7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1/44

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Orde Lamadan Orde Baru)

A. SISTEM PEMERINTAHAN ORDE LAMA

Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional.

Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas

pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

a. Kelompok sistem pemerintahan:

1) Sistem Pemerintahan Presidensial

Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah

tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena

presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.Contoh Negara: AS, Pakistan,

Argentina, Filiphina, Indonesia. Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial:

a) Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.

b) Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif.

c) Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.

d) eksekutif dipilih melalui pemilu.

2) Sistem pemerintahan Parlementer

Merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada

parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai

kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab

kepada parlemen. Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.

Ciri-ciri dan syarat sistem pemerintahan Parlementer:

1. Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.

2. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan

kabinet.

3. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.

3) Pemerintahan Campuran

Dalam sistem pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan Presidensial dan

sistem pemerintahan Parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala Negara, juga memiliki perdana menterisebagai kepala pemerintahan. Contoh Negara: Perancis.

B. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

1) Tahun 19451949

Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 45 antara lain:

a. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi

kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.

b. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BPKNIP.

2) Tahun 19491950

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2/44

Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer cabinet

semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet

parlementer murni karena dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat

menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

3) Tahun 19501959

Landasannya adalah UUD 50 pengganti konstitusi RIS 49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah

parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri:

a. presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.

b. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.

c. Presiden berhak membubarkan DPR.

d. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

4) Tahun 19591966 (Demokrasi Terpimpin)

Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan

yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada

kebebasan mengeluarkan pendapat.

5) Tahun 19661998Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama.

Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei 98.

6) Tahun 1998Sekarang (Reformasi)

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol

maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

A. Sistem Pemerintahan menurut UUD 45 sebelum diamandemen:

a. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.

b. DPR sebagai pembuat UU.

c. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.

d. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.

e. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.

f. BPK pengaudit keuangan.

B. Sistem Pemerintahan setelah amandemen (19992002)

a. R bukan lembaga tertinggi lagi.

b. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat.

c. Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

d. Presiden tidak dapat membubarkan DPR.

e. Kekuasaan Legislatif lebih dominan.

C. Perbandingan SisPem Indonesia dengan SisPem Negara Lain

Berdasarkan penjelasan UUD 45, Indonesia menganut sistem Presidensia. Tapi dalam praktiknya banyak

elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. Jadi dapat dikatakan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah

perpaduan antara Presidensial dan Parlementer.

D. Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia

a. Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3/44

b. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.

c. Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR.

E. Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia

a. Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.

b. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.

c. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.

d. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.

PEMERINTAHAN ORDE BARU

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD

1945. Masa sesudah ini lazim disebut masaDemokrasi Terpimpin

Isinya ialah:

1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 19502. Pembubaran Konstituante

3. Pembentukan MPRS dan DPAS

4. Orde Baruadalah sebutan bagi masa pemerintahanPresidenSoeharto diIndonesia. Orde Baru

menggantikanOrde Lama yang merujuk kepada era pemerintahanSoekarno.Orde Baru hadir dengan semangat

"koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

5. Orde Baru berlangsung dari tahun1966 hingga1998. Dalam jangka waktu tersebut,ekonomi

Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di

negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

6. Masa Jabatan Presiden Suharto

7. Pada1968,MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan diakemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun1973,1978,1983,1988,1993,dan1998.

8. Politik Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah

kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.

9. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi.

Indonesia pada tanggal19 September1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan

kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB

kembali pada tanggal28 September1966,tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

10. Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik -

diEropa Timur sering disebutlustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait denganPartai Komunis

Indonesia.Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelarMahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang

dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat"dibuang" kePulau Buru.

11. Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen

penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET

(ekstapol).

12. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh

kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi

didikanBarat.DPR danMPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan

militer, khususnya mereka yang dekat denganCendana.

Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PADjuga kurang adil

karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepadaJakarta, sehingga melebarkan jurang

pembangunan antara pusat dan daerah.

http://id.wikipedia.org/wiki/Dekrit_Presiden_5_Juli_1959http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Terpimpinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Soehartohttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281950-1959%29http://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttp://id.wikipedia.org/wiki/1966http://id.wikipedia.org/wiki/1998http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Korupsihttp://id.wikipedia.org/wiki/1968http://id.wikipedia.org/wiki/MPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/1973http://id.wikipedia.org/wiki/1978http://id.wikipedia.org/wiki/1983http://id.wikipedia.org/wiki/1988http://id.wikipedia.org/wiki/1993http://id.wikipedia.org/wiki/1998http://id.wikipedia.org/wiki/19_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1966http://id.wikipedia.org/wiki/28_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Eropa_Timurhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lustrasi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahkamah_Militer_Luar_Biasa&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Buruhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tapolhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Barathttp://id.wikipedia.org/wiki/DPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/MPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/Cendanahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_Asli_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Jakartahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jakartahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_Asli_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Cendanahttp://id.wikipedia.org/wiki/MPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/DPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Barathttp://id.wikipedia.org/wiki/Tapolhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Buruhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahkamah_Militer_Luar_Biasa&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lustrasi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/28_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/28_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1966http://id.wikipedia.org/wiki/19_Septemberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1998http://id.wikipedia.org/wiki/1993http://id.wikipedia.org/wiki/1988http://id.wikipedia.org/wiki/1983http://id.wikipedia.org/wiki/1978http://id.wikipedia.org/wiki/1973http://id.wikipedia.org/wiki/MPRhttp://id.wikipedia.org/wiki/1968http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/1998http://id.wikipedia.org/wiki/1966http://id.wikipedia.org/wiki/Soekarnohttp://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281950-1959%29http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Soehartohttp://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Terpimpinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dekrit_Presiden_5_Juli_1959

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4/44

13. Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminarSeskoad II 1966 dan konsep akselerasi

pembangunan II yang diusungAli Moertopo.Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan,

bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang

kekuatanGolkar,TNI,dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan

sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

14. Eksploitasi sumber daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasiansumberdaya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di

Indonesia. Contohnya, jumlah orang yangkelaparandikurangi dengan besar pada tahun1970-an dan1980-an.

15. Warga Tionghoa Warga keturunanTionghoajuga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan

dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah wargapribumi,yang

secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenianbarongsai secara terbuka, perayaan

hari rayaImlek,dan pemakaianBahasa Mandarindilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas

Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali

akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka

pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung

Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun

kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.16. Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalahHarian Indonesia yang sebagian

artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini

adalahABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa

dilarang. Akibatnyaagama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

17. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta

dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruhkomunisme di Tanah Air.

Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak

belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan

dilakukan[rujukan?]

.

18. Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik

karena khawatir akan keselamatan dirinya.19. Konflik Perpecahan Pasca Orde Baru Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa

Indonesia. Setiap hari media massa sepertiradio dantelevisimendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan

bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkantransmigrasi dari daerah yang

padat penduduknya sepertiJawa,Bali danMadura ke luar Jawa, terutama keKalimantan,Sulawesi,Timor Timur,

danIrian Jaya.

Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap

penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan

pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama denganjawanisasi yang sentimen anti-Jawa di

berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

20. Pada awalEra Reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentukkonflik

Ambon dankonflik Madura-Dayak di Kalimantan.[1]

Sementara itu gejolak diPapua yang dipicu oleh rasadiperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh

ketidaksukaan terhadap para transmigran.

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat

pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari

pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di

Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh

Pemerintah Pusat seperti

1. Hubungan luar negeri

2. Pengadilan

3. Moneter dan keuangan4. Pertahanan dan keamanan

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seskoad&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Moertopohttp://id.wikipedia.org/wiki/Golkarhttp://id.wikipedia.org/wiki/TNIhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kelaparanhttp://id.wikipedia.org/wiki/1970-anhttp://id.wikipedia.org/wiki/1980-anhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pribumihttp://id.wikipedia.org/wiki/Barongsaihttp://id.wikipedia.org/wiki/Imlekhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Mandarinhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Harian_Indonesia&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/ABRIhttp://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Konghucuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komunismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mengutip_sumberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mengutip_sumberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mengutip_sumberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Televisihttp://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/Balihttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madurahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia:_Era_Reformasihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konflik_Ambon&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konflik_Ambon&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konflik_Madura-Dayak&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281966-1998%29#cite_note-0http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281966-1998%29#cite_note-0http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281966-1998%29#cite_note-0http://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttp://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281966-1998%29#cite_note-0http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konflik_Madura-Dayak&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konflik_Ambon&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konflik_Ambon&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia:_Era_Reformasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/Papuahttp://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Timurhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madurahttp://id.wikipedia.org/wiki/Balihttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Televisihttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mengutip_sumberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komunismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Konghucuhttp://id.wikipedia.org/wiki/ABRIhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Harian_Indonesia&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Mandarinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Imlekhttp://id.wikipedia.org/wiki/Barongsaihttp://id.wikipedia.org/wiki/Pribumihttp://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoahttp://id.wikipedia.org/wiki/1980-anhttp://id.wikipedia.org/wiki/1970-anhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kelaparanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alamhttp://id.wikipedia.org/wiki/TNIhttp://id.wikipedia.org/wiki/Golkarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Moertopohttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Seskoad&action=edit&redlink=1

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5/44

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat

pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari

pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di

Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh

Pemerintah Pusat seperti

1. Hubungan luar negeri

2. Pengadilan

3. Moneter dan keuangan

4. Pertahanan dan keamanan

Tedi, ini 'kan pelajaran Kewarganegaraan. Masa' sih kamu enggak tahu?

Karena Indonesia menganut sistem Demokrasi, maka pembagian kekuasaan tetap dibagi 3, yaitu:

1. Legislatif; DPR / MPR

2. Yudikatif; Mahkamah Agung.

3. Eksekutif; Pemerintah, dalam hal ini Presiden beserta para menterinya.

REFORMASI MELAHIRKAN SISTEM

PEMBAGIAN KEKUASAAN

Reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 memberikan dampak yang luas pada perubahan sistem

pemerintahan. Jika pada era Orde Baru kekuasaan sangat bersifat sentralistik, reformasi melahirkan sistem

pembagian kekuasaan yang mulai terdistribusi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Hal ini

terwujud dalam Sistem Desentralisasi yang secara legal dilahirkan lewat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menyebabkan Perubahan Kedua UUD 1945 seperti tertuang pada Bab

VI Pemerintahan Daerah pasal 18, 18A, dan 18B. Perubahan aturan negara seperti di atas menempatkan daerah

menjadi aktor sentral dalam pengelolaan republic yaitu dalam prinsip otonomi dengan desentralisasinya.

Menurut Prof. Ginandjar Kartasasmita, Ketua DPD RI, Perubahan aturan main mengenai pemerintahan daerah

merupakan afirmasi-konstitusi, bahwa daerah menjadi pengambil kebijakan sentral dalam mengatur dan menguruspemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind) serta diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran

serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Saat ini pelaksanaan otonomi daerah telah melahirkan perubahan yang cukup signifikan, terutama berhubungan

antarpelaku pembangunan, pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

pembangunan. Namun dalam prakteknya otonomi daerah masih menghadapi kendala yang harus segera dicarikan

jalan keluarnya atau penanganannya secara sungguh-sungguh. Salah satu kendala yang dipaparkan oleh Ginandjar

Kartasasmita adalah kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Di tengah era

globalisasi yang serba cepat, masyarakat diharapkan memiliki daya tahan dan daya adaptasi yang tinggi agar mampu

menjalani kehidupan masa depan dengan sukses.

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6/44

Untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat agar lebih berdaya, berpartisipasi aktif, serta penuh dengan

kreativitas, pemerintah melontarkan komitmen yang berlevel internasional. Komitmen ini telah ditandatangani

dalam KTT Millenium PBB pada tahun 2002 bersama 189 negara lainnya. Komitmen semua negara di dunia

untuk memberantas kemiskinan ditegaskan dan dikokohkan kembali dalam Deklarasi

Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati oleh para kepala

negara atau kepala pemerintahan dari 165 negara yang hadir pada KTT PembangunanBerkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, September 2002. Hasil deklarasi tersebut

kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan

Berkelanjutan, yang juga telah ditanda-tangani oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi

acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia dengan target memberantas

kemiskinan pada tahun 2015.

Dalam deklarasinya negara peserta menerapkan Tujuan Pembangunan Milenium

atau Millennium Development Goals (MDGs). Dalam MDGs tersebut, terdapat 8 (delapan)

tujuan (goal) yang hendak dicapai sampai tahun 2015 oleh negara-negara di dunia termasuk

Indonesia, dengan tujuan pertama adalah mengatasi dan/atau memberantas kemiskinandan kelaparan (United Nations, 2000).

Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah membuat komitmen nasional untuk

memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

(sustainable development). Dimana pemerintah dan semua perangkatnya dalam semua

level, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bersama-sama dengan berbagai

unsur masyarakat memikul tanggungjawab utama untuk mewujudkan pembangunan

berkelanjutan dan sekaligus memberantas kemiskinan yang terjadi di Indonesia paling

lambat tahun 2015.

Kendati Indonesia ikut serta dalam kesepakatan global melaksanakan MDGs untukmengurangi kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

dicanangkan PBB sejak 2000, namun dalam Human Development Report 2007 yang

dikeluarkan oleh UNDP, menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia makin memburuk

dalam 10 tahun terakhir. Dalam laporan tersebut, HDI atau IPM Indonesia yang diukur dari

pendapatan riil per kapita, tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan kualitas

pendidikan dasarnya, ternyata peringkat Indonesia masih berada di bawah negara-negara

Asia Tenggara lainnya. Peringkat Indonesia dari tahun ketahun selalu menurun dari 110

menjadi peringkat 112 dari 175 negara yang dinilai UNDP (2003), walaupun pada tahun

2006 terdapat peningkatan ranking ke 110 (UNDP, 2007).

