Download - Standar Akuntansi Keuangan Sektor

7/24/2019 Standar Akuntansi Keuangan Sektor

http://slidepdf.com/reader/full/standar-akuntansi-keuangan-sektor 1/22

Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Akuntansi Sektor Publik

Dibuat Oleh :

1. Jerry Chandra (111482)

2. Surya Hadi (111453)

3. Junianto (11161)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUSI

S!"#D"$

"%&#!"#S'

%&"#"#

S%!O$ *&+

,'%



PALEMANG

2-14

S!"#D"$ "%&#!"#S' %&"#"# S%!O$ *&+,'%

A! Dasar Kebutuhan Stan"ar Akuntansi Publik

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang

mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan

pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi

merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar.

Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, system akuntansi

sektor publik harus dilengkapi dengan system pengendalian intern atas

penerimaan dan pengeluaran dana publik. Standar akuntansi sektor publik juga

merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Pemerintahan Indonesia

menetapkan standar akuntansi untuk pemerintahan yang disebut standar akuntansi

pemerintahan (SAP).

idak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi

negati!e berupa rendahnya reliabilitas dan objekti!itas in"ormasi yang disajikan,inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

Proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan

masalah yang serius bagi praktik akuntansi, pro"esi akuntansi, dan bagi pihak –

pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat berman"aat

bagi suatu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain. Ada beberapa hal

yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain#



$. Standar memberikan pedoman tentang in"ormasi yang harus disajikan

dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan akti!itas sebuah organisasi

bagi seluruh pengguna in"ormasi.

%. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang

memungkinkan pengujian se&ara hati – hati dan independen saat

menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu

organisasi serta saat membuktikan ke'ajarannya.

. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan

yang berkaitan dengan berbagai !ariable yang patut dipertimbangkan

dalam bidang perpajakan, regulasi, peren&anaan serta regulasi ekonomi

dan peningkatan e"isiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.

. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak

yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

*alam menyusun dan menetapkan standar juga perlu menghindari standar yang

o!erload, terjadi jika #

• Standar terlalu banyak,

• Standar terlalu rumit

• idak ada standar yang tegas (rigid) sehingga sulit untuk membuat pilihan

dalam penerapannya.

• Standar mempunyai tujuan yang si"atnya umum (general – pupose standards)

sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan diantara para penyaji

dan pengguna.

• Standar kurang spesi"ik sehingga gagal dalam mengidenti"ikasi perbedaan

antara #

o +ntitas publik dan entitas non – publik



o aporan keuangan tahunan dan interim

o rganisasi besar dan ke&il

o aporan keuangan auditan dan not – auditan

• Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau

kedua – duanya.

Se&ara teknis, pemahaman konsep, sistem dan prosedur akuntansi masih perlu

diperdalam se&ara terpisah dari konteks regulasi, seperti peraturan pemerintah

omor $/0 ahun %///. Ide pembaharuan diperin&i sebagai berikut#

$. 1e"ormasi anggaran melalui perubahan struktur dan "ormat anggaran,

proses penyusunan anggaran, perubahan administrasi dan pelaksananya,

serta penerapan standar akuntansi.

%. 1e"ormasi pendanaan melalui perubahan 'e'enang daerah dalam

meman"aatkan dana, prinsip pengelolaan kas, &adangan, penggunaan dana

pinjaman, dan pembelanjaan de"i&it.

. 1e"ormasi pelaporan melalui pengembangan standar akuntans pemerintah,

penyederhanaan sistem dan prosedur akuntansi, proses audit internal dan

eksternal, dan perkembangan laporan kinerja.

2ata kun&i dari seluruh agenda re"ormasi keuangan diatas adalah orientasi hasil.

rientasi hasil merupakan asumsi UU no. $34%// yang menekankan pada

pembuktian kinerja.

! Perumusan Stan"ar Akuntansi

$. Standar diturunkan dari suatu postulat yang harus mempertimbangkan

kendala-kendala para pengguna laporan keuangan agar in"ormasi

akuntansi berman"aat se&ara optimal.

%. 2endala-kendala tersebut yaitu "aktor materialitas, konsistensi,

keseragaman, keterbandingan, dan ketepatan 'aktu.



. Standar akuntansi yang diturunkan dari rerangka konseptual dengan

mempertimbangkan keseragaman yang dapat mendukung good

go!ernan&e sebenarnya. iga prinsip utama penerapan good go!ernan&e

yaitu partisipasi, transparanasi, dan akuntabilitas.

