peran dokter polisi dalam penginterogasian oleh kepolisian-makala pleno c6 sken 5

7/24/2019 Peran Dokter Polisi Dalam Penginterogasian Oleh Kepolisian-makala Pleno C6 Sken 5

1/37

Peran Dokter Polisi Dalam Penginterogasian Oleh Kepolisian

Disusun Oleh :

102010102 Zebriyandi

102012043 Stay !ania

10201212" #isa Sari

102012204 Sugandhi $unilando #imthin Putra

102012224 %arba Prihatining Puri

1020122&4 'onstantia ()elin K*andang

102012334 Sil)ani Dania

1020123+& ,imy 'hristian ,ahun

1020124-& .eilyana .aria /sabela K*ary

Kelompok '-

akultas Kedokteran ni)ersitas Kristen Krida aana

$alan runa tara 5o6 - $akarta 7arat 11+10


2/37

16 Pendahuluan

Di masyarakat sering teradi kasus8kasus pelanggaran hukum yang menyangkut tubuh dan nya*a

manusia6 ntuk pengusutan dan penyidikan serta penyelesaian masalah hukum ini di tingkat lebih lanut

sampai akhirnya pemutusan perkara di pengadilan9 diperlukan bantuan berbagai ahli dibidang terkaituntuk membuat elas alannya peristi*a serta keterkaitan antara tindakan yang satu dengan yang lain

dalam rangkaian peristi*a tersebut6 Dalam hal terdapat korban9 baik yang masih hidup maupun yang

meninggal akibat peristi*a tersebut9 diperlukan seorang ahli dalam bidang kedokteran untuk

memberikan penelasan bagi para pihak yang menangani kasus tersebut6 Dokter yang diharapkan

membantu dalam proses peradilan ini akan berbekal pengetahuan kedokteran yang dimilikinya yang

terhimpun dalam /lmu kedokteran orensik

Pada dasarnya suatu proesi memiliki 3 syarat utama9 yaitu: diperoleh melalui pelatihan yang

ekstensi9 memiliki komponen intelektual yang bermakna dalam melakukan tugasnya9 dan memberikan

pelayanan yang penting kepada masyarakat6 Selain itu uga memiliki 3 syarat umum9 yaitu: sertiikasi9

organisasi proesi9 otonomi dalam bekera6 Pemberian sertiikasi dilakukan6 Otonomi mengakibatkan

kelompok proesi ini menadi ;eksklusi< dan memerlukan sel regulation dalam rangka menaga

tanggung a*ab moral dan tanggung a*ab proesinya kepada masyarakat6 .ereka umumnya memiliki

etika proesi dan standar proesi serta berbagai tatanan yang menunang adanya upaya sel regulation

tersebut6 Kebebasan dasar dan hak8hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada

manusia seara kodrati sebagai anugerah ,uhan =ang9 .aha (sa6 >ak8hak ini tidak dapat diingkari6

Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan6 Oleh karena itu9 negara9

pemerintah9 atau organisasi apapun mengemban ke*aiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi

manusia pada setiap manusia tanpa keuali6 /ni berarti bah*a hak asasi manusia harus selalu menadi

titik tolak9 dan tuuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat9 berbangsa9 dan bemegara6


3/37

26 Pembahasan

261 Interogasi dan pengaturan barang bukti

/nterogasi merupakan ungsi penyidikan6 ,uuannya ialah untuk mendapatkan dan mengumpulkan

semua inormasi tentang keadian yang diselidiki serta tentang pelaku keahatannya dan membuat si

terdak*a mengakui keahatannya6 Semua kategori orang yang dapat diinterogasi adalah korban9 saksi9

maikan9 rekan kera9 teman9 kerabat9 dan lain8lain6 /nterogasi bukanlah pengganti penyidikan melainkan

sebagai alat bantu penyidikan6 da persyaratan legal yang melingkupi interogasi yang harus dipahami

oleh penyidik6 Kegagalan memahami persyaratan ini akan menyia8nyiakan penggunaan inormasi yang

didapat sebagai barang bukti6 Pengaturan mengenai alat bukti pada ndang8undang 5omor 1+ ,ahun

2003 tersebut terlihat dalam Pasal 2?9 yaitu sebagai berikut9 alat bukti pemeriksaan tindak pidana

terorisme meliputi:alat bukti sebagaimana dimaksud dalam >ukum ara Pidana@ alat bukti lain berupa

inormasi yang diuapkan9 dikirimkan9 diterima9 atau disimpan seara elektronik dengan alat optik atauyang serupa dengan itu@ dan data9 rekaman9 atau inormasi yang dapat dilihat9 dibaa9 danAatau didengar9

yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana9 baik yang tertuang di atas kertas9 benda

isik apapun selain kertas9 atau yang terekam seara elektronik9 termasuk tetapi tidak terbatas pada :

tulisan9 suara9 atau gambar@ peta9 ranangan9 oto9 atau seenisnya@ huru9 tanda9 angka9 simbol9 atau

perorasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaa atau

memahaminya61

262Dasar hukum, DUHAM, dan konversi menentang penyiksaan293

Pasal 1?" K>P

B1C Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli

lainnya *aib memberikan keterangan ahli demi keadilan6

B2C Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku uga bagi mereka yang memberikan

keterangan ahli9 dengan ketentuan bah*a mereka menguapkan sumpah atau ani akan memberikan

keterangan yang sebaik8baiknya dan sebenar8benarnya menurut pengetahuan dalam bidang

keahliannya

Pasal 120 K>P

B1C Dalam hal penyidik menganggap perlu9 ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang

memiliki keahlian khusus6


4/37

B2C hli tersebut mengangkat sumpah atau menguapkan ani di muka penyidik bah*a ia akan

memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik8baiknya keuali bila disebabkan karena

harkat serta martabat9 pekeraan atau abatannya yang me*aibkan ia menympan rahasia dapat

menolak untuk memberikan keterangan yang diminta

Pasal 33& K>P

7arang siapa dengan sengaa merampas nya*a orang lain9 dianam karena pembunuhan9 dengan pidana

penara paling lama lima belas tahun6

Pasal 33" K>P

Pembunuhan yang diikuti9 disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana9 yang dilakukan dengan

maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya9 atau untuk melepaskan diri sendiri

maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan9 ataupun untuk memastikan penguasaan

barang yang diperolehnya seara mela*an hukum9 dianam dengan pidana penara seumur hidup atau

selama *aktu tertentu9 paling lama dua puluh tahun6

Pasal 340 K>P

7arang siapa dengan sengaa dan dengan renana lebih dahulu merampas nya*a orang lain9 dianam9

karena pembunuhan dengan renana BmoordC9 dengan pidana mati atau pidana penara seumur hidup

atau selama *aktu tertentu9 paling lama dua puluh lima tahun6

Pasal 344 K>P

7arang siapa merampas nya*a orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang elas dinyatakan

dengan kesungguhan hati9 dianam dengan pidana penara paling lama dua belas tahun

Pasal 3+1 K>P

B1C Penganiayaan dianam dengan pidana penara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana

denda paling banyak 4+00 rupiah6

B2C $ika perbuatan mengakibatkan luka8luka berat9 yang bersalah dianam dengan pidana penara paling

lama lima tahun6

B3C $ika mengakibatkan mati9 dianam dengan pidana penara paling lama tuuh tahun6

B4C Dengan penganiayaan disamakan sengaa merusak kesehatan6

B+C Perobaan untuk melakukan keahatan ini tidak dipidana6

Pasal 3+3 K>P

B1C Penganiayaan dengan reana lebih dahulu9 dianam dengan pidana penara paling lama empat tahun


5/37

B2C $ika perbuatan itu mengakibtkan luka8luka berat yang bersalah dikenakan pidana penara paling

lama tuuh tahun

B3C $ika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dianam dengan pidana penara paling

lama sembilan tahun

Pasal 3+4 K>P

1C 7arang siapa sengaa melukai berat orang lain9 diana karena melakukan penganiayaan berat degan

pidana penaara paling lama delapan tahun6

2C $ika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian9 yang bersallah dianam dengan pidana paling

lama sepuluh tahun6

Pasal 3++ K>P

B1C Penganiayaan berat yang dilakukan dengan renana terlebih dahulu9 dianam dengan pidana penara

paling lama 12 tahun

B2C $ika perbuatan itu mengakibatkan kematian9 yang bersalah dianam dengan pidana paling lama lima

belas tahun

Pasal 13 ayat B1C Perkap &A200" uga disebutkan bah*a dalam melaksanakan kegiatan

penyelidikan9 setiap petugas Polri dilarang:

1C melakukan intimidasi9 anaman9 siksaan isik9 psikis ataupun seksual untuk mendapatkan inormasi9

keterangan atau pengakuan@

2C menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum

atau seara se*enang8*enang@

3C memberitakan rahasia seseorang yang berperkara@

4C memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laboran hasil penyelidikan@

+C merekayasa laporan sehingga mengaburkan in)estigasi atau memutarbalikkan kebenaran@

melakukan tindakan yang bertuuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara6

DUHAM

.enimbang bah*a pengakuan atas martabat alamiah dan hak8hak yang sama dan mutlak dari semua anggota

keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan9 keadilan dan perdamaian di dunia9 .enimbang bah*a

mengabaikan dan memandang rendah hak8hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan8perbuatan bengis

yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia9 dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan

mengeap kenikmatan kebebasan berbiara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah


6/37

dinyatakan sebagai ita8ita tertinggi dari rakyat biasa9 .enimbang bah*a hak8hak asasi manusia perlu

dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir

guna menentang kelaliman dan penindasan9 .enimbang bah*a pembangunan hubungan persahabatan antara

negara8negara perlu digalakkan9 .enimbang bah*a bangsa8bangsa dari Perserikatan 7angsa87angsa sekali lagi

telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan 7angsa87angsa keperayaan mereka akan hak8hak dasar dari

manusia9 akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak8hak yang sama dari pria maupun *anita9 dan

telah bertekad untuk menggalakkan kemauan sosial dan tara hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang

lebih luas9 .enimbang bah*a 5egara85egara nggota telah berani untuk menapai kemauan dalam

penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak8hak asasi manusia dan kebebasan8kebebasan asasi9 dengan

bekerasama dengan Perserikatan 7angsa87angsa9 .enimbang bah*a pengertian umum tentang hak8hak dan

kebebasan8kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh8sungguh dari ani ini9 maka9

