-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
1/25
MAKALAH
HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Makalah ini diajukan untuk mmnuhi Uji K!m"tn#i Da#a$ (UKD% II
mata kuliah Pndidikan K&a$'an'a$aan
Olh
M Ha$$) Fa*h$i
NIM E++,-.//
FAKULTAS HUKUM
UNI0ERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
.+,-
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
2/25
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, nikmat dan
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.
Makalah yang berjudul ukuman Mati bagi !"rupt"r dalam Perspekti# ak
Asasi Manusia $AM)% ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
Pendidikan !e&arganegaraan pada tahun '(* ini.
Terselesaikannya makalah ini tidak mungkin terlepas dari pihak-pihak yangtelah membantu, dalam hal ini literatur yang penulis gunakan dalam penulisan
makalah, serta "rang tua dan teman-teman dekat yang telah memberikan m"ti+asi
dan inspirasinya untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. !arena itu,
penulis menguapkan terima kasih atas kerja sama dan perhatiannya, sehingga
makalah ini dapat dikumpulkan pada &aktu yang telah ditentukan.
Penulis menyadari sepenuhnya bah&a makalah ini masih jauh dari kata
sempurna. ntuk itu, penulis m"h"n kritik dan saran yang membangun demi
kesempurnaan makalah yang akan datang.
Penulis,
BAB I
PENDAHULUAN
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
3/25
A1 LATAR BELAKANG
Salah satu permasalahan bagi bangsa nd"nesia ini yang masih sangat
sulit untuk diberantas adalah praktek tindak pidana k"rupsi. /alam banyak
bidang, praktek yang telah melanggar hukum dan nilai-nilai budaya ketimuran
yang kita anut selama ini telah berlangsung seara signi#ikan. !ita akan sering
menyaksikan kiprah para pelaku k"rupsi yang kemudian dikenal dengan sebutan
k"rupt"r yang seara perlahan-lahan mengger"g"ti harta dan kekayaan negara,yang seharusnya bisa dirasakan dan dimiliki "leh setiap rakyat sebagai pemegang
kedaulatan atas negara. Maka tidak akan heran kalau kemudian k"rupsi dianggap
sebagai salah satu kejahatan terhadap hak-hak tiap &arga negara.
Pada dasarnya, k"rupsi itu sendiri sudah lama dikenal "leh masyarakat
dunia jauh sebelum perang dunia kedua berakhir. 0angsa nd"nesia sendiri sudah
mengenal #en"mena k"rupsi sejak 1aman kerajaan dan 1aman k"l"nialisme
ratusan tahun silam. al ini bisa diperjelas dengan bukti bah&asanya dulu para
pejabat tinggi daerah sering menarik upeti dan pajak yang tinggi atas hasil panen
yang diper"leh "leh rakyat. 0ahkan menurut sejarah yang berkembang di
masyarakat kita, salah satu #akt"r penyebab kehanuran Vereenigde Oostindische
Compagnie (VOC)yang kita kenal sebagai k"ngsi dagang pada 1aman penjajahan
0elanda itu adalah karena maraknya tindak pidana k"rupsi di sekitar angg"ta atau
pengurusnya.
Pelaku k"rupsi atau k"rupt"r itu katakan saja layaknya seek"r tikus yang
menyelusup ke dalam lumbung padi yang sedikit demi sedikit dimakannya, dan ia
baru akan diketahui setelah padi dalam lumbung itu habis tak tersisa. Anal"gi
pragmatis ini menggambarkan betapa k"rupt"r itu telah bermain dengan lihai dan
sangat terstruktur, sehingga "rang-"rang seakan lupa bah&a sebentar lagi, mereka
akan hidup dalam lingkaran k"rupsi apabila tidak sesegera mungkin memiliki
aturan yang jelas mengenai hukuman terhadap para pelaku kejahatan tersebut.
Namun pertanyaannya, aturan seperti apakah itu2
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
4/25
!"rupsi saat ini sudah dianggap sebagai salah satu kejahatan yang benar-
benar mengakar dan sangat sulit untuk diberantas. Padahal k"rupsi itu merupakan
masalah yang sangat serius yang sangat berdampak pada banyak hal. Tindak
pidana k"rupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara,
menghambat pembangunan di bidang s"sial, p"litik dan ek"n"mi , dan dapat juga
merusak nilai-nilai dem"krasi dan m"ralitas yang sudah terantum dalam
Panasila dan k"nstitusi kita, yaitu ndang-undang /asar Negara 3epublik
nd"nesia tahun 4*5 $/ N3 4*5).
!emudian, dapat diketahui bah&a salah satu penyebab dari kesulitan
pemerintah kita untuk memberantas tindak pidana k"rupsi tersebut ialah karena
akt"r-akt"r dari tindak pidana tersebut sebagian besar berasal dari pemerintah itu
sendiri. Sehingga, sepatutnya kita setuju dengan ungkapan dari 6"rd At"n
tentang k"relasi antara 7k"rupsi8 dengan 7kekuasaan8 itu tidak dapat dipisahkan.
/ia pernah berkata, power tends to corrupt, and absolut power corrupts
absolutely, atau kekuasaan enderung untuk k"rupsi, dan kekuasaan yang
abs"lut enderung k"rupsi abs"lut.% al demikian inilah yang semakin
mempersulit upaya pemberantasan terhadap k"rupsi.
Selanjutnya, pemberantasan terhadap k"rupsi itu juga terhambat karena
adanya hukuman ringan yang diputuskan "leh hakim kepada pelaku k"rupsi. al
ini sering terjadi dalam ranah penegakan hukum (law enforcement)di nd"nesia.
/imana p"lisi, jaksa, hakim, pengaara dan atau penegak hukum lainnya bisa
dibayar "leh para pelaku k"rupsi agar hukuman yang dijatuhkan kepadanya bisa
seringan mungkin. Padahal, esensi dari law enforcement itu sendiri adalah
memberikan kepastian hukum yang seadil-adilnya. al inilah yang menyebabkan
tidak adanya e#ek jera terhadap pelaku k"rupsi. Sehingga budaya k"rupsi itu
dianggap sebagai masalah biasa dan dengan sanksi biasa, yang membuat para
pejabat atau pengusaha tidak akan merasa &as-&as untuk melakukan pr"ses
k"rupsi tersebut.
