Download - Materi Bpd Lengkap
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
1/239
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI.
BALAI BESAR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA MALANG
2 0 1 2
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
2/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
1
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MALANG
2 0 1 2
SUB MATA LATIHAN 1.1.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG DESA
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
3/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
2
Lembar Bacaan
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG DESA
I. PENDAHULUAN
1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya
dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002: 66).
2. Ketentuan konstitusional di atas menunjukkan bahwa Indonesia sebagai Negara
Kesatuan menetapkan pilihan pada kebijakan desentralisasi, karena pemerintahan
daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan etntang
kebijakan desentralisasi saat ini ditetapkan di dalam dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.3. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
diatur tentang satuan wilayah administrasi pemerintahan di daerah, yakni daerah
provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota (ketentuan Pasal, selanjutnya
daerah kabupaten dan daerah kota dibagi atas kecamatan (ketentuan Pasal 126),
selanjutnya kecamatan dibagi atas kelurahan (ketentuan Pasal 127) dan Desa
(ketentun Pasal 200). (Departemen Dalam Negeri, 2004).
4. Berdasarkan konstruksi pembagian satuan wilayah administrasi pemerintahan
tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari
sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan secara nasional turut ditentukan oleh efetivitas
penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Oleh karena itu, mengingat strategisnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka di dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur ketentuan
mengenai penyelengaraan pemerintahan desa, yang ditindaklanjuti pengaturannya di
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
4/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
3
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta kebijakan-
kebijakan turunannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
6. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang hakikat penyelenggaraan
pemerintahan desa, maka diperlukan pemahaman tentang kebijakan desentralisasi
dan otonomi daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerahdengan pemerintahan desa sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan secara
nasional, agar memiliki ketepatan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah
tentang pemerintahan desa.
7. Dalam materi ini, akan diuraikan hal-hal pokok tentang: (a) Pokok-Pokok kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah; (b) Hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dengan pemerintahan desa; dan (c) kebijakan pemerintah tentang
pemerintahan desa. Disamping itu untuk mencapai tujuan dan cita-cita BangsaIndonesia untuk memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai
konsepsi ketahanan nasional.
II. KETAHANAN NASIONAL
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan idiil Pancasila,
landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, landasan nasional yaitu Wawasan
Nusantara. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional perlu
keuletan dan ketangguhan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan
kekuatan nasional dalam menghadapi lawan baik langsung dari dalam negeri maupun dari
luar negeri berupa tantangan, ancaman, hambatan, gangguan yang membahayakan
integritas, identitas, kelangsungan hidup dan perjuangan dalam mengejar tujuan hidup.
Oleh karena itu, tujuan Negara Indonesia : 1) memajukan kesejahteraan umum;
2) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 3) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan ketahanan nasional
merupakan kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara dalam ruang lingkup Negara Republik Indonesia.
Dengan demikian bangsa Indonesia harus tetap membangun dalam
menyelenggarakan kehidupan Nasional (politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
keamanan) dengan mengutamakan persatuan, keutuhan dan kesatuan bangsa dan
wilayah, sehingga pentingnya perekat Wawasan Nusantara yang merupakan cara
pandang Bangsa Indonesia tentang jati dirinya, lingkungannya dalam eksistensinya yang
serba berkembang baik regional, nasional dan global. Pentingnya asas-asas Ketahanan
Nasional Indonesia yaitu tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara yang terdiri dari : 1) asas kesejahteraan dan
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
5/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
4
keamanan; 2) asas komprehensif integral; 3) asas mawas kedalam dan keluar; dan 4)
asas kekeluargaan.
Oleh karena itu, visi pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan
kemandirian masyarakat yang mempunyai empat pilar negara meliputi : 1) Pancasila; 2)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 3) Negara Kesatuan Negara RepublikIndonesia; dan 4) Bhinneka Tunggal Ika.
III. POKOK-POKOK KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DERAH
A.Telaahan Kon septual tentang Makna Desentra l isasi dan Oton om i Daerah
1. Menurut beberapa teori modern, bentuk-bentuk negara modern yang terpenting
dewasa ini adalah Negara Serikat atau Federasi dan Negara Kesatuan atau
Unitarisme. Negara Kesatuan dapat dibedakan ke dalam bentuk: (a) negarakesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam Negara itu
langsung ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan daerah-daerah tinggal
melaksanakannya; dan (b) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi,
dimana kepada Daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus
urusan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan Daerah
Otonom. (Kansil, 1976).
2. Dengan demikian, penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di dalam sebuah
Negara Kesatuan, senantiasa berada dalam dua pilihan kebijakan antara
sentralisasi atau desentralisasi. Bila ditetapkan pilihan pada desentralisasi,
maka kewenangan pemerintahan harus diserahkan kepada daerah otonom,
sehingga setiap daerah otonom memiliki kewenangan otonomi yang disebut
otonomi daerah (Lipson, 1981).
3. Beberapa pakar mengemukakan alasan pentingnya pelaksanaan asas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut The Liang Gie
(1968), alasan dianutnya asas desentralisasi adalah:
a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi
dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja,
yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani;
b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai
tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi;
c. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan
desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang
efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat,
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
6/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
5
pengurusannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan hal-hal yang tepat
di tangan Pusat, diurus oleh Pemerintah Pusat;
d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat
sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan sesuatu daerah, seperti
geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latarbelakang sejarah;
e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan,
karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu
pembangunan tersebut.
4. Sedangkan Cheema dan Rondinelli (1983) mengemukakan sembilan alasan
dianutnya desentralisasi, yakni:
a. Kebijakan desentralisasi akan mempermudah artikulasi dan implementasikebijakan pembangunan atas dasar pemerataan dengan meningkatnya
kemampuan administratif unit-unit kerja daerah. Hal ini dapat pula
meningkatkan kemampuan pejabat dan pimpinan politik dalam rangka
mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan setempat dengan penentuan
prioritas pembangunan yang tepat.
b. Desentralisasi dapat mengurangi dan menyederhanakan prosedur birokrasi
yang rumit dan berliku-liku.
c. Desentralisasi dapat pula meningkatkan persatuan nasional dan memperteguh
legitimasi pemerintahan, karena desentralisasi memberi kesempatan kepada
masyarakat untuk mengenal masalah yang dihadapi dan menyalurkan
permasalahan itu kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang relevan.
