Download - Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
1/19
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan teknologi di bidang farmasi khususnya di bidang kosmetik
saat ini, telah memberikan banyak alaternatif bagi konsumen untuk memenuhi
kebutuhannya akan kebersihan serta kecantikan tubuh dan wajahnya. Berbagai
produk kosmetik dengan berbagai fungsi/manfaat dari berbagai perusahaan dan
negara banyak tersedia di pasaran; ada yang berfungsi untuk membersihkan kulit
wajah, membersihkan plek-plek pada wajah, membersihkan jamur,
mengencangkan kulit dan sebagaianya.
Produk-produk kosmetik tertentu, di samping memiliki fungsi yang
sangat baik bagi kecantikan wanita, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan efek
samping yang merugikan dan membahayakan kesehatan dan kehidupan
pemakainya; hal ini disebabkan produk kosmetika tersebut mengandung bahan-
bahan kimia yang berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Republik Indonesia, pada tanggal 11 Juni 2009 telah mengeluarkan public
warningmengenai kosmetik rias wajah dan rias mata (18 item produk), kosmetik
pewarna rambu (7 item produk), kosmetik perawatan kulit (44 perwatan kulit),
dan kosmetik sediaan mandi (1 merek produk). Sebagian besar produk-produk
yang masuk ke dalam daftar public warning tersebut adalah produk buatan
China.
Meskipun produk-produk kosmetika tersebut telah dibatalkan ijin
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
2/19
2
edarnya, tidak menutup kemungkinan adanya sindikat bisnis yang
menyalurkannya secara ilegal. Masyarakat pada umumnya lebih menyukai
produk kosmetik buatan China, karena harganya yang relatif rendah tetapi
kinerjanya tidak kalah dengan produk buatan Amerika atau Eropa. Sebagai
upaya untuk menghindarkan efek negatif yang merugikan masyarakat pengguna
kosmestik-kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya, maka perlu
adanya perlindungan konsumen.
Perlindungan konsumen merupakan hal yang cukup baru dalam dunia
peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun pemberitaan mengenai
perlunya peraturan perundang-undangan yang komperhensif bagi konsumen
tersebut sudah diberitakan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya per-
lindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang
terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang
diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia atau
industri usaha di Indonesia. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi
pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat.1
Pihak penjualan sebenarnya tidak memaksa pembeli untuk membeli
kosmetik China yang dijualnya. Namun, penjual tidak memberikan informasi
yang benar sehingga konsumen tidak mengetahui bahaya yang ada pada
kosmetik China yang dikonsumsi. Banyak brosur dari kosmetik-kosmetik China
yang menggunakan bahasa China, keterangan jenis penyakit yang dapat
disembuhkan dan komposisinya banyak yang menggunakan bahasa China,
1 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen . CetakanKetiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. hlm. 1.
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
3/19
3
bahkan ada yang menggunakan bahasa Melayu, yang umumnya tidak dipahami
oleh calon pembeli. Brosur kosmetik China seharusnya menggunakan bahasa
Indonesia sehingga komposisi yang terkandung di dalamnya, kegunaan, efek
samping pemakaian, cara pemakaian, tanggal daularsa dan nomor registrasi pada
Badan/Balai Pengawas Obat dan Makanan dapat dipahami oleh pembeli.2
Produk obat dan kosmetik China menjadi pilihan alternatif bagi
masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Hal ini disebabkan biaya
yang relatif lebih murah dibanding biaya pengobatan ke dokter. Selain biaya
untuk membeli obat, pasien juga harus membayar biaya pemeriksaan. Biaya itu
semakin tinggi jika harus menjalani operasi. Akan tetapi karena tidak ada
transparansi mengenai efek samping dari para penjual obat dan kosmetik China,
maka penggunanya banyak yang terjebak.
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lampiran Negara
tanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan
disebut UUPK) disebutkan, hak konsumen adalah:
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang
dan/atau jasa.
b. hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. hak atas mformasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa.
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan.
2 http://www.google.com. op. cit..
