kak rp3kp gresik

7/23/2019 Kak Rp3kp Gresik

1/28

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

1.

Latar Belakang

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia

yang mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan

peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Salah

satu perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan

yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan

dasar manusia. Dengan demikian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan

salah satu bidang strategis dalam upaya pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor,

yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar, sehingga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Namun

demikian, masalah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan tanggung jawab

bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan

masyarakat sesuai peran masing-masing. Pemenuhan kebutuhan rumah layak dalam lingkungan sehat

tentunya menjadi kewajiban masyarakat sendiri, pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk

menciptakan iklim pembangunan yang kondusif sehingga memberikan peluang kepada dunia usaha

menyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

Dinamika perkembangan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Gresik membawa

dampak terjadinya pola pergeseran dalam pemanfaatan ruang dari kawasan yang bercirikan

perdesaan ke kawasan yang bercirikan perkotaan. Perkembangan kebutuhan ruang wilayah dan

kondisi daya dukung ruang wilayah yang mengalami pergeseran mengakibatkan peningkatan

pertumbuhan kawasan terbangun. Sejalan dengan perkembangan wilayah Kabupaten Gresik perlu

adanya arahan pengembangan kewilayahan sehingga pemanfaatan ruang wilayah oleh pengguna

ruang yang secara fungsi mempunyai nilai ekonomis dapat terkendali. Untuk mengantisipasi hal

tersebut diperlukan suatu penetapan pemanfaatan ruang yang komperhesif sehingga pembangunan

dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sejalan dengan pembangunan sektor lain,

supaya terjadi sinkronisasi, dan harmonisasi dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Kabupaten Gresik berdasarkan RPJM dan RTRW Kabupaten Gresik.

Salah satu peran strategis Pemerintah Pusat dalam upaya percepatan pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman adalah penyediaan berbagai kebijakan, norma, standar,

panduan dan manual bagi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang


2/28

Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib

memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpengahasilan

Rendah (selanjutnya disebut MBR). Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Agar penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman berjalan

optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, maka diperlukan suatu pedoman umum yang

mengakomodasi berbagai kepentingan dan dapat mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang

saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang diprediksi akan terjadi pada

periode tertentu.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan Perumahan dan

Kawasan Pemukiman dan dalam upaya percepatan pembangunan Perumahan dan Kawasan

Pemukiman yang berkelanjutan dibutuhkan suatu dokumen perencanaan pembangunan strategis

terkait pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dokumen yang dimaksud adalah

Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

(RP3KP).

Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Pemukiman (RP3KP) merupakan turunan dari RTRW yang merupakan suatu produk rekayasa

yang dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan

perumahan dan kawasan pemukiman. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman

harus dilakukan oleh pemerintah daerah secara akomodatif, aspiratif, dan transparan. Konsepsi

pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman suatu wilayah harus direncanakan

secara matang untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan sebagai acuan baku bagi semua stakeholder

dan masyarakat.

Dalam perkembangannya sebagian besar Pemerintah Kota/Kabupaten termasuk

Pemerintah Kabupaten Gresik belum mempunyai dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan

dan Kawasan Pemukiman

sebagai acuan dalam penyiapan program dan arahan dalam pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman di daerahnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saat

ini diperlukan adanya suatu kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik.

2.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik ini dimaksudkan untuk:

1)

Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat;

2)

Mengidentifikasi permasalahan perumahan dan pemukiman, yang meliputi :

a)

Permasalahan yang ada (pemberian ijin lokasi, pemberian perijinan yang melebihi

daya dukung lingkungan, pertumbuhan permukiman kumuh);


3/28

b)

Permasalahan yang perlu diantisipasi (review terhadap peruntukan kawasan,

penetapan fungsi kawasan non perumahan yang berkembang menjadi kawasan

perumahan atau sebaliknya, penetapan negative list terhadap kawasan terlarang,

penetapan daya dukung lahan yang mengalami degradasi);

c)

Permasalahan lain (masalah sektoral, masalah lintas publik, dan masalah yang

dipecahkan secara terkoordinasi melalui forum masyarakat).

3)

Tersedianya data dasar perumahan dan pemukiman yang diperhitungkan sehingga masih

dapat digunakan (valid) dan mudah dikelola.

4)

Terdefinisinya sasaran dan kebijakan daerah dalam pemenuhan kebutuhan sektor

Perumahan dan Kawasan Pemukiman secara terintegrasi dan sistematis;

5)

Terwujudnya pedoman dan arahan terkait Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan

6) Tersinerginya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman antar pihak-pihak

yang membidangi perumahan dan pihak-pihak lain yang terkait Perumahan dan Kawasan

Pemukiman;

7)

Menunjang pembangunan ekonomi sosial dan budaya;

8)

Pemberdayaan pemangku kepentingan.

