belum diberi kewenangan yang besar.
II. DASAR PEMIKIRAN DAN PERTIMBANGAN
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, antara
lain mengamanatkan bahwa: (1) untuk mengelola batas wilayah negara
dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah,
Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk badan pengelola
nasional dan badan pengelola daerah; (2) pelaksanaan kewenangan
badan pengelola diatur dengan Peraturan Pemerintah; (3) badan
pengelola bertugas: (a) menetapkan kebijakan program pembangunan
perbatasan, (b) menetapkan rencana kebutuhan anggaran, (c)
mengoordinasikan pelaksanaan, dan (d) melaksanakan evaluasi dan
pengawasan; serta (4) adanya hubungan kerja antara badan pengelola
nasional dan badan pengelola di daerah yang bersiat koordinati.
Pembangunan inrastruktur pendidikan dan kesehatan diprioritaskan
pada daerah-daerah yang selama ini lebih banyak mendapat pelayanan
pendidikan dan kesehatan dari Malaysia. Khusus untuk daerah yang
sudah ada inrastruktur pendidikan dan kesehatannya, namun masih
lebih banyak memanaatkan asilitas yang disediakan Malaysia, maka
kita perlu bekerja ekstra keras agar pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang diberikan menjadi lebih baik lagi. Penyediaan tenaga guru dan
paramedis yang handal perlu melengkapi inrastruktur pendidikan dan
kesehatan yang sudah dibangun.
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 11/30
4
Mendesaknya percepatan dan penanganan terhadap pokok
permasalahan ini dikarenakan: (1) berbagai pokok permasalahan
perbatasan terus bergulir dengan penanganan yang sporadik dan
insidentil, berbagai pertemuan bilateral tentang perbatasan harus
terus berjalan yang menghasilkan berbagai komitmen untuk kerjasama
perbatasan, tetapi terus berlanjut tanpa kejelasan arahan; (2) Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Provinsi Nusa
Tenggara Timur telah memiliki Badan Pengelola Perbatasan di daerah,
beberapa Kabupaten perbatasan pun telah proakti membentuk badan
pengelola perbatasan, hal ini akan menjadi bom waktu kesemerawutan
birokrasi dalam penanganan masalah perbatasan; (3) Bagaimana mungkin
semua bisa bekerja tanpa acuan nasional, sementara BNPP sendiri masih
mempersiapkan rencana induk dan grand desain pengelolaan perbatasan
yang sampai saat ini masih belum selesai.
Selama berpuluh tahun kebelakang masalah perbatasan belum
mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah. Hal ini tercermin
dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan
perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat
penduduk, aksesnya mudah, dan potensial. Memang sejak tahun
1999-2004 mulai dicanangkan upaya “meningkatkan pembangunan
di seluruh daerah, terutama di Kawasan Timur Indonesia, daerah
perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada
prinsip desentralisasi dan otonomi daerah” yang kemudian diperbaiki
dan dipertajam sasarannya dalam Program Pembangunan Nasional
2000-2004 melalui program pengembangan daerah perbatasan
yang bertujuan untuk meningkatkan tara hidup dan kesejahteraan
masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi kawasan
perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah
yang berbatasan dengan negara lain. Sasarannya adalah: terwujudnya
peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial
masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan ketertiban serta
keamanan kawasan perbatasan. Namun demikian sampai akhir tahun
2004 tidak tersusun suatu kebijakan nasional yang memuat arah
kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan perbatasan yang
bersiat komprehensi integral, serta yang mengintegrasikan ungsi dan
peran seluruh stakeholder perbatasan, baik di pusat maupun di daerah.
Sehingga kawasan perbatasan tetap nampak terabaikan dan tertinggal
(DPD-RI, 2010).
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 12/30
5
Arah pengembangan kawasan perbatasan kemudian dirumuskan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-
2025, adalah sebagai berikut: (a) wilayah-wilayah perbatasan akan
dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang
selama ini cenderung berorientasi inward-looking menjadi outward-
looking sehingga dapat dimanaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas
ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga,dan (b) pendekatan
pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang
bersiat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, dengan
perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di
perbatasan yang selama ini luput dari perhatian (Armida S. Alisyahbana,
2010). Ironisnya atas arahan RPJP Nasional tersebut terjadi euoria
pembangunan kawasan perbatasan oleh berbagai sektor dan instansi
Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah
2005-2009. Laporan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (2009)
mencatat adanya 26 Kementerian/Lembaga yang memiliki program
pembangunan di perbatasan melalui 72 program di tingkat Satuan Kerja
(Satker) Eselon I. Akibatnya pembangunan kawasan perbatasan pun
tetap tidak mendapatkan kemajuan yang berarti, malah berbagai isu dan
kasus dari perbatasan cenderung meninggi, seperti pergeseran patok
batas, pelanggaran batas kedaulatan, kejahatan lintas batas, menurunnya
nasionalisme masyarakat perbatasan, dan terjadinya berbagai kegiatan
ilegal di perbatasan, sementara masyarakat di perbatasan tetap miskin
dan tertinggal.
Memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional
2010-2014 Pemerintah melakukan penajaman prioritas pembangunan,
yaitu melalui 11 prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu II, yang salah
satunya adalah menempatkan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan
pasca konfik. Arah kebijakannya adalah mempercepat pembangunan
kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara
dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan
negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan
keamanan nasional, dan okus sasarannya sebagai berikut: (a) penyelesaian
dan penetapan batas wilayah negara, (b) peningkatan upaya pertahanan,
keamanan, dan penegakan hukum, (c) peningkatan pertumbuhan
ekonomi kawasan perbatasan, (d) peningkatan pelayanan sosial dasar,
dan (e) penguatan kapasitas kelembagaandalam pengembangan
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 13/30
6
kawasan perbatasan secara terintegrasi. Permasalahannya adalah semua
rencana tersebut masih bersiat makro dimana masih terdapat sebanyak
60 program di 29 Kementerian/Lembaga.