.aelis mum dengan ini memproklamasikan Pernyataan mum tentang >ak8>ak sasi .anusia sebagai satu

standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara9 dengan tuuan agar setiap orang dan setiap

badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini9 akan berusaha dengan alan mengaar dan

mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak8hak dan kebebasan8kebebasan tersebut9 dan dengan

alan tindakan8tindakan progresi yang bersiat nasional maupun internasional9 menamin pengakuan dan

penghormatannya seara uni)ersal dan eekti9 baik oleh bangsa8bangsa dari 5egara85egara nggota sendiri

maupun oleh bangsa8bangsa dari daerah8daerah yang berada di ba*ah kekuasaan hukum mereka6

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan bermartabat dan hak hak yang sama6

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan kebebasan dalam deklarasi ini tanpa terkeuali

seperti pembedaan ras9 *arna kulit9 enis kelamin9 bahasa9 agama9 politik atau pandangan pandangan lain9 asal

usul kebangsaan A kemasyarakatan9 hak milik kelahiran A kedudukan lain6

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan9 kebebasan dan keselamatan sebagai indi)idu


7/37

Pasal 4

,idak seorangpun boleh diperbudak A diperhambakan9 perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun

harus dilarang6

Pasal +

,idak seorangpun boleh disiksa A diperlakukan seara keam A dihukum seara tidak manusia*i atau

dihina6

Pasal -

Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saa6

Pasal ?

Semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi A

hasutan yang mengarah pada diskriminasi6

Pasal &

Setiap orang berhak atas pemulihan yang eekti dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan

tindakan yang melanggar hak hak dasarnya sesuai D atau hukum6

Pasal "

,idak seorangpun boleh ditangkap9 ditahan atau dibuang dengan se*enang *enang6

Pasal 10

Setiap orang9 dalam persamaan yang penuh9 berhak atas peradilan yang adil dan terbuka9 pengadilan yang

bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan ke*aibannya serta dalam tuntutan pidana yang diatuhkan

padanya6


8/37

Pasal 11

1C Setiap orang yang dituntut karena diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai

dibuktikan9 dimana dia memperoleh semua aminan untuk pembelaannya6

2C ,idak seorangpun dapat disalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan A kelalaian yang tidak

merupakan tindak pidana nasional A internasional tidak diperkenankan menatuhkan hukum lebih berat dari pada

hukum yang harus dikenakan6

Pasal 12

,idak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya9 keluarga9 rumah tangga9 atau hubungan surat

menyuratnya dengan se*enang *enang9 tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan

nama baiknya6

Pasal 13

1C Setiap orang bebas bergerak atau diam dalam batas batas setiap negara

2C Setiap orang berhak meninggalkan suatu negara termasuk negara sendiri dan berhak kembali kenegerinya6

Pasal 14

1C Setiap orang berhak menari dan mendapatkan suaka dinegara lain untuk melindungi diri dari pengearan6

2C >al ini tidak berlaku untuk kasus pengearan yang benar benar timbul karena keahatan keahatan yang

tidak berhubungan dengan politik atau karena perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan tuuan dan dasar

dasar P77

Pasal 1+

1C Setiap orang berhak atas suatu ke*arganegaraan


9/37

2C ,idak seorangpun dengan semena mena menabut ke*arganegaraannya adalah ditolak hanya untuk

mengganti ke*arganegaraannya6

Pasal 1-

1C #aki laki dan perempuan yang sudah de*asa tanpa dibatasi kebangsaan9 ke*arganegaraan atau agama

berhak menikah dan untuk membentuk keluarga6 .ereka punya hak yang sama dalam soal perka*inan9 dalam

masa perka*inan dan disaat pereraian

2C Perka*inan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetuuan penuh kedua mempelai6

3C Keluarga : kesatuan yang alamiah dan undamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan

masyarakkat dan negara6

Pasal 1?

1C Setiap oarng berhak memiliki harta baik sendiri dan bersama orng lain

2C ,idak seorangpun boleh dirampas harta miliknya dengan semena mena

Pasal 1&

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran9 hati nurani dan agama9 mengaarkan agamanya9

melakukannya9 beribadat dan mentaatinnya dimuka umum A sendiri

Pasal 1"

Setiap oarang bebas berpendapat9 menganut pendapat tanpa gangguan dan untuk menari9 menerima9

menyampaikan keterangan keterangan pendapat dengan ara apapun tanpa memandang batas6

Pasal 20

1C Setiap orang bebas berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan

2C ,idak seorangpun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan6


10/37

Pasal 21

1C Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya seara lugas atau melalui *akil *akil

yang terpilih dengan bebas

2C Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam abatan pemerintahan negaranya

3C Kemauan rakyat harus menadi dasar kekuasaan pemerintahan9 kehendak ini harus dinyatakan dalam

pemilu seara berkala dan murni dengan hak pilih yang bersiat umum dan setara dengan pemungutan suara

seara rahasia6

Pasal 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas aminan sosial dan terlaksananya hak hak ekonomi9 sosial

dan budaya untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya melalui usaha usaha nasional A kera sama

internasional sesuai dengan pengaturan sumber daya setiap negara6

Pasal 23

1C Setiap orang berhak atas pekeraan9 kebebasan memilih pekeraan9 syarat syarat perburuhan yang adil

dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran

2C Setiap orang tanpa diskriminasi9 berhak agar upah yang sama atas pekeraan yang sama6

3C Setiap orang yang bekera berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menguntungkan yang

memberikan aminan kehidupan bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan ika perlu ditambah

dengan perlindungan sosial lainnya6

4C Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat serikat pekera untuk melindungi

kepentingannya6

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirhat dan liburan termasuk pembatasan pembatasan am kera yang layak dan hari

hari liburan berkala dengan tetap menerima upah


11/37

Pasal 2+

Setiap oarang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk keselamatan9 keseahteraan diri dan

keluaraganya9 termasuk hak atas pangan9 pakaian9 rumahan pera*atan keselamatan serta pelayanan sosial yang

diperlukan dan berhak atas aminan pada saat pengangguran9 menderita sakit9 aat9 menadi anda9 duda

menapai usia lanut adalah keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nakah yang diluar kekuasaannya

Pasal 2-

1C Setiap orang berhak memperoleh pendidikan uma uma setidaknya untuk sekolah tingkat rendah dan

pendidikan dasar9 pendidikan terendah harus *aib9 pendidikan teknik dan urusan terbuka bagi semua orang dan

perguruan tinggi dapat dimasuki seara sama oleh semua orang9 berdasarkan keerdasan6

2C pendidikan dituukan kearah perkembangan pribadi untuk mempertebal pengahargaan terhadap >. dan

kebebasan mendasar

3C Orang tua berhak utama dalam memilih enis pendidikan yang akan diberikan kepada anak anak mereka6

Pasal 2?

1C Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan budaya masyarakat dengan bebas untuk

kenikmatan kesenian dan untuk mengeap kemauan dan manaat ilmu pengetahuan6

2C Setiap oarng berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan moril atau materil dari hasil karya

ilmiah9 kesusateraan atau kesenia iptaannya

Pasal 2&

Setiap orang berhak atas suatu susunan tatanan sosial dan internasional dimana hak hak dan kebebasan kebebasan dalam deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya

Pasal 2"


12/37

1C Setiap orang berke*aiban terhadap masyarakat dimana ia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan

penuh dan bebas

2C Dalam menalankan hak hak dan kebebasnnya setiap orang hanya tunduk pada pembatasan

pembatasan yang diterapkan ndang 8 undang yang tuuannya hanya semat mata untuk menamin pengakuan

serta penghormatan tetap terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat syarat yang ada

dalam hal kesusilaan9 ketertiban dan keseahteraan umum dalam masyarakat demokratis

3C >ak hak dan kebebasan ini dengan alan bagaimanapun tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan

tuuan dan prinsip prinsip P77

Pasal 30

,idak sesuatupun dalam deklarasi ini boleh ditasirkan sebagai memberikan kepada suatu negara kelompok atau

seseorang9 hak untuk terlibat dalam kegiatan apapun atau melakukan perbuatan yang bertuuan merusak hak hak

dan kebebasan apapun yang termaksud dalam deklarasi ini

KONVENI MENEN!AN" #EN$IKAAN DAN

#E%&AKUAN A!AU#EN"HUKUMAN &AIN

$AN" KE'AM, !IDAK MANUIA(I DAN

ME%ENDAHKAN MA%!A)A! MANUIA

Diterima dan terbuka untuk penandatanganan, rati*ikasi dan aksesi o+ah %eso+usi

Mae+is Umum -./01 tangga+ 23 Desember 2.405Mu+ai ber+aku6 71 'uni 2.48, sesuai

#asa+ 78 92:

5egara8negara Pihak pada Kon)ensi ini: .enimbang bah*a sesuai dengan prinsip8prinsip dalam

Piagam Perserikatan 7angsa8 7angsa9 pengakuan atas hak8hak yang sama dan hak8hak yang tidak boleh

dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan kebebasan9 keadilan dan perdamaian di dunia6

.engakui bah*a hak8hak tersebut melekat pada martabat manusia sebagai pribadi6 .enimbang bah*a

ke*aiban 5egara8negara dalam Piagam9 terutama Pasal ++9 yaitu untuk memaukan penghormatan dan

pentaatan yang uni)ersal terhadap9 hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar6 .engingat Pasal +


13/37

Deklarasi ni)ersal >ak8hak sasi .anusia dan Pasal ? Ko)enan /nternasional >ak8hak Sipil dan

Politik9 yang menyatakan bah*a tak seorang pun boleh menadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau

penghukuman lain yang keam9 tidak manusia*i9 atau merendahkan martabat manusia6 .engingat pula

Deklarasi Perlindungan bagi Semua Orang dari Sasaran .engingat pula Deklarasi Penyiksaan dan

Perlakuan atau Penghukuman #ain yang Keam9 ,idak .anusia*i atau .erendahkan .artabat

.anusia9 yang diterima oleh .aelis mum pada tanggal " Desember 1"?+6 7erkeinginan untuk

menadikan lebih eekti peruangan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang

keam9 tidak anusia*i atau merendahkan di seluruh dunia6

,elah menyepakati sebagai berikut:

