laporan magang dppka.doc

7/23/2019 laporan magang dppka.doc

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-magang-dppkadoc 1/24

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pelaksanaan Magang

1. Alasan melakukan magang

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang

sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM)

dan peningkatan daya saing bangsa, agar peran tersebut dapat dijalankan

dengan baik, maka lulusan perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas

yang unggul.

Dalam masa ini, seorang mahasiswa bukan hanya dituntut

berkompeten dalam bidang kajian ilmunya tetapi juga dituntut untuk

memiliki kompetensi yang holistik seperti mandiri, mampu

berkomunikasi, memiliki jejaring (networking) yang luas, mampu

mengambil keputusan, peka terhadap perubahan dan perkembangan yang

terjadi di dunia luar, dan lain-lain.

akta yang terjadi menunjukkan bahwa mahasiswa dengan

kuali!ikasi tersebut sulit ditemukan, untuk hal tersebut maka dibutuhkan

sebuah program magang sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa

akultas "konomi dan #isnis, $ni%ersitas Sebelas Maret untuk

memperoleh berbagai kompetensi holistik yang dibutuhkan setelah

menyelesaikan pendidikan.

Magang merupakan salah satu mata kuliah wajib Prodi Manajemen

(&rans!er), akultas "konomi dan #isnis, $ni%ersitas Sebelas Maret yang

bertujuan untuk memadukan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah

dengan praktek nyata di dunia kerja dan masyarakat.

Program ini dianggap sangat penting bagi mahasiswa karena dapat

memperkuat ketajaman berorganisasi, beradaptasi dalam teamwork , serta

menambah kepekaan pada lingkungan sekitar.



'

2. Alasan pemilihan tempat magang

Pemilihan tempat magang di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

euangan dan set (DPP) ota Surakarta dilatarbelakangi oleh

keberadaan DPP sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset daerah dimana

mempunyai tugas pokok seperti yang ter*antum dalam Peraturan

Daerah +omor &ahun ' Pasal /0 ayat (') yaitu

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan asset daerah. Selain itu DPP juga

memiliki !ungsi antara lain

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.

b. Penyusunan ren*ana program, pengendalian, e%aluasi, dan

pelaporan.

*. Penyelenggaraan penda!taran dan pendataan 2ajib Pajak dan

2ajib 3etribusi.

d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan angsuran pajak dan

retribusi.

e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi

serta pendapatan lain.

!. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi

dan pendapatan lain.

g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan

akuntansi.

h. Pengelolaan aset barang daerah.

i. Penyiapan penyusunan, perubahan, dan perhitungan anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah.

k. Penyelenggaraan sosialisasi.

l. Pembinaan jabatan !ungsional.

m. Pengelolaan $nit Pelaksana &eknis Dinas ($P&D).



/

4al tersebut bagi penulis menarik dan sesuai untuk dijadikan tempat

melakukan kegiatan magang karena keberadaan DPP sebagai unsur

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan, dan asset daerah memiliki kaitan yang rele%an dengan jurusan

yang penulis ambil dalam perkuliahan baik dalam segi ilmu maupun dalam

lingkup lingkungan kerja.

B. Tujuan Melakukan Magang

dapun tujuan diadakannya kerja praktek atau magang ini adalah

1. Memenuhi perkuliahan semester / khususnya mata kuliah magang.

'. Mengaplikasikan teori dan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah

ke dalam dunia kerja nyata yang terjadi di lapangan.

/. Mengembangkan ketrampilan yang penulis miliki, melatih kedisiplinan

diri dan melatih tanggungjawab agar dapat bekerjasama dengan tim

kerja.

0. Mendapatkan pengalaman kerja yang diperoleh dari pelaksanaan

magang.

. Man!aat Melakukan Magang

Man!aat yang dapat diambil dari pelaksanaan magang ini adalah sebagai

berikut

1. #agi DPP Surakarta, merupakan sumbangan pikiran yang dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan PD

dari sektor pajak.

'. #agi penulis, dapat menambah pengetahuan dan dapatmengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam

kenyataan yang terjadi di lapangan.

/. #agi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan

dan menjadi dasar bagi pembuatan laporan maupun penelitian

selanjutnya.

