Download - Materi Badan Layanan Umum
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
1/42
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
Padlah Riyadi, SE, Ak, CA
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
2/42
2
eranan Government
eranan Government
Menurut Max Weber, peranan pemerintahdapat dipandang dari 2 perspektif:
1.Mechanic ViewSebagai RegulatorSebagai Administrator
2. Organic ViewSebagai Public Service AgencySebagai Investor
Fungsi menurut Mechanic View erat dengan birokrasi,sementara fungsi menurut Organic View hrs dinamisdan dpt ditransformasikan ke autonomous agencies.
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
3/42
3
Birokrasi =
Inefisiensi, Inefektivitas?
Menurut KBBI, birokrasi adalah:sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai
pemerintah dengan berpegang pada hierarki dan jenjang
jabatan.cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban,
serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang
banyak likulikunya.
Dengan demikian, sementara pemerintahanidentik dengan sistem birokrasi, padanya
terlekat konotasi inefisiensi dan inefektiitas.
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
4/42
4
Kegiatan yang BisaDitransformasi sbg
Autonomous Agency a.l.:
1. Layanan pendidikan
2. Layanan kesehatan masyarakat3. Layanan LITBANG4. Penyelenggaraan dana bergulir untuk
masyarakat
. Pembinaan !lah raga". Pera#atan $alan raya%. Pertamanan dan kebersihan
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
5/42
5
Kegiatan yang Tidak BisaDitransformasi sbg
Autonomous Agency a.l.:
1. Legislasi
2. Pengaturan3. Penetapan &ebi$akan Pelayanan4. Penganggaran. Peradilan
". Penindakan%. Pertanggung$a#aban
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
6/42
6
ublic Goods
rivate Goods
emi ublic Goods
S
!
"
#
I
$
!
"
Government %on&for& rofit 'arket
UREAUCRACY
!egislation "
#egulation$uthorities%ontrols " &udiciary
PRIVATE
PROPERTIES
YAYASAN
& NGOs
U M N
L U
'ublic
erice
*elieries Internal
erice
$gencies
'erum'+ BM-()
'ersero
?
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
7/42
1. Satker biasa Non Prot !enda!atan " belan#a$ Tidak %tonom Pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN.
&. Satker dengan PK B'( Not )or Prot tidak mengutamakan keuntungan$ Pengelolaan keuangan sesuai dengan PP &*+&,,- Kekayaan Negara yang Tidak Di!isakan Semi %tonom+%tonom
*. Perusaaan Negara+B(/N Proft Oriented Penda!atan 0 belan#a$ Pengelolaan keuangan bisnis murni Kekayaan Negara yang Di!isakan %tonom
(
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
8/42
(( No. 1+&,, tentang Perbendaaraan Negara2 PP No. &*+&,,- tentang PK B'(2 P/K No. ,3+P/K.,&+&,,4 diganti dgn P/K No.
115+&,,3 tentang Persyaratan Administrasi Dalam6angka Pengusulan dan Peneta!an Satker7nstansi Pem. untuk /enera!kan PK B'(2
P/K No. ,8+P/K.,&+&,,4 tentang Ke9enanganPengadaan Barang+asa !ada B'(2
P/K No. ,5+P/K.,&+&,,4 diganti dgn P/K No.1,5+&,,3 ttg Pembentukan De9as !ada B'(2
P/K No. 1,+P/K.,&+&,,4 dan P/K No. 3*+&,,3tentang Pedoman Peneta!an 6emunerasi BagiPe#abat Pengelola; De9as; dan Penga9ai B'(2
P/K No. 44+P/K.,&+&,,4 tentang Tata
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
9/42
BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentukuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpamengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip esiensi danpr!dukti"itas#
Ps 1 ((PN BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan bangsa#
$ekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidakdipisahkan#
Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan !leh%enteri $euangan dan pembinaan teknis dilakukan !lehmenteri teknis yang bertanggung ja&ab atas bidangpemerintahan ybs#
*
Ps 68 UUPNPs 68 UUPN
DASAR HUKUM BLU (2)
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
10/42
%eningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskankehidupan bangsa'leksibilitas dalam pengel!laan keuangan
berdasarkan prinsip ek!n!mi dan
pr!dukti"itasPenerapan praktek bisnis yang sehat#
+,
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
11/42++
1. Berkedudukan sebagai lembaga!emerinta bukan kekayaan negarayang di!isakan$
&. /engasilkan barang+#asa yangselurunya+ sebagian di#ual ke!ada!ublik
*. Tidak bertu#uan mencari keuntunganlaba$
. Dikelola secara otonom dengan !rinsi!esiensi dan !rodukti=itas a lakor!orasi
-. 6encana ker#a+anggaran dan!ertanggung #a9aban dikonsolidasikan
!ada instansi induk
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
12/42
Persyaratan substantif B'(; fungsidasar !elayanan !ublik
Persyaratan teknis B'( diatur oleKementerian+'embaga teknis
Persyaratan keuangan+administratifdiatur ole /enteri Keuangan
+2
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
13/42
/enyelenggarakan tugas !okok dan fungsi utamayang berubungan dengan: menyediakan barang dan+atau #asa untuk layanan
umum2
/engelola 9ilaya+ka9asan tertentu untuk tu#uanmeningkatkan !erekonomian masyarakat atau untuklayanan umum2 dan+atau
/engelola dana kusus dalam rangka meningkatkanekonomi dan+atau !elayanan ke!ada masyarakat
Bidang layanan umum yang diselenggarakanbersifat o!erasionalyang mengasilkan semibarang+#asa !ublik quasi public goods$2
Dalam melakukan kegiatannya tidakmengutamakan !encarian keuntungan.
+3
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
14/42
kiner#a !elayanan layak dikelola danditingkatkan !enca!aiannya melaluiB'( sebagaimana direkomendasikan
menteri+!im!inan lembaga2 kiner#a keuangan satker yang
bersangkutan seat sebagaimanaditun#ukkan dalam dokumen usulan!eneta!an B'(.
+4
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
15/42
!ernyataan kesanggu!an untuk meningkatkankiner#a !elayanan; keuangan; dan manfaat bagimasyarakat2
!ola tata kelola2 rencana strategis bisnis 2
la!oran keuangan !okok2
standar !elayanan minimum2 dan
la!oran audit terakir bila tela diaudit$ ataumembuat !ernyataan bersedia diaudit secarainde!enden.
+5
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
16/42
Kesesuaian formulir dengan format yangditeta!kan2
Ditandatangani !im!inan Satker di atasmaterai2
Disetu#ui ole /enteri+Pim!inan 'embaga
terkait.
+6
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
17/42
+(
1.1. Organisasi dan Tata Laksana;Organisasi dan Tata Laksana; Struktur Organisasi;Struktur Organisasi; Prosedur Kerja;Prosedur Kerja; Pengelompokan Fungsi yg logis;Pengelompokan Fungsi yg logis;
Ketersediaan dan Pengembangan SDM.Ketersediaan dan Pengembangan SDM.
2.2. Akuntabilitas;Akuntabilitas; Akuntabilitas Program;Akuntabilitas Program; Akuntabilitas Kegiatan;Akuntabilitas Kegiatan;
Akuntabilitas Keuangan.Akuntabilitas Keuangan.
3.3. TransparansiTransparansi Kejelasan Tugas dan Kewenangan;Kejelasan Tugas dan Kewenangan; Ketersediaan n!ormasi kepada Publik.Ketersediaan n!ormasi kepada Publik.
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
18/42
+)
1.1. Visi dan MisiVisi dan Misi
2.2. Program StrategisProgram Strategis
Program " ta#unan;Program " ta#unan; Kesesuaian $isi% misi% program% kegiatan dan pengukuranKesesuaian $isi% misi% program% kegiatan dan pengukuran
pen&apaian kinerja;pen&apaian kinerja;
ndikator kinerja " ta#unan berupa indikator pelayanan%ndikator kinerja " ta#unan berupa indikator pelayanan%keuangan% administrati!% dan SDM.keuangan% administrati!% dan SDM.
3.3. Pengukuran Pencapaian iner!aPengukuran Pencapaian iner!a
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
19/42
+*
1.1. elengkapan Laporan euangan Pokok;elengkapan Laporan euangan Pokok; 'aporan (ealisasi Anggaran;'aporan (ealisasi Anggaran; )era&a;)era&a; 'aporan Arus Kas;'aporan Arus Kas;
*atatan Atas 'aporan Keuangan.*atatan Atas 'aporan Keuangan.
