Download - Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
1/103
MAKALAH
PANCASILA DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA (DALAM KORTEKS KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA)
A.UUD dan Konstitusi
Konstitusiatau Undang-undang Dasa(bahasa Latin: constitutio)
dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan
pada pemerintahan negara - biasanya dikodifkasikan sebagai dokumen
tertulis - Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan
prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus
untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik,
prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur,
wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya,
Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga
masyarakatnya !stilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum
yang mendefnisikan "ungsi pemerintahan negara Dalam bentukan
organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, akti#itas, karakter, dan
aturan dasar organisasi tersebut
P!ng!tian "onstitusi
Konstitusi pada umumnya bersi"at kodifkasi yaitu sebuah dokumen
yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi
pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus
diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis ("ormal)
namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus
diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan,
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin -
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
2/103
pengambilan keputusan, kebijakan dan distibusi maupun alokasi $%&,
Konstitusibagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat
beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik
atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi
$'&
Dewasa ini, istilah konstitusi sering di identikkan dengan suatu
kodifkasi atas dokumen yang tertulis dan di !nggrismemiliki konstitusi
tidak dalam bentuk kodifkasi akan tetapi berdasarkan pada yurisprudensi
dalam ketatanegaraan negara !nggris dan mana pula juga
!stilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu onstitution* dan
berasal dari bahasa belanda constitue* dalam bahasa latin
(contitutio,constituere) dalam bahasa prancis yaitu constiture* dalam
bahsa jerman #ertassung* dalam ketatanegaraan +! diartikan sama
dengan ndang undang dasar Konstitusi . D dapat diartikan
peraturan dasar dan yang memuat ketentuan ketentuan pokok dan
menjadi satu sumber perundang- undangan Konstitusi adalah
keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakandalam suatu masyarakat negara
P!ng!tian "onstitusi #!nuut $aa a%&i
% K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem
ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan
peraturan yang membentuk mengatur .memerintah dalam
pemerintahan suatu negara
' Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada
D Konstitusi tidak hanya bersi"at yuridis tetapi juga
sosiologis dan politis
/ Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang
terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang
mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya
kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi#cite_note-1http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi#cite_note-2http://id.wikipedia.org/wiki/Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi#cite_note-1http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi#cite_note-2http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris -
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
3/103
0 L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis
maupun peraturan tak tertulis
1 Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari
bahasa latin cismeyang berarti bersama dengan dan statuteyang berarti membuat sesuatu agar berdiri 2adi konstitusi
berarti menetapkan secara bersama
Konstitusi da&a# ati a'so&ut #!#$unai su'
$!ng!tian aitu*
% Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum
dan semua organisasi yang ada di dalam negara
' Konstitusi sebagai bentuk negara/ Konstitusi sebagai "aktor integrasi
0 Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang
tertinggi di dalam negara
Konstitusi dalam arti relati" dibagi menjadi ' pengertian yaitu
konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat
dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti
"ormil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil
(konstitusi yang dilihat dari segi isinya) konstitusi dalam arti positi"
adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu
mengubah tatanan kehidupan kenegaraankonstitusi dalam arti ideal yaitu
konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta
perlindungannya
Tu+uan "onstitusi aitu,
% 3embatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa,
konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan
penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak
' 3elindungi 453 maksudnya setiap penguasa berhak menghormati
453 orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam
hal melaksanakan haknya
/ 6edoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanyapedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
4/103
Ni&ai "onstitusi aitu,
% Ni&ai no#atiadalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh
suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku
dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam
masyarakat dalam arti berlaku e"ekti" dan dilaksanakan secara
murni dan konsekuen
' Ni&ai no#ina&adalah suatu konstitusi yang menurut hukum
berlaku, tetapi tidak sempurna Ketidaksempurnaan itu disebabkan
pasal pasal tertentu tidak berlaku . tidsak seluruh pasal pasal
yang terdapat dalam D itu berlaku bagi seluruh wilayah negara
/ Ni&ai s!#anti"adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untukkepentingan penguasa saja Dalam memobilisasi kekuasaan,
penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk
melaksanakan kekuasaan politik
Maa# / #aa# "onstitusi
% 3enurut CF. Strongkonstitusi terdiri dari:
Konstitusi tertulis (dokumentary constiutution . writen
constitution) adalah aturan aturan pokok dasar negara ,
bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan
dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di
dalam persekutuan hukum negara
Konstitusi tidak tertulis . kon#ensi (nondokumentary
constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang
sering timbul7
Ada$un saat / saat "on0!nsi ada&a%,
% Diakui dan dipergunakan berulang ulang dalam praktik
penyelenggaraan negara
' 8idak bertentangan dengan D %901
/ 3emperhatikan pelaksanaan D %901
S!aa t!oitis "onstitusi di'!da"an #!n+adi,
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
5/103
Konstitusi politik adalah berisi tentang norma- norma dalam
penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah,
hubuyngan antar lembaga negara Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita cita
sosial bangsa, rumusan flosofs negara, sistem sosial, sistem
ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu
B!dasa"an siat dai "onstitusi aitu,
% leksibel . luwes apabila konstitusi . undang undang dasar
memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan' +igid . kaku apabila konstitusi . undang undang dasar jika sulit untuk
diubah
Unsu 1su'stansi s!'ua% "onstitusi aitu,
Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu
2aminan terhadap 4am dan warga negara
;usunan ketatanegaraan yang bersi"at "undamental
6embagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan
Menurut Miriam udiar!o" konstitusi memuat tentan#
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
6/103
K!dudu"an "onstitusi1UUD aitu,
% Dengan adanya D baik penguasa dapat mengetahui aturan .
ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan
' ;ebagai hukum dasar/ ;ebagai hukum yang tertinggi
P!u'a%an "onstitusi1UUD aitu,
;ecara re#olusi, pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil re#olusi
ini yang kadang kadang membuat sesuatu D yang kemudian
mendapat persetujuan rakyat ;ecara e#olusi, D.konstitusi berubahsecara berangsur angsur yang dapat menimbulkan suatu D, secara
otomatis D yang sama tidak berlaku lagi
K!t!"aitan antaa dasa n!gaa d!ngan "onstitusi
aitu,
Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada
gagasan dasar, cita cita dan tujuan negara yang tertuang dalam
pembukaan D suatu negara Dasar negara sebagai pedoaman
penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu
negara
K!t!"aitan "onstitusi d!ngan UUD aitu,
Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak ter tulis sedangkanD adalah hukum dasar tertulis D memiliki si"at mengikat oleh
karenanya makin elastik si"atnya aturan itui makin baik, konstitusi
menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan
= 2ungsi Undang-Undang Dasa 345
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
7/103
D %901 sebagai sumber pokok sistem pemerintahan +!, terdiri
atas:4ukum Dasar 8ertulis : D %901 (6embukaan, =atang 8ubuh
dan 6enjelasan) 4ukum Dasar 8idak 8ertulis:
ndang-ndang Dasar suatu negara merupakan 4ukum Dasar yang
tertinggi dalam negara tersebut ndang-ndang Dasar ini dapat
tertulis maupun tidak tertulis ndang- ndang Dasar adalah
merupakan program yang sengaja dibuat yang memuat segala hal
yang diaggap menjadi asas "undamental dari negara waktu itu,
sehingga ndang- ndang Dasar tertulis menjamin kepastian
hukum ndang-ndang Dasar biasanya mengandung :
%Ketentuan-ketentuan tentang
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
8/103
diwujudkan melalui mekanisme bernegara yang terkandung didalam
pasal-pasalnya
;elama ini peranan D 01 sangat penting :
- ;ebagai simbol kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajah- ;ebagai lambang kesetiaan kepada >K+! dan lambang persatuan
dan kesatuan bangsa
- ;ebagai lambang perlawanan dalam menegakkan kebenaran dan
keadilan
Undang-Undang Dasa N!gaa R!$u'&i" Indon!sia
Ta%un 345
Undang-Undang Dasa N!gaa R!$u'&i" Indon!sia Ta%un 345,
atau disingkat UUD 345atau UUD 65, adalah hukum dasar tertulis
(basic law), konstitusipemerintahan negara +epublik !ndonesiasaat ini $%&
D %901 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh 66K!