9)

Sasaran

Sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah, sasaran dari penyusunan Rencana

Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) ini antara

lain:

a)

Tersedianya rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah yang

aspiratif dan akomodatif, yang dapat diacu bersama oleh pelaku dan penyelenggara

pembangunan;

b)

Tersedianya skenario pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang

memungkinkan terselenggaranya pembangunan secara tertib dan terorganisasi serta terbuka

peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam seluruh prosesnya;

c)

Tertanganinya kawasan permukiman kumuh;

d)

Terakomodasinya kebutuhan akan perumahan dan kawasan permukiman yang dijamin oleh

kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;dan

e)

Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Pemukiman (RP3KP) yang memadai kualitasnya, terutama bagi daerah yang telah

memperlihatkan kebutuhan serta rnemiliki intensitas permasalahan yang mendesak di bidang

perumahan dan kawasan permukiman.


4/28

10)

Lokasi Kegiatan

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik meliputi 18 (delapan belas) kecamatan di wilayah

Kabupaten Gresik.

11)

Sumber Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik diperlukan biaya Rp. 385.000.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ) termasuk PPN yang bersumber dari APBD

Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015.

12)

Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: MISBAHUL MUNIR S.Sos, M.Si

Proyek/Satuan Kerja: PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH (RP3KP) KABUPATEN

GRESIK / BIDANG PRASWIL, SDA DAN LINGKUNGAN PADA BAPPEDA

KAB. GRESIK


5/28

Data Penunjang

13)

Data Dasar

Kelengkapan data yang harus diakomodasikan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik adalah :

a)

Data primer meliputi :

1.

Data sebaran rumah, perumahan dan permukiman;

2.

Data sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

3.

Data ketersediaan prasarana ,sarana dan utilitas umum;

4.

Data tipologi perumahan dan permukiman;

5.

Data terkait budaya bermukim masyarakat;

6.

Data sebaran permukiman tradisional;

7. Data kualitas lingkungan pada perumahan dan permukiman

b)

Data sekunder meliputi:

1.

Data dari RPJP dan RPJM Daerah Kabupaten Gresik yang terdiri dari :

a.

Visi dan misi pembangunan daerah;

b.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah;

c.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

d.

Prioritas daerah; dan

e.

Program pembangunan daerah terkait bidang perumahan dan permukiman.

2.

Data RTRW Kabupaten Gresik 20102030;

a.

Arahan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan permukiman;dan

b.

Rencana struktur dan pola ruang.

3.

Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan

dan kawasan permukiman di wilayah perencanaan;

4.

Data wilayah administrasi;5.

Data fisiografis

6.

Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan;

7.

Data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman yang berada di dalam wilayah

kabupaten meliputi :

a.

Data kependudukan tiap kelurahan/desa;

b.

Data gambaran umum kondisi rumah (kualitas rumah, status kepemilikan) di tiap

kelurahan / desa;

c.

Data perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;

d.

Data tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum, termasuk sarana pemakaman

umum;

e.

Data perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang telah

diterbitkan;


6/28

f.

Data daya dukung wilayah;

g.

Data tentang pertumbuhan ekonomi wilayah;

h.

Data tentang kemampuan keuangan daerah;

i. Data tentang pendanaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan

permukiman;dan

j.

Data dan informasi tentang kelembagaan terkait perumahan dan kawasan

permukiman.

8.

Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan).

c)

Peta-peta, meliputi :

1.

Peta dalam dokumen RTRW meliputi :

a.

Peta batas administrasi;

b.

Peta penggunaan lahan eksisting;

c. Peta informasi kebencanaan dan rawan bencana;

d. Peta kondisi tanah antara lain peta geologi, hidrologi, topografi;

e.

Petapeta identifikasi potensi sumberdaya alam;

f.

Peta tata guna lahan;

g.

Peta daya dukung dan daya tampung wilayah;

h.

Peta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan

permukiman, termasuk sarana pemakaman umum;

i.

Peta kawasan strategis, kawasan prioritas, dan kawasan yang memerlukan

penanganan khusus; dan

j.

Peta rencana struktur dan pola ruang.

2.

Peta tata guna lahan eksisting;

3.

Citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan;

dan

4.

Peta status perizinan lokasi pemanfaatan tanah.

14)

Standar Teknis

Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik memuat tentang :

a)

Dasar Pertimbangan Penyusunan Rencana

Untuk mengenali potensi dan permasalahan dalam pembangunan dan pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman, melalui perumusan isu strategis baik eksternal dan

internal;

b)

Tujuan, Kebijakan dan StrategiDirumuskan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dan perkembangan perumahan

dan kawasan permukiman yang bersangkutan;

c)

Penyediaan Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk penyusunan profil data / informasi terkait perumahan dan permukiman sebagai


7/28

informasi kondisi, permasalahan, kebutuhan, serta rencana pembangunan dan

pengembangan perumahan dan permukiman yang sedang dan akan dilakukan;

d)

Pengaturan

1. Tujuan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;

2.

Klasifikasi/hierarki dari perencanaan perumahan dan kawasan permukiman

Kawasan permukiman;

Lingkungan hunian;

Permukiman;

Perumahan;

Rumah.

3.