D. Deskripsi Pers"alan Institusi



0

Pada bagian ini penulis hanya menguraikan beberapa persoalan yang

dihadapi DPP ota Surakarta se*ara umum. Persoalan yang dihadapi

DPP ota Surakarta se*ara umum antara lain hambatan mengenai upaya

peningkatan penerimaan pajak hotel, hambatan dalam meningkatkan

penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi rumah potong

hewan, serta pelanggaran penyelenggaraan reklame. Persoalan tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut

1. Ham#atan mengenai upa$a peningkatan penerimaan pajak h"tel

Prosedur pemungutan Pajak 4otel terdiri dari empat tahap, yaitu diawali

dengan proses penda!taran dan pendataan, penetapan, pembukuan, dan

yang terakhir adalah proses penagihan. Dalam setiap tahapan terdapat

beberapa potensi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan

Pengelolaan euangan dan set. #eberapa potensi hambatan tersebut

dapat dirin*i sebagai berikut

a. Penda!taran dan Pendataan

1) Pengelola 4otel yang baru tidak melaporkan atau

memberitahukan kepada DPP.

') Pengelola 4otel mengisi data dalam Surat Pemberitahuan

Pajak Daerah (SP&PD) se*ara tidak benar.

/) Pengelola 4otel belum memiliki +omor Pokok 2ajib Pajak

Daerah (+P2PD).

b. Penetapan

1) Pengelola 4otel tidak melampirkan bukti pembayaran, seperti

kwitansi, nota, bill , dan lain sebagainya.

') Pengelola 4otel tidak membuat pembukuan.

/) Pengelola 4otel berdalih tidak memungut Pajak 4otel dari

konsumen.

*. Pembukuan

1) Pengelola 4otel tidak membayar pajak untuk satu atau

beberapa kali masa pajak (tunggakan).



5

') Pengelola 4otel membayar tunggakan pajak tetapi tidak

dirin*i untuk masa pajak kapan atau bulan apa.

d. Penagihan

1) etidakmampuan (Unability to pay) 2ajib Pajak untuk

membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

') etidakmauan (Unwillingness to pay) 2ajib Pajak untuk

membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

2. Ham#atan %alam meningkatkan Penerimaan &etri#usi Pemakaian

'eka$aan Daerah %an &etri#usi &umah P"t"ng He(an

Dalam rangka mewujudkan keinginan untuk lebih meningkatkan

penerimaan 3etribusi Pemakaian ekayaan Daerah, DPP ota

Surakarta menghadapi beberapa hambatan6 kendala. 4ambatan6 kendala

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut

a. Masih rendahnya tari! 3etribusi Pemakaian ekayaan Daerah dan

tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini.

b. eterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun

kuantitas serta sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka

operasional pemungutan 3etribusi Pemakaian ekayaan Daerah.

*. Masih ada beberapa obyek dan subyek retribusi yang belum

terdeteksi oleh DPP ota Surakarta.

d. Masih rendahnya kesadaran 2ajib 3etribusi dalam memenuhi

kewajibannya membayar retribusi, misalnya 2ajib 3etribusi

terlambat melakukan pembayaran sampai melewati tanggal jatuh

tempo, atau bahkan tidak melakukan pembayaran jika tidak ada

yang melakukan penagihan.

). Pelanggaran Pen$elenggaraan &eklame

#erdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat ' jenis

pelanggaran penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh 2ajib Pajak,

yaitu

a. Pelanggaran 7jin 3eklame



#erdasarkan eputusan 2alikotamadya D4 &ingkat 77 Surakarta

+omor 0 &ahun '1 tentang Perubahan eputusan

2alikotamadya D4 &ingkat 77 Surakarta +omor /6D3&61888

tentang Pedoman Pelaksanaan 3eklame, bahwa setiap

penyelenggara reklame harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari

2alikota Surakarta. Pada kenyataannya, hal ini tidak sepenuhnya

dilakukan oleh 2ajib Pajak 3eklame di ota Surakarta karena

masih banyak reklame yang dipasang tanpa melalui permohonan

ijin terlebih dahulu.

2ajib Pajak 3eklame masih enggan melakukan permohonan ijin

pemasangan reklame karena kurangnya kesadaran masyarakat

sebagai 2ajib Pajak itu sendiri. Mereka tidak menyadari, bahwa

pajak yang mereka bayarkan untuk kepentingan +egara. #agi

2ajib Pajak 3eklame (khususnya reklame board) yang tidak

melakukan ijin permohonan penyelenggaraan reklame, akan

diedarkan Surat etetapan Pajak 3eklame yang kemudian ke Surat

&eguran, lalu Surat Paksa dan Surat Perintah Pembongkaran

apabila 2ajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak reklame.

