materi badan layanan umum

7/24/2019 Materi Badan Layanan Umum

1/42

PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM

Padlah Riyadi, SE, Ak, CA


2/42

2

eranan Government

eranan Government

Menurut Max Weber, peranan pemerintahdapat dipandang dari 2 perspektif:

1.Mechanic ViewSebagai RegulatorSebagai Administrator

2. Organic ViewSebagai Public Service AgencySebagai Investor

Fungsi menurut Mechanic View erat dengan birokrasi,sementara fungsi menurut Organic View hrs dinamisdan dpt ditransformasikan ke autonomous agencies.


3/42

3

Birokrasi =

Inefisiensi, Inefektivitas?

Menurut KBBI, birokrasi adalah:sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai

pemerintah dengan berpegang pada hierarki dan jenjang

jabatan.cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban,

serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang

banyak likulikunya.

Dengan demikian, sementara pemerintahanidentik dengan sistem birokrasi, padanya

terlekat konotasi inefisiensi dan inefektiitas.


4/42

4

Kegiatan yang BisaDitransformasi sbg

Autonomous Agency a.l.:

1. Layanan pendidikan

2. Layanan kesehatan masyarakat3. Layanan LITBANG4. Penyelenggaraan dana bergulir untuk

masyarakat

. Pembinaan !lah raga". Pera#atan $alan raya%. Pertamanan dan kebersihan


5/42

5

Kegiatan yang Tidak BisaDitransformasi sbg

Autonomous Agency a.l.:

1. Legislasi

2. Pengaturan3. Penetapan &ebi$akan Pelayanan4. Penganggaran. Peradilan

". Penindakan%. Pertanggung$a#aban


6/42

6

ublic Goods

rivate Goods

emi ublic Goods

S

!

"

#

I

$

!

"

Government %on&for& rofit 'arket

UREAUCRACY

!egislation "

#egulation$uthorities%ontrols " &udiciary

PRIVATE

PROPERTIES

YAYASAN

& NGOs

U M N

L U

'ublic

erice

*elieries Internal

erice

$gencies

'erum'+ BM-()

'ersero

?


7/42

1. Satker biasa Non Prot !enda!atan " belan#a$ Tidak %tonom Pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN.

&. Satker dengan PK B'( Not )or Prot tidak mengutamakan keuntungan$ Pengelolaan keuangan sesuai dengan PP &*+&,,- Kekayaan Negara yang Tidak Di!isakan Semi %tonom+%tonom

*. Perusaaan Negara+B(/N Proft Oriented Penda!atan 0 belan#a$ Pengelolaan keuangan bisnis murni Kekayaan Negara yang Di!isakan %tonom

(


8/42

(( No. 1+&,, tentang Perbendaaraan Negara2 PP No. &*+&,,- tentang PK B'(2 P/K No. ,3+P/K.,&+&,,4 diganti dgn P/K No.

115+&,,3 tentang Persyaratan Administrasi Dalam6angka Pengusulan dan Peneta!an Satker7nstansi Pem. untuk /enera!kan PK B'(2

P/K No. ,8+P/K.,&+&,,4 tentang Ke9enanganPengadaan Barang+asa !ada B'(2

P/K No. ,5+P/K.,&+&,,4 diganti dgn P/K No.1,5+&,,3 ttg Pembentukan De9as !ada B'(2

P/K No. 1,+P/K.,&+&,,4 dan P/K No. 3*+&,,3tentang Pedoman Peneta!an 6emunerasi BagiPe#abat Pengelola; De9as; dan Penga9ai B'(2

P/K No. 44+P/K.,&+&,,4 tentang Tata


9/42

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentukuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpamengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip esiensi danpr!dukti"itas#

Ps 1 ((PN BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan bangsa#

$ekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidakdipisahkan#

Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan !leh%enteri $euangan dan pembinaan teknis dilakukan !lehmenteri teknis yang bertanggung ja&ab atas bidangpemerintahan ybs#

*

Ps 68 UUPNPs 68 UUPN

DASAR HUKUM BLU (2)


