raperda dinas hasil konsultasi 25 juli 2008.doc

7/23/2019 Raperda Dinas Hasil konsultasi 25 Juli 2008.doc

1/24

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBESNOMOR TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAHKABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektitas dan peningkatan

kinerja perlu dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah ;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan

Pemerintah !m!r "# Tahun $%%& tentang Organisasi

Perangkat Daerah' maka perlu mengatur kembali Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Kabupaten (rebes ;

). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan b' dipandang perlu membentuk Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten (rebes dengan Peraturan

Daerah.

Mengingat : #. *ndang+*ndang !m!r #, Tahun #-% tentang Pembentukan

Daerah+daerah Kabupaten Dalam /ingkungan Pr!pinsi 0awa

Tengah ;

$. *ndang+*ndang !m!r #% Tahun $%%" tentang Pembentukan

Peraturan Perundang+undangan 1/embaran egara 2epublik

3nd!nesia Tahun $%%" !m!r ,' Tambahan /embaran

egara 2epublik 3nd!nesia !m!r ",4-5;,. *ndang+*ndang !m!r ,$ Tahun $%%" tentang Pemerintahan

Daerah 1/embaran egara 2epublik 3nd!nesia Tahun $%%"

!m!r #$' Tambahan /embaran egara 2epublik 3nd!nesia

!m!r "",&5 sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan *ndang+*ndang !m!r #$ Tahun $%%4


2/24

tentang Perubahan Kedua 6tas *ndang+*ndang !m!r ,

Tahun $%% tentang Perubahan 6tas *ndang+*ndang !m!r

,$ Tahun $%%" tentang Pemerintahan Daerah 1/embaran

egara 2epublik 3nd!nesia Tahun $%%4 !m!r -' Tambahan

/embaran egara 2epublik 3nd!nesia !m!r "4""5;

". Peraturan Pemerintah !m!r ,4 Tahun $%%& tentang

Pembagian *rusan Pemerintahan 6ntara Pemerintah'

Pemerintahan Daerah Pr!7insi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten8K!ta 1/embaran egara 2epublik 3nd!nesia Tahun

$%%& !m!r 4$' Tambahan /embaran egara 2epublik

3nd!nesia !m!r "&,&5;

. Peraturan Pemerintah !m!r "# Tahun $%%& tentang

Organisasi Perangkat Daerah 1/embaran egara 2epublik

3nd!nesia Tahun $%%& !m!r 4-' Tambahan /embaran

egara 2epublik 3nd!nesia !m!r "&"#5;

9. Peraturan Presiden !m!r # Tahun $%%& tentang

Pengesahan' Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang+

undangan ;

&. Peraturan Daerah Kabupaten (rebes !m!r , Tahun $%%4

tentang *rusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten (rebes 1/embaran Daerah

Kabupaten (rebes Tahun $%%4 !m!r 45;

4. Peraturan Daerah Kabupaten (rebes !m!r " Tahun $%%4

tentang P!la Organisasi Pemerintah Kabupaten (rebes

1/embaran Daerah Kabupaten (rebes Tahun $%%4 !m!r ......

5

Dengan Persetuuan Bersa!a,

DE"AN PER"AKI#AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

$an

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN %

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BREBES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa& '

Dalam Peraturan Daerah ini' yang dimaksud dengan :

#. Daerah adalah Kabupaten (rebes ;

2


3/24

$. Pemerintah Daerah adalah (upati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

,. (upati adalah (upati (rebes;

". Perangkat Daerah adalah unsur pembantu (upati yang terdiri dari

ekretariat Daerah' ekretariat DP2D' Dinas Daerah ' /embaga Teknis

Daerah' 3nspekt!rat' atuan P!lisi Pam!ng Praja' /embaga /ain' Ke)amatan

dan Kelurahan;

. ekretaris Daerah adalah ekretaris Daerah Kabupaten (rebes;

9. Dinas Daerah' yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana

!t!n!mi daerah;

&. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang diberi

tugas untuk memimpin Dinas yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada (upati melalui ekretaris Daerah ;

4. *nit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut *PTD adalah unsur

pelaksana !perasi!nal Dinas;

-. 0abatan ungsi!nal adalah kedudukan yang menunjukan tugas' tanggung

jawab' wewenang dan hak sese!rang Pegawai egeri ipil dalam satuan

!rganisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian

dan8atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

#%.Kel!mp!k jabatan fungsi!nal adalah kumpulan jabatan fungsi!nal yang

terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsi!nal yangterbagi dalam berbagai kel!mp!k sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasa& 2

Dengan Peraturan Daerah ini' dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten (rebes.