d. Koordinasi yang lebih efektif dapat pula dicapai melalui Kebijakan
desentralisasi. Bermacam-macam kegiatan yang dilaksanakan oleh aneka
ragam organisasi pemerintahan, dapat lebih mudah diharmoniskan dan
dipadukan.
e. Desentralisasi dapat pula dianggap sebagai suatu mekanisme untuk
meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, karena tugas-tugas rutin akan lebih
efektif jika diselenggarakan oleh pejabat daerah.
f. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat pula ditingkatkan dengan
menempuh kebijakan desentralisasi. Perluasan partisipasi masyarakat
dilakukan melalui mekanisme dan saluran tertentu, agar anggota masyarakat
dapat menyalurkan pandangan dan kebutuhan-kebutuhannya melalui
pengambil keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan. Rasa tanggung
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
7/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
6
jawab pejabat-pejabat daerah akan meningkat melalui mekanisme
desentralisasi ini.
g. Desentralisasi mengandung kemungkinan untuk meningkatkan dan
memperluas fasilitas dan pelayanan oleh pemerintah dengan mengurangi
kontrol oleh kelompok elit lokal terhadap kegiatan pembangunan. Masyarakatyang berkepentingan terhadap fasilitas dan pelayanan dapat melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan.
h. Dengan desentralisasi, pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada
masyarakat yang menyangkut kebutuhan dasar akan lebih efisien, karena biaya
pelayanan tersebut dapat ditekan serendah mungkin. Masyarakat secara
langsung dapat memberi tanggapan terhadap program-program kesejahteraan
yang dilaksanakan pemerintah.i. Desentralisasi dapat mempertinggi fleksibilitas instansi pusat, staf lapangan
serta pemimpin lokal dalam rangka penanganan masalah-masalah setempat
yang bersifat khusus. Program-program tertentu dapat diujicoba terlebih dahulu,
tanpa harus mempertimbangkan seluruh bagian negara, menilai inovasi
administratif secara lokal, serta meningkatkan prakarsa pejabat dan pimpinan
politik lokal.
5. Selain beberapa alasan pentingnya desentralisasi, Riwu Kaho (1982)
mengemukakan pendapat tentang 5 (lima) kelemahan desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, yakni:
a. Karena banyaknya urusan pemerintahan yang diserahkan dan dilaksanakan
oleh Daerah-Daerah, maka organisasi Pemerintah Daerah menjadi lebih besar
dengan struktur pemerintahan yang lebih kompleks, sehingga dapat
mempersulit koordinasi;
b. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah
akan lebih mudah terganggu;
c. Khusus mengenai desentralisasi teritorial atau pola pembagian wilayah, akan
dapat mendorong timbulnya hal-hal yang disebut Daerahismeatau Provinsialisme;
d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena membutuhkan
perundingan-perundingan yang lama, khususnya antara badan legislatif dan
badan eksekutif Daerah.
e. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak,
dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan dalam
menentukan pola perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
8/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
7
6. Pendapat beberapa pakar di atas menunjukkan bahwa aspek-aspek pokok
pentingnya desentralisasi adalah:
a. aspek politik dalam rangka mewujudkan demokratisasi dan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan negara.
b. aspek pemerintahan, agar dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan efisien.c. aspek pembangunan, agar dalam pengelolaannya dapat lebih sesuai dengan
prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat lokal.
d. aspek kultural, agar dapat lebih meningkatkan apresiasi budaya lokal sesuai
latar belakang sejarah dan warisan budaya yang dapat menjadi perekat
interaksi sosial antara berbagai suku bangsa.
7. Melalui kebijakan desentralisasi yang memiliki makna penyerahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,
maka Pemerintah Daerah memiliki diskresi atau keleluasaan kewenangan dalam
mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat di masing-masing daerah.
8. Oleh karena itu, setiap Daerah Otonom, baik daerah provinsi maupun daerah
kabupaten dan kota, harus mengabdikan penyelenggaraan otonomi daerah bagi
kepentingan masyarakat setempat. Dengan mengikuti pendapat Rasyid (1996: 37-
38), maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tiga fungsi hakiki, yakni:
pelayanan (services), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan
(development). Meskipun, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, menurut
Osborne dan Gaebler (1993: 49), pemerintah harus lebih mengutamakan upaya
memberdayakan masyarakat ketimbang memberikan pelayanan kepada
masyarakat (empowering rather than serving).
9. Pentingnya tugas pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang harus
diemban oleh setiap daerah otonom, dapat dicermati di dalam konsiderans
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yangmenegaskan bahwa otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Oleh karena itu, tingkat kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
kewenangan otonominya akan diukur dari:
a. tingkat penerimaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
9/239
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
10/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
9
diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada
kabupaten/kota.
5. Implikasi dari kebijakan desentralisasi (penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan) tersebut adalah adanya otonomi daerah yakni hak, wewenang,dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
6. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.7. Dalam pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan tersebut, urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom diklasifikasi ke dalam 2
(dua) bentuk urusan pemerintahan, yakni: (a) Urusan wajib, yaitu suatu urusan
pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (seperti pendidikan dasar,
kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, atau prasarana lingkungan
dasar); dan (b) Urusan pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang terkait erat
dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.
8. Rincian urusan wajib dan urusan pilihan untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah
sebagai berikut:
a. Daerah Provinsi (ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004):
1) Urusan wajib, meliputi: (a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
(b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; (c)
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (d)
penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang
kesehatan; (f) penyelengaraan pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial; (g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/
kota; (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; (i)
fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk
lintas kabupaten/kota; (j) pengendalian lingkungan hidup; (k) pelayanan
pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; (l) pelayanan kependudukan
dan catatan sipil; (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (n)
pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/ kota;
(o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota; (p) urusan wajib lainnya yang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
11/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
10
2) Urusan pilihan, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan (seperti
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata).
b. Daerah Kabupaten/Kota: (ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004):
1) Urusan wajib, meliputi: (a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
(b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; (c)
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (d)
penyediaan sarana dan prasarana umum; (e) penanganan bidang
kesehatan; (f) penyelengaraan pendidikan; (g) penanggulangan masalah
sosial; (h) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (i) fasilitasi pengembangankoperasi, usaha kecil, dan menengah; (j) pengendalian lingkungan hidup;
(k) pelayanan pertanahan; (l) pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
(m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (n) pelayanan
administrasi penanaman modal; (o) penyelenggaraan pelayanan dasar
lainnya; dan (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
2) Urusan pilihan, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan (seperti
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata).