Sebagaimana kita alami, era ini merupakan kehidupan yang bercirikan perubahan yang cepat, kompleks, penuh

resiko, dan penuh dengan kejutan. Dengan demikian individu, kelompok atau komunitas harus melakukan berbagai

upaya untuk ikut berubah, menyesuaikan diri, atau mengambil kendali perubahan. Di sisi lain interdependensi

antara komunitas, terkecil sekalipun, dan dunia sebagai totalitas, membuat semakin sulit bagi seorang individu

untuk menghadapi perubahan sendirian. Apalagi melihat kenyataan, kenaikan harga BBM misalnya, yang merupakan

perubahan disektor ekonomi dan energi akan mempengaruhi sector kehidupan yang lain.

Sejak tahun 1960, lahir sebuah konsep pemberdayaan komunitas yang disebut Community

Development (selanjutnya disebut CD). CD adalah sebuah proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka

meningkatkan kapasitas dari sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan

kualitas hidup masyarakat (United States Departement of Agriculture, 2005). CD tidak bertujuan untuk mencari dan

menetapkan solusi, struktur penyelesaian masalahatau menghadirkan pelayanan bagi masyarakat. CD adalah

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7/44

bekerja bersama masyarakat sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka untuk

menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan (StandingConference for

Community Development, 2001).

Pengembangan otonomi daerah yang diarahkan pada partisipasi aktif dari masyarakat sangat sesuai dengan konsep

yang ditawarkan oleh CD. Kesesuaian antara kebijakan pemerintah dengan konsep pemberdayaan masyarakat

seperti CD ini membutuhkan pendekatan yang tepat dalam mengimplementasikannya.

Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang Deficit based dan Strength Based.

PendekatanDeficit-basedterpusat pada berbagai macam permasalahan yang ada serta cara-cara penyelesaiannya.

Keberhasilannya tergantung pada adanya identifikasi dan diagnosis yang jelas terhadap masalah, penyelesaian cara

pemecahan yang tepat, serta penerapan cara pemecahan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini bisa

menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadinya situasi saling menyalahkan atas

masalah yang terjadi.

Di sisi lain, pendekatan Strengh Based (Berbasis kekuatan) dengan sebuah produk metodeAppreciative

Inquiryterpusat pada potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi

untuk menjadikan hidup lebih baik.

. Definisi Partai Politik

Partai politik yaitu organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan

khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Sedangkan definisi partai politik menurut ilmuwan politik yaitu:

Friedrich: partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan

untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan

berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada para anggotanya.

Soltau: partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang

bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih,

bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

Tujuan dari pembentukan partai polik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebutkedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan

mereka

2. Fungsi Partai Politik

Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip

partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui

prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral

pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media

massa yang mendukungnya.

Partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan

aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8/44

aggregation) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest

articulation). Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan

kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang

diterapkan pada masyarakat.

Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, danorientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah

masyarakat. Sosialisi politik mencakup juga proses menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai

dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, partai politik berusaha menciptakan image

(citra) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik berfungsi mencari dan mengajakorang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah masyarakat terjadi berbagai perbedaanpendapat, partai politik berupaya untuk mengatasinya. Namun, semestinya hal ini dilakukan

bukan untuk kepentingan pribadi atau partai itu sendiri melainkan untuk kepentingan umum.

3. Tujuan Pembentukan Partai Politik

Tujuan dari pembentukan partai politik menurut Undang-undang no.2 tahun 2008 tentang partaipolitik, yaitu

mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan

undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945

menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia

mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggikedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraankegiatan politik dan pemerintahan

memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara

membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara

Selain itu ada juga tujuan partai politik menurut basis sosial dibagi menjadi empat tipe yaitu :

Partai politik berdasarkan lapisan masyarakat yaitu bawah, menengah dan lapisan atas.

Partai politik berdasarkan kepentingan tertentu yaitu petani, buruh dan pengusaha.

Partai politik yang didasarkan pemeluk agama tertentu.

Partai politik yang didasarkan pada kelompok budaya tertentu.

4. Sejarah Terbentuknya Partai Politik

di Dunia

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa

rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan

sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam

perkembangannya kemudian partai politik dianggap sebagai menifestasi dari suatu sistem politik

yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat.

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9/44

Pada permulaannya peranan partai politik di negara-negara Barat bersifat elitis dan aristokratis,

dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja,

namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap

lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan

merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang

bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis.

Perkembangan selanjutnya adalah dari Barat, partai politik mempengaruhi dan berkembang di

negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan

sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan

mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia (waktu itu masih Hindia Belanda) serta India.

Dan dalam perkembanganya akhir-akhir ini partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga

penting terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai

kelengkapan sistem demokrasi suatu negara.

Di Indonesia

Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode

perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu : Masa

penjajahan Belanda, Masa pedudukan Jepang dan masa merdeka.

Masa penjajahan Belanda.

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia

Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi

baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik

agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam

pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk

mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh

beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam

Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan

Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di

bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya

semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang

terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang

beraliran nasional, MIAI (Majelis Islami) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran

Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabunganorganisasi buruh.

Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk

membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

Masa Merdeka (mulai 1945).

Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan

partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali

kepada pola sistem banyak partai.

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10/44

Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun

1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik

memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer.

Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan

fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program

kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi

parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain,

peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional,

Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini

nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir

September 1965).

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa

dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya

organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971,

Golkar munculsebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi(Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik

Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu

Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba

dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi

Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi keuatan politik Indonesia dan terus

berlangsung hinga pada pemilu 1997. Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang

ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai terus

berlanjut hingga pemilu 2004 nanti.

Berikut ini adalah nama-nama partai politik yang mengikuti pemilu

Pemilu 1955

Pemilu 1955 diikuti oleh 172 kontestan partai politik. Empat partai terbesar diantaranya adalah: PNI

(22,3 %), Masyumi (20,9%), Nahdlatul Ulama (18,4%), dan PKI (15,4%).

Pemilu 1971

Pemilu 1971 diikuti oleh 10 kontestan, yaitu:

Partai Katolik

Partai Syarikat Islam Indonesia

Partai Nahdlatul Ulama

Partai Muslimin Indonesa

Golongan Karya

Partai Kristen Indonesia

Partai Musyawarah Rakyat Banyak

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11/44

Partai Nasional Indonesia

Partai Islam PERTI

Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

Pemilu 1977-1997

Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh 3 kontestan yang sama, yaitu:

Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia

Pemilu 1999

Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, yaitu:

1. Partai Indonesia Baru

2. Partai Kristen Nasional Indonesia

3. Partai Nasional Indonesia Supeni

4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia

5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

6. Partai Ummat Islam

7. Partai Kebangkitan Ummat

8. Partai Masyumi Baru

9. Partai Persatuan Pembangunan

10. Partai Syarikat Islam Indonesia

11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

12. Partai Abul Yatama

13. Partai Kebangsaan Merdeka

14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa

15. Partai Amanat Nasional

16. Partai Rakyat Demokratik

17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905

18. Partai Katolik Demokrat

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12/44

19. Partai Pilihan Rakyat

20. Partai Rakyat Indonesia

21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

22. Partai Bulan Bintang

23. Partai Solidaritas Pekerja

24. Partai Keadilan

25. Partai Nahdlatul Ummat

26. Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis

27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

28. Partai Republik

29. Partai Islam Demokrat

30. Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen

31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak

32. Partai Demokrasi Indonesia

33. Partai Golongan Karya

34. Partai Persatuan

35. Partai Kebangkitan Bangsa

36. Partai Uni Demokrasi Indonesia

37. Partai Buruh Nasional

38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

39. Partai Daulat Rakyat

40. Partai Cinta Damai

41. Partai Keadilan dan Persatuan

42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

43. Partai Nasional Bangsa Indonesia

44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13/44

45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

46. Partai Nasional Demokrat

47. Partai Ummat Muslimin Indonesia

48. Partai Pekerja Indonesia

Pemilu 2004

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

Didirikan: Jakarta, 20 Mei 2002

Asas: Marhaenisme Ajaran Bung Karno

Ketua Umum: DM Sukmawati Soekarnoputri

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 24 provinsi

2. Partai Buruh Sosial Demokrat Indonesia

Didirikan: Jakarta, 1 Mei 2001

Asas: Pancasila dan UUD 1945

Ketua Umum: Muchtar Pakpahan

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi

3. Partai Bulan Bintang

Didirikan: Jakarta, 17 Juli 1998

Asas: Islam

Ketua Umum: Hamdan Zoelvan

Keterangan: Electoral Threshold

4. Partai Merdeka

Didirikan: Jakarta, 10 Oktober 2002

Asas: Pancasila

Ketua Umum: Adi Sasono

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi

5. Partai Persatuan Pembangunan

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14/44

Didirikan: Jakarta, 5 Januari 1973

Asas: Islam

Ketua Umum: Hamzah Haz

Keterangan: Electoral Threshold

6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan

Didirikan: Jakarta, 23 Juli 2002

Asas: Pancasila

Ketua Umum: M Ryaas Rasyid

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi

7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru

Didirikan: Jakarta, 23 September 2002

Asas: Keadilan, Demokrasi, dan Kemakmuran

Ketua Umum: Sjahrir

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi

8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

Didirikan: Jakarta, 27 Juli 2002

Asas: Marhaenisme Ajaran Bung Karno

Ketua Umum: Eros Djarot

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi

9. Partai Demokrat

Didirikan: Jakarta, 9 September 2001

Asas: Pancasila

Ketua Umum: S Budhisantoso

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 25 provinsi

10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Didirikan: Jakarta, 9 September 2002

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15/44

Asas: Pancasila

Ketua Umum: Jend TNI (Purn) Edi Sudrajat

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi

11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia

Didirikan: Jakarta, 10 Januari 2003

Asas: Pancasila

Ketua Umum: H Dimmy Haryanto

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi

12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

Didirikan: Jakarta, 5 Maret 2003

Asas: Islam

Ketua Umum: KH Syukron Mamun

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi

13. Partai Amanat Nasional

Didirikan: Jakarta, 23 Agustus 1998

Asas: Pancasila

Ketua Umum: Soetrisno Bachir

Keterangan: Electoral Threshold

14. Partai Karya Peduli Bangsa

Didirikan: Jakarta, 9 September 2002

Asas: Pancasila

Ketua Umum: Jend TNI (Purn) HR Hartono

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi

15. Partai Kebangkitan Bangsa

Didirikan: Jakarta, 23 Juli 1998

Asas: Pancasila

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16/44

Ketua Umum: Alwi Abdurrahman Shihab

Keterangan: Electoral Threshold

16. Partai Keadilan Sejahtera

Didirikan: Jakarta, 20 April 2002

Asas: Islam

Ketua Umum: Tifatul Sembiring

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi

17. Partai Bintang Reformasi

Didirikan: Jakarta, 20 Januari 2002

Asas: Islam

Ketua Umum: KH Zainuddin MZ

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi

18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Didirikan: Jakarta, 10 Januari 1973

Asas: Pancasila

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Keterangan: Electoral Threshold

19. Partai Damai Sejahtera

Didirikan: Jakarta, 1 Oktober 2001

Asas: Pancasila

Ketua Umum: Ruyandi Hutasoit

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi

20. Partai Golongan Karya

Didirikan: Jakarta, 20 Oktober 1964

Asas: Pancasila

Ketua Umum: Jusuf Kalla

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17/44

Keterangan: Electoral Threshold

21. Partai Patriot Pancasila

Didirikan: Jakarta, 1 Juni 2001

Asas: Pancasila

Ketua Umum: KRMH Japto S Soerjosoemarno

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi

22. Partai Sarikat Indonesia

Didirikan: Surabaya, 17 Desember 2002

Asas: Pancasila

Ketua Umum: H Rahardjo Tjakraningrat

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi

23. Partai Persatuan Daerah

Didirikan: Jakarta, 18 November 2002

Asas: Pancasila

Ketua Umum: Oesman Sapta

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi

24. Partai Pelopor

Didirikan: Jakarta, 29 November 2002

Asas: Pancasila

Ketua Umum: Rachmawati Soekarnoputri

Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi

Pemilu 2009

Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh, yaitu:

Partai politik nasional:

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)*

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18/44

3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

6. Partai Barisan Nasional (Barnas)

7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)*

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*

9. Partai Amanat Nasional (PAN)*

10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)

11. Partai Kedaulatan

12. Partai Persatuan Daerah (PPD)

13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*

14. Partai Pemuda Indonesia (PPI)

15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)*

16. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

17. Partai Karya Perjuangan (PKP)

18. Partai Matahari Bangsa (PMB)

19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)*

20. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)*

21. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)

22. Partai Pelopor*

23. Partai Golongan Karya (Golkar)*

24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*

25. Partai Damai Sejahtera (PDS)*

26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)

27. Partai Bulan Bintang (PBB)*

28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19/44

29. Partai Bintang Reformasi (PBR)*

30. Partai Patriot

31. Partai Demokrat*

32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)

33. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)

34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

41. Partai Merdeka

42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)

43. Partai Sarikat Indonesia (PSI)

44. Partai Buruh

Partai Aceh:

35. Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS)[2]

36. Partai Daulat Aceh (PDA)

37. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)

38. Partai Rakyat Aceh (PRA)[3]

39. Partai Aceh (PA)

40. Partai Bersatu Aceh (PBA)

Catatan : Tanda * menandakan partai yang mendapat kursi di DPR pada Pemilu 2004

Potret Partai Politik Masa Kini

Ideologi bagi partai adalah suatu idealisme yang menjadi garis besar bagi kegiatan dan organisasi

partai. Bisa jadi karena identitas yang kurang kuat inilah, partai Indonesia secara umum masih

mencari jati dirinya. Sangat sulit membedakan partai-partai Indonesiaselain dengan

mengelompokkan mereka dalam kelompok partai agamis dan sekuler. Dari segi ini pun terkadang

ada partai yang terlihat berusaha menggabungkan kedua unsur ini. Partai Amanat Nasional,

misalnya, berusaha menggabungkan citra nasionalisnya dengan kedekatannya terhadap

Muhammadiyah. Lemahnya ideologi bahkan bisa dilihat dalam partai-partai utama. Partai besar,

seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pun masih amat bergantung pada karisma

Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri) untuk menarik pendukung. Padahal, demi kelangsungan

organisasinya, partai ini seharusnya sudah bisa mengalihkan dukungan terhadap pemimpin

menjadi dukungan terhadap identitas dan organisasi partai.