Kriteria penyusunan rencana perumahan dan kawasan permukiman

e)

Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Tujuan

Pemanfaatan perumahan digunakan sebagai fungsi hunian;

Pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untuk :

Menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana

ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah;

Mewujudkan struktur ruang sesuai dengan peerencanaan kawasan permukiman.

2.

Bentuk PemanfaatanPemanfaatan perumahan di lingkungan hunian meliputi :

Pemanfaatan rumah;

Pemanfaatan prasarana dan sarana perumahan;

Pelestarian rumah, perumahan, serta prasarana dan sarana perumahan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi perumahan dan

kawasan permukiman yang dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk

kepentingan peningkatan kulitas hidup orang perorangan.

f)

Perumusan Indikasi Program;

15)

Studi-Studi Terdahulu

a)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Cerme Tahun 2006;

b)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedamean Tahun 2006;

c)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan SidayuTahun 2006;

d)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Manyar Tahun 2006;

e)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Driyorejo Tahun 2007;

f)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Menganti Tahun 2007;

g) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Wringinanom Tahun 2007;

h)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2008;


8/28

i)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Duduksampeyan Tahun 2008;

j)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan BungahTahun 2008;

k)

Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Cerme Tahun 2008;

l) Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedamean Tahun 2008;

m)

Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan SidayuTahun 2008;

n)

Penyusunan Pemutakhiran Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Manyar Tahun 2008;

o)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Benjeng Tahun 2009;

p)

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jl. Panglima Sudirman Jl.

Jaksa Agung Suprapto - Jl. Usman Sadar Gresik Tahun 2009;

q)

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jl. Akim Kayat, Jl. MH

Thamrin, dan Jl. KH Abdul Karim Kabupaten Gresik Tahun 2010;

r)

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di

Daerah (RP4D) Tahun 2011;

s) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sunan Giri Kabupaten

Gresik Tahun 2011;

t)

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Bunder dan sekitarnya

Kabupaten Gresik Tahun 2011;

u)

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Dr Wahidin Sudirohusodo


v)

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jl. Pahlawan Alun-AlunJl.

Raden Santri Jl. Hos Cokroaminoto Jl. Basuki Rahmat Jl. Nyi Ageng Arem Arem


w)

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jl. Veteran Kabupaten

Gresik Tahun 2012;

x)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Duduksampeyan - Cerme Tahun 2013;

y)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Gresik Selatan Tahun 2013;

z)

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Baru Bunder


aa)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Gresik Perkotaan Tahun 2014;

bb)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Gresik Utara Tahun 2014;

cc)

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wedoroanom Kota Baru

Gresik Selatan Kabupaten Gresik Tahun 2014.

16)

Referensi Hukum

Dasar hukum untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik antara lain:

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Hayati;


9/28

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

4.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundangundangan;

8.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

9.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

11.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

12.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-

Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

15.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

16.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

17.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

18.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

19.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya;

20.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;

21.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

22.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

24.

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan

Ruang Wilayah;

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

30.

Peraturan Pemeritah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;31.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;


10/28

34.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional;

35.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

37.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran

Masyarakat dalam Penataan Ruang;

38.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

39.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengelolaan Tanah

bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

40.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung;

41.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di

Bidang Pertanahan;

42. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan

Ruang Nasional;

43.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis

Kawasan Budidaya;

44.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

45.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan

Perkotaan;

46.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan

Prsarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah;

47.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;

48.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang;

49.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri perumahan Rakyat Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang.


11/28

Ruang Lingkup

17)

Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Jasa

Perencanaan Urban dalam menangani Penyusunan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik meliputi:

a)

Pengalaman kerja melaksanakan pekerjaan sejenis seperti:

1)

Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Di

Daerah (RP4D);

2) Penyusunan Review Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan

Permukiman Di Daerah (RP4D) ; dan

3)

Penyusunan Review Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP).

b)

Pengalaman kerja melaksanakan pekerjaan yang menunjang seperti :

1)

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;

2)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;

3)

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan;

4)

Penyusunan Rencana Rinci Ruang Kawasan;dan

5)

Penyusunan Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan.

6)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

7)

Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

8)

Pemetaan Bangunan dan Lingkungan;

9)

Survey dan Pemetaan;

10)

Rencana Induk Kebakaran;

11)

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah;

12)

Masterplan Kawasan Industri;

13)

Masterplan Drainase;14) Masterplan Ruang Terbuka Hijau;

15)

Masterplan Persampahan;

16)

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K);

17)

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP3K);

18)

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RPWP-3-K);dan

19)

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP-3-K).

(Pengalaman sejenis dan menunjang tersebut diatas berlaku untuk seluruh tenaga ahli)

1.

Persiapan

Sosialisasi pekerjaan dan workshop identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan

permukiman (PKP) dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik;


12/28

2.

Inventarisasi Data

a.

Penyusunan profil kebijakan dan program pembangunan dan pengembangan perumahan

dan kawasan permukiman (PKP);

b.

Penyusunan profil kondisi sosialekonomi budaya daerah;

c.

