aplikasi nilai pancasila sila ke-2 dan ke-5

7/22/2019 Aplikasi Nilai Pancasila Sila Ke-2 Dan Ke-5

1/16

Aplikasi Nilai Pancasila Sila ke-2 dan ke-5 dalam Memerangi Perdagangan Manusia di Indonesia| 1

Aplikasi Nilai Pancasila Sila ke-2 dan ke-5

dalam Memerangi Perdagangan Manusia

di Indonesia

Nama : SURAPURNA AHMAD SAPUTRA

NIM : 11.11.5156

Kelompok : D

Jurusan : 11 S1 TI 08

STMIK AMIKOM YOGYAKARTA

2011


2/16


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas limpahan

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan

makalah yang berjudul Aplikasi Nilai Pancasila Sila ke-2 dan ke-5 dalam

Memerangi Perdagangan Manusia di Indonesia ini dengan lancar. Penulisan

makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen

pengampu matakuliah Pancasila Bapak Drs. Tahajudin Sudibyo

Makalah ini ditulis dari hasil penyusunan data-data sekunder yang penulis

peroleh dari buku panduan yang berkaitan dengan Pancasila, serta infomasi darimedia massa yang berhubungan dengan perdagangan manusia dan pancasila, tak lupa

penyusun ucapkan terima kasih kepada pengajar matakuliah Pancasila atas bimbingan

dan arahan dalam penulisan makalah ini. Juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang

telah mendukung sehingga dapat diselesaikannya makalah ini.

Penulis harap, dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi

kita semua, dalam hal ini dapat menambah pengetahuan kita tentang perdagangan

manusia di indonesia dan khususnya bagi penulis. Memang makalah ini masih jauh

dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi

perbaikan dan acuan untuk karya penulis selanjutnya.

Yogyakarta, oktober 2011

Penulis


3/16


ABSTRAC

1. Faktor utama penyebab terjadinya tindak kriminal perdagangan manusia diIndonesia adalah kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang

dirasakan lebih tinggi, lemahnya strukur sosial dan ekonomi, kurangnya

kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita

dan anak-anak, diskriminasi terhadapt wanita, korupsi pemerintah,

ketidakstabilan politik, konflit bersenjata, dan tradisi-tradisi budaya seperti

perbudakan tradisional

2. Tindakan pemerintah untuk memberantas tindak kriminal perdaganganmanusia di Indonesia antara lain membentuk mekanisme hukum yang akan

memberatkan para pelaku, baik di tingkat regional maupun nasional. DPR-RI

juga memprioritaskan ratifikasi dan memperkuat UU yang ada untuk

pencegahan dan hukuman untuk mendukung dan melindungi korban dan

saksi. DPR-RI juga membentuk Komisi yang berkaitan dengan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai rekan kerja pemerintah untuk

membahas permasalahan yang terkait dengan perdagangan manusia

khususnya wanita dan anak-anak.

3. Nilai sila ke-2 dan ke-5 untuk menanamkan kesadaran kita tentangberharganya kehudupan suatu individu demi mengurangi kriminal

perdagangan manusia di Indonesia.

A. Sila ke-2 memiliki nilai adil mengandung makna bahwa suatukeputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran / norma-norma yang

obyektif, dan tidak subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang.

B. Sila ke-5 memiliki nilai keadilan-sosial (keadilan-socius) ataupemerataan-bersama bagi seluruh-rakyat (atas dasar keadilan

distributif), bukan

keadilan bagi segolongan/pemerintah/penguasa.


4/16


Latar belakang

Perdagangan orang, manusia jadi komoditi! Itu saja sudah mengerikan.

Namun lebih mengerikan lagi karena ternyata Indonesia termasuk negara dengan

kasus perdagangan orang tertinggi di dunia.

Kasus perdagangan orang sering agak samar karena sering bertopengkan

usaha legal, berupa Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja. Akibatnya, agak sulit

mendapatkan data statistik perdagangan manusia Indonesia yang benar-benar valid.

Tapi, praktek bisnis kotor dan tidak manusiawi ini tak bisa disangkal lagi.

Parahnya, dari tahun ke tahun jumlah kasusnya terus bertambah.

Selama Maret 2005 hingga Juli 2006, data International Organisation for

Migration (IOM) menunjukkan, sebanyak 1.231 WNI telah menjadi korban bisnis

perdagangan orang.


5/16


Rumusan masalah

1. Apa yang menjadi penyebab perdagangan manusia di Indonesia?2. Apa pranan pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia di Indonesia?3. Pemahaman nilai sila pancasila keberapa yang harus lebih di utamakan dalam

rangka mengurangi dan memberantas perdagangan manusia di Indonesia?