. 5enurut Pur!is, terdapat tiga strategi utama dalam mengurangi

penerapan konsep komparabiitas yang ditetapkan standar akuntansi, yaitu

a) 5enjalin kerja sama yang baik antar pengusaha untuk

memperkenalkan man"aat keseragaman

b) 2eseragaman yang bersi"at kedaerahaan atau lo&al harus

diminimumkan dengan usaha keras.

&) 5enyiapkan "a&tor pendanaan yang &ukup untuk men&apai tujuan

#! Tu$uan Pen%usunan Stan"ar Akuntansi Keuangan Sektor Publik Penyusunan pedoman akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan. ujuan

penyusunan pedoman akuntansi adalah#

$. 5enyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang

diharapkan dapat diterapkan bagi pen&atatan transaksi keuangan

pemerintah daerah yang berlaku de'asa ini, terutama dengan

perlakuan otonomi daerah yang baru.

%. 5enyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang

dilengkapi dengan klasi"ikasi rekening dan prosedur pen&atatan serta

jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan

pemerintah daerah yang menyangkut penganggaran, perbendaharaan,

dan pelaporannya.

D! Perkembangan Stan"ar Akuntansi Keuangan Sektor Publik Di In"onesia!

Pada tahun %//%, Ikatan Akuntan Indonesia – 2ompartemen Akuntansi

Sektor Publik (IAI-2ASP) telah mengembangkan standar-standar akuntansi

yang direkomendasi untuk digunakan pada entitas-entitas sektor publik yang

dinamakan Standar Akuntansi 2euangan Sektor Publik (SA2SP). *alam

standar ini, IAI – 2ASP telah melakukan harmonisasi terhadap akuntansi,

laporan keuangan dan auditing antar yudirisdiksi dan mana yang tepat, antara

sektor publik dan s'asta, dan untuk mengharmonisasikan laporan keuangan

antara a&&ounting basis dan e&onomi& basis.

Standar Akuntanasi 2euangan Sektor Publik (SA2SP) dikembangkan

sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional, dengan harapan

dapat ter&apainya in"ormasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan



untuk semua yuridiksi. Selama ini akti!itas sektor publik dikelola dengan

kaulitas in"ormasi keuangan yang belum baik. idak terdapat in"ormasi

mengenai asset dan liabilitas dan hanya memperlihatkan item re!enue seperti

penjualan atas unit bisnis atau asset pemerintah. Sehingga in"ormasi yang

tersedia a&apkali tidak andal, tidak diaudit, dah hanya dipakai sebagai

pertimbangan pengambilan keputusan untuk periode setelah periode pelaporan

tersebut. *engan demikian manajemen dapat ber"okus pada &ash 6 &ash "lo',

sehingga a&apkali mengabaikan budgeting, a&&ounting, "i&s&al manajemen,

dan sumber-sumber lainnya yang dapat dikontrol oleh organisasi sektor

publik.

5an"aat Standar Akuntansi Sektor Publik (SASP)#

$. 5eningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan keuangan dan keuangan

pemerintah.

%. 5eningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian

. 5engusahakan harmonisasi antara persyaratan antara persyaratan atas

laporan ekonomis dan keuangan.

. 5engusahakan harmonisasi antar yuridiksi dengan menggunakan dasar

akuntansi yang sama.

Penerapan SA2SP akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen

keuangan pemerintah yang lebih baik. 7adi laporan keuangan yang dihasilkan

mempunyai in"ormasi yang lebih baik dan "ore&asting 6 budgeting yang lebih

reliable sama seperti dengan manajemen terhadap sumber daya ekonomis dan

ke'ajiban.

E! Pertimbangan Pemilihan Dasar Akrual!

Standar akuntansi keuangan sektor publik telah memilih dasar akrual

sebagai basis pen&atatan akuntansi. *asar akrual mengakui trransaksi dan

kejadian pada saat transaksi dan kejadian tersebut terjadi. +lemen-elemen

yang diakui dalam dasar akrual ini adalah akti!a, ke'ajiban, net 'orth,

pendapatan, dan biaya. Pengukuran akuntansi akrual ber"okus pada

pengukuran sumber daya ekonomis dan sumber daya tersebut pada suatu

entitas. Akuntansi dasar akrual memberikan in"ormasi kepada pengguna



tentang sumber daya yang dikendalikan suatu entitas, biaya dalam

menjalankan operasi, dan in"omasi yang terdapat pada posisi keuangan dan

perubahannya, serta in"ormasi yang dapat digunakan untuk menilai apakah

entitas tersebut beroperasi se&ara ekonomis dan e"isien.

&! Keuntungan Dasar Akrual!

aporan keuangan memberikan in"ormasi kepada pengguna tentang#

$. Penilaian kinerja, posisi keuangan, dan aliran arus kas suatu entitas.