10/42

%eningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskankehidupan bangsa'leksibilitas dalam pengel!laan keuangan

berdasarkan prinsip ek!n!mi dan

pr!dukti"itasPenerapan praktek bisnis yang sehat#

+,


11/42++

1. Berkedudukan sebagai lembaga!emerinta bukan kekayaan negarayang di!isakan$

&. /engasilkan barang+#asa yangselurunya+ sebagian di#ual ke!ada!ublik

*. Tidak bertu#uan mencari keuntunganlaba$

. Dikelola secara otonom dengan !rinsi!esiensi dan !rodukti=itas a lakor!orasi

-. 6encana ker#a+anggaran dan!ertanggung #a9aban dikonsolidasikan

!ada instansi induk


12/42

Persyaratan substantif B'(; fungsidasar !elayanan !ublik

Persyaratan teknis B'( diatur oleKementerian+'embaga teknis

Persyaratan keuangan+administratifdiatur ole /enteri Keuangan

+2


13/42

/enyelenggarakan tugas !okok dan fungsi utamayang berubungan dengan: menyediakan barang dan+atau #asa untuk layanan

umum2

/engelola 9ilaya+ka9asan tertentu untuk tu#uanmeningkatkan !erekonomian masyarakat atau untuklayanan umum2 dan+atau

/engelola dana kusus dalam rangka meningkatkanekonomi dan+atau !elayanan ke!ada masyarakat

Bidang layanan umum yang diselenggarakanbersifat o!erasionalyang mengasilkan semibarang+#asa !ublik quasi public goods$2

Dalam melakukan kegiatannya tidakmengutamakan !encarian keuntungan.

+3


14/42

kiner#a !elayanan layak dikelola danditingkatkan !enca!aiannya melaluiB'( sebagaimana direkomendasikan

menteri+!im!inan lembaga2 kiner#a keuangan satker yang

bersangkutan seat sebagaimanaditun#ukkan dalam dokumen usulan!eneta!an B'(.

+4


15/42

!ernyataan kesanggu!an untuk meningkatkankiner#a !elayanan; keuangan; dan manfaat bagimasyarakat2

!ola tata kelola2 rencana strategis bisnis 2

la!oran keuangan !okok2

standar !elayanan minimum2 dan

la!oran audit terakir bila tela diaudit$ ataumembuat !ernyataan bersedia diaudit secarainde!enden.

+5


16/42

Kesesuaian formulir dengan format yangditeta!kan2

Ditandatangani !im!inan Satker di atasmaterai2

Disetu#ui ole /enteri+Pim!inan 'embaga

terkait.

+6


17/42

+(

1.1. Organisasi dan Tata Laksana;Organisasi dan Tata Laksana; Struktur Organisasi;Struktur Organisasi; Prosedur Kerja;Prosedur Kerja; Pengelompokan Fungsi yg logis;Pengelompokan Fungsi yg logis;

Ketersediaan dan Pengembangan SDM.Ketersediaan dan Pengembangan SDM.

2.2. Akuntabilitas;Akuntabilitas; Akuntabilitas Program;Akuntabilitas Program; Akuntabilitas Kegiatan;Akuntabilitas Kegiatan;

Akuntabilitas Keuangan.Akuntabilitas Keuangan.

3.3. TransparansiTransparansi Kejelasan Tugas dan Kewenangan;Kejelasan Tugas dan Kewenangan; Ketersediaan n!ormasi kepada Publik.Ketersediaan n!ormasi kepada Publik.


18/42

+)

1.1. Visi dan MisiVisi dan Misi

2.2. Program StrategisProgram Strategis

Program " ta#unan;Program " ta#unan; Kesesuaian $isi% misi% program% kegiatan dan pengukuranKesesuaian $isi% misi% program% kegiatan dan pengukuran

pen&apaian kinerja;pen&apaian kinerja;

ndikator kinerja " ta#unan berupa indikator pelayanan%ndikator kinerja " ta#unan berupa indikator pelayanan%keuangan% administrati!% dan SDM.keuangan% administrati!% dan SDM.

3.3. Pengukuran Pencapaian iner!aPengukuran Pencapaian iner!a


19/42

+*

1.1. elengkapan Laporan euangan Pokok;elengkapan Laporan euangan Pokok; 'aporan (ealisasi Anggaran;'aporan (ealisasi Anggaran; )era&a;)era&a; 'aporan Arus Kas;'aporan Arus Kas;

*atatan Atas 'aporan Keuangan.*atatan Atas 'aporan Keuangan.