6/16


Pendekatan

Historis

Fenomena perdagangan manusia telah muncul pada masa perbudakan. Masa

perbudakan adalah segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk

bekerja guna kepentingan golongan manusia lain.

Status manusia saat itu dibedakan. Ada manusia yang dihargai statusnya

dikarenakan keturunan dan keberadaan ekonominya, dan ada kelompok manusia

tidak memilikinya, mereka itu digolongkan ke dalam status budak.

Budak telah dikenal pada masa lampau yaitu sejak Nabi Ibrahim AS. Hal ini

dapat kita baca dalam kisah Sarah (isteri Nabi Ibrahim) yang memberikan jariyahnya

(berupa budak wanita), yaitu Hajar kepada suaminya untuk dinikahi (Abu Fida Ismail

Ibn Katsir, 1417H: 1/354).

Demikian pula pada zaman Nabi Yaqub.

Orang merdeka di masa itu bisa menjadi budak, yaitu apabila seseorang

melakukan tindak pencurian, maka orang tersebut diserahkan kepada si pemilik harta

yang dicurinya untuk dijadikan budak (Abu Fida Ismail Ibn Katsir, 1420H: 4/401).

Tidak berhenti sampai di sejarah para nabi, sejarah perbudakan terus berlanjut hingga

Afrika.

Pada empat abad silam pernah terjadi pengiriman jutaan budak Afrika ke Amerika

Serikat melalui jalur Samudra Atlantik. Para budak itu diperoleh dari negara-negara

di Afrika Barat. Salah satu pulau yang menjadi saksi bisu sebagai tempat

perdagangan para budak adalah pulau Goree, yang berarti "Pelabuhan Baik". Pulau


7/16


Goree terletak di lepas pantai barat Afrika. Sekitar 15 hingga 20 juta warga Afrika

ditampung di pulau itu sebelum akhirnya dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa

hingga tidak pernah tahu jalan pulang ke tanah kelahirannya. Pulau tersebut hingga

kini dihuni 1.000 orang, dan menjadi tempat tujuan wisata sejarah. Pada tahun 1978,

oleh UNESCO tempat tersebut ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia yang

harus dilindungi.

Bertepatan dalam mengenang peristiwa yang memilukan itu Kongres Nasional

Senegal Selasa (23/3/2010) menyetujui rancangan undang-undang yang isinya

menegaskan bahwa perbudakan dan perdagangan budak adalah kejahatan. RUU itu

akan menjadi tonggak hukum pertama di benua hitam, yang dengan tegas

menyatakan perbudakan dan perdagangan budak termasuk kejahatan kemanusiaan.

Peringatan hari bersejarah itu ditetapkan pada tanggal 27 April yang merujuk pada

anti perdagangan budak di Perancis yang dipelopori oleh Victor Schoelcher, tokoh

kemanusiaan Perancis yang berjuang menghapus perbudakan. Bila di Eropa telah

menetapkan pelarangan perdagangan manusia, bagamana Islam memandang?

Datangnya Islam lambat laun membawa penyempurnaan syariat. Dalam QS. Al-

Israa:70) dijelaskan, Allah SWT memberikan kedudukan yang mulia bagi manusia di

atas makhluk-makhluk yang lain, sehingga tidak dibenarkan memperlakukan manusia

seperti layaknya binatang atau barang jualan yang dapat diperjualbelikan.


8/16


1. Penyebab perdagangan manusia

Terdapat banyak penyebab perdagangan manusia. Sebab-sebab ini

rumit dan seringkali saling memperkuat satu sama lain. Jika melihat

perdagangan manusia sebagai pasar global, para korban merupakan

persediannya, dan para majikan yang kejam atau pelaku eksploitasi seksual

mewakili permintaan.

Penyediaan korban didorong oleh banyak faktor termasuk kemiskinan,

daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya

strukur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang

terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadapt

wanita, korupsi pemerintah, ketidakstabilan politik, konflit bersenjata, dan

tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan tradisional. Di beberapa masyarakat,

sebuah tradisi memungkinkan anak ketiga atau keempat dikirim untuk hidup

dan bekerja di kota dengan seorang anggota keluarga jauh (seringkali

seorang paman), dengan janji akan memberi pendidikan dan pelajaran

berdagang kepada anak. Dengan mengambil keuntungan dari tradisi ini, para

pelaku perdagangan seringkali memposisikan diri mereka sebagai agenpekerjaan, yang membujuk para orang tua untuk berpisah dengan seorang

anak, tetapi kemudian memperdagangkan anak tersebut untuk bekerja sebagai

pekerja seks, pelayan rumah, atau perusahaan komersil. Akhirnya, keluarga

tersebut hanya menerima sedikit upah kalaupun ada, sedangkan anak tersebut

tetap tidak bersekolah dan tidak mendapatkan pelatihan, serta terpisah dari

keluarganya, dan harapan akan kesempatan ekonomi pun tidak pernah

terwujud.