Pada reklame tersebut akan ditempeli stiker 93":M" 7+7

#":$M #"37;7+ 9 (lampiran) oleh tim penertib reklame dari

DPP.

b. Pelanggaran Penempatan 3eklame




tentang Pedoman Pelaksanaan 3eklame, juga menjelaskan bahwa

tempat pemasangan reklame tidak boleh menimbulkan gangguan

ketertiban umum, kesehatan, dan keindahan kota. Pada

kenyataannya, berdasarkan sur%ey lapangan yang dilakukan,

banyak terdapat penyelenggaraan reklame yang melanggar aturan



<

tersebut. Sebagai *ontoh pemasangan reklame pada tempat-tempat

berikut ini

1) Pemasangan reklame pada tiang listrik.

') Pemasangan reklame pada batang pohon.

Pemasangan reklame juga tidak boleh dilakukan pada

kawasankawasan tertentu, diantaranya

1) Di depan pasar (ke*uali ada rekomendasi dari Dinas

Pengelolaan Pasar),

2) Di kawasan konser%asi,

3) Di dekat traffic light ,

4) ;alan yang crowded,

5) White area (kawasan bebas reklame).




tentang Pedoman Pelaksanaan 3eklame, wajib pajak yang

melakukan pelanggaran penyelenggaraan reklame akan dikenakan

sanksi sebesar '= ( dua persen ) dihitung dari pajak yang kurang

bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama '0

bulan dihitung sejak saat terutang pajak setelah SPD dikeluarkan.

Pada kenyataannya, sanksi tegas yang diberikan pihak DPP

tersebut tidak dilaksanakan. $ntuk wajib pajak yang melakukan

pelanggaran perijinan penyelenggaraan reklame tahunan, apabila

dalam jangka waktu /-< hari wajib pajak tidak melakukan

perijinan, maka reklame tersebut akan dilepas dan kemudian

dilakukan pembongkaran.

Sedangkan wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpanjangan

penyelenggaraan reklame tahunan, apabila dalam jangka waktu <

hari sebelum jatuh tempo tidak melakukan pembayaran

perpanjangan, maka wajib pajak akan diberikan Surat



Pemberitahuan dan kemudian reklame tersebut akan ditempeli

stiker 9 3":M" 7+7 #":$M #"37;7+ 9.

Pelanggaran penyelenggaran reklame akan mengakibatkan

hilangnya potensi pendapatan dari sektor pajak reklame sebesar

ketetapan pajak tersebut, sehingga menimbulkan kerugian daerah

dalam sektor pajak reklame. 4ilangnya potensi pendapatan tersebut

membuat kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan daerah

yang dilakukan pemerintah daerah yang berupa sarana dan

prasarana ataupun berupa !asilitas dan pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat.

Pihak DPP ota Surakarta hanya berharap pada tingkat

kepatuhan masyarakat sebagai 2ajib Pajak dalam melakukan

pembayaran pajaknya dan tentunya tingkat kesadaran masyarakat

sebagai 2ajib Pajak. Dengan demikian, dapat terealisasinya pajak

reklame sesuai target yang telah ditetapkan pihak DPP untuk

kepentingan +egara.

E. Deskripsi Institusi

1. *ejarah Perkem#angan DPP'A *urakarta

Setelah Proklamasi kemerdekaan 37, sampai dengan tahun 180 di

Surakarta terjadi kon!lik sehubungan dengan adanya pertentangan

pendapat antara pro dan kontra Daerah 7stimewa. 4al ini dapat diredam

untuk sementara waktu oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Surat

Penetapan Pemerintah tanggal 15 ;uli 180 +omor 16 S-D yang

menetapkan Daerah Surakarta untuk sementara sebagai daerah karesidenan

dan dibentuk daerah baru dengan nama ota Surakarta.

Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan dengan

dikeluarkannya $ndang-$ndang +omor 1 &ahun 180< yang menetapkan

ota Surakarta menjadi 4aminte ota Surakarta. ota Surakarta pada

waktu itu terdiri dari 5 wilayah ke*amatan dan 00 kelurahan, karena 8

kelurahan di wilayah aranganyar belum diserahkan. Pelaksanaan

penyerahaan 8 kelurahan dari abupaten aranganyar itu baru terlaksana



8

pada tanggal 8 September 185. Pelaksana teknis pemerintah 4aminte

ota Surakarta terdiri atas jawatan. ;awatan tersebut antara lain jawatan

Sekretariat $mum, euangan, Pekerjaan $mum, Sosial, esehatan,

Perusahaan P.D.>, Pamong Praja, dan jawatan Perekonomian.

