Download - laporan magang dppka.doc
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 1/24
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pelaksanaan Magang
1. Alasan melakukan magang
Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang
sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM)
dan peningkatan daya saing bangsa, agar peran tersebut dapat dijalankan
dengan baik, maka lulusan perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas
yang unggul.
Dalam masa ini, seorang mahasiswa bukan hanya dituntut
berkompeten dalam bidang kajian ilmunya tetapi juga dituntut untuk
memiliki kompetensi yang holistik seperti mandiri, mampu
berkomunikasi, memiliki jejaring (networking) yang luas, mampu
mengambil keputusan, peka terhadap perubahan dan perkembangan yang
terjadi di dunia luar, dan lain-lain.
akta yang terjadi menunjukkan bahwa mahasiswa dengan
kuali!ikasi tersebut sulit ditemukan, untuk hal tersebut maka dibutuhkan
sebuah program magang sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa
akultas "konomi dan #isnis, $ni%ersitas Sebelas Maret untuk
memperoleh berbagai kompetensi holistik yang dibutuhkan setelah
menyelesaikan pendidikan.
Magang merupakan salah satu mata kuliah wajib Prodi Manajemen
(&rans!er), akultas "konomi dan #isnis, $ni%ersitas Sebelas Maret yang
bertujuan untuk memadukan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah
dengan praktek nyata di dunia kerja dan masyarakat.
Program ini dianggap sangat penting bagi mahasiswa karena dapat
memperkuat ketajaman berorganisasi, beradaptasi dalam teamwork , serta
menambah kepekaan pada lingkungan sekitar.
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 2/24
'
2. Alasan pemilihan tempat magang
Pemilihan tempat magang di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
euangan dan set (DPP) ota Surakarta dilatarbelakangi oleh
keberadaan DPP sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset daerah dimana
mempunyai tugas pokok seperti yang ter*antum dalam Peraturan
Daerah +omor &ahun ' Pasal /0 ayat (') yaitu
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan asset daerah. Selain itu DPP juga
memiliki !ungsi antara lain
a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
b. Penyusunan ren*ana program, pengendalian, e%aluasi, dan
pelaporan.
*. Penyelenggaraan penda!taran dan pendataan 2ajib Pajak dan
2ajib 3etribusi.
d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan angsuran pajak dan
retribusi.
e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi
serta pendapatan lain.
!. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi
dan pendapatan lain.
g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan
akuntansi.
h. Pengelolaan aset barang daerah.
i. Penyiapan penyusunan, perubahan, dan perhitungan anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah.
k. Penyelenggaraan sosialisasi.
l. Pembinaan jabatan !ungsional.
m. Pengelolaan $nit Pelaksana &eknis Dinas ($P&D).
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 3/24
/
4al tersebut bagi penulis menarik dan sesuai untuk dijadikan tempat
melakukan kegiatan magang karena keberadaan DPP sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan, dan asset daerah memiliki kaitan yang rele%an dengan jurusan
yang penulis ambil dalam perkuliahan baik dalam segi ilmu maupun dalam
lingkup lingkungan kerja.
B. Tujuan Melakukan Magang
dapun tujuan diadakannya kerja praktek atau magang ini adalah
1. Memenuhi perkuliahan semester / khususnya mata kuliah magang.
'. Mengaplikasikan teori dan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah
ke dalam dunia kerja nyata yang terjadi di lapangan.
/. Mengembangkan ketrampilan yang penulis miliki, melatih kedisiplinan
diri dan melatih tanggungjawab agar dapat bekerjasama dengan tim
kerja.
0. Mendapatkan pengalaman kerja yang diperoleh dari pelaksanaan
magang.
. Man!aat Melakukan Magang
Man!aat yang dapat diambil dari pelaksanaan magang ini adalah sebagai
berikut
1. #agi DPP Surakarta, merupakan sumbangan pikiran yang dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan PD
dari sektor pajak.
'. #agi penulis, dapat menambah pengetahuan dan dapatmengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam
kenyataan yang terjadi di lapangan.
/. #agi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan
dan menjadi dasar bagi pembuatan laporan maupun penelitian
selanjutnya.