Di sisi permintaan, faktor-faktor yang membawa pada perdagangan

manusia mencakup industri seks, dan permintaan akan tenaga kerja yang

dapat dieksploitasi. Pariwisata seks dan pronografi anak telah menjadi industri

dunia luas, yang difasilitasi oleh teknologi seperti internet, yang secara


9/16


berlebihan memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi para pelanggan dan

memungkinkan adanya transaksi yang cepat dan hampir tidak terdeteksi.

Perdagangan manusia juga ditimbulkan oleh adanya permintaan global atas

tenaga kerja yang murah, rentan, dan ilegal. Misalnya, salah satu permintaan

terbesar di negara-negara makmur Asia Timur adalah pelayan rumah tangga

yang terkadang menjadi korban eksploitasi atau kerjapaksa.

Sebuah sumber permintaan baru atas wanita-wanita muda sebagai

pengantin wanita dan gundik adalah akibat dari melebarnya jurang pemisah

gender di daerah padat penduduk India dan China. Di India, saat ini hanya

terdapat 933 gadis yang lahir untuk setiap 1.000 anak laki-laki, dikarenakan

sebagian besar memiliki persepsi bahwa seorang anak perempuan adalah

tanggungan ekonomi di masyarakat yang sangat patriarkhal di negara tersebut.

Banyak pasangan menggunakan sonogram yang murah dan tersedia luas

untuk menentukan jenis kelamin janin, dan jika perempuan maka akan

digugurkan. Data dari sensus India 2001, yang dianalisa di tahun 2003,

memperlihatkan bahwa jarak yang paling serius ada di negara bagian barat

laut Haryana dan Punjab yang makmur, dimana perbandingan jumlah jenis

kelamin terus menurun di bawah 825 kelahiran anak perempuan untuk setiap

1.000 kelahiran anak laki-laki.

Jarak serupa telah timbul di beberapa bagian China yang disebabkan

oleh kebijakan satu anak, yang telah mendorong banyak orang tua untuk

menggugurkan kandungannya begitu janin diketahui berjenis kelamin

perempuan. Gadis-gadis dan para wanita Korea Utara dan Vietnam dilaporkan

telah diperdagangkan ke China Selatan sebagai pengantin wanita dan dipaksa

untuk menjadi pekerja seks. Jarak pemisah antara kelahiran pria dan wanita

ini telah ada selama beberapa dekade dan saat ini diketahui bahwa jumlah

pengantin wanita kian menurun jumlahnya di daerah-daerah baik di India

maupun di China.


10/16


2. Peranan pemerintah

Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan serius dan

merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling keji, sekaligus

merupakan perampasan terhadap hak kemerdekaan, kebebasan berpikir dan

hak untuk tidak disiksa.

Hal ini ditegaskan oleh delegasi Indonesia dalam pertemuan Legal

Cooperation to Combat Trafficking in Women and Minors yang berlangsung

pada 2-5 Juli 2006 di Ho Chi Minh City, Vietnam. Pertemuan yang dihadiri 8

negara anggota ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) yakni

Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan

Vietnam serta special observer yaitu Brunei Darussalam. Dalam pertemuan

yang dibuka oleh Wakil Ketua Parlemen Vietnam Truong My Hoa ini,

melahirkan beberapa rekomendasi diantaranya memandang perlu adanya

kerjasama yang kuat di tingkat regional dan nasional dalam memberantas

perdagangan manusia dan perlunya mensinergikan inisiatif kerjasama di

bidang perundang-undangan oleh anggota AIPO serta pentingnya pembuatan

kerangka hukum untuk menghambat perolehan finansial secara tidak resmi

dari perdagangan manusia. Pertemuan ini selanjutnya juga menyarankan

kepada anggota AIPO untuk meninjau kerangka perundang-undangan yang

ada kaitannya dengan perdagangan manusia dan mengembangkan perundang-

undangan khusus tentang perdagangan manusia berdasarkan pada pemahaman

bersama kriteriakriteria apa yang perlu dipertimbangkan dalam perdagangan

manusia sejalan dengan United Nations (UN) Protocols dan efektivitas segala

bentuk kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia.


11/16


Pada pertemuan ini, delegasi DPR-RI diwakili oleh Sdr.Dra. Hj.