%. 5enilai kepatuhan entitas terhadap undang-undang, regulasi, hokum,

dan perjanjian kontrak yang berkaitan dengan pelaporan kinerja

keuangan serta jasa, posisi keuangan, dan arus kas.

. Pengambilan keputusan tentang sumber daya dalam menjalankan

usahanya.

*alam konteks akuntansi sektor publik, akuntansi dasar akrual memberikan

in"ormasi bah'a#

$. Pemerintah menerapkan akuntabilitas untuk sumber daya yang

digunakan.

%. Pemerintah menerapkan akuntabilitas untuk manajemen atas akti!a

dan ke'ajiban yang diakui dalam laporan keuangan.

. 5enunjukan bagaimana sektor publik membiayai kegiatannya dan

memenuhi segala persyaratan kasnya.

. 5engijinkan publik untuk menge!aluasi kemampuan pemerintah

dalam membiayai akti!itasnya dan memenuhi segala ke'ajibannya

serta komitmennya.

0. 5enunjukan posisi keuangan pemerintah dan perubahan dalam

kondisi keuangan tersebut.

8. In"ormasi yang disajikan berguna untuk menge!aluasi kinerja

dalam biaya pelayanan jasa kepada publik, e"isiensi dan pen&apaianya4accomplishments

ujuan in"ormasi seluruh posisi keuangan dan in"ormasi rin&i atas akti!a dan

ke'ajibannya untuk#

$. 5engambil keputusan tentang kelayakan jasa yang diberikan.

%. 5enerapakan akuntabilitas kepada publik untuk mengelola akti!a

dan ke'ajibannya.

. Peren&anaan pendanaan dan pemeliharaan serta pengantian akti!a.



. Peren&anaan pelunasan dan kelangsungan ke'ajiban.

0. Pengelolaan posisi kas dan pembelanjaan.

G! Perkembangan Stan"ar Akuntansi Keuangan!

● Standar Akuntansi

Standar akuntansi merupakan salah satu &abang yang penting dalam me'ujudkan

suatu tranparansi di segala bidang, khusunsya dunia binis ataupun praktik-praktik

akuntansi yang lain. Akuntansi berkembang dengan sangat &epat sejalan dengan

adanya re!olusi industri dunia, prosedur akuntansi selama ini sering

dikembangkan tanpa perdebatan maupun diskusi yang berkepanjangan. Para

akuntan mengembangkan metode-metode yang tampaknya akan memenuhi

kebutuhan perusahaan mereka masing-masing, sehingga hal ini menimbulkan

prosedur yang berbeda-beda di antara berbagai perusahaan dalam perlakukan

akuntansi untuk akti!itas yang sama. Standar akuntansi diran&ang untuk

membantu para akuntan dalam menerapkan prinsip–prinsip yang konsisten dalam

perusahan yang berbeda.

Standar akuntansi oleh pro"esi dianggap sebagai &erminan posisi pro"esi yang

diterima umum, dan harus diikuti dengan penyusunan setiap laporan keuangan,

ke&uali jika keadaan membenarkan adanya penge&ualian terhadap standar yang

ada. Standar–standar ini sering disebut Prinsip Akuntansi yang 9erlaku Umum

(PA9U). Proses pembentukan standar akuntansi atau sering disebut standar setting

prosses merupakan proses yang &ukup pelik karea melibatkan aspek politik,

bisnis, sosial dan budaya. Aspek politik &ukup dominan karena tarikan beberapa

kepentingan, baik pihak pemerintah, s'asta maupun pro"esi akuntan itu sendiri.:al ini dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan akan

mengingat semua pihak.

● Dampak Standar Akuntansi

Standar akuntansi yang diterapkan dalam pengembangan in"ormasi keuangan

mempunyai pengaruh yang sigini"ikan dalam pengalokasian sumber daya di

dalam perekomian. 9anyak standar akuntansi memberikan pedoman yang bersi"at



umum saja dan tidak memberikan aturan yang pasti karena itu, akuntan harus

mengembangkan pertimbangan pro"esionalnya dalam menginterprestasikan setiap

standar.

*alam banyak bidang, ada lebih dari suatu prinsip atau standar akuntansi yang

diterima umum dalam pelaporan transaksi atau peristi'a. ;ontohnya adalah

dalam hal penyusutan akti!a pabrik, penilaian persediaan dan penentuan harga

pokok sehubungan dengan kontrak jangka panjang. Pilihan atas salah satu standar

dari beberapa alternati" yang tersedia bisa sangat berpengaruh terhadap laporan

keuangan.