pada tanggal %A 5gustus%901 ;ejak tanggal 'B Desember%909, di
!ndonesia berlaku Konstitusi +!;, dan sejak tanggal %B 5gustus%91Cdi
!ndonesia berlaku D; %91C Dekrit 6residen1 2uli%919kembali
memberlakukan D %901, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh D6+
pada tanggal '' 2uli%919
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_dasar_tertulis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusihttp://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945#cite_note-1http://id.wikipedia.org/wiki/PPKIhttp://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/27_Desemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1949http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstitusi_Sementara_Republik_Indonesia_Serikat&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1950http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dekrit_Presiden_1959http://id.wikipedia.org/wiki/5_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/1959http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/22_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/1959http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_dasar_tertulis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusihttp://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945#cite_note-1http://id.wikipedia.org/wiki/PPKIhttp://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/27_Desemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1949http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstitusi_Sementara_Republik_Indonesia_Serikat&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1950http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dekrit_Presiden_1959http://id.wikipedia.org/wiki/5_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/1959http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyathttp://id.wikipedia.org/wiki/22_Julihttp://id.wikipedia.org/wiki/1959 -
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
9/103
6ada kurun waktu tahun %999-'CC', D %901 mengalami 0 kali
perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga
dalam sistem ketatanegaraan +epublik !ndonesia
Nas"a% Undang-Undang Dasa 345
;ebelum dilakukan 6erubahan, D %901 terdiri atas 6embukaan,
=atang 8ubuh (% bab, /B pasal, 1 ayat (% ayat berasal dari % pasal
yang hanya terdiri dari % ayat dan 09 ayat berasal dari '% pasal yang
terdiri dari ' ayat atau lebih), 0 pasal 5turan 6eralihan, dan ' ayat 5turan8ambahan), serta 6enjelasan
;etelah dilakukan 0 kali perubahan, D %901 memiliki 'C bab, /B
pasal, %90 ayat, / pasal 5turan 6eralihan, dan ' pasal 5turan 8ambahan
Dalam +isalah ;idang 8ahunan 36+ 8ahun 'CC', diterbitkan
Undang-Undang Dasa N!gaa R!$u'&i" Indon!sia Ta%un 345
Da&a# Satu Nas"a%, ;ebagai >askah 6erbantuan dan Kompilasi 8anpa
5da
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
10/103
dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak
kemerdekaanya
' 3engandung sutau pernytaan subjekti" yaitu aspirasi bangsa !ndonesia
untuk membebaskan diri dari penjajahan
Makna Ainea Kedua
% =ahwa perjuangan pergerakan bangsa !ndonesia telah smapai pada
tngkat yang menentukan
' =ahwa momentum yang telah tercapai tersebut harus diman"aatkan
untuk menyatakan kemerdekaan
/ =ahwa kemerdekaan tersebut bukan tujuan akhir tetapi masih harus
diisisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu , dan adil
Makna Ainea Ke!iga
1. !engandung makna keyakinan bangsa atas "ahmat #uhan Yang !aha $sa
2. %anya karena rahmat dan berkah&'Y( bangs )ndonesia mampu merdeka dan
mempertahankannya
". !engandung motivasi spiritula, religius untuk berjuang dan merdeka
Makna Ainea Keem#a!
1 !erumuskan tujuan negara *
a !elindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah )ndonesia
b !emajukkan kesejahteraan umum
c !encerdaskan kehidupan bangsa
d )kut melaksanakan ketertiban dunia , berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi, dan
keadilan sosial
+ enegasan adanya ketentuan UUD
- !enyatakan asas politik negara * 'egara "epublik )ndonesia yang berkedaulatanrakyat
4 !emuat rumusan dasarrohaniah negara , yaitu 6ancasila
". Pokok Pokok Pikiran Daam Pembukaan UUD 1945
Pokok Pikiran Per!ama.
'egara melindungi segenap bangsa )ndonesia dan seluruh tumpah darah
)ndonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat )ndonesia %al ini menunjukkan pokok pikiran persatuan Dengan
pengertian yang la.im, negara penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan
Pokok Pikiran Kedua.
'egara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat )ndonesia
okok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita&cita yang ingin dicapai dalam
embukaan, dan merupakan suatu kausa /inalis 0sebab tujuan )ni merupakan pokok
pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai
hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan
masyarakat
Pokok Pikiran Ke!iga
'egara yang berkedaulatan rakyat,berdasarkan atas kerakyatan danpermusyawaratan 2 perwakilan okok pikiran ini dalam embukaan mengandung
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
11/103
konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang&Undang Dasar
harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan 2
perwakilan )ni adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa
kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh !ajelis ermusyawaratan
"akyat 0!" Pokok Pikiran Keem#a!
'egara berdasarkan atas 3etuhanan Yang !aha $sa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab okok pikiran keempat dalam embukaan ini
mengandung konsekuensi logis bahwa Undang&Undang Dasar harus mengandung isi
yang mewajibkan pemerintah dan lain&lain penyelenggara negara untuk memelihara
budi pekerti kemanusiaan yang luhur
4. Hubungan An!ara Pan$asia Dengan Pembukaan UUD 1945
Hubungan Formal
ancasila merupakan norma dasar hukum yang positi/ Dengan demikian tata
kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas&asas sosial, politik dan ekonomi saja,akan tetapi juga perpaduan asas&asas kultural, religius dan kenegaraan yang unsurnya terdapat
dalam ancasila
Hubungan Secara Material
embukaan UUD 1945 adalah tertib hukum yang tertinggi, yang bersumber dari
ancasila Deengan kata lain ancasila merupakan sumber tertib hukum )ndonesia ecara
material tertib hukum )ndonesia adalah dijabarkan dari nilai&nilai yang terkandung dalam
ancasila
5. Hubungan Pembukaan UUD 1945 Dengan Prokamasi 1% Agus!us 1945
roklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat,tidak dapat di pisahkan danmerupakan satu kesatuan dengan Undang&Undang Dasar 1945,terutama bagian pembukaan
Undang&Undang Dasar 1945,yang di dalam pembukaan Undang&Undang Dasar 1945 memuat
prinsip&prinsip,asas&asas, dan tujuan dari pada bangsa )ndonesia yang akan di wujudkan
dengan jalan bernegara
&. Pasa' #asa UUD 1945
ecara rinci, pasal pasal dalam UUD 1945 (dalah sbb *
( ) *
entuk dan kedaulatan 'egeri terdiri, 1 pasal - ayat
( )) *
!ajelis ermusyawaratan "akyat0!", terdiri + pasal 6 ayat
( ))) *
3ekuasaan pemerintahan negara, terdiri 17 pasal -8 ayat
( ) *
Dewan ertimbnagan (gung0D( telah dihapuskan
( *
3ementrian 'egara terdiri dari 1 pasal 4 ayat
( ) *
emerintahan Daerah, terdiri - pasal 11 ayat
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
12/103
( )) *
Dewan erwakilan "akyat0D", #$"D)") 7 ((: 18 (Y(#
( ))( *
Dewan erwakilan Daerah0DD, terdiri + pasal 8 ayat
( ))emilihan Umum 0emilu, terdiri 1 pasal 6 ayat
( )))
%al 3euangan, terdiri 5 pasal 7 ayat
( )))(
adan emeriksa 3euangan03, terdiri - pasal 7 ayat
( );
3ekuasaan 3ehakiman, terdiri 5 pasal 7 ayat
( );(
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
13/103
undang Komitmen mereka dalam melakukan amandemen D %901
adalah:
8idak mengubah 6embukaan ndang-ndang Dasar%901,
sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya 8etap mempertahankan >egara Kesatuan +epublik!ndonesia (>K+!)
3empertegas ;istem 6emerintahan 6residensial
6enjelasan D %901 ditiadakan serta hal-halnormati" dalam
penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal
6erubahan dilakukan dengan cara adendum*
4ingga saat ini D %901 telah mengalami 5mandemen sebanyak !G kali
=erikut dibawah 5mandemen D %901 dari pertama hingga ke-!G :
Nas"a% UUD 345 S!'!&u# dan S!suda% A#and!#!n
Amandemen $
3elalui: ; 36+ tangga %0-'% o#ember 'CC%
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
14/103
6erubahan: / =ab dan '' 6asal: (6s%H 6s/H 6sH 6s5H 6sB5H 6sB=H
6sB H 6sAH 6s%%H 6s%B, =ab G!!5, 6s''H 6s''DH =ab G!!=, 6s''@H
6s'/H 6s'/5H 6s'/H =ab G!!!5, 6s'/@H 6s'/H 6s'/H 6s'0H 6s'05H
6s'0=H dan 6s'0)!nti 6erubahan: =entuk dan Kedaulatan >egara, Kewenangan 36+,
Kepresidenan, !mpeachment, Keuangan >egara, Kekuasaan Kehakiman
Amandemen $V
3elalui: ;8 36+ %-%% 5gustus 'CC', oleh 1C orang 6anitia 5d 4oc
6engesahan: %C 5gustus 'CC'
6erubahan: ' =ab dan %/ 6asal: (6s'H 6s5H 6sAH 6s%%H 6s%H 6s'/=H
6s'/DH 6s'0H 6s/%H 6s/'H =ab J!G, 6s//H 6s/0H dan 6s/B)
!nti 6erubahan: D6D sebagai bagian 36+, 6enggantian 6residen,
pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral,
pendidikandan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan
sosial, perubahan D
Komposisi 6erbahan terdiri dari: '1 butir tidak diubah, 0 butir
diubah.ditambah dengan ketentuan lainnya sehingga seluruhnya
berjumlah %99 butir ketentuan, %B0 ketentuan baru (/CCM isi D %901)
(. )is!em Pemerin!a*an +egara Menuru! UUD 1945
Berdasarkan undang , undang dasar 1945 sis!em #emerin!a*an +egara
-e#ubik Indonesia adaa* sebagai beriku!
1 'egara )ndonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka
+ emerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi 0hukum dasar tidak bersi/at
absolutisme 0kekuasaan yang tidak terbatas- 3ekuasaan 'egara yang tertinggi berada di tangan majelis permusyawaratan rakyat
residen adalah penyelenggara pemerintah 'egara yang tertinggi dibawah !"