Penerimaan Pendapatan Daerah pada waktu itu diurusi oleh ;awatan

euangan.

Dengan dikeluarkannya keputusan DP3DS ota #esar Surakarta

+omor 0 &ahun 185 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka

;awatan $mum diganti menjadi Dinas Pemerintahan $mum yang terbagi

dalam urusan-urusan dan setiap urusan-urusan tersebut terbagi lagi dalam

bagian-bagian. Dengan adanya perubahan tersebut dapat disimpulkan

bahwa untuk penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang

sebelumnya ditangani oleh ;awatan euangan kini ditangani lebih khusus

oleh $rusan Pajak.

#erdasarkan Surat eputusan 2alikota epala Daerah ota

Surakarta tanggal '/ ebruari 18< +o. '586 ?. 16 p. < tentang

Struktur @rganisasi otamadya Surakarta termasuk Dinas epentingan

$mum diganti menjadi bagian dan bagian itu membawahi urusan-urusan

sehingga dalam Dinas Pemerintahan $mum, $rusan Pajak diganti menjadi

#agian Pajak.

#erdasarkan Surat eputusan 2alikota epala Daerah otamadya

Surakarta tanggal / ;uni 18<' +o. 1'6 ep6 dh. 7A6 p. <' tentang

Penghapusan #agian Pajak dari Dinas Pemerintahan $mum karena

bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah

Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat D7P"+D.

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh epala Dinas yang berkedudukan

langsung dan bertanggung jawab kepada 2alikota. Pada saat itu Dinas

Pendapatan Daerah dibagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi $mum, Seksi

Pajak Daerah, Seksi Pajak Pusat6 Propinsi yang diserahkan kepada Daerah

dan Seksi Doleansi6 P/ serta 3etribusi dan :eges. Masing-masing seksi

dipimpin oleh epala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya langsung di



1

bawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada epala Dinas Pendapatan

Daerah.

&ugas pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai

pelaksana 2alikota dibidang peren*anaan, penyelenggaraan, dan kegiatan

dibidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan

daerah. #erdasarkan $ndang-$ndang Darurat +o. 11 &ahun 185< tentang

Pajak Daerah, terdapat 1/ ma*am Pajak Daerah di ota Surakarta yang

wewenang pemungutan dan pengelolaannya ada pada D7P"+D. &etapi

saat itu baru 0 ma*am Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah, yaitu dapat disebutkan sebagai berikut

a. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah +o. 1 &ahun

188'.

b. Pajak 3eklame yang diatur dalam Peraturan Daerah +o. 11 &ahun

18<1.

*. Pajak njing yang diatur dalam Peraturan Daerah +o. 50 &ahun 185/.

d. Pajak Penjualan Minuman eras yang diatur dalam Peraturan Daerah

+o. 1' &ahun 18<1.

Disamping itu D7P"+D juga bertugas mengelola Pajak +egara yang

diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut

a. Pajak Potong #urung yang diatur dalam Peraturan Daerah +o.

&ahun bagian dipimpin oleh epala #agian atau biasa disebut abag

yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan

langsung bertanggung 1858.

b. Pajak Pembangunan 7 yang diatur dalam Peraturan Daerah +o.

&ahun 18.

*. Pajak #angsa sing yang diatur dalam Peraturan Daerah +o. 1 &ahun

18<.

d. Pajak 3adio yang diatur dalam Peraturan Daerah +o. 5 &ahun 185<.

&erbitnya Surat eputusan Menteri Dalam +egeri +o. $PD <6 1'6 01-

11 &ahun 18< tentang Susunan @rganisasi dan &ata erja Dinas

Pendapatan Daerah abupaten6 otamadya Daerah &ingkat 77 makin



11

memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan

eputusan Menteri Dalam +egeri tanggal ' Mei 18 +o. 0</-00'

tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, 3etribusi Daerah, dan

Pendapatan Daerah lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan

!ungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan

daerah yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan

prosedur tersebut dikenal dengan MPD (Manual Pendapatan Daerah).