D. Deskripsi Pers"alan Institusi
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 4/24
0
Pada bagian ini penulis hanya menguraikan beberapa persoalan yang
dihadapi DPP ota Surakarta se*ara umum. Persoalan yang dihadapi
DPP ota Surakarta se*ara umum antara lain hambatan mengenai upaya
peningkatan penerimaan pajak hotel, hambatan dalam meningkatkan
penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi rumah potong
hewan, serta pelanggaran penyelenggaraan reklame. Persoalan tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut
1. Ham#atan mengenai upa$a peningkatan penerimaan pajak h"tel
Prosedur pemungutan Pajak 4otel terdiri dari empat tahap, yaitu diawali
dengan proses penda!taran dan pendataan, penetapan, pembukuan, dan
yang terakhir adalah proses penagihan. Dalam setiap tahapan terdapat
beberapa potensi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan
Pengelolaan euangan dan set. #eberapa potensi hambatan tersebut
dapat dirin*i sebagai berikut
a. Penda!taran dan Pendataan
1) Pengelola 4otel yang baru tidak melaporkan atau
memberitahukan kepada DPP.
') Pengelola 4otel mengisi data dalam Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SP&PD) se*ara tidak benar.
/) Pengelola 4otel belum memiliki +omor Pokok 2ajib Pajak
Daerah (+P2PD).
b. Penetapan
1) Pengelola 4otel tidak melampirkan bukti pembayaran, seperti
kwitansi, nota, bill , dan lain sebagainya.
') Pengelola 4otel tidak membuat pembukuan.
/) Pengelola 4otel berdalih tidak memungut Pajak 4otel dari
konsumen.
*. Pembukuan
1) Pengelola 4otel tidak membayar pajak untuk satu atau
beberapa kali masa pajak (tunggakan).
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 5/24
5
') Pengelola 4otel membayar tunggakan pajak tetapi tidak
dirin*i untuk masa pajak kapan atau bulan apa.
d. Penagihan
1) etidakmampuan (Unability to pay) 2ajib Pajak untuk
membayar pajak sesuai dengan ketentuan.
') etidakmauan (Unwillingness to pay) 2ajib Pajak untuk
membayar pajak sesuai dengan ketentuan.
2. Ham#atan %alam meningkatkan Penerimaan &etri#usi Pemakaian
'eka$aan Daerah %an &etri#usi &umah P"t"ng He(an
Dalam rangka mewujudkan keinginan untuk lebih meningkatkan
penerimaan 3etribusi Pemakaian ekayaan Daerah, DPP ota
Surakarta menghadapi beberapa hambatan6 kendala. 4ambatan6 kendala
tersebut diantaranya adalah sebagai berikut
a. Masih rendahnya tari! 3etribusi Pemakaian ekayaan Daerah dan
tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini.
b. eterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun
kuantitas serta sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka
operasional pemungutan 3etribusi Pemakaian ekayaan Daerah.
*. Masih ada beberapa obyek dan subyek retribusi yang belum
terdeteksi oleh DPP ota Surakarta.
d. Masih rendahnya kesadaran 2ajib 3etribusi dalam memenuhi
kewajibannya membayar retribusi, misalnya 2ajib 3etribusi
terlambat melakukan pembayaran sampai melewati tanggal jatuh
tempo, atau bahkan tidak melakukan pembayaran jika tidak ada
yang melakukan penagihan.
). Pelanggaran Pen$elenggaraan &eklame
#erdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat ' jenis
pelanggaran penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh 2ajib Pajak,
yaitu
a. Pelanggaran 7jin 3eklame
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 6/24
#erdasarkan eputusan 2alikotamadya D4 &ingkat 77 Surakarta
+omor 0 &ahun '1 tentang Perubahan eputusan
2alikotamadya D4 &ingkat 77 Surakarta +omor /6D3&61888
tentang Pedoman Pelaksanaan 3eklame, bahwa setiap
penyelenggara reklame harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari
2alikota Surakarta. Pada kenyataannya, hal ini tidak sepenuhnya
dilakukan oleh 2ajib Pajak 3eklame di ota Surakarta karena
masih banyak reklame yang dipasang tanpa melalui permohonan
ijin terlebih dahulu.
2ajib Pajak 3eklame masih enggan melakukan permohonan ijin
pemasangan reklame karena kurangnya kesadaran masyarakat
sebagai 2ajib Pajak itu sendiri. Mereka tidak menyadari, bahwa
pajak yang mereka bayarkan untuk kepentingan +egara. #agi
2ajib Pajak 3eklame (khususnya reklame board) yang tidak
melakukan ijin permohonan penyelenggaraan reklame, akan
diedarkan Surat etetapan Pajak 3eklame yang kemudian ke Surat
&eguran, lalu Surat Paksa dan Surat Perintah Pembongkaran
apabila 2ajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak reklame.