Pasa& (

Dinas Kabupaten (rebes terdiri dari :

a. Dinas !sial' Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan

). Dinas Kelautan Dan Perikanan

d. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

e. Dinas Pekerjaan *mum Dan Tata 2uang

f. Dinas Pengairan' =nergi dan umber Daya Mineral

g. DinasKesehatan

h. Dinas Pendidikan

i. Dinas Pariwisata' Kebudayaan' Pemuda Dan Olah 2aga

3


4/24

j. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

k. Dinas Perhubungan' K!munikasi Dan 3nf!rmatika

l. Dinas Peternakan

m. Dinas Pendapatan' Pengel!laan Keuangan Dan 6set Daerah

n. Dinas Kependudukan Dan Pen)atatan ipil

!. Dinas K!perasi' *saha Mikr!' Ke)il Dan Menengah

BAB III

TUGAS, )UNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bag*an Perta!a

DINAS SOSIA#, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasa& +

1#5 Tugas p!k!k Dinas !sial' Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan a>as !t!n!mi dan

tugas pembantuan di bidang kesejahteraan s!sial dan rehabilitasi s!sial'

bantuan s!sial' akreditasi' sertikasi' pelatihan dan penempatan tenagakerja dan transmigrasi' pembinaan' perlindungan' pengawasan dan

ad7!kasi ketenagakerjaan.

1$5 Dalam menyelenggarakan tugas p!k!k sebagaimana dimaksud pada ayat

1#5' Dinas !sial' Tenaga Kerja dan Transmigrasi' mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan dan

kesetiakawanan s!sial' rehabilitasi dan bantuan s!sial' pelatihan dan

penempatan tenaga kerja dan transmigrasi' pembinaan' perlindungan'

pengawasan dan ad7!kasi ketenagakerjaan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang s!sial'

tenaga kerja dan transmigrasi;

). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang s!sial' tenaga kerja dan

transmigrasi;

d. pembinaan terhadap *PTD di bidang s!sial' tenaga kerja dan

transmigrasi;

e. pengel!laan urusan ketatausahaan Dinas;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan !leh (upati yang berkaitan

dengan lingkup tugas di bidang s!sial' tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasa&

1#5 usunan Organisasi Dinas !sial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

a. Kepala ;

b. ekretariat' terdiri dari

#. ubbagian Pr!gram dan Pelap!ran ;

$. ubbagian Keuangan ;

,. ubbagian *mum dan Kepegawaian.

). (idang 2ehabilitasi !sial' terdiri dari :

4


5/24

#. eksi 2ehabilitasi Penyandang ?a)at ;

$. eksi 2ehabilitasi 6nak akal' K!rban ark!tika dan 6nak 0alanan ;

,. eksi 2ehabilitasi Tuna !sial.

d. (idang (antuan !sial' terdiri dari :

#. eksi (antuan !sial dan Pengentasan Kemiskinan ;

2. eksi Penanganan K!rban (en)ana' Keluarga dan /anjut *sia ;

,. eksi Pemberdayaan P!tensi !sial.

e. (idang Pelatihan Tenaga Kerja Dan Penyaluran Transmigrasi' terdiri dari :

#. eksi Pelatihan Ketrampilan ;

$. eksi 6kreditasi dan ertikasi ;

,. eksi Penempatan Tenaga Kerja dan Penyaluran Transmigrasi.

f. (idang Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kerja ;

#. eksi hubungan 3ndustrial dan yarat Kerja ;$. eksi Pengawasan Ketenagakerjaan ;

,. eksi 6d7!kasi Tenaga Kerja.

g. Kel!mp!k 0abatan ungsi!nal ;

h. *nit Pelaksana Teknis Dinas.

1$5 (agan Organisasi Dinas !sial' Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat 1#5' ter)antum dalam lampiran 3 merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bag*an Ke$ua

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKU#TURA

Pasa& -

1#5 Tugas p!k!k Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan


tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan dan h!rtikultura'

pr!duksi dan perlindungan tanaman' sarana prasarana pertanian' agribisnis

dan pengembangan sumber daya.


1#5' Dinas Pertanian' Tanaman Pangan dan

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan

h!rtikultura ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang

pertanian tanaman pangan dan h!rtikultura ;

). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan

dan h!rtikultura ;

d. pembinaan terhadap *PTD di bidang pertanian tanaman pangan dan

h!rtikultura ;



dengan lingkup tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan

h!rtikultura.

5


6/24

Pasa& .

1#5 usunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

terdiri dari :

a. Kepala ;

b. ekretariat' terdiri dari :

#. ubbagian Pr!gram dan Pelap!ran ;


,. ubbagian *mum dan Kepegawaian.