9. Selain melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah
Pusat (melalui asas desentralisasi dan dilaksanakan secara otonom), Pemerintah
Daerah juga melaksanakan tugas pembantuan, yakni penugasan dari
pemerintah kepada daerah, atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Sejalan dengan desentralisasi kewenangan (dalam bentuk penyerahan urusan
pemerintahan untuk dilaksanakan oleh daerah otonom), maka juga dilaksanakan
desentraliasi fiskal (dalam bentuk Perimbagan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah), agar setiap daerah otonom dapat membiayai
penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut secara efektif dan efisien bagi
kepentingan masyarakat.
11. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom,
serta pendayagunaan keuangan daerah yang diperoleh melalui mekanisme
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
12/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
11
desentralisasi fiskal, maka Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan dan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Desasebagai sebuah entitas pemerintahan otonom (otonomi asli), juga memiliki
kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Di dalam Pasal 206
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah ditetapkanbahwa Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: (a)
urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (b) urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan
pengaturannya kepada desa; (c)tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan (d) urusan pemerintahan lainnya
yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
13. Ketentuan di atas menunjukkan bahwa kewenangan desa berupa urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan
pengaturannya kepada desa merupakan urusan pemerintahan yang
didesentralasasikan secara berjenjang dari pemerintah kepada kabupaten/kota, dan
selanjutnya kabupaten/kota menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada desa (desentralisasi kewenangan berjenjang). Kebijakan ini telah diatur
di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara
Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.
14. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
desa, maka desa juga memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat
melalui kabupaten/kota dalam bentuk Alokasi Dana Desa (desentral isasi f iskal
berjenjang). Dana/keuangan tersebut digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
15. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, serta
pendayagunaan keuangan desa yang diperoleh dari Pemerintah Pusat melalui
Pemerintah kabupaten/kota, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
waj ib melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaran
pemerintahan desa.
IV. HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN PEMERINTAHAN DESA
A. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah
diatur lima bentuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom, yakni:
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
13/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
12
1. Hubungan dalam bidang kewenangan, meliputi: (1) penyerahan urusan
pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan (melalui asas desentralisasi dan
dilaksanakan secara otonom); dan (2) penugasan dari pemerintah kepada daerah,atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas
tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan.
2. Hubungan dalam bidang keuangan, meliputi: (1) pemberian sumber-sumber
keuangan untuk menyelengarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah; (2) pengalokasian dana perimbagan kepada
pemerintah daerah; dan (3) pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada
pemerintahan daerah.3. Hubungan dalam bidang pelayanan umum, meliputi: (1) kewenangan,
tanggungjawab dan penentuan standar pelayanan minimal; (2) pengalokasian
pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan (3) fasilitasi
pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
pelayanan umum.
4. Hubungan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya, meliputi: (1) kewenangan, tanggungjawab dan pemanfaatan,
pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; (2) bagi hasil
atas pemanfaatan sumber daya sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
(3) penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.
5. Hubungan dalam bidang pembinaan dan pengawasan, meliputi:
a. Pembinaanpenyelengaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah,
yang meliputi: (a) koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan; (b)
pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan; (c)
pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanan urusan pemerintahan;
(d) pendidikan dan pelatihan; dan (e) perencanaan, penelitian, pengembangan,
pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
b. Pengawasanpenyelengaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah,
yang meliputi: (a) pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan; (b)
penagawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; (c) pemberian
penghargaan dan sanksi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (d)
pendidikan dan pelatihan; dan (e) perencanaan, penelitian, pengembangan,
pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
14/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
13
B. Sejalan dengan bentuk-bentuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Otonom, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 205
tentang Desa, terdapat tiga bentuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, yakni:
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
15/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
14
1. Hubungan dalam bidang kewenangan, meliputi:
a. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa, meliputi:
penugasan dari pemerintah pusat kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan.
b. Hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Desa, meliputi:penugasan dari pemerintah provinsi kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan.
c. Hubungan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa,
meliputi: (a) penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota kepada desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan tersebut; dan (b) penugasan dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugaspembantuan.
2. Hubungan dalam bidang keuangan,meliputi:
a. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa, meliputi:
pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Pusat kepada desa untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan program-program
pemberdayaan masyarakat desa.
b. Hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Desa, meliputi:
pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Provinsi kepada desa untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan program-program
pemberdayaan masyarakat desa.
c. Hubungan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa,
meliputi: (a) bagi hasil pajak daerah minimal 10% untuk desa; (b) bagi hasil
retribusi daerah; (c) pemberian Alokasi Dana Desa, yakni bagian dari dana
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota
minimal sebesar 10% untuk desa; dan (d) pemberian bantuan keuangan oleh
Pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan desa dan program-program pemberdayaan masyarakat desa.
3. Hubungan dalam bidang pembinaan dan pengawasan, meliputi:
a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk melakukan
pembinaanatas penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan
pengawasanatas penyelenggaraan pemerintahan desa.
c. Aparatur Kecamatan berkewajiban untuk melakukan fasi l i tasi dan koo rdinasi
atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
16/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
15
V. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA
A. Lima Kebijakan Baru Mengenai Desa di dalam Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004
Bila kita mencermati ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur
mengenai desa), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa, maka jika kita bandingkan dengan pengaturan mengenai desa
pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, sekurang-kurangnya terdapat 5
(lima) kebijakan baru mengenai desa, yakni:
1. Penambahan kewenangan desa, yakni: urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
2. Kepastian sumber-sumber keuangan desa, yakni: bagian dari dana perimbangan
yang diterima oleh kabupaten/kota, minimal 10% diberikan kepada Desa (yangdisebut Alokasi Dana Desa);
3. Memperkuat makna demokrasi desa berdasarkan nilai musyawarah untuk mufakat
dalam penetapan kebijakan desa, yakni merubah nomenklatur Badan Perwakilan
Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa.
4. Memperkuat kedudukan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa, agar
tercipta kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa yakni: (a) melarang
Kepala Desa menjadi pengurus partai politik; (b) memastikan kedudukan keuangan
kepala desa; dan (c) Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota;
5. Menigkatkan kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yakni
jabatan Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil.
B. Pembentuk an dan Perubahan Status Desa
1. Pembentukan Desa:
a. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul
desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
b. Pembentukan desa harus memenuhi syarat: jumlah penduduk; luas wilayah;
bagian wilayah kerja; perangkat; dan sarana dan prasarana pemerintahan.
c. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian
desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa
atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
d. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih dapat dilakukan setelah
mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
e. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi
persyaratan dapat dihapus atau digabung.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
17/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
16
f. Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan
bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
g. Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa, disesuaikan dengan kondisi
sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa.