Secara umum terdapat disparitas kondisi ekonomi dan pertumbuhan
ekonomi serta pelayanan publik yang kurang seimbang, baik antara barat
dan timur (pada kondisi nasional), maupun antara indonesia dengan
negara tetangganya. Cara pandang dan perlakuan terhadap daerah
perbatasan di masa lalu menempatkan daerah perbatasan sebagai buer
zone pertahanan dan secara ekonomi terkesan diperlakukan sebagai
halaman belakang yang tertinggal. Hal ini tidak terlepas dari sistem
politik negara dimasa lalu yang sentralistik dan sangat menekankan
stabilitas keamanan dengan latar belakang daerah konfik. Akibatnya
pembangunan ekonomi tersisihkan oleh pandangan potensi ancaman
dari luar terhadap kedaulatan dan keamanan wilayah. Pandangan ini
memposisikan kawasan perbatasan sebagai security belt , dan aktivitas
ekonomi praktis tidak berkembang. Penataan ruang disusun belum
pro-rakyat, pro-poor, dan pro-perbatasan beranda depan negara.
Akibat dari pandangan seperti itu berimplikasi pada kondisi ekonomi
diperbatasan seperti tercermin dewasa ini, yaitu seperti: (a) sangat
kurangnya inrastruktur ekonomi diperbatasan, baik transportasi,
komunikasi, inormasi, maupun perbankan. Terjadinya kesenjangan
pembangunan baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga,
(b) ketersediaan prasarana dan sarana berkenaan dengan wilayah
dan asilitas sosial-ekonomi masih sangat kurang memadai, (c) angka
kemiskinan yang tinggi dengan jumlah keluarga yang pra-sejahtera
yang tinggi pula jadi enomena umum masyarakat perbatasan, dan
(d) terisolasinya masyarakat perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas
kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan dan pasar baik melalui
jalur darat, laut, maupun udara.
Permasalahan pembangunan di kawasan perbatasan sangat erat
berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan
rakyat, perlindungan kepentingan masyarakat perbatasan yang masih
tertinggal dan kurang terurus, serta lingkungan hidup. Berbagai isu
tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan
yang selama ini terjadi masih dianggap sebagai masalah deence-security
dan law enorcement , padahal di era damai dewasa ini permasalahan lebih
menyangkut masalah prosperiti, social-security dan kesetaraan terhadap
akses perekonomian yang kurang perhatian. Cara pandang tersebut
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 14/30
7
jelas harus diubah oleh pemerintah Indonesia agar ada acuan yang
jelas dalam proses menyelesaikan penetapan batas-batas internasional
dengan negara malaysia, dan pengelolaan kawasan perbatasan hingga
terwujudnya perbatasan sebagai beranda depan negara.
Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang relati rendah membuat nilai
keunggulan kompetiti masyarakat perbatasan dan berakibat pada
kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan.Upaya
optimalisasi potensi sumber daya alam (SDA) harus memperhatikan
daya dukung lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan
lingkungan, baik lingkungan sik maupun lingkungan sosial. Di
sebagian besar kawasan perbatasan, upaya pemanaatan SDA dilakukan
secara ilegal dan tak terkendali, sehingga mengganggu keseimbangan
ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai dampak
lingkungan seperti polusi asap lintas batas(hedge pollution), banjir, longsor,
tenggelamnya pulau kecil, dan sebagainya pada umumnya disebabkan
oleh kegiatan-kegiatan ilegal, seperti penerbangan liar di kawasan hutan
dan pengerukan pasir di pulau-pulau kecil yang tidak terkendali. Hal ini
cukup sulit ditangani, karena keterbatasan pengawasan pemerintah
di kawasann perbatasan dan belum ditegakkannya supremasi hukum
secara adil dan tegas.
Keterbatasan SDM di perbatasan Kalimantan Barat masih menjadi isu
sentral yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan pengolahan data
statistik, untuk tahun 2010 angka buta huru usia 10 tahun keatas masih
sekitar 10 %, sedangkan untuk usia di atas 45 tahun diperkirakan masih
lebih dari 20 %. Sudah menjadi hukum alam bahwa daerah yang kaya
SDA, namun miskin SDM berkualitas, maka akan menjadi rebutan pemilik
modal. Potensi ekonomi yang ada lebih banyak dinikmati oleh pemilik
model, sementara penduduk lokal perbatasan hanya memperoleh
sangat sedikit, bahkan boleh dikatakan hanya cukup untuk keperluan
subsisten saja. Investasi yang terjadi di daerah tersebut sebagian besar
hanya menimbulkan kebocoran regional yang tinggi, karena sebagian
besar nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas perekonomian tersebut
tersedot ke Negara pemilik modal.
Adanya kesenjangan ekonomi dan pembangunan di perbatasan dengan
negara tetangga berdampak pada kehidupan dan perilaku sosial budaya
masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, dan
akses terhadap inormasi dan lapangan kerja yang sangat kurang di
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 15/30
8
perbatasan dihadapi oleh masyarakat perbatasan, yang mengakibatkan
tingkat kehidupan sosial mereka tertinggal dibanding dengan masyarakat
di negara tetangga dan dengan masyarakat di luar kawasan perbatasan.
Demikian pula dalam hal kesehatan, masyarakat perbatasan Indonesia
belum memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan karena jauhnya
jarak pemukiman penduduk dengan asilitas yang tersedia. Keterbatasan
akses terhadap asilitas kesehatan masyarakat di negaranya, disisi lain
terjadi akses yang lebih mudah ke asilitas pendidikan, kesehatan dan
pasar di negara tetangga, seperti yang terjadi di Kalbar saat ini. Hal ini
berimplikasi kepada masuknya pengaruh sosial dan budaya dari luar, dan
dalam jangka panjang akan menjadi asing terhadap budaya negeri sendiri.