Melihat #akta bah&a penegakan hukum di nd"nesia dalam upaya
pemberantasan k"rupsi itu masih bisa dibilang rendah, maka munulah &aana
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
5/25
yang berupa s"lusi yang dianggap bisa menimbulkan e#ek jera bagi k"rupt"r dan
terutama bisa memberantas k"rupsi itu sendiri. 9a, hukuman mati bagi k"rupt"r::.
Pada dasarnya, &aana hukuman mati bagi k"rupt"r itu sendiri sudah
munul sejak lama. 0ahkan beberapa negara di dunia sudah menerapkan aturan
ini. !ita sebut saja ;ina sebagai k"mparati#nya. /i ;ina, hukuman mati bagi
k"rupt"r sudah diterapkan sejak era Ma" Tse Tsung, dan baru benar-benar genar
dilaksanakan sejak masa kepemimpinan Perdana Menteri
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
6/25
hukuman mati yang akan diterapkan bagi pelaku tindak pidana k"rupsi itu tidak
sesuai dengan dasar negara Panasila, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan, dan terutama substansi yang terkandung dalam pasal '@ ayat
/ N3 amandemen kedua, yaitu tentang hak untuk hidup. Namun tak sedikit
juga yang mengaitkan pelaku tindak pidana k"rupsi tersebut sebagai pelanggar
dari AM itu sendiri. Salah satu "nt"hnya ialah pernyataan dari /r. ndriyant"
Sen" Adji, pakar hukum kenamaan nd"nesia, a mengatakan bah&a k"rupt"r itu
sendiri merupakan pelanggar AM. al demikian ini, menurutnya, berkaitan
dengan d"ktrin yang berkembang dalam International Covenant conomic and
!ocial "ight (IC!"). /"ktrin ini menyatakan bah&a tindak pidana k"rupsi itu
dapat dimasukkan dalam kriteria pelanggaran AM berat dan termasuk
dalamgross violation of human rights#
6antas, setelah melihat dua perbedaan pandangan yang men"l"k yang
menjadikan pr"blematika ini masih terus bergulir, bagaimanakah AM
memandang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana k"rupsi itu sendiri2
Maka disinilah letak daripada tujuan penulis untuk membuat makalah yang
berjudul ukuman Mati bagi !"rupt"r dalam Pespekti# ak Asasi Manusia
$AM)% ini, yaitu untuk membahas hal demikian itu.
B1 RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah dari makalah ini, yaituB
. Apa pengertian k"rupsi dan ak asasi manusia2'. Apakah pengertian hukuman mati2
. 0agiamanakah perspekti# AM terhadap hukuman mati bagi k"rupt"r2
21 TU3UAN MAKALAH
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
7/25
Tujuan daripada makalah ini sendiri ialahB
. ntuk menjelaskan pengertian dari k"rupsi dan ak asasi manusia serta
pengertian dari hukuman mati itu sendiri
'. ntuk menjelaskan lebih jauh mengenai pandangan AM terhadap hukuman
mati bagi k"rupt"r
. ntuk menambah pengetahuan bagi penulis pada khususnya, dan bagi
pembaa pada umumnya.
BAB II
PEMBAHASAN
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
8/25
A1 KORUPSI
A1, D4ini#i K!$u"#i dan 3ni#5jni#n)a
Menurut C"kema Andreae, yang penulis kutip dari bukunya Andi
am1ah, kata k"rupsi itu sendiri berasal dari bahasa 6atin, yaitu coruptio atau
corruptus$Webster /iti"nary B 4?(), yang selanjutnya disebutkan lagi bah&a
kata corruptioitu juga berasal dari kata corrumpere, yaitu suatu kata dari bahasa
6atin yang sudah tua. /ari bahasa 6atin itulah istilah mengenai k"rupsi ini banyak
dipakai di belahan bumi Dr"pa. Seperti halnya di nggris, yaitu corruption,corrupt$ Pranis, yaitu coruptionE dan 0elanda yaitu corruptie (%orruptie)#
Mungkin dapat ditarik kesimpulan bah&a kata k"rupsi yang kita kenal selama ini
merupakan kata serapan dari bahasa 0elanda tersebut.
Pengertian dari k"rupsi itu seara har#iah dapat berarti jahat, bejat, buruk,
dan atau busuk. /alam &he 'eicon ebster *ictionaryyang penulis kutip dari
bukunya Drmansyah /jaja, k"rupsi dapat berartiE kebusukan, keburukan,
kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak berm"ral, penyimpangan dari
kesuian, dan kata-kata atau uapan yang menghina atau mem#itnah.
Menurut Dnsikl"pedia nd"nesia, kata k"rupsi mengandung arti sebagai
suatu gejala bah&a para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya
penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Sementara itu, pengertian
yang hampir sama diungkapkan "leh &ransparency International, bah&a k"rupsi
adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan keperayaan publik untuk
keuntungan pribadi. /ari pengertian tersebut, dapat ditarik tiga unsur yang
mendasar daripada k"rupsi, yaituE $) menyalahgunakan kekuasaan, yang sudahpenulis katakan di a&al bah&a kekuasaan memang enderung untuk
disalahguakan dan k"rupsi, $') kekuasaan yang diperayakan, dalam hal ini
memiliki akses bisnis dan keuntungan berupa materi, baik di sekt"r #ublik maupun
s&asta, dan $) keuntungan pribadi, bahkan juga bisa lebih luas lagi.