2.2. esesuaian dengan standar akuntansi;esesuaian dengan standar akuntansi;
3.3. "ubungan antar laporan euangan lain;"ubungan antar laporan euangan lain; Saldo ekuitas di neraca # saldo ekuitas a$al %&' dgn suplus &Saldo ekuitas di neraca # saldo ekuitas a$al %&' dgn suplus &
de(isit atau laba&rugi periode tsb dan %&' lainn)a;de(isit atau laba&rugi periode tsb dan %&' lainn)a;
Saldo kas ak*ir periode pd Lap Arus as # saldo kas diSaldo kas ak*ir periode pd Lap Arus as # saldo kas dineraca.neraca.
+.+. esesuaian antara euangan dgn ,ndikator iner!aesesuaian antara euangan dgn ,ndikator iner!a)ang ada di -encana Strategis;)ang ada di -encana Strategis;
.. Analisis Laporan euanganAnalisis Laporan euangan
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
20/42
2,
1.1. Pen)a!ian SPM;Pen)a!ian SPM;
2.2. esesuaian SPM dengan ebutu*an / emampuanesesuaian SPM dengan ebutu*an / emampuanSatker ,nstansi Pemerinta*;Satker ,nstansi Pemerinta*; Keberadaan sistem in!ormasi% pelaporan dan e$aluasiKeberadaan sistem in!ormasi% pelaporan dan e$aluasi
penyelenggaraan operasi;penyelenggaraan operasi; Standar pelayanan tertinggi yg tela# di&apai dlm bid terkait;Standar pelayanan tertinggi yg tela# di&apai dlm bid terkait; Keterkaitan antar SPM dlm suatu bidang + antara SPM dlmKeterkaitan antar SPM dlm suatu bidang + antara SPM dlm
suatu bidang dengan SPM bidang lainnya;suatu bidang dengan SPM bidang lainnya; Kemampuan keuangan% kelembagaan% dan personil dlm bidangKemampuan keuangan% kelembagaan% dan personil dlm bidang
terkait; danterkait; dan Pengalaman empiris ttg &ara penyediaan pelayanan dasar.Pengalaman empiris ttg &ara penyediaan pelayanan dasar.
3.3. -encana Pencapaian SPM;-encana Pencapaian SPM;
+.+. ,ndikator Pela)anan;,ndikator Pela)anan;
.. Adan)a tanda tangan pimpinan satker )bs danAdan)a tanda tangan pimpinan satker )bs danMenteri&Pimp Lembaga terkait.Menteri&Pimp Lembaga terkait.
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
21/42
2+
1.1. Opini auditOpini audit
2.2. Ta*un audit dilakukanTa*un audit dilakukan
PERNYATAAN BERSEDIA DI AUDITPERNYATAAN BERSEDIA DI AUDIT
,.,. Kesesuaian !ormulir dgn !ormat yg ditetapkanKesesuaian !ormulir dgn !ormat yg ditetapkan
-.-. Adanya tanda tangan pimpinan Satker ybs danAdanya tanda tangan pimpinan Satker ybs dan
MenteriPimpinan 'embaga terkait.MenteriPimpinan 'embaga terkait.