2. Perubahan Statusa. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan
prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan
pendapat masyarakat setempat.
b. Perubahan status desa menjadi kelurahan memperhatikan persyaratan : luas
wilayah; jumlah penduduk; prasarana dan sarana pemerintahan; potensi
ekonomi; dan kondisi sosial budaya masyarakat.
c. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi daripegawai negeri sipil.
d. Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi
kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk
kepentingan masyarakat setempat.
e. Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan
Desa, serta perubahan status desa menjadi kelurahan diatur dengan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat
istiadat desa dan sosial budaya masyarakat setempat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pembentukan dan
perubahan status desa adalah: (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa; dan (b) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan,
Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
C. Kewenang an Desa
1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: (a) urusan
pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (b) urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan
pengaturannya kepada desa; (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan (d) urusan pemerintahan lainnya
yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
18/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
17
2. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, pada
hakikatnya merupakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan
desa sesuai dengan sistem nilai sosial budaya masyarakat setempat, serta hal-hal
yang berkenaan dengan aspek religiositas (karena dalam kehidupan masyarakat
kita terjadi proses inkulutrasi nilai-nilai religi dalam kehidupan sosial budayamasyarakat setempat). Contoh: urusan di bidang pelestarian lingkungan
berdasarkan sistem nilai sosial budaya masyarakat setempat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota, pada hakikatnya merupakan bentuk penugasan dari pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, disertai sumber pembiayaannya,
sehingga Pemerintah Desa memberikan pertangungjawaban pelaksanaan tugastersebut kepada pihak yang menugaskannya. Contoh: pelaksanaan program
beras murah untuk keluarga miskin.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa, pada hakikatnya merupakan jenis urusan pemerintahan
tertentu yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan untuk
diserahkan kepada desa, sehingga Pemerintahan Desa memiliki kewenangan
mengatur dan mengurus atas urusan pemerintahan tersebut. Contoh: Di dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa salah satu pendekatan perencanaan
pembangunan adalah perencanaan bawah-atas (bottom-up planning) yang
dilaksanakan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan/
Musrenbang secara berjenjang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan hingga
Musrenbang Pusat, sehingga Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk
melaksanakan Musrenbang secara partisipatif dalam rangka menyusun Rencana
Pembangunan Desa.
5. Sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
yang diserahkan pengaturannya kepada Desa pada hakikatnya memiliki tujuan
agar urusan-urusan pemerintahan tertentu yang dapat dikelola secara efisien dan
akuntabel oleh Desa dapat dilakukan secara otonom oleh Pemerintah Desa.
Ketentuan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan
Kabupaten/Kota Kepada Desa.
6. Penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
yang diserahkan pengaturannya kepada Desa akan berimplikasi terhadap:
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
19/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
18
a. Kewenangan memutuskan ada pada tingkat Desa, sehingga terjadi: (1)
pergeseran kewenangan dari Pemerintahan kabupaten/kota kepada
Pemerintahan desa; dan (2) peningkatan volume perumusan peraturan
perundang-undangan berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan
Keputusan Kepala Desa.b. Adanya pembiayaan yang diberikan Kabupaten/Kota kepada Desa dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, sehingga terjadi: (1)
pergeseran anggaran dari pos perangkat daerah kepada pos pemerintahan
desa; dan (2) adanya program pembangunan yang bisa mengatasi kebutuhan
masyarakat Desa dalam skala Desa.
c. Adanya prakarsa dan inisiatif pemerintahan desa dalam mengembangkan
aspek budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup di wilayahnya sesuai ruanglingkup kewenangan yang diserahkan.
d. Adanya prakarsa dan kewenangan memutuskan oleh Pemerintahan Desa
sesuai kebutuhan masyarakat Desa, sehingga keterlibatan seluruh
stakeholders (Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan
masyarakat desa) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan semakin lebih maksimal.
e. Bila semua kebutuhan lokal dapat diatasi oleh pemerintah desa, diharapkan
akan semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam mendukung
keberhasilan program-program pemerintah.
7. Namun, implementasi penyerahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota
kepada Desa tersebut membutuhkan terpenuhinya beberapa prasyarat pokok,
yakni: (a) dibutuhkan tingkat kemampuan yang memadai dari Kepala Desa dan
Perangkat Desa dalam mengelola urusan pemerintahan tersebut, yang dapat
dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan, pelatihan dan/atau pemagangan;
(b) meningkatnya kebutuhan tenaga teknis pada tingkat Pemerintahan Desa.
D. Pemerin tah Desa
1. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa
terdiri dari: (a) Sekretariat Desa (unsur staf), yang dipimpin oleh Sekretaris Desa;
(b) pelaksana teknis lapangan (sebagai unsur lini), dan (c) Dusun (sebagai unsur
wilayah). Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi
sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja
pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.
2. Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur
dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya memuat
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
20/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
19
tata cara penyusunan struktur organisasi, perangkat, tugas dan fungsi, serta
hubungan kerja, untuk selanjutnya diatur kembali di dalam Peraturan Desa
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai dengan nilai-nilai
sosial budaya masyarakat setempat.
3. Kepala Desa:a. Kepala Desa (selaku Kepala Pemerintahan Desa) mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai wewenang: (1)
memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD; (2) mengajukan rancangan peraturan desa; (3)
menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
(4) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desauntuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; (5) membina kehidupan
masyarakat desa; (6) membina perekonomian desa; (7) mengoordinasikan
pembangunan desa secara partisipatif; (8) mewakili desanya di dalam dan di
luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan (9) melaksanakan wewenang lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai
kewajiban: (1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) memelihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat; (4) melaksanakan kehidupan
demokrasi; (5) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan
bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; (6) menjalin hubungan kerja dengan
seluruh mitra kerja pemerintahan desa; (7) menaati dan menegakkan seluruh
peraturan perundang-undangan; (8) menyelenggarakan administrasi
pemerintahan desa yang baik; (9) melaksanakan dan mempertanggung-
jawabkan pengelolaan keuangan desa; (10) melaksanakan urusan yang menjadi
kewenangan desa; (11) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; (12)
mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; (13) membina, mengayomi
dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; (14) memberdayakan
masyarakat dan kelembagaan di desa; dan (15) mengembangkan potensi
sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
21/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
20
c. Selain kewajiban tersebut diatas, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk
memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/
Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD,
serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikankepada Bupati/Walikota melalui Camat 1(satu) kali dalam satu tahun. Laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1(satu) kali dalam
satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, dapat berupa
selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan
secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau
media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasarmelakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan
pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan
kepada Bupati/ Walikota melalui Camat dan kepada BPD.