Sistem ini diterapkan di otamadya Surakarta dengan terbitnya Peraturan

Daerah +o. &ahun 188 tentang Susunan @rganisasi dan &ata erja

Dinas Pendapatan Daerah &ingkat 77. Dengan berjalannya waktu penataan

pemerintahaan ota Surakarta kembali mengalami perbaikan, dengan

pertimbangan-pertimbangan yang matang Peraturan Daerah +o. &ahun

188 tentang Susunan @rganisasi dan &ata erja Dinas Pendapatan Daerah

&ingkat 77 dirubah menjadi Peraturan Daerah +o. &ahun ' tentang

@rganisasi Dan &ata erja Perangkat Daerah ota Surakarta. Dalam

peraturan baru ini nama Dinas Pendapatan Daerah (D7P"+D) berubah

menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan euangan dan sset atau yang

sering disebut dengan DPP.

Peraturan Daerah +o. &ahun ' tentang @rganisasi Dan &ata

erja Perangkat Daerah ota Surakarta ini berlaku mulai tanggal 1 ;anuari

'8. Dinas Pendapatan Pengelolaan euangan dan sset dalam

melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang epala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 2alikota melalui

Sekretaris Daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan euangan dan

sset atau DPP dibagi kedalam bidang-bidang yang dipimpin langsung

oleh seorang epala Dinas. Masing-masing bertanggung jawab kepada

epala Dinas Pendapatan Pengelolaan euangan dan set.

2. 'e%u%ukan+ Tugas P"k"k %an ,ungsi DPP'A

Dinas Pendapatan Pengelolaan euangan dan set adalah unsur

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan



1'

keuangan, dan asset daerah yang dipimpin langsung oleh epala Dinas

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 2alikota Surakarta.

DPP Surakarta mempunyai tugas pokok seperti yang ter*antum dalam

Peraturan Daerah +omor &ahun ' Pasal /0 ayat (') yaitu

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan asset daerah.

ungsi DPP antara lain dapat disebutkan sebagai berikut

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.

b. Penyusunan ren*ana program, pengendalian, e%aluasi, dan

pelaporan.

*. Penyelenggaraan penda!taran dan pendataan 2ajib Pajak dan 2ajib

3etribusi.

d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan angsuran pajak dan retribusi.

e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta

pendapatan lain.

!. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan

pendapatan lain.

g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan

akuntansi.

h. Pengelolaan aset barang daerah.

i. Penyiapan penyusunan, perubahan, dan perhitungan anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah.

k. Penyelenggaraan sosialisasi.

l. Pembinaan jabatan !ungsional.

m. Pengelolaan $nit Pelaksana &eknis Dinas ($P&D).

). *truktur -rgnanisasi

Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah dalam

pengawasan manajemen agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan

dengan lan*ar. Penetapan struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan



1/

sesuai dengan bagian masing-masing. dapun tujuan disusunnya struktur

organisasi adalah sebagai berikut

a. Mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

b. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan.

*. Mengkoordinasi kegiatan untuk men*apai tujuan yang diharapkan.

d. Menentukan kedudukan seseorang dalam !ungsi dan kegiatan

sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

dapun susunan organisasi DPP Surakarta menurut Peraturan Daerah

+omor &ahun ' adalah sebagai berikut

a. epala.

b. Sekretariat, membawahi

1) Subbagian Peren*anaan, "%aluasi dan Pelaporan.

') Subbagian euangan.

/) Subbagian $mum dan epegawaian.

*. #idang Penda!taran, Pendataan dan Dokumentasi,

membawahi

1) Seksi Penda!taran dan Pendataan.

') Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

d. #idang Penetapan, membawahi

1) Seksi Perhitungan.

') Seksi Penerbitan Surat etetapan.

e. #idang Penagihan, membawahi

1) Seksi Penagihan dan eberatan.

') Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan :ain.

!. #idang nggaran, membawahi

1) Seksi nggaran 7.

') Seksi nggaran 77.

g. #idang Perbendaharaan, membawahi

1) Seksi Perbendaharaan 7.

') Seksi Perbendaharaan 77.

h. #idang kuntansi, membawahi



10

1) Seksi kuntansi 7.

') Seksi kuntansi 77.

i. #idang set, membawahi

1) Seksi Peren*anaan set.

') Seksi Pengelolaan set.

j. $nit Pelaksana &eknis Dinas ($P&D).

k. elompok ;abatan ungsional.

Struktur organisasi yang baru ini Sekretariat dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

epala Dinas. Sedangkan elompok ;abatan ungsional dipimpin

oleh seorang &enaga ungsional Senior sebagai etua elompok

dan bertanggung jawab kepada epala Dinas. Subbagian masing-

masing dipimpin oleh seorang epala Subbagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada epala Dinas yang

bersangkutan. $ntuk bidang masing-masing dipimpin oleh seorang

epala #idang atau abid yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada epala Dinas yang bersangkutan.

