kab sukoharjo 6 2009

7/24/2019 Kab Sukoharjo 6 2009

1/22

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalamrangka pemberdayaan masyarakat Kelurahan, serta menggerakkan

dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya

masyarakat Kelurahan dalam pembangunan perlu dibentuk lembagakemasyarakatan Kelurahan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintahomor !" #ahun 2$$% tentang Kelurahan, &embaga Kemasyarakatan

Kelurahan diatur dengan Peraturan 'aerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huru a dan huru b, perlu membentuk Peraturan 'aerah tentang

&embaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. *ndang+*ndang omor 1" #ahun 1%$ tentang Pembentukan

'aerah+daerah Kabupaten dalam &ingkungan Propinsi -awa #engah;

2. *ndang+*ndang omor 1$ #ahun 2$$ tentang PembentukanPeraturan Perundang+undangan (&embaran egara /epublik

0ndonesia #ahun 2$$ omor %", #ambahan &embaran egara/epublik 0ndonesia omor ");

". *ndang+*ndang omor 2% #ahun 2$$ tentang istem PerenanaanPembangunan asional (&embaran egara /epublik 0ndonesia

#ahun 2$$ omor 1$, #ambahan &embaran egara /epublik

0ndonesia omor 21);

. *ndang+*ndang omor "2 #ahun 2$$ tentang Pemerintahan'aerah (&embaran egara /epublik 0ndonesia #ahun 2$$ omor

12%, #ambahan &embaran egara /epublik 0ndonesia omor "!)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan *ndang+

*ndang omor 12 #ahun 2$$ tentang Perubahan Kedua 3tas*ndang+*ndang omor "2 #ahun 2$$ tentang Pemerintahan

'aerah (&embaran egara /epublik 0ndonesia #ahun 2$$ omor

%, #ambahan &embaran egara /epublik 0ndonesia omor );


2/22

%. Peraturan Pemerintah omor !" #ahun 2$$% tentang Kelurahan(&embaran egara /epublik 0ndonesia #ahun 2$$% omor 1%,

#ambahan &embaran egara /epublik 0ndonesia omor %);

4. Peraturan Pemerintah omor ! #ahun 2$$% tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 'aerah(&embaran egara /epublik 0ndonesia #ahun 2$$% omor 14%,

#ambahan &embaran egara /epublik 0ndonesia omor %");

!. Peraturan Pemerintah omor " #ahun 2$$! tentang Pembagian

*rusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 'aerahPro5insi dan Pemerintahan 'aerah Kabupaten6Kota (&embaran

egara /epublik 0ndonesia #ahun 2$$! omor 2, #ambahan

&embaran egara /epublik 0ndonesia omor !"!);

. Peraturan Pemerintah omor 1 #ahun 2$$! tentang 7rganisasiPerangkat 'aerah (&embaran egara /epublik 0ndonesia #ahun

2$$! omor , #ambahan &embaran egara /epublik 0ndonesiaomor !1);

. Peraturan Presiden omor 1 #ahun 2$$! tentang Pengesahan,Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang+undangan;

1$. Peraturan 'aerah Kabupaten ukohar8o omor % #ahun 2$$

tentang 7rganisasi dan #ata Ker8a Keamatan dan Kelurahan

Kabupaten ukohar8o (&embaran 'aerah Kabupaten ukohar8o#ahun 2$$ omor %, #ambahan &embaran 'aerah Kabupaten

ukohar8o omor 1%);

'engan Persetu8uan 9ersama

'3 P/3K0&3 /3K &M93>3KM3


3/22

%. ?amat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraanpemerintahan di wilayah ker8a keamatan yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari

9upati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.4. Kelurahan adalah wilayah ker8a &urah sebagai Perangkat 'aerah

Kabupaten dalam wilayah ker8a Keamatan.

!. &urah adalah Kepala Kelurahan.

. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat seara

akti dalam proses perenanaan pembangunan.

. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahansosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala

bidang di Kelurahan.