Dalam menjalankan pemerintahan 'egara kekuasaan dan tanggung jawab adalah
ditangan prsiden5 residen tidak bertanggung jawab kepada D" residen harus
mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam membentuk undang > undang
dan untuk menetapkan anggaran dan belanja 'egara 6 !enteri 'egara adalah
pembantu presiden yang mengangkat dan memberhentikan mentri 'egara !enteri
'egara tidak bertanggung jawab kepada D"
7 3ekuasaan kepala 'egara tidak terbatas presiden harus memperhatikan dengan
sungguh > sungguh usaha D"
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
15/103
Kekuasaan #emerin!a*an +egara Indonesia menuru! undang,undang dasar 1
sam#ai dengan #asa 1/. #asa 19 sam#ai dengan #asa 2" a0a! 1 dan a0a! 53
ser!a #asa 24 adaa*
1 3ekuasaan menjalan perundang > undangan 'egara atau kekuasaan eksekuti/ yang
dilakukan oleh pemerintah
+ 3ekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah atau kekuasaan
konsultati/ yang dilakukan oleh D(
- 3ekuasaan membentuk perundang > undang 'egara atau kekuasaan legislati/ yang
dilakukan oleh D"
4 3ekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan 'egara atau kekuasaan eksaminati/
atau kekuasaan inspekti/ yang dilakukan oleh 3
3ekuasaan mempertahankan perundang > undangan 'egara atau kekuasaan yudikati/
yang dilakukan oleh !(
Berdasarkan ke!e!a#an MP- nomor III MP-19% !en!ang kedudukan dan
*ubungan !a!a kerja embaga !er!inggi +egara dengan a!au an!ara Lembaga ,
embaga 6inggi +egara iaa* sebagai beriku!
1 :embaga tertinggi 'egara adalah majelis permusyawaratan rakyat !" sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi dalam 'egara dengan pelaksana kedaulatan rakyat
memilih dan mengangkat presiden atau mandataris dan wakil presiden untuk
melaksanakan garis > garis esar %aluan 'egara 0?%' dan putusan > putusan
!" lainnya
:embaga>lembaga tinggi 'egara sesuai dengan urutan yang terdapat dalam UUD
1945 ialah presiden 0pasal 4 > 15, D( 0pasal 16, D" 0pasal 19&++, 3 0pasal
+-, dan !( 0pasal +4
G.K!&!#'agaan N!gaa M!nuut UUD 345
Nang dimaksud dengan Lembaga-Lembaga >egara adalah alat
perlengkapan >egara sebagaimana dimaksudkan oleh ndang-undang
Dasar %901, sebagai berikut:
Ma+!&is P!#usa7aatan Ra"at (MPR)
3ajelis 6ermusyawaratan +akyat adalah salah satu lembaga negara
dalam sistem ketatanegaraan !ndonesia, yang terdiri atas anggota
Dewan 6erwakilan +akyat dan anggotaDewan 6erwakilan Daerah
Dahulu sebelum+e"ormasi 36+ merupakan Lembaga >egara 8ertinggi,
yang terdiri dari anggota Dewan 6erwakilan +akyat, tusan Daerah,
dan tusan olongan
2umlah anggota 36+ periode 'CC9'C%0 adalah 9' orang, terdiri atas
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
16/103
1C 5nggota D6+ dan %/' anggota D6D 3asa jabatan anggota 36+
adalah 1 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota 36+ yang
baru mengucapkan sumpah.janji%u#as dan Wewenan# M&'
3engubah dan menetapkan (ndang-ndang Dasar +epublik !ndonesia
%901), (ndang-ndang Dasar)
3elantik 6residen dan Fakil 6residen berdasarkan hasil pemilihan
umum
3emutuskan usul D6+ berdasarkan putusan (3ahkamah Konstitusi)
untuk memberhentikan 6residen.Fakil 6residen dalam masa
jabatannya
3elantik Fakil 6residen menjadi 6residen apabila 6residen mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya
dalam masa jabatannya
3emilih Fakil 6residen dari ' calon yang diajukan 6residen apabila
terjadi kekosongan jabatan Fakil 6residen dalam masa jabatannya
3emilih 6residen dan Fakil 6residen apabila keduanya berhenti secara
bersamaan dalam masa jabatannya
5nggota 36+ memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal
D, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak
imunitas, dan hak protokoler ;etelah ;idang 36+ 'CC/, 6residen dan
wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi oleh 36+ 36+
bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara
;idang 36+ sah apabila dihadiri:
sekurang-kurangnya /.0 dari jumlah 5nggota 36+ untuk memutus usul
D6+ untuk memberhentikan 6residen.Fakil 6residen
sekurang-kurangnya './ dari jumlah 5nggota 36+ untuk mengubah
dan menetapkan D
sekurang-kurangnya 1CMO% dari jumlah 5nggota 36+ sidang-sidang
lainnya
6utusan 36+ sah apabila disetujui:
sekurang-kurangnya './ dari jumlah 5nggota 36+ yang hadir untuk
memutus usul D6+ untuk memberhentikan 6residen.Fakil 6residen
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
17/103
sekurang-kurangnya 1CMO% dari seluruh jumlah 5nggota 36+ untuk
memutus perkara lainnya
;ebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih
dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untukmencapai mu"akat
P!sid!n dan 8a"i& P!sid!n
6residen memegang kekuasaan pemerintahan menurut D, dan
dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Fakil 6residen (6asal 0)
6residen berhak mengajukan +, dan menetapkan 6eraturan
6emerintah untuk menjalankan (6asal 1)%u#as dan Wewenan# &residen
3emegang kekuasaan tertinggi atas 5D, 5L dan 5 (6asal %C)
3enyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
>egara lain dengan persetujuan D6+, terutama yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi >egara (6asal %%)
3enyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan
dengan (6asal %')
3engangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan
pertimbangan D6+ (6asal %/)
6residen memberikan grasi dengan pertimbangan 35, dan
memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan D6+ (6asal
%0)
6residen memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
menurut (6asal %1)
6residen membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi
nasehat dan pertimbangan kepada 6residen (6asal %)
6residen juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu
6residen (6asal %B) D!7an P!7a"i&an Ra"at (DPR)
Dewan 6erwakilan +akyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan!ndonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat
dan memegang kekuasaan membentuk ndang-ndang D6+ memiliki
"ungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan D6+ terdiri atas anggota
partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
18/103
6emilihan mum 3asa jabatan anggota D6+ adalah 1 tahun, dan
berakhir bersamaan pada saat anggota D6+ yang baru mengucapkan
sumpah.janji
%u#as dan Wewenan# (&'3embentuk ndang-ndang yang dibahas dengan 6residen untuk
mendapat persetujuan bersama
3embahas dan memberikan persetujuan 6eraturan 6emerintah
6engganti ndang-ndang
3enerima dan membahas usulan + yang diajukan D6D yang
berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam
pembahasan
3enetapkan 56=> bersama 6residen dengan memperhatikan
pertimbangan D6D
3elaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan , 56=>, serta
kebijakan pemerintah
3emilih anggota =adan 6emeriksa Keuangan dengan memperhatikan
pertimbangan D6D
3embahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh =adan
6emeriksa KeuanganH
3emberikan persetujuan kepada 6residen atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Nudisial
3emberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi
Nudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh 6residen
3emilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya
kepada 6residen untuk ditetapkanH
3emberikan pertimbangan kepada 6residen untuk mengangkat duta,
menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan
pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
3emberikan persetujuan kepada 6residen untuk menyatakan perang,
membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain
3enyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
19/103
3emperhatikan pertimbangan D6D atas rancangan undang-undang
56=> dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agamaH
3embahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan olehD6D terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat
dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan 56=>, pajak, pendidikan, dan agama
6ada anggota D6+ melekat hak ajudikasi dan legislasi yakni berupa hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat 5nggota D6+
juga memiliki hak mengajukan +, mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta
hak protokoler
3enurut ndang-ndang >omor 'B 8ahun 'CC9 tentang 36+, D6+,
D6D, dan D6+D, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, D6+
berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum,
atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan 2ika
permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa
(sesuai dengan peraturan perundang-undangan) 2ika panggilan paksa
ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat
disandera paling lama %1 hari (sesuai dengan peraturan perundang-
undangan)
A&at K!&!ng"a$an DPR
Pi#$inan
Kedudukan 6impinan dalam D6+ dapat dikatakan sebagai 2uru =icara
6arlemen ungsi pokoknya secara umum adalah mewakili D6+ secara
simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekuti", lembaga-
lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta
memimpin jalannya administrati" kelembagaan secara umum,
termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi
atau rehabilitasi 6impinan D6+ bersi"at kolekti" kolegial, terdiri dari
seorang ketua dan 0 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
20/103
5nggota D6+ dalam ;idang 6aripurna D6+
Ko#isi
Komisi adalah unit kerja utama di dalam D6+ 4ampir seluruh akti#itasyang berkaitan dengan "ungsi-"ungsi D6+, substansinya dikerjakan di
dalam komisi ;etiap anggota D6+ (kecuali pimpinan) harus menjadi
anggota salah satu komisi 6ada umumnya, pengisian keanggotan
komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan
anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh
komisi
6ada periode 'CC9-'C%0, D6+ mempunyai %% komisi dengan ruang
lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing:
Komisi !, membidangi pertahanan, luar negeri, dan in"ormasi
Komisi !!, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah,
aparatur negara, dan agraria
Komisi !!!, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi
manusia, dan keamanan
Komisi !G, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan,
perikanan, dan pangan
Komisi G, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum,
perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal
Komisi G!, membidangi perdagangan, perindustrian, in#estasi, koperasi,