● Proses Pembentukan dan Penetapan Standar Akuntansi

Proses pembentukan standar akuntansi atau sering disebut standar setting pro&ess

merupakan proses yang &ukup pelik oleh karena melibatkan aspek politik, bisnis,

sosial dan budaya. Aspek politik &ukup dominan karena tarikan beberapa

kepentingan baik pihak pemerintah, s'asta maupun pro"esi akuntan itu sendiri.

:al ini dapat dipahami karena standar standar akuntansi yang akan diberlakukan

akan mengikat semua pihak.

Standar akuntansi akan berkembang seiring dengan perkembangan dunia ekonomi

dan bisnis. Perkembangan ini telah terjadi beratus-ratus tahun, tapi proses

penetapan resmi yang ada sekarang baru dikembangkan sejak lima puluh tahun

yang lalu, karena seperti yang kita ketahui akuntansi berkembang sangat &epat

sejalan dengan adanya re!olusi industri di dunia. 5aka prosedur akuntansi selama

ini sering dikembangkan tanpa perdebatan maupun diskusi yang berkepanjangan.

Para akuntan mengembangkan metode-metode yang tampaknya akan memenuhi

kebutuhan perusahan mereka masing-masing, sehingga hal ini menimbulkan

prosedur yang berbeda-beda diantara berbagai perusahaan dalam perlakuan

akuntansi untuk akti!itas yang sama. Selama tahun $<%/-an nilai pasar saham

naik lebih tinggi dibanding dengan nilai riil terjamin yang mendasarinya sampai

seluruh struktur tersebut ambruk pada saat terjadinya malaise (&rash) pasar modal

tahun $<%<. Pemerintah Amerika Serikat di ba'ah kepemimpinan Presiden



=ranklin *. 1oose!elt berusaha untuk menangkal terjadinya depresi dan di antara

berbagai tindakan yang diambil. Ia men&iptakan satu badan yang diberi nama

Se&uritiesa and +>&hanges ;ommission (S+; atau 9apepam AS). 9adan ini

bertanggung ja'ab untuk melindungi kepentingan para in!estor dengan

memastikan adanya ketentuan mengenai pengungkapan yang lengkap dan layak di

dalam peraturan pasar modal.

2eberadaan S+; ini telah mema&u pro"esi akuntansi untuk bersatu dan menjadi

lebih &erdik dalam mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi serta etika pro"esi

untuk mengatur pro"esi akuntansi. :al ini menimbulkan terbentuknya beberapa

organisasi sektor s'asta yang berbeda, dimana setiap organisasi mempunyaitanggung ja'ab untuk menertibkan standar–standar akuntansi. Seperti yang telah

kita ketahui terdapat tiga kelompok penting yang terlibat dalam laporan keuangan,

yaitu para pemakai, manajer perusahan serta auditor eskternal. Pada umumnya,

"ungsi–"ungsi ini dapat saja saling bertentangan satu sama lain. :al ini merupakan

salah satu alasan mengapa dipandang perlu untuk mengatasi pandangan yang

berbeda yang dapat menimbulkan adanya penerapan metode akuntansi yang

berbeda dalam keadaan yang sama. Standar ini dianggap oleh pro"esi sebagai

&erminan posisi pro"esi yang diterima umum, dan harus diikuti dengan

penyusunan setiap laporan keuangan, ke&uali jika keadaa membenarkan adanya

penge&ualian terhadap standar yang ada. Standar–standar ini sering disebut

Prinsip Akuntansi yang 9erlaku Umum (?enerally A&&epted A&&ounting

Prin&iples – ?AAP).

● Penyusunan Standar Akuntansi di Indonesia

Penyusunan di Indonesia menga&u pada model Amerika. Sejak didirkan tanggal

% *esember $<03. Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) telah menyelenggarakan

kongres sebanyak @ kali. IAI selama ini sudah menjalin kerjasama dengan

organisasi dunia seperti menjadi anggota Asean Anggota Asen =ederation o"

A&&ountants (A=A), ;on"ederation Asian Pa&i"i& o" A&&ountants (;APA),

International A&&ounting ;ommittee (IASS). Penyusunan di Indonesia

dikategorikan ke dalam dua periode.



a. Periode Sebelum 2ongres II

$. rganisasi dan *ana

Anggota komite Standar Akuntansi 2euangan (SA2) terdiri dari $3 orang komite

SA2 bertanggung ja'ab terhadap pengurus pusat (IAI), 2omite SA2 dipilih

setelah tahun $<< dan berakhir menjelang kongres tahun $<<@.