Pada reklame tersebut akan ditempeli stiker 93":M" 7+7
#":$M #"37;7+ 9 (lampiran) oleh tim penertib reklame dari
DPP.
b. Pelanggaran Penempatan 3eklame
#erdasarkan eputusan 2alikotamadya D4 &ingkat 77 Surakarta
+omor 0 &ahun '1 tentang Perubahan eputusan
2alikotamadya D4 &ingkat 77 Surakarta +omor /6D3&61888
tentang Pedoman Pelaksanaan 3eklame, juga menjelaskan bahwa
tempat pemasangan reklame tidak boleh menimbulkan gangguan
ketertiban umum, kesehatan, dan keindahan kota. Pada
kenyataannya, berdasarkan sur%ey lapangan yang dilakukan,
banyak terdapat penyelenggaraan reklame yang melanggar aturan
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 7/24
<
tersebut. Sebagai *ontoh pemasangan reklame pada tempat-tempat
berikut ini
1) Pemasangan reklame pada tiang listrik.
') Pemasangan reklame pada batang pohon.
Pemasangan reklame juga tidak boleh dilakukan pada
kawasankawasan tertentu, diantaranya
1) Di depan pasar (ke*uali ada rekomendasi dari Dinas
Pengelolaan Pasar),
2) Di kawasan konser%asi,
3) Di dekat traffic light ,
4) ;alan yang crowded,
5) White area (kawasan bebas reklame).
#erdasarkan eputusan 2alikotamadya D4 &ingkat 77 Surakarta
+omor 0 &ahun '1 tentang Perubahan eputusan
2alikotamadya D4 &ingkat 77 Surakarta +omor /6D3&61888
tentang Pedoman Pelaksanaan 3eklame, wajib pajak yang
melakukan pelanggaran penyelenggaraan reklame akan dikenakan
sanksi sebesar '= ( dua persen ) dihitung dari pajak yang kurang
bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama '0
bulan dihitung sejak saat terutang pajak setelah SPD dikeluarkan.
Pada kenyataannya, sanksi tegas yang diberikan pihak DPP
tersebut tidak dilaksanakan. $ntuk wajib pajak yang melakukan
pelanggaran perijinan penyelenggaraan reklame tahunan, apabila
dalam jangka waktu /-< hari wajib pajak tidak melakukan
perijinan, maka reklame tersebut akan dilepas dan kemudian
dilakukan pembongkaran.
Sedangkan wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpanjangan
penyelenggaraan reklame tahunan, apabila dalam jangka waktu <
hari sebelum jatuh tempo tidak melakukan pembayaran
perpanjangan, maka wajib pajak akan diberikan Surat
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 8/24
Pemberitahuan dan kemudian reklame tersebut akan ditempeli
stiker 9 3":M" 7+7 #":$M #"37;7+ 9.
Pelanggaran penyelenggaran reklame akan mengakibatkan
hilangnya potensi pendapatan dari sektor pajak reklame sebesar
ketetapan pajak tersebut, sehingga menimbulkan kerugian daerah
dalam sektor pajak reklame. 4ilangnya potensi pendapatan tersebut
membuat kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan daerah
yang dilakukan pemerintah daerah yang berupa sarana dan
prasarana ataupun berupa !asilitas dan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat.
Pihak DPP ota Surakarta hanya berharap pada tingkat
kepatuhan masyarakat sebagai 2ajib Pajak dalam melakukan
pembayaran pajaknya dan tentunya tingkat kesadaran masyarakat
sebagai 2ajib Pajak. Dengan demikian, dapat terealisasinya pajak
reklame sesuai target yang telah ditetapkan pihak DPP untuk
kepentingan +egara.
E. Deskripsi Institusi
1. *ejarah Perkem#angan DPP'A *urakarta
Setelah Proklamasi kemerdekaan 37, sampai dengan tahun 180 di
Surakarta terjadi kon!lik sehubungan dengan adanya pertentangan
pendapat antara pro dan kontra Daerah 7stimewa. 4al ini dapat diredam
untuk sementara waktu oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Surat
Penetapan Pemerintah tanggal 15 ;uli 180 +omor 16 S-D yang
menetapkan Daerah Surakarta untuk sementara sebagai daerah karesidenan
dan dibentuk daerah baru dengan nama ota Surakarta.
Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan dengan
dikeluarkannya $ndang-$ndang +omor 1 &ahun 180< yang menetapkan
ota Surakarta menjadi 4aminte ota Surakarta. ota Surakarta pada
waktu itu terdiri dari 5 wilayah ke*amatan dan 00 kelurahan, karena 8
kelurahan di wilayah aranganyar belum diserahkan. Pelaksanaan
penyerahaan 8 kelurahan dari abupaten aranganyar itu baru terlaksana
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 9/24
8
pada tanggal 8 September 185. Pelaksana teknis pemerintah 4aminte
ota Surakarta terdiri atas jawatan. ;awatan tersebut antara lain jawatan
Sekretariat $mum, euangan, Pekerjaan $mum, Sosial, esehatan,
Perusahaan P.D.>, Pamong Praja, dan jawatan Perekonomian.
