raperda tjslp

7/25/2019 RAPERDA TJSLP

http://slidepdf.com/reader/full/raperda-tjslp 1/20

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR … TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaanmerupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan

daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untukmeningkatkan kemampuan, kepedulian dan Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalampembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah secaramelembaga dan berkelanjutan;

b. bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengahberwenang mengatur Tanggung Jawab Sosial danLingkungan Perusahaan untuk meningkatkan kesadaranPerusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk PeraturanDaerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan LingkunganPerusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentangPembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan PeraturanPeraturanNegara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang PerusahaanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2387);

4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan UsahaMilik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4297);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,



6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4274);

7.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4756);

8.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4967);

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5492);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, DanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Inddonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

14.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan LingkunganPerseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5305);

15.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi UrusanPemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (LembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

14);



16.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang PenanamanModal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan LembaranDaerah29)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIALDAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Tengah.

6.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja

serta berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, untuk tujuan

memperoleh keuntungan dan atau laba.

7.

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PerusahaanProvinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana

oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah

Daerah.

8.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya

disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap

Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang,

dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat

setempat.

9.

Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP

adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.

10.

Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.

11.

Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya

yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.



BAB IIASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

a. kesetiakawanan;

b. keadilan;

c. kemanfaatan;

d. keterpaduan;

e. kemitraan;

f. keterbukaan;

g. akuntabilitas;

h. partisipasi;

i. profesionalitas;

j. berwawasan lingkungan;dank. keberlanjutan.

Pasal 3

Maksud TJSLP untuk:

a.

meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di

wilayah Daerah;

b.

memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai

TJSLP;c.

menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan

perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan

yang bersangkutan; dan

d.

memberikan arahan kepada perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP

agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan TJSLP adalah :a.

mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan

TJSLP;

b.

meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang

bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-

pihak terkait dengan operasional perusahaan diseluruh wilayah Daerah;

dan

c. terjalinnya hubungan Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat.

BAB IIIRUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)

Ruang lingkup TJSLP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pengawasan pelaporan dan pembinaan



(2)

Penyelenggaraan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi

persyaratan adminsitrasi usaha di seluruh Kabupaten/Kota yang berada

di wilayah Daerah.

(3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali pelaksanaan

dan pelaporan diselenggarakan oleh SKPD dan Pemerintah

Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.

BAB IVPELAKSANAAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 6

Tujuan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan

mengacu pada arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian KeduaProgram TJSLP

Pasal 7

(1)

Program TJSLP dapat berbentuk:

a.

pemberdayaan Masyarakat;

b.

Kemitraan dan Bina Lingkungan;

c.

Sumbangan atau Donasi; dan/atau

d.

Promosi.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan

dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau

kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk

mendapatkan kemanfaatan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidupmasyarakat.

Paragraf 1Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf a merupakan program TJSLP sebagai bentuk untuk memulihkan

atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, harkat dan martabat masyarakat

sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.



Paragraf 2Kemitraan dan Bina Lingkungan

Pasal 9

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf bmerupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan

membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirianunit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Pasal 10

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hurufc merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan danperbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Paragraf 3Sumbangan atau Donasi

Pasal 11

(1)

Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf c merupakan program TJSLP dalam bentuk hibah dari keuntungan

perusahaan yang diberikan kepada masyarakat.

(2)

Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk memberikan sumbangan dalam bentuk barang, uang atau bentuk

pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapatdiambil kembali.

Paragraf 4Promosi

Pasal 12

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan

program TJSLP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan

memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yangmemberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bagian KetigaPembidangan TJSLP

Pasal 13

Bidang TJSLP meliputi :

a. pendidikan;

b.

kesehatan;c. olah raga, seni, budaya dan pariwisata;

d. kesejahteraan Sosial;

e. keagamaan;

f. pelestarian lingkungan hidup;

g. pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan;

h. energi baru terbarukan;



j. pendampingan Umum;dan

k. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan

kualitas hidup masyarakat.

Pasal 14

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan

bidang TJSLP dalam bentuk bantuan pendidikan, fasilitas penunjang

pendidikan, yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang guna

meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 15

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan

bidang TJSLP dalam bentuk bantuan pelayanaan kesehatan, fasilitas

penunjang kesehatan, yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barangguna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 16

Olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf c merupakan bidang TJSLP dalam bentuk bantuan pelayanaan dan atau

fasilitas, yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau fasilitas kepada

masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya

dan pariwisata.