%. *ue Pro&&es Pro&edures

Penyusunan SA2 dimulai dari penyusunan agenda topik SA2, topik yang sudah

disepakati masuk ke agenda dan dibahas untuk menjadi e>posure dra"t. +>posuredra"t yang telah disetujui oleh kuorum anggota diperbanyak dan disebarkan ke

publik sebulan sebelum diadakan publik hearing. Setelah publik hearing. 2omite

mengadakan pertemuan untuk membahas dan menyetujui dra"t SA2 "inal.

Pengurus pusat kemudian mengadakan rapat pengesahan SA2. :asil 2omite

periode $<<-$<<@ adalah diterbitkannya %% SA2 baru, re!isi SA2,

Interprestasi SA2, dan re!ei' 0 SA2 IAI berbahasa Inggris.

b. Periode setelah 2ongres III

$. rganisasi dan *ana

Setelah kongres III, komite menjadi lebih ke&il dengan mengurangi jumlah

anggota menjadi 3 atau < orang. :asil kongres lainnya adalah dibentuknya

;onsultati!e 9ody Ad!isory ;oun&il yang me'akili konstituen dengan anggota

sebanyak %0 sampai / orang. Ad!isory oun&il arahan dan prioritas penyusunan

standar. =ungsi lain adalah memberikan pendapat pada posisi yang diambil oleh

2omite untuk masalah penting dalam standar akuntansi.

%. *ue Pro&&es Pro&edure

5eskipun dipilih dan bertanggung ja'ab kepada pengurus IAI, komite baru

merupakan lembaga otonom yang mempunyai 'e'enang tertinggi dalam

menentukan standar. Ada beberapa perubahan yang dilakukan IAI, misalnya SA2



dikembangkandan disahkan oleh 2omite dan perlunya perbaikan dalam due

pro&&es. 5asa komentar terhadap e>posure dra"t diperpanjang dari minimal satu

bulan menjadi paling tidak enam bulan.

● Proses Penyusunan Standar Akuntansi di Amerika

Pengembangan standar akuntansi di Amerika dapat dibagi ke dalam tiga tahap

yaitu tahap a'al pembentukan ($</-$<8), periode setelah perang dunia ($<8-

$<0<) dan periode modern ($<0<-sampai sekarang). Periode sebelum tahun $</

akuntansi di Amerika boleh dikatakan tidak teratur. Praktek dan prosedur

akuntansi yang digunakan oleh dunia usaha umumnya dianggap rahasia. Sebagai

akibatnya terjadi ketidak seragaman dalam praktek akuntansi yang tidak seragam,

maka mendasarkan pada laporan keuangan sebagai alat peniaian in!estasi dapat

menyesatkan bagi in!estor. 5asalah inilah yang memi&u perlunya pengembangan

standar akutansi yang seragam.

H! Stan"ar Akuntansi Pemerintahan

a'! Lingku( Stan"ar Akuntansi Pemerintahan

$. UU o. $3 ahun %// tentang 2euangan egara yang

mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungja'aban

pelaksanaan AP94AP9* disusun dan disajikan dengan standar

akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan

pemerintah.

%. UU o. $3 ahun %// tentang 2euangan egara dan UU o. $

ahun %// tentang Perbendarahaan egara selanjutnya

mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu

komite standar yang independen.. 2epres 1I o.8 ahun %// 2omite Standar Akuntansi

Pemerintahan (2SAP) tertanggal 0 ktober %// dan terakhir

diubah dengan keputusan Presiden 1I o. % ahun %//0 tentang

Perubahan Atas 2eputusan Presiden omor @ ahun %//.

. 2SASP terdiri dari 2omite Standar Akuntansi Pemerintahan dan

2omite 2erja Standar Akuntansi Pemerintahan, bertugas memberi

konsultasi 4 pendapat dalam rangka perumusan konsep Peraturan

Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



0. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah

di Indonesia.

8. Selain menyusun SAP, 2SAP juga ber'enang menerbitkan

berbagai publikasi lainnya, Seperti Interpertasi Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan 9uletin eknis.

3. IPSAP dan 9uletin eknis merupakan pedoman dan in"ormasi

lebih lanjut yang akan diterbitkan oleh 2SAP guna memudahkan

pemahaman dan penerapan SAP.

b'! Tu$uan "an Strategi KASAP

$. 2SAP bertujuan meningkatakan akuntabilitas dan keandalan

pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan.

%. *alam men&apai tujuannya, 2SAP menga&u pada praktik-praktik

terbaik internasional diantaranya mengadaptasi Internasional

Publik Sektor A&&ounting Standar (IPSAS)

. Strategi adaptasi memiliki pengertian bah'a se&ara prinsip

pengembangan SAP berorientasi pada IPSAS, namun disesuaikan

dengan kondisi di Indonesia.

. Strategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dari

basis kas menuju akrual yang disebut &ash to'ards a&&rual.