2.2. esesuaian dengan standar akuntansi;esesuaian dengan standar akuntansi;

3.3. "ubungan antar laporan euangan lain;"ubungan antar laporan euangan lain; Saldo ekuitas di neraca # saldo ekuitas a$al %&' dgn suplus &Saldo ekuitas di neraca # saldo ekuitas a$al %&' dgn suplus &

de(isit atau laba&rugi periode tsb dan %&' lainn)a;de(isit atau laba&rugi periode tsb dan %&' lainn)a;

Saldo kas ak*ir periode pd Lap Arus as # saldo kas diSaldo kas ak*ir periode pd Lap Arus as # saldo kas dineraca.neraca.

+.+. esesuaian antara euangan dgn ,ndikator iner!aesesuaian antara euangan dgn ,ndikator iner!a)ang ada di -encana Strategis;)ang ada di -encana Strategis;

.. Analisis Laporan euanganAnalisis Laporan euangan


20/42

2,

1.1. Pen)a!ian SPM;Pen)a!ian SPM;

2.2. esesuaian SPM dengan ebutu*an / emampuanesesuaian SPM dengan ebutu*an / emampuanSatker ,nstansi Pemerinta*;Satker ,nstansi Pemerinta*; Keberadaan sistem in!ormasi% pelaporan dan e$aluasiKeberadaan sistem in!ormasi% pelaporan dan e$aluasi

penyelenggaraan operasi;penyelenggaraan operasi; Standar pelayanan tertinggi yg tela# di&apai dlm bid terkait;Standar pelayanan tertinggi yg tela# di&apai dlm bid terkait; Keterkaitan antar SPM dlm suatu bidang + antara SPM dlmKeterkaitan antar SPM dlm suatu bidang + antara SPM dlm

suatu bidang dengan SPM bidang lainnya;suatu bidang dengan SPM bidang lainnya; Kemampuan keuangan% kelembagaan% dan personil dlm bidangKemampuan keuangan% kelembagaan% dan personil dlm bidang

terkait; danterkait; dan Pengalaman empiris ttg &ara penyediaan pelayanan dasar.Pengalaman empiris ttg &ara penyediaan pelayanan dasar.

3.3. -encana Pencapaian SPM;-encana Pencapaian SPM;

+.+. ,ndikator Pela)anan;,ndikator Pela)anan;

.. Adan)a tanda tangan pimpinan satker )bs danAdan)a tanda tangan pimpinan satker )bs danMenteri&Pimp Lembaga terkait.Menteri&Pimp Lembaga terkait.


21/42

2+

1.1. Opini auditOpini audit

2.2. Ta*un audit dilakukanTa*un audit dilakukan

PERNYATAAN BERSEDIA DI AUDITPERNYATAAN BERSEDIA DI AUDIT

,.,. Kesesuaian !ormulir dgn !ormat yg ditetapkanKesesuaian !ormulir dgn !ormat yg ditetapkan

-.-. Adanya tanda tangan pimpinan Satker ybs danAdanya tanda tangan pimpinan Satker ybs dan

MenteriPimpinan 'embaga terkait.MenteriPimpinan 'embaga terkait.


22/42

22

Instansi/calon

BLU

Menteri Teknis/

Pimpinan Lembaga

Menteri

Keuangan

Persyaratan

substantif

memenuhi

Tidak diusulkan

Usulkan

BLU

usulan

Teliti

Persyaratan

teknis

Usulkanditeruskan

usulan

Teliti

Persyaratan

administrasi

Penetapan

BLU Penuh

PenetapanBLU bertahap

Tdk

disetujui

Tdkdiusulkan

tidak

yaya

tidak

tidak

ya

memuaskan

kurang


23/42

Penilaian Persyaratan Administrasi !leh (imyang dibentuk %enteri $euangan#

Penilaian dengan S)P yang ditetapkan

*irjen Perbendaharaan# Penetapan P$ BLU paling lambat + tiga-

bulan sesudah persyaratan administrasiditerima dengan lengkap#

Penetapan P$ BLU dengan $eputusan%enteri $euangan

23


24/42

1. B'( Penu Kriteria:

Persyaratan Substantif; Teknis Ter!enui

Persyaratan Administrasi Ter!enui memuaskan sesuai

dengan kriteria S%P !enilaian

)leksibilitas: Semua yang diamanatkan PP &*+&,,- a.l Pengelolaan Penda!atan dan Belan#a