Menurut Piers 0eirne dan >ames Massershmidt dalam Drmansyah /jaja,
ada empat maam atau tipe perbuatan k"rupsi yang sangat erat kaitannya dengan
kekuasaan, sehingga pendapat keduanya semakin memperjelas te"ri dari 6"rd
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
9/25
At"n tentang k"relasi antara 7kekuasaan8 dan 7k"rupsi8. !eempat maam itu,
ialahB
,1 +olitical eribery, yaitu kekuasaan dibidang legislati# sebagai badan
pebentuk undang-undang, yang seara p"litis badan tersebut dikendalikan
"leh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan
umum sering berhubungan dengan akti+itas perusahaan tertentu sebagai
penyandang dana. /alam hal ini, indi+idu yang menjadi pemilik dari
perusahaan yang menyandang dana bagi kampanye al"n angg"ta parlemen
yang kemudian menjadi angg"ta, memiliki keenderungan untuk meminta
balas budi, misalnya, dengan membuat peraturan perundang-undangan yang
menguntungkan bagi usaha dan bisnis mereka.
.1 +olitical -ic%bas, yaitu kegiatan k"rupsi yang berkaitan dengan sisem
k"ntrak pekerjaan b"r"ngan, antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait
dengan pengusaha, yang memberikan kesempatan atau peluang untuk
mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak.
61 lection .raud,yaitu k"rupsi yang berkaitan langsung dengan keurangan-
keurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik yang dilakukan "leh
al"n pengusahaFangg"ta parlemen ataupun "leh lembaga pelaksana
pemilihan umum.
-1 Corrupt Campaign +ractice, yaitu k"rupsi yang berkaitan dengan kegiatan
kampanye yang menggunakan #asilitas negara dan juga bahkan
menggunakan uang negara "leh al"n penguasa yang saat itu memegang
kekuasaan.
!emudian, menurut Pr"#. /r. Syed usein Alatas, se"rang pakar tentang
tindak pidana k"rupsi dalam GM Nurdjana, terdapat tujuh bentuk k"rupsi yang
ada saat ini, yaituB
. !"rupsi Transakti# (&ransactive Corruption),yaitu k"rupsi yang menunjuk
adanya kesepakatan timbal balik antara pihak memberi dan pihak penerima
demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan akti# diusahakan
terapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis
dengan pemerintah.
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
10/25
'. !"rupsi Perkerabatan (nepotistic corruption), yang menyangkut
penyalahgunaan kekuasaa dan &e&enang untuk berbagai keuntungan bagi
teman atau sanak saudara dan kr""ni-kr"ninya.
. !"rupsi yang memeras (etortive corruption), adalah k"rupsi yang
dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai anaman, ter"r,
penekanan $pressure) terhadap kepentingan "rang-"rang dan hal-hal yang
dimilikinya.
*. !"rupsi in+esti# (investive corruption),yaitu memberikan sesuatu barang
dan jasa tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
5. !"rupsi de#ensi# (defensive corruption),yaitu pihak yang dirugikan terpaksa
ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak atau bahkan
menjadi k"rban perbuatan k"rupsi.
?. !"rupsi "t"genik (outogenic corruption), yaitu k"rupsi yang dilakukan
se"rang diri, tidak ada "rang lain atau pihak yang terlibat.
H. !"rupsi sup"rti# (supportive corruption), yaitu k"rupsi dukungan dan tidak
ada "rang lain atau pihak lain yang terlibat.
A1. P$atu$an Tntan' K!$u"#i
/alam sejarah, setidaknya kita memiliki banyak perundang-undangan
yang seara khusus mengatur tentang tindak pidana k"rupsi. /imulai dari aturan
dalam !itab ndang-undang ukum Pidana $!P) yang mulai berlaku sejak
>anuari 4@, kemudian Peraturan Pemberantasan !"rupsi Penguasa Perang Pusat
$angkatan darat dan laut) yang si#atnya temp"rer dan darurat, dan seara
peri"derik telah diatur dalam suatu undang-undang yang selanjutnya mengalami
empat kali perubahan, yaituB
. ndang-undang n"m"r '* Tahun 4?( tentang pemberantasan tindak
pidana k"rupsi,
'. ndang-undang n"m"r Tahun 4H tentang pemberantasan tindak
pidana k"rupsi,
. ndang-undang n"m"r Tahun 444 tentang pemberantasan tindak
pidana k"rupsi,
*. ndang-undang n"m"r '( Tahun '(( tentang perubahan atas ndang-
undang pemberantasan tindak pidana k"rupsi.
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
11/25
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bah&a landasan yuridis yang
mengatur tentang k"rupsi yang berlaku saat ini adalah ndang-undang n"m"r
tahun 444 junt" ndang-undang n"m"r '( tahun '(( tentang pemberantasan
tindak pidana k"rupsi.
A16 S7a7 dan Aki7at K!$u"#i
Menurut Andi am1ah, penyebab dari k"rupsi itu dapat diklasi#ikasikan
menjadi empat maam, yaituE $) !urangnya gaji pega&ai negeri dibandingkan
dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat, $') latar belakang
kebudayaan atau kultur nd"nesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya
k"rupsi, $) manajemen yang kurang baik dan k"ntr"l yang kurang e#ekti# dan
e#isien, yang akan memberikan peluang "rang untuk k"rupsi, dan $*) m"dernisasi
mengembangkan k"rupsi.
!emudian, akibat dari k"rupsi itu sendiri akan menimbulkan dampak
negati# yang sangat serius terhadap beberapa sekt"r dalam upaya pembangunan
nasi"nal, yaituE $) menghambat kemajuan ek"n"mi nasi"nal dan menederai
kehidupan p"litik yang jujur, $') keb""ran anggaran pada "rganisasi atau
administrasi pemerintahan, dan $) terk"p"rasi pada kelemahan penga&asan
pembangunan nasi"nal.
B1 HAK ASASI MANUSIA (HAM%
B1, Pn'$tian dan A#al mula HAM
ak Asasi Manusia atau biasa disingkat AM adalah hak-hak yang
melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup
sebagai manusia. 0egitulah de#inisi AM menurut an Maters"n, se"rang angg"ta
dari !"misi AM P00. Sementara itu, dalam bukunya yang berjudul Al-Iur8an
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
12/25
dan ak-ak Asasi Manusia%, 0aharudin 6"pa menambahkan beberapa kalimat
dari pengertian ini. Pada kalimat 7mustahil dapat hidup sebagai manusia8,
hendaknya dapat diartikan menjadi 7mustahil dapat hidup sebagai manusia yang
bertanggung ja&ab8. /engan alasan, menurutnya, disamping manusia itu memiliki
hak, juga memiliki tanggung ja&ab atas segala yang telah dilakukannya.