0. Proses transisi akrual diharapkan selesai pada tahun %//3.

8. Proses menyusun SAP, 2SAP menggunakan materi 4 re"erensi

yang dikeluarkan IAI, dan pemerintah Indonesia, berupa peraturan

dibidang keuangan egara dan sebagainya.

)'! Perkembangan Stan"ar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memerlukan 'aktu yang

lama. A'alnya, dengan berlakunya Undang Undang omor %% ahun $<<<

tentang Pemerintah *aerah, daerah diberi ke'enangan yang luas untuk

menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. :al ini tentu saja

menjadikan daerah pro!insi, kabupaten, dan kota menjadi entitas-entitas

otonom yang harus melakukan pengelolaan dan pertanggung ja'aban

keuangannya sendiri mendorong perlunya standar pelaporan keuangan.

Peraturan Pemerintah omor $/0 ahun %/// yang merupakan turunan dari

Undang-Undang omor %% ahun $<<< dalam pasal 0 mengamanatkan



bah'a Bpenatausahaan dan pertanggungja'aban keuangan daerah

berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintahC, meskipun belum

ada standar akuntansi pemerintahan yang baku.

9elum adanya standar akuntansi pemerintahan yang baku memi&u perdebatan

siapa yang ber'enang menyusun standar akuntansi keuangan pemerintahan.

Sementara itu, pelaporan dan penyajian keuangan harus tetap berjalan sesuai

dengan peraturan perundangan meskipun standar belum ada. Untuk mengisi

kekosongan sambil menunggu penetapan yang ber'enang menyusun dan

menetapkan standar akuntansi pemerintahan dan terutama upaya untuk

mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparandanakuntable maka pemerintah dalam hal ini *epartemen *alam egeri dan

*epartemen 2euangan mengambil inisiati" untuk membuat pedoman

penyajian laporan keuangan. 5aka lahirlah sistem akuntansi keuangan daerah

dari *epartemen 2euangan yang diatur dalam 2eputusan 5enteri 2euangan

omor 004252./34%//$ tanggal 0 7uni %//$. *ari *epartemen *alam

egeri keluar 2eputusan 5enteri *alam egeri omor %< ahun %//%

tanggal $@ 7uni %//% tentang Pedoman Pengurusan, Pertangungja'aban dan

Penga'asan 2euangan *erah serta ata ;ara Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan 9elanja *aerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan 9elanja *aerah.

2edua keputusan ini bukanlah standar akuntansi sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Pemerintah omor $/0 ahun %/// maupun standar

akuntansi pada umumnya. 5enteri 2euangan sebenarnya mengeluarkan

2eputusan 5enteri 2euangan omor /@4252./$%4%//% tanggal $ 7uni

%//% yang menetapkan adanya 2omite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat

dan *aerah (2SAP*). 2eanggotaan 2omite ini terdiri dari unsur *epartemen

2euangan, *epartemen *alam egeri, 9adan Penga'asan 2euangan dan

Pembangunan, rganisasi Pro"esi Akuntan IAI, dan juga kalangan perguruan

tinggi. *alam keputusan tersebut juga diatur bah'a standar akan disusun oleh

2SAP* tetapi pemberlakuannya ditetapkan dengan keputusan 5enteri

2euangan. 2ASP* bekerja dan menghasilkan *ra"t Publikasian Standar



Akuntansi berupa 2erangka 2onseptual dan tiga Pernyataan Standar. 2SAP*

melakukan due process atas keempat dra"t ini sampai dengan meminta

pertimbangan kepada 9adan Pemeriksa 2euangan (9P2).

9P2 berpendapat belum dapat memberikan persetujuan atas *ra"t SAP

tersebut karena belum mengakomodasi seluruh unsur yang semestinya terlibat

dan penyusun tidak independen karena diangkat hanya dengan Surat

2eputusan 5enteri 2euangan. Perkembangan berikutnya, 2SAP* tetap

bekerja dengan menambah pembahasan atas delapan dra"t baru yang dianggap

diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. *ra"t ini juga

mengalami due process yang sama seperti sebelumnya. *engan terbitnyaUndang-Undang omor $3 ahun %// tentang 2euangan negara yang

mengamanatkan perlunya standar akuntansi, 2SAP* terus berjalan. Pasal %

ayat $ Undang-Undang omor $3 ahun %// menyebutkan bah'a bentuk

dan isi laporan pertanggunggja'aban pelaksanaan AP94AP9* disusun dan

disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya pasal %

ayat % Undang-Undang omor $3

ahun %// menyebutkan bah'a standar akuntansi pemerintahan disusun oleh

suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari 9P2.