Dilihat dari kacamata organisasi fisik, partai-partai kita juga masih sangat lemah. Di tingkatmasyarakat, hanya partai-partai besar yang mampu terus eksis di luar masa kampanye dan pemilu.

Kebanyakan partai masih tidur kalau tidak ada pemilu, dan cabang-cabang mereka juga tutup.

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20/44

Kemampuan untuk tetap aktif sangat bergantung pada kapasitas cabang partai dan komitmen

pemimpin di tingkat lokal. Lagi pula, cabang lokal juga sangat bergantung pada ketersediaan dana

untuk tetap mengadakan aktivitas. Sebagian besar partai juga masih mengontrak kantor

cabangnya, dan hanya partai Orde Baru yang punya kantor tetap. Walhasil, kalau mereka sulit

mendapat kontrakan, aktivitas juga terhenti dan partai menjadi vakum.

Dengan kapasitas organisasi yang seperti ini, sangat sulit bagi partai politik Indonesia membangun

hubungan yang stabil dengan para pendukung dan anggotanya. Dari segi rekrutmen, partai-partai

besar biasanya hanya mengandalkan pada suara yang didapat pada pemungutan suara sebelumnya.

Partai-partai seperti PDIP dan Golkar kurang mementingkan rekrutmen dan lebih menggantungkan

diri pada popularitas partainya saat pemilu. Adapun partai-partai muda, seperti PKS dan PAN,

memang memprioritaskan rekrutmen anggota baru, tetapi kemampuan mereka untuk merekrut

sangatlah berbeda. PKS terlihat lebih mampu untuk konsisten menjalankan program rekrutmen,

sedangkan PAN tertatih-tatih untuk mempertahankan eksistensinya di tingkat lokal. Hanya dengan

komitmen para kadernya, cabang PAN dapat tetap bertahan tetapi aktivitasnya sangat terbatas.

Dengan manajemen anggota yang semacam ini, tidaklah mengherankan bahwa partai biasanya

mengejar produk jadi dari selebritas sebagai calon anggota legislatif mereka. Memang tren ini

menandakan ketidakmampuan dan kemalasan partai untuk mendidik dan memupuk kadernya

sendiri. Tapi bisa juga ini karena kegagalan partai untuk berkembang pada masa lalu, dan pada

masa reformasi ini pun mereka juga masih dalam tahap awal perkembangannya. Terutama bagi

partai muda, belum ada kader yang siap maju

Jadi, yang diperlukan oleh partai politik bukan hanya dukungan, tapi juga kesabaran pemilih untuk

memberikan kesempatan kepada partai politik pilihan mereka. Perjalanan partai politik Indonesia ke

arah kemajuan masihlah panjang. Selagi kita belajar tentang demokrasi selama kurang-lebih

sepuluh tahun terakhir, partai politik kita juga sedang belajar tentang organisasi dan manajemen.

Godaan dan tantangan tentu saja banyak dan sangat mudah bagi partai politik untuk menjadi non-

aktif dan kembali ke praktek politik uang. Karena itulah partisipasi pemilih sangatlah penting untuk

menyeleksi partai politik yang kurang efisien. Pemilihan Umum 2009 nanti adalah ujian penting bagi

kematangan, bukan hanya bagi partai politik, tapi juga bagi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Sejarah Partai Politik di IndonesiaBAB I

PENDAHULUAN

Partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa

rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik

berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka

dalam perkembangannya kemudian partai politik dianggap sebagai menifestasi dari suatusistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat.

Pada permulaannya peranan partai politik di negara-negara Barat bersifat elitis dan

aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap

tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan

berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, partai politik

mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai

politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan

penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi

di Indonesia serta India.

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21/44

Di sini penulis di percayakan dari dosen pengampu untuk membahas sekelumit

pembahasan yang berjudul Sejarah Partai Politik di Indonesia. Menyajikannya dalam

bentuk makalah yang insya Allah akan menjadi materi diskusi di kelas nantinya.

BAB IIPEMBAHASAN

Pentingnya sejarah partai politik penulis uraikan pada tulisan ini, sebagai

pertimbangan bahwa sejarah pada hakekatnya mengungkap berbagai peristiwa besar pada

masa lalu, agar dapat di jadikan bahan penunjang dan pembanding kenyataan di era saat ini

dalam proses ke era yang akan datang. Orang pandai sering berkata bahwa hari ini adalah

produk hari kemarin dan yang akan mempengaruhi hari esok. Demikian juga halnya dengan

sejarah Partai politik di Indonesia merupakan produk masa lalu yang perlu di ungkap dan di

kaji kembali agar dapat di manfaatkan dalam menyikapi perkembangan partai politik di

Indonesia, baik pada era saat ini dan terlebih lagi di era yang akan datang.

Me-review tentang sejarah parpol di Indonesia dari sejak dulu kala hingga saat

sekarang memang penuh liku-liku dan menarik. Tapi yang jelas, sejarah parpol di Indonesia

sangat panjang dan menarik untuk kita telusuri. Sejarah kemunculan partai politik di

Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap masa

waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu: Masa penjajahan Belanda, Masa

pedudukan Jepang dan masa merdeka.

A. Masa penjajahan Belanda

Berbicara sejarah partai politik di Indonesia, pada dasarnya harus di mulai dengan

adanya organisasi kemasyarakatan yang memposisikan diri dalam perjuangan di bidang

pendidikan dan pengajaran. Organisasi kemasyarakatan yang di maksud adalah Budi Utomo,

yang di dirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dokter Wahidin Soedirohoesodo. Walaupun

Budi Utomo di bentuk hanya sebagai organisasi sosial, namun jati dirinya melekat rasa

perjuangan melawan kolonial Belanda. Oleh sebab itu, Budi Utomo Merupakan cikal bakal

berdirinya partai politik di era pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Pada zaman penjajahan Belanda, partai partai politik tidak dapat hidup tenteram.

Tiap partai yang bersuara menentang atau bergerak tegas, akan segera dilarang, pemimpinnya

ditangkap dan dipenjarakan atau diasingkan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia

adalah Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung dan

dipimpin oleh Tiga Serangkai, yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar

Dewantara. Tujuan partai itu adalah Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8

bulan karena ketiga pemimpin masing- masing dibuang ke Kupang, Banda, dan Bangka,

kemudian diasingkan ke Belanda.[1]

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa.Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik

http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn1http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn1http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn1http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn1

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22/44

yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berasaskan

politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan

peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran

nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan

Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Perlu di jelaskan

bahwa partai politik pada zaman pra kemerdekaan pada umumnya bertujuan untuk

meperjuangkan tercapainya cita-cita Indonesia ke depan.