/alam pandangan >"hn 6"ke, AM diartikan sebagai hak-hak yang
diberikan langsung "leh Tuhan 9ang Maha Penipta, yang hak-haknya bersi#at
k"drati, dan "leh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat
menabutnya. Akan tetapi, bukan berarti manusia atas dasar hak-haknya itu dapat
berbuat semaunya atau sesuka hatinya, melainkan ada batasan-batasan tertentu
yang membuat hak itu bersi#at baik. Sebab, apabila sese"rang melakukan sesuatu
hal yang dianggap merenggut hak-hak "rang lain, "rang tersebut harus
mempertanggung ja&abkannya.
Pada hakikatnya, AM terdiri dari dua hal yang paling #undamental,
yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. 6ebih jelasnya, AM itu haruslah
berpegang teguh pada prinsip #undamental keadilan, bah&asannya Manusia diakui
memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan ke&ajiban-ke&ajiban yang
sama, tanpa dibedakan atas jenis kelamin, &arna kulit, suku, agama, atau status
s"sial dan sebagainya. al demikian ini selaras dengan pengertian dari AM itu
sendiri yang merupakan hak k"drati yang telah diberikan Tuhan 9ang Maha Dsa.
stilah hak asasi manusia itu sendiri berasal dari 0arat, yang dikenal
dengan istilah /right of man0 yang sebelumnya menggantikan /natural rights0,
yaitu sebuah k"nsep yang berasal dari >"hn 6"ke mengenai hak-hak alamiah
manusia. /alam k"nsepnya itu, >"hn 6"ke memaparkan bah&a kehidupan
manusia yang asli sebelum bernegara (state of nature) telah memiliki hak-hak
dasar per"rangan yang alami. ak alamiah tersebut dapat meliputiE hak untuk
hidup, hak kemerdekaan dan juga hak milik. !emudian, karena istilah 7right "#
man8 dirasa tidak menakup hak-hak &anita (rights of woman),maka "leh Dlan"r
3""se+elt istilah itu diganti menjadi /1uman "ights0, yang kemudian dianggap
lebih uni+ersal dan netral.
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
13/25
Pada umumnya para pakar sejarah di Dr"pa berpendapat bah&a lahirnya
AM itu ditandai dengan lahirnya naskah hist"ris yang bernama Magna ;harta
pada tahun '5. Naskah ini lahir berkat perjuangan para bangsa&an inggris
untuk mengembalikan hak-hak mereka yang telah diampakkan "leh sikap
ke"t"riteran 3aja >h"n, penguasa nggris saat itu. Naskah ini berisi perjanjian
yang membatasi kekuasaan se"rang raja dan mulai dapat dimintai petanggung
ja&aban di muka hukum. Akan tetapi perkembangan AM itu sendiri baru
dimulai pada akhir abad ke-JK, yaitu ditandai dengan kemerdekaan bangsa
Amerika Serikat yang memiliki landasan pengakuan atas hak-hak asasi manusia
yang sudah diatur dalam 2nited !tates *eclaration of Independence, yang
kemudian dijadikan sebagai k"nstitusi "leh negara tersebut. Sehingga tidak heran
jika kemudian Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang melindungi
hak asasi manusia dalam k"nstitusinya.
B1. Hak A#a#i Manu#ia di Ind!n#ia
Pada dasarnya pengakuan akan AM di nd"nesia itu telah terantum
dalam dasar negara Panasila dan / N3 4*5, bahkan tiga tahun lebih dulu
ada jika dibandingkan dengan /eklarasi ni+ersal P00 yang baru lahir pada
tanggal ( /esember 4*@.
/alam sila kedua Panasila yang juga termaktub dalam pembukaan /
N3 4*5 alinea keempat, dikatakan bah&a !emanusiaan yang Adil dan 0eradab.
Substansi dari sila inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan idiil akan
pengakuan dan jaminan terhadap AM di nd"nesia. Salah satu isi dari sila kedua
ini yang dapat kita pahami ialah bah&a dihadapan hukum, kita memiliki hak yang
sama.
!emudian, dalam pembukaan / N3 4*5 alinea pertama yang
berbunyi, bah&a sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsaL%,
sudah memperjelas pengakuan bangsa nd"nesia terhadap hak untuk bebas dan
merdeka. anya saja berbeda dengan sejarah perkembangan AM di 0arat yang
lebih indi+idual, AM di nd"nesia lebih bersi#at k"lekti+itas. al demikian ini
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
14/25
dapat dipahami dari alinea pertama itu, bah&a bangsa nd"nesia menghendaki
adanya kebebasan dan kemerdekaan untuk semua bangsa di dunia.
/alam batang tubuh / N3 4*5 juga mengatur perihal AM di
nd"nesia. Mulai dari pasal 'H sampai dengan psal / N3 4*5 telah
menakup semua hak dalam berbagai bidang, baik p"litik, ek"n"mi, s"sial dan
budaya. Meskipun kemudian yang dimaktubkan dalam / N3 4*5 hanya
berupa rumusan yang ditulis seara singkat dan atau seara garis besarnya saja,
namun seara eksplisit, k"nstitusi kita menjunjung tinggi terhadap AM.
Selanjutnya, jaminan akan AM juga sudah dimuat dalam bentuk
peraturan perundang-undangan yang seara khusus membahas mengenai AM itu
sendiri. ndang-undang itu ialah ndang-undang N". 4 tahun 444 tentang
AM. Misalnya, hak untuk untuk memper"leh keadilan yang sudah diatur dalam
pasal H, @ dan 4. Sehingga, keadilan bagi setiap &arga Negara dapat terjamin
dengan adanya ketiga pasal dalam undang-undang tersebut.
