Download - Keputusan Mahkamah Agung
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
1/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
P U T U S A N
No. 2629 K/Pdt/2003
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara :
1. HASYIM, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIX/15 Surabaya;
2. SURATMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIX/5 Sura-
baya ;
3. P. SAKIR, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/26 Surabaya
4. MATSUKRI, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/17 Surabaya
5. SABAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/22 Surabaya ;
6. BEDJO, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/15 Surabaya;7. MADARI KASNAWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/
26 Surabaya;
8. RIPAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/30 Surabaya ;
9. NASUPA, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/17 Surabaya;
10. JAMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/25 Surabaya ;
11. SUJONO, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/17 Surabaya ;
12. E S A M, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/7 Surabaya ;
13. SRIWAHYUNI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/11 A
Surabaya ;
14. KASTAHIR, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/26 Sura-
baya ;
15. SAYADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/14 Surabaya;
16. TASIR, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/40 Surabaya ;
17. PARIYO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIV/8 Surabaya ;
18. MARIASIM, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIV/6 Sura-
baya ;
19. MAYSAROH, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/8 Sura-
baya ;
20. KUSNAN WIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/1
Surabaya
21. MOH. ROFII, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/12 Sura-
baya ;
22. A D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/20 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
2/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
23. M. BASORI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/21 Sura-
baya ;
24. SALEH, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/23 Surabaya ;
25. SUPAT, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/6 Surabaya ;
26. WARTAM, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/17 Surabaya ;27. SUPRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/34
Surabaya ;
28. MAKELAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/4 Surabaya ;
29. MISRAWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/32 Surabaya;
30. SUDJADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/2 Surabaya;
31. MULYADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/35 Surabaya ;
32. SUJITO, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/24 Surabaya ;
33. SARIPIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/5 Surabaya ;
34. RADJIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/7 Surabaya ;
35. NOTO LEGIMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/26
Surabaya ;
36. M A I L, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/30 Surabaya ;
37. MARSID, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/15 Sura-
baya ;
38. NGATENI, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/27 Surabaya ;
39. KARWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/26 Surabaya ;
40. KARTIMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/32 Sura-
baya ;
41. BAKRI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/33 Surabaya ;
42. MATSONI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/36
Surabaya ;
43. NGATUMI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/39
Surabaya ;
44. SANADJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/35
Surabaya ;
45. DULADJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/5 Surabaya ;
46. SUBIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/10
Surabaya;
47. NIDIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/14 Surabaya ;
48. MAHMUD, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/19 Sura-
baya ;
49. L O S O, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/7 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
3/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
50. SAFAATI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/22
Surabaya ;
51. TARMONO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/2
Surabaya ;
52. P. RODIAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/24Surabaya ;
53. MASRIP, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII/25 Surabaya;
54. MARWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII/40 Surabaya;
55. KARLIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/29 Surabaya ;
56. SUCIPTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/27 Surabaya ;
57. SABIYAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/12 Surabaya ;
58. SAMSURI, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/12 Surabaya;
59. MOCH. KUSRI, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/12
Surabaya ;
60. AMARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/14 Surabaya
61. APAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/1 Surabaya ;
62. A B U, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/2 Surabaya
63. SODIKIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/16 Sura-
baya ;
64. KAMIDJAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/29 Sura-
baya ;
65. REDJO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/17 Surabaya ;
66. SUMADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/21 Surabaya;
67. SURAJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/35 Sura-
baya ;
68. HUSEN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/29 Sura-
baya ;
69. TOYAM, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/11 A Sura-
baya ;
70. SUHARNO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/3 Sura-
baya ;
71. TASLIM, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/12 Surabaya ;
72. KUSNAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/19 Surabaya;
73. SABAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/18 Surabaya;
74. KASMIDJAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/6
Surabaya;
75. TAHIR, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/17 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
4/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
76. MOH. SYAMSUL A., bertempat tinggal di Jalan Yuka I/4
Surabaya ;
77. KODRAT, bertempat tinggal di Jalan Yuka XII/7 Surabaya ;
78. ADENAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIV/12 Sura-
baya ;79. KASMADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/8
Surabaya ;
80. RATIP, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/22 Surabaya ;
81. H A D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/6 Surabaya ;
82. MINTARDJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/9
Surabaya ;
83. SAMIADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/12
Surabaya ;
84. DASLAWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/19 Sura-
baya ;
85. S R I Y O, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/21 Surabaya ;
86. SUWARDJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/3 Sura-
baya ;
87. H A S A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/38
Surabaya ;
88. MARDJU, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/34 Surabaya ;
89. S A T A R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII A/12
Surabaya ;
90. MATAJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII A/10 Sura-
baya ;
91. SAMSURI, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/24 Sura-
baya ;
92. A S A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka IVI/29 Surabaya ;
93. SULKAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/4 Surabaya ;
94. A M I R, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/2 Surabaya;
95. MURTIASIH, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/15 Sura-
baya ;
96. SARTIAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/12 Surabaya ;
97. MOH. SULKAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/1
Surabaya;
98. SANTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/32 Surabaya ;
99. YAKUB, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/25 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
5/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
100. SANAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/33 Surabaya ;
101. MARDJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/38 Surabaya ;
102. SUWANDAM, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/35
Surabaya;
103. KASMIRAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/25 Sura-baya ;
104. MUNADJAB, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/36 Sura-
baya ;
105. KARMONO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/28 Sura-
baya ;
106. HERIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI A/14
Surabaya ;
107. WADJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/34 Surabaya;
108. WASURIP, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/31 Sura-
baya ;
109. SUKANDAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/37
Surabaya ;
110. KOMARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/16 Sura-
baya ;
111. LUKAS, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/7 Surabaya ;
112. MUKADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/3 Surabaya ;
113. NURTAM, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII/28 Sura-
baya ;
114. KARTO DENAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII/39
Surabaya ;
115. MOH. ASARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/39 Sura-
baya ;
116. SURIPNO, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/8 Surabaya ;
117. RABIS, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/10 Surabaya ;
118. SUPRAPTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/2 Surabaya;
119. SUGRIWO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/8 Surabaya;
120. P. SAPAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/40 Surabaya;
121. SUDARPO, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/26 Sura-
baya ;
122. MARSILAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/3 Surabaya;
123. SAWIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/28 Surabaya ;
124. KARIM, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/23 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
6/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
125. SUPADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/6 Surabaya ;
126. SUDARMADJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/16
Surabaya;
127. SUMAKMUR, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/22
Surabaya ;128. R I D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/20 Surabaya;
129. A M I N, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/27 Surabaya ;
130. TARIMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/24 Surabaya ;
131. SUPARDI, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/7 Surabaya ;
132. RADJID, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/28 Surabaya;
133. U M A R, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/35 Surabaya ;
134. SARLAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/38 Surabaya,
dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasanya : HUSEIN
SALIM BAHDAR, S.H., Pengacara, beralamat di Jalan
Masjid No. 4 Asemrowo, Surabaya, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 10 April 1996, para Pemohon Kasasi,
dahulu para Penggugat/para Pembanding ;
m e l a w a n :
1. KEPALA/KETUA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR
MUAT (TKBM) USAHA KARYA TANJUNG PERAK SURA-
BAYA, berkedudYukan di Jalan Kalimas Baru No. 107
Surabaya ;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI
PERHUBUNGAN R.I. Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT
Cq. ADMINISTRATOR PELABUHAN TANJUNG PERAK
SURABAYA, berkedudukan di Jalan Tanjung Perak Timur
No. 610 Surabaya, para Termohon kasasi, dahulu para
Tergugat/para Terbanding ;
d a n
1. ISTIYAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/35 Surabaya ;
2. DJAMIL, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/33 Surabaya ;
3. MIAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/19 Surabaya ;
4. SUBAI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/14 Surabaya ;
5. SARADIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/14 Sura-
baya ;
6. SUKAELI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII A/9 Sura-
baya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
7/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
7. A S M A R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/5 Surabaya ;
8. MATAKIM, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/23 Surabaya ;
9. DJAMIL, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/15 Surabaya ;
10. DJASUKI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/21 Surabaya;
11. DJUWARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/29 Surabaya ;12. SUHARNO, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/25 Surabaya ;
13. RACHMAD HARUN, bertempat tinggal di Jalan Yuka
XVIII/31 Surabaya ;
14. ACHMAD, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/16 Surabaya ;
15. DJOYO ASRIP, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/11 Sura-
baya ;
16. NASUWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII A/6 Sura-
baya ;
17. MATALI, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/16 Surabaya ;
18. TASMIDJAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/24
Surabaya ;
19. MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/12 Sura-
baya ;
20. H A R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/37 Surabaya;
21. BEDJO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVII/18 Surabaya ;
22. S U M A N T R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII/3
Surabaya ;
23. M I S D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/8 Surabaya;
24. S U T I K N O, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/34
Surabaya ;
25. S U D J U D, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/11
Surabaya;
26. DASUKI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/7 Surabaya;
27. ACH. NURHARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/39
Surabaya ;
28. SADIK, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/31 Surabaya ;
29. ACH. TOHARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/32
Surabaya ;
30. IRJAM, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/27 Surabaya ;
31. SURATMOJO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/19
Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
8/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
32. S A D J U R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/18
Surabaya ;
33. N G A D I M A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/21
Surabaya ;
34. SUBAGIO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/1 Surabaya ;35. S E T I Y A R, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII A/8
Surabaya;
36. S A I M, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/2 Surabaya ;
37. ISMAIL NAI, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/14 Sura-
baya ;
38. KASPUAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/30 Surabaya;
39. WIRAKIT, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/36 Surabaya ;
40. S O M O H A D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/11 A
Surabaya ;
41. A D J I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/23 Surabaya ;
42. P. NIPAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/36 Surabaya ;
43. MURIYOTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/27 Sura-
baya ;
44. BUAMIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/29 Surabaya ;
45. SUKARNO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/37 Sura-
baya ;
46. MADRAUF, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/39
Surabaya;
47. MATSALI, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/19 Surabaya ;
48. RAMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/23 Surabaya ;
49. SAREH, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/3 Surabaya;
50. SUWARNO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/9
Surabaya;
51. SUNOTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/7 Surabaya ;
52. T A R M I D J A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIX/11
A Surabaya ;
53. R A T E M I N, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/15
Surabaya ;
54. K A R T I D J O, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/15
Surabaya ;
55. M U I N, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/27 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
9/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
56. RAMELI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/17 Sura-
baya ;
57. SUTAMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/18 Sura-
baya
58. NAWAR, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/17 Surabaya ;59. K A S T A M A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/31
Surabaya ;
60. SUNOTO, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/20 Surabaya ;
61. KAMISO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/11 A Sura-
baya ;
62. RAEKAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka II/6 Surabaya ;
63. M A I L, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/32 Surabaya ;
64. KOYO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/30 Surabaya ;
65. RAHMAT, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/1 Surabaya ;
66. MATRADJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/22 Sura-
baya
67. MUSTOPO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/17 Sura-
baya ;
68. S U B A K R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/15
Surabaya ;
69. KASELON, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/22 Surabaya;
70. PONIJAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/32 Surabaya ;
71. M I S A D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/4 Surabaya ;
72. MUNDI, bertempat tinggal di Jalan Yuka VIII/15 Surabaya ;
73. SANIMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/24 Surabaya ;
74. S U T A M B A H, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/10
Surabaya;
75. AMAN SUHADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/21
Surabaya ;
76. S O K O, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/10 Surabaya;
77. S U M A N T R I, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/11 A
Surabaya ;
78. WASITO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/3 Surabaya ;
79. R O K I M, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/20 Surabaya;
80. TOYIB PRIBADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/1
Surabaya ;
81. KLIMAH, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/16 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
10/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
82. P. ATRUP, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/21 Surabaya
83. T A R M U D J I, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/18
Surabaya ;
84. SOETARDJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/9 Sura-
baya ;85. M A R I D J A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/25
Surabaya ;
86. SUKIMIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IV/6 Surabaya ;
87. W A R D J I, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/8 Surabaya;
88. MUH. ISKAK, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/9
Surabaya ;
89. W A R A S, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/20
Surabaya;
90. S U B E K A N, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI A/4
Surabaya ;
91. SAHID, tempat tinggal di Jalan Yuka XVI/36 Surabaya ;
92. KASTAWI, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/9 Surabaya ;
93. NGAJIRAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/9 Surabaya ;
94. ROMLI, bertempat tinggal di Jalan Yuka VIII/18 Surabaya
95. SAMIUN, bertempat tinggal di Jalan Yuka VI/7 Surabaya ;
96. MATALI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/3 A Surabaya;
97. RINDANG, bertempat tinggal di Jalan Yuka I/17 Surabaya ;
98. N A L I, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/11 Surabaya ;
99. SAMADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVIII/12 Sura-
baya ;
100. DJASEMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/21 Sura-
baya ;
101. N Y O N O, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/19 Surabaya;
102. Y A D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/11 Surabaya ;
103. PARIYO, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/8 Surabaya ;
104. MATASIR, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/36 Sura-
baya ;
105. N A D I, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/11 Surabaya ;
106. KASTARI, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/38 Surabaya ;
107. SUPARNO bertempat tinggal di Jalan Yuka VII/10 Sura-
baya ;
108. K A T A M, bertempat tinggal di Jalan Yuka VII/8 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
11/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
109. ALYAS, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/8 Surabaya ;
110. MASRIP, bertempat tinggal di Jalan Yuka XIII/25 Surabaya;
111. SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka IX/5 Sura-
baya ;
112. MARSID YASIN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/28Surabaya ;
113. KASTIJO, bertempat tinggal di Jalan Yuka XVI/12 Sura-
baya ;
114. SAYADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka V/14 Surabaya ;
115. BUADI, bertempat tinggal di Jalan Yuka VII/17 Surabaya ;
116. KASTAJI, bertempat tinggal di Jalan Yuka VII/6 Surabaya;
117. BASIR/ALKIA, bertempat tinggal di Jalan Yuka III/3
Surabaya ;
118. TOLAN, bertempat tinggal di Jalan Yuka XX/27 Surabaya ;
119. SUPARJO, bertempat tinggal di Jalan Yuka X/4 Surabaya ;
120. KASTAHIR/SUHARTINI, bertempat tinggal di Jalan Yuka
X/26 Surabaya ;
121. WIRONGAT, bertempat tinggal di Jalan Yuka XV/15
Surabaya, para Turut Termohon kasasi, dahulu para
Penggugat/ikut Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para
Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para
Tergugat di mYuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya
atas dalil-dalil :
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubung-an
Laut dan Menteri Perumahan No. TH.1/21/18 tanggal 9 Desember 1964 di
211/Thn.1964
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di bentuk suatu wadah peng-organisasian
Tenaga Kerja Bongkar Muat, yang dikenal dengan sebutan Pool Buruh, yang
berdiri tahun 1966 sampai dengan 1969 dengan pimpinan waktu itu dijabat oleh
Letnan KKO. Djapar NRP. 2522/P ;
Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Per-
hubungan dan Menteri Tenaga Kerja No. P.26/3/13/PHB tanggal 6 Juni 1969
71/MTK/1969
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
12/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
maka wadah pengelola Tenaga Kerja Bongkar Muat yang semula disebut : Pool
Buruh telah berubah menjadi sebuah Badan yang dikenal dengan sebutan
Badan Usaha Karya yang berdiri tahun 1969 sampai dengan 1978 dengan
pimpinan tetap dijabat oleh Djapar yang kemudian berpangkat Mayor. Badan
Usaha Karya inilah sebagai pelaku sejarah pembangunan perumahan TenagaKerja Bongkar Muat dimaksud, yang pelaksanaannya dilakYukan berdasarkan
Program Kerja dan memorandum of understanding yang dibuat antara :
- Badan Usaha Karya dengan Serikat Buruh Karyawan Maritim Indonesia
(SBKMI) Jawa Timur, dan antara
- Badan Usaha Karya dengan Indonesia Nasional Shipowners Association
(INSA) yang bertindak atas nama Kelompok Pengguna Jasa ;
Periksa bukti program Pembenahan dan pembangunan Perumahan pada
Lampiran 1 ;
Bahwa berdasarkan program kerja dan memorandum of Under-standing
tersebut di atas, maka ketentuan share upah dan management fee berbanding
70 : 30 dari tariff Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP)/Ongkos Pelabuhan
Tujuan (OPT), artinya 70 % dari nilai ongkos bongkar muat barang yang
dikerjakan oleh tenaga kerja berdasarkan ketentuan tarif OPP/OPT adalah
untuk Upah Buruh/Tenaga Kerja, akan tetapi di dalam kenyataannya bagian
dari 70 % tersebut di atas yang seharusnya menjadi hak buruh/ tenaga kerja,
ternyata tidak diberikan secara keseluruhan, melainkan uangnya sudah
dipotong lebih dahulu secara langsung oleh para Pengguna Jasa (Perusahaan-
perusahaan), yang selanjutnya disetorkan kepada Badan Usaha Karya guna
membiayai pembangunan Perumahan Tenaga Kerja ;
Bahwa besarnya uang potongan tenaga kerja ini, kalau dihitung secara
rinci Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk setiap orang, yang dilakukan setiap hari
kerja (1 hari 3 shift) terhadap 6.000 (enam ribu) orang tenaga kerja waktu itu.