Penerimaan Pendapatan Daerah pada waktu itu diurusi oleh ;awatan
euangan.
Dengan dikeluarkannya keputusan DP3DS ota #esar Surakarta
+omor 0 &ahun 185 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka
;awatan $mum diganti menjadi Dinas Pemerintahan $mum yang terbagi
dalam urusan-urusan dan setiap urusan-urusan tersebut terbagi lagi dalam
bagian-bagian. Dengan adanya perubahan tersebut dapat disimpulkan
bahwa untuk penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang
sebelumnya ditangani oleh ;awatan euangan kini ditangani lebih khusus
oleh $rusan Pajak.
#erdasarkan Surat eputusan 2alikota epala Daerah ota
Surakarta tanggal '/ ebruari 18< +o. '586 ?. 16 p. < tentang
Struktur @rganisasi otamadya Surakarta termasuk Dinas epentingan
$mum diganti menjadi bagian dan bagian itu membawahi urusan-urusan
sehingga dalam Dinas Pemerintahan $mum, $rusan Pajak diganti menjadi
#agian Pajak.
#erdasarkan Surat eputusan 2alikota epala Daerah otamadya
Surakarta tanggal / ;uni 18<' +o. 1'6 ep6 dh. 7A6 p. <' tentang
Penghapusan #agian Pajak dari Dinas Pemerintahan $mum karena
bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah
Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat D7P"+D.
Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh epala Dinas yang berkedudukan
langsung dan bertanggung jawab kepada 2alikota. Pada saat itu Dinas
Pendapatan Daerah dibagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi $mum, Seksi
Pajak Daerah, Seksi Pajak Pusat6 Propinsi yang diserahkan kepada Daerah
dan Seksi Doleansi6 P/ serta 3etribusi dan :eges. Masing-masing seksi
dipimpin oleh epala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung di
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 10/24
1
bawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada epala Dinas Pendapatan
Daerah.
&ugas pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai
pelaksana 2alikota dibidang peren*anaan, penyelenggaraan, dan kegiatan
dibidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan
daerah. #erdasarkan $ndang-$ndang Darurat +o. 11 &ahun 185< tentang
Pajak Daerah, terdapat 1/ ma*am Pajak Daerah di ota Surakarta yang
wewenang pemungutan dan pengelolaannya ada pada D7P"+D. &etapi
saat itu baru 0 ma*am Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut
a. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah +o. 1 &ahun
188'.
b. Pajak 3eklame yang diatur dalam Peraturan Daerah +o. 11 &ahun
18<1.
*. Pajak njing yang diatur dalam Peraturan Daerah +o. 50 &ahun 185/.
d. Pajak Penjualan Minuman eras yang diatur dalam Peraturan Daerah
+o. 1' &ahun 18<1.
Disamping itu D7P"+D juga bertugas mengelola Pajak +egara yang
diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut
a. Pajak Potong #urung yang diatur dalam Peraturan Daerah +o.
&ahun bagian dipimpin oleh epala #agian atau biasa disebut abag
yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan
langsung bertanggung 1858.
b. Pajak Pembangunan 7 yang diatur dalam Peraturan Daerah +o.
&ahun 18.
*. Pajak #angsa sing yang diatur dalam Peraturan Daerah +o. 1 &ahun
18<.
d. Pajak 3adio yang diatur dalam Peraturan Daerah +o. 5 &ahun 185<.
&erbitnya Surat eputusan Menteri Dalam +egeri +o. $PD <6 1'6 01-
11 &ahun 18< tentang Susunan @rganisasi dan &ata erja Dinas
Pendapatan Daerah abupaten6 otamadya Daerah &ingkat 77 makin
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 11/24
11
memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan
eputusan Menteri Dalam +egeri tanggal ' Mei 18 +o. 0</-00'
tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, 3etribusi Daerah, dan
Pendapatan Daerah lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan
!ungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan
daerah yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan
prosedur tersebut dikenal dengan MPD (Manual Pendapatan Daerah).
