uii skripsi 05410472 rika rizki meilia sari 05410472 rika rizki meilia sari 4868257934 bab 1

7/22/2019 Uii Skripsi 05410472 Rika Rizki Meilia Sari 05410472 RIKA RIZKI MEILIA SARI 4868257934 Bab 1

1/19

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi di bidang farmasi khususnya di bidang kosmetik

saat ini, telah memberikan banyak alaternatif bagi konsumen untuk memenuhi

kebutuhannya akan kebersihan serta kecantikan tubuh dan wajahnya. Berbagai

produk kosmetik dengan berbagai fungsi/manfaat dari berbagai perusahaan dan

negara banyak tersedia di pasaran; ada yang berfungsi untuk membersihkan kulit

wajah, membersihkan plek-plek pada wajah, membersihkan jamur,

mengencangkan kulit dan sebagaianya.

Produk-produk kosmetik tertentu, di samping memiliki fungsi yang

sangat baik bagi kecantikan wanita, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan efek

samping yang merugikan dan membahayakan kesehatan dan kehidupan

pemakainya; hal ini disebabkan produk kosmetika tersebut mengandung bahan-

bahan kimia yang berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Republik Indonesia, pada tanggal 11 Juni 2009 telah mengeluarkan public

warningmengenai kosmetik rias wajah dan rias mata (18 item produk), kosmetik

pewarna rambu (7 item produk), kosmetik perawatan kulit (44 perwatan kulit),

dan kosmetik sediaan mandi (1 merek produk). Sebagian besar produk-produk

yang masuk ke dalam daftar public warning tersebut adalah produk buatan

China.

Meskipun produk-produk kosmetika tersebut telah dibatalkan ijin


2/19

2

edarnya, tidak menutup kemungkinan adanya sindikat bisnis yang

menyalurkannya secara ilegal. Masyarakat pada umumnya lebih menyukai

produk kosmetik buatan China, karena harganya yang relatif rendah tetapi

kinerjanya tidak kalah dengan produk buatan Amerika atau Eropa. Sebagai

upaya untuk menghindarkan efek negatif yang merugikan masyarakat pengguna

kosmestik-kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya, maka perlu

adanya perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang cukup baru dalam dunia

peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun pemberitaan mengenai

perlunya peraturan perundang-undangan yang komperhensif bagi konsumen

tersebut sudah diberitakan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya per-

lindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang

terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang

diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia atau

industri usaha di Indonesia. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi

pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat.1

Pihak penjualan sebenarnya tidak memaksa pembeli untuk membeli

kosmetik China yang dijualnya. Namun, penjual tidak memberikan informasi

yang benar sehingga konsumen tidak mengetahui bahaya yang ada pada

kosmetik China yang dikonsumsi. Banyak brosur dari kosmetik-kosmetik China

yang menggunakan bahasa China, keterangan jenis penyakit yang dapat

disembuhkan dan komposisinya banyak yang menggunakan bahasa China,

1 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen . CetakanKetiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. hlm. 1.


3/19

3

bahkan ada yang menggunakan bahasa Melayu, yang umumnya tidak dipahami

oleh calon pembeli. Brosur kosmetik China seharusnya menggunakan bahasa

Indonesia sehingga komposisi yang terkandung di dalamnya, kegunaan, efek

samping pemakaian, cara pemakaian, tanggal daularsa dan nomor registrasi pada

Badan/Balai Pengawas Obat dan Makanan dapat dipahami oleh pembeli.2

Produk obat dan kosmetik China menjadi pilihan alternatif bagi

masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Hal ini disebabkan biaya

yang relatif lebih murah dibanding biaya pengobatan ke dokter. Selain biaya

untuk membeli obat, pasien juga harus membayar biaya pemeriksaan. Biaya itu

semakin tinggi jika harus menjalani operasi. Akan tetapi karena tidak ada

transparansi mengenai efek samping dari para penjual obat dan kosmetik China,

maka penggunanya banyak yang terjebak.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lampiran Negara

tanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan

disebut UUPK) disebutkan, hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang

dan/atau jasa.

b. hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

c. hak atas mformasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa.

