modul penyusunan standar

7/24/2019 Modul Penyusunan Standar

1/18

MODUL

MATERI UJIAN PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TERAMPIL KE AHLIPEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BADAN POM RI

MATA PELAJARAN :

KONSEP DASAR PENYUSUNAN

PERATURAN/STANDAR/PEDOMAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

2012


2/18

Konsep Dasar Standardisasi 2

MODUL MATERI UJIAN PERPINDAHAN PFM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Singkat

Modul ini dimaksudkan sebagai panduan untuk menempuh ujian peralihan dari PFMTerampil menjadi PFM Ahli Pertama dalam melaksanakan tugas pokok danfungsinya.

Adapun pokok bahasan adalah penyusunan peraturan/standar/pedoman dankebijakan di bidang produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga,pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimenserta standardisasi keamanan pangan yaitu (1) Pelaksanaan kajian dalam rangkapenyusunan peraturan/standar/pedoman(2) Proses penyusunan

peraturan/standar/pedoman, (3) Proses penetapan dan sosialisasi/advokasiperaturan/standar/pedoman.

B. Tujuan Umum (TU)

Setelah mempelajari modul ini para peserta diharapkan mampu memahami dan

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PFM Ahli Pertama di bidang

penyusunan rancangan peraturan, standar, pedoman, kriteria, kajian atau

persyaratan lain yang selanjutnya dalam modul ini disebut sebagai

peraturan/standar/pedoman

C. Tujuan Khusus (TK)

Setelah mempelajari modul ini, sebagai pejabat baru PFM Ahli Pertama diharapkan

dapat :

1. Memahami konsep dan tujuan pengkajian

2. Memahami konsep penyusunan rancangan peraturan/standar/pedoman

3. Memahami proses pembahasan rancangan peraturan/standar/pedoman

4. Memahami dan mampu mengerjakan proses penetapan rancangan


5. Memahami dan mampu mengerjakan proses sosialisasi dan advokasi


D. Materi Bahasan

Materi bahasan pada modul ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Pelaksanaan kajian dalam rangka penyusunan peraturan/standar/pedoman

2. Proses penyusunan peraturan/standar/pedoman

3. Proses penetapan dan sosialisasi/advokasi peraturan/standar/pedoman


3/18



BAB II

FUNGSI DIREKTORAT STANDARDISASI

Direktorat Standardisasi di Badan POM mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Dit. Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT : Perumusan kebijakan teknis,penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaankebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidangstandardisasi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga

2. Dit Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen:Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria danprosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberianbimbingan teknis di bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional,

kosmetik dan produk komplimen

3. Dit Standardisasi Produk Pangan: Perumusan kebijakan teknis, penetapanpedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakanteknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang standardisasi keamananpangan


4/18



BAB III

PELAKSANAAN KAJIAN DALAM RANGKA PENYUSUNANPERATURAN/STANDAR/PEDOMAN

Berdasarkan PP no 102 tahun 2000, yang dimaksud dengan standardisasi adalahproses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yangdilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

Sistem Manajemen Standardisasi yang diterapkan di Badan POM :

Materi yang perlu dipersiapkan dalam menyusun peraturan/standar/ pedoman,

sebagai bahan pembahasan dengan atasan/ nara sumber, seperti:

1. Peraturan/standar/pedoman internasional

2. Peraturan/standar/pedoman dari negara lain

3. Jurnal dan atau hasil penelitian ilmiah4. Peraturan teknis terkait

Tahapan perumusan SNI1.1 Alur Perumusan SNI


5/18




6/18



1.2. Proses perumusan SNI dilaksanakan melalui tahapan berikut

2. Standar Internasional

Di bidang standardisasi, PBB melalui FAO/WHO telah membentuk CodexAlimentarius Commission (CAC) untuk mengembangkan standar pangan danmewujudkan perdagangan pangan internasional yang adil dan jujur. KeanggotaanCAC terbuka bagi semua anggota PBB. CAC menjalankan fungsinya melalui

penyusunan standar, pedoman dan code of practice yang disebut sebagai CodexStandard. Codex Standard merupakan standar yang bersifat non mandatory(sukarela) namun menjadi acuan dalam pengambilan keputusan jika terjadi disputedalam perdagangan dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif berpartisipasi dalam prosespenyusunan Codex Standard serta pemanfaatan Codex Standard sebagai acuandalam penyusunan standar nasional. Penanganan Codex dikoordinir oleh BadanStandardisasi Nasional melalui Panitia Nasional Codex Indonesia.