Pasal 17

Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d

merupakan

bidang TJSLP yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan bidang TJSLP dalam bentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas yang diberikan

berupa uang, barang dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang

peningkatan kualitas peribadatan.

Pasal 19

Pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f

merupakan bidang TJSLP dalam bentuk upaya menjaga dan melestarikan

lingkungan hidup.

Pasal 20

Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf g merupakan bidang kerja TJSLP dalam

bentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi yang diberikan dalam bentuk

uang, barang dan/atau fasilitas untuk menunjang peningkatan kualitas hidup



Pasal 21

Energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h

merupakan bidang TJSLP dalam bentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi

yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau fasilitas kepada

masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menujukedaulatan dan kemandirian energi.

Pasal 22

Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i merupakan

bantuan yang dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau fasilitas

secara langsung kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu,.

Pasal 23

Bidang Pendampingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j

merupakan bidang TJSLP dalam bentuk bantuan pendampingan, pelatihan

atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian KeempatPerusahaan Pelaksana TJSLP

Pasal 24

(1) Setiap perusahaan yang berada di Provinsi Jawa Tengah wajib sebagai

pelaksana TJSLP.

(2)

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat

atau cabang perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.

(3)

Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik

swasta, maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik

yang menghasilkan barang maupun jasa.

(4)

Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilihat dari

kepemilikan modal yaitu:a.

Perusahaan swasta lokal;

b.

Perusahaan swasta nasional;

c.

Perusahaan Asing;

d.

Perusahaan BUMN;

e.

Perusahaan BUMD.

(5)

Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilihat dari

standar ukuran permodalan yaitu:

a.

Perusahaan Besar dengan kekayaan paling sedikit

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

b.

Perusahaan Menengah dengan kekayaan paling sedikit

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

(6)

Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria

perusahaan Mikro dan Kecil melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan

dan kondisi Perusahaan.



Bagian Keli`maMekanisme Pelaksanaan TJSLP

Pasal 25

(1)

Pelaksanaan TJSLP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang

ditentukan oleh FTJSLP.

(2)

Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP bersama FTJSLP;

b.

penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan

Pihak Ketiga;

c.

pelaksanaan program TJSLP;

d.

monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP;

e.

pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada FTJSLP.

(3)

Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan

FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian KeenamCara Penerapan TJSLP

Pasal 26

Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

a.

Langsung;

b.

Tidak langsung;

c.

Kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan TJSLP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIALDAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 28

Untuk membantu Gubernur sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam

mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP dibentuk FTJSLP.

Pasal 29

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertujuan mengkoordinasikan,

dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi,

dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 30

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:

a membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam



b.

mengkoordinasikan penyusunan RKTP;

c.

mensinkronkan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Tengah;

d.

memadukan pelaksanaan RKTP;

e. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;

f.

monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan

g.

mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada

Perusahaan.

Pasal 31

(1)

FTJSLP terdiri dari unsur dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa

Tengah, dan dilengkapi unsur SKPD terkait, Perusahaan, Masyarakat,

Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi.

(2)

Pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Keputusan Gubernur.

(3)

Anggaran FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berasal dari:

a.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau

b.

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembentukan FTJSLP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 33

Setiap Perusahaan berhak:a.

menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan

internal Perusahaan yang berkesinambungan;

b.

menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan

TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;c.

mendapatkan kepastian hukum;

d.

mendapatkan informasi yang terbuka;

e.

mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Setiap Perusahaan berkewajiban:a.

melaksanakan TJSLP;

b.

melaksakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerahdan Peraturan Perundang-undangan;

c.

menghormati tradisi, budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;

d. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan

kemitraan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah

Daerah, dan masyarakat;

e.

menerima usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang



f.

membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP

kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP secara berkala; dan

g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Perusahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 berkedudukan

sebagai kantor pusat, kantor cabang dan/atau kantor operasional perusahaan

yang berkedudukan di wilayah Daerah.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 36

Gubernur dapat memberi penghargaan kepada Perusahaan sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan kepada

Perusahaan yang dalam menyelenggarakan TJSLP sekurang-kurangnya

memenuhi salah 1 (satu) kriteria sebagai berikut:

a.

memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan

pembangunan Daerah;

b.

memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;c.

memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

d.

menjaga dan mempertahankan lingkungan;

e.

membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;

f.