Pengelolaan Kas

Pengelolaan Piutang dan (tang

7n=estasi

Pengadaan dan Pengelolaan Barang

Pengembangan sistem dan !rosedur !engelola keuangadan akuntansi

24


25/42

&. B'( Bertaa! paling lama + tahun- Kriteria:

Persyaratan Substanti., (eknis (erpenuhi

Persyaratan Administrasi (erpenuhi kurang memuaskan

sesuai dengan kriteria S)P penilaian )leksibilitas dibatasi:

Penggunaan langsung pendapatan dibatasi, sisanya harusdiset!r ke kas negara sesuai pr!sedur PBP

(idak dib!lehkan mengel!la Utang

(idak dib!lehkan mengel!la 0n"estasi

Pengadaan barang/jasa mengikuti ketentuan umumpengadaan barang/jasa yang berlaku#

(idak diterapkan fexible budget

25


26/42

RBA yang disetujui sebagai dasar untukmembuat d!kumen pelaksanaan anggaran#

*!kumen pelaksanaan anggaran disahkan !leh

%enteri $euangan/pejabat pengel!laankeuangan daerah *!kumen pelaksanaan anggaran merupakan

lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinanBLU dengan kementerian/kepala daerah

*!kumen pelaksanaan anggaran menjadi dasarpenarikan dana dari APB/APB*

26


27/42

#B$ #K$ K/! *I'$(Berbeda dgn DIPA satker Biasa)

Pendapatan: APBN Layanan

KSO

Hibah

Lainnya

PNBP

2(

%ost $ccounting 0ariable *irect %osts

1i2ed *irect %osts 0ariable 3 %osts 1i2ed 3 %osts

Biaya 'egawai Biaya Material dan

upplies *epresiasi/$mortisasi Biaya 3perasional

!ainnya

Belanja 'egawaiBelanja Barang/&asa

Belanja 'egawai, Barang/jasa, Modal

($'B-)

*gn 'M

Belanja 'egawaiBelanja Barang/&asaBelanja Modal

*gn 'M 'engesahan

Penggunaan pendapatan BLU

Belanja Modal

Ringkasan Belanja Modal:- Belanja Modal APBN Rp xxx

- Belanja Modal dr Pendapatan Fungsional Rp xxx


28/42

2)

-Bel Pega!ai" barang # modal dari $PB%

-Penarikan dana dgn &PM

'apat dikelola

langsung sesuai (B$

$lokasi $PB%

Imbalan )asa BLU

*ibah Terikat

*asil Kerjasama

'gn Pihak LainP%BP

K/L&esuai persyaratan

pemberi hibah


29/42

Pengelolaan belan#a @eksibel sesuai denganambang batas yang diteta!kan dalam 6BA

ika melam!aui ambang batas rs menda!at

!ersetu#uan /enkeu+ke!ala daeraika ter#adi kekurangan anggaran; da!atdia#ukan ke /enkeu+ke!ala daera

Belan#a B'( dila!orkan sebagai belan#abarang dan #asa di

kementerian+lembaga+!emerinta daera

2*


30/42

Pengelolaan kas berdasarkan !raktekbisnis yang seat

Penarikan dana APBN dengan SP/6ekening bank B'( dibuka di bank umum

ole !im!inan B'(B'( da!at melakukan in=estasi #angka

!endek dalam rangka cash management.

3,


31/42

Pengadaan barang berdasarkan!rinsi! esien danekonomis sesuai dengan !raktek bisnis yangseatda!at dibebaskan selurunya atausebagian dari ketentuan yang berlaku bila

terda!at alasan efekti=itas dan esiensi Ke9enangan !engadaan barangsecara ber#en#ang

berdasarkan nilai yang diatur ole /enkeu+ke!aladaera#

Barang in=entarisda!at dialikan dan dia!uskan

ole B'( dan dila!orkan secara berkala ke!adamenteri+!im!inan lembaga+ke!ala daera#

3+


32/42

B'( tidak da!at mengalikan+menga!uskan Asetteta! kecuali i#in !e#abat yang ber9enang.

Pengalian+!enga!usan aset teta! dilakukan

secara ber#en#ang berdasarkan nilai dan #enisbarang yang sesuai dengan !eraturan !erundangan.