. Deskripsi /a#atan

a. epala Dinas

epala Dinas mempunyai tugas yang *ukup berat yaitu

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

$raian tugas seorang epala adalah sebagai berikut

1) Menyusun ren*ana strategis dan program kerja tahunan

dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah.

') Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar

ter*ipta pemerataan tugas.

/) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna

kejelasan pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat

Sekretariat yang posisinya dibawahi langsung oleh epala Dinas

mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perijinan,



15

kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh epala Dinas. Sekretariat juga bertugas untuk

melaksanakan penyusunan ren*ana srtategis dan program kerja

tahunan Dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta

e%aluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh epala Dinas. Sekretariat membawahi subbagian-

subbagian sebagai berikut

1) Subbagian Peren*anaan, "%aluasi, dan Pelaporan

Subbagian ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan,

mengolah, dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan

ren*ana strategis dan program kerja tahunan Dinas. Selain itu

juga bertugas sebagai pelaksana6melaksanakan monitoring

dan pengendalian, analisa dan e%aluasi dan serta menyusun

laporan hasil pelaksanaan ren*ana strategis dan program kerja

tahunan Dinas.

') Subbagian euangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan administrasi keuangan.

/) Subbagian $mum dan epegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas yang

*ukup banyak yaitu melaksanakan urusan surat menyurat,

kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan

dinas, rumah tangga, pengelolaan barang in%entoris,

pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan

perlengkapannya, hubungan masyarakat, sistem jaringan

dokumentasi, in!ormasi hukum, dan administrasi

kepegawaian.

*. #idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi

#idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi mempunyai

tugas yang penting yaitu menyelenggarakan pembinaan dan

bimbingan di bidang penda!taran dan pendataan serta dokumentasi



1

dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh epala Dinas. #idang Penda!taran, Pendataan, dan

Dokumentasi membawahi seksi-seksi sebagai berikut

1) Seksi Penda!taran dan Pendataan

') Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan penda!taran,

pendataan, dan pemeriksaan di lapangan terhadap 2ajib

Pajak Daerah (2PD) dan 2ajib Pajak 3etribusi Daerah

(23D).

/) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

0) &ugas dari Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data adalah

menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah

data 2ajib Pajak Daerah dan 2ajib Pajak 3etribusi Daerah.

d. #idang Penetapan

#idang Penetapan bertugas menyelenggarakan pembinaan dan

bimbingan dibidang penghitungan, penerbitan Surat Penetapan

Pajak dan 3etribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi

pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

epala Dinas. #idang Penetapan membawahi seksi-seksi sebagai

berikut

1) Seksi Perhitungan

Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan

penghitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi.

') Seksi Penerbitan Surat etetapan

Seksi Penerbitan Surat etetapan mempunyai tugas

menetapkan Surat etetapan Pajak (SP), Surat etetapan

3etribusi (S3), dan surat-surat ketetapan pajak lainnya.

e. #idang Penagihan

#idang Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan

pembinaan dan bimbingan di bidang penagihan dan keberatan serta



1<

pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh epala Dinas. #idang

Penagihan membawahi seksi-seksi sebagai berikut

1) Seksi Penagihan dan eberatan

&ugas yang dipikul adalah melaksanakan penagihan

tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber

pendapatan lainnya serta melayani permohonan keberatan

dan penyelesaiannya.

') Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan :ain

Seksi ini bertugas mengumpulkan data sumber-sumber

penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang

berlaku.

!. #idang nggaran

#idang nggaran ini bertugas untuk membuat ren*ana anggaran

penerimaan pajak, retribusi, dan ren*ana pembelanjaan keperluan

instansi serta mengatur pengeluaran-pengeluaran dana yang telah

dianggarkan atau diren*anakan. #idang nggaran terdiri dari dua

seksi yang merupakan satu kesatuan tim kerja, yaitu sebagai

berikut

1) Seksi nggaran 7.

') Seksi nggaran 77.

g. #idang Perbendaharaan

#idang Perbendaharaan memegang peranan sebagai pemegang

dana dalam instansi, bidang perbendaharaan dibantu oleh dua

kelompok seksi, yaitu

1) Seksi Perbendaharaan 7.

') Seksi Perbendaharaan 77.

h. #idang kuntansi

#idang kuntansi mempunyai tugas sebagai pen*atat segala bentuk

kegiatan pendanaan, yang kemudian dibuat laporan sebagai



1

pertanggungjawaban kepada epala Dinas. #idang kuntansi

membawahi seksi-seksi sebagai berikut

1) Seksi kuntansi 7.