Untuk lebih jelasnya perhitungan secara global seperti tersebut dalam gugatan ;
Bahwa hal tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan mantan Kepala
Badan Usaha Karya (Djapar) melalui suratnya bermeterai cukup tertanggal 15
April 1992 (periksa bukti Lampiran 2) ;
Bahwa bersumber dari dana-dana yang dikoordinir oleh Badan Usaha
Karya sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka pada tahun 1976 telah
digunakan untuk membeli tanah di daerah Kelurahan Sememi, Kecamatan
Benowo Surabaya seluas 18.076 hektar, dengan harga Rp. 128.567.400,-
(seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus
rupiah). Tanah tersebut berasal dari petani yang dibeli oleh dan atas nama
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
13/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
Badan Usaha Karya, dengan bukti pembebasan tanah No. M/SK/2/1976 tanggal
17 September 1976 ;
Bahwa kemudian pada bulan Oktober 1976 dimulai pembangunan
Perumahan Tenaga Kerja untuk tahap I beserta fasilitas umum lainnya,
dibangun sebanyak 150 koppel = 300 buah dan peresmian penggunaannyadilakukan pada tanggal 25 April 1977, sekaligus waktu itu dilakukan juga
peletakkan batu pertama untuk pembangunan tahap II type rumah yang
dibangun adalah type rumah murah/sederhana dengan ukuran 6,5 x 5 per
rumah atau 13 x 5 per Koppel, biaya pembangunan setiap rumah diperkirakan
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) meliputi harga tanah, perataan tanah,
bangunan rumah dan prasarana, seterusnya dibangun tahap II sebanyak 75
koppel = 150 buah, namun physik bangunan baru mencapai 80% dilanjutkan
oleh Yayasan usaha Karya karena terjadi pergantian tenaga kerja dan pimpinan;
Bahwa pembagian rumah dilakukan dengan cara mengadakan penilaian
terhadap tenaga kerja yang memiliki prestasi kerja baik, dengan diberi Surat
Pengantar menempati rumah, sebagaimana bukti pada Lampiran (3) ;
Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan
Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi :
Nomor : PM.1/05/PHB-78 ;
Nomor : KEP.08/MEN/1978 ;
Tanggal : 10 Januari 1978, maka wadah pengelola tenaga kerja berubah
menjadi sebuah Yayasan yang dikenal dengan sebutan Yayasan Usaha Kerja,
yang berdiri tahun 1978 s/d 1987 dengan Pimpinan AF. Soedijono ;
Bahwa Yayasan Usaha Karya ini masih mampu meneruskan pem-
bangunan perumahan tahap III sebanyak 50 koppel = 100 buah, dan pembagian
rumahnya diatur dengan cara undian. Penghuni diberi Surat Pengantar untuk
menempati rumah, sebagaimana terbukti pada Lampiran (4). Selanjutnya sudah
tidak ada lagi pembangunan perumahan tahap berikutnya, sehingga masih
terdapat sisa tanah kosong seluas 6 s/d 7 hektar. Selain dari pada itu, dalam
tubuh intern Yayasan usaha Karya ini pemah terjadi pergantian pimpinan dari
AF. Soedijono kepada Simanjuntak, namun hanya berjalan selama 6 (enam)
bulan ;
Bahwa dengan terbitnya Instruksi Menteri Perhubungan R.I. No. IM.6/
HK.601-87 tanggal 21 Oktober 1987 maka wadah pengelola tenaga kerja
bongkar muat yang sebelumnya bernama Yayasan Usaha Karya telah berubah
dan dikenal dengan sebutan Unit Pengelola Pekerja Bongkar Muat (UPPBM).
Pimpinan : Abd. Samad. Organisasi ini berdiri sejak tahun 1987 s/d 1989 pada
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
14/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
periode ini ternyata tidak ada lagi pembangunan tahap berikutnya, malahan
justru terjadi sebaliknya yaitu terhadap sisa tanah kosong sebagaimana
Penggugat sebutkan di atas, telah dikapling-kapling dan dijual kepada umum,
bahkan telah terbit pula Sertifikat atas nama pembelinya. Periksa pada bukti
peta Lampiran (5). Hal ini akhimya telah menimbulkan kecemburuan sosial,dikalangan masyarakat penghuninya ;
Bahwa dengan terbitnya keputusan bersama Dirjen Perhubungan Laut,
Dirjen Bina Hubungan Ketenaga Kerjaan dan Pengawasan Norma Kerja serta
Dirjen Bina Lembaga Koperasi Nomor : Um.52/1/9-89 tanggal 1 Juni 1989, maka
KEP.103/B.89
17/SKB/BLK/89
wadah pengelola Tenaga Kerja Bongkar Muat yang sebelumnya bernama : Unit
Pengelola Pekerja Bongkar Muat (UPPBM) telah berubah menjadi bentuk
Koperasi, terkenal dengan sebutan : Koperasi TKBM Usaha Karya. Pimpinan
tetap dijabat oleh Abd. Samad. Koperasi ini dibentuk pada tanggal 28 Nopember
1990 No. : 6664/BR/II/1990 ;
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, temyata Tergugat II, baik
semasa menjabat selaku Ketua Unit Pengelola Pekerja Bongkar Muat (UPPBM)
sampai sekarang, tidak pernah lagi ada pembangunan perumahan tenaga kerja,
bahkan telah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang mengarah
pada perbuatan pelanggaran hukum, yang dampaknya sangat merugikan
Penggugat ;
Bahwa dari semua rangkaian uraian tersebut di atas, maka secara garis
besar Penggugat dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa wadah pengelola tenaga kerja bongkar muat (TKBM), sejak tahun
1966 sampai dengan sekarang sering mengalami perubahan, yaitu :
a). Pool Buruh (tahun 1966 s/d 1969), pimpinan Djapar ;
b). Badan usaha Kerja (tahun 1969 s/d 1978), pimpinan Djapar ;
c). Yayasan Usaha Karya (tahun 1978 s/d 1987), pimpinan AF. Soedijono
dan pemah diganti oleh Simanjuntak selama 6 bulan ;
d). Unit Pengelola Pekerja Bongkar Muatan (UPPBM) (tahun 1987 s/d1989), pimpinan : Abd. Samad ;
e). Koperasi TKBM Usaha Karya (tahun 1989 s/d sekarang), pimpinan Abd.