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan

g.

melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau

koperasi.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan

pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37

diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

(1)

Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk

berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara :

a.

penyampaian saran; atau

b.

penyampaian informasi potensi Daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk:

j dk l k TJSLP k b l j



c.

mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan

d.

menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan;

(3)

Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD terkait menyelenggarakan

kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN

Pasal 40

(1)

Pengawasan dan pengendalian, dan pembinaan pelaksanaan TJSLP

dilakukan oleh SKPD terkait.

(2)

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:a.

verifikasi;

b.

monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan TJSLP.

c.

tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP.

d.

evaluasi Laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi

lainnya.

(3)

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara :

a.

penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;

b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP;

c.

fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi

Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian,

pembinaan, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

(1)

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa :

a.

peringatan tertulis; dan/atau

b.

diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1)

Program TJSLP yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai

dengan rencana kegiatan dan anggarannya.

(2)

Program TJSLP yang belum dilaksanakan oleh Perusahaan dilaksanakan

sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.



Pasal 43

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang mengatur TJSLP mengacupada Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling

lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah.

Ditetapkan di Semarangpada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 ... NOMOR



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR … TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGANPERUSAHAAN

I.

UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah

tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap

menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. TJSLP dalamkenyataannya telah dilaksanakan oleh Perusahaan di wilayah Provinsi

Jawa Tengah.

Berbagai Peraturan Perundang-undangan mengatur TJSLP merupakan

kewajiban Perusahaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

dan Perusahaan yang patuh dalam melaksanakannya dapat diberikan

pengahargaan.

TJSLP merupakan potensi dan sumber dayadalam pembangunan daerah

di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, sebagai potensi dan sumberdaya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Maksud Peraturan Daerah itu adalah untuk meningkatkan kesadaran

Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah; memenuhi

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;

dan menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai

Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha

Perusahaan yang bersangkutan. Adapun tujuan Peraturan Daerah ini

adalah mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi

masyarakat dan/atau komunitas setempat pada umumnya maupun

Perusahaan;mewujudkan pembangunan bidang sosial; meningkatkan

kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi

masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam

pelaksanaan TJSLP; dan terjalinnya hubungan Perusahaan dengan

Pemerintah Daerah dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai

dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun

secara sistematis sebagai berikut: Ketentuan Umum, Maksud Dan

Tujuan,Ruang Lingkup, Forum Tanggung Jawab Sosial dan LingkunganPerusahaan, Hak Dan Kewajiban Perusahaan, Rencana Kerja Tahunan

Perusahaan, Tata cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat,

Pengawasan dan Pengendalian, Pembinaan dan Pelaporan, Ketentuan

Peralihan, danKetentuan Penutup.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam

penyelenggaraan TJSLP harus dilandasi oleh kepedulian sosial

untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan

empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam

penyelenggaraan TJSLP harus menekankan pada aspek

pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan

kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam

penyelenggaraan TJSLP harus memberi manfaat bagi peningkatan

kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalampenyelenggaraan TJSLP harus mengintegrasikan berbagai

komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir

dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani

masalah penyelenggaraan TJSLP diperlukan kemitraan antara

Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai

penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah

Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan

peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan

akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan

informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSLP.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiappenyelenggaraan TJSLP harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap

penyelenggaraan TJSLP harus melibatkan seluruh komponen



Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap

TJSLP kepada masyarakat agar dilandasi dengan

profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan

seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah

bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap memperhatikan

dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan

hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam

penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “peristiwa tertentu” misalnya bencana alam atau

wabah penyakit.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasilpengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilaikewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelaskanaan TJSLP secara langsung yaitu

pelaksanaan TSJP yang dilakukan oleh perusahaan sendiri engan

membentuk devisi khusus untuk melaskanakan TJSP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelaskanaan TJSLP secara tidak langsung

yaitu pelaksanaan TSJP yang diserahkan oleh perusahaan kepada

badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan

memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan

seperti Lembaga Swadaya Masayarakat atau Yayasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelaskanaan TJSLP dengan cara

membangun kerjasama yaitu pelaksanaan TSJP yang dilakukan

oleh perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihakketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan

persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga

Swadaya Masayarakat atau Yayasan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.



Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR…

raperda tjslp

Documents