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
4/19
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
5/19
5
disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:
a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggtinaan,
perbaikan, dan pemeliharaan.
c. melakukan atau melajani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperda-
gangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku.
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau men-
coba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan/atau garansi atau
barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan. atau penggantian apabila barang dan
jasa yang diterima atau yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Menurut Pasal 7 UUPK butir (b) disebutkan bahwa dalam suatu transaksi
jual-beli, tidak boleh ada unsur penipuan. Pelaku usaha harus menyebutkan
dampak negatif dari barang yang dijual, dalam hal ini yaitu kosmetik China.
Konsumen juga berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, maupun
keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang dibelinya sehingga informasi
yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen jelas dan menjadi tolak ukur
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
6/19
6
konsumen untuk membelinya.
Label atau barang harus memuat semua informasi pokok tentang produk
yang dijual sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan ditempelkan atau dimasukan dalam kemasannya. Informasi
yang benar dan bertanggung jawab akan memberikan dampak positif pada
putusan pilihan konsumen. Informasi yang tidak benar atau menipu, tentunya
potensial dapat menimbulkan kerugian pada konsumen.4
Karena sesungguhnya seluruh rakyat itu adalah konsumen (pengguna
atau pemakai barang/jasa kebutuhan hidup), maka tidak perlu diragukan bahwa
ke semua hak dan kepentingan rakyat sebagaimana ditetapkan dalam hukum
positif, dalam hal ini terutama mengenai penggunaan kosmetik China.
Hak dan kepentingan konsumen antara lain:
a. Kepentingan fisik konsumen
Kepentingan fisik konsumen yang dimaksudkan di sini adalah kepentingan
badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan
tubuh dan atau jiwa penggunanya. Kepentingan fisik konsumen dapat
terganggu jika suatu barang malah menimbulkan kerugian berupa gangguan
kesehatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwanya.
b. Kepentingan sosial ekonomi konsumen
Kepentingan sosial ekonomi menghendaki agar setiap konsumen dapat
memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber
ekonomi mereka. Untuk keperluan ini tentu saja konsumen harus menda-
4AZ. Nasution. Konsumen dan Hukum. Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, 1995,hlm. 40-41.
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
7/19
7
patkan informasi yang benar dan bertanggung jawab tentang produk
konsumen tersebut, yaitu informasi yang informatif teNtang segala sesuatu
kebutuhan hidup yang diperlukan. 5
Menurut The UN Guideline for Consumer Protection, Majelis Umum
PBB melalui Resolusi No. A/RES/39/248 pada 16 April 1985 tentang
perlindungan konsumen, konsumen mempunyai hak-hak dasar. Hak-hak dasar
itu meliputi hak mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur dan hak
mendapaikan jaminan keamanan dan kesehatan. Konsumen juga mempunyai hak
memilih, untuk didengar, mendapatkan ganti rugi dan mendapatkan lingkungan
yang bersih. Namun demikian, kenyataannya konsumen masih sering menjadi
korban.6
Penyampaian informasi produk seyogyanya disampaikan secara propor-
sional. Artinya, pelaku usaha tidak hanya menginformasikan keunggulan atau
kekhasan produknya saja, melainkan juga dampak negatif mengejaai
penggunaan barang yang dijualnya, yang pada akhirnya konsumen dapat lebih
cermat sebelum menggunakan barang tersebut. Tetapi pada prakteknya banyak
pelaku usaha yang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan karena
mereka lebih memikirkan keuntungan materi saja, dan kurang peduli dengan
bahaya dari produk yang dijualnya.7
Bertitik tolak dari peristiwa-peristiwa yang banyak merugikan konsumen
seperti dampak dari konsumsi produk tersebut, maka dengan diterbitkannya
5Ibid.
6N.H.T. Siahaan. op. cit. hlm. 12-13.
7 Yusuf Shofie. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya. CetakanPertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 235.