Penyusunan profil perumahan dan kawasan permukiman (PKP);

d.

Penyusunan profil kelembagaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

(PKP) Kabupaten.

3.

Analisis Data

Pengolahan dan analisis data untuk Penyusunan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik meliputi :

a.

Analisis implikasi kebijakan tata ruang terhadap pembangunan dan pengembangan PKP;

b.

Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah;

c.

Proyeksi kebutuhan pembangunan dan pengembangan PKP;

Proyeksi Kebutuhan berdasarkan Proyeksi Penduduk dan Backlog;

Proyeksi Kebutuhan berdasarkan Segmentasi Pendapatan;

Estimasi Kebutuhan peningkatan Kualitas Permukiman;

Proyeksi Kebutuhan Penyediaan Rumah Baru;

Proyeksi kebutuhan Layanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk

Pengembangan Rumah Baru; dan

Analisa kebutuhan Kelembagaan dan pembiayaan Perumahan dan Permukiman.

d.

Perumusan persoalan dan tantangan pengembangan dan pembangunan PKP.

4.

Workshop Tantangan Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan PKP

5.

Perumusan Konsepsi dan Rencana:

Perumusan Konsepsia. Perumusan dasar-dasar penetapan rencana

b.

Perumusan kebijakan PKP

c.

Perumusan strategi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan PKP

d.

Perumusan Visi ,Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan PKP Daerah

Perumusan Rencana

a

Perumusan Rencana Pembangunan dan Pengembangan PKP

b

Perumusan Rencana pengembangan Sumber daya PKP

Perumusan Rencana Pengembangan Kelembagaan Perumahan dan Permukiman

Daerah; dan

Perumusan Rencana Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman

Daerah.

c Perumusan Indikasi program


13/28

Perumusan Indikasi Program Perumahan Baru;

Perumusan Indikasi Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman;dan

Perumusan Indikasi Program Penunjang Perumahan dan permukiman.

6. Workshop penyepakatan RP3KP / Uji Publik

7.

Penyempurnaan RP3KP

8.

Legalisasi RP3KP

18)

Keluaran3

1)

Naskah Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik yang terdiri atas 3 (tiga) Dokumen

pelaporan yang terdiri :

a.

Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman konsultan terhadap lingkup

pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan pelaksanaan pekerjaan, program

kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana

survey lapangan berikut formulir-formulir survey lapangan yang diperlukan serta dukungan

tenaga ahli beserta perlengkapannya. Laporan pendahuluan juga memuat Pengertian,

Peran dan Manfaat, Kedudukan RP3KP, dan ketentuan muatan RP3KP.

Adapun spesifikasi buku laporan pendahuluan adalah sebagai berikut :

Judul buku : Laporan Pendahuluan

Jumlah buku : 5 Eksemplar

Ukuran buku : A4 (29,7 cm x 21cm)

Spasi pengetikan : 1.5 spasi, pada kertas HVS putih polos

Cetak : Berwarna

Kulit / sampul buku : Hardcover Lem dengan finishing laminasi glossy

Laporan Pendahuluan ini diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

b.

Laporan Data dan Analisa

Berisi data dan analisa hasil perolehan data, survey lapangan dan kajian rinci serta

memuat maksud dan tujuan, kategori data (Data Kebijakan dan Program Perumahan dan

Permukiman, Data Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya, Profil Kelembagaan dan

Pembiayaan Perumahan dan Permukiman). Memuat data-data yang telah disusun secara

sistematis dan dilengkapi dengan uraian, petapeta, grafikgrafik dan tabel- tabel;

Data hasil survey, terdiri dari:

Data Eksisting (data dasar,produk peraturan, permasalahan,perijinan yang sudahdiberikan dan beberapa data pendukung yang dipandang perlu);

Rencana daerah dalam pengelolaan perumahan dan permukiman;

Peta dasar dan peta lainnya.

Analisis untuk mendapatkan prediksi 20 tahun mendatang diantaranya tentang:


14/28

1.

Analisis tentang kebijaksanaan dan kebijakan yang telah ada terkait dengan wilayah

perencanaan;

2.

Jumlah penduduk yang terdaftar maupun pendatang yang tidak terdaftar (penduduk

sementara), dimana keduanya memerlukan tempat tinggal yang harus difasilitasi oleh

pemerintah daerah;

3.

Backlog rumah yang dapat menunjukkan level masyarakat yang membutuhkan;

4.

Permasalahan yang akan timbul dan harus diantisipasi sejak awal;

5.

Kemungkinan arah perkembangan perumahan dan permukiman;

6.

Struktur hirarki ruang.

Laporan Data dan Analisa diasistensikan setelah penyerahan laporan pendahuluan.

Adapun spesifikasi buku laporan Data dan Analisa adalah sebagai berikut :

Judul buku : Laporan Data dan Analisa



Untuk lampiran peta yang ada di dalam laporan data dan

analisa, berukuran A3 (29,7 cm x 42 cm)


Cetak : Berwarna

Kulit / sampul buku : Hardcover Lem dengan finishing laminasi glossy.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada bulan ke 3 sejak SPMK diterbitkan.

c.