usaha kecil dan menengah), dan badan usaha milik negara
Komisi G!!, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan
teknologi, dan lingkungan
Komisi G!!!, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan
Komisi !J, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan
transmigrasi
Komisi J, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata,
kesenian, dan kebudayaan
Komisi J!, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan
nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
21/103
Badan Musa7aa%
=amus merupakan miniatur D6+ ;ebagian besar keputusan penting
D6+ digodok terlebih dahulu di =amus, sebelum dibahas dalam +apat
6aripurna sebagai "orum tertinggi di D6+ yang dapat mengubahputusan =amus =amus antara lain memiliki tugas menetapkan acara
D6+, termasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu
masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas +)
6embentukan =amus sendiri dilakukan oleh D6+ melalui +apat
6aripurna pada permulaan masa keanggotaan D6+ 5nggota =amus
berjumlah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari anggota D6+,
berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap raksi 6impinan
=amus langsung dipegang oleh 6impinan D6+
Badan Anggaan
=adan 5nggaran D6+ dibentuk oleh D6+ dan merupakan alat
kelengkapan D6+ yang bersi"at tetap yang memiliki tugas pokok
melakukan pembahasan 5nggaran 6endapatan dan =elanja >egara
;usunan keanggotaan =adan 5nggaran ditetapkan pada permulaan
masa keanggotaan D6+ ;usunan keanggotaan =adan 5nggaran terdiri
atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan
perimbangan jumlah anggota raksi
Badan K!%o#atan
=adan Kehormatan (=K) D6+ merupakan alat kelengkapan paling muda
saat ini di D6+ =K merupakan salah satu alat kelengkapan yang
bersi"at sementara 6embentukan DK di D6+ merupakan respon atas
sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk,
misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konPik
kepentingan
=K D6+ melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh 5nggota D6+, dan pada akhirnya
memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada 6impinan D6+
sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
22/103
merehabilitasi nama baik 5nggota +apat-rapat Dewan Kehormatan
bersi"at tertutup 8ugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah
menyampaikan rekomendasi kepada 6impinan D6+
Badan L!gis&asi
=adan Legislasi (=aleg) merupakan alat kelengkapan D6+ yang lahir
pasca 6erubahan 6ertama D %901, dan dibentuk pada tahun 'CCC
8ugas pokok =aleg antara lain: merencanakan dan menyusun program
serta urutan prioritas pembahasan + untuk satu masa keanggotaan
D6+ dan setiap tahun anggaran =aleg juga melakukan e#aluasi dan
penyempurnaan tata tertib D6+ dan kode etik anggota D6+
=adan Legislasi dibentuk D6+ dalam +apat paripurna, dan susunan
keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan D6+
berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap raksi
Keanggotaan =adan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan
keanggotaan 6impinan Komisi, keanggotaan =adan rusan +umah
8angga (=+8), dan keanggotaan =adan Kerjasama 5ntar 6arlemen
(=K;56)
Badan Uusan Ru#a% Tangga
=adan rusan +umah 8angga (=+8) D6+ bertugas menentukan
kebijakan kerumahtanggaan D6+ ;alah satu tugasnya yang berkaitan
bidang keuangan.administrati" anggota dewan adalah membantu
pimpinan D6+ dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan D6+,
termasuk kesejahteraan 5nggota dan 6egawai ;ekretariat 2enderal D6+
berdasarkan hasil rapat =adan 3usyawarah
Badan K!+a Sa#a Anta-Pa&!#!n
=adan Kerja ;ama 5ntar-6arlemen, yang selanjutnya disingkat =K;56,
dibentuk oleh D6+ dan merupakan alat kelengkapan D6+ yang bersi"at
tetap D6+ menetapkan susunan dan keanggotaan =K;56 pada
permulaan masa keanggotaan D6+ dan permulaan tahun sidang
2umlah anggota =K;56 ditetapkan dalam rapat paripurna menurut
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
23/103
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap "raksi pada
permulaan masa keanggotaan D6+ dan pada permulaan tahun sidang
6impinan =K;56 merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersi"at
kolekti" dan kolegial, yang terdiri atas % (satu) orang ketua dan palingbanyak / (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota
=K;56 berdasarkan prinsip musyawarah untuk mu"akat dan
proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap "raksi
=K;56 bertugas: 3embina, mengembangkan, dan meningkatkan
hubungan persahabatan dan kerja sama antara D6+ dan parlemen
negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk
organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan.atau a
nggota parlemen negara lainH
3enerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi
tamu D6+H
3engoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan D6+ ke luar
negeriH
3emberikan saran atau usul kepada pimpinan D6+ tentang masalah
kerja sama antarparlemen
Panitia K%usus
2ika dipandang perlu, D6+ (atau alat kelengkapan D6+) dapat
membentuk panitia yang bersi"at sementara yang disebut 6anitia
Khusus (6ansus) Komposisi keanggotaan 6ansus ditetapkan oleh rapat
paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap "raksi
6ansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh
rapat paripurna, dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya
berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai 6ansus
mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk selanjutnya dibahas
dalam rapat paripurna
D6+ dalam permulaan masa keanggotaan dan permulaan tahun sidang
D6+ membuat susunan dan keanggotaan =adan 5kuntabilitas
Keuangan >egara (=5K>) yang beranggotakan paling sedikit tujuh
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
24/103
orang dan paling banyak sembilan orang atas usul dari "raksi-"raksi
D6+ yang selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan
tugas untuk penelaahan setiap temuan hasil pemeriksaan =adan
6emeriksaan Keuangan (=6K)D6+ memiliki "ungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dan untuk itu
D6+ diberikan hak-hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat,
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat serta
imunitas (6asal 'C) ungsi D6+ adalah sebagai berikut:
ungsi legislasi berkaitan dengan wewenang D6+ dalam pembentukan
undang-undang
ungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan +56=>
bersama presiden
ungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah
D6+ diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal D %901,
antara lain:
4ak interpelasi, hak D6+ untuk meminta keterangan pada presiden
4ak angket, hak D6+ untuk mengadakan penyelidikan atas suatu
kebijakan 6residen. 6emerintah
4ak menyampaikan pendapat
4ak mengajukan pertanyaan
4ak !munitas, hak D6+ untuk tidak dituntut dalam pengadilan
4ak mengajukan usul +
5nggota D6+ berhak mengajukan usul + (6asal '%) Dalam hal
kegentingan yang memaksa, 6residen berhak menetapkan 6erpu, dan
pada masa persidangan D6+ berikutnya 6erpu tersebut harus
dimintakan persetujuan D6+ 5pabila D6+ tidak menyetujuinya maka
6erpu harus dicabut(6asal '') 5nggota D6+ dapat diberhentikan dari
jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dengan
undang-undang (6asal ''=)
D!7an P!7a"i&an Da!a% (DPD)
5nggota D6D dipilih dari setiap pro#insi melalui pemilu, setiap pro#insi
jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggta D6D tidak lebih dari %./
jumlah anggota D6+ D6D bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
25/103
(6asal '')
D6D berhak mengajukan + kepada D6+ dan ikut membahasnya
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,pengelolaan ;D5 dan ;D@ serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat-daerah, serta memberi pertimbangan atas + 56=>
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (6asal ''D) D6D
dapat melakukan pengawasan terhadap yang usulan dan
pembahasannya dimiliki oleh D6D
;esuai dengan ketentuan 6asal 09 dan 1C ndang-ndang >omor ''
8ahun 'CC/ tentang ;usunan dan Kedudukan 36+, D6+, D6D, dan
D6+D bahwa 5nggota D6D mempunyai hak dan kewajiban sebagai
berikut:
9a"
3enyampaikan usul dan pendapatH
3emilih dan dipilihH
3embela diriH
!munitasH
6rotokolerH
Keuangan dan administrati"
3engamalkan 6ancasilaH
3elaksanakan ndang-ndang Dasar >egara +epublik !ndonesia 8ahun
%901 dan menaati segala peraturan perundang-undanganH
3elaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahanH
3empertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan
negara kesatuan +epublik !ndonesiaH
3emperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyatH
3enyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat dan daerahH
3endahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan golonganH
3emberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
26/103
dan daerah pemilihannyaH
3enaati kode etik dan 6eraturan 8ata 8ertib D6DH dan
3enjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya
K!7a+i'an
=erkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas "ungsi politik
legislati" 5nggota D6D +! yang meliputi representasi, legislasi dan
pengawasan yang dicirikan oleh si"at kekuatan mandatnya dari rakyat
pemilih yaitu si"at otoritati"* atau mandat rakyat kepada 5nggotaH di
samping itu ciri si"at ikatan atau binding* yaitu ciri melekatnya pemikiran
dan langkah kerja 5nggota D6D +! yang semata-mata didasarkan pada
kepentingan dan keberpihakan pada rakyat daerah
Ko#isi P!#i&i%an U#u# (KPU)
Dalam rangka pelaksanaan 6emilu agar terselenggara sesuai asas
(!uberjudil), maka dibentuklah sebuah komisi pemilihan umum yang
bersi"at nasional, tetap, dan mandiri (6asal ''@) K6 selain ada ditingkat
pusat, juga terdapat K6 daerah baik di pro#insi maupun kabupaten.kota
Ban" S!nta&
>egara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,
kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan
(6asal '/D)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
6asal '/ ayat (1) D 8ahun %901 menetapkan bahwa untuk memeriksa
tanggung jawab tentang Keuangan >egara diadakan suatu =adan
6emeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan ndang-
ndang 4asil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan 6erwakilan
+akyat
=erdasarkan amanat D 8ahun %901 tersebut telah dikeluarkan ;urat
6enetapan 6emerintah >o%%.