2emudian pada tahun %// terbit Undang-Undang omor $ ahun %//

tentang Perbendaharaan negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan

pertanggungja'aban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar

akuntansi pemerintah. Pasal 08 ayat Undang-Undang omor $ ahun %//

menyebutkan bah'a 2epala Satuan 2erja Perangkat *aerah selaku Pengguna

Anggaran4Pengguna 9arang memberikan pernyataan bah'a pengelolaan

AP9* telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar

akuntansi pemerintah. Pasal 03 ayat $ Undang-Undang omor $ ahun %//

menyebutkan bah'a dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk 2omite



Standar Akuntasi Pemerintahan. Pasal 03 ayat % Undang-Undang omor $

ahun %// menyebutkan bah'a 2omite Standar Akuntansi Pemerintahan

bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah *aerah sesuai dengan kaidah-kaidah

akuntansi yang berlaku umum. Pasal 03 ayat Undang-Undang omor $

ahun %// menyebutkan bah'a pembentukan, susunan, kedudukan,

keanggotaan, dan masa kerja 2omite Standar Akuntansi Pemerintahan

ditetapkan dengan 2eputusan Presiden.

2omite standar yang dibentuk oleh 5enteri 2euangan sampai dengan

pertengahan tahun %// telah menghasilkan dra" SAP yang terdiri dari2erangka konseptual dan $$ pernyataan standar, kesemuanya telah disusun

melalui due procees. Proses penyusunan (Due Process) yang digunakan ini

adalah proses yang berlaku umum se&ara internasional dengan penyesuaian

terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain

karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna

untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan.

ahap-tahap penyiapan SAP yaitu (Supriyanto#%//0)#

a) Identi"ikasi opik untuk *ikembangkan 5enjadi Standar

b) Pembentukan 2elompok 2erja (Pokja) di dalam 2omite

&) 1iset erbatas oleh 2elompok 2erja

d) Penulisan dra" SAP oleh 2elompok 2erja

e) Pembahasan *ra" oleh 2omite 2erja

") Pengambilan 2eputusan *ra" untuk *ipublikasikan

g) Pelun&uran *ra" Publikasian SAP (Exposure Draft)

h) *engar Pendapat erbatas (Limited Hearing) dan *engar Pendapat

Publik (Publik Hearings)



i) Pembahasan anggapan dan 5asukan erhadap *ra" Publikasian

j) =inalisasi Standar

"'! Kerangka Konse(tual Akuntansi Pemerintahan

2erangka 2onseptual Akuntansi Pemerintahan merumuskan konsep yang

mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan

daerah. ujuannya adalah sebagai a&uan bagi#

$. Penyusunan dasar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan

tugasnya.

%. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah

akuntansi yang belum diatur dalam standar.

. Pemeriksa dalam memberi pendapat apakah laporan keuangan disusun

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

. Para pengguna laporan keuangan dalam mena"sirkan in"ormasi yang

disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

2erangka konseptual ini ber"ungsi sebagai a&uan daam hal apabla terdapat

masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan. *alam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan

standar akuntansi yang diunggulkan adalah relati!e terhadap kerangka

konseptual ini. *alam jangka panjang diharapkan dapat diselesaikan selajalan

dengan pengembangan standar akuntansi dimasa depan.

SAP No!*+,Pen%a$ian La(oran Keuangan

aporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas atas

sumber daya yang diper&ayakan kepadanya. ujuan pelaporan keuangan

pemerintahan adalah untuk menyajikan in"ormasi yang berguna bagi

pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan

atas sumber daya yang diper&ayakan kepadanya. aporan keuangan untuk

tujuan umum juga mempunyai peran predikti" dan prospekti", yang

menyediakan in"ormasi untuk memprediksi besarnya sumber daya yang

dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan.



9asis Akuntansi#

$. *alam SAP PP o.% ahun %//, mempunyai pilihan seperti nomor %

dan .%. Pertama, 9asis Akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan

pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja,

trans"er dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan asset,

ke'ajiban dan ekuitas dana.

. 2edua, entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelengarakan

akuntansi dan penyajian pelaporan keuangan dengan menggunakan

sepenuhnya basis akrual.

. +ntitas pelaporan yang menyelengarakan akuntansi dan menyediakanlaporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap menyajikan

laporan relisasi anggaran berdasarkan basis kas

SAP No!*-,La(oran .ealisasi Anggaran

aporan 1ealisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan realisasi

pendapatan, belanja, trans"er, surplus4de"isit, dan pembiayaan yang masing-

masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. ujuan Standar

aporan 1ealisasi Anggaran adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian

aporan 1ealisasi Anggaran bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan

akuntabilitas sebagaimana ditetapkaan oleh peraturan perundang-undangan.