Salah satu akta aktual dilapangan terutama di Kalbar adalah pelintas
batas tradisional. Adanya kesamaan budaya, adat istiadat dan etnik
menyebabkan terjadinya aktivitas pelintas batas tradisional secara
ilegal dan sulit dicegah. Persamaan budaya dan adat istiadat masyarakat
merupakan isu perbatasan antar negara yang telah lama teridentikasi
tetapi tetap masih selalu muncul dan belum dapat diatasi dengan baik
oleh kedua negara. Elemen lainnya dari aspek sosial budaya adalah
keberadaan tanah adat atau hak ulayat masyarakat. Di beberapa daerah
perbatasan terdapat tanah-tanah adat/ulayat yang oleh tatanan hukum
Indonesia diakui dan dihormati keberadaannya. Tanah ulayat tersebut
sangat erat hubungannya dengan penghidupan sehari-hari masyarakat
perbatasan, dan oleh karena tanah-tanah ulayat tersebut terdapat di
kedua negara, maka pelintasan batas diluar pengetahuan administrator
perbatasan menjadi tidak terkontrol. Mereka pun kurang terjangkau oleh
administrasi kependudukan. Agar supaya kepentingan adat tersebut
dapat terakomodasi secara legal menurut hukum masing-masing negara
yang berbatasan, maka pengaturan khusus menjadi suatu keniscayaan.
Aspek pertahanan dan keamanan sangat erat berhubungan dengan status
penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan.
Isu yang sering muncul adalah pemindahan patok batas, kerusakan
lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan, serta aktivitas ilegal
lainnya. Di beberapa kawasan perbatasan sudah lama terjadi eksploitasi
SDA secara tidak bijaksana sehingga mengganggu keseimbanan
ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, seperti penebangan
hutan dan penambangan emas secara liar dan besar-besaran. Kegiatan
ini sebagian besar bersiat ilegal yang cukup sulit ditangani karena
keterbatasan sumberdaya aparatur dan inrastruktur untuk pengawasan.
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 16/30
9
Aktivitas illegal fshing, illegal logging, illegal mining yang masih marak
selama ini hanya menguntungkan pengusaha pemilik modal atau
cukong dari kegiatan tersebut. Sementara masyarakat perbatasan
yang terkadang diperalat untuk melakukan itu ditangkap dan dihukum.
Diperkirakan setiap bulan aktivitas illegal fshing mampu menangkap
ikan lebih dari 7 ribu ton atau senilai sekitar Rp. 100 Milyar setahun di laut.
Aktivitas illegal logging yang masih terjadi dilakukan melalui batas laut
dan darat. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan peta satelit dari
google yang memperihatkan banyaknya hutan di wilayah Kalimantan
Barat yang gundul, dimana dari areal hutan gundul tersebut terlihat jejak
jalan laluan kendaraan berat di dekat titik batas. Diperkirakan jutaan
meter kubik kayu ilegal sudah terangkut ke negeri jiran.
III. REKOMENDASI
3.1 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Persoalan yang harus menjadi prioritas diatasi saat ini adalah,
bagaimana meningkatkan kualitas SDM di wilayah perbatasan dan
kapasitas sumber daya penyelenggara pemerintahan di kawasan
perbatasan. Karena keterbatasan kapasitas SDM tersebut maka
tata kelola pemerintahan dikawasan yang berbatasan negara
lain tersebut juga masih jauh dari harapan. Pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan upgrading secara
berkala bagi para pemangku dan penyelenggara kepemerintahan
di kawasan perbatasan tentang aspek makro dan mikro dalam
pengelolaan perbatasan.
Untuk bidang pendidikan, di luar mata pelajaran yang sudah berlaku
umum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan
pengetahuan dasar melalui muatan kurikulum pendidikan tentang
geogra, sejarah dan budaya Indonesia mulai dari tingkatan
sekolah dasar hingga sekolah menegah, yang silabusnya disusun
sesuai dengan stratanya dengan melibatkan para ahli pendidikan,
geogra, antropologi, sejarah, dan kebudayaan Indonesia. Khusus
di perguruan tinggi diberikan materi wawasan nusantara dan
dinamika perjuangannya.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus giat memasilitasi pola
pertukaran guru, dosen dan mahasiswa antar Provinsi perbatasan,
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 17/30
10
untuk memberikan wawasan kebangsaan Indonesia. Hal ini perlu
untuk mengurangi ketimpangan Barat dan Timur Indonesia,
serta untuk meningkatkan pengetahuan tentang ke-Indonesiaan
(Knowledge on Indonesia) sebagai bagian dari upaya National
Character Building. Khusus untuk mahasiswa muatan ini dapat
diakomodasi dalam program/kegiatan kuliah kerja nyata, dengan
okus pertukaran diantara mahasiswa di Kalimantan. Selain itu
perlu dilakukan penyelenggaraan estival budaya masyarakat
perbatasan secara berkala yang diasilitasi oleh Pemerintah daerah
dan melibatkan seluruh stakeholder perbatasan.
3.2 Peningkatan Akses dan Keamanan
Secara geogras kawasan perbatasan Kalbar merupakan daerah
yang sangat panjang, yaitu sekitar 966 Km. Tentu saja dengan
panjang yang demikian cukup menyulitkan dalam penanganan
terutama ditinjau dari aspek pertahanan-keamanan, rentang
kendali pelayanan pemerintahan dan kebutuhan aparaturnya serta
kebutuhan dana. Keadaan ini semakin diperparah lagi oleh kondisi
inrastruktur jalan baik kuantitas maupun kualitasnya. Akibatnya,
sebagian besar kawasan perbatasan merupakan daerah yang tidak
dapat dijangkau oleh kendaraan, sehingga membuat sebagian
besar daerah ini menjadi terisolir dan masuk dalam kategori
daerah termiskin di Kalbar.