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
8/19
8
UUPK akan menjadi dasar hukum dalam upaya perlindungan konsumen. Karena
berbagai jenis kerugian yang diderita konsumen, dalam hal ini konsumen
kosmetik China, maka perlu diberikan perlindungan hukum untuk menuntut hak-
haknya sebagai konsumen dalam hal memperoleh hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak
atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa.
Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/ataujasa yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagaimana
yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan jelaslah telah
melanggar pada ketentuan yang berlaku. Permasalahan seperti yang dipaparkan
diatas tersebut lebih menitik beratkan pada pelaku usaha sebagai distributor ke
konsumen dalam hal ini sebagai penjual.
Melihat betapa pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap
berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bagaimanakah mencari
penyelesaiannya, maka penulis berminat meneliti yang akan dituangkan dalam
bentuk skripsi dengan mengambil judul: "Perlindungan Konsumen Atas Hak
Informasi Terhadap Kosmetik China yang Mengandung Bahan Kimia
Berbahaya di Kota Yogyakarta"
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
9/19
9
maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai
berikut:
1. Bagaimana perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap kosmetik
China yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas tidak dipenuhinya hak
informasi konsumen kosmetik China?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap
kosmetik China di Kota Yogyakarta.
b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya
hak informasi konsumen terhadap kosmetik China di Kota Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan
ilmu hukum khususnya dalam bidang perlindungan konsumen.
b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
10/19
10
D. Tinjauan Pustaka
Membahas mengenai perlindungan konsumen sangatlah penting untuk
mengetahui terlebih dahulu pengertian konsumen dan pelaku usaha. Konsumen
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemakai barang-
barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dsb.8Istilah konsumen
(sebagai alih bahasa dari Consumer), secara harfiah berarti "seseorang yang
membeli barang atau menggunakan jasa" atau "seseorang atau "sesuatu perusa-
haan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" juga
"sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah
barang."9
Masalah konsumen merupakan hal yang selalu aktual, menarik perhatian
dan selalu hangat untuk dipersoalkan, dibicarakan, didiskusikan dan diperdebat-
kan. Menurut The UN Guideline for Consumer Protection, Majelis Umum PBB
melalui Resolusi No. A/RES/39/248 pada 16 April 1985 tentang Perlindungan
konsumen antara lain menggariskan konsumen sedunia mempunyai hak-hak
dasar. Hak- hak dasar itu meliputi hak mendapatkan informasi yang jelas, benar,
jujur dan hak mendapaikan jaminan keamanan dan kesehatan. Konsumen juga
mempunyai hak memilih, untuk didengar, mendapatkan ganti rugi dan menda-
patkan lingkungan yang bersih. Masalah tersebut sejak lama diperbincangkan di
forum nasional dan internasional. Para pembela konsumen dan pejabat pemerin-
tah telah berbicara banyak mengenai arti penting perlindungan konsumen. Tapi
8Tim Penyusun Pusat Pembina dan Pengembahan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 255.9AZ. Nasution, op. cit.. hlm. 69.
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
11/19
11
kenyataannya, konsumen masih sering menjadi korban. 10
Pemerintah gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung konsumen
dan pengatur kegiatan produsen. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan
bahwa pemerintah belum mampu menjadi pengatur relasi yang adil antara
konsumen dengan pelaku usaha. Dilihat dari perspektif hukum, seharusnya
pemerintah mampu mewujudkan keadilan melalui konstitusi dan perturan-
peraturan di bawahnya serta memastikan tegaknya peraturan tersebut sehingga
konsep hukum perlindungan konsumen tidak hanya berisi rumus-rumus tentang
hak-hak dan kepentingan konsumen.
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPK ditentukan perngertian:
Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Menurut ayat (2)
menyatakan "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. 11
Dalam Pasal 1 ayat (3), UUPK, Pelaku Usaha diartikan sebagai berikut:
"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayahhukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-samamelalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi"
Pelaku usaha yang dimaksudkan dalam UUPK tersebut tidak hanya
dibatasi pada pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dalam jaringan),
serta termasuk para importir. Selain itu, para pelaku usaha periklanan pun tunduk
10N.H.T. Siahaan. op. cit. hlm. 12-13.11
Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. op. cit. hlm. 109.