Maryamah Nugraha Besoes (F-PG) sebagai Ketua Delegasi dan didampingi

oleh Sdr. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani (F-PDIP) sebagai anggota.

Selanjutnya, dalam presentasi yang berjudul "Country Responses and

Cooperation on Human Trafficking : Repatriation, Recovery and

Reintegration", Delegasi DPR-RI menyampaikan bahwa peran DPR-RI dalam

mendukung isu perdagangan manusia sejalan dengan tiga fungsi utamanya

yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam upaya mencapi tujuan ini, DPR-RI memiliki pandangan yang sama

dengan pemerintah yaitu membentuk mekanisme hukum yang akan

memberatkan para pelaku, baik di tingkat regional maupun nasional. DPR-RI

juga memprioritaskan ratifikasi dan memperkuat UU yang ada untuk

pencegahan dan hukuman untuk mendukung dan melindungi korban dan

saksi. Terkait dengan hal ini, DPR-RI juga membentuk Komisi yang berkaitan

dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai rekan kerja

pemerintah untuk membahas permasalahan yang terkait dengan perdagangan

manusia khususnya wanita dan anak-anak. Saat ini DPR-RI juga sedangmembahas RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia. Dalam

konteks komparasi lingkup regional, The United Nations Office on Drug and

Crime(UNODC) dalam laporan tahun 2006 menyatakan bahwa Asia

merupakan wilayah utama negara asal dan negara tujuan perdagangan

manusia, dimana Indonesia berada pada indeks medium (sebagai negara

asal), low (sebagai negara transit) dan low (sebagai negara tujuan). Indonesia

juga ditenggarai menjadi negara penerima perdagangan manusia

internasional. Sebanyak 150 pekerja seks asing beroperasi di luar hotel-hotel

di Batam, Propinsi Riau.

Mereka diperkirakan berasal dari Thailand, Taiwan, China, Hongkong

dan beberapa negara Eropa termasuk Norwegia. Banyak perempuan warga


12/16


negara asing dari China, Vietnam, Mongolia, Rusia, dan Uzbekistan dengan

usia 16-28 tahun masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan wisata dan visa

kunjungan usaha yang berlaku selama 6 bulan, tetapi sesampainya di

Indonesia mereka menjadi pekerja seks komersial. Lebih lanjut disinyalir

bahwa perdagangan manusia tidak semuanya bersifat transnasional dan tidak

hanya melibatkan perempuan dan anak-anak namun juga laki-laki karena jenis

dan tujuan akhir dari perdagangan manusia tidak hanya untuk prostitusi

semata namun juga untuk praktik mengemis, adopsi keturunan, perkawinan,

pekerja konstruksi, pekerja perkebunan, pekerja pabrik dll.

Dari data International Organization for Migration (IOM) sebanyak

200.000225.000 perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan berasal

dari Asia Tenggara.


13/16


3. Pemahaman nilai sila-sila pancasila.

Dalam rangka mengurani dan memberantas perdagangan manusia di

Indonesia hal utama yang harus kita tanamkan di hati kita sebagai seorang

warga Negara Indonesia yang mengerti dan memahami tentang arti penting

dan berharganya suatu kehidupan yang tidak bisa di tukar dengan apapun.

Maka pemahaman nilai sila ke-2 dan ke-5 pancasila lah yang harus kita

tekankan nilai dan artinya di jiwa, hati dan raga kita tentunya demi

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa adanya

pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan exploitasi serta perdagangan

manusia di indonesia.

1. Sila ke-2 pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil danberadab.

Yang yang memiliki nilai penting,bahwa Tuhan Yang MahaEsa, yang memiliki potensi, pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi

ini manusia mempunyai, menempati kedudukan dan martabat yang

tinggi. Kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan

tindakan didasarkan atas ukuran / norma-norma yang obyektif, dan

tidak subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang.

Kata beradab berasal dari kata adab, artinya budaya. Jadi adab

mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan dan

tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma

sosial dan kesusilaan / moral.Kemanusiaan yang adil dan beradab

mengandung pengertian adanya kesadaran sikap dan perbuatan

manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam

hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya.Potensi


14/16


kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa memandang

ras, keturunan dan warna kulit, serta bersifat universal.

2. Sila ke-5 pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial bagi SeluruhRakyat Indonesia.

Yang yang memiliki nilai penting, bahwa manusia Indonesia

menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan

soial dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia. Dalam

rangka ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap

dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu

dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan

antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain.