Samad ;
2. Pelaku sejarah pembelian tanah dan pembangunan perumahan Tenaga
Kerja adalah semasa Tenaga Kerja masih dikelola oleh Badan Usaha Karya
yang diteruskan oleh Yayasan Usaha Karya, yaitu :
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
15/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
- Pembelian tanah seluas 18.076 hektar ;
- Pembangunan rumah tahap I = 300 buah ;
- Pembangunan rumah tahap II = 150 buah ;
- Pembangunan rumah tahap III = 100 buah ;
3. Sumber dana pembelian tanah dan pembangunan perumahan Tenaga Kerjatersebut, berasal dari :
a). Uang potongan upah tenaga kerja, yang berasal dari bagian upah
tenaga kerja sebesar 70 % dari tarip komponen OPP/OPT ;
b). Bantuan dana dari INSA dan GAVENSI, yang bertindak atas nama
kelompok pengguna jasa ;
Bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah :
Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Mei 1991, Tergugat I dan II telah
melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali Gapura pintu masuk
komplek Perumahan yang dulunya bertuliskan dan berbunyi : Komplek
Perumahan Buruh Bupelta Tg. Perak Surabaya telah diganti dan dirubah
dengan tulisan yang berbunyi : Komplek Perumahan Dinas TKBM Surabaya ;
Bahwa pembongkaran dan pemasangan kembali Gapura tersebut
dilakYukan tanpa terlebih dulu ada musyawarah dan pemberitahuan dengan
Penggugat baik secara lisan maupun tertulis ;
Bahwa penggunaan istilah Dinas pada komplek perumahan tersebut
serta atas perbuatan Tergugat I dan II selama ini sangat merugikan Penggugat,
seharusnya Tergugat I dan II menyadari bahwa penggunaan istilah Dinas pada
komplek perumahan tersebut, harus didukung oleh faktor penunjangnya, antara
lain :
a. Sumber dana untuk membeli tanah dan membangun perumahan harus
berasal dari anggaran belanja dinas, akan tetapi kenyataanya berasal dari:
- Uang potongan upah tenaga kerja yang berasal dari bagian upah tenaga
kerja sebesar 70 % dari tarif OPP/OPT, pada saat tenaga kerja masih
dikelola oleh Badan Usaha Karya ;
- Adanya bantuan dana dari para pengguna jasa yang tergabung dalam
Insa dan Gaveksi ;
b. Terhadap penghuninya harus berstatus tenaga organik, akan tetapi
kenyataannya hanya berstatus tenaga un organik ;
Bahwa pada awal bulan September 1991 sampai dengan bulan Maret
1992, Tergugat I dan II telah melakukan panggilan terhadap Penggugat untuk
menandatangani Surat Ijin Perumahan (SIP). Padahal Tergugat I dan II tidak
pernah menjelaskan tentang tujuan diterbitkannya Surat Ijin Perumahan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
16/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
tersebut, sedangkan isi yang terkandung didalamnya sangat bertentangan
dengan tujuan nasional Negara kita sebagaimana tersebut dan tersirat dalam
GBHN, yang dampaknya mengarah pada pelanggaran hak-hak azasi manusia,
khususnya sangat merugikan bagi Penggugat (periksa contoh Surat Ijin
Perumahan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II pada lampiran 6) ;Bahwa di sisi lain, ternyata Tergugat I dan II telah menganggap, bahwa
komplek perumahan tersebut merupakan asset Koperasi TKBM Usaha Karya,
dengan demikian Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap
itikad buruk Tergugat I dan II yang berupaya mengalihkan dan memutarbalikkan
fakta yang ada, karena berapapun kecil nilai materi yang ada waktu itu, dalam
kaitannya pembangunan perumahan tenaga kerja tersebut, maka Penggugat
menurut hukum mempunyai hak untuk memiliki terhadap perumahan tersebut,
mengingat sumber dana untuk pembiayaan berasal dari uang potongan upah
tenaga kerja;
Bahwa ternyata Tergugat I dan II telah mengkapling-kapling sisa tanah
kosong dan menjualnya kepada umum, bahkan telah terbit sertifikat atas nama
pembelinya, dan lebih dari pada itu ada pula yang sudah membangun, padahal
tanah tersebut secara keseluruhan dibeli oleh Badan Usaha Karya
direncanakan untuk membangun Perumahan Tenaga Kerja yang pelaksanaan-
nya diatur secara bertahap ;
Bahwa di lain pihak, temyata Tergugat I dan II memaksakan kehendak-
nya untuk menerbitkan Surat Ijin Perumahan (SIP) agar ditanda-tangani dan
diterima secara sadar dan tahu persis perbuatan semacam ini menimbulkan/
dapat mengakibatkan kecemburuan sosial di kalangan para Penggugat
mengingat perbuatan para Tergugat dapat menimbulkan prasangka bukan
tenaga kerja bongkar muat dapat memiliki sertifikat sedangkan para Penggugat
yang rata-rata adalah tengaga kerja bongkar muat dipaksakan oleh Tergugat I
dan II untuk menerima dan memiliki Surat Ijin Perumahan tersebut sehingga
karenanya perbuatan Tergugat I dan II adalah sangat meresahkan dan
merugikan para Penggugat dan oleh karenanya para Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menyatakan perbuatan Tergugat I
dan II adalah melawan hukum ;
Bahwa sekarang ini perbuatan Tergugat I dan II adalah sangat
meresahkan maupun merugikan diri para Penggugat dimana pihak para
Penggugat secara perorangan maupun perkelompok diberi surat dinas oleh
Tergugat yang isinya mengakui dengan terang-terangan bahwa Surat Ijin
Perumahan yang telah ditebitkan itu adalah dicabut karena merugikan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
17/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
kepentingan Tergugat I dan II, padahal para Tergugat telah tahu persis dan
sadar dengan adanya Surat Ijin Perumahan tersebut menimbulkan keresahan-
keresahan masyarakat setempat, khususnya para Penggugat, sehingga karena
itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
berkenan menyatakan secara hukum Surat Ijin Perumahan yang terlanjurditerbitkan oleh para Tergugat itu yang menimpa diri para Penggugat adalah
batal dan tidak sah karena isinya merugikan para Penggugat ;
Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I dan II yang dengan sengaja
melakukan pembongkaran Gapura pintu masuk dari Perumahan para
Penggugat itu menjadi bermakna lain dan secara hukum dapat merugikan para
Penggugat karena dengan ditambah kata-kata istilah dinas tersebut dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang sekaligus dapat dituntut secara
keperdataan dan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar Pasal 1365
BW dan dapat pula dituntut ganti rugi oleh para Penggugat ;
Bahwa dengan adanya tindakan/perbuatan Tergugat I dan II tersebut
pada butir 1 dan 2 di atas para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri Surabaya berkenan secara hukum menyatakan perbuatan Tergugat I
dan II adalah merugikan para Penggugat ;
Bahwa Tergugat II digugat dalam perkara ini dikarenakan Tergugat II
adalah Pembina dan sekaligus Pengawas dari Tergugat I sehingga karena itu
Tergugat II digugat secara tanggung renteng untuk mempertanggung jawabkan
perbuatannya ;
Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang sengaja mengeluarkan Surat Ijin
Perumahan terhadap rumah-rumah yang dihuni oleh para Penggugat
merupakan tindakan sepihak dari Tergugat selaku Kepala Koperasi Tenaga
Kerja Bongkat Muat Usaha Karya adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga dari Koperasi itu sendiri, sehingga patut dan
wajar apabila para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Surabaya berkenan menyatakan perbuatan Tergugat I dan II keliru dan tidak
sah ;
Bahwa perbuatan Tergugat I dan II tersebut di atas secara hukum telah
merugikan para Penggugat dimana para Penggugat beserta keluarganya telah
menjadi resah maka wajar dan patut apabila Tergugat I dan II secara tanggung
renteng untuk membayar ganti rugi kepada setiap Penggugat sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menyembuhkan stress akibat
keresahan tersebut dan kerugian seluruh dari para Penggugat 270 x Rp.