77 /

Pasal 1

B1C ntuk tuuan Kon)ensi ini9 istilah EpenyiksaanE berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan

sengaa9 sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat9 baik asmani maupun rohani9

pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga9

dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh

orang itu atau orang ketiga9 atau menganam atau memaksa orang itu atau orang ketiga9 atau untuk

suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi9 apabila rasa sakit atau penderitaan

tersebut ditimbulkan oleh9 atas hasutan dari9 dengan persetuuan9 atau sepengetahuan peabat publik6

>al itu tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata8mata timbul dari9 melekat pada9 ataudiakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku6

B2C Pasal ini tidak mengurangi berlakunya perangkat internasional atau peraturan perundang8undangan

nasional yang mengandung atau mungkin mengandung ketentuan8ketentuan dengan penerapan yang

lebih luas6

Pasal 2

B1C Setiap 5egara Pihak harus mengambil langkah8langkah legislati9 administrasi9 hukum9 atau

langkah8langkah eekti lainnya untuk menegah tindak penyiksaan di dalam *ilayah hukumnya6B2C ,idak ada terdapat pengeualian apapun9 baik dalam keadaan perang atau anaman perang9 atau

ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya9 yang dapat digunakan

sebagai pembenaran penyiksaan6

B3C Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyisaan6


14/37

Pasal 3

B1C ,idak ada 5egara Pihak yang boleh mengusir9 mengembalikan BreoulerC9 atau

mengekstradisi seseorang kenegara lain apabila terdapat alasan yang ukup kuat untuk

menduga bah*a orang itu dalam bahaya karena menadi sasaran penyiksaan6

B2C ntuk menentukan apakah terdapat alasan8alasan semaam itu9 pihak ber*enang harusmempertimbangkan semua hal yang berkaitan9 termasuk apabila mungkin9 terdapat pola tetap

pelanggaran yang besar9 menolok9 atau massal terdapat hak asasi manusia di negara

tersebut6

Pasal 4

B1C Setiap 5egara Pihak harus mengatur agar tindak penyiksaan merupakan tindak pidana

menurut ketentuan hukum pidananya6 >al yang sama berlaku bagi perobaan untuk

melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saa yang membantu atau turut

serta dalam penyiksaan6

B2C Setiap 5egara Pihak harus mengatur agar tindak pidana dapat dihukum dengan hukuman

yang setimpal dengan pertimbangan siat keahatannya6

Pasal +

B1C Setiap 5egara Pihak harus mengambil langkah8langkah yang diperlakukan dalam

menetapkan ke*enangan hukumannya B$urisditionC atas pelanggaran yang disebut pada

Pasal 4 dalam hal8hal berikut:

a6 pabila tindak pidana dilakukan didalam suatu *ilayah hukumannya atau diatas

kepal laut atau pesa*at terbang di negara itu:b6 pabila pelaku yang dituduh adalah *arga dari negara tersebut:

6 pabila korban dianggap sebagai *arga negara tersebut9 dan negara itu memandang

perlu:B2C Setiap 5egara Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan

ke*enangan hukumnya atas tindak pidana dalam kasus yang pelaku tindak pidana yang

dituduh itu berada di *ilayah ke*enangan hukumnya dan negara itu tidak menyerahkannya6

.engekstradisikannya sesuai dengan Pasal & kenegara lain sebagi mana tersebut dalam ayat

B1C Pasal ini6B3C Kon)ensi ini tidak mengesampingkan ke*enangan hukum pidana apapun yang diberlakukan

sesuai dengan hukum nasional6

Pasal -

B1C Setelah yakin9 penguian inormasi yang tersedia untuk itu9 bah*a keadaan menghendakinya9

semua 5egara Pihak yang di*ilayahkan terdapati orang yang diduga telah melakukan tindak


15/37

pidana yang disebut dalam Pasal 49 harus menahan orang itu atau mengambil tidakan hukum

lain untuk menamin kehadirannya penahanan dan tindakan hukum lain itu harus disesuaikan

dengan hukum negara tersebut9 tetapi dapat diperpanang dalam angka *aktu tertentu yang

diperlukan agar memungkinkan prosedur pidana atau ekstradisi dilaksanakan6

B2C 5egara tersebut harus segera melaksanakan penyelidikan a*al berdasarkan akta yang ada6B3C Seseorang yang ditahan berdasarkan ayat B1C Pasal ini harus dibantu untuk segera

berhubungan dengan per*akilan terdekat negara9 tempat ia menadi *arga negara9 atau ika

ia tidak memiliki ke*arganegaraan9 dengan per*akilan negara tempat ia biasa menetap6

B4C pabila suatu negara9 sesuai dengan pasal ini9 telah menahan seseorang9 negara tersebut

harus segera memberitahukan kepada negara yang disebut dalam pasal + ayata6 tentang kenyataan bah*a orang tersebut benar berada dalam tahanan dan alasan

penahanannya6 5egara yang melakukan penyelidikan a*al sebagai mana dimaksud

dalam ayatb6 Pasal ini harus segera melaporkan temuannya kepada negara termaksud dan

menyampaikan apakah pihaknya akan melaksanakan ke*enangan hukum6

Pasal ?

B1C 5egara Pihak yang di*ilayah ke*enangan hukumnya ditemukan seseorang yang diduga

telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 49 pada kasus yang

dimaksud dalam Pasal +9 ika negara itu tidak mengekstradisikan9 harus mengaukan kasus itu

kepada pihak yang ber*enang untuk tuuan penuntutan6B2C Pihak8pihak yang ber*enang ini harus mengambil keputusannya dengan ara yang sama

seperti dalam mengambil keputusan pada kasus tindak pidana biasa lain yang menurut

hukum itu merupakan tindak pidana berat6 Dalam kasus yang disebut dalam Pasal + ayat B2C

standar pembuktian yang diperlukan dan penghukuman sama sekali tidak bolah kurang

kerasnya dibandingkan dengan standar pembuktian yang diterapkan pada kasus8kasus yang

disebut dalam Pasal + ayat B1C6

B3C Seseorang yang sedang diaukan ke sidang pengadilan sehubungan dengan suatu tindak yang

disebut dalam Pasal 4 harus diamin mendapatkan perlakuan adil pada semua tahap proses

pengadilan6

Pasal &

B1C ,indak pidana yang disebut dalam Pasal 4 harus dianggap sebagai tindak pidana yang dapat

diekstradisi di dalam setiap peranian yang telah dibuat diantara 5egara Pihak6 5egara Pihak


16/37

harus memasukan tindak pidana semaam itu sebagai tindak pidana yang dapat

diekstradisikan dalam setiap peranian ekstradisi yang disepakati diantara mereka6B2C Dalam hal suatu 5egara Pihak yang mensyaratkan adanya suatu peranian untuk melakukan

ekstradisi menerima permohonan ekstradisi dari suatu 5egara Pihak lain6 5egara Pihak yakin

tidak memiliki peranian ekstradisi dengannya9 dapat menganggap kon)ensi ini sebagai

dasar hukum bagi ekstradisi yang berkenaan dengan tindak pidana semaam itu6 (kstradisi

ini tunduk pada syarat8syarat yang ditetapkan oleh hukum negara yang menerima

permohonan6

B3C 5egara 5egara Pihak yang tidak mensyaratkan adanya suatu peranian untuk melakukan

ekstradisi harus mengakui tindak pidana semaam itu sebagai tindak pidana yang dapat di

ekstradisi diantara mereka sendiri yang tunduk pada syarat8syarat yang ditetapkan oleh

hukum negara yang menerima permohonan6

B4C ,indak pidana seperti itu harus diperlakukan9 untuk keperluan ekstradisi antara 5egara

5egara Pihak9 sebagai tindak pidana yang dilakukan9 tidak hanya ditempat dimana tindak

pidana itu teradi tetapi uga di*ilayah negara yang diminta untuk menetapkan ke*enangan

hukumnya sesuai dengan Pasal + ayat B1C6

Pasal "

B1C 5egara 5egara Pihak harus saling memberi bantuan sebesar8besarnya sehubungan dengan

tindak pidana yang disebut dalam Pasal 49 termasuk memberikan semua bukti yang mereka

miliki yang diperlukan untuk penyelesaian perkara itu6

B2C 5egara 5egara Pihak harus melaksanakan ke*aibannya berdasarkan ayat B1C Pasal ini sesuai

dengan setiap peranian timbal balik yang mungkin ada diantara negara8 negara tersebut6

Pasal 10

B1C Setiap 5egara Pihak harus menamin bah*a pendidikan dan inormasi mengenai larangan

terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukan dalam pelatihan bagi para aparat penegak

hukum9 Sipil atau .iliter9 aparat kesehatan9 peabat publik9 dan orang8orang lain yang ada

kaitannya dengan penahanan9 dan interogasi9 atau perlakuan terhadap setiap orang yang

ditangkap9 ditahan9 atau dipenara6B2C Setiap 5egara Pihak harus menantumkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang

dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan ungsi orang8orang tersebut diatas6

Pasal 11

Setiap 5egara Pihak harus senantiasa menga*asi seara Sistematik peraturan8 peraturan tentang

interogasi9 instruksi9 metode9 kebiasaan8kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan


17/37

serta perlakuan terhadap orang8orang yang ditangkap9 ditahan9 atau dipenara dalam setiap

*ilayah ke*enangan hukumnya9 dengan maksud untuk menegah teradinya kasus penyiksaan6

Pasal 12

Setiap 5egara Pihak harus menamin agar instansi8instansi yang ber*enang harus melakukan

suatu penyelidikan dengan epat dan tidak memihak9 setiap ada alasan yang ukup kuat untuk

memperayai bah*a suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam *ilayah ke*enangan

hukumnya6

Pasal 13

Setiap 5egara Pihak harus menamin agar setiap orang yang menyatakan bah*a dirinya telah

disiksa dalam *ilayah ke*enangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu9 dan agar

kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak8pihak ber*enang6 #angkah8

langkah harus diambil untuk menamin bah*a orang yang mengadu dan saksi8saksi dilindungi

dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap

kesaksian yang mereka berikan6

Pasal 14

B1C Setiap 5egara Pihak harus menamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak

penyisaan memperolah ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan konpensasi yang

adil dan layak9 termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin6 Dalam hal korban

meninggal dunia akibat tindak penyiksaan9 ahli *arisnya berhak mendapatkan konpesasi6