') Seksi kuntansi 77.

i. #idang set

#idang set bertugas untuk men*atat dan mengelola semua aset

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ota Surakarta. #idang set

membawahi seksi-seksi sebagai berikut

1) Sekai Peren*anaan set

Seksi ini mempunyai tugas meren*anakan dan

mengembangkan semua aset yang dimiliki Pemerintah

Daerah ota Surakarta sehingga dapat berguna bagi

masyarakat dan pemerintah.

') Seksi Pengelolaan set

Seksi ini bertugas sebagai pelaksana ren*ana yang telah

dibuat oleh Seksi Peren*anaan set dan juga sebagai

pengelola aset-aset tersebut.

j. $nit Pelaksana &eknis Dinas ($P&D)

$P&D bertugas untuk memungut dan mengelola Pajak dan

3etribusi Daerah ota Surakarta.

k. elompok ;abatan ungsional

elompok ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

epala Dinas pada Babang Dinas di e*amatan.

0. Tata 'erja DPP'A

DPP otamadya 77 Surakarta mendapatkan pembinaan teknis

!ungsional dan DPP &ingkat 7 ;awa &engah. Dalam melaksanakan

tugasnya epala Dinas menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,

integrasi, sikronisasi, dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing. epala Sekretariat, para epala Seksi, dan epala $nit

Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan6pembinaan



18

kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya

menurut hierarkis jabatan masing-masing. epala Sekretariat, epala

Seksi, epala $nit Penyuluhan, dan epala $nit Pelaksanaan &eknis

Dinas bertanggung jawab kepada epala dinas. Para epala Seksi pada

DPP bertanggung jawab kepada epala #agian Sekretariat6epala

#agian yang membidanginya. epala Dinas, epala Sekretariat, dan

epala Seksi di lingkungan DPP otamadya Dati 77 Surakarta

diangkat dan diberhentikan oleh Cubernur epala Daerah &ingkat 77

Surakarta. epala $rusan, epala Seksi, dan epala $nit Penyuluhan

di lingkungan DPP otamadya Derah &ingkat 77 Surakarta diangkat

dan diberhentikan oleh 2alikotamadya epala Daerah &ingkat 77

Surakarta.

. isi %an Misi DPP'A

a. Aisi DPP

Aisi DPP adalah mewujudkan peningkatan pendapatan daerah

yang optimal untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah

otamadya Daerah &ingkat 77 Surakarta.

b. Misi DPP

Misi DPP adalah sebagai berikut

1) Menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti.

') Meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah.

/) Mengutamakan kualitas pelayanan ketertiban.



'

BAB II

DE*'&IP*I IN*TITU*I PA*AN3AN

A. Deskripsi Pekerjaan $ang Dilakukan selama Magang

Penulis melakukan kegiatan magang di Dinas Pendapatan, Pengelolaan

euangan dan set pada #idang Penetapan dan #idang Penda!taran,

Pendataan, dan Dokumentasi, mulai tanggal < September 8 @ktober '15.

egiatan magang dilaksanakan pada hari Senin ;umat. Setiap harinya

kegiatan diawali pada pukul <. dan diakhiri pukul 1., sedangkan pada

hari ;umEat hanya sampai pukul 11.. #idang Penetapan bertugas

menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang penghitungan,

penerbitan Surat Penetapan Pajak dan 3etribusi serta penghitungan besarnya

angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

epala Dinas. Dan #idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi

mempunyai tugas yang penting yaitu menyelenggarakan pembinaan dan

bimbingan di bidang penda!taran dan pendataan serta dokumentasi dan

pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh epalaDinas. #idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi membawahi seksi-

seksi. edua bidang inilah yang ditempati oleh penulis selama melakukan

kegiatan magang.

egiatan yang dilakukan oleh penulis saat melakukan kegiatan

magang adalah sebagai berikut. Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang

di kantor DPP Surakarta selama satu bulan, yang berlangsung sejak

tanggal < September 8 @ktober '15 Dalam jangka waktu tersebut, banyak



'1

akti%itas yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya diajari

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam

beberapa a*ara yang diadakan di lingkungan kantor tempat magang. Sehingga

mahasiswa benar-benar merasakan seolah-olah menjadi salah satu karyawan

di kantor DPP yang dilatih dan dituntut untuk akti! dalam kegiatan yang

diadakan di lingkungan kerja. DPP terdiri dari beberapa bidang yang

memiliki tugas dan !ungsi masing-masing, diantaranya yaitu #idang

Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan euangan dan set adalah yang

mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang

penghitungan, penerbitan Surat Penetapan Pajak dan 3etribusi serta

penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan

teknis yang ditetapkan oleh epala Dinas. #idang Penda!taran, Pendataan,

dan Dokumentasi mempunyai tugas yang penting yaitu menyelenggarakan

pembinaan dan bimbingan di bidang penda!taran dan pendataan serta

dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh epala Dinas. #idang Penda!taran, Pendataan, dan