10.000.000,- = Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
18/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
kerugian tersebut haruslah dibayar oleh para Tergugat secara tunai dan
sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;
Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia maka
para Penggugat mohon agar terhadap barang-barang milik Tergugat dilaku-
kan sita jaminan (conservatoir beslag) yang untuk sementara waktu dikenal diSurabaya Jalan Tanjung Perak Timur No. 610 Milik Tergugat II dan di Jalan
Kalimas baru 107 Surabaya (miik Tergugat asli I) ;
Bahwa gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang
otentik, maka para Penggugat mohon terhadap putusan ini diberikan hak yang
dijalankan lebih dahuklu walaupun ada banding ataupun perlawanan lain ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan
sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum para Penggugat menempati atau menghuni rumah-
rumah di Komplek Perumahan Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
tersebut adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan pembongkaran terhadap
Gapura pintu masuk Perumahan Buruh TKBM tersebut adalah melawan
hukum ;
4. Menyatakan demi hukum Surat Ijin Perumahan (SIP) yang diterbitkan oleh
Tergugat I adalah tidak sah dan batal ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II adalah merugikan para Penggugat
dalam perkara ini ;
6. Menyatakan sah berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah
dijalankan oleh Pengadilan tersebut ;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II adalah meresahkan para
Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar
kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.
2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sejak adanya putusan ini
mempunyai kekuatan hkum tetap dan pasti ;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada
banding atau perlawanan lain ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara ini ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
19/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
Subsidair :
Apabila Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, para Penggugat
mohon putusan yang adil dan berwibawa ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II
mengajukan eksepsi dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi)pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
Eksepsi Tergugat I :
Bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No.
294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang
mempunyai hubungan hukum, namun dalam perkara ini para Penggugat
sejumlah 270 orang melalui kuasanya tidak seluruhnya mempunyai hak dan
kepentingan untuk mengajukan gugatan yaitu seperti disebutkan dalam eksepsi
Tergugat I seluruhnya 21 (dua puluh satu) orang, sebab mereka tidak terdaftar
sebagai tenaga kerja Bongkat Muat, sebagaimana dinyatakan dalam Surat
Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Bina Hubungan
Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja serta Dirjen Bina Lembaga
Koperasi tanggal 1 Juni 1989 Bab I Pasal 1 ayat (b) Periksa bukti lampiran (T.I) ;
Bahwa pembangunan Rumah Dinas di Desa Sememi Kecamatan
Benowo sejak semula diperuntukkan sebagai sarana operasional dimaksudkan
untuk mempermudah pengerahan Tenaga Kerja Bongkar Muat, guna melancar-
kan arus barang di Pelabuhan, disamping untuk meningkatkan kesejahteraan
bagi para Tenaga Kerja Bongkar Muat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2
Anggaran Dasar Yayasan usaha Karya (Periksa bukti Lampiran (T.2)). Bahwa
kedua puluh satu orang tersebut, karena tidak terdaftar sebagai Tenaga Kerja
Bongkar Muat, berarti tidak ada hak untuk menempati/menghuni Rumah Dinas
Tenaga Kerja Bongkar Muat dengan sendirinya sesuai Yurisprudensi
Mahkamah Agung R.I di atas yang disitir dalam buku Hukum Acara Perdata
Indonesia karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, penerbit Liberty
Yogyakarta 1982 hal. 33, orang tersebut tidak berhak untuk mengajukan
gugatan karena tidak mempunyai hubungan hukum, dengan Tergugat I ;
Bahwa Sdr. Ponito telah tercatat kuasa yang telah dibuat kepada Sdr.
Husen Salim Bahdar,S.H. alamat Jl. Masjid No. 4 Asemrowo Surabaya, sesuai
dengan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa di atas segel tertanggal 5 Agustus
1993. Bahwa berdasarkan Pasal 1813 BW antara lain disebutkan bahwa
berakhimya surat kuasa disebabkan karena ditariknya kembali kuasa dari si
pemberi kuasa ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
20/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
Bahwa Sdr. Sunardi Winarto tercatat dalam daftar urut Penggugat No.
190, telah mencabut kuasa yang telah dibuat kepada Sdr. Husein Salim Bahdar,
S.H. alamat jalan Masjid No. 4 Asemrowo Surabaya, sesuai dengan Surat
Pernyataan Pencabutan Kuasa, di atas segel tertanggal 5 Agustus 1993. Bahwa
berdasarkan Pasal 1813 BW antara lain disebutkan bahwa berakhirnya suratkuasa disebabkan karena ditariknya kembali kuasa dari si pemberi kuasa.
Bahwa dengan adanya pencabutan/penarikan surat kuasa dari Sdr. Sunardi
Winamo tersebut maka penerima kuasa (Sdr. Husein Salim Bahdar, S.H. tidak
mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada para Tergugat yang ber-
tindak dan atas nama Sdr. Sunardi Winarto tersebut ;
Bahwa gugatan para Penggugat diajukan oleh kuasanya ditujYukan
kepada Kepala/Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Usaha Karya
Tanjung Perak Surabaya yang dalam gugatannya dicantumkan sebagai
Tergugat I adalah salah/tidak tepat ;
Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kepala/Ketua
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Usaha Karya yang beralamat di
Jalan Kalimas Baru No. 107 Surabaya, adalah tidak tepat, seharusnya yang
digugat adalah Badan hukumnya ;
Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Organ Badan
Hukum (Koperasi) dalam fungsinya adalah perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh Badan Hukum itu sendiri, oleh karenanya Badan Hukum
sendirilah yang harus mempertanggung jawabkan ;
Eksepsi Tergugat II :
Bahwa dari 270 (dua ratus tujuh puluh tujuh) orang Penggugat melalui
kuasanya terdapat 21 (dua puluh satu) orang Penggugat yang tidak mempunyai
hubungan hukum dengan Tergugat II berkaitan dengan penghunian/