B2C Dalam Pasal ini tidak ada apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas

ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukuman nasional6

Pasal 1+

Setiap 5egara Pihak harus menamin bah*a setiap pernyataan yang telah dibuat sebagai tindak

lanut dari tindak penyiksaan harus tidak digunakan sebagai bukti9 keuali terhadap orang yang

dituduh melakukan tindak penyiksaan9 sebagai bukti bah*a pernyataan itu telah dibuat6

Pasal 1-

B1C Setiap 5egara Pihak harus menegah9 di *ilayah ke*enangan hukumnya perlakuan atau

penghukuman lain yang keam9 tidak manusia*i9 atau merendahkan martabat manusia9 yang

tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 apa bila tindakan

semaam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetuuan atau kesepakatan

diam8diam peabat publik atau orang lain yang bertindak dalam abatannya6 Seara khusus9


18/37

ke*aiban8ke*aiban yang terkandung dalam Pasal 109 Pasal 119 Pasal 129 dan Pasal 13

berlaku sebagai pengganti auan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk8bentuk lain dari

perlakuan atau penghukuman lain yang keam9 tidak manusia*i atau merendahkan martabat

manusia6

B2C Ketentuan Kon)ensi ini tidak mempengaruhi ketentuan dari setiap perangkat internasional9

atau hukum nasional yang melarang perlakuan atau hukuman lain yang keam9 tidak

manusia*i9 atau merendahkan martabat manusia9 atau yang berhubungan dengan ekstradisi

atau pengusiran6

77 //

Pasal 1?B1C >arus dibentuk suatu Komite .enentang Penyiksaan Bselanutnya disebut KomiteC guna

melaksanakan tugas8tugas yang telah ditetapkan6 Komite terdiri dari sepuluh pakar yang

bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di bidang hak asasi manusia9 yang harus bertugas

dalam kapasitas pribadinya6 Para pakar itu dipilih oleh 5egara85egara Pihak berdasarkan

pada pembagian geograis yang adil dan berdasarkan manaat dari keikutsertaan mereka yang

mempunyai pengalaman di bidang hukum6

B2C Para anggota Komite harus dipilih melalui pemungutan suara seara rahasia berdasarkan

suatu datar dari mereka yang dialonkan oleh 5egara 5egara Pihak6 Setiap 5egara Pihak

dapat menalonkan satu orang *arga negaranya6 5egara 5egara Pihak harus

mempertimbangkan manaat penalonan orang8orang yang uga menadi anggota Komite

>ak sasi .anusia yang didirikan menurut Ko)enan /nternasional >ak8 hak Sipil dan Politik

dan yang bersedia bertugas dalam Komite anti penyiksaan6B3C Pemilihan para anggota6 Komite harus dilakukan pada sidang dua tahunan antar 5egara8

5egara Pihak yang diadakan oleh Sekretaris $enderal Perserikatan 7angsa8 7angsa6 Dalam

sidang itu9 dua8pertiga 5egara85egara Pihak yang hadir merupakan kuorum@ orang8orang

yang terpilih untuk duduk sebagai anggota Komite adalah mereka yang memperolah suara

terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara para *akil 5egara8 5egara Pihak yang hadir dan

memberikan suara6

B4C Pemilihan pertama harus diadakan paling lambat enam bulan setelah tanggal

diberlakukannya Kon)ensi ini6 Sekurang8kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap


19/37

pemilihan9 Sekretaris $enderal 7angsa87angsa mengirimkan surat kepada 5egara8 5egara

Pihak yang meminta agar dalam *aktu tiga bulan mereka sudah mengaukan alon8alonnya6

Sekretaris $enderal menyiapkan suatu datar menurut abad semua alon beserta 5egara8

5egara Pihak yang menalonkan mereka dan kemudian menyampaikannya kepada 5egara8

5egara Pihak6

B+C Para anggota Komite dipilih untuk masa abatan empat tahun6 $ika dialonkan kembali9

mereka dapat dipilih lagi6 .asa abatan lima orang diantara para anggota yang dipilih pada

pemilihan pertama berakhir pada akhir tahun kedua@ segera setelah pemilihan pertama nama8

nama lima orang anggota ini harus dipilih le*at undian oleh Ketua Sidang yang disebut

dalam ayat B3C Pasal ini6

B-C Dalam hal seorang anggota Komite meninggal atau mengundurkan diri atau karena suatu

alasan tidak dapat lagi menalankan tugas8tugasnya dalam Komite9 5egara Pihak yang

menalonkannya harus menunuk seorang ahli lain di antara *arga negaranya untuk bertugas

selama sisa masa abatan yang ditinggalkan tersebut6 Setelah ada persetuuan mayoritas dari

5egara85egara Pihak6 Persetuuan dianggap telah diberikan9 keuali kalau setengah atau

lebih 5egara85egara Pihak memberi a*aban egati dalam *aktu enam minggu setelah

diberitahukan oleh Sekretaris $erderal Perserikatan 7angsa87angsa mengenai penunukkan

orang yang diusulkan6B?C 5egara85egara Pihak bertanggung a*ab atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh para

Komite manakala mereka melakukan tugasnya6

Pasal 1&

B1C Komite memilih peabat8peabatnya untuk masa abatan dua tahun dan dapat dipilih kembali6

B2C Komite menetapkan aturan tata keranya sendiri yang menentukan antara lain9 bah*a:B3C (nam anggota Komite diperlukan untuk suatu kuorum@

B4C Keputusan8keputusan Komite harus diambil dengan suara mayoritas dari para anggota yang

hadir6B+C Sekretaris $enderal Perserikatan 7angsa87angsa menyediakan sta Komite berdasarkan

Kon)ensi ini6

B-C Sekretaris $enderal Perserikatan 7angsa87angsa menyelenggarakan sidang pertama Komite6

Setelah sidang pertama ini9 Komite harus bertemu pada *aktu8*aktu seperti yang ditetapkan

dalam aturan tata keranya6B?C 5egara85egara Pihak harus menanggung pembiayaan yang timbul berkenaan dengan

penyelenggaraan rapat8rapat 5egara Pihak dan rapat Komite9 termasuk penggantian

pembayaran kepada Peserikatan 7angsa87angsa atas semua pengeluaran9 seperti biaya sta


20/37

dan asilitas9 yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan 7angsa87angsa sesuai dengan Pasal 3

ayat ini6

Pasal 1"

B1C 5egara85egara Pihak harus menyerahkan kepada Komite9 melalui Sekretaris $enderal

Perserikatan 7angsa87angsa9 laporang tentang tindakan8tindakan yang telah mereka ambil

dalam rangka pelaksanaan dari Kon)ensi ini9 dalam *aktu satu tahun setelah

diberlakukannya Kon)ensi ini untuk 5egara Pihak yang bersangkutan6 Setelah itu 5egara8

5egara Pihak menyerahkan leporan pelengkap setiap empat tahun sekali tentang langkah8

langkah baru yang diambil dan laporan8laporan lain yang mungkin diminta oleh Komite6B2C Sekretaris $enderal Perserikatan 7angsa87angsa harus meneruskan laporan8laporan tersebut

kepada semua 5egara Pihak6B3C Setiap laporan harus dipertimbangkan oleh Komite yang dapat memberikan komentar umum

terhadap laporan tersebut apabila Komite menganggapnya tepat dan harus meneruskan

komentar ini kepada 5egara Pihak yang bersangkutan6 5egara Pihak tersebut dapat

memberikan tanggapan melalui obser)asi8obser)asi yang dibuatnya kepada Komite6

B4C Seara biaksana Komite dapat memutuskan untuk memasukkan setiap komentar yang

dibuatnya sesuai dengan ayat B3C Pasal ini9 bersamaan dengan obser)asi atas komentar itu

dari 5egara Pihak yang bersangkutan9 dalam laporan tahunannya yang disusun sesuai dengan

Pasal 249 ika diminta oleh 5egara Pihak yang bersangkutan9 Komite uga dapat menyertakan

salinan laporan yang diaukan berdasarkan ayat B1C Pasal ini6

Pasal 20

B1C Dalam hal Komite menerima inormasi terperaya yang menurut Komite mengandung

petunuk yang ukup beralaan bah*a penyisaan sedang dilakukan seara sistematik di

*ilayah suatu 5egara Pihak9 Komite dapat mengundang 5egara Pihak itu untuk bekerasama

dalam memeriksa kebenaran dari inormasi tersebut dan untuk keperluan ini mengaukan

obser)asi berkenaan dengan inormasi tersebut6

B2C 5egara Pihak dan inormasi terkait lainnya yang dimiliki oleh Komite8Komite dapat

memutuskan9 ika hal itu dibenarkan9 untuk menugaskan seorang atau lebih anggotanya

untuk mengadakan suatu penyelidikan rahasia dan segera melaporkan hasilnya kepada

Komite6

B3C Dalam hal suatu penyelidikan yang diadakan sesuai dengan ayat B2C Pasal ini9 Komite harus

mengupayakan kerasama dari 5egara Pihak yang bersangkutan6 .elalui persetuuan dengan


21/37

5egara Pihak9 penyelidikan semaam itu dapat berupa kunungan ke*ilayah 5egara Pihak

tersebut6B4C Setelah meneliti temuan8temuan dari para anggota atau para anggotanya yang diaukan sesuai

dengan ayat B2C Pasal ini9 Komite harus meneruskan temuan8temuan tersebut kepada 5egara

Pihak yang bersangkutan bersama dengan komentar atau saran yang sepadan dengan situasi

yang ada6

B+C Semua tindakan yang dilakukan oleh Komite yang disebut dalam ayat B1C sampai B4C Pasal

ini harus bersiat rahasia9 dan pada setiap tahap9 harus diupayakan adanya kerasama dengan

5egara Pihak yang bersangkutan6 Setelah rangkaian tindakan berkenaan dengan penyelidikan

dilakukan sesuai dengan ayat B2C tersebut selesai dan setelah berkonsultasi dengan 5egara

Pihak yang bersangkutan9 Komite dapat memutuskan untuk memasukkan laporan singkat

mengenai hasil8hasilnya dalam laporan tahunannya yang disusun berdasarkan Pasal 246

