TUGAS MATA KULIAH HUKUM AGRARIARESUME PERATURAN PEMERINTAH NO.40 TAHUN 1996

TENTANG HAK GUNA USAHA,HAK GUNA BANGUNAN & HAK PAKAI

Dan

Perbandingan Dengan PMNA No 3 Tahun 1999

TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN

PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Dan

PMNA No 9 Tahun 1999

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS

TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN

MENTERI NEGARA AGRARIA/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DISUSUN OLEH :

NAMA : FRASANDINIM

: 12212693KELAS: BSEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN

YOGYAKARTA2013

Ringkasan peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah.Definisi-definisi dalam PP No.40 Tahun 1996 antara lain :

a. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

b. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

c. Sertipikat adalah tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

d. Uang Pemasukan adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh penerima hak pada saat pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai serta perpanjangan dan pembaharuannya.

e. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah.

f. Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.

g. Pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpan-jangannya habis.HAK GUNA USAHAYang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah :

a. Warga Negara Indonesia.

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru. Luas minimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah lima hektar.Luas maksimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha kepada perorangan adalah dua puluh lima hektar.Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan. Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama (35) tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama (25) dua puluh lima tahun.Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjanganya berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.Hak Guna Usaha dapat diperpanjang atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat :

a. tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan c. hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Hak Guna Usaha dapat diperbaharui atas permohonan pemegang hak,jika memenuhi syarat :

a. tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk :

a. membayar uang pemasukan kepada Negara;

b. melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;

c. mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;

d. membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha;

e. memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha;

g. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus;

h. menyerahkan sertipikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.Hak Tanggungan hapus dengan hapusnya Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain.Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :a. Jual beli;b. Tukar menukar;

c. Penyertaan dalam modal; d. Hibah;

e. Pewarisan.

Peralihan Hak Guna Usaha harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan.Peralihan Hak Guna Usaha karena jual beli kecuali melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.Jual beli dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara Lelang. Peralihan Hak Guna Usaha karena warisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang.Hak Guna Usaha hapus karena :

a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;

b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :

1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak

2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;

e. ditelantarkan;

f. tanahnya musnah; HAK GUNA BANGUNAN

Yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah :a. Warga Negara Indonesia;

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah :a. Tanah Negara;

b. Tanah Hak Pengelolaan

c. Tanah Hak Milik.Hak Guna Bangunan atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan.Pemberian Hak Guna Bangunan didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.Hak Guna Bangunan atas tanah Negara atau atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dan sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Bangunan diberikan sertipikat hak atas tanah.Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oeh Pejabat Pembuat Akta Tanah.Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan.Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama (30) tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama (20) dua puluh tahun.Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan perpanjangannya berakhir,kepada bekas pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama.Hak Guna Bangunan atas tanah Negara, atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui, jika memenuhi syarat :

a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

b. syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak

d. tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.

Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama (30) tiga puluh tahun.Atas kesepakatan antara pemegang Hak Guna Bangunan dengan pemegang Hak Milik,Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik dapat diperbaharui dengan pemberian Hak Guna Bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan.Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban :

a. membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;

b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagai-mana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;

c. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;

d. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;

e. menyerahkan sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.Hak Tanggungan hapus dengan hapusnya Hak Guna Bangunan.Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.Peralihan Hak Guna Bangunan terjadi karena :a. Jual beli;

b. Tukar menukar;

c. Penyertaan dalam modal;

d. Hibah;

e. Pewarisan.

Peralihan Hak Guna Bangunan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan.Peralihan Hak Guna Bangunann karena jual beli kecuali jual beli melalui lelang,tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara Lelang.Peralihan Hak Guna Bangunan karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang.Peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan.Peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan.Hak Guna Bangunan hapus karena :a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;

b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena :

1. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak

2. tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau 3. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;

d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;

e. ditelantarkan;

f. tanahnya musnah; g. ketentuan Pasal 20 ayat (2). HAK PAKAI

Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah :a. Warga Negara Indonesia;

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;

d. Badan-badan keagamaan dan sosial;

e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;

g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah :a. Tanah Negara;

b. Tanah Hak Pengelolaan;

c. Tanah Hak Milik.Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.Hak Pakai atas Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan. Hak Pakai wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Pakai diberikan sertipikat hak atas tanah.Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama (25) dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama (20) dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya habis,kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama.Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu diberikan kepada :a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;

b. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional;

c. Badan keagamaan dan badan social

Hak Pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang atas diperbaharui permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat :a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak

Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas usul pemegang Hak Pengelolaan.Hak Pakai atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama (25) dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang.Atas kesepakatan antar pemegang Hak Pakai dengan pemegang Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Hak Milik dapat diperbaharui dengan pemberian Hak Pakai baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan.Pemegang Hak Pakai berkewajiban :a. membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;

b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;

c. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;

d. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Pakai kepada Negara,pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Pakai tersebut hapus;

e. menyerahkan sertipikat Hak Pakai yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan dan Hak Tanggungan hapus dengan hapusnya Hak Pakai.Hak Pakai yang diberikan atas tanah Negara untuk jangka waktu tertentu dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain.Hak Pakai atas tanah Hak Milik hanya dapat dialihkan apabila hak tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik yang bersangkutan.

Peralihan Hak Pakai terjadi karena :a. jual beli;

b. tukar menukar;

c. penyertaan dalam modal;

d. hibah;

e. pewarisan.

Peralihan Hak Pakai wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.Peralihan Hak Pakai karena jual beli kecuali jual beli melalui lelang, tukar menukar,penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara Lelang.Peralihan Hak Pakai karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang.Peralihan Hak Pakai atas tanah Negara harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang.Pengalihan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan.Pengalihan Hak Pakai atas tanah Hak Milik harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan.Hak Pakai hapus karena :

a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;

b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena :

1. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak

2. tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan; atau

3. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;

d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961; e. ditelantarkan;

f. tanahnya musnah;

g. ketentuan Pasal 40 ayat (2)

Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Milik.Apabila Hak Pakai atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui,maka bekas pemegang Hak Pakai wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Pakai.Dalam hal bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan, kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi.Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang Hak Pakai. Jika bekas pemegang Hak Pakai lalai dalam memenuhi kewajiban sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1), maka bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas pemegang Hak Pakai.Apabila Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan atau atas tanah Hak Milik hapus sebagaimana dimaksud Pasal 56, bekas pemegang Hak Pakai wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak MilikPerbandingan dengan PMNA 3 Tahun 1999

TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN

PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA

MENTERI NEGARA AGRARIA/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALDalam PMNA No 3 Tahun 1999 dijelaskan bahwa :

Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak; Pemberian hak secara individual adalah pemberian hak atas sebidang tanah kepada seorang atau sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak; Pemberian hak secara kolektif adalah pemberian hak atas beberapa bidang tanah masing-masing kepada seorang atau sebuah badan hukum atau kepada beberapa orang atau badan hukum sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak;

Pemberian hak secara umum adalah pemberian hak atas bidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima hak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak;Perpanjangan jangka waktu hak adalah penetapan Pemerintah yang memberikan penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak atas tanah; Pembaharuan hak adalah penetapan Pemerintah yang memberikan hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah sesudah jangka waktu hak tersebut atau perpanjangannya habis; Perubahan hak adalah penetapan Pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan suatu hak atas tanah tertentu, atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis lainnya; Pembatalan keputusan pemberian hak adalah pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan ini meliputi pula kewenangan untuk menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah tanah negara. Dalam hal tidak ditentukan secara khusus dalam pasal atau ayat yang bersangkutan, maka pelimpahan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan ini hanya meliputi kewenangan mengenai hak atas tanah di atas tanah negara yang sebagian kewenangan menguasai dari Negara tidak dilimpahkan kepada instansi atau badan lain dengan Hak Pengelolaan.Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya :Hak Guna Bangunan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai:

a).pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;

b).semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan. Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai semua perubahan hak atas tanah, kecuali perubahan Hak Guna Usaha menjadi hak lain.

Hak Pakai

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai:

a).pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua

hektar);

b).pemberian Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2

(dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;

c). semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Hak Milik

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai :

1. pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 HA (dua hektar);

2. pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam

Hak Guna Usaha

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 HA (dua ratus hektar).Hak Guna Bangunan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 150.000 M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi), kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Hak Pakai

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai :

a. pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha (dua hektar);

b. pemberian Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 150.000 M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi), kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pemberian hak lainnya

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang sudah dilimpahkan kewenangan pemberiannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II apabila atas laporan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya hal tersebut diperlukan berdasarkan keadaan di lapangan.Perbandingan dengan PMNA 9 Tahun 1999TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS

TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN

MENTERI NEGARA AGRARIA/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALDijelaskan bahwa :

Hak Guna Usaha :

Syarat-syarat permohonan Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(1) Permohonan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis.

(2) Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud oada ayat (1) memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon:

a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjannya;

b. Apabila badan hukum: nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

a. Dasar penguasaanya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya;

b.Letak, batas-batas dan luasnya (jika sudah ada surat ukur sebukan tanggal dan nomornya);

c. Jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan).