7/18



Panitia Nasional Codex Indonesia

Kelompok Kerja Codex Indonesia

Sekretariat Codex Contact Point

(Pusat Sistem Penerapan Standar-

BSN)

MC CCRVDF,

MC CCPR, MC CCFFV,MC CCFH, MC TFAF,

MC TFFBT, MC CCMH

(Kementerian

Pertanian )

MC CCPFV,

MC CCNMW, MC

CCMMP, MC CCFO,MC CCCPL,

MC TFFJ

(Kementerian

Perindustrian )

MC CCFICS(Kementerian

Perdagangan)

MC CCGP, MC CAC,

MC Exec Com,MC CCASIA,

MC ATFC,

MC CCMAS

(BSN)

MC CCFA,

MC CCCF,MC CCFL,

MC CCNFSDU

(BPOM)

MC CCFFP,

MC TFQFF(Kementerian

Kelautan dan

Perikanan)


8/18



Dalam penyusunan standar perlu mempertimbangkan standar yang ada di negaralain. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan European Union merupakanacuan ideal dalam penyusunan standar. Namun perlu dipertimbangkan kemampuannasional dalam mengikuti standar di negara tersebut. Standar yang ada di negaraberkembang merupakan acuan yang dapat dijadikan pembanding mengingat

kondisi negara tersebut hampir sama dengan Indonesia.

Lembaga pemerintah yang bertugas menyusun dan melakukan pengawasan dibidang keamanan pangan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan standarantara lain :

- Amerika Serikat FDAUSDA

- Eropa EFSAEC


9/18



- Jepang Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

- Australia dan New Zealand FSANZ

3. Proses Pengkajian

Dalam penyusunan standar harus berbasis pada data ilmiah dan menggunakanpendekatan risiko.

Dalam penyusunan standar di bidang pangan dan bahan berbahaya, perludiperhatikan keterlibatan berbagai sektor sebagai berikut :1. Instansi Pemerintah (Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian,

Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dll)2. Masyarakat (konsumen dan termasuk diantaranya Lembaga Swadaya

Masyarakat)3. Asosiasi dan Pelaku Usaha (produsen, importir, distributor, peritel dan pelaku

jasa boga)4. Laboratorium.5. Kalangan perguruan tinggi dan6. Organisasi Profesi

Sebelum rancangan standar diberlakukan, jika rancangan standar tersebut

berpengaruh terhadap perdagangan dunia (ekspor dan impor) maka rancangan

standar tersebut harus di notifikasikan kepada WTO (World Trade Organization)

Dalam rangka penyusunan standar, proses pengkajian bahan/materi yang menjadidasar penyusunan standar tersebut sangat perlu dilakukan agar standar yangdihasilkan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Adapun langkah-langkahdalam proses pengkajian sebagai berikut:

1. Tentukan materi yang akan dikaji untuk penyusunan regulasi, pedoman

dan/atau rancangan standar;

2. Tentukan tujuan dan ruang lingkup kajian;

3. Lakukan penelusuran pustaka sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup

kajian;

4. Kompilasikan hasil penelusuran informasi dengan mencantumkan data-data

yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup kajian;

5. Diskusikan hasil kajian secara bertahap bersama KaSie, KaSubdit danDirektur;

6. KaSubdit, KaSie beserta staf membuat laporan hasil kajian;

7. Laporkan hasil kajian kepada Direktur;

8. Bila diperlukan penelitian untuk pembuatan standar/monografi, maka

penelitian diserahkan pada pihak ketiga;

9. Hasil penelitian pihak ketiga dibahas pada pembahasan eksternal bersama

tim ahli;

10. Dokumentasikan hasil kajian.


10/18



Hasil kajian yang diperoleh menjadi bahan untuk pembahasan secara internal

dan dilanjutkan pembahasan eksternal.