Setelah Indische Partij di bubarkan oleh pemerintah Kolonial Belanda, maka pada

tahun 1919 kembali di dirikannya National Indische Partij (NIP) yang kemudian di susul

lahirnya partai-partai politik baru, antara lain :

1). Indische Social Democratische Vereniging (ISDV),

2). Partai Nasional Indonesia,

3). Partai Indonesia,

4), Partai Indonesia Raya,

5), Serekat Islam,

6), Partai Katolik, dan lain-lain.[2]

Partai-partai politik ini di dirikan bertujuan untuk melakukan pergerakan kearah

kemerdekaan Indonesia. Mereka melihat kemerdekaan sebagai hak setiap orang dan

sekelompok orang yang terlingkup di dalam suatu bangsa, tanpa perlu menghubungkannya

dengan aliran yang hidup dalam masyarakat, maupun ajaran agama yang di anut.

Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi

Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi

Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan

Muhammad Yamin.

Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan

menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite

Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan

gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islami) yang merupakan

gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis

Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.[3]

Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam volksraad

yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera, dan Indonesische

Nationale Groep. Sedangkan di luar volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari

Partai-Partai Politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang disebut

Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I terdapat Gabungan Politik Indonesia

(GAPI), Majelisul Islami Alaa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI).

Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik partai politik yang pertama

kali terbentuk di Indonesia.

http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn2http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn2http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn2http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn3http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn3http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn3http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn3http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn2

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23/44

B. Masa pendudukan Jepang

Pemerintahan militer Jepang mula- mula melarang dan membubarkan partai- partai

politik yang telah ada. Namun kemudian disetujui berdirinya partai politik yang bernama

Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) di bawah pimpinan Empat Serangkai , yaitu Ir. Soekarno,

Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, K.H Mansyur. Atas perintah pemerintah Jepang

partai ini kemudian dibubarkan pada bulan Maret 1944.[4]

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi

kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

Selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan Partai Politik dilarang, kecuali untuk

golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI).

C. Masa Merdeka (mulai 1945)

Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk banyak

sekali Partai Politik. Dan dipertimbangkan semula untuk memusatkan tenaga perjuangan

rakyat hanya dalam satu partai saja. Pertimbangan itu kemudian dilepaskan pada tanggal 3

November 1945. Pemerintah RI mengeluarkan suatu maklumat yang antara lain:

A. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karna dengan adanya partai-partai

itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat di pimpin kejalan yang teratur,

B. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum di langsungkan

pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat dalam bulan januari 1946.[5]

Adanya Maklumat pemerintah tersebut, ternyata mendapat respon positif dari

masyarakat dan elit politik pada saat itu, yang di tandai dengan berdirinya partai-partaipolitik, seperti :

1. Partai Sosialis,

2. Partai Buruh Indonesia,

3. Partai Nasional Indonesia (PNI),

4. Partai Komunis Indonesia (PKI),

5. Partai Rakyat Jelata atau Murba,

6. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).

Tentang Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 Nopember Tahun 1945 tersebut, Arbi

Sanit berkomentar bahwa :"Setelah keluarnya Maklumat pada tanggal 3 Nopember tahun 1945, dari pada organisasi-

organisasi social dan partai politik yang sudah di bentuk, baik pada masa kekuasaan

pemerintah colonial Belanda, maupun pada masa kekuasaan Jepang. Demikian pula dengan

partai-partai politikyang baru sebagai respon atas keluarnya maklumat tersebut."

Menurut maklumat itu tugas partai partai terutama ialah untuk menyalurkan aliran

yang tumbuh dan hidup didalam masyarakat, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan

pemilu. Bedasarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 timbulah partai partai

politik di Indonesia laksana jamur di waktu hujan.

http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn4http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn4http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn4http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn5http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn5http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn5http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn5http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn4

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24/44

Pemilihan umum yang diadakan tahun 1955 diikuti oleh 28 partai politik dan

organisasi politik. Masa ini disebut sebagai masa kejayaan partai politik. Tapi kemudian,

sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat

melaksanakan fungsinya dengan baik. Banyaknya partai politik dalam sistem pemerintahan

parlementer telah mengakibatkan tidak stabilnya pemerintah, kabinet silih berganti dalam

waktu yang relatif singkat. Banyak di antara partai partai tersebut kemudian dilarang atau

ditolak pengakuannya oleh pemerintah.

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante yang

akan membentuk UUD baru. Ada 260 kursi DPR dan 520 kursi ditambah 14 wakil golongan

minoritas untuk konstituante yang diperebutkan. Pemilu yang dipersiapkan di bawah

pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dilangsungkan dalam dua tahap yaitu

tahap pertama pada 29 September 1955 yang diikuti 29 partai untuk memilih anggota DPR

dan tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Lima besar

pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante,

Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante, Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91

kursi Konstituante, dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante.

Pemilu 1955 tidak dilanjutkan lima tahun berikutnya karena berlakunya Dekrit Presiden 5

Juli 1959 yang membubarkan Konstituante serta pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 pada 4

Juni 1960 yang digantikan oleh DPR-Gotong Royong dan MPRS yang anggotanya diangkat

Presiden Soekarno.[6]

Pada masa demokrasi terpimpin peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di

pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan

NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada

masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah

kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965).

D. Masa Orde Baru

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru (1965 1998), Partai Politik di

Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya,

dan Partai Demokrasi Indonesia. Di masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem

multi partai dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi

Terpimpin. Pada tanggal 5 Januari 1973 NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI telah

memfungsikan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan

Pembangunan (PPP). PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik pada tanggal 10 Januari

1973 telah berfusi dalam satu wadah yang bernama Partai Demokrasi (PDI).[7]

Maka sesuai dengan Tap MPR No VIII / 1973 , pemilihan umum yang

diselenggarakan selambatlambatnya akhir tahun 1977 akan dikuti oleh 2 golongan politik

PPP dan PDI dan ditambah 1 Golongan Karya (GOLKAR) yang dibentuk sejak tahun 1971.

Dua partai politik dan golongan karya sebagai kesatuan politik pada masa Orde Baru yang

mengikuti pemilu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang didasarkan pada UU

http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn6http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn6http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn6http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn7http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn7http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn7http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn7http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn6

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25/44

No. 3 Tahun 1975 yang diganti dengan UU Tahun 1985. Dengan runtuhnya rezim Orde Baru

yang ditanda tangani dengan pengunduran diri Presiden Soeharto 21 Mei 1998 yang karena

diduga melakukan banyaknya Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN).

Adapun partaipartai yang diakui oleh pemerintah Indonesia dan yang ada pada saat

pemilihan umum tahun1971:

a) Partai Nasional Indonesia (PNI)

b) Nahdatul Ulama (NU)

c) Partai Katolik

d) Partai Indonesia (PARTINDO)

e) Partai Murba

f) Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

g) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

h) Partai Kristen Indonesia (PARKINDO)

i) Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiah Islamiyah)

j) Partai Muslim Indonesia (PARMUSI)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik di Indonesia

sejak masa merdeka adalah:

1. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1955)

2. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan

Kepartaian

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran

Partai-Partai

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (berlaku saat ini).