). (idang Pr!duksi dan Perlindungan Tanaman' terdiri dari :

1. eksi /ahan dan (udidaya ;

2. eksi (enih ;3. eksi Perlindungan Tanaman.

d. (idang arana Prasarana Pertanian' terdiri dari :

#. eksi 6lat Dan Mesin Pertanian ;

$. eksi 3rigasi ;

,. eksi arana Pertanian.

e. (idang Pengembangan umber Daya' terdiri dari :

#. eksi Peningkatan umber Daya ;

$. eksi 6kreditasi Dan Penyuluhan

f. (idang 6gribisnis' Tanaman Dan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1#5' ter)antum dalam lampiran 33

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bag*an Ket*ga

DINAS KE#AUTAN DAN PERIKANAN

Pasa& 8

(1) Tugas p!k!k Dinas Kelautan Dan Perikanan adalah melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan a>as !t!n!mi dan tugas pembantuan di

bidang kelautan dan perikanan.

1$5 Dalam menyelenggarakan tugas p!k!k sebagaimana dimaksud pada ayat1#5' Dinas Kelautan dan Perikanan' mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan Perikanan ;


kelautan dan perikanan ;

). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan ;

d. pembinaan terhadap *PTD di bidang kelautan dan perikanan ;


6


7/24


dengan lingkup tugas di bidang kelautan dan perikanan.

Pasa& /

1#5 usunan Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan terdiri dari :

a. Kepala ;


#. ubbagian Pr!gram Dan Pelap!ran ;


,. ubbagian *mum Dan Kepegawaian.

). (idang Kelautan Dan Masyarakat Pesisir' terdiri dari :

#. eksi Kelautan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ;

$. eksi 2ehabilitasi Dan K!nser7asi umber Daya Kelautan.

d. (idang Perikanan Tangkap' terdiri dari :

#. eksi Pengel!laan Dan Pengawasan umber Daya 3kan ;

$. eksi arana Dan Prasarana Perikanan Tangkap.

e. (idang Perikanan (udidaya' terdiri dari :

#. eksi (udidaya 6ir Tawar' 6ir Payau Dan 6ir /aut ;

$. eksi umber Daya Perikanan (udidaya.

f. (idang Pengembangan *saha' Peng!lahan Dan Pemasaran' terdiri dari :

#. eksi *saha Dan Pemasaran as !t!n!mi dan tugas pembantuan di

bidang kehutanan dan perkebunan.


1#5' Dinas Kehutanan dan Perkebunan' mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan ;b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang

kehutanan dan perkebunan ;

a. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan

;

b. pembinaan terhadap *PTD di bidang kehutanan dan perkebunan ;

). pengel!laan urusan ketatausahaan Dinas;

7


8/24

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan !leh (upati yang berkaitan

dengan lingkup tugas di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasa& ''

1#5 usunan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan terdiri dari :

a. Kepala ;





). (idang 2ehabilitasi as !t!n!mi dan

tugas pembantuan di bidang bina marga' )ipta karya' kebersihan'

pertamanan dan tata ruang.


1#5' Dinas Pekerjaan *mum' mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga' )ipta karya'

kebersihan' pertamanan dan tata ruang ;


pekerjaan umum;

). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;

8


9/24

d. pembinaan terhadap *PTD di bidang pekerjaan umum ;


f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan !leh (upati yang berkaitandengan lingkup tugas di bidang pekerjaan umum.

Pasa& '(

1#5 usunan Organisasi Dinas Pekerjaan *mum Dan Tata 2uang terdiri dari :a. Kepala ;b. ekretariat' terdiri dari :

#. ubbagian Pr!gram Dan Pelap!ran ;$. ubbagian Keuangan ;

,. ubbagian *mum Dan Kepegawaian.). (idang (ina Marga' terdiri dari :#. eksi (ina Teknik ;$. eksi Peningkatan 0alan ;,. eksi Pemeliharaan 0alan.

d. (idang ?ipta Karya' terdiri dari :#. eksi Tata (angunan Dan /ingkungan ;$. eksi Perumahan Dan Tata K!ta ;,. eksi arana Dan Prasarana Pemukiman.

e. (idang Kebersihan Dan Pertamanan' terdiri dari :#. eksi Kebersihan Dan Pengel!laan ampah ;$. eksi Pertamanan ;

,. eksi Penerangan 0alan *mum.f. (idang Penataan 2uang' terdiri dari :#. eksi Peren)anaan Dan Pengembangan Kawasan ;$. eksi Penataan Dan Pengawasan ;,. eksi Pembinaan Tata 2uang.

g. Kel!mp!k 0abatan ungsi!nal ;h. *nit Pelaksana Teknis Dinas.

1$5 (agan Organisasi Dinas Pekerjaan *mum Dan Tata 2uang sebagaimana

dimaksud pada ayat 1#5' ter)antum dalam lampiran @ merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Daerah ini.

Bag*an Keena!

DINAS PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERA#

Pasa& '+

1#5 Tugas p!k!k Dinas Pengairan' =nergi dan umber Daya Mineral adalah


tugas pembantuan di bidang pengairan' energi dan sumber daya mineral.