Pasal 21

B1C 5egara Pihak Kon)ensi ini setiap saat berdasarkan Pasal ini dapat menyatakan bah*a

pihaknya mengakui ke*enangan Komite untuk menerima dan membahas laporan pengaduan

yang menyebutkan bah*a suatu 5egara Pihak menyatakan bah*a suatu 5egara Pihak lain

tidak memenuhi ke*aiban8ke*aibannya berdasarkan Kon)ensi ini6 #aporan pengaduan

semaan ini dapat diterima dan dibahas sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal ini

hanya ika diaukan oleh suatu 5egara Pihak yang telah mengeluarkan pernyataan yang

mengakui *e*enang Komite6 ,idak ada laporan pengaduan yang harus ditandatangani oleh

Komite berdasarkan Pasal ini9 ika hal itu berkenaan dengan suatu 5egara Pihak yang belum

mengeluarkan pernyataan seperti itu6 #aporan pengaduan yang diterima berdasarkan Pasal ini

harus ditangani sesuai dengan prosedur berikut ini:

a6 $ika suatu 5egara Pihak berpendapat bah*a suatu 5egara Pihak lain tidak

menalankan ketentuan8ketentuan Kon)ensi ini9 negara tersebut9 dengan laporan

pengaduan tertulis9 dapat mengaukan persoalan itu untuk menadi perhatian 5egara

Pihak yang bersangkutan6 Dalam *aktu tiga bulan setelah diterimanya laporan

pengaduan tersebut9 negara penerima harus memberikan kepada negara yang

mengirim laporan pengaduan suatu penelasan yang menakup9 seauh dimungkinkan

dan berkaitan9 auan kepada prosedur8prosedur dalam negeri dan langkah perbaikan

yang diambil yang disiapkan atau yang ada dalam masalah tersebut@


22/37

b6 $ika persoalan itu ditangani seara tidak memuaskan bagi kedua 5egara Pihak yang

bersangkutan dalam *aktu enam bulan setelah diterimanya laporan pengaduana*al

oleh 5egara penerima9 kedua 5egara berhak menyerahkan permasalahannya kepada

Komite9 melalui pemberitahuan yang disampaikan kepada Komite dan kepada 5egara

lain tersebut@

6 Komite harus menangani suatu masalah yang diserahkan kepadanya berdasarkan

Pasal ini hanya setelah Komite memastikan bah*a semua langkah perbaikan di dalam

negeri telah diupayakan dan digunakah sepenuhnya dalam masalah ini9 sesuai prinsip8

prinsip hukum internasional yang diakui seara umum6 >al ini tidak berlaku apabila

penerapan langkah perbaikan itu diperpanang seara tidak masuk akal atau tidak

mungkin memba*a perbaikan seara eekti kepada orang yang menadi korban dari

pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Kon)ensi ini@d6 Komite mengadakan pertemuan yang harus tertutup9 manakala memeriksa laporan

pengaduan berdasarkan Pasal ini@e6 7erdasarkan pada ketentuan sub8ayat C9 Komite memberikan asa8asa baiknya

kepada 5egara85egara Pihak yang bersangkutan dengan maksuda untuk memeahkan

permasalahan seara bersahabat dan atas dasar penghormatan terhadap ke*aiban8

ke*aiban yang ditetapkan dalam Kon)ensi ini6 ntuk tuuan ini apabila dipandang

tepat9 Komite dapat membentuk suatu Komisi konsiliasi ad ho@

6 Dalam menangani setiap masalah yang diaukan kepadanya berdasarkan Pasal ini9

Komite dapat meminta kepada 5egara85egara Pihak yang bersangkutan9 yang disebut

dalam sub8ayat BbC9 untuk memberikan semua inormasi yang berkaitan@

g6 5egara85egara Pihak yang bersangkutan9 yang disebut dalam sub8ayat BbC9 berhak

untuk memberikan pandangannya seara lisan danAatau tertulis9 apabila masalah itu

dibahas oleh Komite@

h6 Komite dalam angka *aktu dua belas bulan setelah diterimanya pemberitahuan

berdasarkan sub8ayat BbC harus menyampaikan suatu laporan:

i6 Kalau suatu penyelesaian menurut sub8ayat BeC terapai9 Komite membatasi

laporannya pada pernyataan singkat tentang akta dan penyelesaian yang

diapai@

ii6 Kalau suatu penyelesaian menurut sub8ayat BeC tidak terapai9 Komite

membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang akta@ pengauan

tertulis dan rekaman mengenai pengauan8pengauan lisan yang disampaikan

oleh 5egara85egara Pihak yang bersangkutan dilampirkan pada laporan


23/37

tersebut6 Dalam setiap penanganan masalah9 laporan harus disampaikan

kepada 5egara85egara Pihak yang bersangkutan6B2C Ketentuan8ketentuan pasal ini berlaku apabila lima 5egara Pihak Kon)ensi ini telah

membuat pernyataan ayat B1C Pasal ini6 Pernyataan tersebut harus disampaikan oleh 5egara8

5egara Pihak kepada Sekretaris enderal Perserikatan 7angsa87angsa9 yang harus

menerurkan salinan8salinan dari padanya kepada 5egara85egara Pihak lainnya6 Suatu

pernyataan dapat ditarik kembali se*aktu8*aktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris

$enderal6 Penarikan kembali semaam itu harus tidak mempengaruhi pembahasan mengenai

suatu masalah yang merupakan pokok persoalan dari suatu laporan8laporan pengaduan lebih

lanut dari suatu 5egara Pihak harus diterima berdasarkan Pasal ini9 setelah pemberitahuan

mengenai penarikan pernyataan itu diterima oleh Sekretaris $enderal9 keuali kalau 5egara

Pihak yang bersangkutan membuat pernyataan baru

Pasal 22

B1C Suatu 5egara Pihak dalam Kon)ensi ini setiap *aktu dapat menyatakan berdasarkan Pasal

ini bah*a pihaknya mengakui ke*enangan Komite untuk menerima dan membahas laporan

pengaduan dari atau atas nama pribadi8pribadi yang tunduk kepada ke*enangan hukumnya9

yang menyatakan menadi korban dari suatu pelanggaran yang dilakukan oleh 5egara Pihak

terhadap ketentuan8ketentuan Kon)ensi6 #aporan pengaduan tidak diterima oleh Komite

kalau hal itu menyangkut suatu 5egara Pihak yang belum membuat pernyataan seperti itu6B2C Komite harus tidak menerima setiap laporan pengaduan yang dibuat berdasarkan pasal ini

yang tidak dibubuhi tanda8tangan Btidak elas pengirimnyaC atau yang dianggap oleh Komite

sebagai penyalahgunaan hak untuk mengaukan komunikasi semaam itu atau bertentangan

dengan ketentuan8ketentuan Kon)ensi ini6

B3C 7erdasarkan ketentuan ayat B209 Komite harus memba*a setiap laporan pengaduan yang

diaukan berdasarkan Pasal ini untuk mandapatkan perhatian dari 5egara Pihak dalam

Kon)ensi ini yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat B1C dan dituduh melanggar

suatu ketentun Kon)ensi ini6 Dalam *aktu enam bulan9 negara penerima harus mengaukan

kepada Komite penelasan tertulis atau pernyataan8pernyataan yang menernihkan

permasalahan dan langkah perbaikan9 kalau ada9 yang mungkin telah dilakukan oleh negara

tersebut6


24/37

B4C Komite harus mengadakan pembahasan terhadap laporan pengaduan yang diterima menurut

pasal ini berdasarkan semua inormasi yang ada padanya oleh atau atas nama pribadi dan

oleh 5egara Pihak yang bersangkutan6

B+C Komite harus tidak mengadakan pembahasan terhadap suatu laporan pengakuan dari seorang

pribadi berdasarkan Pasal ini9 keuali Komite merasa yakin bah*a@a6 .asalah yang sama belum dan tidak sedang diperiksa berdasarkan suatu prosedur lain

dari penyelidikan atau penyelesaian internasional@b6 Pribadi tersebut telah menggunakan upaya penyelesaian yang tersedia di dalam

negerinya@ hal ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian tersebut diulur8

ulur seara tidak masuk akal atau mungkin sekali tidak memba*a perbaikan eekti

terhadap orang yang menadi korban pelanggaran dari Kon)ensi ini6

B-C Komite memeriksa laporan pengaduan berdasarkan Pasal ini dalam sidang8sidang tertutup6B?C Komite harus menyampaikan pandangan8pandangannya kepada 5egara Pihak yang

bersangkutan dan kepada pribadi tersebut6

B&C Ketentuan8ketentuan pasal ini mulai berlaku apabila lima 5egara Pihak dalam Kon)ensi itu

telah membuat pernyataan berdasarkan ayat B1C Pasal ini6 Pernyataan semaam itu harus

dikirimkan oleh 5egara85egara Pihak kepada Sekretaris $enderal6 Penarikan pernyataan

semaam itu harus tidak mempengaruhi pembahasan mengenai suatu masalah yang

merupakan pokok persoalan laporan pengaduan yang telah dikirim berdasarkan pasal ini

tidak ada laporan pengaduan selanutnya oleh atau atas nama seorang pribadi yang dapat

diterima berdasarkan pasal ini setelah pemberitahuan mengenai penarikan kembali

pernyataan itu diterima oleh Sekretaris $ernderal9 keuali kalau 5egara Pihak tersebut

membuat suatu pernyataan baru6

Pasal 23

Para anggota Komite dan Komisi8komisi Konsiliasi ad ho yang mungkin telah ditunuk

berdasarkan Pasal 21 ayat 1 BeC9 berhak atas asilitas9 hak istime*a9 dan kekebalan sebagai ahli

yang bekera Perserikatan 7angsa87angsa seperti diatur di dalam bagian8 bagian terkait dalam

Kon)ensi >ak8hak /stime*a dan kekebalan Perserikatan 7angsa8bangsa6

Pasal 24

Komite harus menyerahkan laporan tahunan tentang kegiatan8kegiatannya berdasarkan Kon)ensi

ini kepada 5egara85egara Pihak dan kepada .aelis mum Perserikatan 7angsa87angsa6


25/37

77 ///

Pasal 2+

B1C Kon)ensi ini terbuka untuk ditandatangai oleh semua negara6

B2C Kon)ensi ini harus diratiikasi6 Piagam ratiikasi harus disimpan oleh Sekretaris $enderal