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan.

2 http://www.google.com. op. cit..


4/19


5/19

5

disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggtinaan,

perbaikan, dan pemeliharaan.

c. melakukan atau melajani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperda-

gangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku.

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau men-

coba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan/atau garansi atau

barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan. atau penggantian apabila barang dan

jasa yang diterima atau yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut Pasal 7 UUPK butir (b) disebutkan bahwa dalam suatu transaksi

jual-beli, tidak boleh ada unsur penipuan. Pelaku usaha harus menyebutkan

dampak negatif dari barang yang dijual, dalam hal ini yaitu kosmetik China.

Konsumen juga berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, maupun

keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang dibelinya sehingga informasi

yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen jelas dan menjadi tolak ukur


6/19

6

konsumen untuk membelinya.

Label atau barang harus memuat semua informasi pokok tentang produk

yang dijual sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan ditempelkan atau dimasukan dalam kemasannya. Informasi

yang benar dan bertanggung jawab akan memberikan dampak positif pada

putusan pilihan konsumen. Informasi yang tidak benar atau menipu, tentunya

potensial dapat menimbulkan kerugian pada konsumen.4

Karena sesungguhnya seluruh rakyat itu adalah konsumen (pengguna

atau pemakai barang/jasa kebutuhan hidup), maka tidak perlu diragukan bahwa

ke semua hak dan kepentingan rakyat sebagaimana ditetapkan dalam hukum

positif, dalam hal ini terutama mengenai penggunaan kosmetik China.

Hak dan kepentingan konsumen antara lain:

a. Kepentingan fisik konsumen

Kepentingan fisik konsumen yang dimaksudkan di sini adalah kepentingan

badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan

tubuh dan atau jiwa penggunanya. Kepentingan fisik konsumen dapat

terganggu jika suatu barang malah menimbulkan kerugian berupa gangguan

kesehatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwanya.

b. Kepentingan sosial ekonomi konsumen

Kepentingan sosial ekonomi menghendaki agar setiap konsumen dapat

memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber

ekonomi mereka. Untuk keperluan ini tentu saja konsumen harus menda-

4AZ. Nasution. Konsumen dan Hukum. Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, 1995,hlm. 40-41.


7/19

7

patkan informasi yang benar dan bertanggung jawab tentang produk

konsumen tersebut, yaitu informasi yang informatif teNtang segala sesuatu

kebutuhan hidup yang diperlukan. 5

Menurut The UN Guideline for Consumer Protection, Majelis Umum

PBB melalui Resolusi No. A/RES/39/248 pada 16 April 1985 tentang

perlindungan konsumen, konsumen mempunyai hak-hak dasar. Hak-hak dasar

itu meliputi hak mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur dan hak

mendapaikan jaminan keamanan dan kesehatan. Konsumen juga mempunyai hak

memilih, untuk didengar, mendapatkan ganti rugi dan mendapatkan lingkungan

yang bersih. Namun demikian, kenyataannya konsumen masih sering menjadi

korban.6

Penyampaian informasi produk seyogyanya disampaikan secara propor-

sional. Artinya, pelaku usaha tidak hanya menginformasikan keunggulan atau

kekhasan produknya saja, melainkan juga dampak negatif mengejaai

penggunaan barang yang dijualnya, yang pada akhirnya konsumen dapat lebih

cermat sebelum menggunakan barang tersebut. Tetapi pada prakteknya banyak

pelaku usaha yang tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan karena

mereka lebih memikirkan keuntungan materi saja, dan kurang peduli dengan

bahaya dari produk yang dijualnya.7

Bertitik tolak dari peristiwa-peristiwa yang banyak merugikan konsumen

seperti dampak dari konsumsi produk tersebut, maka dengan diterbitkannya

5Ibid.

6N.H.T. Siahaan. op. cit. hlm. 12-13.

7 Yusuf Shofie. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya. CetakanPertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 235.