Sistem ini diterapkan di otamadya Surakarta dengan terbitnya Peraturan
Daerah +o. &ahun 188 tentang Susunan @rganisasi dan &ata erja
Dinas Pendapatan Daerah &ingkat 77. Dengan berjalannya waktu penataan
pemerintahaan ota Surakarta kembali mengalami perbaikan, dengan
pertimbangan-pertimbangan yang matang Peraturan Daerah +o. &ahun
188 tentang Susunan @rganisasi dan &ata erja Dinas Pendapatan Daerah
&ingkat 77 dirubah menjadi Peraturan Daerah +o. &ahun ' tentang
@rganisasi Dan &ata erja Perangkat Daerah ota Surakarta. Dalam
peraturan baru ini nama Dinas Pendapatan Daerah (D7P"+D) berubah
menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan euangan dan sset atau yang
sering disebut dengan DPP.
Peraturan Daerah +o. &ahun ' tentang @rganisasi Dan &ata
erja Perangkat Daerah ota Surakarta ini berlaku mulai tanggal 1 ;anuari
'8. Dinas Pendapatan Pengelolaan euangan dan sset dalam
melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang epala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 2alikota melalui
Sekretaris Daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan euangan dan
sset atau DPP dibagi kedalam bidang-bidang yang dipimpin langsung
oleh seorang epala Dinas. Masing-masing bertanggung jawab kepada
epala Dinas Pendapatan Pengelolaan euangan dan set.
2. 'e%u%ukan+ Tugas P"k"k %an ,ungsi DPP'A
Dinas Pendapatan Pengelolaan euangan dan set adalah unsur
pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 12/24
1'
keuangan, dan asset daerah yang dipimpin langsung oleh epala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 2alikota Surakarta.
DPP Surakarta mempunyai tugas pokok seperti yang ter*antum dalam
Peraturan Daerah +omor &ahun ' Pasal /0 ayat (') yaitu
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan asset daerah.
ungsi DPP antara lain dapat disebutkan sebagai berikut
a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
b. Penyusunan ren*ana program, pengendalian, e%aluasi, dan
pelaporan.
*. Penyelenggaraan penda!taran dan pendataan 2ajib Pajak dan 2ajib
3etribusi.
d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan angsuran pajak dan retribusi.
e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta
pendapatan lain.
!. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan
pendapatan lain.
g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan
akuntansi.
h. Pengelolaan aset barang daerah.
i. Penyiapan penyusunan, perubahan, dan perhitungan anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah.
k. Penyelenggaraan sosialisasi.
l. Pembinaan jabatan !ungsional.
m. Pengelolaan $nit Pelaksana &eknis Dinas ($P&D).
). *truktur -rgnanisasi
Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah dalam
pengawasan manajemen agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan
dengan lan*ar. Penetapan struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 13/24
1/
sesuai dengan bagian masing-masing. dapun tujuan disusunnya struktur
organisasi adalah sebagai berikut
a. Mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.
b. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan.
*. Mengkoordinasi kegiatan untuk men*apai tujuan yang diharapkan.
d. Menentukan kedudukan seseorang dalam !ungsi dan kegiatan
sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.
dapun susunan organisasi DPP Surakarta menurut Peraturan Daerah
+omor &ahun ' adalah sebagai berikut
a. epala.
b. Sekretariat, membawahi
1) Subbagian Peren*anaan, "%aluasi dan Pelaporan.
') Subbagian euangan.
/) Subbagian $mum dan epegawaian.
*. #idang Penda!taran, Pendataan dan Dokumentasi,
membawahi
1) Seksi Penda!taran dan Pendataan.
') Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
d. #idang Penetapan, membawahi
1) Seksi Perhitungan.
') Seksi Penerbitan Surat etetapan.
e. #idang Penagihan, membawahi
1) Seksi Penagihan dan eberatan.
') Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan :ain.
!. #idang nggaran, membawahi
1) Seksi nggaran 7.
') Seksi nggaran 77.
g. #idang Perbendaharaan, membawahi
1) Seksi Perbendaharaan 7.
') Seksi Perbendaharaan 77.
h. #idang kuntansi, membawahi
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 14/24
10
1) Seksi kuntansi 7.
') Seksi kuntansi 77.
i. #idang set, membawahi
1) Seksi Peren*anaan set.
') Seksi Pengelolaan set.
j. $nit Pelaksana &eknis Dinas ($P&D).
k. elompok ;abatan ungsional.
Struktur organisasi yang baru ini Sekretariat dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
epala Dinas. Sedangkan elompok ;abatan ungsional dipimpin
oleh seorang &enaga ungsional Senior sebagai etua elompok
dan bertanggung jawab kepada epala Dinas. Subbagian masing-
masing dipimpin oleh seorang epala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada epala Dinas yang
bersangkutan. $ntuk bidang masing-masing dipimpin oleh seorang
epala #idang atau abid yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada epala Dinas yang bersangkutan.