d. Kepala desa dilarang: (1) menjadi pengurus partai politik; (2) merangkap
jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan
di desa bersangkutan; (3) merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD; (4)
terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan
kepala daerah; (5) merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok
masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; (6)
melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya; (7) menyalahgunakan wewenang; dan (8) melanggar
sumpah/janji jabatan.
e. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
f. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi
syarat. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil. Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan wajib memperhatikan nilai-nilai
sosial budaya dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum adat setempat.
g. Kepala Desa berhenti, karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau
diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan karena: (1) berakhir masa
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
22/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
21
jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; (2) tidak dapat melaksanakan
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama
6 (enam) bulan; (3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; (4)
dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; (5) tidak melaksanakan kewajiban
kepala desa; dan/atau (6) melanggar larangan bagi kepala desa.h. Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya
persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota. Hal-hal yang dikecualikan dari
ketentuan ini adalah: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
dan (b) diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana mati. Tindakan penyidikan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh
atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari.
i. Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan
lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Penghasilan tetap
dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa paling sedikit sama
dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota, yang ditetapkan setiap tahun
dalam Anggaran Pendapatand an Belanja Desa (APB-Desa).
4. Perangkat Desa
a. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa
bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
b. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
(1) berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; (2) mempunyai
pengetahuan tentang teknis pemerintahan; (3) mempunyai kemampuan di bidang
administrasi perkantoran; (4) mempunyai pengalaman di bidang administrasi
keuangan dan di bidang perencanaan; (5) memahami sosial budaya masyarakat
setempat; dan (6) bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
c. Sekretaris Desa yang diisi daripegawai negeri sipil, diangkat oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.
d. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
Pengangkatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa. Usia Perangkat Desa paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling
tinggi 60 (enam puluh) tahun.
e. Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan
lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Penghasilan tetap
dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa paling sedikit sama
dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota, yang ditetapkan setiap tahun
dalam Anggaran Pendapatand an Belanja Desa (APB-Desa).
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
23/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
22
5. Oleh karena itu, fokus pemantapan kelembagaan Pemerintahan Desa adalah:
a. Penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, yakni penataan
Sekretariat Desa (sebagai unsur staf), penataan pelaksana teknis lapangan
(sebagai unsur lini), dan penataan Dusun (sebagai unsur wilayah), dengan
kejelasan pembagian tugas dan fungsi, agar dapat mengemban tugas-tugaspemerintah desa secara efektif.
b. Penataan proses pemilihan, penetapan, pengangkatan, pelantikan, dan
pemberhentian Kepala Desa, agar proses pergantian Kepala Desa dapat
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Penataan proses seleksi, penetapan, dan pengangkatan Perangkat Desa, agar
terwujud kesinambungan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa,
meskipun terjadi pergantian Kepala Desa.d. Penataan pola hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan
Permusyawatan Desa dan Lembaga kemasyarakatan.
e. Penataan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, agar memiliki
kepastian dalam memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan lainnya.
f. Penataan pola pertanggungjawaban Perangkat Desa kepada Kepala Desa,
agar Perangkat Desa dapat memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa.
g. Penataan pola laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati/
Walikota, memberikan keterangan laporan pertanggung-jawaban kepada
Badan Permusyawaratan Desa, dan penyampaian informasi laporan
pertangungjawaban kepada masyarakat, agar Kepala Desa seantiasa
mempertanggungjawabkan pelaksanaaan tugas dan fungsinya sesuai
ketentuan yang berlaku.
h. Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perankat Desa melalui kegiatan
pendidikan dan pelatihan, pemagangan, studi banding, dll.
E. Badan Permusy awaratan Desa/BPD
1. Kedudukan BPD: BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
2. Keanggotaan BPD:
a. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan
profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
24/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
23
b. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas
wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
c. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Anggota
BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secarabersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota.
d. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan
1 (satu) orang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara
langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
e. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai
Kepala Desa dan Perangkat Desa.
f. Pimpinan dan Anggota BPD dilarang: (a) sebagai pelaksana proyek desa; (b)merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; (c) melakukan korupsi,
kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang
dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; (d)
menyalahgunakan wewenang; dan (e) melanggar sumpah/ janji jabatan.
3. Masa Jabatan anggota BPD: Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun
dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Fungsi BPD: BPD berfungsi: (1) menetapkan peraturan desa bersama Kepala
Desa; dan (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Wewenang BPD: BPD mempunyai wewenang: (1) membahas rancangan
peraturan desa bersama kepala desa; (2) melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (3) mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; (4) membentuk panitia pemilihan
kepala desa; (5) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan
menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (6) menyusun tata tertib BPD.
6. BPD mempunyai hak: (1) meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan (2)
menyatakan pendapat.
7. Anggota BPD mempunyai hak: (1) mengajukan rancangan peraturan desa; (2)
mengajukan pertanyaan; (3) menyampaikan usul dan pendapat; (4) memilih dan
dipilih; dan (5) memperoleh tunjangan.
8. Anggota BPD mempunyai kewajiban: (1) mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati
segala peraturan perundang-undangan; (2) melaksanakan kehidupan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; (3) mempertahankan dan memelihara
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
25/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
24
hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4)
menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
(5) memproses pemilihan kepala desa; (6) mendahulukan kepentingan umum
diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; (7) menghormati nilai-nilai
sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan (8) menjaga norma danetika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
9. Rapat BPD: Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD, dan dinyatakan sah apabila
dihadiri oleh sekurang-kurangnya (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan
keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal tertentu Rapat
BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan
sekurang-kurangnya (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPDyang hadir. Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi
dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
10. Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan
keuangan desa. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD ditetapkan dalam APB-
Desa. Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan
keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD, dan ditetapkan setiap tahun
dalam APB-Desa.