Perserikatan 7angsa87angsa6

Pasal 2-

Kon)ensi ini terbuka untuk aksesi oleh semua negara6 ksesi berlaku dengan penyerahan Piagam

ksesi kepada Sekretaris $erderal Perserikatan 7angsa87angsa6

Pasal 2?B1C Kon)ensi ini berlaku pada hari ke 30 setelah tanggal penyerahan Piagam ke 20 ratiikasi atau

ksesi kepada Sekretaris $enderal 7angsa87angsa6

B2C 7agi setiap negara yang meratiikasi Kon)ensi ini atau mengaksesinya setelah penyerahan

Piagan ratiikasi atau ksesi yang ke 209 Kon)ensi ini berlaku pada hari ke 30 setelah tanggal

penyerahan Piagam ratiikasi atau ksesi negara tersebut6

Pasal 2&

B1C Setiap negara9 pada *aktu menandatangani9 meratiikasi atau mengaksesi Kon)ensi ini9 dapat

menyatakan bah*a ia tidak mengakui *e*enang Komite yang diberikan dalam Pasal 206

B2C Setiap 5egara Pihak yang telah mengadakan persyaratan sesuai dengan ayat B1C pasal ini9

setiap saat9 dapat menarik kembali persyaratannya dengan pemberitahuan kepada Sekretaris

$enderal Perserikatan 7angsa87angsa6

Pasal 2"

B1C Setiap 5egara Pihak dalam Kon)ensi ini dapat mengusulkan perubahan dan mengaukan

kepada Sekretaris $enderal Perserikatan 7angsa87angsa6 Sekretaris $enderal Perserikatan

7angsa87angsa selanutnya harus menyampaikan perubahan yang diusulkan tersebut kepada

5egara85egara Pihak dengan suatu permintaan agar mereka memberitahu kepadanya9 apakah

mereka menyetuui untuk mengadakan suatu konrensi antar 5egara85egara Pihak dengan

tuuan membahas dan memberikan suara kepada usulan itu6 pabila dalam *aktu empat


26/37

bulan seak tanggal laporan pengaduan laporan tersebut sekurang8kurangnya sepertiga dari

5egara85egara Pihak menyetuui konrensi semaam itu9 Sekretaris $enderal Perserikatan

7angsa87angsa harus menyelenggarakan konreni itu diba*ah naungan Perserikatan 7angsa8

7angsa6 Setiap perubahan yang disahkan oleh mayoritas 5egara Pihak yang hadir dan

memberikan suara dalam konrensi itu harus disampaikan oleh Sekretaris $enderal

Perserikatan 7angsa87angsa kepada semua 5egara Pihak untuk disetuui6

B2C Suatu perubahan yang disahkan sesuai dengan ayat B1C Pasal ini berlaku apabila dua pertiga

5egara85egara Pihak telah memberitahukan kepada Sekretaris $enderal Perserikatan 7angsa8

7angsa bah*a mereka telah menerimanya sesuai dengan proses peraturan perundang8

undangan mereka masing8masing6

B3C Sesudah berlaku perubahan8perubahan itu mengikat 5egara85egara Pihak yang telah

menerimanya@ 5egara85egara Pihak lain masih terikat dengan ketentuan8 ketentuan

Kon)ensi ini dan setiap perubahan terdahulu yang telah mereka terima6

Pasal 30

B1C Setiap perselisihan antara dua atau lebih 5egara Pihak mengenai penasiran atau penerapan

Kon)ensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan9 atas permintaan salah satu

dari negara tersebut9 diaukan kepada arbitrasi6 $ika dalam *aktu enam bulan seak tanggal

diaukannya permintaan untuk arbitrasi para pihak itu tidak dapat menapai kesepakatan

mengenai organisasi arbitrasi9 salah satu dari para pihak itu dapat meminta .ahkamah

/nternasional untuk menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan ketentuan .ahkamah

tersebut6

B2C Setiap negara pada saat penandatanganan atau ratiikasi Kon)ensi ini atau ksesi

terhadapnya9 dapat menyatakan bah*a pihaknya tidak terikat oleh ayat B1C Pasal ini6 5egara8

5egara Pihak lainnya harus tidak terikat pada ayat B1C Pasal ini dalam hubungannya dengan

setiap 5egara Pihak yang telah membuat persyaratan semaam itu6

B3C Setiap 5egara Pihak yang telah membuat persyaratan sesuai dengan ayat B2C Pasal ini9 setiap

saat dapat menarik kembali persyaratannya dengan memberitahukannya kepada Sekretaris

$enderal Perserikatan 7angsa87angsa6

Pasal 31


27/37

B1C Suatu 5egara Pihak dapat menarik diri dari Kon)ensi ini dengan pemberitahuan tertulis

kepada Sekretaris $enderal Perserikatan 7angsa87angsa6 Penarikan diri tersebut berlaku

setahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris $enderal

Perserikatan 7angsa87angsa6

B2C Penarikan diri semaam itu tidak membebaskan 5egara Pihak tersebut dari ke*aibannya9

berdasarkan Kon)ensi ini9 berkenaan dengan setiap tindakan atau penghapusan yang teradi

sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku9 demikian pula pemisahan diri itu harus tidak

mempengaruhi dengan ara apapun9 pembahasan yang berlanut dari setiap masalah yang

sudah dibahas Komite sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku6B3C Setelah tanggal penarikan diri suatu 5egara Pihak berlaku eekti9 Komite harus tidak

memulai pembahasan mengenai suatu masalah baru berkenaan dengan negara itu6

Pasal 32

B1C Sekretaris $enderal Perserikatan 7angsa87angsa harus memberitahu semua negara anggota

Perserikatan 7angsa87angsa dan semua negara yang telah menandatangani atau mengaksesi

Kon)ensi ini mengenai hal8hal berikut:a6 Penandatanganan9 ratiikasi9 dan aksesi berdasarkan Pasal 2+82-@

b6 ,anggal diberlakukannya Kon)ensi ini berdasarkan Pasal 2? dan tanggal

diberlakukannya setiap perubahan berdasarkan Pasal 2"@6 Penarikan diri berdasarkan Pasal 316

Pasal 33

B1C Kon)ensi yang naskah8naskahnya dalam bahasa rab9 'hina9 /nggris9 Peranis9 Fusia dan

Spanyol adalah sama8sama autentik9 disimpan oleh Sekretaris $enderal Perserikatan 7angsa8

7angsa6

B2C Sekretaris $enderal Perserikatan 7angsa87angsa menyampaikan salinan Kon)ensi yang telah

disahkan kepada semua negara

263Ke;aiban mora+ dokter

(tika adalah disiplin ilmu yang mempelaari baik8buruk atau benar8salahnya suatu sikap

dan atau perbuatan seseorang indi)idu atau institusi dilihat dari moralitas6 Penilaian baik8buruk

dan benar8salah dari sisi moral tersebut menggunakan pendekatan teori etika yang ukup banyak

umlahnya6 ,erdapat dua teori etika yang paling banyak dianut orang adalah teori deontologi dan


28/37

teleologi6 Deontologi mengaarkan bah*a baik8buruknya suatu perbuatan harus dilihat dari

perbuatannya itu sendiri B/ KantC9 sedangkan teleologi mengaarkan untuk melihat hasilnya atau

akibatnya BD >ume9 $ 7entham9 $S .illsC6 Deontologi lebih mendasarkan kepada aaran agama9

tradisi dan budaya9 sedangkan teleologi lebih ke arah penalaran BreasoningC dan pembenaran

BustiikasiC kepada aGas manaat Baliran utilitarianC6 7eauhamp dan 'hildress B1""4C

menguraikan bah*a untuk menapai suatu keputusan etik diperlukan 4 kaidah dasar moral dan

beberapa rules diba*ahnya6 Ke 4 kaidah dasar moral tersebut adalah4:

16 Prinsip otonomi9 yaitu prinsip moral yang menghormati hak8hak pasien9 terutama hak

otonomi pasien Bthe rights to self determinationC6 Prinsip moral inilah yang kemudian

melahirkan doktrin informed consent6

26 Prinsip beneficence9 yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang dituukan ke

kebaikan pasien6 Dalam beneiene tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saa9melainkan uga perbuatan yang sisi baiknya BmanaatC lebih besar daripada sisi buruknya

BmudharatC6

36 Prinsip non8maleiene9 yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk

keadaan pasien6 Prinsip ini dikenal sebagai ;primum non nocere< atau ;above all do no

harmukum kedokteran yang baik haruslah hukum yang etis64


29/37

264 #ro*esi dokter dan #rosedur tandar da+am Kedokteran

Proesi dokter adalah proesi yang luhur dan mulia dan ditunukan dalam - siat dasar9

yaitu siat ketuhanan9 kemurnian niat9 keluhuran hati9 kerendahan hati9 kesunggguhan

kera9integritas ilmiah9 dan soial6 Dalam mengamalkan proesianya setiap dokter akanberhungan dengan manusia yang sedang mengharapkan pertolongan dalam suatu hubungan

kesepakatan terapeutik6+gar dalam hubungan tersebut keenam siat dasar dapat tetap teraga9

yang disusun oleh KOD(K/ yang merupakan kesepakatan dokter /ndonesia bagi pedoman

pelaksanaan proesi6 =ang dimaksud dengan standar proesi adalah pedoman yang harus

digunakan sebagai petunuk dalam menalankan proesi seara baik6 7erkenaan dengan

pelayanan medik9 pedoman yang digunakan adalah standar pelayanan medik yang terutama

dititik beratkan pada proses tindakan medik .enurut #eenan9 standar proesi medis terdiri dari

beberapa unsur utama :-

7ekera dengan teliti9 hati8hati dan seksama

Sesuai dengan ukuran medis

Sesuai dengan kemampuan rata8rata dibanding dengan dokter dari kategori kehlian medi

yang sama

Dalam situasi yang sebanding

Dengan sarana dan upaya yang memenuhi perbandingan yang *aar disbanding dengan

tuuan konkret tindak medik tersebut

Kelima unsur yang dikemukakan #eenen ini dipakai pedoman oleh para hakim 7elanda

di dalam menangani dugaan malpraktik yang diaukan ke pengadilan 7elanda sampai saat ini6