1$5 Dalam menyelenggarakan tugas p!k!k sebagaimana diimaksud pada ayat

1#5' Dinas Pengairan' =nergi Dan umber Daya Mineral ' mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan' energi dan sumber

daya mineral ;


pengairan' energi dan sumber daya mineral ;

9


10/24

). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengairan' energi dan

sumber daya mineral ;

d. pembinaan terhadap *PTD di bidang pengairan' energi dan sumber daya

mineral ;


f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan !leh (upati yang berkaitandengan lingkup tugas di bidang pengairan' energi dan sumber daya

mineral.

Pasa& '

1#5 usunan Organisasi Dinas Pengairan' =nergi Dan umber Daya Mineral

terdiri dari :

a. Kepala ;


#. ubbagian Pr!gram Dan Pelap!ran ;$. ubbagian Keuangan A


). (idang 3rigasi' terdiri dari :

#. eksi Pembangunan Dan Pemeliharaan 3rigasi ;

$. eksi Pengel!laan Dan Pengendalian 3rigasi.

d. (idang ungai' terdiri dari :

#. Pembangunan Dan Pemeliharaan ungai ;

$. eksi Pengel!laan Dan Pengendalian ungai.

e. (idang =nergi Dan umber Daya Mineral' terdiri dari :

#. eksi (ina Pengusaha ;

$. eksi Pegawasan Dan Pengendalian

f. Kel!mp!k 0abatan ungsi!nal ;

g. *nit Pelaksana Teknis Dinas.

1$5 (agan Organisasi Dinas Pengairan' =nergi Dan umber Daya Mineral

sebagaimana dimaksud pada ayat 1#5' ter)antum dalam lampiran @3


Bag*an Ketuu1

DINAS KESEHATAN

Pasa& '-

1#5 Tugas p!k!k Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan a>as !t!n!mi dan tugas pembantuan di bidang

pengembangan pr!gram dan sumber daya kesehatan' pelayanan

kesehatan' pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan'

pemberdayaan masyarakat dan perbekalan kesehatan.


1#5' Dinas Kesehatan' mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang peren)anaan' e7aluasi'

manajemen inf!rmasi dan pengembangan pr!gram kesehatan'

pengembangan sumber daya kesehatan' upaya kesehatan' kesehatan

keluarga' gi>i masyarakat' pengendalian penyakit' pen)egahan penyakit

10


11/24

dan penanggulangan kejadian luar biasa' penyehatan lingkungan'

pr!m!si kesehatan dan pemberdayaan masyarakat' pembiayaan dan

jaminan kesehatan masyarakat' farmasi dan peralatan kesehatan


kesehatan;

). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;d. pembinaan terhadap *PTD di bidang kesehatan ;



dengan lingkup tugas di bidang kesehatan.

Pasa& '.

1#5 usunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala ;


#. ubbagian Keuangan ;

$. ubbagian Kepegawaian ;

,. ubbagian *mum.

). (idang Pengembangan Pr!gram Dan umber Daya Kesehatan'terdiri dari

:

#. eksi Peren)anaan Dan =7aluasi Pr!gram Kesehatan ;

$. eksi Manajemen 3nf!rmasi Dan Pengembangan Pr!gram Kesehatan ;

,. eksi Pengembangan umber Daya Kesehatan.

d. (idang Pelayanan Kesehatan' terdiri dari :

#. eksi *paya Kesehatan ;

$. eksi Kesehatan Keluarga ;

,. eksi Bi>i Masyarakat.

e. (idang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan /ingkungan' terdiri dari :

#. eksi Pengendalian Penyakit ;

$. eksi Pen)egahan Penyakit Dan Penanggulangan Kejadian /uar

(iasa ;

,. eksi Penyehatan /ingkungan.

f. (idang Pemberdayaan Masyarakat Dan Perbekalan Kesehatan' terdiri

dari :

#. eksi Pr!m!si Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat ;

$. eksi Pembiayaan Dan 0aminan Kesehatan Masyarakat ;

,. eksi armasi Dan Peralatan Kesehatan.



1$5 (agan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1#5'

ter)antum dalam lampiran @33 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bag*an Ke$e&aan

11


12/24

DINAS PENDIDIKAN

Pasa& '8

1#5 Tugas p!k!k Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan a>as !t!n!mi dan tugas pembantuan di bidangpendidikan dasar' pendidikan menengah' pendidikan n!n f!rmal dan

inf!rmal serta pengembangan pegawai dan tenaga kependidikan.