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
22/42
22
Instansi/calon
BLU
Menteri Teknis/
Pimpinan Lembaga
Menteri
Keuangan
Persyaratan
substantif
memenuhi
Tidak diusulkan
Usulkan
BLU
usulan
Teliti
Persyaratan
teknis
Usulkanditeruskan
usulan
Teliti
Persyaratan
administrasi
Penetapan
BLU Penuh
PenetapanBLU bertahap
Tdk
disetujui
Tdkdiusulkan
tidak
yaya
tidak
tidak
ya
memuaskan
kurang
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
23/42
Penilaian Persyaratan Administrasi !leh (imyang dibentuk %enteri $euangan#
Penilaian dengan S)P yang ditetapkan
*irjen Perbendaharaan# Penetapan P$ BLU paling lambat + tiga-
bulan sesudah persyaratan administrasiditerima dengan lengkap#
Penetapan P$ BLU dengan $eputusan%enteri $euangan
23
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
24/42
1. B'( Penu Kriteria:
Persyaratan Substantif; Teknis Ter!enui
Persyaratan Administrasi Ter!enui memuaskan sesuai
dengan kriteria S%P !enilaian
)leksibilitas: Semua yang diamanatkan PP &*+&,,- a.l Pengelolaan Penda!atan dan Belan#a
Pengelolaan Kas
Pengelolaan Piutang dan (tang
7n=estasi
Pengadaan dan Pengelolaan Barang
Pengembangan sistem dan !rosedur !engelola keuangadan akuntansi
24
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
25/42
&. B'( Bertaa! paling lama + tahun- Kriteria:
Persyaratan Substanti., (eknis (erpenuhi
Persyaratan Administrasi (erpenuhi kurang memuaskan
sesuai dengan kriteria S)P penilaian )leksibilitas dibatasi:
Penggunaan langsung pendapatan dibatasi, sisanya harusdiset!r ke kas negara sesuai pr!sedur PBP
(idak dib!lehkan mengel!la Utang
(idak dib!lehkan mengel!la 0n"estasi
Pengadaan barang/jasa mengikuti ketentuan umumpengadaan barang/jasa yang berlaku#
(idak diterapkan fexible budget
25
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
26/42
RBA yang disetujui sebagai dasar untukmembuat d!kumen pelaksanaan anggaran#
*!kumen pelaksanaan anggaran disahkan !leh
%enteri $euangan/pejabat pengel!laankeuangan daerah *!kumen pelaksanaan anggaran merupakan
lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinanBLU dengan kementerian/kepala daerah
*!kumen pelaksanaan anggaran menjadi dasarpenarikan dana dari APB/APB*
26
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
27/42
#B$ #K$ K/! *I'$(Berbeda dgn DIPA satker Biasa)
Pendapatan: APBN Layanan
KSO
Hibah
Lainnya
PNBP
2(
%ost $ccounting 0ariable *irect %osts
1i2ed *irect %osts 0ariable 3 %osts 1i2ed 3 %osts
Biaya 'egawai Biaya Material dan
upplies *epresiasi/$mortisasi Biaya 3perasional
!ainnya
Belanja 'egawaiBelanja Barang/&asa
Belanja 'egawai, Barang/jasa, Modal
($'B-)
*gn 'M
Belanja 'egawaiBelanja Barang/&asaBelanja Modal
*gn 'M 'engesahan
Penggunaan pendapatan BLU
Belanja Modal
Ringkasan Belanja Modal:- Belanja Modal APBN Rp xxx
- Belanja Modal dr Pendapatan Fungsional Rp xxx
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
28/42
2)
-Bel Pega!ai" barang # modal dari $PB%
-Penarikan dana dgn &PM
'apat dikelola
langsung sesuai (B$
$lokasi $PB%
Imbalan )asa BLU
*ibah Terikat
*asil Kerjasama
'gn Pihak LainP%BP
K/L&esuai persyaratan
pemberi hibah
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
29/42
Pengelolaan belan#a @eksibel sesuai denganambang batas yang diteta!kan dalam 6BA
ika melam!aui ambang batas rs menda!at
!ersetu#uan /enkeu+ke!ala daeraika ter#adi kekurangan anggaran; da!atdia#ukan ke /enkeu+ke!ala daera
Belan#a B'( dila!orkan sebagai belan#abarang dan #asa di
kementerian+lembaga+!emerinta daera
2*
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
30/42
Pengelolaan kas berdasarkan !raktekbisnis yang seat
Penarikan dana APBN dengan SP/6ekening bank B'( dibuka di bank umum
ole !im!inan B'(B'( da!at melakukan in=estasi #angka
!endek dalam rangka cash management.
3,
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
31/42
Pengadaan barang berdasarkan!rinsi! esien danekonomis sesuai dengan !raktek bisnis yangseatda!at dibebaskan selurunya atausebagian dari ketentuan yang berlaku bila
terda!at alasan efekti=itas dan esiensi Ke9enangan !engadaan barangsecara ber#en#ang
berdasarkan nilai yang diatur ole /enkeu+ke!aladaera#
Barang in=entarisda!at dialikan dan dia!uskan
ole B'( dan dila!orkan secara berkala ke!adamenteri+!im!inan lembaga+ke!ala daera#
3+
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
32/42
B'( tidak da!at mengalikan+menga!uskan Asetteta! kecuali i#in !e#abat yang ber9enang.
Pengalian+!enga!usan aset teta! dilakukan
secara ber#en#ang berdasarkan nilai dan #enisbarang yang sesuai dengan !eraturan !erundangan.