(3) Lain-lain:

a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki, termasuk bidang tanah yang dimohon;

b. Keterangan lain yang dianggap perlu.Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilampiri dengan:

a. Foto copy identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum;

b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang.

c. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah;

d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

e. Persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu atau surat persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing;

f. Surat ukur apabila ada.Tata Cara Pemberian Hak Guna Usaha

(1) Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.(2) Apabila tanah yang dimohon terletak dalam lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota,maka tembusan permohonan disampaikan kepada masing-masing Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan.

Setelah berkas permohonan Hak Guna Usaha diterima, Kepala Kantor Wilayah:

1. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.

2. mencatat pada formulir isian.

3. memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untukmenyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. memerintahkan kepada para Kepala Bidang terkait untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan. (1) Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisikpermohonan Hak Guna Usaha dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal data yuridis dan data fisiknya belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.

(3) Selanjutnya memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah B atau Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah.

(4) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Wilayahmemerintahkan kepada Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.

(5) Hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan tanah B dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah dan hasil pemeriksaan tanah oleh petugas yang ditunjuk ditiuangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rappot) sepanjang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan(6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna usaha telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, setelah mempertimbangkan pendapat Panitia Pemeriksaantanah B atau Petugas yang ditunjuk, Kepala Kantor wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

(7) Dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri, (1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan, Menteri memerintahkan kepadapejabat yang ditunjuk untuk:

1. Mencatat dalam formulir isian.

2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor wilayah yang bersangkutan untuk melengkapinya.

(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor wilayah dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor wilayah, Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.Tata Cara Perpanjangan Jangka Waktu Dan Pembaharuan Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha dapat diperpanjang jangka waktunya atau diperbaharui haknya.Permohonan perpanjangangan jangka waktu Hak Guna Usaha diajukan oleh pemegang hak dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut.Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha atau perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama.Pemberian Hak Guna Bangunan

Syarat-syarat permohonan Hak Guna Bangunan

(1) Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada:

a. Warga Negara Indonesia

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.(1) Permohonan Hak Guna Bangunan diajukan secara tertulis.

(2) Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon:

a.Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;

b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuPemberian Hak Guna Bangunan

Syarat-syarat permohonan Hak Guna Bangunan

(1) Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada:

a. Warga Negara Indonesia

b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.(1) Permohonan Hak Guna Bangunan diajukan secara tertulis.

(2) Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon:

a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;

b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuTata Cara Perpanjangan Jangka waktu Dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan dapat diperpanjang jangka waktunya atau diperbaharui haknya.

Permohonan perpanjangangan jangka waktu Hak Guna Bangunan diajukan oleh pemegang hak dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut.

Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan atau perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan diatas tanah yang sama.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 berlaku mutatis mutandis untuk permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna Bangunan.Pemberian Hak Pakai

Syarat-syarat Permohonan Hak Pakai

Hak Pakai dapat diberikan kepada:

a. Warga Negara Indonesia

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

c. Instansi Pemerintah

d. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.

e. Badan Hukumasing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.(1) Permohonan Hak Pakai diajukan secara tertulis.

(2) Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud oada ayat (1) memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon:

a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya ;

b.Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

a. Dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti pelepasan lainnya;

b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebukan tanggal dan nomornya);

c. Jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan);

d. Rencana penggunaan tanah;

e. Status tanahmya (tanah hak atau tanah negara)

3. Lain-lain:

a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;

b. Keterangan lain yang dianggap perlu.Tata Cara Pemberian Hak Pakai

Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1). Diajukan kepadA Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yangbersangkutan.Tata Cara Perpanjangan Jangka waktu Dan Pembaharuan Hak Pakai

Hak Pakai dapat diperpanjang jangka waktunya atau diperbaharui haknya.Permohonan perpanjangangan jangka waktu Hak Pakai diajukan oleh pemegang hak dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut.Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai diatas tanah yang sama.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 56 berlaku mutatis mutandis untuk permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Pakai.Hak PengelolaanTata Cara Pemberian Hak PengelolaanSyarat-syarat Permohonan Hak Pengelolaan

Hak Pengelolan dapat diberikan kepada :

a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;

b. Badan Usaha Milik Negara;

c. Badan Usaha Milik Daerah;

d. PT. Persero;

e. Badan Otorita;

f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. Badan-badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak Pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolan tanah.Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan

Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor wilayah Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan :

1. memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.

2. mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.

3. memberikan tanda terima berkas permohonan 4. memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untukmenyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai contoh Lampiran