Selama masa Orde Baru, pemilu berlangsung sebanyak enam kali dari 1971 hingga

1997. Pemilu 1971 diseienggarakan pada 5 Juli 1971 dengan peserta 10 partai politik dan

merupakan pemilu pertama setelah berdirinya orde baru. Pemilu ini bertujuan memilih

anggota DPR serta anggota DPRD tingkat I Propinsi dan tingkat II Kabupaten/Kota se-

Indonesia. Untuk Propinsi Irian Jaya, ini rnerupakan pemilu pertama bagi mereka setelah

bergabung dengan Indonesia pada 1963. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26/44

Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, clan Partai Syarikat Islam

Indonesia.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Dan pada

tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsunghinga pada pemilu 1997. Pemilu 1977 diawali dengan fusi (penggabungan) partai-partai

politik melalui UU Nomor 3 Tahun 1975 yang menghasilkan dua partai politik (Partai

Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya. Selama

pemilu Orde Baru berikutnya hingga 1998, pemilu hanya diikuti oleh tiga partai ini. Pemilu

1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota DPR

dan DPRD tingkat I da.n II. Pemilu ini dunenangkan oleh Golongan Karya. Pemilihan umum

pada 1982, 1987, dan 1992 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD tingkat I

dan IL Ketiga pemilu ini dimenangkan oleh Golongan Karya.[8]

Pemilu 1997 diselenggarakan pada 29 Mei 1997 untuk memilih anggota DPR dan

DPRD tingkat I dan II. Pemilu ini dimenangkan oleh Golongan Karya. Pemilu ini merupakan

pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Setelah gelombang reformasi, Indonesia bersistem

multi partai dan terus berlanjut hingga sekarang.

E. Masa Reformasi

Perubahan yang menonjol adalah besarnya peran partai politik dalam pemerintah,

keberadaan partai politik sangat erat dengan kiprah para elit politik, mengerahkan massa

politik, dan kian mengkristalnya kompetisi memperebutkan sumber daya politik.Hakikat reformasi di Indonesia adalah terampilnya partisipasi penuh kekuatan

kekuatan masyarakat yang disalurkan melalui partaipartai politik sebagai pilar demokrasi.

Oleh karena itu tidak heran dengan adanya UU No. 2 Tahun 1999 yang kemudian

disempurnakan dengan UU No. 31 Tahun 2002 yang memungkinkan lahirnya partai partai

baru dalam percaturan kepartaian di Indonesia. Namun dari sekian banyak partai hanya ada 5

partai yang memperoleh suara yang signifikan yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP),

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Harapannya adalah dengan kehadiran banyak partai itu jangan sampai justru

menambah ruwetnya sistem pemerintahan NKRI. Ruwetnya pemerintahan ini mengakibatkan

bangsa Indonesia akan banyak mengalami kendala untuk segera keluar dari krisis

multidevresional yang sudah berjalan. Pada pasal 1 ayat 2 Amandemen UUD 1945

dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang

Undang Dasar.

Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan

sepenuhnya oleh MPR, tetepi dilaksanakan menurut ketentuan UU No. 23. Untuk menindak

lanjuti pasal 1 ayat 2 Amandemen UUD 1945 tersebut dibuatlah UU No. 23 Tahun 2003tentang Pemilihan Presiden Langsung. Yang dalam penjelasan antara lain diuraikan bahwa

http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn8http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn8http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn8http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn8

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27/44

salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum baik untuk

memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil

Presiden yang semuanya dilaksanakan menurut Undang Undang sebagai perwujudan

negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6A UUD 1945 menyatakan bahwa: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik gabungan

gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksaaan pemilihan umum .[9]

Presiden dan Wakil Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang

dilaksanakan secara LUBER serta JURDIL ( Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur

dan Adil ) yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional

tetap dan mandiri.

BAB III

KESIMPULAN

Di Indonesia sendiri, Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman Kolonial Belanda

sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Partai-partai politik di dirikan bertujuan

untuk melakukan pergerakan kearah kemerdekaan Indonesia. Mereka melihat kemerdekaan

sebagai hak setiap orang dan sekelompok orang yang terlingkup di dalam suatu bangsa, tanpa

perlu menghubungkannya dengan aliran yang hidup dalam masyarakat, maupun ajaran agama

yang di anut.

Selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan Partai Politik dilarang, kecuali untukgolongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI).

Pada masa Demokrasi Terpimpin telah tampak sekali bahwa PKI memainkan peranan

bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965).

Pemilu 1997 diselenggarakan pada 29 Mei 1997 untuk memilih anggota DPR dan

DPRD tingkat I dan II. Pemilu ini dimenangkan oleh Golongan Karya. Pemilu ini merupakan

pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Setelah gelombang reformasi, Indonesia bersistem

multi partai dan terus berlanjut hingga sekarang. Presiden dan Wakil Presiden dipilih setiap 5

tahun sekali melalui pemilihan yang dilaksanakan secara LUBER serta JURDIL ( Langsung,

Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil ) yang diselenggarakan oleh suatu komisi

pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri.

Sumber:

http://sigitwhibowo.blogspot.com/2010/04/sejarah-partai-politik-di-indonesia.html

http://philosophiaofdikaiosune.wordpress.com/2012/05/18/sejarah-partai-politik-di-dunia-

dan-di-indonesia/

http://feelinbali.blogspot.com/2013/06/sejarah-partai-politik-di-indonesia.html

http://m2mexacta.blogspot.com/2013/07/sejarah-partai-politik-di-indonesia.html

http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn9http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn9http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn9http://d/dokumen%20abg/blog%20entry/tugas%20uwa.docx%23_ftn9

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28/44

BAB II

PEMBAHASANA. PENGERTIAN DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat yang

berkedudukan sebagai lembaga negara. Sebagai salah satu lembaga negara DPR RI

mempunyai hubungan dan kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. DPR

terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umumyang dipilih berdasarkan hasil

pemilihan umum.

Anggota DPR berjumlah 560 orang dan keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan

Presiden. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat

anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Kedudukan DPR RI kuat, karena tidak

dapat dibubarkan oleh Presiden dan dapat senantiasa mengawasi Presiden.

B. SEJARAH DPR RI

Sejarah DPR mulai jaman penjajahan s.d. KNIP :

1. Volksraad

2. Masa perjuangan Kemerdekaan

3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah

Belanda yang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa

penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang

mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia

memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh

Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus

1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang

pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut:

Ketua Mr. Kasman Singodimedjo Wakil Ketua I Mr. Sutardjo Kartohadikusumo Wakil

Ketua II Mr. J. Latuharhary Wakil Ketua III Adam Malik

Periode Volksraad (Jaman Penjajahan Belanda)

Pasal 53 sampai dengan Pasal 80 Bagian Kedua Indische Staatsregeling, wet op de

Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling) yang ditetapkan pada tanggal

16 Desember 1916 serta diumumkan dalam Staatsblat Hindia No. 114 Tahun 1916 dan

berlaku pada tangal 1 Agustus 1917 memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan

legislatif, yaitu Volksraad (Dewan Rakyat).