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
27/103
yang berkedudukan sementara dikota 3agelang 6ada waktu itu =adan
6emeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai
Ketua =adan 6emeriksa Keuangan pertama adalah + ;oerasno ntuk
memulai tugasnya, =adan 6emeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal%' 5pril %90B >o90-% telah mengumumkan kepada semua instansi di
Filayah +epublik !ndonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam
memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan >egara, untuk sementara
masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku
bagi pelaksanaan tugas 5lgemene +ekenkamer (=adan 6emeriksa
Keuangan 4india =elanda), yaitu !F dan !5+
Dalam 6enetapan 6emerintah >o.%90A tanggal >opember %90A
tempat kedudukan =adan 6emeriksa Keuangan dipindahkan dari
3agelang ke Nogyakarta >egara +epublik !ndonesia yang ibukotanya di
Nogyakarta tetap mempunyai =adan 6emeriksa Keuangan sesuai pasal '/
ayat (1) D 8ahun %901H Ketuanya diwakili oleh + Kasirman yang
diangkat berdasarkan ;K 6residen +! tanggal /% 2anuari %91C
>o%/.5.%91C terhitung mulai % 5gustus %909
Dengan dibentuknya >egara Kesatuan +epublik !ndonesia ;erikat (+!;)
berdasarkan 6iagam Konstitusi +!; tanggal %0 Desember %909, maka
dibentuk Dewan 6engawas Keuangan (berkedudukan di =ogor) yang
merupakan salah satu alat perlengkapan negara +!;, sebagai Ketua
diangkat + ;oerasno mulai tanggal /% Desember %909, yang sebelumnya
menjabat sebagai Ketua =adan 6emeriksa Keuangan di Nogyakarta Dewan
6engawas Keuangan +!; berkantor di =ogor menempati bekas kantor
5lgemene +ekenkamer pada masa pemerintah >etherland !ndies i#il
5dministration (>!5)
Dengan terbentuknya >egara Kesatuan +epublik !ndonesia pada tanggal
%B 5gustus %91C, maka Dewan 6engawas Keuangan +!; yang berada di
=ogor sejak tanggal %
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
28/103
6ada 8anggal 1 2uli %919 dikeluarkan Dekrit 6residen +! yang menyatakan
berlakunya kembali D 8ahun %901 Dengan demikian Dewan 6engawas
Keuangan berdasarkan D %91C kembali menjadi =adan 6emeriksa
Keuangan berdasarkan 6asal '/ (1) D 8ahun %9013eskipun =adan 6emeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan
6engawas Keuangan +!; berdasarkan konstitusi +!; Dewan 6engawas
Keuangan +! (D; %91C), kemudian kembali menjadi =adan 6emeriksa
Keuangan berdasarkan D 8ahun %901, namun landasan pelaksanaan
kegiatannya masih tetap menggunakan !F dan !5+
Dalam amanat-amanat 6residen yaitu Deklarasi @konomi dan 5mbeg
6arama 5rta, dan di dalam Ketetapan 36+; >o %%.36+;.%9C serta
resolusi 36+; >o %.+es.36+;.%9/ telah dikemukakan keinginan-
keinginan untuk menyempurnakan =adan 6emeriksa Keuangan, sehingga
dapat menjadi alat kontrol yang e"ekti" ntuk mencapai tujuan itu maka
pada tanggal %' o B 8ahun %9/ (L> >o %91
8ahun %9/) yang kemudian diganti dengan ndang-ndang (6@+6) >o
8ahun %90 tentang =adan 6emeriksa Keuangan aya =aru
ntuk mengganti 6@+6 tersebut, dikeluarkanlah >o %B 8ahun %91
yang antara lain menetapkan bahwa 6residen, sebagai 6emimpin =esar
+e#olusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas
penyusunan dan pengurusan Keuangan >egara Ketua dan Fakil Ketua
=6K +! berkedudukan masing-masing sebagai 3enteri Koordinator dan
3enteri
5khirnya oleh 36+; dengan Ketetapan >oJ.36+;.%9 Kedudukan =6K
+! dikembalikan pada posisi dan "ungsi semula sebagai Lembaga 8inggi
>egara ;ehingga yang mendasari tugas =6K +! perlu diubah dan
akhirnya baru direalisasikan pada 8ahun %9B/ dengan >o 1 8ahun
%9B/ 8entang =adan 6emeriksa Keuangan
Dalam era +e"ormasi sekarang ini, =adan 6emeriksa Keuangan telah
mendapatkan dukungan konstitusional dari 36+ +! dalam ;idang 8ahunan
8ahun 'CC' yang memperkuat kedudukan =6K +! sebagai lembaga
pemeriksa eksternal di bidang Keuangan >egara, yaitu dengan
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
29/103
dikeluarkannya 856 36+ >oG!.36+.'CC' yang antara lain menegaskan
kembali kedudukan =adan 6emeriksa Keuangan sebagai satu-satunya
lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu
lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan pro"esionalntuk lebih memantapkan tugas =6K +!, ketentuan yang mengatur =6K +!
dalam D 8ahun %901 telah diamandemen ;ebelum amandemen =6K +!
hanya diatur dalam satu ayat (pasal '/ ayat 1) kemudian
dalam6erubahan Ketiga D %901 dikembangkan menjadi satu bab
tersendiri (=ab G!!! 5) dengan tiga pasal ('/@, '/, dan '/) dan tujuh
ayat
ntuk menunjang tugasnya, =6K +! didukung dengan seperangkat
ndang-ndang di bidang Keuangan >egara, yaituH
>o%B 8ahun 'CC/ 8entang keuangan >egara
>o% 8ahun 'CC0 8entang 6erbendaharaan >egara
>o %1 8ahun 'CC0 8entang 6emeriksaan 6engelolaan dan 8anggung
2awab Keuangan >egara
Ma%"a#a% Agung (MA)
3ahkamah 5gung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan !ndonesia yang merupakan pemegang kekuasaan
kehakiman bersama-sama dengan 3ahkamah Konstitusi
3ahkamah 5gung membawahi badan peradilan dalam lingkungan :
6eradilan mum pada tingkat pertama dilakukan oleh 6engadilan >egeri,
pada tingkat banding dilakukan oleh6engadilan 8inggi dan pada tingkat
kasasi dilakukan oleh 3ahkamah 5gung
6eradilan 5gama pada tingkat pertama dilakukan oleh 6engadilan 5gama,
pada tingkat banding dilakukan oleh6engadilan 8inggi 5gama dan pada
tingkat kasasi dilakukan oleh 3ahkamah 5gung
6eradilan 3iliter pada tingkat pertama dilakukan oleh 6engadilan 3iliter,
pada tingkat banding dilakukan oleh6engadilan 8inggi 3iliter dan pada
tingkat kasasi dilakukan oleh 3ahkamah 5gung
6eradilan 8ata saha negara pada tingkat pertama dilakukan oleh
6engadilan 8ata saha negara, pada tingkat banding dilakukan oleh
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
30/103
6engadilan 8inggi 8ata saha >egara dan pada tingkat kasasi dilakukan
oleh 3ahkamah 5gung
3enurut ndang-ndang Dasar %901, kewajiban dan wewenang 35
adalah:=erwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah ndang-ndang, dan mempunyai wewenang lainnya
yang diberikan oleh ndang-ndang
3engajukan / orang anggota 4akim Konstitusi
3emberikan pertimbangan dalam hal 6residen member grasi dan
rehabilitasi
3ahkamah 5gung dipimpin oleh seorang ketua Ketua 3ahkamah 5gung
dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh 6residen Ketuanya
sejak %1 2anuari 'CC9 adalah 4arifn 5 8umpa
6ada 3ahkamah 5gung terdapat hakim agung sebanyak maksimal C
orang 4akim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak
berdasarkan sistem karier dari kalangan pro"esi atau akademisi
alon hakim agung diusulkan oleh Komisi Nudisial kepada Dewan
6erwakilan +akyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan
sebagai hakim agung oleh 6residen
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan
dilakukan oleh sebuah 35 dan badan peradilan yang ada dibawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha >egara,
dan sebuah 3ahkamah Konstitusi (6asal '0) 35 berwenang mengadili
pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah
terhadap 4akim 5gung harus memiliki integritas dan kepribadian
yang tidak tercela, adil, pro"essional, dan berpengalaman di bidang
hukum alon 4akim 5gung diusulkan komisi yudisial kepada D6+ untuk
mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh 6residen Ketua dan Fakil 35
dipilih dari dan oleh 4akim 5gung (6asal '05)
Ko#isi :udisia& (K:)
Komisi Nudisial bersi"at mandiri yang berwenang mengusulkan
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
31/103
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim 5nggota komisi yudisial harus memiliki pengetahuan dan
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadianyang tidak tercela 5nggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan
oleh 6residen dengan persetujuan D6+ (6asal '0=)
Ma%"a#a% Konstitusi (MK)
3ahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan !ndonesia yang merupakan pemegang kekuasaan
kehakiman bersama-sama dengan 3ahkamah 5gung
;ejarah berdirinya 3K diawali dengan 6erubahan Ketiga D %901 dalam
6asal '0 ayat ('), 6asal '0, dan 6asal B= yang disahkan pada 9
>o#ember 'CC% ;etelah disahkannya 6erubahan Ketiga D %901, maka
dalam rangka menunggu pembentukan 3ahkamah Konstitusi, 36+
menetapkan 3ahkamah 5gung menjalankan "ungsi 3K untuk sementara
sebagaimana diatur dalam 6asal !!! 5turan 6eralihan D %901 hasil
6erubahan Keempat
D6+ dan 6emerintah kemudian membuat +ancangan ndang-ndang
tentang 3ahkamah Konstitusi ;etelah melalui pembahasan mendalam,
D6+ dan 6emerintah menyetujui secara bersama ndang-ndang >omor
'0 8ahun 'CC/ tentang 3ahkamah Konstitusi pada %/ 5gustus 'CC/ dan
disahkan oleh 6residen pada hari itu Dua hari kemudian, pada tanggal %1
5gustus 'CC/, 6residen mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi
di !stana >egara pada tanggal % 5gustus 'CC/
3enurut ndang-ndang Dasar %901, kewajiban dan wewenang 3K
adalah:
=erwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersi"at fnal untuk menguji ndang-ndang terhadap ndang-ndang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh D %901, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 6emilihan mum