penempatan Rumah Dinas Tenaga Kerja Bongkar Muat serta tidak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan, sebab kedua puluh satu orang
tersebut tidak terdaftar sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ;
Bahwa menurut Surat Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Bina
Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja, serta Dirjen Bina
Lembaga tanggal 1 Juni 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Koperasi
Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan, Bab I Pasal 1 huruf b, bahwa
Tenaga Kerja Bongkar Muat yang selanjutnya disebut TKBM adalah semua
tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakYukan
pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan (bukti T-2.1) ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
21/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
Bahwa dalam AD Yayasan Usaha Karya (YYUKA) Pasal 3 angka 1,
disebutkan maksud tujuan Yayasan antara lain membina dan meningkatkan
kesejahteraan dan memberikan perlindungan serta perawatan perburuhan
menurut peraturan-peraturan yang berlaku, kepada buruh pelabuhan yang
melakukan pekerjaan bongkar muat barang-barang di Pelabuhan ;Bahwa pembangunan perumahan Dinas TKBM di Desa Sumemi,
Kecamatan Benowo Surabaya, Peruntukan penghuninya khusus bagi TKBM
terdaftar, sedangkan 21 orang Penggugat tersebut di atas bukan Tenaga Kerja
Bongkar Muat, sehingga tidak punya hak menghuni/menempati Rumah Dinas
Tenaga Kerja Bongkar Muat tersebut, karena ke 21 orang tersebut tidak punya
hak penghuni Rumah Dinas Tenaga Kerja Bongkar Muat (orang luar), maka
secara Yuridis tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II ;
Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/ 1971
tanggal 7 Juli 1971 yang disitir dalam buku hukum Acara Perdata Indonesia
karangan Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, Penerbit Liberti Tahun 1982
mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai
hubungan hukum. Dengan demikian 21 orang Penggugat tersebut di atas tidak
berhak untuk mengajukan gugatan karena tidak ada/tidak mempunyai hubungan
hukum dengan Tergugat II ;
Bahwa Sdr. Ponito, alamat jalan Yuka gang XVI A No. 2 Surabaya,
tercatat dalam daftar urut Penggugat Nomor 236 dan Sdr. Sunardi Winarto,
alamat Jalan YUKA Gang XX/11.A Surabaya tercatat dalam daftar urut
Penggugat No. 190, masing-masing telah mencabut kuasanya yang telah dibuat
kepada Sdr. Husein Salim Bahdar, S.H. alamat Jalan Mesjid No. 4 Asemrowo
Surabaya, sesuai dengan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa di atas segel
masing-masing tertanggal 5 Agustus 1993. Berdasarkan Pasal 1813 BW antara
lain disebutkan bahwa berakhirnya Surat Kuasa disebabkan karena ditariknya
kembali (dicabut) Kuasa dari Pemberi kuasa ;
Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasanya ditujukan
kepada Pemerintah R.I. cq. Menteri Perhubungan R.I. cq. Dirjen Perhubungan
Laut cq. Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, beralamat di
Surabaya Jalan Tanjung Perak Timur No. 610, sebagai Tergugat II alamatnya
salah, alamat yang dimaksud Penggugat ternyata adalah alamat kantor Direksi
PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia III, sedangkan alamat kantor Administrator
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang benar adalah di Jalan Kalimas Baru
No. 194 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
22/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
Bahwa komplek Perumahan Dinas TKBM dan tanah seluas 18.076 Ha
yang terletak di Desa Sememi Kecamatan Benowo adalah Asset Ex Yayasan
Usaha Karya yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Perhubungan No. SK.59/05.001/PUB-86 tanggal 18 Oktober 1986, sedang
Adpel hanyalah sebagai pengawas asset-asset Yuka dalam Tim Likuidasi,berdasarkan Surat Tim Likuidasi Yuka AL. 627/10/9/4/1989 tanggal 10 Oktober
1989. Berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan para Penggugat seharus-
nya ditujukan kepada Tim Likuidasi Yuka di Jakarta yang menguasai obyek,
bukan kepada Tergugat II ;
Rekonpensi Tergugat II :
Bahwa para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi (21 orang)
bukan tenaga kerja bongkar muat terdaftar, sehingga tidak punya hak
menghuni/menempati Rumah Dinas Tenaga Kerja Bongkar Muat, karena
pembangunan Perumahan Dinas Tenaga Kerja Bongkar Muat di Desa Sememi
Kecamatan Benowo peruntukannya khusus bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat
terdaftar, dengan demikian para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekon-
pensi tersebut di atas telah menempati Rumah Dinas TKBM tersebut di atas
tanpa hak, perbuatan mana adalah perbuatan melawan hukum melanggar Pasal
1365 BW dan gugatan rekonpensi, namun mengingat kondisi para Penggugat
Konpensi/para Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat II Konpensi/Penggugat
Rekonpensi tidak akan menuntut ganti rugi berupa uang ;
Bahwa Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi sangat mem-
butuhkan Rumah Dinas yang ditempati oleh para Penggugat Konpensi/para
Tergugat Rekonpensi, mengingat masih banyaknya anggota Tenaga Kerja
Bongkar Muat terdaftar yang hingga saat ini belum mendapatkan perumahan
dan sangat membutuhkan akan Perumahan Dinas tersebut ;
Bahwa mengingat akan kebutuhan Tergugat II Konpensi/Penggugat
Rekonpensi tersebut di atas dan temyata pula para Penggugat Konpensi/para
Tergugat Rekonpensi tersebut di atas menempati Rumah Dinas TKBM secara
melawan hukum maka selayaknya/sepatutnya para Penggugat Konpensi/para
Tergugat Rekonpensi mengosongkan rumah dinas TKBM yang telah ditempati-
nya dan mengembalikan/menyerahkan kepada Tergugat II Konpensi/Peng-
gugat Rekonpensi ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Konpensi/
Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan
putusan sebagai berikut :
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
23/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
Dalam Eksepsi :
1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
Dalam Provisi :- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh para Penggugat ;
Dalam Pokok Perkara :
1. Menerima dan menyatakan bahwa semua dalil yang dikemukakan Tergugat
II adalah sah dan beralasan ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Dalam Rekonpensi :