Dalam rangka penyusunan standar, proses pengkajian bahan/materi yang menjadidasar penyusunan standar tersebut sangat perlu dilakukan agar standar yangdihasilkan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Adapun langkah-langkahdalam proses pengkajian sebagai berikut:

11. Tentukan materi yang akan dikaji untuk penyusunan regulasi, pedoman




kajian;

14. Kompilasikan hasil penelusuran informasi dengan mencantumkan data-datayang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup kajian;

15. Diskusikan hasil kajian secara bertahap bersama KaSie, KaSubdit dan

Direktur;



18. Bila diperlukan penelitian untuk pembuatan standar/monografi, maka

penelitian diserahkan pada pihak ketiga;

19. Hasil penelitian pihak ketiga dibahas pada pembahasan eksternal bersama

tim ahli;




Dalam rangka penyusunan peraturan/standar/pedoman , proses pengkajian materi

yang menjadi dasar penyusunan tersebut perlu dilakukan agar

peraturan/standar/pedoman yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang

diperlukan. Adapun langkah-langkah dalam proses pengkajian sebagai berikut:

21. Cari semua informasi dari negara lain, terkait peraturan/standar/pedoman

yang akan dibuat22. Buat matriks dari informasi yang ada

23. Tentukan materi yang akan dikaji untuk penyusunan peraturan, pedoman




kajian;

26. Kompilasikan hasil penelusuran informasi dengan mencantumkan data-data

yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup kajian;

27. Diskusikan hasil kajian secara bertahap bersama KaSie, KaSubdit dan

Direktur; bila perlu dengan Tim Ahli


11/18





30. Bila diperlukan untuk pembuatan rancangan standar/monografi, dapat

diserahkan pada pihak ketiga;

31. Hasil rancangan tersebut dibahas pada pembahasan eksternal bersama timahli;





12/18



BAB IV

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN/STANDAR/PEDOMAN

Dasar hukum pelaksanaan tugas di bidang standardisasi, antara lain:1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan

Farmasi dan Alat Kesehatan;4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi

Nasional;6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Pangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu danGizi Pangan.B. Definisi/Pengertian Umum

a. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegahpangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapatmengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

b. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yangterkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan,kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.c. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan danmerevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengansemua pihak.

d. Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh BadanStandardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

e. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baikyang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makananatau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

f. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat

dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahanpangan.

g. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara ataumetode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

h. Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompoktertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatankelompok tersebut.

i. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan,pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksipangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.

j. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dansiap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas

dasar pesanan.


13/18



k. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegahpangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapatmengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

l. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuanketentuan lainyang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanyabahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapatmengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

m. Sanitasi pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinanbertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalammakanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan danmembahayakan manusia.

n. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harusdipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renikpatogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yangdihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

o. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,

mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/ataumengubah bentuk pangan.p. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam

rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkanmaupun tidak.

q. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalamrangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untukmenjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtangananpangan dengan memperoleh imbalan.

r. Penyimpanan pangan adalah proses, cara dan/atau kegiatan menyimpanpangan baik di sarana produksi maupun distribusi.

s. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengancara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atauperdagangan pangan.

t. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memilikitempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manualhingga semi otomatis.

u. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam panganuntuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan

v. Pangan produk rekayasa genetika adalah pangan yang diproduksi ataumenggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lainyang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.

w. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan

menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinyapembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renikpatogen.

x. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/ataumembungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan panganmaupun tidak.

y. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamananpangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan,makanan dan minuman.

z. Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuktata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yangterkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan,kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,


14/18



serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untukmemperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

aa. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiriatas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yangbermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

bb. Sertifikasi mutu pangan adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikatterhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

cc. Sertifikat mutu pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembagasertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwapangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu panganyang bersangkutan.

Proses penyusunan peraturan/standar/pedoman dapat dirangkum sebagai berikut :

Perlu diperhatikan keterlibatan berbagai sektor dalam penyusunanperaturan/standar/pedoman, seperti:

1. Instansi Pemerintah (Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian,

Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dll)

Pengumpulan Kajian Pustaka

Identifikasi dan Telaahan

Draft awal

Pengaturan Produk

Nasional Regional Internasional

Draft IPengaturan Produk

Draft 2

Pengaturan Produk

Pembahasan Idengan lintas unit

Pembahasan II dengan

Narasumber dan stakeholder

Pembahasan akhir

dengan Tim Ahli/Narasumber

dan Stakeholder

Draft akhir

Pengaturan Produk


15/18



2. Masyarakat (konsumen dan termasuk diantaranya Lembaga Swadaya

Masyarakat)

3. Asosiasi dan Pelaku Usaha (produsen, importir, distributor, peritel dan

pelaku jasa boga)

4. Laboratorium.5. Kalangan perguruan tinggi dan

6. Organisasi Profesi

Adapun output peraturan/standar/pedoman yang dihasilkan oleh Badan POMadalah:

1. Rancangan Permenkes2. Peraturan Kepala Badan POM3. Keputusan Kepala Badan POM4. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)5. Rancangan monografi Farmakope Indonesia

6. Rancangan monografi Farmakope Herbal Indonesia7. Rancangan monografi Kodeks Kosmetika Indonesia8. Pedoman di bidang obat, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetik dan

makanan9. Code of Practice (bidang pangan)

Dalam penyusunan peraturan/standar/pedoman, perlu mempertimbangkan standar

yang ada di negara lain. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan

European Union merupakan acuan ideal dalam penyusunan standar. Namun perlu

disesuaikan dan dipertimbangkan kemampuan/kondisi nasional dalam mengikuti

standar di negara tersebut. Standar yang ada di negara berkembang merupakan

acuan yang dapat dijadikan pembanding mengingat kondisi negara tersebut hampir

sama dengan Indonesia.

Khusus kosmetika, penyusunan standar dilakukan dengan menyesuaikan terhadap

implementasi harmonisasi ASEAN bidang kosmetika yang telah diberlakukan sejak

tahun 2008

Disamping kosmetika, untuk memudahkan sasaran ASEAN Free Trade Area

(AFTA) terutama untuk menghilangkan barier teknis dalam perdagangan,

dibentuklah ASEAN Consultative Committee for Standard and Quality -

Pharmaceutical Product Working Group (ACCSQ-PPWG) untuk mengupayakan

peraturan di bidang farmasi diantara negara-negara ASEAN. Dalam rangka

harmonisasi ASEAN tersebut, sudah diberlakukan pedoman uji bioekivalensi tahun

2004, sedangkan penyusunan revisi pedoman masih dalam proses pembahasan.


16/18



BAB V

PROSES PENETAPAN DAN SOSIALISASI/ADVOKASIPERATURAN/STANDAR/PEDOMAN

Setelah rancangan Peraturan/standar/pedoman selesai dilakukan pembahasan baik

secara internal dan eksternal, maka selanjutnya dibuatkan verbal persetujuan

pimpinan unit dan ditandatangani dengan eselon 2 terkait. Verbal juga disampaikan

kepada Kepala Badan melalui Sestama.

Namun sebelum suatu peraturan/standar/pedoman diberlakukan, maka rancangan

tersebut perlu dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan masukan dari semua stake

holder, sehingga pada waktu peraturan/standar/pedoman ditetapkan dan sudah

diberlakukan, dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

A. NOTIFIKASI WTO(World Trade Organization).

Jika rancangan peraturan/standar/pedoman tersebut berpengaruh terhadap

perdagangan dunia (ekspor dan impor) maka rancangan tersebut harus di

notifikasikan kepada WTO.

Mekanisme notifikasi

1. Dipersiapkan rancangan Peraturan Kepala Badan POM yang akan dinotifikasi

ke World Trade Organization(WTO) (bila perlu).

2. Isi format notifikasi sesuai dengan form Notifikasi ke WTO.

3. Persetujuan dari Direktur Standardisasi.

4. Sampaikan verbal persetujuan Direktur ke Biro KSLN.

B. SOSIALISASI/ADVOKASI STANDAR

Peraturan/pedoman/standar yang telah disusun, perlu dipublikasikan/diseminasikan

dan diedukasikan kepada masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis,

workshop/seminar, pameran, artikel, iklan layanan masyarakat, dan penyuluhanyang ditujukan ke kalangan eksternal maupun internal.

Hal ini guna mendukung program kebijakan revitalisasi Badan POM, yang salah

satunya adalah public awareness yaitu mewujudkan kesadaran dan pengetahuan

masyarakat akan pentingnya informasi, publikasi dan edukasi terkait obat dan

makanan dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat

khasiat /kemanfaatan, keamanan dan mutu.


17/18



Skema alur penetapan sosialisasi

Pemilihan sasaran dan materi sosialisasi

Identifikasi

Sasaran Materi

Penyusunan draftPenyiapan Surat Pemberitahuan

Koreksi dari

Pimpinan

Pemberitahuan kepada Sasaran

sosialisasi

Perbaikan draft

materi sosialisasi

Penyiapan dokumen administrasi

Penyampaian draf

akhir pada pimpinan

SOSIALISASI


18/18


modul penyusunan standar

Documents