. Deskripsi /a#atan
a. epala Dinas
epala Dinas mempunyai tugas yang *ukup berat yaitu
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
$raian tugas seorang epala adalah sebagai berikut
1) Menyusun ren*ana strategis dan program kerja tahunan
dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah.
') Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar
ter*ipta pemerataan tugas.
/) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna
kejelasan pelaksanaan tugas.
b. Sekretariat
Sekretariat yang posisinya dibawahi langsung oleh epala Dinas
mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan,
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 15/24
15
kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh epala Dinas. Sekretariat juga bertugas untuk
melaksanakan penyusunan ren*ana srtategis dan program kerja
tahunan Dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta
e%aluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh epala Dinas. Sekretariat membawahi subbagian-
subbagian sebagai berikut
1) Subbagian Peren*anaan, "%aluasi, dan Pelaporan
Subbagian ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan,
mengolah, dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan
ren*ana strategis dan program kerja tahunan Dinas. Selain itu
juga bertugas sebagai pelaksana6melaksanakan monitoring
dan pengendalian, analisa dan e%aluasi dan serta menyusun
laporan hasil pelaksanaan ren*ana strategis dan program kerja
tahunan Dinas.
') Subbagian euangan
Subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan.
/) Subbagian $mum dan epegawaian
Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas yang
*ukup banyak yaitu melaksanakan urusan surat menyurat,
kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan
dinas, rumah tangga, pengelolaan barang in%entoris,
pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan
perlengkapannya, hubungan masyarakat, sistem jaringan
dokumentasi, in!ormasi hukum, dan administrasi
kepegawaian.
*. #idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi
#idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi mempunyai
tugas yang penting yaitu menyelenggarakan pembinaan dan
bimbingan di bidang penda!taran dan pendataan serta dokumentasi
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 16/24
1
dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh epala Dinas. #idang Penda!taran, Pendataan, dan
Dokumentasi membawahi seksi-seksi sebagai berikut
1) Seksi Penda!taran dan Pendataan
') Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan penda!taran,
pendataan, dan pemeriksaan di lapangan terhadap 2ajib
Pajak Daerah (2PD) dan 2ajib Pajak 3etribusi Daerah
(23D).
/) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data
0) &ugas dari Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data adalah
menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah
data 2ajib Pajak Daerah dan 2ajib Pajak 3etribusi Daerah.
d. #idang Penetapan
#idang Penetapan bertugas menyelenggarakan pembinaan dan
bimbingan dibidang penghitungan, penerbitan Surat Penetapan
Pajak dan 3etribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi
pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
epala Dinas. #idang Penetapan membawahi seksi-seksi sebagai
berikut
1) Seksi Perhitungan
Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan
penghitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi.
') Seksi Penerbitan Surat etetapan
Seksi Penerbitan Surat etetapan mempunyai tugas
menetapkan Surat etetapan Pajak (SP), Surat etetapan
3etribusi (S3), dan surat-surat ketetapan pajak lainnya.
e. #idang Penagihan
#idang Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan
pembinaan dan bimbingan di bidang penagihan dan keberatan serta
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 17/24
1<
pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh epala Dinas. #idang
Penagihan membawahi seksi-seksi sebagai berikut
1) Seksi Penagihan dan eberatan
&ugas yang dipikul adalah melaksanakan penagihan
tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber
pendapatan lainnya serta melayani permohonan keberatan
dan penyelesaiannya.
') Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan :ain
Seksi ini bertugas mengumpulkan data sumber-sumber
penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.
!. #idang nggaran
#idang nggaran ini bertugas untuk membuat ren*ana anggaran
penerimaan pajak, retribusi, dan ren*ana pembelanjaan keperluan
instansi serta mengatur pengeluaran-pengeluaran dana yang telah
dianggarkan atau diren*anakan. #idang nggaran terdiri dari dua
seksi yang merupakan satu kesatuan tim kerja, yaitu sebagai
berikut
1) Seksi nggaran 7.
') Seksi nggaran 77.
g. #idang Perbendaharaan
#idang Perbendaharaan memegang peranan sebagai pemegang
dana dalam instansi, bidang perbendaharaan dibantu oleh dua
kelompok seksi, yaitu
1) Seksi Perbendaharaan 7.