Terbatasnya inrastruktur seperti sarana dan prasarana dasar
permukiman, listrik, jaringan air bersih, dan sarana prasarana
transportasi menyebabkan wilayah ini memiliki aksesibilitas yang
rendah dan terisolasi dari wilayah sekitarnya. Bila dibandingkan
dengan negara tetangga Malaysia, maka kesenjangan
inrastrukturnya sangat besar. Jalan yang menghubungkan daerah-
daerah di perbatasan terdapat lebih kurang sepanjang 4.641,55 Km
yang meliputi jalan aspal, kerikil maupun tanah. Berdasarkan data
pada tahun 2001, jalan dengan kondisi baik terpanjang dimiliki
Kabupaten Sanggau dan terpendek dimiliki Kabupaten Sintang.
Sedangkan jalan rusak berat terpanjang dimiliki Kabupaten
Sintang dan Sambas, terpendek dimiliki Kabupaten Sanggau.
Pembangunan jalan paralel perbatasan tentu saja tidak cukup
untuk menciptakan counter magnet dan saluran trickle down serta
spread eect . Bagian yang tidak kalah pentingnya adalah jalan
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 18/30
11
akses dari ibukota Provinsi ke ibukota Kabupaten dan ke PPLB
atau kabupaten admistrati yang ada di daerah perbatasan Kalbar.
Jalan akses yang sudah cukup baik adalah jalan akses Entikong
ke Sanggau, meskipun masih kalah jauh dengan jalan akses di
Sarawak. Sedangkan jalan akses Jagoibabang ke Bengkayang
rusak berat, demikian juga dengan jalan akses Nanga Badau ke
Putussibau. Jalan Akses dari Aruk ke Sambas sedang dalam tahap
pembangunan, namun sudah cukup lancar. Hanya jalan akses Jasa
ke Sintang yang masih dalam angan-angan.
Adapun panjang jalan akses masing-masing ke perbatasan adalah
sebagai berikut:
a) Akses Entikong (Tanjung - Batas Sarawak) sepanjang± 100,70 km
b) Akses Nanga Badau (Putussibau - Batas Sarawak) sepanjang± 168,90 km
c) Akses Aruk (Sambas - Batas Sarawak) sepanjang ± 88,06 km
d) Akses Jagoi Babang (Bengkayang - Batas Sarawak) sepanjang± 105,66 km
e) Akses Jasa (Sintang - Batas Sarawak) sepanjang ± 206,25 km
Dalam konteks security, beberapa hal yang direkomendasikan
adalah: 1). Menciptakan sabuk pengaman manusia (human saety
belt ) di sepanjang daerah perbatasan Kalbar-Sarawak. Wujud
sik sabuk pengaman tersebut dapat berupa permukiman
masyarakat daerah perbatasan yang rapi, tertata baik, dilengkapi
inrastruktur yang memadai, dengan aparatur pelayanan publik
yang dijamin kesejahteraannya. Bagian yang terpenting dari sabuk
pengaman perbatasan sesungguhnya bukan patok-patok batas
yang ditancapkan di sepanjang garis perbatasan Kalbar-Sarawak,
akan tetapi patok-patok batas yang tertanam jauh dalam lubuk
hati masyarakat yaitu adanya semangat nasionalisme sejati atau
memiliki kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Wajar
jika kita khawatir dengan bergesernya patok batas antara negara
di daerah perbatasan, akan tetapi yang kurang kita sadari dan
terkesan tidak begitu serius kita sikapi adalah tidak hanya sekedar
rendahnya nasionalisme warga negara indonesia di daerah
perbatasan, akan tetapi dalam realitasnya sudah banyak masyarakat
kita di wilayah perbatasan yang pindah menjadi warga negara
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 19/30
12
Malaysia. 2). Meningkatkan kualitas Program IRM (Investigation,
Refxation, Maintenance) dengan cara melengkapi petugas IRM
Indonesia dengan peralatan, sarana dan prasarana kerja yang
memadai minimal setara dengan peralatan yang dimiliki oleh tim
IRM Malaysia. Kualitas tersebut akan lebih baik lagi jika dibarengi
dengan melibatkan masyarakat lokal perbatasan sebagai bagian
dari Tim IRM Indonesia.
Mereka nantinya akan menjadi narasumber dan agent monitoring
patok-patok batas yang ada di sekitar mereka. Berjalan kaki di
tengah hutan belantara sudah menjadi keseharian masyarakat
lokal dan daya ingat terhadap peta situasi tidak diragukan lagi.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mereka tinggal di sekitar
patok batas, bahkan mungkin patok batas itu berada di tanah
hak ulayat nenek moyang mereka. Apabila di kemudian hari ada
persoalan patok batas, maka mereka tidak hanya sebatas sebagai
saksi hidup yang sangat sahih dalam setiap sengketa patok batas
yang mungkin saja terjadi suatu saat nanti, akan tetapi menjadi
sabuk penjaga patok batas antar negara tersebut.
Di bidang hankam, Kementerian Pertahanan telah membangun
32 Pos Pamtas yang sudah beroperasi dengan baik sejak masa
konrontasi. Namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan
jumlah jalan akses Kalbar-Sarawak yang saat ini sudah berkembang
menjadi 54 ruas jalan yang menghubungkan 98 Desa di Kalbar
dengan 32 Kampung di Sarawak. Apalagi jika dibandingkan
dengan panjang wilayah perbatasan Kalbar-Sarawak 966 km
dengan jumlah patok batas sebanyak 5.713 buah, maka kondisi
kita masih sangat lemah dibandingkan Sarawak Malaysia. Ada
kegiatan IRM yang dilaksanakan untuk mengamankan patok-
patok batas, namun dalam satu tahun dana Pemerintah Indonesia
hanya mampu menyediakan untuk IRM sekitar 20 km saja.