Pengalian+!enga!usan aset teta! dila!orkanke!ada menteri+!im!inan lembaga+ke!ala SKPD

Tana dan bangunan disertikat atas nama

Pemerinta 67

32


33/42

BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan SAKyang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

Jika tidak ada standar akuntasi, dapat menerapkanstandar akuntansi industri yang spesifik setelah

mendapat persetujuan Menteri Keuangan Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK danCaLK disertai laporan kinerja.

Laporan keuangan tersebut disampaikan kepadamenteri/pimpinan lembaga/kepala daerah secara

berkala LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal.

33


34/42

Surplus anggaran dapat digunakan untuk (Aberikutnya#

Surplus dapat diset!r sebagian/seluruhnya

ke $as egara/$as *aerah atas perintah%enkeu/kepala daerah denganmempertimbangkan likuiditas BLU

*esit anggaran BLU dapat diajukanpembiayaannya dalam (A berikutnya kepada%enkeu/kepala daerah melaluimenteri/pimpinan lembaga/kepala S$P*

34


35/42

Pengelola; de9an !enga9as dan !ega9aiB'( da!at diberikan remunerasi

berdasarkan tingkat tanggung#a9ab dantuntutan !rofesionalisme.

6emunerasi diteta!kan berdasarkan!eraturan /enteri Keuangan+ke!ala

daera

35


36/42

Pembinaan (eknis BLUmenteri/pimpinanlembaga/kepala S$P*

Pembinaan $euangan%enteri $euangan/

Pejabat Pengel!laan $euangan *aerah *apat dibentuk suatu de&an penga&as dalammelaksanakan pembinaan untuk BLU yangmemenuhi kriteriayang ditetapkan !leh%enteri $euangan#

Pemeriksaan intern dilakukan !leh satuanpemeriksaan intern BLU# Pemeriksaan ekstern BLU sesuai dengan

peraturan perundangan#

36


37/42

Satker BLU yang memenuhi persyaratan, dapatmempunyai *e&as, yang ditetapkan !leh%enteri/Pimpinan Lembaga dengan persetujuan%enkeu#

Persyaratan jumlah *e&as sbb1 ilai !mset Rp 23 miliar s#d +4 miliar/th atau aset di

atas Rp 53 miliartiga *e&as# ilai !mset di atas Rp +4 miliar/th atau aset Rp 644

miliar

tiga atau lima *e&as# Unsur de&as terdiri dari unsur kementerian

negara/lembaga teknis, kementerian keuangan,dan tenaga ahli#

3(


38/42

Kelembagaan tunduk !ada !eraturan!erundangan sektoral.

ika ter#adi !erubaan kelembagaan; arusber!edoman !ada ketentuan /enteri PAN

Pe#abat !engelola B'( da!at terdiri dariPNS dan non PNS

Nomenklatur !e#abat !engelola B'(

disesuaikan dengan nomenklatur yangberlaku di instansi B'(.

3)


39/42

3*

Corporate

Governance

Nilai Tambah

Masyarakat

Investor

Pemerintah Pegawai

Lain-lain

Lingkungan

BLU

+le,ibilitas Keuangan


40/42

BLU-PP . Tahun .0012

B*M%-PP 34 Tahun 45552

Status Hukum

Tujuan

Manajemen

OperasionalKeuangan

Sumber Pendanaan

SDM

Subyek Pajak

Bagiankementerian/lembaga

Non proft oriented

Otonom ala korporasi

Nomenklatur & strukturmanajemen sesuai dgnInstansi

Pengecualian asas

Universalitas

APBN (pendapatan BU!Pendapatan "asil

usa#a/jasa

PN$ dan non PN$

Badan "ukum/keka%aannegara %ang dipisa#kanNon Proft oriented

Otonom ala korporasi

Bukan Pengecualian AsasUniversalitas/bisinis

APBN (P'P/$ubsidi!"iba#Pendapatan "asilUsa#a/asa

Pega)ai B"'N

$ub%ek Pajak 4,


41/42

+5 satker telah ditetapkan untuk menerapkanP$ BLU, yang terdiri dari1

2+ BLU RS- telah ber!perasi mulai tahun 64478

9 BLU BP:(, B0P, B(0P dan LP*B- seharusnya telahber!perasi mulai :anuari 64458

2; BLU BPP


42/42

T67/A KAS7

materi badan layanan umum

Documents