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan agar para Tergugat rekonpensi mengosongkan Rumah-rumah
Dinas Tenaga Kerja Bongkar Muat yang dibuatnya dan mengembalikan atau
menyerahkan kepada Tergugat II konpensi/Penggugat rekonpensi ;
3. Menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun
ada Banding atau perlawanan lain ;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
- Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk
membayar semua ongkos perkara ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri
Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1398/Pdt.G/1993/
PN.SBY, tanggal 28 Pebruari 1994 yang amarnya sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat ;
Dalam Pokok Perkara :
Dalam Konpensi :
- Mengabulkan gugatan para Penggugat (kelompok A) masing-masing :
1. No. 1 Istiyar Jalan Yuka XX/35 Surabaya ;
2. No. 2 Djamil Jalan Yuka XX/33 Surabaya ;
3. No. 5 Mian Jalan Yuka V/19 Surabaya ;
4. No. 8 Subai Jalan Yuka XVI/4 Surabaya ;
5. No. 10 Saradin Jalan Yuka IV/14 Surabaya ;
6. No. 12 SYukaeli Jalan Yuka XIII A/9 Surabaya ;
7. No. 13 Asmari Jalan Yuka I/5 Surabaya ;
8. No. 21 Matakim Jalan Yuka I/23 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
24/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
9. No. 22 Djamil Jalan Yuka XX/15 Surabaya ;
10. No. 23 Djasuki Jalan Yuka XX/21 Surabaya ;
11. No. 24 Djuwari Jalan Yuka I/29 Surabaya ;
12. No. 25 Suharno Jalan Yuka I/25 Surabaya ;
13. No. 26 Rachmad Harun Jalan Yuka XVIII/31 Surabaya ;14. No. 28 Achmad Jalan Yuka V/16 Surabaya ;
15. No. 29 Djoyo Asrip Jalan Yuka I/11 Surabaya ;
16. No. 33 Nasuwi Jalan Yuka XIII A/6 Surabaya ;
17. No. 33 Matali Jalan Yuka I/16 Surabaya ;
18. No. 35 Tasmijah Jalan Yuka XVIII/12 Surabaya;
19. No. 38 Munawar Jalan Yuka IX/12 Surabaya ;
20. No. 44 Hari Jalan Yuka XVIII/37 Surabaya;
21. No. 47 Bedjo Jalan Yuka XVII/18 Surabaya ;
22. No. 51 Sumantri Jalan Yuka XIII/3 Surabaya ;
23. No. 57 Misdi Jalan Yuka XVIII/8 Surabaya ;
24. No. 58 Sutikno Jalan Yuka XVIII/34 Surabaya;
25. No. 59 Sudjud Jalan Yuka XVIII/11 Surabaya;
26. No. 65 Dasuki Jalan Yuka XX/7 Surabaya ;
27. No. 68 Ach. Nurhari Jalan Yuka XX/39 Surabaya ;
28. No. 70 Sadik Jalan Yuka IV/31 Surabaya ;
29. No. 73 Ach Tohari Jalan Yuka XVIII/32 Surabaya;
30. No. 75 Irjam Jalan Yuka XVI/27 Surabaya ;
31. No. 83 Suratmodjo Jalan Yuka XX/19 Surabaya ;
32. No. 84 Sadjuri Jalan Yuka XVIII/18 Surabaya;
33. No. 86 Ngadiman Jalan Yuka III/21 Surabaya ;
34. No. 89 Subagio Jalan Yuka XX/1 Surabaya ;
35. No. 90 Setiyar Jalan Yuka XIII A/8 Surabaya ;
36. No. 95 Saim Jalan Yuka I/2 Surabaya ;
37. No. 96 Ismail Nai Jalan Yuka X/14 Surabaya ;
38. No. 97 Kaspuan Jalan Yuka V/30 Surabaya ;
39. No. 102 Wirakit Jalan Yuka IV/36 Surabaya ;
40. No. 105 Somohadi Jalan Yuka IV/11 A Surabaya ;
41. No. 109 Adji Jalan Yuka XX/23 Surabaya ;
42. No. 110 P. Nipah Jalan Yuka X/36 Surabaya ;
43. No. 111 Muriyoto Jalan Yuka I/27 Surabaya ;
44. No. 112 Buamin Jalan Yuka X/29 Surabaya ;
45. No. 128 SYukamo Jalan Yuka IV/37 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
25/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
46. No. 129 Madraup Jalan Yuka IV/39 Surabaya ;
47. No. 132 Matsali Jalan Yuka IV/19 Surabaya ;
48. No. 133 Raman Jalan Yuka IV/23 Surabaya ;
49. No. 135 Sareh Jalan Yuka XVIII/3 Surabaya ;
50. No. 139 Suwamo Jalan Yuka XV/9 Surabaya ;51. No. 140 Sunoto Jalan Yuka XV/7 Surabaya ;
52. No. 141 Tarmidjan Jalan Yuka XIX/11 A Surabaya ;
53. No. 143 Ratemin Jalan Yuka IX/15 Surabaya ;
54. No. 144 Kartidjo Jalan Yuka I/15 Surabaya ;
55. No. 145 Muin Jalan Yuka IV/27 Surabaya ;
56. No. 149 Rameli Jalan Yuka XVIII/17 Surabaya ;
57. No. 150 Sutaman Jalan Yuka IX/18 Surabaya ;
58. No. 151 Nawar Jalan Yuka IX/17 Surabaya ;
59. No. 156 Kastaman Jalan Yuka XX/31 Surabaya ;
60. No. 160 Sunoto Jalan Yuka I/20 Surabaya ;
61. No. 162 Kamiso Jalan Yuka IX/11 A Surabaya ;
62. No. 164 Raekan Jalan Yuka II/6 Surabaya ;
63. No. 166 Mail Jalan Yuka III/32 Surabaya ;
64. No. 167 Koyo Jalan Yuka XVI/30 Surabaya ;
65. No. 169 Rahmat Jalan Yuka IV/1 Surabaya ;
66. No. 170 Matradji Jalan YYuka IV/22 Surabaya ;
67. No. 171 Mustopo Jalan Yuka IV/17 Surabaya ;
68. No. 172 Subakri Jalan Yuka XVIII/15 Surabaya ;
69. No. 174 Kaselon Jalan Yuka X/22 Surabaya ;
70. No. 178 Ponijan Jalan Yuka X/32 Surabaya ;
71. No. 181 Misadi Jalan Yuka V/4 Surabaya ;
72. No. 185 Mundi Jalan Yuka VIII/15 Surabaya ;
73. No. 192 Saniman Jalan Yuka X/24 Surabaya ;
74. No. 201 Sutambah Jalan Yuka X/10 Surabaya ;
75. No. 206 Aman Suhadi Jalan Yuka XVIII/21 Surabaya ;
76. No. 207 Soko Jalan Yuka XVI/10 Surabaya ;
77. No. 209 Sumantri Jalan Yuka I/11 A Surabaya ;
78. No. 212 Wasito Jalan Yuka IV/3 Surabaya ;
79. No. 213 Rokim Jalan Yuka IX/20 Surabaya ;
80. No. 218 Toyib Pribadi Jalan Yuka XVIII/1 Surabaya ;
81. No. 220 Klimah Jalan Yuka IV/16 Surabaya ;
82. No. 224 P. Atrup Jalan Yuka IV/21 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
26/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
83. No. 225 Tarmudji Jalan Yuka IV/18 Surabaya ;
84. No. 227 Soetardji Jalan Yuka XX/9 Surabaya ;
85. No. 228 Maridjan Jalan Yuka III/25 Surabaya ;
86. No. 231 Sukimin Jalan Yuka IV/6 Surabaya ;
87. No. 237 Wardji Jalan Yuka III/8 Surabaya ;88. No. 238 Muh. Iskak Jalan Yuka XVI/9 Surabaya ;
89. No. 243 Waras Jalan Yuka XVIII/20 Surabaya ;
90. No. 244 Subekan Jalan Yuka XVI A/4 Surabaya ;
- Menyatakan menurut hukum para Penggugat tersebut di atas
menempati atau menghuni rumah-rumah di Komplek Perumahan
buruh/Dinas TKBM Surabaya tersebut adalah sah ;
- Menolak gugatan para Penggugat tersebut untuk selain dan
selebihnya ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat (Kelompok B) masing-masing :
1. No. 3 Hasyim Jalan Yuka XIX/15 Surabaya ;
2. No. 4 Kasmadi Jalan Yuka XVII/8 Surabaya ;
3. No. 6 Mintardji Jalan Yuka XVIII/9 Surabaya ;
4. No. 7 Kasmidjan Jalan Yuka XVI/16 Surabaya ;
5. No. 9 Makelar Jalan Yuka IV/A Surabaya ;
6. No. 11 Mataji Jalan Yuka XXIII A/10 Surabaya ;
7. No. 14 SYukandar Jalan Yuka V/37 Surabaya ;
8. No. 15 Mardji Jalan Yuka V/38 Surabaya ;
9. No. 16 Kamwi Jalan Yuka XVI/26 Surabaya ;
10. No. 17 Sahid Jalan Yuka XVI/36 Surabaya ;
11. No. 18 Sabar Jalan Yuka XVI/18 Surabaya ;
12. No. 19 Redjo Jalan Yuka XVI/17 Surabaya ;
13. No. 20 Sriyo Jalan Yuka I/21 Surabaya ;