Demikian uga yang dilakukan oleh para hakim di /ndonesia9 bila ada tuntutan malpraktik

terhadap seorang dokter9 kelima unsur rumusan #eenen inilah yang dipakai untuk mengui

kebenaran tuduhan tersebut6 Standar proesi adalah niat atau iktikad baik dokter yang didasari

etika proesinya9 bertolak dan suatu tolak ukur yang disepakati bersama oleh kalangan

pendukung proesi6 e*enang untuk menentukan hal8hal yang dapat dilakukan dan yang tidak

dapat dilakukan dalam suatu kegiatan proesi merupakan tanggung a*ab proesi itu sendiri6

Dalam melaksanakan proesinya9 seorang tenaga kesehatan harus berpegang pada tiga ukuran

umum meliputi:

Ke*enangan


30/37

=ang dimaksud dengan ke*enangan ialah ke*enangan hukum Brehtsbe)oegheidC yang

dipunyai oleh seorang tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekeraannya6 tas dasar

ke*enangan inilah9 seorang tenaga kesehatan berhak melakukan pengobatan sesuai dengan

bidangnya6 Di /ndonesia9 ke*enangan menalankan proesi tenaga kesehatan pada umumnya

diperoleh dan Departemen Kesehatan6 5amun seak berlakunya Praktik Kedokteran pada

tanggal - Oktober 200+9 maka ke*enangan dokter untuk menalankan praktik kedokteran di

/ndonesia diperoleh dan Konsil Kedokteran /ndonesia Bpasal 2" ayat B2C Praktik

KedokteranC6 Dengan diterbitkannya Surat ,anda Fegistrasi Dokter oleh Konsil Kedokteran

/ndonesia9 maka dokter pemilik Surat ,anda Fegistrasi BS,FC tersebut9 berhak untuk melakukan

praktik kedokteran di /ndonesia9 karena telah memenuhi syarat administrati untuk melaksanakan

proesinya6 Dari persyaratan administrati yang telah dipenuhi ini9 dokter sebagai pengemban

proesi telah memperoleh ke*enangan proesional dalam menalankan pekeraannya6 kemampuan rata8rata

Dalam menentukan kemampuan rata8rata seorang tenaga kesehatan9 banyak aktor yang

harus dipertimbangkan6 Selain dan aktor pengalaman tenaga kesehatan yang bersangkutan

asilitas9 sarana prasarana di daerah tempat tenaga kesehatan BdokterC tersebut bekera uga ikut

mempengaruhi sikap dokter dalam melakukan pekeraannya6 Sehingga sangat sulit untuk6

menentukan standar kemampuan rata8rata ini6 Sebagai ontoh misalnya : BaC Kemampuan dokter

yang baru menyelesaikan pendidikannya9 tentu berbeda dengan dokter yang sudah mempunyaipengalaman menangani pasien selama 2+ Bdua puluh limaC tahun6 BbC Kemampuan dokter yang

bekera di /rian $aya dengan asilitas dan sarana prasarana yang mungkin sangat sederhana9 tentu

tidak bisa disamakan dengan dokter yang melaksanakan pekeraan proesinya di $akarta yang

semuanya serba modern dan anggih6

ketelitian yang umum6

ntuk menentukan ketelitian umum9 harus berdasarkan ketelitian yang dilakukan oleh

dokter dalam melaksanakan pekeraan dan situasi yang sama6 ,olak ukur untuk menentukan

ketelitian mi sangat sulit9 karena setiap bidang keahlian mempunyai aturan main sendiri8sendiri

yang seharusnya bisa dituangkan di dalam ;Standar mum


31/37

kemampuan Bkno*ledge9 skill and proessional attitudeC minimal yang harus dikuasai oleh

seorang indi)idu untuk dapat melakukan kegiatan proesionalnya pada masyarakat seara

mandiri yang dibuat oleh organisasi proesi6 Penelasan pasal +0 ini9 merupakan penelasan dan

pasal +0 sub a yang menyebutkan bah*a dokter yang melaksanakan praktik kedokteran sesuai

dengan standar proesi dan standar operasional prosedur9 berhak memperoleh perlindungan

hukum6 Kemudian di dalam pasal +0 sub b disebutkan lebih #anut bah*a memberikan

pelayanan medis menurut standar proesi dan standar prosedur operasional uga merupakan hak

dokter6 Dan bunyi pasal +0 sub a dan b dan penelasannya tersebut9 dapat diketahui bah*a

undang8undang menghendaki di dalam pelaksanaan praktik kedokteran9 dokter berhak untuk

melaksanakan praktik sesuai dengan standar proesi9 dan bila telah melaksanakan pratik sesuai

standar proesi yang berlaku9 maka ia berhak mendapat perlindungan hukum6 Dan standar proesi

yang dielaskan di dalam penelasan pasal +09 maka dapat diuraikan unsur8unsur dan standar

proesi sebagai berikut:

16 Standar proesi merupakan batasan kemampuan minimal bagi dokter

26 Kemampuan tersebut meliputi:

a6 kno*ledge BpengetahuanC@b6 skill BketerampilanC

6 proesional attitude Bprilaku yang proesionalC6

36 Kemampuan yang terdiri dan 3 BtigaC unsur tersebut9 harus dikuasai oleh seorang indi)idu

Bdokter yang melakukan praktik kedokteranC6

46 Kemampuan tersebut uga merupakan syarat untuk diiGinkann)a seorang dokter

melakukan kegiatan proesionalnya pada masyarakat seara mandiri6

=ang berhak membuat standar proesi menurut undang8undang Praktik Kedokteran

adalah organisasi proesi6 Organisasi proesi dari dokter yang berlaku saat ini adalah /katan

Dokter /ndonesia B/D/C9 yang dalam hal standar proesi dan masing8masing bidang spesialisasi9

dapat diserahkan kepada masing8masing ikatan proesi di dalam bidang spesialisasi tersebut6

Sebagai ontoh misalnya standar proesi tentang pembedahan9 diserahkan kepada /katan hli

7edah /ndonesia B/K7/C untuk membuatnya9 sedangkan standar proesi untuk penyakit anak

diserahkan kepada /katan Dokter nak /ndonesia B1D.C dan sebagainya6

26+ #eran dan *ungsi dokter po+isi

Kedokteran Kepolisian atau lebih dikenal sebagai ;DOKPO#< adalah penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas kepolisian6 7anyak yang


32/37

mengira bah*a DOKPO# identik dengan Kedokteran orensik9 namun sebenarnya berbeda9 oleh

karena Kedokteran orensik adalah salah satu abang ilmu kedokteran yang diterapkan di dalam

DOKPO#9 sehingga Kedokteran orensik merupakan bagian dari penerapan DOKPO#6 /lmu8

ilmu lain yang uga merupakan bagian terapan dari DOKPO# selain Kedokteran orensik adalah

orensik Klinik9 Psikiatri orensik9 Kedokteran %igi orensik9 7iomolekuler orensik9

.edikolegal9 ,oksikologi Kedokteran orensik9 Kedokteran %a*at Darurat9 Kesehatan

#apangan9 Kedokteran #alu #intas dan sebagainya6 dapun dasar hukum bah*a DOKPO#

berperan dalam tugas kepolisian adalah terantum dalam 7ab /// Pasal 14 ayat 1 butir BhC

5o6 2 tahun 2002 yang berbunyi ;menyelenggarakan identiikasi kepolisian9 kedokteran

kepolisian9 laboratorium orensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian


33/37

Dalam kepentingan tugas8tugas operasional peran Dokpol ukup dikenal di dunia terutama

seak teradinya peristi*a 7om 7ali dimana DOKPO# memberikan kontribusinya yang nyata

dalam rangka mengidentiikasi korban mati akibat benana berupa bom dan turut serta dalam

membantu merekontruksi penyebab benana tersebut6 Seak itu tugas8tugas identiikasi terhadap

korban mati akibat benana massal BD!/C di /ndonesia merupakan salah satu peran DOKPO#

yang penting dan dikenal hingga dunia baik akti)itasnya maupun organisasinya6 Keberhasilan

DOKPO# hingga ke dunia ini uga diikuti dengan mengembangkan sumber daya manusianya

yaitu dengan memberikan kesempatan memperdalam pendidikan berkelanutan antara lain dalam

bidang D5 orensik yang diselenggarakan di ustralia6 Selain itu pula melakukan kerasama

dan membangun net*orking dengan intitusi8institusi dan organisasi8organisai nasional dan

internasional terkait seperti /nterpol9 P9 $'#('9 !itoria ni)ersity9 /'O.9 D!/'9 /,.

dan sebagainya6 Peran dan ungsi DOKPO# ini uga di*uudkan dalam keaktian mengikuti

pertemuan ilmiah tahunan atau symposium atau pertemuan ormal tahunan lainnya seperti

.eeting o ,he Standing 'ommittee on Disaster !itim /dentiiation setiap tahun di #yon9

Peranis9 /nternational D5 usersH 'onerene or /n)estigati)e Oiers setiap tahun di #yon9

Peranis dan kegiatan orld 'ongress o /nternational ,rai .ediine ssoiation yang

diadakan setiap 2 tahun sekali di negara anggota serta kegiatan8kegiatan internasional lainnya

yang diadakan seara insidentil6

Kegiatan8kegiatan operasional DOKPO# yang sering kali dilaksanakan oleh 7iddokpol

Pusdokkes Polri antara lain: Kegiatan Disaster !itim /dentiiation BD!/C pada keadian

benana baik yang bersiat alamAnatural ataupunman made disasterseperti kasus terorisme @

Kegiatan bak up *ilayah berupa otopsi dan ekhumasi Bgali enaGahC @ Kegiatan Pengamanan

.akanan berupa ood Seurity untuk !!/P dan !/P @ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berupa

pengaaran D!/ di $'#('9 Dibangspes Dokpol dan mengaar Kedokteran orensik untuk

mahasis*a8mahasis*a kedokteran yang menalani kepaniteraan orensik di Fumkit Puspol FS

Sukanto dan Odontologi orensik bagi mahasis*a K ni)ersitas /ndonesia @ serta Kegiatan

pemeriksaan D5 oleh #aboratorium D5 orensik Pusdokkes Polri6&

26- Ke;aiban dan Kode Etik #enegak Hukum Da+am Me+akukan Interogasi8

,erdapat delapan B&C pasal9 yaitu :