3.3 Interkoneksi dan Operabilitas Lintas Institusi
Penanganan masalah dikawasan perbatasan membutuhkan
landasan hukum yang tegas, komprehensi dan mampu mengikat
semua pihak. Salah satu landasan hukum yang paling mendasar
adalah kejelasan wewenang dan jalur koordinasi dalam pengelolaan
kawasan perbatasan. Dalam konteks inilah pola Kabupaten
administrati atau daerah khusus menjadi pilihan yang tepat.
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 20/30
13
Desentralisasi dan otonomi daerah sesungguhnya telah
memberikan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Berbagai kewenangan yang selama
ini dilakukan pusat telah diserahkan ke pemerintah daerah,
seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Namun dalam
pembangunan kawasan perbatasan sebagian besar kewenangan
pelaksanaannya masih berada pada pemerintah pusat, dengan
alasan untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan sosial ekonomi
yang bersiat lintas administrasi wilayah pemerintah sehingga
diperlukan koordinasi dari institusi yang secara khusus ditunjuk
oleh pusat untuk mengelola keseluruhan aspek pembangunan di
kawasan perbatasan.
Dalam konteks ini, tidak jarang masing-masing level pemerintahan
berebut pengaruh di perbatasan ketika ada potensi penerimaan
dan sebaliknya seolah lepas tanggung jawab pada saat timbul
masalah. Akibatnya, perbatasan menjadi kawasan “remang-
remang” yang dinikmati oleh segelintir oknum, berasal dari kedua
negara, untuk menumbuh-suburkan kegiatan ilegal. Sebagian
dari oknum tersebut memiliki status sebagai aparatur pemerintah
baik sipil maupun militer. Mereka ini merupakan kelompok yang
sebagian besar justru bukan berasal dari masyarakat perbatasan
serta cenderung tidak menginginkan adanya kejelasan
kewenangan dan jalur kordinasi dalam penaganan kawasan
perbatasan.
Dari aspek kelembagaan, organisasi kerjasama bilateral Indonesia-
Malaysia patut untuk dikritisi karena berbagai jenis organisasi
kerjasama yang ada saat ini tersebar di berbagai institusi yang
tidak terintegrasi satu sama lain. Selain itu hirarkhi organisasi
yang tidak sinkron dengan jadwal sidangnya telah menyebabkan
kesepakatan yang dibuat kurang responsi terhadap situasi terkini
yang memerlukan penanganan segera.
Misalnya organisasi High Level Commision (HLC), Coordinated
Operating Control Committee (COCC), Joint Police Cooperation
Committee (JPCC), Jawatan Kerja Latihan Bersama (JKLB) dan Sosek
Malindo yang berada di bawah General Border Committee (GBC)
telah mengakibatkan hasil sidang Sosek Malindo yang membahas
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 21/30
14
dan menyepakati berbagai hal terkait kondisi terkini memerlukan
waktu lebih dari dua tahun untuk sampai disepakati pada sidang
GBC. Demikian pula dengan organisasi Joint Indonesia-Malaysia
(JIM) Technical Boundary Committee yang terlepas dari GBC
terkadang mengakibatkan kurang sinkronnya output GBC dengan
JIM. Selain itu, masih ada beberapa organisasi orum kerjasama
bilateral lainnya yang tersebar di berbagai Kementerian bergerak
tanpa saling mengetahui satu sama lain, seperti:
1. The Indonesia - Malaysia Commission on Economic and Technical Cooperation
2. Joint Commission or Bilateral Cooperation between the
Government o the Republic o Indonesia and the Government o Malaysia and Protocol
3. The Joint Commission For Bilateral Cooperation BetweenIndonesia and Malaysia
4. Indonesia - Malaysia Joint Commission Meeting (JCM)
5. Indonesia - Malaysia Business Council
6. Joint Trade and Investment Committee
Institusi kerjasama bilateral yang bermacam-macam itu, akan
lebih eekti jika personilnya adalah merupakan orang-orang yang
sama. Perombakan berbagai isntitusi tersebut serta pembentukan
sekretariat bersama dalam satu atap yang diasilitas oleh BNPP
perlu dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai salah satu solusi
masalah masih lemahnya koordinasi di tingkat nasional dalam
menyelesaikan berbagai permasalaha dikawasan perbatasan.
Kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia yang selama ini telah
berjalan dengan baik harus selalu ditingkatkan, sebab potensi
gesekan kepentingan antara kedua Negara sangat besar.
Keterpurukan ekonomi Indonesia yang menyebabkan mengalirnya
banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia
sesungguhnya sudah menggadaikan harga diri bangsa Indonesia.
Belum lagi disulut oleh berbagai kasus kekerasan dan penindasan
yang dilakukan oleh majikan mereka, telah menyebabkan
kemarahan bangsa Indonesia semakin mudah untuk tersulut.
Kecemburuan kita terhadap perkembangan pesat Malaysia juga
memberikan kontribusi terhadap potensi konfik Indonesia-
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 22/30
15
Malaysia. Apabila kondisi ini tidak diimbangi dengan komunikasi
yang lebih intensi, maka akan semakin mudah untuk tersulut.
Selain peningkatan hubungan kerjasama antara Indonesia
dengan Malaysia, bagian lain yang tidak kalah pentingnya adalah
hubungan multilateral yang melibatkan Indonesia dan Malaysia
sebagai bagian dari kerjasama tersebut. Kerjasama tersebut, dalam
konteks Kalimantan Barat antara adalah kerjasama ekonomi Brunei
Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
Dalam konteks ini, esiensi perdagangan antara sesama Negara di
Pulau Kalimantan harus dapat diormat lebih esien lagi.