Laporan Akhir

1.

Pendahuluan;

Latar Belakang;

Permasalahan;

Azas,Tujuan dan Sasaran;

Dasar dan Konsep RP3KP;

Ruang Lingkup Pekerjaan.

2.

Gambaran Umum Wilayah Perencanaan;

Kedudukan dan Wilayah Administrasi

Kondisi Fisik dasar

Struktur dan Pola Ruang

Potensi ,Masalah dan Prospek Pengembangan Wilayah;

Kabupaten Gresik dalam Perencanaan Wilayah

3.

Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Faktor Penentu Perumahan dan Permukiman;

Faktor Rawan Bencana dan Pengaruhnya terhadap Perumahan dan

Permukiman;

Permasalahan perumahan dan permukiman.


15/28

4.

Tinjauan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Pembangunan Perumahan dan Permukiman;

Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman;

Perumahan dan Permukiman Khusus.

5.

Proyeksi Kebutuhan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6.

Kebijakan Strategi dan Rencana;

7.

Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8.

Indikasi Program.

Adapun spesifikasi buku laporan Akhir adalah sebagai berikut :

Judul buku : Laporan Akhir



Untuk lampiran peta yang ada di dalam laporan akhir,

berukuran A3 (29,7 cm x 42 cm)


Cetak : Berwarna


Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada bulan ke 4 sejak SPMK diterbitkan

d.

Album Peta

Album peta yang disajikan dengan skala atau tingkat ketelitian minimal 1:25.000 dalam

format A1 yang dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi ketentuan sistem

informasi geografis (GIS).

Adapun spesifikasi Album Peta adalah sebagai berikut :

Judul buku : Album Peta


Ukuran buku : A1 (5,94 cm x 84,1cm)Cetak : Berwarna


Album Peta harus diserahkan selambat-lambatnya 0,5 bulan sejak kontrak berakhir

e.

Back up semua laporan dalam Compact Disc (CD) berlabel judul tahap pekerjaan masing-

masing 3 keping berisi data laporan sebagaimana hardcopy yang diserahkan pada

masing-masing tahap pelaporan (3 keping x 4 tahap)

f.

Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik berserta Naskah

Akademis.

Adapun spesifikasi buku Draft Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

Judul buku : Draft Rancangan Peraturan Daerah



16/28





Cetak : Berwarna


Adapun spesifikasi buku Naskah Akademis adalah sebagai berikut :

Judul buku : Naskah Akademis






Cetak : Berwarna

Kulit / sampul buku : Hardcover Lem dengan finishing laminasi glossy

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada bulan ke 4 sejak SPMK diterbitkan

2)

Diskusi

Diskusi diagendakan tiga kali pertemuan bersama tim teknis dari unsur BAPPELITBANGDA

Kabupaten Gresik dan Satuan Kerja (SKPD) terkait, membahas Draft Laporan Pendahuluan,

Draft Data dan Analisa serta Draft Laporan Akhir.

Dilakukan sosialisasi dan workshop sebagai penggalian permasalahan di masyarakat serta uji

publik materi sebanyak 3 kali pertemuan bersama tim teknis dan masyarakat.

Setelah dokumen telah disetujui tim teknis, selanjutnya dijilid dengan format kertas A4 dan

sampul depan berupa soft cover dan digandakan (berwarna jika terdapat foto/peta).

Rincian Produk Pekerjaan:

NO PRODUK PEKERJAAN RANGKAP

1. Laporan Pendahuluan 5 buku

2. Laporan Data dan Analisa 10 buku

3. Laporan Akhir 10 buku

4. Draft Rancangan Peraturan Daerah RP3KP 2 buku

6. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah

RP3KP

2 buku

7. Softcopy dalam bentuk Compact Disk(CD) yang

berisi :

Laporan Pendahuluan, Laporan Data dan

Analisa, dan Laporan Akhir

Peta dengan format GIS

Album Gambar / Peta

12 buah


17/28

Draft Raperda RP3KP

8. Album Gambar / Peta (A1) 2 buah

19)

Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

a)

Peralatan : Fasilitas Diskusi (Ruang Rapat dan Fasilitasnya)

b)

Material : -

c) Personil : Tim teknis pelaksana kegiatan

20)

Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

a)

Peralatan : Kendaraan operasional, GPS Handheld, Laptop/PC, Printer, Kamera.

b)

Material : -

21)

Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Kewajiban Konsultan

a)

Konsultan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan

penyusunan rencana sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati.

b)

Konsultan wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan sesuai dengan kerangka acuan

c)

Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya dinyatakan berakhir sampal dengan selesainyasemua kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian pekerjaan yang disepakati.

d)

Konsultan wajib hadir dan menyerahkan hasil perencanaannya dalam forum diskusi dengan

Tim Teknis.