SAP No!*/,La(oran Arus Kas

In"ormasi arus kas berguna sebagai indikator arus kas dimasa yang akan

datang, serta berguna untuk menilai ke&ermatan atas taksiran arus kas yang

telah dibuat sebelumnya. ujuan pernyataan Standar aporan Arus 2as adalah

mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan in"ormasi historis

mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan. ujuan

laporan arus kas adalah untuk memberikan in"ormasi mengenai sumber,

penggunaaan, perubahan kas dan setara kas dalam suatu periode tertentu.

SAP No!*0,La(oran 1#atatan Atas La(oran Keuangan2



;atatan atas laporan keuangan adalah &atatan yang dimaksudkan agar laporan

keuangan dapat dipahami oleh pemba&a se&ara luas, tidak terbatas untuk

pemba&a tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. ujuan pernyataan

standar ini adalah untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang

diperlukan pada &atatan atas laporan keuangan.

SAP No!*3,Akuntansi Perse"iaan

Persediaan adalah asset lan&ar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan. ujuan

standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan

in"ormasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

SAP No!*4,Akuntansi In5estasi

In!estasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh man"aat

ekonomis seperti bunga, de!iden, dan royalty atau man"aat so&ial. ujuan

standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk in!estasi dan

pengungkapan in"ormasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan

keuangan.

SAP No!*6,Akuntansi Aset Teta(

Aset tetap adalah asset ber'ujud yang mempunyai masa man"aat $% bulan.

ujuan man"aat standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk asset

tetap. 5asalah utama asset tetap adalah perlakuan asset, penentuan nilai

ter&atat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali serta penurunan nilai ter&atat asset tetap.

SAP No!*7,Akuntansi Konstruksi Dalam Penger$aan

2onstruksi dalam pengerjaan adalah asset-aset yang sedang dalam proses

pembangunan. ujuan standar konstruksi dalam pengerjaan adalah untuk

mengatur perlakuan akuntansi untuk pengerjaan dengan metode nilai historis.

Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk#



$. Identi"ikasi pekerjaan yang dapat diklasi"ikasikan sebagai konstruksi

dalam pengerjaan.

%. Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di nera&a.

. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

SAP No!*8,Akuntansi Ke9a$iban

2e'ajiban adalah utang yang timbul dari peristi'a yang lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah.

ujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur akuntansi ke'ajiban saat

pengakuan, penentuan nilai ter&atat, amortisasi dan biaya peminjaman yang

membebankan terhadap ke'ajiban tersebut.

SAP No!+*,Akuntansi Untuk Koreksi: Perubahan Kebi$akan Akuntansi:

"an Peristi9a Luar iasa!

2oreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos tersaji

dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya. 2esalahan

adalah penyajian pos-pos yang se&ara signi"ikan tidak sesuai dengan

seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan ataupun

periode sebelumnya. ujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi,

dan peristi'a luar biasa.

SAP No!++,Akuntansi Khusus Untuk Men%usun La(oran Keuangan

Konsoli"asi!

aporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang

merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan

sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. ujuan pernyataan standar ini

adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-

unit pemerintah dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan

umum untuk menigkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

I! IPSAS



International Federation of Accountants Publik ector !omitte (I=A; – PS;)

merupakan lembaga yang didirikan di 5uni&h pada tahun $<33 terdiri atas

organisasi akuntan internasional yang telah menerbitkan International Publik

Sektor A&&ounting Standards (IPSAS) yang terdiri dari #

$. IPSAS $ (Penyajian aporan 2euangan)

%. IPSAS % (aporan Arus 2as)

. IPSAS (Surplus atau *e"isit 9ersih untuk Periode 9erjalan, Analisis

2esalahan, dan Perubahan dalam 2ebijakan Akuntansi)

. IPSAS (Pengaruh Perubahan dalam ingkat Pertukaran Asing)

0. IPSAS 0 (9iaya Peminjaman)

8. IPSAS 8 (aporan 2euangan 2onsolidasi dan Akuntansi untuk +ntitas

yang *ikendalikan)

3. IPSAS 3 (Akuntansi untuk In!estasi dalam Asosiasi)

DA&TA. PUSTAKA



9astian, Indra. %//8. A"#$%A$I E"%&' P#LI" #A%# PE$*A$%A'.

Dogyakarta. +rlangga

5aimunah, 5utiara. %//3. A"#$%A$I E"%&' P#LI" . SI+ 5USI.

Palembang

Download - Standar Akuntansi Keuangan Sektor

Top Related