') Seksi Perbendaharaan 77.
h. #idang kuntansi
#idang kuntansi mempunyai tugas sebagai pen*atat segala bentuk
kegiatan pendanaan, yang kemudian dibuat laporan sebagai
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 18/24
1
pertanggungjawaban kepada epala Dinas. #idang kuntansi
membawahi seksi-seksi sebagai berikut
1) Seksi kuntansi 7.
') Seksi kuntansi 77.
i. #idang set
#idang set bertugas untuk men*atat dan mengelola semua aset
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ota Surakarta. #idang set
membawahi seksi-seksi sebagai berikut
1) Sekai Peren*anaan set
Seksi ini mempunyai tugas meren*anakan dan
mengembangkan semua aset yang dimiliki Pemerintah
Daerah ota Surakarta sehingga dapat berguna bagi
masyarakat dan pemerintah.
') Seksi Pengelolaan set
Seksi ini bertugas sebagai pelaksana ren*ana yang telah
dibuat oleh Seksi Peren*anaan set dan juga sebagai
pengelola aset-aset tersebut.
j. $nit Pelaksana &eknis Dinas ($P&D)
$P&D bertugas untuk memungut dan mengelola Pajak dan
3etribusi Daerah ota Surakarta.
k. elompok ;abatan ungsional
elompok ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
epala Dinas pada Babang Dinas di e*amatan.
0. Tata 'erja DPP'A
DPP otamadya 77 Surakarta mendapatkan pembinaan teknis
!ungsional dan DPP &ingkat 7 ;awa &engah. Dalam melaksanakan
tugasnya epala Dinas menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi, sikronisasi, dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing. epala Sekretariat, para epala Seksi, dan epala $nit
Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan6pembinaan
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 19/24
18
kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya
menurut hierarkis jabatan masing-masing. epala Sekretariat, epala
Seksi, epala $nit Penyuluhan, dan epala $nit Pelaksanaan &eknis
Dinas bertanggung jawab kepada epala dinas. Para epala Seksi pada
DPP bertanggung jawab kepada epala #agian Sekretariat6epala
#agian yang membidanginya. epala Dinas, epala Sekretariat, dan
epala Seksi di lingkungan DPP otamadya Dati 77 Surakarta
diangkat dan diberhentikan oleh Cubernur epala Daerah &ingkat 77
Surakarta. epala $rusan, epala Seksi, dan epala $nit Penyuluhan
di lingkungan DPP otamadya Derah &ingkat 77 Surakarta diangkat
dan diberhentikan oleh 2alikotamadya epala Daerah &ingkat 77
Surakarta.
. isi %an Misi DPP'A
a. Aisi DPP
Aisi DPP adalah mewujudkan peningkatan pendapatan daerah
yang optimal untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah
otamadya Daerah &ingkat 77 Surakarta.
b. Misi DPP
Misi DPP adalah sebagai berikut
1) Menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti.
') Meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah.
/) Mengutamakan kualitas pelayanan ketertiban.
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 20/24
'
BAB II
DE*'&IP*I IN*TITU*I PA*AN3AN
A. Deskripsi Pekerjaan $ang Dilakukan selama Magang
Penulis melakukan kegiatan magang di Dinas Pendapatan, Pengelolaan
euangan dan set pada #idang Penetapan dan #idang Penda!taran,
Pendataan, dan Dokumentasi, mulai tanggal < September 8 @ktober '15.
egiatan magang dilaksanakan pada hari Senin ;umat. Setiap harinya
kegiatan diawali pada pukul <. dan diakhiri pukul 1., sedangkan pada
hari ;umEat hanya sampai pukul 11.. #idang Penetapan bertugas
menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang penghitungan,
penerbitan Surat Penetapan Pajak dan 3etribusi serta penghitungan besarnya
angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
epala Dinas. Dan #idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi
mempunyai tugas yang penting yaitu menyelenggarakan pembinaan dan
bimbingan di bidang penda!taran dan pendataan serta dokumentasi dan
pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh epalaDinas. #idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi membawahi seksi-
seksi. edua bidang inilah yang ditempati oleh penulis selama melakukan
kegiatan magang.