Fajib memberi putusan atas pendapat Dewan 6erwakilan +akyat
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
32/103
mengenai dugaan pelanggaran oleh6residen dan.atau Fakil 6residen
menurut D %901
3K berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersi"at fnal untuk menguji terhadap D, memutussengketa kewenangan lembaga >egara yang kewenangannya diberikan
oleh D, memutus pembubaran parpol dan perselisihan hasil pemilu 3K
wajib memberi putusan atas pendapat D6+ mengenai dugaan
pelanggaran oleh 6residen dan atau Fakil menurut D 3K mempunyai
9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan 6residen masing-masing /
orang diajukan oleh 35, D6+, dan 6residen Ketua dan wakil ketua 3K
dipilih dari dan oleh hakim konstitusi 4akim konstitusi harus memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang
menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai
pejabat >egara (6asal '0C) 3K dibentuk selambat-lambatnya pada %B
5gustus 'CC/ dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan
oleh 35 (6asal !!! 56)
;aat ini masih banyak pihak belum memahami secara utuh tatanan
kelembagaan negara dalam ndang-ndang Dasar (D) %901 sehingga
sering timbul perdebatan publik dan masalah hubungan antarlembaga
negara
5palagi, lembaga- lembaga negara telah mengalami perubahan mendasar
hasil D %901 6erubahan yang tentu tidak dapat dipahami berdasarkan
paradigma D %901 sebelum perubahan 6erubahan mendasar yang
memengaruhi tatanan kelembagaan negara adalah perubahan 6asal %
ayat (') D %901 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut D ;ebelum perubahan,kedaulatan
rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh 36+ 6erubahan tersebut
mengakibatkan :
36+ tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi
Lemmbaga-lembaga negara yang diatur dalam D %901 merupakan
pelaksana kedaulatan rakyat sesuai dengan kedudukan,tugas,dan "ungsi
masing- masing4al tersebut mengakibatkan Ketetapan 36+ >omor
!!!.36+. %9BA tentang Kedudukan dan 4ubungan 8ata Kerja Lembaga
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
33/103
8ertinggi dengan. atau antar-Lembaga-Lembaga 8inggi >egara tidak
berlaku lagi Kelembagaan negara berdasarkan D %901 dapat
diklasifkasikan menjadi beberapa kategori6ertama, lembaga-lembaga
utama yang melaksanakan cabang kekuasaan tertentu Kedua, lembaga-lembaga negara yang bukan pelaksana salah satu cabang kekuasaan,
tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga
pelaksana cabang kekuasaan tertentu
Lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan
tertentu tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya
Lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan
lebih lanjut kepada undang-undangKelima, lembaga-lembaga yang
berada di bawah presiden untuk melaksanakan "ungsi-"ungsi
tertentuKeenam, lembaga- lembaga di tingkat daerah =erdasarkan
pembagian "ungsi kekuasaan eksekuti", legislati", dan yudikati" dalam D
%901,dapat diketahui lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tiap
kekuasaan tersebut
;ebagai pemegang kekuasaan eksekuti" tertinggi adalah presiden
6emegang kekuasaan legislati" adalah D6+ntuk kekuasaan yudikati"
ditentukan pelakunya adalah 35 dan 3K ;elain lembaga-lembaga negara
tersebut, terdapat lembaga negara lain yang diperlukan dalam
penyelenggaraan negara dan kedudukannya sederajat Lembaga negara
lain tersebut adalah 36+ yang memegang kekuasaan mengubah dan
menetapkan D,=6K sebagai pelaksana kekuasaan auditi" serta D6D
yang walaupun tidak memegang kekuasaan legislati" memiliki peran
dalam proses legislasi (co-legislator)
Dengan demikian lembaga-lembaga itu sesungguhnya adalah bagian dari
organisasi pemerintahan secara nasional walaupun ada yang menjalankan
"ungsi legislasi di tingkat daerah 2ika penataan lembaga negara melalui
ketentuan peraturan perundang undangan telah dilakukan, setiap
lembaga negara dapat menjalankan wewenang sesuai dengan kedudukan
masing-masing 4al itu akan mewujudkan kerja sama dan hubungan yang
harmonis demi pencapaian tujuan nasional dengan tetap saling
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
34/103
mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan
konsentrasi kekuasaan
9.P!#!inta% Da!a%
6emerintahan Daerah menurut Ketentuan 6asal % ayat ' ndang-
ndang +epublik !ndonesia >omor /' tahun 'CC0 tentang 6emerintahan
Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 6emerintah
Daerah dan Dewan 6erwakilan +akyat Daerah (D6+D)
egara Kesatuan +epublik !ndonesia
sebagaimana dimaksud dalam ndang-undang Dasar +epublik !ndonesia
tahun %901 6emerintah Daerah adalah ubernur, =upati atau Falikota
dan 6erangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 6emerintahan
Daerah
Asas- Asas P!#!inta% Da!a%
;entralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan
dipusatkan di pemerintah pusat Desentralisasi yaitu penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem >egara
Kesatuan +epublik !ndonesia Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah dan.atau kepada instansi #ertikal di wilayah tertentu
8ugas 6embantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah
dan.atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten.kota dan.atau
desa, dari pemerintah kabupaten.kota kepada desa untuk melaksanakan
tugas tertentu
Otono#i Da!a%
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
35/103
setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna
dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan
terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;edangkan yang di maksud egara kesatuan maupun pada >egara "ederasi Di >egara kesatuan
otonomi daerah lebih terbatas dari pada di >egara yang berbentuk
"ederasi
Da#$a" Positi Otono#i Da!a%
Dampak positi" otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan
identitas lokal yang ada di masyarakat =erkurangnya wewenang dan
kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggidari pemerintah
daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri
=ahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan
melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat Dana tersebut
memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta
membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata
Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan
tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efsien
Da#$a" N!gati Otono#i Da!a%
Dampak negati#e dari otonomi daerah adalah munculnya
kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan
berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah
daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang
pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang
I. P!#i&u dan Sist!# P!#i&u Di Indon!sia
D!!nisi P!#i&u
3enurut)ohlenpemilu adalah satu-satunya metode demokratik* untuk
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
36/103
memilih wakil rakyat
3enurutAurel Croissant" dkkmende"enisikan pemilu adalah kondisi
yang diperlukan bagi demokrasi tetapi pemilu saja tidak menjamin
demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilupemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan
mengintegrasikan warga negara kedalam proses politik saja, melainkan
juga meligitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan sarana
penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah siatem pemilu
ne!uino %heodorememberikan de"enisi sistem pemilihan umum
sebagai rangkaian atruran yang menurutnya pemilihan mengekperesikan
pre"erensi politik mereka dan suara dari pemilih diterjemahkan menjadi
kursi
Ti$!-Ti$! Sist!# P!#i&u
menurut *.+ Wolho,terdapat dua sistem.tipe sistem pemilu yaitu:
% ;istem pemilihan organis adalah melihat sebagai sebuah kelompok
yang bagi dalam organ-organ idi#idu, kelompok ini bisanya berdasarkan
genekologis, lapisan masyarakat, organisasi kelembagaan dengan
demikian pada sistem organik hak suara terletak pada kelompok
Conto%,indonesia di Eaman orde baru dlam komposisi 36+nya tidak
hanya berasal dari kalangan partai politik yang di pilih memalui pemilu
tapi juga ada utusan daerah dan utusan golongan yang mereka itu semua
diangkat berdasarkan golongan dan wilayahnya begitu juga 5=+! yang
diangkat untuk mewakili golongan 5=+! (8>!.6olri)
' ;istem pemilihan mekanik adalah melihat rakyat terdiri atas !ndi#idu-
indi#idu dimana hak suara berada pada masing-masing indi#idu ;istem
pemilihan mekanis biasanya dibagi atas dua sistem yaitu sistem distrik
dan sistem proporsional
P!7a"i&an B!i#'ang
agasan pokok sistem perwakilan berimbang (proporsional representation
atau yang sering disebut multi- member constituency) ialah bahwa jumlah
kursi parlemen yang diperoleh suatu golongan atau partai adalah sesuai
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
37/103
dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam masyarakatsistem
proporsional dapat dilakukan dengan ber#ariasi seperti hare system dan
list system4are system, dimana pemilih diberi kesempatan untuk memilih