Hak Konsultan

a)

Dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik, konsultan berhak meminta bantuan

Tim Teknis dalam mencari data dan informasi yang diperlukan;

b)

Setelah pelaksana pekerjaan melaksanakan seluruh kewajibannya, maka pihak pelaksana

pekerjaan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaannya sejumlah tertentu

dengan syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.

22)

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik ditetapkan 4 (empat) bulan

terhitung setelah diterimanya SPMK.


18/28

23)

Personil

Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik adalah:

a. 1 (satu) orang Team Leader dan Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang memiliki

latar belakang pendidikan S2 Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) dimana posisi atau

jabatan yang diakui adalah team leader,dengan pengalaman minimal 5 tahun mempunyai

sertifikat keahlian (SKA) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Muda (502) yang di terbitkan

oleh asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta

dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Team leader adalah sebagai berikut;

Mengoordinasikan anggota tim, sehingga pelaksanaan tugas dapat dikerjakan dengan baik

sesuai spesifikasi produk dan jadwal yang telah ditentukan;

Bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan

penyelesaian seluruh pekerjaan;

Memantapkan metodologi dan meyusun rencana kerja;

Mengoordinasikan, mengarahkan tugas dan materi teknis semua anggota tim dalam

pelaksanaan kegiatan;

Bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen hasil studi, serta penyelesaian laporan

yang harus disampaikan kepada pemberi tugas;

Membuat daftar data primer dan data sekunder yang diperlukan;

Survey lapangan untuk pengenalan karakteristik, struktur kawasan perencanaan secara

makro dan mengevaluasi kebijakan sektor perikanan dan penanaman modal yang telah

ada;

Melakukan analisaanalisa meliputi :

a.

Analisis implikasi kebijakan tata ruang terhadap pembangunan dan pengembangan

PKP;

b.

Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah;

c.

Proyeksi kebutuhan pembangunan dan pengembangan PKP;

Proyeksi Kebutuhan berdasarkan Proyeksi Penduduk dan Backlog;

Proyeksi Kebutuhan berdasarkan Segmentasi Pendapatan;

Estimasi Kebutuhan peningkatan Kualitas Permukiman;

Proyeksi Kebutuhan Penyediaan Rumah Baru;

Proyeksi kebutuhan Layanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk

Pengembangan Rumah Baru; dan

Analisa kebutuhan Kelembagaan dan pembiayaan Perumahan dan Permukiman.

d.

Perumusan persoalan dan tantangan pengembangan dan pembangunan PKP.

Melakukan perumusan rencana meliputi :

Perumusan Konsepsi


19/28

a.

Perumusan dasar-dasar penetapan rencana

b.

Perumusan kebijakan PKP

c.

Perumusan strategi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan PKP

d. Perumusan Visi ,Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan PKP

Daerah

Perumusan Rencana

a

Perumusan Rencana Pembangunan dan Pengembangan PKP

b

Perumusan Rencana pengembangan Sumber daya PKP

Perumusan Rencana Pengembangan Kelembagaan Perumahan dan Permukiman

Daerah; dan

Perumusan Rencana Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman

Daerah.

c Perumusan Indikasi program

Perumusan Indikasi Program Perumahan Baru;

Perumusan Indikasi Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan

Permukiman;dan

Perumusan Indikasi Program Penunjang Perumahan dan permukiman.

b.

Tenaga Ahli Arsitek Lansekap sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-2 Teknik Arsitetur

Lansekap dan atau Urban Design dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat

keahlian (SKA) Ahli Arsitek Lansekap - Muda (103) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi

yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan

referensi kerja dari pengguna jasa.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Arsitek adalah sebagai berikut:

Menerapkan Ketentuan K3, dan Kode Etik Profesi;

Melaksanakan survey awal;

Mengitung sumber daya dan teknologi;

Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang arsitektur lansekap;

Melakukan Analisa yang berkaitan dengan bidang arsitektur lansekap;

Membuat kerangka umum/konsep rencana arsitektur, dan pengembangan disainnya;

Membantu Team Leader dalam penyusunan laporan untuk setiap tahap kegiatan;

Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang

keahliannya;

Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung yang ada;

Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leaderc.

Tenaga Ahli Arsitek sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik Arsitetur dengan

pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Arsitek - Muda (101)

yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang

(LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa.


20/28

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Arsitek adalah sebagai berikut:




Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang arsitektur;

Melakukan Analisa yang berkaitan dengan bidang arsitektur;

Membuat kerangka umum/konsep rencana arsitektur, dan pengembangan disainnya;



keahliannya;


Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader.

d. Tenaga Ahli Ekonomi Wilayah dan atau Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan sebanyak 1

(satu) orang, kualifikasi S-1 Ekonomi Pembangunan dengan pengalaman minimal 3 tahun

serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Ekonomi Wilayah adalah sebagai

berikut:




Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang ekonomi wilayah;

Melakukan Analisa yang berkaitan dengan bidang ekonomi wilayah;

Membuat kerangka umum/konsep kecenderungan perkembangan kawasan terhadap

aktivitas ekonomi dan social serta pengembangan kawasan permukiman;



keahliannya;


Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader;

e.