egiatan yang dilakukan oleh penulis saat melakukan kegiatan
magang adalah sebagai berikut. Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang
di kantor DPP Surakarta selama satu bulan, yang berlangsung sejak
tanggal < September 8 @ktober '15 Dalam jangka waktu tersebut, banyak
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 21/24
'1
akti%itas yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya diajari
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam
beberapa a*ara yang diadakan di lingkungan kantor tempat magang. Sehingga
mahasiswa benar-benar merasakan seolah-olah menjadi salah satu karyawan
di kantor DPP yang dilatih dan dituntut untuk akti! dalam kegiatan yang
diadakan di lingkungan kerja. DPP terdiri dari beberapa bidang yang
memiliki tugas dan !ungsi masing-masing, diantaranya yaitu #idang
Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan euangan dan set adalah yang
mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang
penghitungan, penerbitan Surat Penetapan Pajak dan 3etribusi serta
penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh epala Dinas. #idang Penda!taran, Pendataan,
dan Dokumentasi mempunyai tugas yang penting yaitu menyelenggarakan
pembinaan dan bimbingan di bidang penda!taran dan pendataan serta
dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh epala Dinas. #idang Penda!taran, Pendataan, dan
Dokumentasi membawahi seksi-seksi
egiatan magang diawali dengan penempatan mahasiswa ke beberapa
bidang yang ada di DPP, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan dan
adaptasi di bidang masing-masing. Dalam tahap ini, mahasiswa dikenalkan
dengan beberapa karyawan dan tugas-tugas yang biasanya dikerjakan oleh
karyawan di bidang tersebut. daptasi mahasiswa magang terhadap
lingkungan kerja dilakukan dengan *ara pengenalan dan pengarahan tentang
tugas yang ada di setiap bidang dari karyawan serta mengamati se*ara
langsung kerja karyawan di bidang tersebut. Selain itu, mahasiswa juga bisa
berdiskusi atau sekedar bertanya kepada karyawan tentang prosedur maupun
sistem yang digunakan dalam pelaksanaan tugas karyawan.
kti%itas rutin yang dilakukan oleh mahasiswa selama kegiatan
magang, berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan DPP
setiap hari. Mahasiswa diajari untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang
biasanya diselesaikan dan menjadi tugas serta tanggung jawab karyawan.
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 22/24
''
B. &ele4ansi antara '"mpetensi Peserta %engan Bi%ang Pekerjaan
3ele%ansi kompetensi peserta magang khususnya penulis sendiri yang
mengambil perkuliahan di akultas "konomi dan #isnis $ni%ersitas Sebelas
Maret dengan bidang pekerjaan memiliki kaitan dengan alasan penulis
memilih tempat di DPP ota Surakarta khususnya di bidang penetapan
dan #idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi.
4ubungan antara bidang pekerjaan dan kompetensi penulis dalam
pelaksanaan magang ini adalah bahwa penulis dalam bangku perkuliahan
telah diberikan teori dan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi, dalam hal ini
yang berkaitan dengan bidang kerja penulis selama melaksanakan magang di
DPP ota Surakarta adalah teori dan ilmu mengenai akuntansi khususnya
Manajemen euangan Daerah dan kuntansi euangan yang berhubungan
dengan pemerintahan. Dalam pelaksanaan magang penulis men*oba untuk
memadukan antara teori dan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah
dengan keadaan nyatanya yaitu di dalam dunia kerja. 4al tersebut diharapkan
dapat memberi pengalaman kepada penulis dan dapat mengembangkan
keterampilan, ilmu dan kompetensi penulis baik dalam dunia kerja maupun
dalam bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat.
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 23/24
'/
BAB III
HA*IL PELA'*ANAAN MA3AN3
A. 'esimpulan
#erdasar kegiatan magang yang telah dilaksanakan penulis selama satu bulan,
maka dapat disimpulkan 1. DPP ota Surakarta menurut Peraturan Daerah +omor &ahun
' memiliki beberapa bidang dibawah pimpinan seorang kepala
dinas, bidang tersebut antara lain
a. #idang Sekretariat
b. #idang Penda!taran, Pendataan dan Dokumentasi
*. #idang Penetapan
d. #idang Penagihan
e. #idang nggaran
!. #idang Perbendaharaan
g. #idang kuntansi
h. #idang set
'. #idang Penetapan bertugas menyelenggarakan pembinaan dan
bimbingan dibidang penghitungan, penerbitan Surat Penetapan Pajak
dan 3etribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon
sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh epala Dinas. Dan
juga #idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi mempunyai
tugas yang penting yaitu menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan
di bidang penda!taran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan
data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh epala Dinas.
#idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi membawahi seksi-
seksi
7/23/2019 laporan magang dppka.doc
http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 24/24
'0
/. 4ambatan yang dihadapai DPP ota Surakarta se*ara umum antara
lain
a. 4ambatan mengenai upaya peningkatan penerimaan pajak hotel
b. 4ambatan dalam meningkatkan Penerimaan 3etribusi
Pemakaian ekayaan Daerah dan 3etribusi 3umah Potong
4ewan
*. Pelanggaran Penyelenggaraan 3eklame