Di dalamnya terkandung makna keadilan-sosial (keadilan-

socius) atau

pemerataan-bersama bagi seluruh-rakyat (atas dasar keadilan

distributif), bukan

keadilan bagi segolongan/pemerintah/penguasa.

Dengan memahami menghayati, serta meaplikasikan sila ke-2 dan ke -

5 pancasila dalam kehidupan kita sehari hari maka kita tidah perlu bersusah

payah untuk memberantas tindak kejahatan perdagangan manusia. Karena

nilai moral yang telah kita tanamkan pada diri kita melalui kedua sila tersebut

akan menyadarkan kita bahwa tindakan tersebut melanggar norma ketentuan

yang berlaku d Negara kita Indonesia. Dan saya yakin pengurangan tindak

perdagangan manusia di Indonesia akan lebih mudah terkontrol jika

pemerintah dan aparat jajarannya menyadari pentingnya kehidupan suatu

individu. Tentunya dengan tindakan yang tepat berdasarkan landasan Negara

kita yaitu pancasila.


15/16


KESIMPULAN

Perdagangan manusia di Indonesia harus lah menjadi perhatian serius

pemerintah demi mengurangi dan memberantasnya. Dengan memperdalamilmu pengetahuan kita tentang makna dari sila ke-2 dan ke-5 pancasila agar

tertanam d dalam diri kita betapa berharganya suatu kehidupan dan untuk

terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

SARAN

Tentunya dengan memberikan fasilitas yang cukup untuk rakyat dan

menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan untuk rakyat-rakyat miskin agar

penghasilan mereka dari segi ekonomi bertambah. Dan memberikan peraturan

dan hukum yang tegas bagi oknum-oknum perdaganagn manusia di Indonesia.


16/16


DAFTAR PUSTAKA

Tahib, Dahlan (1994).Pancasila Yuridis Ketatanegaraan. Yogyakarta: UPP AMP

YKPN

Bakry, Noor (1994).pancasila yuridis kenegaraan. Yogyakarta: liberty

Sumber lain :

Buruhmigran (2008). Apakah yang menjadi Penyebab

Perdagangan Manusia?.From:

http://rumahduniadubai.wordpress.com/2008/02/22/apakah-yang-menjadi-penyebab-

perdagangan-manusia/, 22 februari 2008

Dpr (2006). Pemberantasan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara Memerlukan

Sinergi Kerjasama Negara Anggota

AIPO.From:http://www.dpr.go.id/complorgans/inter/pers_Siaran_Pers_Tentang_Perd

agangan_Manusia_(17-7-06).pdf,17 juni 2006

Kumpulanistilahcom (2010). Makna sila-sila Pancasila.From:

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2069525-makna-sila-sila-pancasila/,

03 november 2010

Beritaindonesia (2007).Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Tertinggi di

Dunia Perdagangan Anak Belum Sepenuhnya Terakomodasikan.from:

http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-di-

indonesia-tertinggi-di-dunia/page-2,13 april 2007
http://rumahduniadubai.wordpress.com/2008/02/22/apakah-yang-menjadi-penyebab-perdagangan-manusia/,%2022http://rumahduniadubai.wordpress.com/2008/02/22/apakah-yang-menjadi-penyebab-perdagangan-manusia/,%2022http://www.dpr.go.id/complorgans/inter/pers_Siaran_Pers_Tentang_Perdagangan_Manusia_(17-7-06).pdfhttp://www.dpr.go.id/complorgans/inter/pers_Siaran_Pers_Tentang_Perdagangan_Manusia_(17-7-06).pdfhttp://id.shvoong.com/social-sciences/education/2069525-makna-sila-sila-pancasila/http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-duniahttp://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-duniahttp://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/page-2http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/page-2http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/page-2http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/page-2http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-duniahttp://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-duniahttp://id.shvoong.com/social-sciences/education/2069525-makna-sila-sila-pancasila/http://www.dpr.go.id/complorgans/inter/pers_Siaran_Pers_Tentang_Perdagangan_Manusia_(17-7-06).pdfhttp://www.dpr.go.id/complorgans/inter/pers_Siaran_Pers_Tentang_Perdagangan_Manusia_(17-7-06).pdfhttp://www.dpr.go.id/complorgans/inter/pers_Siaran_Pers_Tentang_Perdagangan_Manusia_(17-7-06).pdfhttp://rumahduniadubai.wordpress.com/2008/02/22/apakah-yang-menjadi-penyebab-perdagangan-manusia/,%2022http://rumahduniadubai.wordpress.com/2008/02/22/apakah-yang-menjadi-penyebab-perdagangan-manusia/,%2022

aplikasi nilai pancasila sila ke-2 dan ke-5

Documents