pilihan pertama, kedua dan seterusnya, dari distrik pemilih yangbersangkutan jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih
ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertma dipenuhi dan apabila
ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon
berikutnya dan seterusnya
List system, pemilih diminta memilih diantara da"tar calon yang berisi
sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam
pemilihan umum
;istem perwakilan berimbang sering dikombinasikan dengan prosedur lain
seperti list system sistem perwakilan berimbang dipakai di =elanda,
;wedia dan =elgia indonesia memakai sistem perwakilan berimbang
dikombinasikan dengan sistem terda"tar di Eaman orde baru dan hal ini
mengalami sedikit perubahan di Eaman era re"omrasi dimana sistem
peroporsional dengan sistem da"tar terbuka berdasarkan nomor urut,
suatu sistem yang masih abu-abu dan tidak mencerminkan representasi
yang sebenarnya karena bisa saja orang yang menempati urutan pertama
tidak populer dan dapat suara tapi menjadi anggota dewan karena
berada pada nomor urut satu (2adi), yang ini semua bisa dibuat oleh partai
politik jadi akan membuat orang menjadi wakil partai bukan wakil rakyat
K!&!'i%an sist!# $!#i&u $o$osiona&,
% dari aspek perwakilan politik, untuk sistem ini terdapat lebih dari
satu wakil dalam setiap daerah pemilihan
' demokratis karena setiap suara dihitung dan suara yang hilang
terbatas
/ sistem ini dianggap representatip karena jumlah suara partai
diparlemen sesuai dengan suara yang diperolehnya dari masyarakat
dalam pemilu
0 sistem proporsional mengarah pada terbentuknya pmerintahan
koalesi
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
38/103
1 masyarakat heterogen lebih tertarik pada sistem ini oleh karena
dianggap mewakili setiap golongan
wakil rakyat yang dipilih melalui sistem ini diharapkan lebih
ceenderung untuk mengutamakan kepentingan nasional daripadakepentingan daerahnya
K!&!#a%anan sst!# $!#i&u $o$osiona&
% pemilih tidak memiliki-atau hampir tidak memiliki-pengarih atas
penetapan kandidat, mereka tidak turut menentukan siapa wakil
mereka
' memberikan kedudukan kuat pada pimpinan parai untuk
menentukan wakilnya di parlemen merlalui stelsel da"tar (list
system)
/ da"tar calon partai tidak menjamin keterwakilan kelompok
masyarakat tradisional yang memang kurang terwakili, partai
berupaya membuat da"tra calon yang sosiodemograds yang
homogen
0 sistem ini mempermudah "ragmentasi partrai dan timbulnya
partai-partai baru
1 banyak partai mempersukar terbentuknya pemerintahan yang
stabil, oleh karena harus mendasarkan diri pada koalesi dari dua
partai atau lebih
Catatan ta#'a%an,
;istem proporsional yang mendasrkan jumlah di =adan 6erwakilan
+akyat ang dibagi-bagikan kepada partai politik, sesuai dngan
imbangan jumlah penduduik yang ada pada suatu daerah
pemilihan, maka daerah duiluar pulau jkawa akan terwakili oleh
wakil-wakil yang jumlahnya sedikit dari pada dipulau jawa yang
bisa jadi dalam membuat keputusan-ke$putusan akan lebih banyak
berdasarkan pertimbangan dari asal dan cara berpikir dari mana
seorang anggota dewan berasal
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
39/103
Sist!# Disti"
Distrik adalah wilayah geografs suatu negara yang batas-batasnya
melalui suatu pembangian untuk tujuan pemilihan umum dengan
demikian luas sebuah distrik dapat sama besar dengan besarwilayah administrasi pemerintahan dan dapat pula berbeda yang
dimasksud dengan besar distrik adalah berapa banyak anggota
badan perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan
besarna distrik bukabn berarti jumlah pemilih yang ada dalam
distrik tersebut berdasrkan de"enisi tersebut maka kita
dapatmembedakan distrik menjadi distrik beranggota tunggal
(single member distric) dan dstrik beraanggota banyak (multi
member district)
;istem distrik disebutr juga dengan sistem pemilihan mayoritas atau
singkle member constituency, sistempemilihan dimana suatu
negara dibagi-bagi dalam suatu distrik yang jumlahnya sama
dengan wakil diparlemen
K!&!'i%an sist!# disti",
% distrik wilayahnya lebih kecil, maka pemilih dapat meneganli
calon-calon wakil rakyat yang akan dipilih didistrinya terpilih
sesorang karena kepopulerannya dan pengorbanan dan perjuangan
terhadap masyarakat
' kandidat tidak terlalu tergantung kepada pimpinan partai, dan
oleh karena itu lebih bebas dalam mengambil keputusan, karena
tidak perlu masuk dalam da"tar calon partai
/ para pemilih dapat melihat dan menilai penawaran yang
diberikan kandidat dalam satu distrik pemilihan
0 lebih mudah bagi satu partai untuk mayoritas dalam parlemen,
sehingga tidak perlu koalesi dengan partai lain
1 kecenderungan untuk integrasi partai lebih besar dan
"ragmentasi partai dan untuk mendirikan partai baru lebih
tebendung, dan menciptakan kearah penyederhanaan partai
mempermudah stabilitas politik
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
40/103
B organisasi dalam penyelenggraan pemilu ini lebih sedrhana, tidak
perlu memakai banyak orang dalam kepanitiaan dan biaya yang
lebih murah
A sederhana dan mudah dilaksanakan
K!&!#a%an $!#i&u disti".
% ada *distorsi* sehingga partai yang menang akan memperoleh
kursi lebih banyak dari persentasi suara yang diperolehnya dari
masyarakat, sehingga menjadi *o#er represente* seperti partai
korser#ati" (margaret 8hatcher ) hanya memperoleh suara 0'
persen dari jumlah suara dalam masyarakat (berarti 1A persen
memilih partai lain) akan tetapi berhasil menang dibanyak distrik
sebagai pemenang tungga, maka partai tersebut memperoleh kursi
/B1 atau 1B persen dari total kursi diparlemen
' distorsi kurang menguntungkan partai kecil dan golongan
minoritas, persentasi kursdi lebih kecil dari persentasi suara
sehingga *under represented* partai liberal dan partai sosial
demokrat (aiansi) hanya memperoleh '' kursi atau / persen dari
jumlah kursi padahal memperoleh suara '' persen dari jumlah
suara masyarakat
/ sistem ini kurang representati" darri partai yang ada dalam
lingkungan distriknya
0 wakil-wakil lebih mementingkan daerahnya daripada kepentingan
nasional
1 ketidaktergatungan wakil terhadap pimpinan partai tidak hanya
sebagai keuntungan tapi juga bisa meimbulkan e"ek negati", bisa
saja untuk deal dengan pemerintah seseorang bisa membuat
keputusan diluar partau dan bisa dibeli oleh pemerintah
kerugian karena susunan parlemen tidak selalu mewakili
pendapat atau kepentingan rakyat
B bahwa sistem ini dianggpa kurang mengakomodasi berbagai
kelompok dalam suatu masyarakat yang heterogen dan pluralis
si"atnya
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
41/103
atatan tambahan:
sistem ini akanmerugikan masyarakay yang $padat penduduknya
karena jumlah penduduk yang padat, akan diwakili oleh wakil-wakil
yang jumlahnya sedikit, karena itu pada wakil yang bersal dariyangjumlah penduduknya padat akan susah untuk menyalurkan
aspirasi karena terdapat aspirasi yang beragam dan susah untuk
diakomodasi
Sist!# Ca#$uan
;istem ampuranadalah sistem yang mengobinasikan antara
distrik dan perwakilan berimbang salah satu negara yang
menggunkan sistem pemilu campuran adalah 2erman
% pemilihan anggora parlemen 2erman (=undestag) dilakukan
dengan sistem proporsional yang besi"at personal artinya ada
perpaduan anatar unsur distrik dan unsur proporsional
' unsur distrik terlihat pada sistem pemilihan calon secara
langsung dimana /'A kursi di =undestag disipakan untukkandidat-
kandidat yang dipilih secara langsung didalam setiap distrik,
sedangklan /'A kursi yang tersisa diisi oleh kandidat
yangmemperolehmandat dari partai melalui sistem perimbangan&
/jadi setiap pemilih dijerman mempunyai dua hak suara, suara
pertama digunakan untuk memilih salah satu calon dari wilayah
pemilihannya menurut sistem mayoritas relati" sehingga calon yang
mendapat suara terbanyak akan langsung mendapat mandat
langsung untuk mewakili distriknya di =undestag,
0 sedangkanm suara kedua digunakan oleh pemilih untuk
menentukan wakil yang memperoleh mandat di =undestag melalau
da"tar calon negara bagian (bandesland) yang disusun oleh setiap
partai peserta pemilu
1 disrtik diperhitungkan secara proporsional di tingkat nasional
untuk mengisi /'A kursi yang dipersiapkan melalui mandat partai,
sehingga antara jumlah suara danmandat yang diterima oleh partai
yang duduk di =undestag akan relati" berimbang
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
42/103
;. 9a& K!uangan
APBN DAN APBD
6engertian 56=>dan 5=6D, ungsi, 8ujuan, 3an"aat, ;umber,
Kebijakan 6emerintah di =idang iskal, 2enis 6endapatan dan 6engeluaran>egara, 5nggaran, @konomi - Dalam usaha meningkatkan pembangunan
ekonomi, yang biasanya diukur dengan pertambahan pendapatan
nasional, terdapat beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan
;alah satu instrumen kebijakan tersebut adalah kebijakan fskal yang
berhubungan erat dengan masalah anggaran penerimaan dan
pengeluaran yang dilakukan pemerintah 6enerimaan dan pengeluaran
negara berkaitan dengan masalah keuangan negara, sedangkanpenerimaan dan pengeluaran daerah berkaitan dengan masalah