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29/44

Berdasarkan konstitusi Indische Staatsrgeling buatan Belanda itulah, pada tanggal 18

Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah

Belanda membentuk dan melantik Volksraad (Dewan Rakyat). Keanggotaan Volksraad:

a. Tahun 1918: Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 38 orang (20 orang dari golongan

Bumi Putra)

b. Tahun 1927:Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 55 orang (25 orang dari golongan

Bumi Putra)

c. Tahun 1930:Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 60 orang (30 orang dari golongan

Bumi Putra)

Volksraad mempunyai hak yang tidak sama dengan parlemen, karena volksraad tidak

mempunyai hak angket dan hak menentukan anggaran belanja negara. Kaum Nasionalis moderat

antara lain Mohammad Husni Thamrin, dll. menggunakan Volksraad sebagai jalan untuk

mencapai cita-cita Indonesia Merdeka memalui jalan Parlemen. Usul-usul anggota seperti PetisiSutardjo Tahun 1935 yang berisi "permohonan kepada Pemerintah Belanda agar diadakan

pembicaraan bersama antara Indonesia dan Berlanda dalam suatu perundingan mengenai nasib

Indonesia di masa yang akan datang", atau Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan

Politik Indonesia yang berisi keinginan adanya parlemen yang sesungguhnya sebagai suatu tahap

untuk menuju Indonesia Merdeka, ternyata ditolak pemerintah Hindia Belanda.

Pada Awal perang Dunia II Anggota-anggota Volksraad mengusulkan dibentuknya milisi

pribumi untuk membantu Pemerintah menghadapi musuh dari luar, usul ini juga ditolak. Tanggal

8 Desember 1941 Jepang melancarkan serangan ke Asia. Tanggal 11 Januari 1942 Tentara

Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia yaitu mendarat di Tarakan (kalimantan Timur).Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942,

dan Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan

dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui

lagi.

Jaman Kemerdekaan

Rakyat Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai Nippon (Jepang), yang

dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun

pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda.

Semua kegiatan politik dilarang. Pemimpin-pemimpin yang bersedia bekerjasama, berusaha

menggunakan gerakan rakyat bentukan Jepang, seperti Tiga-A (Nippon cahaya Asia, Pelindung

Asia, dan Pemimpin Asia) atau PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), untuk membangunkan rakyat

dan menanamkan cita-cita kemerdekaan dibalik punggung pemerintah militer Jepang.

Tahun 1943, dibentuk Tjuo Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas

menjawab pertanyaan Saiko Sikikan, penguasa militer tertinggi, mengenai hal-hal yang

menyangkut usaha memenangkan perang Asia Timur Raya. Jelas bahwa Tjuo Sangi-in bukan

Badan Perwakilan apalagi Parlemen yang mewakili bangsa Indonesia. Tanggal 14 Agustus 1945

Jepang dibom atom oleh "Serikat" dan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Dengan

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30/44

demikian Jepang akan kalah dalam waktu singkat, sehingga Proklamasi harus segera

dilaksanakan.

Tanggal 16 Agustus 1945, tokoh-tokoh pemuda bersepakat menjauhkan Sukarno-Hatta ke

luar kota (Rengasdengklok Krawang) dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang yang

berkedok menjanjikan kemerdekaan, dan didesak Sukarno-Hatta agar segera memproklamasikan

kemerdekaan Indonesia. Setelah berunding selama satu malam di rumah Laksamana Maeda maka

pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia membacakan

Proklamasi Kemerdekaan di halaman rumahnya Pengangsaan Timur 56, Jakarta.

Periode KNIP (29 Agustus 1945 s/d Pebruari 1950)

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal sebagai Undang-

undang Dasar 1945. Maka mulai saat ini, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-

ketentuan menurut Undang-undang Dasar 1945.

Tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak

korban di pihak bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3

tanggal 27 Nopember 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-

kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut,

Darat dan Udara atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia.

KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947,

dan Yogyakarta tahun 1949. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di

medan-perang dan di meja perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-

sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan.

Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu

Linggarjati dan Renville. Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan

melancarkan agresi militer ke daerah Republik.

Periode DPR:

1. Komite Nasional Indonesia Pusat 29Aug 1945 - 15 Feb 1950

2. DPR dan Senat RIS 15 Feb 1950 - 16 Aug 1950

3. DPRS 16 Aug 1950 - 26 Mar 1956

4. DPR hasil Pemilu I 26 Mar 1956 - 22 Jul 1959

5. DPR setelah Dekrit Presiden 22 Jul 1959 - 26 Jun 19606. DPR GR 26 Jun 1960 - 15 Nov 1965

7. DPR GR minus PKI 15 Nov 1965 - 19 Nov 1966

8. DPR GR Orde Baru 19 Nov 1966 - 28 Oct 1971

9. DPR hasil pemilu 2 28 Oct 1971 - 01 Oct 1977

10. DPR hasil pemilu 3 01 Oct 1977 - 01 Oct 1982

11. DPR hasil pemilu 4 01 Oct 1982 - 01 Oct 1987

12. DPR hasil pemilu 5 01 Oct 1987 - 01 Oct 1992

13. DPR hasil pemilu 6 01 Oct 1992 - 01 Oct 1997

14. DPR hasil pemilu7 01 Oct 1997 - 01 Oct 199915. DPR hasil pemilu 8 01 Oct 1999 - 01 Oct 2004

7/21/2019 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Lataxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31/44

16. DPR hasil pemilu 9 dan 10 01 Oct 2004 - 01 Oct 2009

C. DASAR

DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan

peraturan perundang-undangan, antara lain :

UU No. 2 tahun 2008 tentang Parpol UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD

UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 2009 adalah sebagai berikut :

1. Partai Demokrat : 148

2. Partai Golkar : 106

3. PDI Perjuangan : 94

4. Partai Keadilan Sejahtera : 57

5. Partai Amanat Nasional : 46

6. Partai Persatuan Pembangunan : 38

7. Partai Kebangkitan Bangsa : 28

8. Partai Gerakan Indonesia Raya : 26

9. Partai Hati Nurani Rakyat : 17

J U M L A H = 560

D. FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPR RI :

1. Pada masa Orde Lama

a. Kedudukan dan Tugas DPRS

DPR-RIS dan Senat bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan pembuatan

perundang-undangan. Selain itu, dalam pasal 113-116 UUDS ditetapkan bahwa DPR

mempunyai hak menetapkan anggaran negara. Selanjutnya dalam Pasal 83 ayat (2) UUDS

ditetapkan bahwa para menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah,

baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. Ini

berarti DPR berhak dan berkewajiban senantiasa mengawasi segala perbuatan pemerintah.

b. Hak-hak dan Kewajiban DPRS

(i) Hak Amandemen

DPR berhak meng