Hubungan kerjasama lainnya yang melibatkan Indonesia dan
Malaysia adalah Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle
(IMS-GT). Saat ini kerjasama ini sedang mati suri. Oleh karena itu,
perlu direkomendasikan agar organisasi diaktikan sebagaimana
organisasi IMT-GT yang saat ini sudah lebih akti, namun Kalbar
tidak masuk di dalamnya.
Terkait dengan berbagai bentuk kerjasama dalam penanganan
masalah perbatasan tersebut maka perlu direkomendasikan:
1. Sebaiknya berbagai jenis organisasi kerjasama yang ada
saat ini tersebar di berbagai institusi di integrasikan dalam
satu wadah, sehingga memudahkan dalam membangun
komunikasi dan koordinasi .
2. Semua bentuk kerjasama atau kesepakatan yang dibuat
harus di respon dan ditindaklanjuti. Disinilah letak penting
keberadaan organisasi kerjasama yang terintegrasi sehingga
memudahkan dalam monitoring dan evaluasi terhadap tindak
lanjut program yang disepakati bersama.
3. Beberapa organisasi orum kerjasama bilateral yang tersebar
di berbagai kementerian harus dapat membangun komunikasi
dan koordinasi dengan wadah organisasi kerjasama bilateral
Indonesaia dengan negara-negara yang memiliki perbatasan
darat dan laut, sehingga akan memudahkan dalam sinkronisasi
kebijakan dan program pembangunan kawasan perbatasan.
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 23/30
16
4. Agar semua lembaga kerjasama tersebut dibuat lebih terpadu
dalam naungan BNPP, meskipun dalam prakteknya mereka
bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lembaga
kerjasama yang bermacam-macam itu, hendaknya melakukan
rapat koordinasi paripurna minimal sekali dalam setahun
untuk saling menginormasikan perkembangan atau capaian
yang telah mereka raih dalam kerangka kerjasama bilateral
Indonesia-Malaysia.
5. Di tingkat daerah perlu segera dibentuk Kabupaten
administrati atau daerah khusus perbatasan.
3.4 Penguatan Kapasitas SDM Perbatasan (Capacity Building)
Dari segi Index Pembangunan Manusia (IPM), kondisinya di Kalbar
masih sangat rendah. Kondisi ini ditunjukkan antara lain oleh
rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesejahteraan penduduk
dengan penyebaran yang tidak merata dibandingkan dengan luas
wilayah dan garis perbatasan yang panjang. Menurut data yang
dikeluarkan World Bank , IPM Kalbar berada pada urutan ke 27 dari
33 Provinsi yang ada di Indonesia dengan angka skor 68, sehingga
menempatkan Kalbar sebagai Provinsi yang IPM-nya terendah di
Kalimantan. Kemudian menurut data World Bank yang dikeluarkan
pada tahun 2010, khusus untuk Kabupaten-Kabupaten yang berada di
wilayah perbatasan Kalbar dan Sarawak Malaysia, kondisi IPM hampir
semuanya berada pada posisi terendah dengan skor berada di bawah
70. Sedangkan kondisi pendidikan berdasarkan indikator Angka
Melek Huruf (AMH)angka terendah diwilayah Kabupaten perbatasan
berada di Kabupaten Bengkayang (85,9%) dan Kabupaten Sintang
(86,2%). Kondisi kesehatan berdasaran indikator Angka Harapan
Hidup (AHH) angka terendah diwilayah kabupaten perbatasan berada
di Kabupaten Sambas (60,1%). Berdasarkan indikator persentase
penduduk miskin, persentase penduduk miskin tertinggi di wilayah
perbatasan juga berada di Kabupaten Sambas sebanyak (16, 61%).
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi harus menyusun indikator
Capacity Building terutama berkenaan dengan kualitas SDM,
pengetahuan dan pemahaman tentang aspek mikro dan makro
batas negara, serta peningkatan daya saing daerah perbatasan baik
dalam ukuran nasional maupun regional. Peningkatan kapasitas
SDM diperlukan mengingat adanya ketimpangan pembangunan
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 24/30
17
di kawasan perbatasan Indonesia secara intrinsik geogra, yang
sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor internal dan eksternal.
Kompetensi dan kapasitas institusi yang menangani urusan
perbatasan di Kalbar saat ini belum memadai. Di tingkat Pemerintah
Provinsi Kalbar sesungguhnya sudah ada BPKPK Provinsi. Namun
dalam melaksanakan pengelolaan perbatasan, masih dibatasi oleh
persoalan-persoalan antara lain:
1. Birokratisme aparatur. Berbagai kegiatan operasinal yang
diusulkan untuk dilaksanakan oleh badan perbatasan provinsi
ternyata tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan karena
dianggap tugas institusi lain. Padahal justru pekerjaan itulah
yang selama ini diabaikan oleh institusi lain. Satu-satunya yang
boleh dilakukan badan perbatasan provinsi hanya melakukan
koordinasi, yang sesungguhnya semua instansi memang
harus melaksanakan ungsi yang sudah given di setiap unit
kerja manapun.
2. Sumber permasalahan dari kelemahan kapasitas badan
perbatasan provinsi adalah keterbatasan dana. Sejak didirikan,
badan tersebut hanya diberikan alokasi dana sekitar Rp. 5
Milyar setahun dan setiap tahun selalu mengalami penurunan
serta tidak ada alokasi dana APBN yang membantu, padahal
ruang lingkup dan tugas yang diemban oleh lembaga ini
sangat berat.