11. Oleh karena itu, fokus pemantapan Badan Permusyawaratan Desa/BPD adalah:
a. Penataan susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa, yang terdiri dari:
(a) Ketua dan wakil Ketua BPD (sebagai unsur pimpinan); (b) anggota BPD;
dan (c) Sekretariat BPD (yang dipimpin oleh Sekretaris BPD);
b. Penataan kedudukan, wewenang, tugas, dan fungsi BPD;
c. Penataan wewenang, tugas, dan fungsi anggota BPD;
d. Penataan kedudukan keuangan anggota BPD dan biaya operasional
Sekretariat BPD;
e. Penataan Tata Tertib BPD, termasuk penyelenggaraan rapat-rapat BPD dan
Kode Etik BPD.
f. Peningkatan kapasitas anggota BPD melalui kegiatan pendidikan dan
pelatihan, pemagangan, studi banding, dll.
F. Lemb aga Kemasyarakatan
1. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
2. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan
merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, yang meliputi: (a)
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
26/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
25
menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; (b) melaksanakan,
mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan
secara partisipatif; (c) menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong
royong dan swadaya masyarakat; dan (d) menumbuh-kembangkan kondisi
dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.3. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi: (a)
penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pemba-ngunan; (b)
penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam
kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) peningkatan
kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; (d) penyusunan
rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan
secara partisipatif; (e) penumbuh-kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi,serta swadaya gotong royong masyarakat; (f) pemberdayaan dan peningkatan
kesejahteraan keluarga; dan (g) pemberdayaan hak politik masyarakat.
4. Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan pelayanan masyarakat; (b)
peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; (c) pengembangan
kemitraan; (d) pemberdayaan masyarakat; dan (e) pengembangan kegiatan lain
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
5. Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota
masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam
pemberdayaan masyarakat. Susunan dan jumlah pengurus lembaga
kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa
bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
7. Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari: (a) swadaya
masyarakat; (b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (c) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi; (d) bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota; (e) bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
G. Pengelolaan Keuangan Desa
1. Keuangan Desa:
a. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban desa tersebut.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
27/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
26
b. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan, yang
meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa.
c. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib dan terencana yang
ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.2. Sumber Pendapatan Desa:
a. Sumber pendapatan desa terdiri atas: (a) pendapatan asli desa, terdiri dari hasil
usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; (b) bagi hasil pajak
daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa
dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; (c)
bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima olehKabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang
pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi
dana desa; (d) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
(e) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
b. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak
dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
c. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi
yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan
adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
d. Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati/Walikota.
e. Bantuan keuangan kepada desa (dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota), serta Alokasi Dana Desa disalurkan melalui
kas desa.
f. Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak
penyumbang kepada desa. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris
kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB-Desa.
g. Khusus mengenai Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan alokasi diatur dalam 2
(dua) pola sebagai kesatuan alokasi, yakni: (a) Pola Minimal, yakni sebesar
60% dari total Alokasi Dana Desa dibagikan secara merata untuk seluruh
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
28/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
27
Desa; dan (b) Pola Proporsional, yakni sebesar 40% dari total Alokasi Dana
Desa dibagikan secara proporsional kepada desa-desa tertentu atau seluruh
desa sesuai tingkat kemampuan keuangan desa yang berangkutan (fiscal
capacity)yang berkenaan dengan variabel potensi ekonomi yang mendukung
peningkatan pendapatan asli desa, serta constrain variabel yang dapatmenghambat perkembangan pembangunan desa (seperti tingkat pendidikan
dan kesehatan, ketersediaan infrastruktur, dan keterjangkauan wilayah desa).
Ratio pnggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintahan
Desa dan 70% untuk pemberdayan masyarakat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa):
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa danBadan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
b. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah:
1) Fungsi otorisasi: APBDesa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
2) Fungsi perencanaan: APBDesa menjadi pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3) Fungsi pengawasan: APBDesa menjadi pedoman utk menilai apakah
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.
4) Fungsi alokasi: APBDesa harus diarahkan utk menciptakan lapangan
kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
5) Fungsi distribusi: kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan masyarakat.
c. Prinsip-prinsip penganggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa adalah:
1) semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau
jasa) dianggarkan dalam APBDesa.
2) seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
3) jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian
tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan
dasar hukum yang melandasinya.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
29/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
28
d. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terdiri dari pendapatan
Desa, belanja Desa dan pembiayaan, yakni:
1) Anggaran Pendapatan terdiri dari:
a) Pendapatan Asli Desa, terdiri dari: (1) Hasil Usaha Desa; (2) Hasil
Kekayaan Desa; (3) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat; (4) HasilGotong Royong Masyarakat; dan (5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Yang Sah (seperti Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga);
b) Bagi Hasil Pejak Daerah (PBB, dan jenis Pajak lainnya).
c) Bagi Hasil Retribusi Daerah (Retribusi Pasar, dan lainya).
d) Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten;
e) Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.2) Anggaran Belanja terdiri dari:
a) Belanja Tidak Langsung, terdiri dari: (1) Belanja Pegawai (seperti
Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa,
BPD); (2) Belanja Hibah/Bantuan Sosial (contoh: bantuan kepada anak
keluarga miskin); (3) Belanja Subsidi (misalnya: untuk Perpustakaan
Sekolah Dasar di Desa); dan (4) Belanja Tidak terduga.
b) Belanja Langsung, terdidi dari: (1) Belanja Pegawai (Honorarium
Kegiatan); (2) Belanja Barang dan Jasa (ATK, Listrik, Telpon, Perjalanan
dinas, Pakaian dinas, dll); (3) Belanja Modal (Bangun Gedung,
Komputer, Mesin Tik, dll)
3) Anggaran Pembiayaan, terdiri dari:
a) Penerimaan Pembiayaaan, terdiri dari: (1) Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya; (2) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
dipisahkan; (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan (4)
Pencairan Dana Cadangan.
b) Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari: (1) Pembentukan Dana
Cadangan; (2) Penyertaam Modal/Investasi Desa; dan (3) Pemberian
Pinjaman Desa.
e. Perencanaan dan Penganggaran APB-Desa:
1) Penyusunan APB-Desa diawali dengan: (1) penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Desa/RKPD (sebagai rencana tahunan desa), yang dibahas
dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan/Musrenbang desa;
dan RKPD harus merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa/RPJM-Desa (sebagai rencana lima tahunan desa); dan (2)
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
30/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
29
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKA-Desa), yang terdiri
dari RKA-Desa untuk biaya operasioal Pemerintahan Desa dan RKA-Desa
untuk pemberdayaan masyarakat.
2) Rancangan APB-Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan
pembangunan desa. Hasil pembahasan rancangan APB-Desa ditempatkansebagai Lampiran dari Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan belanja Desa.
