-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
1/20
Direktorat Jenderal Bea dan CukaiDirektorat Fasilitas Kepabeanan
Homepage http://www.beacukai.go.id
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN
PEMBEBASAN BEA MASUK
Jakarta, Agustus 2010
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
2/20
DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
1995 TENTANG KEPABEANAN.
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
3/20
DASAR HUKUM
PASAL 25 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANGKEPABEANAN.
PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANGNOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG
KEPABEANAN.
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
4/20
FASILITAS KEPABEANAN UNTUKPROYEK PEMERINTAH
FASILITAS PEMBEBASAN BEA
MASUK, TIDAK DIPUNGUT PPN
DAN PPNBM, SERTA PPH PASAL 22
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
5/20
DASAR HUKUM
Pasal 26 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang BM, BMT, PPN
dan PPnBM serta PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek
Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar
Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001. Keputusan Menteri Keuangan 239/KMK.01/1996 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang
BM, BMT, PPN dan PPnBM dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan
Proyek Pemerintah yang dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman
Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganKeputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 tanggal 20
November 2000.
Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea
dan Cukai Nomor SE-64/A/71/0596, No. SE-32/PJ/1996 dan No. SE-
19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996.
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
6/20
Berdasarkan PP No. 42 :
BM dan BMT atas impor dalam rangka pelaksanaan Proyek
Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman
Luar Negeri,dibebaskan.
PPN dan PPnBM atas impor serta penyerahan Barang danJasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang
dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri,tidak
dipungut.
Pajak Penghasilan oleh kontraktor, konsultan, dan pemasok
(supplier) atas penghasilan yang diterima atau diperolehkarena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan
Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana
Pinjaman Luar Negeri,ditanggung oleh Pemerintah.
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
7/20
Sumber Dana Proyek Pemerintah :
Seluruhnya berasal dari Hibah atau Dana
Pinjaman Luar Negeri; Sebagian Berasal dari Hibah atau Dana
Pinjaman Luar Negeri dan sebagian lagi
dari APBN/GOI (dana pendamping);
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
8/20
Pelaksanaan Lebih Lanjut dari
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
239/KMK.01/1996 diatur dalam Surat
Edaran Bersama Dirjen Anggaran
Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan
Cukai Nomor SE-64/A/71/0596, No.
SE-32/PJ/1996 dan No. SE-
19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996.
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
9/20
Istilah Umum dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 Proyek Pemerintahadalah proyek yang tercantum dalam DIP
atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasukproyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman(PPP)/Subsidiary Loan Agreement (SLA)
Pinjaman Luar Negeriadalah setiap penerimaan negara baikdalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkanmaupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperolehdari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembalidengan persyaratan tertentu.
Hibah luar negeriadalah setiap penerimaan negara baikdalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkanmaupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenagaahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luarnegeri yang tidak perlu dibayar kembali;
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
10/20
KMK Nomor 239/KMK.01/1996
Subjek penerima fasilitas :
Instansi Pemerintah
Obyek fasilitas adalah Proyek Pemerintah yang
dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
11/20
KMK Nomor 239/KMK.01/1996
DEFINISI
Proyek pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam daftar
isian proyek (DIP)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
atau dokumen yang dipersamakan, termasuk proyek yang
dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP) /Subsidiary Loan Agreement (SLA)Kontrak adalah suatu perjanjian pengadaan barang dan
jasa (KPBJ) atau naskah lainnya yang dapat disamakan,
yang ditandatangani oleh Pemimpin Proyek atau pejabat
yang berwenang dan Kontraktor Utama
Master List adalah daftar jenis, jumlah, dan satuan barang
yang akan diimpor dan merupakan pelaksanaan dari KPBJ