Saat ini, beberapa organisasi non pemerintah atau NGO yang
memokuskan perhatiannya kepada masalah perbatasan, namun
tidak semuanya teridentikasi dengan baik karena mereka bekerja
dengan programnya masing-masing. Pada Level Provinsi ada
Yayasan Pemberdayaan Peor Nusantara (YPPN). Di Kabupaten
Sanggau sejak lama sudah ada Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa
(YSDK) dan Forum Komunikasi Pengusaha Perbatasan Entikong. Di
Kabupaten Sambas ada Lembaga Pengkajian Pembangunan dan
Pemberdayaan Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas. Di Kadin
Provinsi Kalbar ada Komite Perbatasan yang khusus menangani
urusan perbatasan Kalibar. Di Kabupaten Kapuas Hulu ada World
Wildlie Fund (WWF) yang sejak lama sudah banyak berkecimpung
di bidang konservasi lingkungan hidup di perbatasan Kapuas Hulu.
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 25/30
18
3.5 Pola Pengelolaan Batas dan Perbatasan Darat
Pengelolaan batas darat hendaknya dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek makro dan aspek mikro dari batas negara
yang memiliki ungsi sebagai garis berawal dan berakhirnya
kedaulatan dan/atau yurisdiksi sebuah negara. Aspek makro terkait
dengan penyelesaian delimitasi dan demarkasi batas negara
serta administrasi dan pemeliharaan batas itu sendiri. Aspek
mikro berkenaan dengan asilitasi dan penyelenggaraan kegiatan
pengawasan bea-cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan (custom,
imigration, quarantine, and security /CIQS). Pemerintah harus
segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur
pelaksanaan hal ini dengan memperhatikan pembagian kerja
antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, baik
dalam pelaksanaan aspek mikro maupun aspek makro dari batas
negara tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan BNPP harus
segera memasilitasi berjalannya berbagai Joint Border Committees
(JBC) dan Joint Technical Committee (JTC) dengan negara tetangga
secara eekti dan esien dalam memperjuangkan kepentingan
nasional, dan untuk menuntaskan berbagai persoalan terkait
dengan pengelolaan bersama aspek mikro dan aspek makro
batas negara.
Dalam hal pengelolaan perbatasan darat di Kalbar di mana
kondisi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik kependudukan,
kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, serta penyediaan
energi yang relati tertinggal dibandingkan dengan di Sarawak,
maka pemerintah harus memprioritaskan dan memokuskan
pembangunan penataan ruang daerah perbatasan dengan
orientasi pembangunan inrastruktur dan pertumbuhan ekonomi
secara substansial dengan memanaatkan SDA yang kaya di
Kalimantan. Namun demikian dengan tidak mengesampingkan
aspek pertahanan-keamanan dan kesinambungan lingkungan
hidup. Atas pertimbangan inilah, maka model pengelolaan yang
disarankan adalah berbasis administrasi Kabupaten dengan pola
khusus.
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 26/30
19
Terdapat 16 desa di Kalimantan Barat dan 10 kampung di Sarawak
yang disepakati sebagai titik lintas batas antara pemerintah
Indonesia dan Malaysia pada tanggal 12 Januari 2006 di Bukit Tinggi.
Penduduk setempat hanya dengan menggunakan pas lintas batas
dapat saling mengunjungi untuk keperluan sehari-hari dengan
jumlah pengeluaran belanja maksimum sebesar 600 Ringgit per
orang per bulan. Dari lima Kabupaten di wilayah perbatasan resmi,
yaitu di Kabupaten Sanggau (Entikong) dan Sambas (Aruk) dengan
keadaan sudah cukup baik. Sedangkan wilayah perbatasan lainnya
seperti di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, dan Kapuas
Hulu masih belum memiliki pos lintas batas yang resmi. Sesuai
dengan kesepakatan dengan pihak Malaysia dalam orum Sosek
Malindo, sebenarnya telah disepakati pembukaan beberapa pintu
perbatasan secara bertahap di beberapa kawasan, yaitu Nanga
Badau (Kapuas Hulu) Lubuk Antu (Sri Aman) yang disepakati pada
tahun 1998. Sedangkan kawasan lain di Kabupaten Sintang dan
Bengkayang masih terus diusulkan dalam pembahasan orum
Sosek Malindo.
3.6 Pola Pengelolaan Batas Maritim
Dari aspek macro-border , Pemerintah perlu segera mengintensikan
pelaksanaan kebijakan border diplomacy untuk penyelesaian batas-
batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia, baik melalui cara-
cara perundingan konvensional, maupun cara-cara inkonvensional
(sot diplomacy ) yang melibatkan peran-peran non-negara, private
sectors, dan akademisi/saintis, disamping Pemerintah. Sementara
menunggu terselesaikannya batas-batas maritim bersama,
Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan dan intensitas
patroli perbatasan sesuai klaim unilateral, untuk itu diperlukan
pembangunan sarana dan prasarana pengawasan wilayah laut,
baik secara konvensional maupun secara inconventional dengan
memanaatkan teknologi tinggi.
3.7 Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA)
Dalam bidang lingkungan dan SDA, digagas kerjasama yang
disebut Heart o Borneo (HoB). Gagasan HoB diperkenalkan oleh
World Wildlie Fund (WWF) dan dibahas dalam pertemuan para pihak
antara Pemerintah Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 27/30
20
tanggal 5 April 2005 di Brunei Darussalam. Gagasan ini berisi
substansi kerjasama di bidang pemanaatan SDA berkelanjutan
dan konservasi hutan tropis di daerah lintas batas antara negara.
Berdasarkan konsep HoB tersebut, maka dalam satu wilayah
yang berada di tiga negara tersebut mempunyai inisiati untuk
melakukan secara bersama-sama konservasi dan pembangunan
berkelanjutan di kawasan Jantung Borneo yang meliputi lintas
batas wilayah Republik Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Inisiati HoB atau Jantung Borneo adalah sebuah inisiati konservasi
dan pembangunan berkelanjutan, dalam rangka melakukan
memanaatan berkelanjutan salah satu hutan atau kawasan terbaik
yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang
dan mendatang. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, maka
ketiga negara akan membangun dan mengelola secara eekti
kawasan-kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di tingkat
species dan genetik di wilayah tiga Negara serta mengembangkan
pengelolaan keanekaragaman hayati yang menjamin pembagian
yang adil dari pemanaatan keanekaragaman hayati.