3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB-Desa setiap tahun dengan
Peraturan Desa.
f. Pelaksanaan dan Penatausahaan APB-Desa:
1) Pelaksanaan APB-Desa: (a) Pelaksanaan anggaran pendapatan desa
didasari prinsip semua penerimaan desa disetor ke kas desa sebagaipendapatan desa; dan (b) Pelaksanaan Anggaran belanja Desa didasari
prinsip pembayaran atas beban APB-Desa dapat dilakukan berdasarkan
Surat Perintah Membayar/SPM yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran.
2) Penatausahaan APB-Desa:
a) Kepala Desa:
(1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa
berwenang mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan
kekayaan desa yang dipisahkan (seperti BUM-Desa);
(2) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa;
(3) Kepala Desa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,
mempunyai kewenangan menetapkan: (a) kebijakan pelaksanaan
APB-Desa; (b) kebijakan pengelolaan kekayaan desa; (c) kuasa
pengguna anggaran/pengguna barang; (d) bendahara penerimaan
dan/atau bendahara pengeluaran; (e) pejabat yang melakukan
penerimaan desa; (f) pejabat yang mengelola barang milik desa; dan
(g) pejabat yang menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran.
b) Sekretaris Desa:
(1) Sekretaris Desa membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan
dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemeintahan
Desa, termasuk pengelolaan Keuangan Desa.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
31/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
30
(2) Sekretaris Desa mempunyai tugas koordinasi di bidang: (a)
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB-Desa
dan barang milik desa; (b) penyusunan rancangan RAPB-Desa dan
Rancangan Perhitungan APB-Desa; (c) penyusunan Raperdes APB-
Desa, PAPB-Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa; (d) tugas-tugas Perangkat Desa lainnya yang berkenaan
dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta
pelaksanaan dan penata-usahaan keuangan desa; (e) penyusunan
laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APB-Desa; (f) menyiapkan petunjuk pelaksanaan APB-
Desa dan pengelolaan barang milik desa; (g) Melaksanakan tugas-
tugas koordinasi pengelolaan Keuangan Desa lainnya berdasarkankuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Desa; dan (8)
Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
c) Perangkat Desa:
(1) Perangkat Desa diberi tugas menatausahakan keuangan desa, seperti
sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Desa.
(2) Perangkat desa dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan
desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
1) Jenis-jenis laporan keuangan desa, meliputi: laporan realisasi anggaran;
neraca; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan (yang harus
menggambarkan tentang hak, kewajiban dan kekayaan desa pada akhir
tahun, serta sumber dan penggunaannya);
2) Laporan keuangan desa diperiksa oleh Badan Pengawasan Daerah
Kabupaten/Kota sebelum diajukan dalam bentuk Rancangan Peraturan
Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada
Basan Permusyawaratan Desa.
h. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa:
1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan keuangan desa.
2) Pembinaan keuangan desa ditekankan pada aspek pembinaan manajerial
dan saran perbaikan ke depan.
3) Pengawasan/pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah
Kabupaten/Kota
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
32/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
31
i. Pedoman pengelolaan keuangan desa dan Pedoman penyusunan APB-Desa,
perubahan APB-Desa, perhitungan APB-Desa dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APB-Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
H. Badan Usaha Milik Desa
1. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desadapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi
Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum. Badan Usaha Milik
Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Kepengurusan
Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
3. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari: (a) Pemerintah Desa; (b)tabungan masyarakat; (c) bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota; (d) pinjaman; dan/atau (e) penyertaan modal pihak
lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
4. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pinjaman dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
I . Pengelo laan Kekayaan/Asset Desa
1. Kekayaan/asset desa merupakan bagian dari keuangan desa, karena
pembentukan kekayaan desa dibiayai dari keuangan desa.
2. Jenis-jenis kekayaan/asset Desa, antara lain: (a) tanah kas desa; (b) pasar desa;
(c) pasar hewan; (d) tambatan perahu; (e) bangunan desa; (f) pelelangan ikan
yang dikelola oleh desa; dan (g) lain-lain kekayaan milik desa.
3. Lain-lain kekayaan milik desa, dapat berupa: (a) barang yang dibli atau diperoleh
atas beban APB-Desa atau APBD Kabupaten/Kota; (b) barang yang berasal dari
perolehan lainnya dan atau hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; (c) barang
yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak sesauai peraturan
perundang-undangan; (d) barang yang dihibaholeh Pemerintah Puisat, Provinsi
dan/atau kabupatyen/kota; (e) barang yang diperoleh dari hasil kerjasama desa.
4. Pengelolaan kekayaan desa berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, dan diarahkan untuk
meningkatkan pendapatan desa, dengan mendapat persetujuan Badan
Permusyawaratan Desa.
5. Kekayaan desa dapat diperoleh melalui: (a) pembelian; (b) sumbangan dan/atau
bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; (c) bantuan dari
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
33/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
32
6. Jenis pemanfaatan kekayaan desa, dapat berupa sewa, pinjam pakai, kwerjasama
pemanfaatan, bangun serah guna, atau bangun guna serah, yang menguntungkan
bagi kepentingan masyarakat desa dan peningkatan pendapatan desa.
7. Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada
Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu.8. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan
kekayaan desa.
J. Produ k Hukum Desa
1. Jenis-Jenis Produk Hukum Desa:
a. Ada tiga jenis produk hukum desa, yakni: (a) Peraturan Desa; (b) Peraturan
Kepala Desa; dan (c) Keputusan Kepala Desa.
b. Penetapan produk hukum desa tidak boleh betentangan dengan kepentinganmasyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan Desa
a. Pembentukan Peraturan Desa merupakan pelaksanaan kewenangan
mengatur (regeling)yang dimiliki Pemerintah Desa, sehingga Peraturan Desa
dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa bersama BPD.
c. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya
masyarakat desa setempat.
d. Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan
atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan;
dan keterbukaan.e. Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan
masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
f. Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD dan atau Kepala Desa.