1#5' Dinas Pendidikan' mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis kurikulum dan pengendalian mutu'

kesiswaan' sarana prasarana' pendidikan anak usia dini' keaksaraan dan

kesetaraan' pendidikan masyarakat' pengembangan tenaga

kependidikan dan pengembangan tenaga pendidik ;


pendidikan ;

). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan ;

d. pembinaan terhadap *PTD di bidang pendidikan;



dengan lingkup tugas di bidang pendidikan ;

Pasa& '/

1#5 usunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

a. Kepala ;





). (idang Pendidikan Dasar' terdiri dari :

#. eksi Kurikulum Dan Pengendalian Mutu ;

$. eksi Kesiswaan ;

,. eksi arana Dan Prasarana.

d. (idang Pendidikan Menengah' terdiri dari :

#. eksi Kurikulum Dan Pengendalian Mutu ;

$. eksi Kesiswaan ;

,. eksi arana Dan Prasarana.

e. (idang Pendidikan !n !rmal Dan 3nf!rmal' terdiri dari :

#. eksi Pendidikan 6nak *sia Dini ;

$. eksi Keaksaraan Dan Kesetaraan ;

,. eksi Pendidikan Masyarakat.

f. (idang Pengembangan Pegawai Dan Tenaga Kependidikan' terdiri dari :

#. eksi PengembanganTenaga Kependidikan TK Dan D ;

$. eksi Pengembangan Tenaga Kependidikan MP'M'dan Pegawai !n

!rmal ;

,. eksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

12


13/24


h. *nit pelaksana Teknis Dinas.

1$5 (agan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1#5'

ter)antum dalam lampiran @333 merupakan bagian tidak terpisahkan dari


Bag*an Kese!*&an

DINAS PARI"ISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN O#AH RAGA

Pasa& 20

1#5 Tugas p!k!k Dinas Pariwisata' Kebudayaan' Pemuda dan Olah 2aga adalahmelaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan a>as !t!n!mi dan

tugas pembantuan di bidang !byek dan sarana wisata' pemasaran dan

pengembangan pr!duk wisata' nilai budaya dan kesenian' sejarah'

kepurbakalaan' kepemudaan dan ke!lahragaan.


1#5' Dinas Pariwisata' Kebudayaan' Pemuda dan Olah 2aga' mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang !byek dan sarana wisata'

pemasaran dan pengembangan pr!duk wisata' nilai budaya' kesenian'

sejarah' kepurbakalaan' kepemudaan dan ke!lahragaan;b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang

pariwisata dan kebudayaan;

). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata' kebudayaan'

pemuda dan !lahraga;

d. pembinaan terhadap *PTD di bidang pariwisata' kebudayaan' pemuda

dan !lah raga;



dengan lingkup tugas di bidang pariwisata' kebudayaan' pemuda dan

!lah raga.

Pasa& 2'

1#5 usunan Organisasi Dinas Pariwisata' Kebudayaan' pemuda dan !lah

raga'terdiri dari :

a. Kepala ;





). (idang Pariwisata' terdiri dari :

#. eksi *saha Dan Pengembangan Pariwisata ;

$. eksi Pr!m!si Dan Pemasaran Cisata.

d. (idang Kebudayaan' terdiri dari :

#. eksi ilai (udaya' eni Dan ilm ;

13


14/24

$. eksi ejarah Dan Purbakala.

e. (idang Pemuda Dan Olah raga' terdiri dari :

#. eksi Kepemudaan ;

$. eksi Ke!lahragaan ;

,. eksi arana Kepemudaan Dan Olah 2aga

f. Kel!mp!k 0abatan ungsi!nal.

g. *nit Pelaksana Teknis Dinas ;

(2) (agan Organisasi Dinas Pariwisata' Kebudayaan' Pemuda Dan Olah 2agasebagaimana dimaksud pada ayat 1#5' ter)antum dalam lampiran 3


Bag*an Keseu&u1

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasa& 22

1#5 Tugas p!k!k Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan a>as !t!n!mi dan tugas

pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.


1#5' Dinas Perindustrian dan Perdagangan' mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan ;b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang

perindustrian dan perdagangan ;

). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan

perdagangan ;

d. pembinaan terhadap *PTD di bidang perindustrian dan perdagangan ;



dengan lingkup tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasa& 2(

1#5 usunan Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan terdiri dari :a. Kepala ;b. ekretariat' terdiri dari :

#. ubbagian Pr!gram Dan Pelap!ran ;$. ubbagian Keuangan ;,. ubbagian *mum Dan Kepegawaian.

). (idang Perindustrian' terdiri dari :#. eksi (ina *saha 3ndustri ;

$. eksi Tekn!l!gi 3ndustri ;,. eksi Pengendalian dan Pengawasan.

d. (idang Perdagangan' terdiri dari :#. eksi (ina *saha Perdagangan ;$. eksi Pengawasan Dan Perlindungan K!nsumen ;,. eksi Distribusi Dan 3nf!rmasi Pasar.

e. (idang Pengembangan umber Daya Dan Kemitraan#. eksi Pr!m!si Dan Penyuluhan ;

14


15/24

$. eksi 6kreditasi Dan tandarisasi ;,. eksi Kemitraan Dan asilitasi *saha.

f. Kel!mp!k 0abatan ungsi!nal ;g. *nit Pelaksana Teknis Dinas.