Tenaga Ahli Geografi dan Kependudukan sebagaimana disebut sebagai ahli statistik

sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Geografi dan atau Statistika dengan pengalaman

minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Geografi dan Kependudukan

sebagaimana disebut sebagai ahli statistik adalah sebagai berikut:



Melakukan analisa terhadap data-data yang ada untuk diolah terutama terkait dengan

kependudukan;


21/28



keahliannya;


Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team;

f.

Tenaga Ahli Hukum dan Kelembagaan sebagaimana disebut sebagai Tenaga Ahli Hukum,

sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Hukum dengan pengalaman minimal 3 tahun serta

dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa;

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Hukum dan Kelembagaan sebagaimana

disebut sebagai Tenaga Ahli Hukum adalah sebagai beriku


Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang hukum;

Melakukan Analisa yang berkaitan dengan bidang hukum;

Membuat legal drafting;



keahliannya;


Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader

g.

Tenaga Ahli Geologi Tata Lingkungan sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Geologi

dengan pengalaman minimal 3 tahun serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna

jasa;

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Geologi Tata Lingkungan adalah

sebagai berikut:




Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang geologi;

Melakukan Analisa yang berkaitan dengan bidang geologi;

Membuat rekomendasi mengenai data-data yang akan digunakan untuk perencanaan;

Melakukan identifikasi keadaan geologi di wilayah perencanaan;



keahliannya;


Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader;

h.

Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis dan atau Ahli Geodesi sebanyak 1 (satu) orang,

kualifikasi S-1 Teknik Geodesi dan atau Teknik Geomatika dengan pengalaman minimal 3


22/28

tahun mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Geodesi Muda (217) yang di terbitkan oleh

asosiasi profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi

dengan referensi kerja dari pengguna jasa;

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis dan atau

Ahli Geodesi adalah sebagai berikut :


Menyusun pekerjaan persiapan;



Menyusun rencana kerja pekerjaan geodesi;

Melaksanakan pekerjaan geodesi;



keahliannya;


Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader.;

i.

Tenaga Ahli Teknik Sumber Daya Air sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik

Pengairan dan atau Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 3 tahun mempunyai sertifikat

keahlian (SKA) Ahli Teknik Sumber Daya Air Muda (211) yang di terbitkan oleh asosiasi

profesi yang telah terakeditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan

referensi kerja dari pengguna jasa;

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Teknik Sumber Daya Air adalah

sebagai berikut


Menyusun pekerjaan persiapan;


Menerapkan Prinsip Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air;


Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang pengairan dan drainase;

Melaksanakan pekerjaan bidang pengairan dan drainase;



keahliannya;


Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader.;

j.

Tenaga Ahli Teknik Lingkungan sebanyak 1 (satu) orang, kualifikasi S-1 Teknik Lingkungan

mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Teknik Lingkungan Muda (501) dengan

pengalaman minimal 3 tahun yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakeditasi


23/28

oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna

jasa;

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Teknik Lingkungan adalah sebagai

berikut:




Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang Teknik Lingkungan;

Membuat kerangka umum/konsep kebutuhan prasarana lingkungan,rencana umum

pembangunan prasarana lingkungan, analisa dampak disain konseptual prasarana

lingkungan, dan rencana konstruksi prasarana ramah lingkungan;



keahliannya;


Melaporkan seluruh hasil pekerjaan kepada team leader

Tenaga Pendukung yang dibutuhkan untuk kegiatan Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau

adalah:

a.

Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan sebanyak 7 (Tujuh) orang , kualifikasi minimal SMA atau

sederajat; (jumlah menyesuaikan)

b.

Tenaga Administrasi sebayak 1 orang, kualifikasi minimal SMA atau sederajat; dan

a.

Sopir sebanyak 1 orang, dengan kualifikasi minimal SMP atau sederajat.

24)

Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik ditetapkan 4 (empat) bulan

terhitung setelah diterimanya SPMK.


24/28

Jadwal dan Waktu Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Gresik

No KEGIATAN

Bulan Penugasan

Bulan Ke I Bulan Ke II Bulan Ke III Bulan Ke IV

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A. KEGIATAN PERSIAPAN

1. Koordinasi dengan pihak dan instansi terkait

2. Menelaah materi dan Lingkup Pekerjaan

3. Menyusun Kerangka Kerja dan Langkah Kegiatan

4. Melakukan Kajian / Telaah Teori, Kebijaksanaan dan Peraturan-Peraturan

5. Koordinasi dengan Tim RP3KP

6. Penyusunan laporan pendahuluan

B. KEGIATAN SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA

1. Survey Instansional

2. Survey Lapangan :

C. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA, ANALISIS DAN SINTESA1. Kegiatan Pengolahan dan Tabulasi Data