8/19

8

UUPK akan menjadi dasar hukum dalam upaya perlindungan konsumen. Karena

berbagai jenis kerugian yang diderita konsumen, dalam hal ini konsumen

kosmetik China, maka perlu diberikan perlindungan hukum untuk menuntut hak-

haknya sebagai konsumen dalam hal memperoleh hak atas kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak

atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa.

Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/ataujasa yang

diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang

dan/atau jasa yang berlaku tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagaimana

yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan jelaslah telah

melanggar pada ketentuan yang berlaku. Permasalahan seperti yang dipaparkan

diatas tersebut lebih menitik beratkan pada pelaku usaha sebagai distributor ke

konsumen dalam hal ini sebagai penjual.

Melihat betapa pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap

berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bagaimanakah mencari

penyelesaiannya, maka penulis berminat meneliti yang akan dituangkan dalam

bentuk skripsi dengan mengambil judul: "Perlindungan Konsumen Atas Hak

Informasi Terhadap Kosmetik China yang Mengandung Bahan Kimia

Berbahaya di Kota Yogyakarta"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah


9/19

9

maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai

berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap kosmetik

China yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Yogyakarta?

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas tidak dipenuhinya hak

informasi konsumen kosmetik China?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap

kosmetik China di Kota Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya

hak informasi konsumen terhadap kosmetik China di Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan

ilmu hukum khususnya dalam bidang perlindungan konsumen.

b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.


10/19

10

D. Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai perlindungan konsumen sangatlah penting untuk

mengetahui terlebih dahulu pengertian konsumen dan pelaku usaha. Konsumen

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemakai barang-

barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dsb.8Istilah konsumen

(sebagai alih bahasa dari Consumer), secara harfiah berarti "seseorang yang

membeli barang atau menggunakan jasa" atau "seseorang atau "sesuatu perusa-

haan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" juga

"sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah

barang."9

Masalah konsumen merupakan hal yang selalu aktual, menarik perhatian

dan selalu hangat untuk dipersoalkan, dibicarakan, didiskusikan dan diperdebat-

kan. Menurut The UN Guideline for Consumer Protection, Majelis Umum PBB

melalui Resolusi No. A/RES/39/248 pada 16 April 1985 tentang Perlindungan

konsumen antara lain menggariskan konsumen sedunia mempunyai hak-hak

dasar. Hak- hak dasar itu meliputi hak mendapatkan informasi yang jelas, benar,

jujur dan hak mendapaikan jaminan keamanan dan kesehatan. Konsumen juga

mempunyai hak memilih, untuk didengar, mendapatkan ganti rugi dan menda-

patkan lingkungan yang bersih. Masalah tersebut sejak lama diperbincangkan di

forum nasional dan internasional. Para pembela konsumen dan pejabat pemerin-

tah telah berbicara banyak mengenai arti penting perlindungan konsumen. Tapi

8Tim Penyusun Pusat Pembina dan Pengembahan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 255.9AZ. Nasution, op. cit.. hlm. 69.


11/19

11

kenyataannya, konsumen masih sering menjadi korban. 10

Pemerintah gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung konsumen

dan pengatur kegiatan produsen. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan

bahwa pemerintah belum mampu menjadi pengatur relasi yang adil antara

konsumen dengan pelaku usaha. Dilihat dari perspektif hukum, seharusnya

pemerintah mampu mewujudkan keadilan melalui konstitusi dan perturan-

peraturan di bawahnya serta memastikan tegaknya peraturan tersebut sehingga

konsep hukum perlindungan konsumen tidak hanya berisi rumus-rumus tentang

hak-hak dan kepentingan konsumen.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPK ditentukan perngertian:

Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Menurut ayat (2)

menyatakan "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. 11

Dalam Pasal 1 ayat (3), UUPK, Pelaku Usaha diartikan sebagai berikut:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayahhukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-samamelalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai

bidang ekonomi"

Pelaku usaha yang dimaksudkan dalam UUPK tersebut tidak hanya

dibatasi pada pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dalam jaringan),

serta termasuk para importir. Selain itu, para pelaku usaha periklanan pun tunduk

10N.H.T. Siahaan. op. cit. hlm. 12-13.11

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. op. cit. hlm. 109.