34/37

aC Petugas Penegak >ukum selalu memenuhi ke*aiban yang diberikan kepada mereka sesuai

dengan hukum dengan semua anggota masyarakat dan tindakan pelanggaran hukum9

konsisten dengan tanggung a*abnya sebagaimana disyaratkan proesinya6

bC Dalam melaksanakan ke*aiban mereka9 Petugas Penegak >ukum harus menghormati dan

melindungi harkat dan martabat manusia dan memelihara dan menegakkan hak8hak asasi

setiap orang6

C Petugas Penegak >ukum dapat menggunakan kekuatan hanya ika sangat diperlukan dan

seauh diperlukan untuk melakukan ke*aibannya6

dC .asalah8masalah bersiat rahasia yang diketahui oleh Petugas Penegak >ukum harus tetap

diaga kerahasiaannya keuali pelaksanaan ke*aiban atau kebutuhan peradilan

mengharuskan sebaliknya6

eC Setiap Petugas Penegak >ukum tidak diperbolehkan terlihat melakukan atau mentolerir

setiap tindakan penyiksaan atau tindak kekerasan lainnya9 perlakuan atau hukuman yangtidak dibenarkan memberikan alasan perintah atasan atau kondisi terpaksa seperti situasi

perang atau anaman perang9 anaman terhadap keamanan nasional9 ketidakstabilan politik

dalam negeri9 atau keadaan darurat masyarakat lainnya sebagai pembenaran tindakan

penyiksaan atau kekerasan lainnya6 Perlakuan atau hukuman yang tidak manusia*i atau

merendahkan harkat dan martabat manusia6

C Petugas Penegak >ukum harus menamin perlindungan penuh9 kesehatan orang8orang yang

ada dalam perlindungannya dan seara khusus harus mengambil tindakan segera untuk

mendapatkan bantuan medis ika diperlukan6gC Petugas Penegak >ukum tidak dibenarkan melakukan korupsi6 .ereka uga harus mela*an

dan memberantas tindakan tersebut6

Petugas Penegak >ukum harus menghormati undang8undang dan kode etik6 .ereka harus

menegah dan menentang setiap pelanggaran hukum dan kode etik

26? Hak dan ke;aiban tersangka

Selain mempunyai hak8hak yang diatur oleh K>P9 seorang tersangka atau terdak*a

uga mempunyai ke*aiban8ke*aiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan

undang8undang yakni:"

B1C Ke*aiban bagi tersangka atau terdak*a melapor diri pada *aktu yang ditentukan dalam hal

yang bersangkutan menalani penahanan kota BPasal 22 ayat 3 K>PC6


35/37

B2C Ke*aiban meminta iGin keluar rumah atau kota dari penyidik9 penuntut umum atau hakim

yang memberi perintah penahanan9 bagi tersangka atau terdak*a yang menalani penahanan

rumah atau penahanan kota BPasal 22 ayat 2 dan 3 K>PC6

B3C Ke*aiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdak*a yang menalani

massa penangguhan misalnya *aib lapor tidak keluar rumah atau kota Bpenelasan Pasal 31

K>PC6 B4C aib menyimpan isi berita aara Bturunan berita aara pemeriksaanC untuk

kepentingan pembelaannya Bpasal ?2 K>P dan penelasannyaC6

B+C Ke*aiban menyebut alasan8alasan apabila mengaukan permintaan tentang sah atau tidaknya

suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitas BPasal ?"

dan &1 K>PC6

B-C pabila dipanggil dengan sah dan menyebut alasan yang elas9 maka *aib datang kepada

penyidik keuali memberi alasan yang patut dan *aar BPasal 112 dan 113 K>PC6

B?C aib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan6 Kehadiran terdak*a di sidang merupakan

ke*aiban bukan merupakan haknya9 kadi terdak*a harus hadir di sidang pengadilan Bpenelasan

Pasal 1+4 ayat 4 K>PC6 7ahkan apabila terdak*a setelah diupayakan dengan sungguh8

sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik9 maka terdak*a dapat dihadirkan paksa BPasal 1+4

ayat - K>PC6

B&C .eskipun tidak seara tegas disebut sebagai ke*aiban9 tetapi pembelaan terdak*a atau

penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan BPasal 1&2C6

B"C Ke*aiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan6

B10C Ke*aiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana BPasal 22 ayat 1C6

B11C .eskipun tidak seara tegas merupakan keharusan9 sangat logis ika memori banding perlu

dibuat terdak*a yang mengaukan permintaan banding6 Pasal 23? K>P mengatakan selama

pengadilan tinggi9 belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding9 baik terdak*a atau

kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori

banding kepada pengadilan tinggi6

B12C pabila sebagai pemohon kasasi maka terdak*a *aib mengaukan memori kasasinya9 dan

dalam *aktu 14 hari setelah mengaukan permohonan tersebut9 harus sudah menyerahkan kepada

panitera BPasal 24& ayat 1 K>PC6 B13C pabila terdak*a mengaukan permintaan peninauan

kembali BPKC maka harus menyebutkan seara elas alasannya BPasal 2-4 ayat 1 K>PC6


36/37

26& Dampak #sikiko+ogis

Psikologi orensik9 bekera dalam berbagai sistem pengadilan dan sistem rehabilitasi9

seperti berkonsultasi dengan instansi kepolisian dan petugas pengadilan dalam meningkatkan

pengertian terhadap masalah manusia yang harus mereka tangani9 berhadapan dengan narapidanadan keluarga mereka9 berperan dalam mengambil keputusan apakah tertuduh akap bertindak di

peradilan9 dan menyiapkan laporan psikologis untuk membantu memutuskan tindakan yang

paling sesuai bagi terpidana6 7erikut ini adalah damapk terhadap seseorang yg menadi tersangka

dalam proses peradilan10

Stress : 7entuk ketegangan dari isik9psikis9emosi maupun mental6 7entuk ketegangan ini

mempengaruhi kinera keseharian seseorang6 7ahkan stress dapat membuat produkti)itas

menurun9rasa sakit dan gangguan8gangguan mental6 Pada dasarnya stress adalah sebuah

bentikketegangan baik isik maupun mental6

Depresi : suasana hati yang buruk dan berlangsung selama kurun *aktu tertentu6 Ketika

mengalami depresi kita akan merasa sedih berkepanangan9 putus harapan9 tidak punya

moti)asi untuk berakti)itas9 kehilangan ketertarikan pada hal8hal yang dulunya menghibur9

dan menyalahkan diri sendiri6

Ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap anaman6 ,akut adalah suatu mekanisme

pertahanan hidup dasar yang teradi sebagai respons terhadap suatu stimulus tertentu9 seperti

rasa sakit atau anaman bahaya636 Kesimpulan

$adi peran dokter polisi selain membantu penyidik mengumpulkan barang bukti9 uga

membantu penyidik dalam melakukan penginterogasian9 dimana dokter uga harus

memperhatikan ke*aiban dan haknya9 serta hak dan ke*aiban tersangka yang akan

diinterogasi9 begitupula dengan penyidik6 Penginterogasian dilakukan tidak dengan alan

penyiksaan dan uga penganiayaan baik penyidik maupun dokter yang melakukan interogasi

melainkan harus memperhatikan hak tersangka tersebut seperti haknya untuk mendapatkanpembelaan6 7agi dokter yang akan melakukan atau ikut dalam proses penginterogasian dengan

tidak melalui alan kekerasan sesuai dengan etika dan moral kedokteran6 Selain itu uga akan ada

dampak pada psikologis dari tersangka yang akan diinterogasi6

Datar Pustaka


37/37

16 >iGGal !F6 Perlindungan hak asasi tersangkaAterdak*a dalam pemberantasan terorisme di

/ndonesia6 Diunduh dari : http:AAad)okathandal6*ordpress6omAperlindungan8hak8asasi8

tersangkaterdak*a8dalam8pemberantasan8terorisme8di8indonesiaA@ 12 $anuari 201-6

26 Saitry O6 Kompilasi peraturan perundang8undangan terkait praktik kedokteran6 $akarta:Penerbit Departemen /lmu kedokteran orensikdan .edikolegal akultas Kedokteran

ni)ersitas /ndonesia@ 20146

36 Kon)ensi .enentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman #ain yang Keam9 ,idak

.anusia*i dan .erendahkan .artabat .anusia6 diunduh dari

http:AA***6kontras6orgAbaruAKo)ensi I20.enentangI20Penyiksaan6pd pada tanggal 12

anuari 201-6

46 7udi Sampurna9 Zulhasmar Syamsu9 ,eptep D*ida Sis*aa6 7ioetik dan hukum

kedokteran pengantar bagi mahasis*a kedokteran dan hukum6 $akarta: Pustaka D*ipar@

200?6h630826+6 >aniiah .$9 mir 6 (tika kedokteran dan hokum kesehatan6 (d 46 $akarta:(%'@200"6 h 1?

-6 hadiat '.6 Dinamika etika dan hokum kedokteran dalam tantangan

Gaman6$akarta:(%'@200?6h 2-?6 Sunaryo (6 7uku Pedoman Pelaksanaan ,ugas 7intara Polri di #apangan6 200-6 $akarta:

Kepolisian 5egara Fepublik /ndonesia .arkas 7esar

&6 .ularno F6 Kasat Serse dan Dokter Polisi 6 Diunduh dari ***6polri6go6idA tanggal 11 $anuari

2011"6 Kitab ndang8ndang >ukum ara Pidana no6 & tahun 1"&16 Diunduh dari

http:AA***6*irantapra*ira6deAla*AriminalAkuhapAindeJ6htmlbab!/6 12 $anuari 201-

10.Dampak psikologis tersangka peradilan6 Diunduh dari http:AA***6psikologiku6omApada

tanggal 14 anuari 201-
http://www.kontras.org/baru/Kovensi%20%20Menentang%20Penyiksaan.pdfhttp://www.psikologiku.com/http://www.psikologiku.com/http://www.psikologiku.com/http://www.kontras.org/baru/Kovensi%20%20Menentang%20Penyiksaan.pdf

peran dokter polisi dalam penginterogasian oleh kepolisian-makala pleno c6 sken 5

Documents