/emikianlah rumusan mengenai pengakuan AM "leh bangsa
nd"nesia, baik dalam Panasila, / N3 4*5 dan atupun dalam perundang-
undangan, yang semuanya menghendaki adanya jaminan dan kepastian yang sama
akan AM tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
21 HUKUMAN MATI
21, Pn'$tian Hukuman Mati
Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenisanaman
hukuman yang terantum dalam !itab ndang-ndangukum Pidana $!P)
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
15/25
bab ' pasal (, karenapidana mati merupakan pidana yang pelaksanaannya
berupa perampasan terhadap kehidupan manusia. /alam pasal ( !P tersebut
dijelaskan mengenai dua hukuman, yaitu hukuman p"k"k dan hukuman
tambahanan. ukuman p"k"k disini salah satunya ialah hukuman mati tersebut.
Memang pada dasarnya, hukuman mati bisa dibilang sebagai amanah
dari !P yang sampai saat ini menjadi auan bagi putusan-putusan hakim di
pengadilan. Akan tetapi, hukuman mati itu sendiri hanya b"leh dijatuhkan kepada
pelaku pelanggar hukum yang terbilangkejahatan luar biasa atau etra ordinary
crime, seperti ter"ris, pengedar nark"ba, makar, dll.
ukuman mati pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penegakan
hukum yang sudah ada sejak 1aman 0abil"nia. 0ahkan dalam hukum adat dan
hukum slam juga dikenal istilah hukuman mati. ukuman mati ini dianggap
sebagai pemidanaan paling k"ntr"+ersial dan ekstrimis. Terdapat banyak maam
ara yang bisa digunakan untuk melaksaan hukuman mati, sepertiB dipanung,
ditembak "leh regu tembak, disuntik mati, dll. 0ahkan dalam ndang-undang
N"m"r ' Pnps Tahun 4?* diatur tentang tata ara hukuman mati berikut dengan
pr"sesi penguburannya seara runtut.
Ada dua pandangan mengenai hukuman mati ini. Ada yang pr" atau
menyetujui hukuman mati dan ada yang k"ntra atau tidak menyetujui adanya
hukuman mati. !eduanya memiliki alasan masing-masing dengan pemikirnya
yang pes"h"r.
Adapun alasan-alasan umum yang diberikan "leh g"l"ngan yang
menyetujui hukuman mati, seperti !ant, egel, erbart, Stahl, Gara#al",
6ambr"s", .G. 3amb"nnet, dan .0 K"s, adalahE $) "rang-"rang berbahaya
harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan
masyarakat, $') sebagai per&ujudan pembalasan, $) jika se"rang penjahat besar
yang dimasukan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan
mengulangi perbuatan lagi, $*) yang tidak dibebaskan akan menimbulkan
kesulitan dan kekaaun dalam penjara, $5) menakutkan "rang lain hingga tidak
berani turut berbuat.
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
16/25
Sedangkan alasan utama dari yang men"lak keberadaan hukuman mati
itu karena adanya anggapan bah&a hukuman mati tersebut sangat tidak manusia&i
dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Sehingga kemudian di 0elanda
dibentuk sebuah panitia aksi yang menentang adanya hukuman mati yang diketua
"leh P.>. Meertens, yang selanjutnya mengajukan alasan-alasan #undamental dari
pen"lakan mereka, yaituE $) jika hakim dalam memberikan putusan salah dan
pidana mati sudah dilaksanakan maka tidak dapat dibetulkan lagi, $') suatu pidana
yang tidak memungkinkan lagi suatu penjelasan dari pihak narapidana tidak dapat
diterima, $) mengenakan lagi terhadap pidana mati berarti kemunduran dalam
kebudayaan, $*) pidana mati pada umumnya menyebabkan para &aris lebih
menderita daripada narapidana sendiri, $5) ditakutkan bah&a sesudah beberapa
"rang nasi"nal-s"sialis dipidana mati banyak "rang akan gembira terhadap
berlangsungnya ji&a nasi"nal-s"sialis.
/alam hukum p"siti# yang berlaku di nd"nesia, kita mengenal beberapa
aturan hukum yang menghendaki adanya pemidanaan mati, yaituB
. N". tahun 444 >unt" N". '( tahun '(( tentang Pemberantasan
Tindak Pidana !"rupsi, yaitu pada pasal ' ayat $) dan $') yang menyatakan
bah&a pidana mati dapat dijatuhkan apabila dalam keadaan tertentu. Maksud
keadaan tertentu disini adalah apabila tindak pidana k"rupsi itu dilakukan
seara berulang, kemudian k"rupsi untuk dana bantuan s"sial atas benana
alam, dan juga pada saat negara mengalami krisis m"neter.
'. 3 N" '' tahun '((H tentang Nark"tika, yaitu pada Pasal @( ayat $)
yang menyatakan, 0arangsiapa tanpa hak dan mela&an hukumB
mempr"duksi, meng"lah, mengektraksi, mengk"n+ersi,merakit, atau
menyediakan nark"tika G"l"ngan , dipidana dengan pidanamati atau pidana
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama '( $dua puluh) tahun
dan denda paling banyak 3p .(((.(((.(((,((. $satu milyar rupiah).%
. 3 N" 5 tahun 44H tentang Psik"tr"pika, yaitu pada Pasal 54 ayat $)
dan $').
*. Peraturan Pemerintah Pengganti 3 N" tahun '((' tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Ter"risme, yaitu "nt"hnya dalam pasal ?.