Pengalian+!enga!usan aset teta! dila!orkanke!ada menteri+!im!inan lembaga+ke!ala SKPD
Tana dan bangunan disertikat atas nama
Pemerinta 67
32
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
33/42
BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan SAKyang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
Jika tidak ada standar akuntasi, dapat menerapkanstandar akuntansi industri yang spesifik setelah
mendapat persetujuan Menteri Keuangan Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK danCaLK disertai laporan kinerja.
Laporan keuangan tersebut disampaikan kepadamenteri/pimpinan lembaga/kepala daerah secara
berkala LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal.
33
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
34/42
Surplus anggaran dapat digunakan untuk (Aberikutnya#
Surplus dapat diset!r sebagian/seluruhnya
ke $as egara/$as *aerah atas perintah%enkeu/kepala daerah denganmempertimbangkan likuiditas BLU
*esit anggaran BLU dapat diajukanpembiayaannya dalam (A berikutnya kepada%enkeu/kepala daerah melaluimenteri/pimpinan lembaga/kepala S$P*
34
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
35/42
Pengelola; de9an !enga9as dan !ega9aiB'( da!at diberikan remunerasi
berdasarkan tingkat tanggung#a9ab dantuntutan !rofesionalisme.
6emunerasi diteta!kan berdasarkan!eraturan /enteri Keuangan+ke!ala
daera
35
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
36/42
Pembinaan (eknis BLUmenteri/pimpinanlembaga/kepala S$P*
Pembinaan $euangan%enteri $euangan/
Pejabat Pengel!laan $euangan *aerah *apat dibentuk suatu de&an penga&as dalammelaksanakan pembinaan untuk BLU yangmemenuhi kriteriayang ditetapkan !leh%enteri $euangan#
Pemeriksaan intern dilakukan !leh satuanpemeriksaan intern BLU# Pemeriksaan ekstern BLU sesuai dengan
peraturan perundangan#
36
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
37/42
Satker BLU yang memenuhi persyaratan, dapatmempunyai *e&as, yang ditetapkan !leh%enteri/Pimpinan Lembaga dengan persetujuan%enkeu#
Persyaratan jumlah *e&as sbb1 ilai !mset Rp 23 miliar s#d +4 miliar/th atau aset di
atas Rp 53 miliartiga *e&as# ilai !mset di atas Rp +4 miliar/th atau aset Rp 644
miliar
tiga atau lima *e&as# Unsur de&as terdiri dari unsur kementerian
negara/lembaga teknis, kementerian keuangan,dan tenaga ahli#
3(
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
38/42
Kelembagaan tunduk !ada !eraturan!erundangan sektoral.
ika ter#adi !erubaan kelembagaan; arusber!edoman !ada ketentuan /enteri PAN
Pe#abat !engelola B'( da!at terdiri dariPNS dan non PNS
Nomenklatur !e#abat !engelola B'(
disesuaikan dengan nomenklatur yangberlaku di instansi B'(.
3)
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
39/42
3*
Corporate
Governance
Nilai Tambah
Masyarakat
Investor
Pemerintah Pegawai
Lain-lain
Lingkungan
BLU
+le,ibilitas Keuangan
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
40/42
BLU-PP . Tahun .0012
B*M%-PP 34 Tahun 45552
Status Hukum
Tujuan
Manajemen
OperasionalKeuangan
Sumber Pendanaan
SDM
Subyek Pajak
Bagiankementerian/lembaga
Non proft oriented
Otonom ala korporasi
Nomenklatur & strukturmanajemen sesuai dgnInstansi
Pengecualian asas
Universalitas
APBN (pendapatan BU!Pendapatan "asil
usa#a/jasa
PN$ dan non PN$
Badan "ukum/keka%aannegara %ang dipisa#kanNon Proft oriented
Otonom ala korporasi
Bukan Pengecualian AsasUniversalitas/bisinis
APBN (P'P/$ubsidi!"iba#Pendapatan "asilUsa#a/asa
Pega)ai B"'N
$ub%ek Pajak 4,
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
41/42
+5 satker telah ditetapkan untuk menerapkanP$ BLU, yang terdiri dari1
2+ BLU RS- telah ber!perasi mulai tahun 64478
9 BLU BP:(, B0P, B(0P dan LP*B- seharusnya telahber!perasi mulai :anuari 64458
2; BLU BPP
-
7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum
42/42
T67/A KAS7