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam
rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
g. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD dan dapat
meminta Kepala Desa untuk memberikan penjelasan terhadap materi
Rancangan Peraturan Desa.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
34/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
33
h. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB-Desa) yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala
Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap
Rancangan Peraturan Desa disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari
kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud,
Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB-
Desa menjadi Peraturan Desa.
i. Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan
oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan
pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
j. Agar masyarakat mengetahui setiap Peraturan Desa yang ditetapkan oleh
Kepala Desa dan BPD, maka setiap Peraturan Desa diumumkan dalam Berita
Darah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
a. Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Pembentukan Peraturan Kepala
Desa merupakan pelaksanaan kewenangan mengurus yang dimiliki oleh
Pemerintah Desa, dan pembentukan Keputusan Kepala Desa merupakan
pelaksanaan kewenangan administratif yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.
b. Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
c. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa
maupun Peraturan Kepala Desa.
d. Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran yang bersifat
pengaturan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, sedangkan materi muatanKeputusan Kepala Desa adalah penjabaran yang bersifat penetapan dalam
pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
e. Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala
Desa. Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dilarang bertentangan
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
f. Kebijakan teknis mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme
penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 29
Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
35/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
34
K. Adm inistrasi Desa
1. Administrasi Desa adalah seluruh proses kegiatan keseluruhan proses kegiatan
pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa
pada Buku Administrasi Desa.
2. Jenis-jenis Aministrasi Dsa adalah:a. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum;
b. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi
mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk;
c. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi
mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan;
d. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasipembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku
Administrasi Pembangunan;
e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kegiatan pencatatan
data dan informasi mengenai BPD.
3. Bentuk Administrasi Umum terdiri dari:
a. Buku Data Peraturan Desa;
b. Buku Data Peraturan Kepala Desa;
c. Buku Data Keputusan Kepala Desa;
d. Buku Data Inventaris Desa;
e. Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
f. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;
g. Buku Data Tanah di Desa;
h. Buku Agenda;
i. Buku Ekspedisi.
4. Bentuk Administrasi Penduduk terdiri dari :
a. Buku Data Induk Penduduk Desa;
b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa;
c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan;
d. Buku Data Penduduk Sementara.
5. Bentuk Administrasi Keuangan Desa terdiri dari:
a. Buku Anggaran Pendapatan;
b. Buku Anggaran Belanja;
c. Buku Anggaran Pembiayaan;
d. Buku Kas Umum;
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
36/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
35
e. Buku Kas Pembantu Penerimaan;
f. Buku Kas Pembantu Pengeluaran;
g. Buku Bank;
h. Buku Register Surat Permintaan Pembayaran/SPP;
i. Buku Register Lembar Penguji SPP;j. Buku Register Surat Perintah Membayar/SPM;
6. Bentuk Administrasi Pembangunan terdiri dari :
a. Buku Data Profil Desa;
b. Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM-Desa;
c. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa/RKP-Desa;
d. Buku Kegiatan Pembangunan;
e. Buku Inventaris Kegiatan Pembangunan;f. Buku Register dan Kader-kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.
g. Buku Register Pengurus dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.
7. Bentuk Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :
a. Buku Data Anggota BPD;
b. Buku Data Keputusan BPD;
c. Buku Data Kegiatan BPD;
d. Buku Agenda BPD;
e. Buku Ekspedisi BPD.
8. Jenis dan bentuk administrasi lainnya dapat ditambah sesuai kebutuhan dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
9. Model dan tata cara pengisian Buku Administrasi Desa harus bersifat standard,
agar mudah dicatat dan disimpan/diarsipkan.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi
Pelaksanaan Tata Administrasi Pemerintahan Desa, yang meliputi:
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Desa;
b. memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa;
c. melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Administrasi
Pemerintahan Desa;
d. Memfasilitasi penataan Administrasi Pemerintahan Desa;
e. melakukan pengawasan terhadap Administrasi Pemerintahan Desa;
f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi
Pemerintahan Desa;
11. Ketentuan mengenai Administrasi Desa diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
37/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
36
L. Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg araan Pemerintahan Desa
1. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan
pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.3. Pembinaan oleh Pemerintah Pusat, meliputi: (a) memberikan pedoman dan
standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
(b) memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah,
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa; (c) memberikan pedoman
pendidikan dan pelatihan; (d) memberikan pedoman penyusunan perencanaan
pembangunan partisipatif; (e) memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan,
pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta perangkat desa; (f) memberikanbimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan
lembaga kemasyarakatan; (g) memberikan penghargaan atas prestasi yang
dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga
kemasyarakatan; (h) menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa; (i)
melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah
yang bertugas membina Pemerintahan Desa; (j) melakukan penelitian tentang
penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu; (k) melakukan
upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan; dan (l)
pembinaan lainnya yang diperlukan.
4. Pembinaan oleh Pemerintah Provinsi, meliputi: (a) memberikan pedoman
pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi; (b) menetapkan bantuan keuangan
dari pemerintah provinsi; (c) memfasilitasi penyusunan peraturan daerah
kabupaten/kota; (d) melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota; (e)
memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat,
lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan
desa; (f) melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi; (g)
melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-
desa tertentu; (h) memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan
pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dan (i)
melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan
skala provinsi.
5. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi: (a)
menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan
pengaturannya kepada desa; (b) memberikan pedoman pelaksanaan tugas
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
38/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
37
pembantuan dari kabupaten/kota ke desa; (c) memberikan pedoman penyusunan
peraturan desa dan peraturan kepala desa; (d) memberikan pedoman teknis
pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; (e) memberikan
pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; (f) melakukan
penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa; (g) melakukan evaluasidan pengawasan peraturan desa; (h) menetapkan pembiayaan alokasi dana
perimbangan untuk desa; (i) mengawasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa; (j) melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; (k)
memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat,
lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan
desa; (l) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa danlembaga kemasyarakatan; (m) menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi
Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya
masyarakat setempat; (n) memberikan penghargaan atas prestasi yang
dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga
kemasyarakatan; (o) memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh
kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; (p)
melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.
6. Pembinaan dan pengawasan oleh Camat, meliputi: (a) memfasilitasi penyusunan
peraturan desa dan peraturan kepala desa; (b) memfasilitasi administrasi tata
pemerintahan desa; (c) memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa; (d) memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah
Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa; (e) memfasilitasi penerapan dan
penegakan peraturan perundang-undangan; (f) memfasilitasi pelaksanaan tugas
kepala desa dan perangkat desa; (g) memfasilitasi upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum; (h) memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi,
dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; (i) memfasilitasi penyusunan
perencanaan pembangunan partisipatif; (j) memfasilitasi kerjasama antar desa
dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; (k) memfasilitasi pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat desa; (l) memfasilitasi kerjasama antar lembaga
kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
(m) memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga
kemasyarakatan; dan (n) memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam
pengembangan lembaga kemasyarakatan.
-
7/24/2019 Materi Bpd Lengkap
39/239
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
38
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MALANG
2 0 1 2
SUB MATA LATIHAN