keuangan daerah ;eperti halnya keuangan negara yang identik dengan
56=>, keuangan daerah identik dengan 56=D 3ateri dalam bab ini akan
di"okuskan pada kebijakan pemerintah dalam mengatur anggaran
penerimaan dan pengeluaran negara dan daerah yaitu 56=> dan 56=D
P!ng!tian Anggaan P!nda$atan dan B!&an+a N!gaa(APBN)
5nggaran 6endapatan dan =elanja >egara (56=>) adalah kebijakanfskal dalam konteks pembangunan !ndonesia 5nggaran 6endapatan dan
=elanja >egara pada hakikatnya merupakan rencana kerja pemerintah
yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-
angka rupiah ;ecara singkat, 56=> didefnisikan sebagai da"tar sistematis
yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu
tahun yang dinyatakan dalam rupiah 5nggaran mengandung sisi
penerimaan dan sisi pengeluaran dengan skala yang lebih besar dan jenis
kegiatan yang rumit
Landasan hukum 56=>, yaitu 6asal '/ ayat % D %901, yang
mengatakan 5nggaran 6endapatan dan =elanja >egara sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat* 2ika D6+ tidak menyetujui
anggaran yang diusulkan pemerintah, pemerintah memakai anggaran
tahun lalu ;truktur dasar 56=> terdiri atas sisi penerimaan dan sisi
http://perpustakaancyber.blogspot.com/2013/05/pengertian-apbn-dan-abpd-fungsi-tujuan.htmlhttp://perpustakaancyber.blogspot.com/2013/05/pengertian-apbn-dan-abpd-fungsi-tujuan.htmlhttp://perpustakaancyber.blogspot.com/2013/05/pengertian-apbn-dan-abpd-fungsi-tujuan.htmlhttp://perpustakaancyber.blogspot.com/2013/05/pengertian-apbn-dan-abpd-fungsi-tujuan.html -
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
43/103
pengeluaran negara ;isi penerimaan negara terdiri atas penerimaan
dalam negeri (migas, pajak, dan bukan pajak), dan penerimaan luar
negeri atau bantuan luar negeri yang disebut juga penerimaan
pembangunan meliputi bantuan program dan bantuan proyek5dapun sisi pengeluaran negara, terdiri atas pengeluaran rutin
(antara lain: belanja barang, belanja pegawai, dan subsidi daerah
otonom), dan pengeluaran pembangunan yang merupakan biaya
pelaksanaan proyek-proyek pemerintah 6enerimaan pembangunan dalam
anggaran negara ditujukan untuk menutupi kekurangan penerimaan yang
lebih kecil
P!ng!tian Anggaan P!nda$atan dan B!&an+a Da!a% (APBD)
;eperti halnya kebijakan fskal dalam 56=>, keuangan daerah yang
ditunjukkan dalam 56=D juga menggambarkan tentang perkembangan
kondisi keuangan dari suatu pemerintahan daerah 56=D adalah suatu
gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas
proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam
suatu periode tertentu
Landasan hukum 56=D adalah ndang-ndang >o '' 8ahun %999,
tentang 6emerintahan Daerah dalam pasal BA ayat % yang menyatakan
bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan D6+D dibiayai dari
dan atas beban 5nggaran 6endapatan dan =elanja Daerah (56=D)
2ungsi APBN dan APBD
56=> dilaksanakan berdasarkan kepercayaan bahwa sektor ekonomi
pemerintah sangat dibutuhkan untuk melaksanakan 8rilogi 6embangunan:
pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi 8rilogi 6embangunan ini
merupakan realisasi dari teori "ungsi fskal: alokasi barang publik
(allocation), distribusi pendapatan (distribution), dan stabilisasi
perekonomian (stabiliEation)
- /un#si Alokasi
ungsi alokasi adalah "ungsi dalam penyediaan barang publik
(seperti jembatan, jalan raya, penerangan, pertahanan, dan keamanan)
yang diharapkan menghasilkan dampak menguntungkan 3isalnya,
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
44/103
meningkatnya kegiatan in#estasi yang sangat dibutuhkan untuk memacu
pertumbuhan ekonomi
0 /un#si (istribusi
ungsi distribusi adalah "ungsi dalam rangka mem perbaiki distribusipendapatan masyarakat serta pemerataan pembangunan !nstrumen
yang digunakan adalah pajak dan subsidi, yang dapat mempengaruhi
atau mengarahkan keinginan kerja dan konsumsi masyarakat
3 /un#si Stabilisasi
ungsi stabilisasi adalah "ungsi dalam rangka men ciptakan
kestabilan ekonomi, pertahanan keamanan, dan lain-lain ungsi ini
bersi"at antisiklis 3isalnya, jika negara dalam keadaan resesi
(pertumbuhan ekonomi menurun), sebaiknya ditempuh kebijakan
anggaran yang defsit, untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi 5dapun
dalam kondisi perekonomian yang membaik, sebaiknya ditempuh
kebijakan anggaran surplus untuk menekan laju inPasi
2ungsi APBD
ndang-ndang >o '1 8ahun %999 yang telah diubah dengan
ndang-ndang >o // 8ahun 'CC0, berisi perimbangan keuangan antara
6emerintah 6usat dan Daerah Dalam ndang-ndang tersebut,
disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan,
pelayanan masyarakat, dan pembangunan, 56=D seperti halnya 56=>,
memiliki tiga "ungsi utama yaitu "ungsi alokasi, "ungsi distribusi, dan
"ungsi stabilisasi
ungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih tepat jika
dilakukan oleh pemerintah pusat 5dapun "ungsi alokasi lebih e"ekti"
dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena daerah lebih mengetahui
kebutuhan dan standar pelayanan kepada masyarakatnya >amun, dalam
pelaksanaannya perlu diperhatikan perbedaan situasi dan kondisi daerah
masing-masing Dengan demikian, pembagian ketiga "ungsi tersebut
penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Tu+uan P!nusunan APBN dan APBD
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
45/103
8ujuan penyusunan 56=> atau 56=D adalah sebagai pedoman
penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, agar terjadi
keseimbangan yang dinamis, demi tercapainya peningkatan produksi,
peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi5dapun tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan
makmur material dan spiritual berdasarkan 6ancasila dan D %901
=erdasarkan D %901, pemerintah wajib menyusun 56=>
;ebelum menjadi 56=>, pemerintah menyusun +ancangan 5nggaran
6endapatan dan =elanja >egara (+56=>) Di !ndonesia, pihak yang
bertugas menyusun +56=> adalah pemerintah, dalam hal ini presiden
dibantu para menterinya =iasanya, presiden menyusun +56=> dalam
bentuk nota keuangan >ota keuangan tersebut kemudian disampaikan
kepada Dewan 6erwakilan +akyat (D6+) untuk disidangkan +56=>
biasanya disampaikan sebelum tahun anggaran yang akan dilaksanakan
+56=> yang diajukan presiden kepada D6+ akan disidangkan dan dibahas
kelayakannya oleh D6+
Pa+a"
Latar =elakang
6ajak menurut 6asal % >o'A 8ahun 'CCB tentang Ketentuan umum
dan tata cara perpajakan adalah Qkontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersi"at memaksa
berdasarkan ndang ndang, dengan tidak mendapat timbal balik secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat Dari pengertian atau "akta diatas mengungkapkan
bahwa tujuan pajak adalah untuk memakmurkan rakyat atau membuat
rakyat menjadi sejahtera !deal pemerintah tentang pajak sebagai usaha
untuk mencapai kemakmuran belum berjalan dengan baik karena didalam
pelaksanaannya masih banyak terdapat ketimpangan-ketimpangan yang
menghambat proses tersebut 3enjadi suatu masalah yang besar ketika
>egara kehilangan kepercayaan dari rakyatnya karena pajak tidak dapat
mencapai tujuannya 4al itu diakibatkan pengelolaan dan pelaksana
pengelolaan yang tidak transparaan serta adanya penyelewengan atau
pelanggaran ditubuh instansi yang mengurus pajak
-
7/23/2019 Pancasila Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia)
46/103
2ika 6ajak didilihat dari perspekti" ekonomidipahami sebagai beralihnya
sumber daya darisektor pri#atkepada sektor publik 6emahaman ini
memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi
menjadi berubah 6ertama, berkurangnya kemampuan indi#idu dalammenguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa
Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan
barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat !ni juga
berarti pemerintah mempunyai kuasa monopoli di dalam perekonomian
yang tercermin dalam D %901 pasal // ayat ' Nang mana sumber
ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai dan dikelola
oleh >egara 6ajak mempunyai "ungsi ungsi anggaran (budgetair)
merupakan sumber pendapatan negara, pajak ber"ungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara ntuk menjalankan tugas-tugas rutin
negara dan melaksanakan pembangunan 6ajak juga ber"ungsi sebagai
pengatur pertumbuhanekonomidan menjaga stabilitas perekonomian
dalam hal yang berhubungan dengan stabilitas harga
sehingga inPasidapat dikendalikan 6ajak mempunyai andil dalam
pembentukkan harga pasar ontoh dari "ungsi pajak yaitu berkaitan
dengan harga minyak tanah yang di kendalikan mealalui pajak dan subsidi
agar menjadi stabil
Keadaan perpajakkan di !ndonesia tidak begitu baik karena terdapat
masalah dalam pengelolaan dan pelaksana kegiatan pajak itu sendiri Di
tubuh instansi pajak terdapat kepincangan berupa penyalahgunaan surat
pajak atau >6F6 dan surat denda keterlambatan membayar pajak yang
dipalsukan untuk kepentingan pribadi oknum pajak ontoh kasus ayus
8ambunan yang sedang hangat di media masa saat ini yang dikenal
dengan mafa pajak yang melakukan penipuan terhadap surat-surat