1$5 (agan Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebagaimana

dimaksud pada ayat 1#5' ter)antum dalam lampiran merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bag*an Kesee&as

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN IN)ORMATIKA

Pasa& 2+

1#5 Tugas p!k!k Dinas Perhubungan' K!munikasi Dan 3nf!rmatika adalah


tugas pembantuan di bidang perhubungan darat' perhubungan laut'

k!munikasi dan inf!rmatika ;


1#5' Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan'

keselamatan dan teknik sarana serta k!munikasi dan inf!rmatika ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidangperhubungan' k!munikasi dan inf!rmatika ;

). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan' k!munikasi

dan inf!rmatika ;

d. pembinaan terhadap *PTD di bidang perhubungan' k!munikasi dan

inf!rmatika ;

e. pengel!laan urusan ketatausahaan Dinas ;


dengan lingkup tugas di bidang bidang perhubungan' k!munikasi dan

inf!rmatika.

Pasa& 2

1#5 usunan Organisasi Dinas Perhubungan' K!munikasi Dan 3nf!rmatika' terdiridari :a. Kepala ;b. ekretariat' terdiri dari :

#. ubbagian Pr!gram Dan Pelap!ran ;$. ubbagian Keuangan ;

,. ubbagian *mum Dan Kepegawaian.). (idang Perhubungan Darat' terdiri dari :

#. eksi 6ngkutan ;$. eksi Teknik' arana Dan Prasarana ;,. eksi Penertiban' Patr!li Dan Pengawalan.

d. (idang Perhubungan /aut' terdiri dari :#. eksi 6ngkutan ;$. eksi Teknik' arana Dan Prasarana ;

15


16/24

,. eksi Penertiban Dan Patr!li.e. (idang K!munikasi' terdiri dari :

#. eksi Desiminasi Dan D!kumentasi 3nf!rmasi ;$. eksi Kemitraan Media.

f. (idang 3nf!rmatika' terdiri dari :#. eksi Pengembangan istem 3nf!rmasi ;

$. eksi 6plikasi Telematika.g. Kel!mp!k 0abatan ungsi!nal ;h. *nit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) (agan Organisasi Dinas Perhubungan' K!munikasi dan 3nf!rmatikasebagaimana dimaksud pada ayat 1#5' ter)antum dalam lampiran 3


Bag*an Ke$uae&as

DINAS PETERNAKAN

Pasa& 2-

1#5 Tugas p!k!k Dinas Peternakan adalah melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan a>as !t!n!mi dan tugas pembantuan di bidang

peternakan.


1#5' Dinas Peternakan' mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;


peternakan;). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan;

d. pembinaan terhadap *PTD di bidang peternakan;



dengan lingkup tugas di bidang peternakan.

Pasa& 2.

1#5 usunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :a. Kepala ;b. ekretariat' terdiri dari :


). (idang Pr!duksi' terdiri dari :#. eksi Pembibitan ;$. eksi Penyebaran Dan Pengembangan Peternakan ;,. eksi utrisi Dan Makanan Ternak.

d. (idang Kesehatan


17/24

1$5 (agan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1#5'

ter)antum dalam lampiran 33 merupakan bagian tidak terpisahkan dari


Bag*an Ket*gae&as

DINAS PENDAPATAN, PENGE#O#AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pasa& 28

1#5 Tugas p!k!k Dinas Pendapatan' Pengel!laan Keuangan Dan 6set Daerah

adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan a>as

!t!n!mi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan' pengel!laan pasar'

anggaran' pembinaan administrasi keuangan' akuntansi dan pelap!ran'

perbendaharaan dan 7erikasi serta aset daerah.

1$5Dalam menyelenggarakan tugas p!k!k sebagaimana dimaksud pada ayat1#5' Dinas Pendapatan' Pengel!laan Keuangan Dan 6set Daerah'

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan' anggaran'

administrasi keuangan' akuntansi dan pelap!ran' perbendaharaan dan

7erikasi' pengel!laan pasar dan aset daerah ;


Pendapatan' Pengel!laan Keuangan dan 6set Daerah ;

). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan dan

Pengel!laan Keuangan ;

d. pengel!laan urusan ketatausahaan Dinas;e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan !leh (upati yang berkaitan

dengan lingkup tugas di bidang Pendapatan' Pengel!laan Keuangan dan

6set Daerah

Pasa& 2/

1#5 usunan Organisasi Dinas Pendapatan' Pengel!laan Keuangan Dan 6setDaerah' terdiri dari :a. Kepala ;

b. ekretariat' terdiri dari :#. ubbagian Pr!gram Dan Pelap!ran ;$. ubbagian Keuangan ;,. ubbagian *mum Dan Kepegawaian.