Dengan tidak memandang kecil makna dari kesepakatan HoB,
satu hal yang perlu benar-benar diperhitungkan adalah bahwa
setiap upaya untuk melestarikan lingkungan hidup, menjaga
keanekaragaman hayati dan upaya pro-lingkungan hidup
lainnya, maka upaya perlindungan terhadap manusia di kawasan
perbatasan tidak boleh dikorbankan. Jangan sampai timbul
kesan pada masyarakat perbatasan Kalbar bahwa Pemerintah
lebih melindungi kepentingan “orang utan” daripada melindungi
kepentingan “orang beneran”.
Khusus untuk pembangunan jalan raya, perlu disikapi secara
bijaksana antara perlunya jalan raya untuk pengembangan
aksesibilitas ekonomi dan kepentingan ekologis pelestarian hutan.
Sebab, sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika jalan raya
dibangun, maka SDA di sekitar jalan tersebut akan habis terkuras
oleh aktivitas ilegal, seperti illegal logging atau illegal mining. Untuk
menyikapi hal tersebut, maka pembangunan jalan mesti dirancang
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 28/30
21
dengan ukuran lebar jalan yang hanya bisa untuk lalu lintas
kendaraan roda saja. Kendaraan seperti truk yang potensial untuk
mengangkut kayu atau barang berat lainnya harus dihindarkan.
Sejalan dengan kebijakan tersebut di atas direkomendasikan pula
hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan revisi terhadap rencana tata Ruang Wilayah
Nasional, Provinsi dan Kabupaten untuk disesuaikan dengan
kondisi riil di lapangan, serta memperimbangkkan hambatan,
tantangan serta peluang yang dapat diraih di masa yang akan
datang;
2. Melanjutkan proses penyusunan Rancangan Peraturan
Presiden (Raperpres) wilayah perbatasan Kalimantan yang
saat ini sedang dibahas dengan penekanan pada revisi tata
ruang kawasan konservasi sedemikian rupa lebih pro-rakyat,
lebih pro-keamanan dan pro-lingkungan hidup;
3. Meninjau dan merevisi semua peraturan perundang-undangan
yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan agar
tidak terjadi lagi kasus dimana wilayah perkampungan atau
ruas jalan eksisting yang sudah ada sejak jaman kolonial
Belanda lantas diplot sebagai kawasan konservasi (hutan
lindung, taman nasional, dsb);
4. Membangun jalan akses yang benar-benar memperhitungkan
upaya untuk mengeliminir peluang terjadinya illegal logging,
illegal mining dan pengrusakan lingkungan hidup;
5. Moratorium perkebunan sawit di kawasan perbatasan perlu
segera dilakukan. Hal ini penting karena selain berdampak
lingkungan juga sangat rawan dalam aspek pertahanan dan
keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 29/30
22
IV. PENUTUP
Pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan di Kalbar menghadapi
masalah yang sangat kompleks dan berjalan lamban. Meskipun
pembangunan wilayah perbatasan merupakan tanggung jawab
pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten, tetapi
koordinasinya tidak berjalan lancar dan pendanaan yang disediakan tidak
memadai untuk karakteristik wilayah perbatasan. Alokasi pendanaan
yang lebih besar dibutuhkan untuk pembangunan wilayah perbatasan di
Kalbar yang mempunyai permasalahan utama isolasi wilayah.
Karakteristik wilayah perbatasan yang khas di Kalbar antara lain
keterbatasan inrastruktur, perilaku ekonomi lintas batas, interaksi sosial
lintas batas, masalah pertahanan dan keamanan, serta pengelolaan
SDA yang kurang terkendali. Berdasarkan kondisi tersebut maka daerah
perbatasan sepatutnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah
karena memiliki arti penting dan strategis terkait dengan otonomi
daerah, perdagangan bebas, strategi globalisasi dan kedaulatan nasional.
Model pengelolaan kabupaten administrati layak dipertimbangkan.
Kemiskinan masyarakat yang tinggal di perbatasan menjadi topik yang
selalu dibahas ketika diskusi tentang kawasan perbatasan dan penduduk
miskin merupakan sesuatu yang mudah dijumpai ketika berkunjung
kekawasan ini. Saat ini meskipun kawasan perbatasan kaya dengan SDA
dan letaknya mempunyai akses ke pasar di daerah Sarawak, tapi terdapat
sekitar 45% desa miskin dengan jumlah penduduk miskin sekitar 35%. Jika
dibandingkan dengan penduduk Malaysia tampak adanya ketimpangan
pendapatan yang luar biasa besarnya (sekitar 1:10). Akibatnya penduduk
kita tidak memiliki posisi tawar yang sebanding dalam kegiatan ekonomi
diperbatasan. Bahkan besaran harga terhadap produksi hasil pertanian
kita pun ditentukan oleh penduduk Malaysia.
Akibat lain dari kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan mendorong
masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi
kebutuhan hidupnya. Kenyataan ini selain melanggar hukum dan
potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban juga sangat merugikan
negara. Kegiatan ini umumnya terorganisir dengan baik, sehingga perlu
koordinasi dan kerjasama bilateral untuk menuntaskannya.
7/23/2019 Policy Recomendation KALBAR Web
http://slidepdf.com/reader/full/policy-recomendation-kalbar-web 30/30
Kemitraan bagi Pembaruan Tata PemerintahanJl. Wolter Monginsidi No. 3
Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 INDONESIA
top related