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
17/25
Melihat banyaknya aturan hukum yang seara khusus mengenalkan
hukuman mati sebagai salah satu ara dalam pemidanaan, maka kemungkinan
untuk melepaskan hukuman mati yang sudah mulai dilupakan "leh negara-
negara barat akan terasa sulit. Meskipun, hukuman mati terebut selalu dikait-
kaitkan dengan human of rightsatau hak asasi manusia. Selanjutnya, bagaimana
perspekti# AM terhadap hukuman mati2
D1 PERSPEKTIF HAM TERHADAP HUKUMAN MATI BAGIKORUPTOR
D1, Dalam Pandan'an Hukum P!#iti4 di Ind!n#ia
Pada tanggal H kt"ber '(( di Wina, Austria, dalam !"n+ensi
nternasi"nal P00 telah ditetapkan bah&a k"rupsi merupakan bagian dari etra
ordinary crime, yang kemudian hal ini menjadi tantangan bagi para penegak
hukum untuk memperlakukan pelaku k"rupsi sebagai kejahatan yang luar biasa
dan lebih dipri"ritaskan atau diutamakan penanganannya dari kejahatan yang
lainnya. Namun yang perlu kita ermati dari putusan itu adalah bah&a k"rupsi
sudah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Sehingga kemudian, &aana
hukuman mati bagi pelaku k"rupsi itu kembali terangkat. !arena bagaimanapun
juga, pemidanaan mati dapat dijatuhkan untuk jenis kejahatan seperti itu.
Akan tetapi, #"rmulasi penerapan hukuman mati itu sendiri dalam hukum
p"siti# yang berlaku di nd"nesia seperti mendapat ganjalan dari yang namanyaak Asasi Manusia $AM). Misalnya saja dalam pasal '@ A / N3 4*5 yang
berbunyi, Setiap "rang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
kehidupannya.%, bisa menjadi "nt"h bah&a negara ini menghendaki adanya hak
untuk tidak dibunuh. Sehingga, dapat dikatakan bah&a semua "rang yang tunduk
pada k"nstitusi kita, termasuk k"rupt"r sekalipun, berhak untuk hidup dan
mempertahankan kehidupannya. al demikian ini juga bisa ditelaah bah&a
seharusnya hukum tidak bisa menabut nya&a "rang seara paksa, sekalipun
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
18/25
"rang itu telah berbuat suatu kejahatan atau pelanggaran. !arena yang berhak
melakukan itu hanyalah Tuhan 9ang Maha Dsa dengan hak prer"gati#nya.
!emudian, dalam sila kedua Panasila yang berbunyi, !emanusiaan
yang Adil dan 0eradab%, juga ikut memperjelas bah&a AM tidak menghendaki
adanya hukuman mati bagi k"rupt"r. ukum haruslah bersi#at adil dan memberi
kepastian. Meskipun k"rupt"r itu dianggap sebagai bagian dari pelaku etra
ordinary crime atau bahkan juga ada yang menyebutnya sebagai pelanggar AM
berat, akan tetapi pelaku k"rupsi bagaimanapun juga bukanlah pelaku dari
kejahatan yang bisa menghilangkan nya&a sese"rang, dalam hal ini pembunuhan.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bah&a dalam suatu asas hukum, ada yang
menyatakan bah&a putusan hakim harus sama dengan perkara yang diberlakukan.
>adi, dapat dikatakan bah&a hukuman mati disini hanya b"leh dikenakan untuk
kejahatan yang serupa, kejahatan yang merampas hak hidup "rang lain.
!emudian, mengenai akibat dari hukuman mati tersebut dan bagaimana
hukum harus adil, 6e" P"lak, se"rang pakar hukum, beranggapan bah&a pidana
mati setelah dilaksanakan tidak akan memba&a nestapa yang harus diderita "leh
penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. >adi pidana mati bukan pidana berat,
bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan. Selanjutnya, ia mengatakan, pidana
mati itu tidak adil, pelaksanaan pidana mati itu dianggap sebagai suatu d"sa
kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang adil.
Selanjutnya, jika yang menjadi alasan disini adalah akan adanya e#ek jera
bagi pelaku k"rupsi, maka yang harus diermati adalah seberapa besar negara
yang sudah menerapkan sistem ini berhasil2
ngatlah bah&a sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan
bah&a hukuman mati dapat menimbulkan e#ek jera. Sebagai "nt"h, misalnya saja
;hina, sebagai negara yang telah menerapkan hukuman mati untuk k"rupt"r,
bahkan sudah ukup lama menerapkan aturan itu, tapi sampai saat ini ;ina masih
belum berhasil memperbaiki peringkat k"rupsinya. Sehingga jika alasannya untuk
menimbulkan e#ek jera, maka sudah pasti keliru.
!embali lagi, bah&a negara ini tidak menghendaki adanya hukuman mati
bagi k"rupt"r juga sudah dijelaskan dalam pasal '@ ayat $) / N3 4*5
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
19/25
yang menyebutkan bah&a, manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, dsb. Maka sudah jelas bah&a hak hidup "rang itu tidak b"leh dikurangi
dengan alasan apapun. >ika kemudian hukuman msti itu diterapkan, misalnya
dengan ara penembakan, maka pertanyaan yang munul adalah, bagaimana jika
pelaku itu belum mati setelah ditembak2 0ukankah itu nantinya bisa disebut
sebagai hukuman siksaan2 /an bukankah dalam pasal tersebut juga dilarang
untuk melakuan penyiksaan terhadap "rang lain2
Selanjutnya, jika tujuan hukum pidana yang kita anut itu ialah, $) untuk
menakut-nakuti setiap "rang agar tidak melakukan perbuatan pidana, dan $')
untuk mendidik "rang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi "rang
yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka hukuman mati itu
tidak rele+an dengan tujuan yang kedua2 >ustru hukuman mati nantinya akan
menyelesaikan perkara, menyelesaikan hak dan ke&ajibannya.
/ari penjabaran diatas, dapat penulis tarik kesimpulan bah&a yang
menjadi permasalahan disini adalah, adanya semaam di#erensial mendasar antara
aturan perundang-undangan ataupun kitab undang-undang yang mengatur tindak
pidana yang berlaku di nd"nesia dengan k"nstitusinya yaitu / N3 4*5
yang seara lugas menjelaskan tentang AM. Sehingga, selanjutnya dapat
dikatakan bah&a AM, menurut hukum p"siti# di nd"nesia, bisa dilanggar untuk
jenis kejahatan tertentu, yang sudah penulis beberapa kali sampaikan diatas. al
demikian yang menjadikan pidana mati tersebut masih berlaku. Akan tetapi, jika
yang menjadi auan disini adalah k"nstitusi dan AM itu sendiri, maka
semestinya pidana mati tersebut harus dihapuskan dalam hukum p"siti# di
nd"nesia.