a. Data Kebijaksanaan Pembangunan

b.Peta Dasar dan Peta Tematik

c. Keadaan Eksisting Penggunaan Lahan

d. Keadaan Topografi Wilayah

e. Keadaan Fungsi dan Penataan Bangunan

f. Keadaan Status dan Pemanfaatan Persil

g. Keadaan Jaringan Jalan Dan Sistem Sirkulasi

h. Keadaan Jaringan Drainase, Pengairan

i. Keadaan Jaringan Utilitas

j. Keadaan Elemen dan Penataan Fisik Lingkungan

k. Keadaan Kependudukan, Kegiatan, dan Sistem Sosial Ekonomi Wilayah Perencanaan

l. Data Sumber daya Buatan

m. Kelembagaan, Hukum, Peraturan , Undang-undang

2. Kegiatan Analisis

a. Analisis Perkembangan Kota dan Kawasan

b. Analisis Kondisi Bangunan dan Ruang Luar

c. Analisis Kualitas Estetik Bangunan Gedung

d. Analisis Persyaratan Bangunan Gedung dan Lingkungan

e. Analisis Prasarana dan Sarana, Jaringan Jalan, Utilitas

f. Analisis Kemampuan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan

g. Analisis Kondisi dan Potensi Masyarakat

h. Analisis Kelembagaan, Hukum maupun Peraturan dan Perundang-undangan yang Berlaku

3. Kegiatan Sintesa

a. Arah dan Upaya Pemanfaatan Potensi Wilayah

b. Upaya untuk Mengatasi Kendala Dalam Pengembangan / Penataan Wilayah

c. Arah dan Upaya Pemanfaatan Ruang / Lahan


25/28

No KEGIATAN

Bulan Penugasan

Bulan Ke I Bulan Ke II Bulan Ke III Bulan Ke IV1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

d. Arah dan Upaya Pemanfaatan dan Penataan Persil

e. Arah dan Upaya Mengembangkan Sistem Sarana dan Prasarana

f. Arah dan Upaya Menyelaraskan Perkembangan Penduduk, Sosial, Ekonomi dengan Peraturan Fisik

g. Arah dan Upaya Untuk Penanganan Sistem Jaringan Jalan / Sirkulasi dan Jaringan Drainase

h. Upaya untuk Meningkatkan Nilai Tambah Lingkungan

D. KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT AKHIR

a. Pendahuluan

b. Gambaran Umum Wilayah Perencanaan

c. Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman

d. Tinjauan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

e. Proyeksi Kebutuhan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukimman

f. Kebijakan Strategi dan Rencanag. Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

g. Indikasi Program

E. KEGIATAN PENYUSUNAN ALBUM PETA

1. Album Peta

F. KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT RANPERDA

1. Kegiatan Penyusunan Draft Ranperda

G. KEGIATAN DISKUSI

a. Diskusi Laporan Pendahuluan

b. Diskusi Laporan Data dan Analisa

c. Diskusi Laporan Draft Akhir

e. Sosialisasi/Workshop

H. KEGIATAN PELAPORAN

a. Laporan Pendahuluan

b. Laporan Bulanan

c. Laporan Data dan Analisa

d. Laporan Akhir

g.Draft Ranperda

e. Laporan Album Peta dan CD


26/28


27/28

Hal-Hal Lain

a.

Konsultan bertanggungjawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

sesuai dengan Surat Perjanjian;

b.

Selain data dan informasi penting sebagai masukan serta ketentuan khusus yang diberikan

proyek, berlaku pula ketentuan, peraturan, persyaratan, standart dan pedoman lainnya, antara

lain :

1.

Surat Penetapan Pemenang;

2.

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

3. Surat Perjanjian ;

4.

SNI dan SK-SNI Teknis yang berlaku;

5.

Pertimbangan Regional dari Pemerintah Daerah setempat;

6.

Peraturan Pembangunan dan Rencana Pengembangan Daerah setempat.

c.

Konsultan harus menyelesaikan adminitrasi proyek sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pencairan dana sesuai kemajuan pekerjaan dengan melampirkan invoice dan persyaratan

lainnya.

d.

Untuk mencapai target, Konsultan harus menyediakan, tenaga dan peralatan yang kualifikasi

dan klasifikasinya sesuai persyaratan, baik untuk bidang teknis, Admnistrasi dan Keuangan.

e.

Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Konsultan mendapat bimbingan dan pengarahan

dari Pengelola Kegiatan dan Tim Teknis yang bertindak sebagai aparat Pemerintah yang

mengatur dan membina Konsultan.

f.

Setiap tahapan hasil perencanaan harus dipresentasikan oleh Konsultan kepada Team teknis

untuk membahas semua aspek yang telah ditentukan

g.

Hasil perencanaan yang telah dibahas dan disetujui Team Teknis akan menjadi penilaian untuk

penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa / Penerima pekerjaan.

h.

Pekerjaan lain yang belum dimasukkan dalam KAK ini akan dibahas dan disepakati dalam

perjanjian.i. Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara

Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan

keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Gresik, Juni 2015

Kabid Prasarana Wilayah SDA dan Lingkungan pada

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen

MISBAHUL MUNIR S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19730705 199703 1 002


28/28

kak rp3kp gresik

Documents