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
12/20
KMK Nomor 239/KMK.01/1996
Permohonan untuk mendapatkan fasilitas :
Masterlist yang ditandatangani oleh pimpinan
proyek dan disahkan oleh pejabat eselon I;
DIP/DIPA atau dokumen yang dipersamakan,
termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian
Penerusan Pinjaman (PPP) / Subsidiary Loan
Agreement (SLA);
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak
meliputi bea masuk dan pajak dalam rangka impor Dokumen lain seperti Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) dan Surat Kuasa Pembebanan (SKP)
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
13/20
KMK Nomor 239/KMK.01/1996
Prosedur:
Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai sesuai dengan format permohonan di dalam lampiran I
Surat Edaran Bersama Nomor SE-19/BC/1996 dengan dilampiri:
3 (tiga) set ASLI Masterlist dengan format sesuai denganlampiran II Surat Edaran Bersama Nomor SE-19/BC/1996;
1 (satu) set Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa;
DIP/DIPA, ataudokumen yang dipersamakan, termasuk
proyek yang dibiayai dengan Perjanjian PenerusanPinjaman (PPP) / Subsidiary Loan Agreement (SLA),tahun berjalan;
Surat Kuasa Pembebanan (SKP) untuk yang pembayaran
melalui L/C;
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / notice to proceed
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
14/20
Meneliti kelengkapan permohonan dan kesesuaian data yangtercantum dalam permohonan;
Menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan dan mengesahkan
masterlist dengan membubuhkan cap pada seluruh lembar
masterlist;
Masterlist yang telah ditandasahkan merupakan lampiran
Keputusan Menteri Keuangan dan merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan yang digunakan sebagai bahan acuan
pelaksanaan pengawasan secara administrasi maupun fisik
dalam proses pengurusan barang di pelabuhan maupun audit; Pengesahan masterlist dilakukan oleh Dirjen BC u.b. Dir Fasilitas
Kepabeanan untuk dan atas nama Menteri Keuangan;
Subdit Pembebasan melakukan penatausahaan Keputusan
Menteri Keuangan dan melaksanakan pemantauan administratif
atas realisasi impor berdasarkan laporan bulanan KPBC.
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
15/20
CAP
PROYEK PEMERINTAH HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI
BEBAS BM/BMT, TIDAK DIPUNGUT PPN/PPnBM,DAN PPh DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
PP 42/1995
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
16/20
Mekanisme Importasi Barang FasilitasSesuai tata laksana importasi umum berdasarkan KEP-
07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 (PIB, Invoice, Packing
List, Dokumen Pelengkap, Bukti Pembayaran)
Mencantumkan No & Tgl SK Fasilitas pada kolom 19 PIB
serta melampirkan SK asli Fasilitas
Kepala Kantor BC dapat memberikan fasilitas pengeluaran
barang impor terlebih dahulu dengan penangguhanpembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka
impor (v o o r u i t s l a a g ) dengan jaminan pada saat SK
Fasilitas sedang diproses.
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
17/20
KEWAJIBAN PENERIMA FASILITAS
Menyelenggarakan pembukuan
pengimporan barang-barang untuk
keperluan audit di bidang Kepabeanan
Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak
realisasi impor pada tempat usahanya, dokumen,catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan
dengan fasilitas BM
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
18/20
Lain-LainAtas barang yang telah mendapat fasilitas BM, apabilapada saat pengimporannya t id ak m em en u h i ketentuan
tentang jumlah, jenis, spesifikasi barang yang tercantum
dalam daftar barang, dipungut BM dan pungutan impor
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Barang-barang impor yang telah mendapat fasilitas, hanya
dapat digunakan untuk kegiatan/proyek yang
bersangkutan.
Penyalahgunaan barang-barang sebagaimana dimaksud di
atas mengakibatkan batalnya fasilitas BM yang diberikan
dan BM terhutang harus dibayar serta dikenakan sanksi
administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
19/20
Lain-Lain
Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamindipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai
yang berlaku, DJBC melakukan audit atas pembukuan,
catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan
pemasukan dan penggunaan barang fasilitas.
Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud di atas,
yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelunasan
BM dan Cukai yang terhutang dan sanksi administrasi
berupa denda.
Terhadap impor barang-barang dalam keadaan bukan
baru, harus disertai dengan sertifikat dari surveyor yang
menyatakan bahwa barang tersebut masih baik dan
bukan s c r a p atau besi tua.
-
7/24/2019 DITJEN BEACUKAI-Presentasi Proyek Pemerintah Bappenas Aug10
20/20
TERIMA KASIH
Ph.4890308 ext.326/327