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
12/19
12
pada ketentuan undang-undang ini.
Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa batasan hukum kon-
sumen adalah: Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan
barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Kedudukan pelaku
usaha dan konsumen tidak seimbang, konsumen lebih lemah kedudukannya dari
pelaku usaha. Hak-hak konsumen ini pertam kali diucapkan oleh Presiden
Amerika Serikat, John F. Kennedy pada saat pidato kenegaraan dihadapan
kongres Amerika yang isinya antara lain:
a. hak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barng dan jasa.
b. hak untuk memperoleh informasi, yaitu berhak mendapat informasi yang
jelas dan benar dari setiap barang/atau jasa yang akan digunakan sehingga
dapat memilih barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan.
c. hak untuk memilih, yaitu berhak memilih secara benar berdasarkan keyaki-
nan diri sendiri dan bukan pengaruh lingkungan luar.
d. hak untuk didengar pendapatnya berkaitan dengan kebijaksanaan/keputusan
yang akan berakibat pada dirinya.12
Menurut ketentuan Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak sebagai beri-
kut:
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa.
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
12Ibid., hlm. 27.
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
13/19
13
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa.
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secar patut
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. hak untuk drperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.
h. hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, pada Pasal 5 UUPK,
konsumen juga diwajibkan untuk:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa.
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
14/19
14
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas
hak dan kewajiban konsumen, begitu juga hak dan kewajiban pelaku usaha
diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dimana tampak bahwa hak dan kewajiban
pelaku usaha bertimbal-balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, apa
yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban produsenlah untuk
memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak produsen adalah kewajiban
konsumen.
Antara penjual sebagai pelaku usaha dan konsumen memungkinkan
terjadinya hubungan hukum, misalnya saja hubungan hukum dalam melakukan
perjanjian jual-beli. Hubungan hukum yang muncul antara pelaku usaha dan
konsumen sering sekali menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan
merugikan salah satu pihak. Dalam hal konsumen sebelum memakai suatu
produk kosmetik China dimungkinkan akan melakukan perjanjian jual beli
terlebih dahulu dengan pelaku usaha dimana hubungan antara pelaku usaha dan
konsumen akan menimbulkan perikatan.
Perikatan yang timbul dari perjanjian menunjuk pada ketentuan Pasal
1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian yang sah hanyalah perjanjian
yang dibuat atas kesepakatan para pihak, sedangkan kesepakatan dianggap tidak
sah (cacat) jika mengandung unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan (dan
penyalahgunaan keadaan, menurut perkembangan yurisprudensi). Karena itu,
berkaitan dengan pemberian informasi, produsen penjual haruslah memberikan
keterangan yang benar, jujur, dan sesungguhnya tentang produk yang dijualnya
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
15/19
15
sehingga konsumen pembeli tidak merasa tidak terpedaya atau tertipu. 13
Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan bahwa tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian
tersebut. Ketentuan ini untuk memberikan kepastian adanya tanggung jawab
pelaku usaha apabila menyebabkan kerugian pada konsumen.
Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian
akibat tidak dipenuhinya apa yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha, maka
konsumen yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut
hak-haknya. Tuntutan konsumen atas kerugian yang diderita dalam UUPK diatur
dalam Pasal 7 (f) tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompen-
sasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Berdasarkan UUPK digunakan hukum umum dalam mengatasi masalah
perlindungan konsumen. Namun penggunaan hukum umum tersebut tidak
khusus ditujukan untuk perlindungan konsumen yang mana memiliki segi-segi
positif di samping negatifhya. Menurut Pasal 45 ayat (2) UUPK dikatakan
bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan/di
luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka
tidak menutup kemungkinan dilakukan perdamaian. Setiap perselisihan
mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, atas pelaksanaan
UUPK yang mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar UUPK tersebut. Hal ini
13 Janus Sidabolak. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Cetakan Pertama, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 70.