). (idang Pendapatan' terdiri dari :#. eksi Pajak Dan Pendapatan /ain+lain ;$. eksi Dana Perimbangan Dan (agi


18/24

#. eksi 6nalisa Kebutuhan Dan Pendayagunaan 6set ;$. eksi 3n7entarisasi Dan Pemeliharaan 6set.

i. Kel!mp!k 0abatan ungsi!nal ;j. *nit Pelaksana Teknis Dinas.

1$5 (agan Organisasi Dinas Pengel!laan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat 1#5' ter)antum dalam lampiran 333 merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bag*an Kee!ate&as

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEN3ATATAN SIPI#

Pasa& (0

1#5 Tugas p!k!k Dinas Kependudukan dan Pen)atatan ipil adalah


tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk' pelayanan pen)atatan

sipil' pengel!laan inf!rmasi dan administrasi kependudukan serta

perkembangan kependudukan.


1#5' Dinas Kependudukan dan Pen)atatan ipil' mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk' pelayanan

pen)atatan sipil' pengel!laan inf!rmasi dan administrasi kependudukan

serta perkembangan kependudukan.


kependudukan dan pen)atatan sipil;

). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan danpen)atatan sipil;

d. pengel!laan urusan ketatausahaan Dinas;e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan !leh (upati yang berkaitan

dengan lingkup tugas di bidang kependudukan dan pen)atatan sipil.

Pasa& ('

1#5 usunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pen)atatan ipil terdiri dari :a. Kepala ;b. ekretariat' terdiri dari :


). (idang Pendaftaran Penduduk' terdiri dari :#. eksi Mutasi Dan M!bilitas Penduduk ;$. eksi Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda

Penduduk.d. (idang Pen)atatan ipil' terdiri dari :

#. eksi Kelahiran Dan Kematian ;$. eksi Perkawinan' Per)eraian Dan Pengakuan 6nak

e. (idang Data Dan 3nf!rmasi' terdiri dari :#. eksi Penyuluhan Dan Pemeliharaan Data Pen)atatan ipil ;$. eksi Pengel!laan istem 3nf!rmasi Kependudukan.

f. (idang Perkembangan Kependudukan' terdiri dari :#. eksi Pengendalian Kependudukan ;$. eksi Pemantauan Dan =7aluasi Pengendalian Kependudukan.


18


19/24


(2) (agan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pen)atatan ipil sebagaimanadimaksud pada ayat 1#5' ter)antum dalam lampiran 3@ merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bag*an Ke&*!ae&as

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KE3I# DAN MENENGAH

Pasa& (2

1#5 Tugas p!k!k Dinas K!perasi' *saha Mikr! Ke)il Dan Menengah adalah


tugas pembantuan di bidang k!perasi' usaha Mikr!' ke)il dan menengah.

1$5 Dalam menyelenggarakan tugas p!k!k sebagaimana dimaksud ayat 1#5'

Dinas K!perasi' *saha Mikr!' Ke)il Dan menengah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang k!perasi' usaha mikr! ke)il dan

menengah ;


k!perasi' usaha mikr!' ke)il dan menengah ;

). pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang k!perasi' usaha mikr!

ke)il dan menengah ;

d. pembinaan terhadap *PTD di bidang k!perasi' usaha mikr!' ke)il dan

menengah ;e. pengel!laan urusan ketatausahaan Dinas;


dengan lingkup tugas di bidang k!perasi' usaha mikr!' ke)il dan

menengah.

Pasa& ((

1#5 usunan Organisasi Dinas K!perasi' *saha Mikr!' Ke)il Dan Menengah'

terdiri dari :a. Kepala ;b. ekretariat' terdiri dari :


c. (idang *saha Mikr!' Ke)il Dan Menengah' terdiri dari :1. eksi Pertanian ;$. eksi !n Pertanian.

a. (idang K!perasi' terdiri dari :

1. eksi /embaga K!perasi ;$. eksi *saha K!perasi.

e. (idang asilitasi Pembiayaan impan Pinjam' terdiri dari :#. eksi impan Pinjam ;$. eksi Pembiayaan impan Pinjam.

f. Kel!mp!k 0abatan ungsi!nal ;g. *nit Pelaksana Teknis Dinas.

19


20/24

1$5 (agan Organisasi Dinas K!perasi' *saha Mikr!' Ke)il dan Menengah

sebagaimana dimaksud pada ayat 1#5' ter)antum dalam lampiran @


BAB I4

KEDUDUKAN DAN TATA KERJA

Pasa& (+

Dinas merupakan unsur pelaksana !t!n!mi daerah yang dipimpin !leh

se!rang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

(upati melalui ekretaris Daerah.

BAB 4

UNIT PE#AKSANA TEKNIS DINAS

Pasa& (

1#5 *nit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk untuk melaksanakan sebagian

kegiatan teknis !perasi!nal dan8 atau kegiatan teknis penunjang yang

mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa ke)amatan.