12/19

12

pada ketentuan undang-undang ini.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa batasan hukum kon-

sumen adalah: Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan

barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Kedudukan pelaku

usaha dan konsumen tidak seimbang, konsumen lebih lemah kedudukannya dari

pelaku usaha. Hak-hak konsumen ini pertam kali diucapkan oleh Presiden

Amerika Serikat, John F. Kennedy pada saat pidato kenegaraan dihadapan

kongres Amerika yang isinya antara lain:

a. hak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barng dan jasa.

b. hak untuk memperoleh informasi, yaitu berhak mendapat informasi yang

jelas dan benar dari setiap barang/atau jasa yang akan digunakan sehingga

dapat memilih barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan.

c. hak untuk memilih, yaitu berhak memilih secara benar berdasarkan keyaki-

nan diri sendiri dan bukan pengaruh lingkungan luar.

d. hak untuk didengar pendapatnya berkaitan dengan kebijaksanaan/keputusan

yang akan berakibat pada dirinya.12

Menurut ketentuan Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak sebagai beri-

kut:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi


b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

12Ibid., hlm. 27.


13/19

13

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan


d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secar patut

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

g. hak untuk drperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

h. hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya.

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, pada Pasal 5 UUPK,

konsumen juga diwajibkan untuk:

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau

jasa.

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.


14/19

14

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas

hak dan kewajiban konsumen, begitu juga hak dan kewajiban pelaku usaha

diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dimana tampak bahwa hak dan kewajiban

pelaku usaha bertimbal-balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, apa

yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban produsenlah untuk

memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak produsen adalah kewajiban

konsumen.

Antara penjual sebagai pelaku usaha dan konsumen memungkinkan

terjadinya hubungan hukum, misalnya saja hubungan hukum dalam melakukan

perjanjian jual-beli. Hubungan hukum yang muncul antara pelaku usaha dan

konsumen sering sekali menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan

merugikan salah satu pihak. Dalam hal konsumen sebelum memakai suatu

produk kosmetik China dimungkinkan akan melakukan perjanjian jual beli

terlebih dahulu dengan pelaku usaha dimana hubungan antara pelaku usaha dan

konsumen akan menimbulkan perikatan.

Perikatan yang timbul dari perjanjian menunjuk pada ketentuan Pasal

1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian yang sah hanyalah perjanjian

yang dibuat atas kesepakatan para pihak, sedangkan kesepakatan dianggap tidak

sah (cacat) jika mengandung unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan (dan

penyalahgunaan keadaan, menurut perkembangan yurisprudensi). Karena itu,

berkaitan dengan pemberian informasi, produsen penjual haruslah memberikan

keterangan yang benar, jujur, dan sesungguhnya tentang produk yang dijualnya


15/19

15

sehingga konsumen pembeli tidak merasa tidak terpedaya atau tertipu. 13

Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan bahwa tiap perbuatan

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian

tersebut. Ketentuan ini untuk memberikan kepastian adanya tanggung jawab

pelaku usaha apabila menyebabkan kerugian pada konsumen.

Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian

akibat tidak dipenuhinya apa yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha, maka

konsumen yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut

hak-haknya. Tuntutan konsumen atas kerugian yang diderita dalam UUPK diatur

dalam Pasal 7 (f) tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompen-

sasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Berdasarkan UUPK digunakan hukum umum dalam mengatasi masalah

perlindungan konsumen. Namun penggunaan hukum umum tersebut tidak

khusus ditujukan untuk perlindungan konsumen yang mana memiliki segi-segi

positif di samping negatifhya. Menurut Pasal 45 ayat (2) UUPK dikatakan

bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan/di

luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka

tidak menutup kemungkinan dilakukan perdamaian. Setiap perselisihan

mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, atas pelaksanaan

UUPK yang mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar UUPK tersebut. Hal ini

13 Janus Sidabolak. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Cetakan Pertama, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 70.