D1. Dalam Pandan'an Hukum Int$na#i!nal
Apabila kita melihat dan mengkaji substansi dari /eklarasi ni+ersal
ak Asasi Manusia $yang selanjutnya akan disebut /AM) dalam pasal ketiga,
dikatakan bah&a Setiap "rang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan
keselamatan Sese"rang.%, sebenarnya sudah me&akili semua ja&aban dari
pertanyaan, apakah hukuman mati telah melanggar AM2 9a, hukuman mati jelas
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
20/25
telah melanggar pasal ini, yang berarti juga melanggar AM, dimana "rang yang
dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, keamanan
pribadinya.
0agaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat
melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makluk iptaan Tuhan 9ang
Maha Dsa. /apat dilihat banyak "rang yang telah dijatuhi hukuman mati, antara
lain para k"rupt"r di ;ina, Saddam ussein, pelaku ter"ris di nd"nesia, ataupun
yang lainnya. Namun berbeda halnya dengan kasus yang terjadi di 3&anda dan
9ug"sla+ia, para pelaku pelanggaran AM hanya diganjar dengan hukuman
maksimal pidana seumur hidup. al demikian ini terjadi karena hukuman mati di
1aman m"dern ini mulai ditinggalkan "leh negara-negara di dunia. Meskipun
masih ada beberapa negara yang masih melaksanakannya dengan berbagai ara,
seperti digantung, ditembak, dan disuntik. 0agaimanapun aranya hukuman mati
tetap saja melukai diri dan mengambil hak hidup dari sese"rang.
>ika pidana mati tersebut kita tinjau menurut !"+enan nternasi"nal
Tentang ak Sipil P"litik $;;P3) yaitu Pasal ? ayat $), yang berbunyiB %Pada
setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. ak ini harus dilindungi "leh
hukum. Tidak se"rangpun insan manusia yang seara gegabah b"leh dirampas
kehidupannya%. Seperti halnya pasal ketiga /AM, juga menjelaskan bah&a
manusia memiliki hak untuk hidup sebagai hak k"dratinya sebagai insan Tuhan.
Namun yang perlu digaris ba&ahi dari pasal tersebut adalah, bah&a hak hidup
dalam ketentuan ini harus dilindungi "leh hukum. >adi sudah jelas, bah&a hukum
seharusnya bisa mengimplementasikan apa yang terkandung dalam ketentuan
tersebut dalam upaya penegakan hukum yang adil seadil-adilnya.
!emudian, seperti halnya hukum p"siti# yang berlaku di nd"nesia,
dalam pandangan hukum internasi"nal juga dikenal istilah 8AM b"leh
dilanggar8. /alam Pasal ? ayat $') ;;P3 diakatakan bah&a, %/i negara-negara
yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya
untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku
pada &aktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan
dari !"+enan ini dan !"n+ensi Tentang Penegahan /an Penghukuman
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
21/25
!ejahatan Pemusnahan $suku) 0angsa. ukuman ini hanya b"leh dilaksanakan
dengan putusan terakhir dari pengadilan yang ber&enang%. 6ebih lanjut Pasal ?
ayat $*) ;;P3 juga mengatur bah&a, %Sese"rang yang telah dihukum mati harus
mempunyai hak untuk mem"h"n pengampunan atau keringanan hukuman.
Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam
segala bab%.
/alam hal ini, menurut uraian diatas, dapat penulis simpulkan bah&a
hukum internasi"nal juga selain menjunjung tinggi AM, juga memberikan
ketentuan khusus untuk negara-negara yang masih menerapkan pidana mati dalam
sistem hukum yang berlaku di negaranya. /engan ketentuan, kejahatan yang
dikenai pidana mati tersebut haruslah kejahatan yang paling berat, kejahatan luar
biasa atau etra ordinary crime,dan haruslah juga merupakan putusan akhir dari
pengadilan. Selain itu, haruslah diperhatikan bah&a sese"rang yang dijatuhi
pidana mati juga berhak mendapatkan keringan hukuman, baik berupa amnesti
maupun ab"lisi. !arena seperti yang kita ketahui bersama, bah&a ketika
memahami atau mempelajari suatu peraturan hendaknya diperhatikan aspek
#il"s"#is, s"si"l"gis, dan yuridis, dalam hal ini kaitannya dengan pemberlakuan
pidana mati. Meskipun dalam AM, dengan jelas menyatakan bah&a hukuman
mati dilarang karena tidak sesuai dengan Pasal /AM dan juga banyak dari
negara di dunia yang telah menghapuskan hukuman mati.
Selanjutnya, untuk memperjelas bah&a terdapat pengeualian dalam
penerapan hak dasar manusia untuk hidup seperti yang dinyatakan dalam pasal
ketiga /AM untuk kasus tertentu, yaitu dengan adanya pemahaman mendalam
terhadap adanya derogable rights. /alam hal yang pertama, yaitu %a public
emergency which treatens the life of nation%, dapat dijadikan dasar untuk
membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar, dengan syarat bah&a k"ndisi
keadaan darurat $public emergency) tersebut harus diumumkan seara resmi $be
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
22/25
officially proclaimed), bersi#at terbatas serta tidak b"leh diskriminati#. $Muladi,
'((* B ().