1$5 *nit Pelaksana Teknis Dinas Dipimpin !leh se!rang kepala yangberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan

se)ara teknis !perasi!nal dik!!rdinasikan !leh ?amat.

1,5 usunan Organisasi *nit Pelaksana Teknis Dinas' terdiri dari :

a. Kepala ;

b. ubbagian Tata *saha ;

). Kel!mp!k 0abatan ungsi!nal.

1"5 Tata kerja dan jumlah besaran !rganisasi *nit Pelaksana Teknis Dinas diatur

dengan Peraturan (upati.

BAB 4I

KETENTUAN PERA#IHAN

Pasa& (-

1#5 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini' para pejabat struktural tetap

melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru

berdasarkan Peraturan Daerah ini.

1$5 Pejabat yang sudah atau sebelumnya telah memangku jabatan esel!n 333.a

sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah !m!r "# Tahun $%%& pada

tanggal $, 0uli $%%&' kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak+hak

kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural esel!n

333.a' walaupun !rganisasinya menjadi esel!n 333.b.

20


21/24

1,5 0abatan esel!n 333.b sebagaimana dimaksud ayat 1$5 Pasal ini' efektif

diberlakukan bagi pejabat yang baru dipr!m!sikan memangku jabatan

Kepala (idang dan Pejabat yang r!tasi untuk memangku jabatan Kepala

(idang berdasarkan Peraturan Daerah ini yang pelantikan awalnya setelah

diundangkannya Peraturan Pemerintah !m!r "# Tahun $%%& pada tanggal

$, 0uli $%%&.

BAB 4II

KETENTUAN #AIN 5 #AIN

Pasa& (.

Penjabaran Tugas dan ungsi Dinas Daerah Kabupaten akan diatur lebih lanjutdengan Peraturan (upati.

BAB 4III

KETENTUAN PENUTUP

Pasa& (8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku' Peraturan Daerah Kabupaten(rebes !m!r $4 Tahun $%%% tentang Pembentukan usunan Organisasi Dan

Tata Kerja Dinas Kabupaten (rebes 1/embaran Daerah Kabupaten (rebes Tahun

$%%% !m!r $,5 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten(rebes !m!r 9 Tahun $%%, tentang Perubahan 6tas Peraturan DaerahKabupaten (rebes !m!r $4 Tahun $%%% tentang Pembentukan usunanOrganisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten (rebes 1/embaran DaerahKabupaten (rebes Tahun $%%, !m!r #5 di)abut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa& (/

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.6gar setiap !rang mengetahuinya' memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam /embaran Daerah Kabupaten

(rebes.

Ditetapkan di (rebes

pada tanggal $%%4

BUPATI BREBES,

INDRA KUSUMA

21


22/24

PENJE#ASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BREBES

I6 U M U M

(ahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah !m!r

"# Tahun $%%& tentang Organisasi Perangkat Daerah' maka PeraturanDaerah Kabupaten (rebes !m!r $4 Tahun $%%% tentang Pembentukanusunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten (rebes perludisesuaikan.

(ahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembalidengan Peraturan Daerah.

II. PASA# DEMI PASA#

Pasal #?ukup jelas

Pasal $

?ukup jelas

Pasal ,

?ukup jelas

Pasal "

?ukup jelas

Pasal

?ukup jelas

Pasal 9?ukup jelas

Pasal &

?ukup jelas

Pasal 4

?ukup jelas

Pasal -

?ukup jelas

Pasal #%

?ukup jelas

Pasal ##?ukup jelas

Pasal #$

?ukup jelas

Pasal #,

?ukup jelas

Pasal #"

22


23/24

?ukup jelas

Pasal #

?ukup jelas

Pasal #9

?ukup jelas

Pasal #&?ukup jelas

Pasal #4

?ukup jelas

Pasal #-

?ukup jelas

Pasal $%

?ukup jelas

Pasal $#

?ukup jelas

Pasal $$?ukup jelas

Pasal $,

?ukup jelas

Pasal $"

?ukup jelas

Pasal $

?ukup jelas

Pasal $9

?ukup jelas

Pasal $&

?ukup jelas

Pasal $4

?ukup jelas

Pasal $-

?ukup jelas

Pasal ,%

?ukup jelas

Pasal ,#

?ukup jelas

Pasal ,$

?ukup jelas

Pasal ,,

?ukup jelas

Pasal ,"

?ukup jelas

Pasal ,

?ukup jelas

Pasal ,9

?ukup jelas

Pasal ,&

?ukup jelas

23


24/24

Pasal ,4

?ukup jelas

Pasal ,-

?ukup jelas

24

raperda dinas hasil konsultasi 25 juli 2008.doc

Documents