16/19

16

dipertegas dengan rumusan Pasal 45 (1) yang menyatakan bahwa penyelesaian

sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana

sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melaku-

kan pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen,

antara lain: (1) sanksi administratif, (2) sanksi pidana pokok, dan (3) sanksi

pidana tambahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan konsumen atas hak informasi

terhadap kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota

Yogyakarta.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian disini, antara lain:

a. Badan POM Yogyakarta

b. Konsumen (pembeli kosmetik China)

c. YLK Kota Yogyakarta

d. Penjual kosmetik China (pelaku usaha)

e. Distributor kosmetik China (pelaku usaha)

3. Sumberdata

Sumber data penelitian dalam penulisan ini terdiri dari:


17/19

17

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subjek

penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri

atas:

1) Bahan hukum primer, berupa KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun

1999 tentang perlindungan konsumen.

2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal dan hasil

penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan

konsumen.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan:

a. Interview/wawancara

Wawancara dilakukan kepada para subjek penelitian secara mendalam

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini diambil dari buku-buku atau literatur, serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai tarn bahan

dalam penulisan skripsi, yang berkaitan dengan masalah yang akan

diteliti.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:


18/19

18

a. Metode Pendekatan Perundang-undangan

Yaitu cara pandang dengan melihat ketentuan atau peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Metode Pendekatan Yuridis-Sosiologis

Yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang masyarakat,

terutama yang telah menggunakan produk obat-obatan tradisional China.

6. Analisis Data

Yaitu dengan cara memaparkan data tersebut secara normatif berdasar-

kan permasalahan penelitian kemudian dikaitkan dengan perundang-

undangan yang berlaku untuk dicari pemecahannya atas masalah tersebut.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terbagi dalam empat Bab, yaitu Bab I mengenai

pendahuluan, Bab II mengenai tinjauan normatif perlindungan hukum konsumen

atas hak informasi produk kosmetik, Bab III mengenai perlindungan hukum hak

informasi konsumen terhadap beredarnya kosmetik China di Kota Yogyakarta,

dan Bab IV penutup.

Pada Bab I terdiri dari enam sub bab diantaranya memuat latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,

metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Pada Bab II terdiri dari tiga sub bab, yaitu: tinjauan umum tentang

undang-undang perilindungan konsumen diuraikan pengertaian undang-undang,

azas pembentukan perundang-undangan, syarat berlakunya undang-undang,


19/19

19

masa berlakunya undang-undang, latar belakang pembentukan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 dan dasar hukumnya. Tinjauan normatif perlindungan

hukum konsumen diuraikan pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan

perlindungan konsumen. Pengertian, hak dan kewajiban konsumen. Pengertian,

hak dan kewajiban pelaku usaha. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku

usaha. serta tinjauan umum tentang informasi mengenai produk yang

dijual/ditawarkan dan label sebagai sumber informasi.

Pada Bab III terdiri dari tiga sub bab, yaitu: Gambaran umum peredaran

kosmetik berikut pengertiannya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

konsumen atas hak informasi kosmetik China di Kota Yogyakarta, dan tanggung

jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya hak informasi konsumen. Adapun

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi

kosmetik China di Yogyakarta akan diuraikan mengenai hasil yang diperoleh

dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum itu sendiri.

Dalam tanggung jawab pelaku usaha akan diuraikan tentang bagaimana

tanggung jawab pelaku usaha atas tidak dipenuhinya hak informasi konsume n.

Pada Bab IV yaitu penutup barisi mengenai kesimpulan dan saran,

dimana kesimpulan ini diuraikan mengenai hasil akhir dari penelitian yang

diuraikan mengenai masukan-masukan yang diperuntukan bagi pelaku usaha

agar dapat meningkatkan pemberian hak informasi sesuai dengan yang

diharapkan.

uii skripsi 05410472 rika rizki meilia sari 05410472 rika rizki meilia sari 4868257934 bab 1

Documents