al diatas telah diatur seara limitati# dalam dalam Pasal * ayat $)
;;P3 yang menyatakan bah&a, %dalam keadaan darurat umum yang
menganam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah
diumumkan seara resmi, negara-negara pihak pada k"+enan ini dapat mengambil
upaya-upaya yang menyimpang $derogate) dari ke&ajiban mereka berdasarkan
k"+enan ini, sejauh hal itu dutuntut "leh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan
bah&a upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan ke&ajiban negara-negara
pihak itu menurut hukum internasi"nal, dan tidak menyangkut diskriminasi
berdasarkan ras, &arna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul s"sial.%
>adi, pada dasarnya memang ada ketentuan khusus yang menyatakan bah&a
pidana mati dapat diberlakukan. Sehingga, dapat kita ambil "nt"h dari suatu
kasus +"nis mati yang pernah dijatuhkan kepada Saddam usein beberapa tahun
silam, sama sekali tidak bertetangan dengan pasal ketiga /AM berdasarkan
atas apa yang menjadi ketentaun dalam pasal * ayat $) ;;P3 diatas.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
23/25
Tindak Pidana !"rupsi memang menjadi masalah serius yang harus kita
hadapi bersama. Para pelakunya yang dikenal dengan sebutan k"rupt"r, sudah
seperti kebal terhadap hukum, sehingga tidak ada perasaan takut sekeilpun
terhadap kemungkinan ia akan tertangkap karena k"rupsi. 6antas letak
masalahnya dimana2 ni bisa jadi karena para penegak hukum kita yang masih
kurang pr"#esi"nal dalam menangani kasus tersebut. Ada semaam ketakutan,
atau yang dikha&atirkan adalah adanya 7saluran uang8 terhadap para penegak
hukum itu sendiri dari pelaku k"rupsi, agar kasusnya diringankan, dan atau
mungkin juga dihilangkan. Selain itu, sebagian besar dari pelaku k"rupsi itu
adalah para penguasa pemegang jabatan tertentu di pemerintahan, sehingga
kasusnya akan mudah tertutupi dan mudah dilupakan.
Melihat #akta ini, maka munulah sebuah &aana yang bisa dijadikan
sebagai s"lusi untuk memberantas tindak pidana k"rupsi, yaitu hukuman mati
bagi k"rupt"r. Akan tetapi, dalam perspekti# AM, meskipun k"rupt"r dianggap
sebagai kejahatan luar biasa atau etra ordinary crime, hukuman bagi k"rupt"r
sangat tidak rele+an atau bahkan bisa dikatakan melangar nilai-nilai yang
terkandung dalam Panasila dan k"nstitusi kita, yaitu / N3 4*5. ukuman
mati bagi k"rupt"r juga dianggap melanggar substansi pasal ketiga dalam
/eklarasi ni+ersal ak Asasi Manusia $/AM), yang menyatakan
pengh"rmatan setinggi-tingginya terhadap hak dasar manusia untuk hidup.
Sehingga, pr"blematika antara hukuman mati dalam kaitannya dengan AM itu
masih terus bergulir dan belum mendapatkan pemeahannya. 6antas, sekiranya
apa s"lusi lain yang bisa kita terapkan untuk saat ini, melihat bah&a dampak dari
semakin maraknya tindak pidana k"rupsi tersebut sudah sangat mempengaruhi
keberlangsungan hidup manusia, bangsa, negara dan dunia dalam berbagai aspek
kehidupan2
Maka disinilah, penulis akan memberikan s"lusi dan saran ynag nantinya bisa
menjadi bahan rujukan bersama. /engan harapan, tindak pidana k"rupsi dapat
dikurangi, dan atau bahkan diberantas sampai habis.
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
24/25
SARAN
Adapun saran dari penulis adalahB
. arus adanya harm"nisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur
tindak pidana k"rupsi itu, agar penerapan hukum dapat berjalan dengan e#ekti#.
'. Memberdayakan semua lembaga-lembaga hukum seperti lembaga legislati#,
lembaga eksekuti#, lembaga yudikati#, lembaga pemerintahan pusat dan daerah,
lembaga keamanan dan pertahanan negara, serta semua lapisan masyarakat
untuk turut akti# dalam upaya memberantas k"rupsi, dan membiasakan diri
untuk anti terhadap perbuatan k"rupsi.. Membangun budaya penegakan hukum yang pr"p"rsi"nal dan pr"#essi"nal ,
memberdayakan dan mengembangkan jaringan penegakan hukum dari pusat
sampai daerah seara terpadu, dan menerapkan pendidikan kedinasan yang
bermuatan kurikulum anti k"rupsi bagi para pega&ai negeri dan s&asta.
*. Memberatkan pemidanaan terhadap pelaku k"rupsi, misalnya dengan penjara
seumur hidup, pemiskinan atau penabutan sebagian hak-hak yang dimilikinya,
seperti hak berp"litik, dsb.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
/jaja, Drmansjah. '((. 3eredesain +engadilan &inda% +idana -orupsi
Impli%asi +utusan 3ah%amah -onstitusi 4omor 5678579857:;++28
IV;6559. >akartaB Sinar Gra#ika.
-
7/24/2019 Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
25/25
D##endi, Mansyur. '((5.+er%embangan *imensi 1a% akartaB 0umi Aksara.
Lain5lain
ukum "nlineB httpBFF&&&.hukum"nline."mFberitaFbaaFh"l'544Fk"rupsi-
merupakan-pelanggaran-ham-berat-
Piangga, 3andy. '('. Penerapan Pidana Mati dlam Sistem ukum di nd"nesia
$Studi !asus /i Pengadilan Negeri Surabaya N". Putusan @(FPid.0F4@@)%.
SurabayaB PN Keteran >a&a Timur.
Pur&anti, dkk. '(. !"ntra ukuman Mati 0agi !"rupt"r%. Pur&"kert"B
ni+ersitas Muhamadiyah Pur&"kert".
T"rry, Ayub. ukuman Mati /itinjau /ari Perspekti# ukum dan ak Asasi
Manusia nternasi"nal%. SurakartaB ni+ersitas Sebelas Maret.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2599/korupsi-merupakan-pelanggaran-ham-berat-http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2599/korupsi-merupakan-pelanggaran-ham-berat-http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2599/korupsi-merupakan-pelanggaran-ham-berat-http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2599/korupsi-merupakan-pelanggaran-ham-berat-http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2599/korupsi-merupakan-pelanggaran-ham-berat-