Dokumentasi membawahi seksi-seksi

egiatan magang diawali dengan penempatan mahasiswa ke beberapa

bidang yang ada di DPP, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan dan

adaptasi di bidang masing-masing. Dalam tahap ini, mahasiswa dikenalkan

dengan beberapa karyawan dan tugas-tugas yang biasanya dikerjakan oleh

karyawan di bidang tersebut. daptasi mahasiswa magang terhadap

lingkungan kerja dilakukan dengan *ara pengenalan dan pengarahan tentang

tugas yang ada di setiap bidang dari karyawan serta mengamati se*ara

langsung kerja karyawan di bidang tersebut. Selain itu, mahasiswa juga bisa

berdiskusi atau sekedar bertanya kepada karyawan tentang prosedur maupun

sistem yang digunakan dalam pelaksanaan tugas karyawan.

kti%itas rutin yang dilakukan oleh mahasiswa selama kegiatan

magang, berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan DPP

setiap hari. Mahasiswa diajari untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang

biasanya diselesaikan dan menjadi tugas serta tanggung jawab karyawan.



''

B. &ele4ansi antara '"mpetensi Peserta %engan Bi%ang Pekerjaan

3ele%ansi kompetensi peserta magang khususnya penulis sendiri yang

mengambil perkuliahan di akultas "konomi dan #isnis $ni%ersitas Sebelas

Maret dengan bidang pekerjaan memiliki kaitan dengan alasan penulis

memilih tempat di DPP ota Surakarta khususnya di bidang penetapan

dan #idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi.

4ubungan antara bidang pekerjaan dan kompetensi penulis dalam

pelaksanaan magang ini adalah bahwa penulis dalam bangku perkuliahan

telah diberikan teori dan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi, dalam hal ini

yang berkaitan dengan bidang kerja penulis selama melaksanakan magang di

DPP ota Surakarta adalah teori dan ilmu mengenai akuntansi khususnya

Manajemen euangan Daerah dan kuntansi euangan yang berhubungan

dengan pemerintahan. Dalam pelaksanaan magang penulis men*oba untuk

memadukan antara teori dan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah

dengan keadaan nyatanya yaitu di dalam dunia kerja. 4al tersebut diharapkan

dapat memberi pengalaman kepada penulis dan dapat mengembangkan

keterampilan, ilmu dan kompetensi penulis baik dalam dunia kerja maupun

dalam bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat.



'/

BAB III

HA*IL PELA'*ANAAN MA3AN3

A. 'esimpulan

#erdasar kegiatan magang yang telah dilaksanakan penulis selama satu bulan,

maka dapat disimpulkan 1. DPP ota Surakarta menurut Peraturan Daerah +omor &ahun

' memiliki beberapa bidang dibawah pimpinan seorang kepala

dinas, bidang tersebut antara lain

a. #idang Sekretariat

b. #idang Penda!taran, Pendataan dan Dokumentasi

*. #idang Penetapan

d. #idang Penagihan

e. #idang nggaran

!. #idang Perbendaharaan

g. #idang kuntansi

h. #idang set

'. #idang Penetapan bertugas menyelenggarakan pembinaan dan

bimbingan dibidang penghitungan, penerbitan Surat Penetapan Pajak

dan 3etribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon

sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh epala Dinas. Dan

juga #idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi mempunyai

tugas yang penting yaitu menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan

di bidang penda!taran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan

data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh epala Dinas.

#idang Penda!taran, Pendataan, dan Dokumentasi membawahi seksi-

seksi



'0

/. 4ambatan yang dihadapai DPP ota Surakarta se*ara umum antara

lain

a. 4ambatan mengenai upaya peningkatan penerimaan pajak hotel

b. 4ambatan dalam meningkatkan Penerimaan 3etribusi

Pemakaian ekayaan Daerah dan 3etribusi 3umah Potong

4ewan

*. Pelanggaran Penyelenggaraan 3eklame

laporan magang dppka.doc

Documents