14. No. 27 A d i Jalan Yuka V/20 Surabaya ;
15. No. 30 Satari Jalan Yuka XVII A/22 Surabaya ;
16. No. 31 Rabis Jalan Yuka XI/10 Surabaya ;
17. No. 32 Karto Denan Jalan Yuka XIII/39 Surabaya ;
18. No. 36 Sabiah Jalan Yuka III/12 Surabaya ;
19. No. 37 Yakup Jalan Yuka XVI/25 Surabaya ;
20. No. 39 Kastawi Jalan Yuka III/9 Surabaya ;
21. No. 42 Sudarmaji Jalan Yuka III/16 Surabaya ;
22. No. 43 Samsuri Jalan Yuka II/12 Surabaya ;
23. No. 45 Ngajiran Jalan Yuka V/9 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
27/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
24. No. 46 Suwandam Jalan Yuka V/35 Surabaya ;
25. No. 48 Nidin Jalan Yuka XVII/14 Surabaya ;
26. No. 49 Suradji Jalan Yuka XVIII/35 Surabaya ;
27. No. 50 Ratip Jalan Yuka XVII/22 Surabaya ;
28. No. 52 Romli Jalan Yuka VIII/18 Surabaya ;29. No. 53 Saleh Jalan Yuka V/23 Surabaya ;
30. No. 54 Samiun Jalan Yuka VI/7 Surabaya ;
31. No. 55 Sulkan Jalan Yuka XV/4 Surabaya ;
32. No. 56 Adenan Jalan Yuka XIV/12 Surabaya ;
33. No. 60 Tariman Jalan Yuka II/24 Surabaya ;
34. No. 61 Matsuki Jalan Yuka X/17 Surabaya ;
35. No. 62 Radjib Jalan Yuka X/28 Surabaya ;
36. No. 63 Matali Jalan Yuka XX/3 A Surabaya ;
37. No. 64 Nasupah Dulbari Jalan Yuka XX/17 Surabaya ;
38. No. 66 Suwardji Jalan Yuka XX/3 Surabaya ;
39. No. 67 Munadjab Jalan Yuka V/36 Surabaya ;
40. No. 69 Supriyanto Jalan Yuka IV/34 Surabaya ;
41. No. 71 P. Mail Jalan Yuka IV/30 Surabaya ;
42. No. 72 Asan Jalan Yuka IV/29 Surabaya ;
43. No. 74 Kusnan Wiyanto Jalan Yuka XV/1 Surabaya ;
44. No. 76 Kartiman Jalan Yuka XVI/32 Surabaya ;
45. No. 77 Sodikin Jalan Yuka XVI/16 Surabaya ;
46. No. 78 Sumadi Jalan Yuka XVI/21 Surabaya ;
47. No. 79 Daslawi Jalan Yuka XVIII/19 Surabaya ;
48. No. 80 Madari Kasnawi Jalan Yuka XVIII/26 Surabaya ;
49. No. 82 Djaman Jalan Yuka XX/25 Surabaya ;
50. No. 85 Rindang Jalan Yuka I/17 Surabaya ;
51. No. 87 Suharno Jalan Yuka XVI/3 Surabaya ;
52. No. 88 Sakir Jalan Yuka X/26 Surabaya ;
53. No. 92 Mariasim Jalan Yuka XIV/6 Surabaya ;
54. No. 94 Suratman Jalan Yuka XIX/5 Surabaya ;
55. No. 98 Sudjadi Jalan Yuka VI/2 Surabaya ;
56. No. 99 H a d i Jalan Yuka XVIII/6 Surabaya ;
57. No. 100 Sudarpo Jalan Yuka III/26 Surabaya ;
58. No. 101 Sutjipto Jalan Yuka III/24 Surabaya ;
59. No. 103 S a w i n Jalan Yuka III/28 Surabaya ;
60. No. 104 Sumakmur Jalan Yuka III/22 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
28/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
61. No. 107 Sayadi Jalan Yuka IX/10 Surabaya ;
62. No. 108 Supadi Jalan Yuka III/6 Surabaya ;
63. No. 113 LYukas Jalan Yuka V/7 Surabaya ;
64. No. 114 Suripno Jalan Yuka V/8 Surabaya ;
65. No. 115 N a l i Jalan Yuka XX/11 Surabaya ;66. No. 116 Samadi Jalan Yuka XVIII/12 Surabaya ;
67. No. 117 Matsani Jalan Yuka XVII/36 Surabaya ;
68. No. 118 Bakri Jalan Yuka XVII/33 Surabaya ;
69. No. 120 Ngatuwi Jalan Yuka XVII/39 Surabaya ;
70. No. 121 Djaseman Jalan Yuka X/21 Surabaya ;
71. No. 122 Nyono Jalan Yuka X/19 Surabaya ;
72. No. 123 Supat Jalan Yuka V/6 Surabaya ;
73. No. 124 Subianto Jalan Yuka V/10 Surabaya ;
74. No. 125 Misrawi Jalan Yuka IV/32 Surabaya ;
75. No. 126 Sarlan Jalan Yuka IV/38 Surabaya ;
76. No. 127 P. Sapar Jalan Yuka IV/40 Surabaya ;
77. No. 130 Noto Legiman Jalan Yuka IV/26 Surabaya ;
78. No. 131 Samsuri Jalan Yuka IV/24 Surabaya ;
79. No. 134 L o s o Jalan Yuka XVIII/7 Surabaya ;
80. No. 136 Y a d i Jalan Yuka IX/11 Surabaya ;
81. No. 137 Moh. Rofii Jalan Yuka V/12 Surabaya ;
82. No. 138 MYukadi Jalan Yuka V/3 Surabaya ;
83. No. 142 Samiadi Jalan Yuka XIX/11 Surabaya ;
84. No. 146 Hasan Jalan Yuka XVIII/38 Surabaya ;
85. No. 147 Marjo Jalan Yuka X/34 Surabaya ;
86. No. 148 Safaati Jalan Yuka XVIII/22 Surabaya ;
87. No. 152 Karlin Jalan Yuka V/29 Surabaya ;
88. No. 153 Wasurip Jalan Yuka V/31 Surabaya ;
89. No. 154 Wadji Jalan Yuka V/34 Surabaya ;
90. No. 155 Sarwi Jalan Yuka V/33 Surabaya ;
91. No. 157 Komari Jalan Yuka XVII/16 Surabaya ;
92. No. 158 Sanadji Jalan Yuka XVII/35 Surabaya ;
93. No. 159 P. Rodiah Jalan Yuka XVII/24 Surabaya ;
94. No. 161 Kusnan Jalan Yuka I/19 Surabaya ;
95. No. 163 Pariyo Jalan Yuka IX/8 Surabaya ;
96. No. 168 Susanto Jalan Yuka V/32 Surabaya ;
97. No. 173 Bedjo Jalan Yuka V/15 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
29/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
98. No. 175 Maruwi Jalan Yuka XIII/40 Surabaya ;
99. No. 176 Matasir Jalan Yuka XVI/36 Surabaya ;
100. No. 177 Toyam Jalan Yuka XVI/11 A Surabaya ;
101. No. 180 Taslim Jalan Yuka XVI/12 Surabaya ;
102. No. 182 N a d i Jalan Yuka V/11 Surabaya ;103. No. 195 Kastari Jalan Yuka III/38 Surabaya ;
104. No. 184 Supamo Jalan Yuka VII/10 Surabaya ;
105. No. 186 Supardi Jalan Yuka IX/7 Surabaya ;
106. No. 187 Sutjipto Jalan Yuka V/27 Surabaya ;
107. No. 188 Tasir Jalan Yuka V/40 Surabaya ;
108. No. 189 Suprapto Jalan Yuka XI/2 Surabaya ;
109. No. 190 Ripan Jalan Yuka XVIII/30 Surabaya ;
110. No. 191 Wartam Jalan Yuka V/17 Surabaya ;
111. No. 194 Katam Jalan Yuka VII/8 Surabaya ;
112. No. 195 Moh. Basori Jalan Yuka V/21 Surabaya ;
113. No. 197 A b u Jalan Yuka XVI/12 Surabaya ;
114. No. 198 Apan Jalan Yuka XVI/1 Surabaya ;
115. No. 200 M. Sulkan Jalan Yuka V/1 Surabaya ;
116. No. 202 Umar Jalan Yuka IV/35 Surabaya ;
117. No. 203 Sudjono Jalan Yuka III/17 Surabaya ;
118. No. 204 Esam Jalan Yuka III/7 Surabaya ;
119. No. 205 Karim Jalan Yuka III/23 Surabaya ;
120. No. 208 Alyas Jalan Yuka XVI/8 Surabaya ;
121. No. 210 Moh. Asari Jalan Yuka V/39 Surabaya ;
122. No. 211 Murtiasih Jalan Yuka IV/15 Surabaya ;
123. No. 214 Marsilan Jalan Yuka III/3 Surabaya ;
124. No. 215 Amari Jalan Yuka II/4 Surabaya ;
125. No. 216 Masrip Jalan Yuka XIII/25 Surabaya ;
126. No. 217 Nurtam Jalan Yuka XIII/28 Surabaya ;
127. No. 219 Kasmidjan Jalan Yuka XVI/29 Surabaya ;
128. No. 221 Pariyo Jalan Yuka XIV/8 Surabaya ;
129. No. 222 Sapirin Jalan Yuka IV/5 Surabaya ;
130. No. 223 Radjin Jalan Yuka IV/7 Surabaya ;
131. No. 226 Duladji Jalan Yuka V/5 Surabaya ;
132. No. 229 Amin Jalan Yuka III/27 Surabaya ;
133. No. 230 Mulyadi Jalan Yuka III/35 Surabaya ;
134. No. 232 Mahmud Jalan Yuka XVII/19 Surabaya ;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
-
7/22/2019 Keputusan Mahkamah Agung
30/40
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 2629 K/Pdt/2003
135. No. 233 Tahir Jalan Yuka XV