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
16/19
16
dipertegas dengan rumusan Pasal 45 (1) yang menyatakan bahwa penyelesaian
sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melaku-
kan pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen,
antara lain: (1) sanksi administratif, (2) sanksi pidana pokok, dan (3) sanksi
pidana tambahan.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Objek penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan konsumen atas hak informasi
terhadap kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota
Yogyakarta.
2. Subjek penelitian
Subjek penelitian disini, antara lain:
a. Badan POM Yogyakarta
b. Konsumen (pembeli kosmetik China)
c. YLK Kota Yogyakarta
d. Penjual kosmetik China (pelaku usaha)
e. Distributor kosmetik China (pelaku usaha)
3. Sumberdata
Sumber data penelitian dalam penulisan ini terdiri dari:
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
17/19
17
a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subjek
penelitian.
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri
atas:
1) Bahan hukum primer, berupa KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen.
2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal dan hasil
penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan
konsumen.
4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan:
a. Interview/wawancara
Wawancara dilakukan kepada para subjek penelitian secara mendalam
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
b. Studi Pustaka
Teknik pengumpulan data ini diambil dari buku-buku atau literatur, serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai tarn bahan
dalam penulisan skripsi, yang berkaitan dengan masalah yang akan
diteliti.
5. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
18/19
18
a. Metode Pendekatan Perundang-undangan
Yaitu cara pandang dengan melihat ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
b. Metode Pendekatan Yuridis-Sosiologis
Yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang masyarakat,
terutama yang telah menggunakan produk obat-obatan tradisional China.
6. Analisis Data
Yaitu dengan cara memaparkan data tersebut secara normatif berdasar-
kan permasalahan penelitian kemudian dikaitkan dengan perundang-
undangan yang berlaku untuk dicari pemecahannya atas masalah tersebut.
F. Pertanggungjawaban Sistematika
Penulisan skripsi ini terbagi dalam empat Bab, yaitu Bab I mengenai
pendahuluan, Bab II mengenai tinjauan normatif perlindungan hukum konsumen
atas hak informasi produk kosmetik, Bab III mengenai perlindungan hukum hak
informasi konsumen terhadap beredarnya kosmetik China di Kota Yogyakarta,
dan Bab IV penutup.
Pada Bab I terdiri dari enam sub bab diantaranya memuat latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,
metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.
Pada Bab II terdiri dari tiga sub bab, yaitu: tinjauan umum tentang
undang-undang perilindungan konsumen diuraikan pengertaian undang-undang,
azas pembentukan perundang-undangan, syarat berlakunya undang-undang,
-
7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1
19/19
19
masa berlakunya undang-undang, latar belakang pembentukan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 dan dasar hukumnya. Tinjauan normatif perlindungan
hukum konsumen diuraikan pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan
perlindungan konsumen. Pengertian, hak dan kewajiban konsumen. Pengertian,
hak dan kewajiban pelaku usaha. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku
usaha. serta tinjauan umum tentang informasi mengenai produk yang
dijual/ditawarkan dan label sebagai sumber informasi.
Pada Bab III terdiri dari tiga sub bab, yaitu: Gambaran umum peredaran
kosmetik berikut pengertiannya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
konsumen atas hak informasi kosmetik China di Kota Yogyakarta, dan tanggung
jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak informasi konsumen. Adapun
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi
kosmetik China di Yogyakarta akan diuraikan mengenai hasil yang diperoleh
dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum itu sendiri.
Dalam tanggung jawab pelaku usaha akan diuraikan tentang bagaimana
tanggung jawab pelaku usaha atas tidak dipenuhinya hak informasi konsume n.
Pada Bab IV yaitu penutup barisi mengenai kesimpulan dan saran,
dimana kesimpulan ini diuraikan mengenai hasil akhir dari penelitian yang
diuraikan mengenai masukan-masukan yang diperuntukan bagi pelaku usaha
agar dapat meningkatkan pemberian hak informasi sesuai dengan yang
diharapkan.