1$. &embaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yangdibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakanmitra Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

11. &embaga Pemberdayaan Masyarakat yang selan8utnya disingkat

&PM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa

masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung danmewu8udkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang

pembangunan.

12. >erakan Pemberdayaan dan Kese8ahteraan Keluarga, untuk

selan8utnya disingkat >erakan PKK, adalah >erakan asional dalampembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang

pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menu8u terwu8udnya

keluarga yang beriman dan berta@wa kepada #uhan


4/22

1!. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,perenanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan

pelatihan, konsultasi, super5isi, monitoring, pengawasan umum, dan

e5aluasi pelaksanaan penyelenggaraan Kelurahan.

939 00

PM9#*K3

Pasal 2

(1) 'i Kelurahan dapatdibentuk lembaga kemasyarakatan.

(2) -enis lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. &PM;

b. #P. PKK;

. /#6/;

d. Karang #aruna; dan

e. &embaga Kemasyarakatan lainnya.

(") Pembentukan &embaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan

muakat.

() Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud padaayat (") ditetapkan dengan Keputusan &urah.

Pasal "

(1) /# sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huru dibentuk

dengan ketentuan paling sedikit "$ (tiga puluh) Kepala Keluarga dan

paling banyak 1$$ (seratus) Kepala Keluarga.

(2) / sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huru dibentukdengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) /#.

939 000MK30M PM9#*K3

Pasal

(1) Pembentukan &embaga kemasyarakatan dilakukan atas prakarsamasyarakat dan dibahas dalam musyawarah Kelurahan dengan

mengundang tokoh+tokoh masyarakat, &urah dan Perangkat

Kelurahan.

(2) =asil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam 9erita 3ara.

(") 9erdasarkan 9erita 3ara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

&urah menetapkan Keputusan &urah tentang Pembentukan &embaga

Kemasyarakatan.

() 'alam Keputusan &urah sebagaimana dimaksud pada ayat (")sekurang+kurangnya memuat:

a. nama lengkap lembaga kemasyarakatan yang dibentuk;

b. maksud dan tu8uan;


5/22

. kepengurusan;

d. masa bhakti kepengurusan;

e. tugas, ungsi, dan kewa8iban; dan

. pemberhentian, dan penggantian kepengurusan.

939 0AM3K*' '3 #*-*3

Pasal %

(1) Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah:

a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai+nilai kehidupanmasyarakat yang beraBaskan kegotong+royongan dan

kekeluargaan;b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelanaran pelaksanaan tugas

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

. sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensiswadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen

yang ada dalam usaha menye8ahterakan masyarakat;dan

d. sebagai upaya dalam rangka membantu perenanaan, pelaksanaan,

dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepadamasyarakat.

(2) #u8uan dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah untuk

memperepat terwu8udnya kese8ahteraan masyarakat melalui:

a. peningkatan pelayanan masyarakat;

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

. pengembangan kemitraan;

d. pemberdayaan masyarakat; dan

e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

masyarakat.

939 AK'*'*K3, #*>3, C*>0 '3 K3-093

9agian Kesatu

&embaga Kemasyarakatan

Pasal 4

&embaga kemasyarakatan kelurahan berkedudukan sebagai mitra &urah

dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal !

&embaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu &urah dalam

pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosialkemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

%


6/22

Pasal

&embaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ! mempunyai ungsi:

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

dalam kerangka memperkokoh egara Kesatuan /epublik

0ndonesia;

. peningkatan kualitas dan perepatan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat;

d. penyusunan renana, pelaksana, dan pengelola pembangunan sertapemanaat, pelestarian dan pengembangan hasil+hasil pembangunan

seara partisipati;

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta

swadaya gotong royong masyarakat;

. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdayaserta keserasian lingkungan hidup;

g. pengembangan kreatiitas, penegahan kenakalan, penyalahgunaan

obat terlarang (narkoba) bagi rema8a;

h. pemberdayaan dan peningkatan kese8ahteraan keluarga;

i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan

8. pendukung media komunikasi, inormasi, sosialisasi antarapemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal

&embaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

mempunyai kewa8iban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Panasila, melaksanakan

*ndang+*ndang 'asar egara /epublik 0ndonesia #ahun 1% sertamempertahankan dan memelihara keutuhan egara Kesatuan

/epublik 0ndonesia;

b. men8alin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;

. mentaati seluruh peraturan perundang+undangan;

d. men8aga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan

e. membantu &urah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 1$

&embaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

a. peningkatan pelayanan masyarakat;

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

. pengembangan kemitraan;

d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial

budaya, dan lingkungan hidup; dan

e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi

masyarakat.

4


7/22

9agian Kedua&PM

Pasal 11

&PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huru a mempunyaitugas menyusun renana pembangunan seara partisipati,

menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan danmengendalikan pembangunan.

Pasal 12

&PM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

mempunyai ungsi:

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalampembangunan;

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

dalam kerangka memperkokoh egara Kesatuan /epublik

0ndonesia;

. peningkatan kualitas dan perepatan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat;

d. penyusunan renana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan

hasil+hasil pembangunan seara partisipati;

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, sertaswadaya gotong royong masyarakat; dan

. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber dayaalam serta keserasian lingkungan hidup.

9agian Ketiga

#P. PKK

Pasal 1"

#P. PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huru b

mempunyai tugas membantu &urah dan merupakan mitra dalampemberdayaan dan peningkatan kese8ahteraan keluarga.

Pasal 1

#P. PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1" mempunyai ungsi:

a. penyuluh, moti5ator dan penggerak masyarakat agar mau dan

mampu melaksanakan program PKK; dan

b. asilitator, perenana, pelaksana, pengendali, pembina dan

pembimbing >erakan PKK.

9agian Keempat/#6/

Pasal 1%

/#6/ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huru mempunyai tugas membantu &urah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan.

!


8/22

Pasal 14

/#6/ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1% mempunyai ungsi:

a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan

lainnya;

b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antarwarga;

. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan

mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan

d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di

wilayahnya.

9agian KelimaKarang #aruna

Pasal 1!

Karang #aruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huru d

mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kese8ahteraan sosial

terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersiat pre5enti,rehabilitati, maupun pengembangan potensi generasi muda di

lingkungannya.

Pasal 1

Karang #aruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 1! mempunyai ungsi:

a. penyelenggara usaha kese8ahteraan sosial;

b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di

lingkungannya seara komprehensi, terpadu dan terarah sertaberkesinambungan;

d. penyelenggara kegiatan pengembangan 8iwa kewirausahaan bagigenerasi muda di lingkungannya;

e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran

tanggung 8awab sosial generasi muda;

. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, 8iwakekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai+nilai

kearian dalam bingkai egara Kesatuan /epublik 0ndonesia;

g. pemupukan kreatiitas generasi muda untuk dapat mengembangkan

tanggung 8awab sosial yang bersiat rekreati, kreati, edukati,ekonomis produkti dan kegiatan praktis lainnya dengan

mendayagunakan segala sumber dan potensi kese8ahteraan sosial di

lingkungannya seara swadaya;

h. penyelenggara ru8ukan, pendampingan dan ad5okasi sosial bagipenyandang masalah kese8ahteraan sosial;

i. penguatan sistem 8aringan komunikasi, ker8asama, inormasi dan

kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;


9/22

8. penyelenggara usaha+usaha penegahan permasalahan sosial yangaktual;

k. pengembangan kreatiitas rema8a, penegahan kenakalan,

penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi rema8a; dan

l. penanggulangan masalah+masalah sosial, baik seara pre5enti,

rehabilitati dalam rangka penegahan kenakalan rema8a,penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi rema8a.

939 A0

KP>*/*3

9agian Kesatu#ata ?ara Pembentukan

Pasal 1

(1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih seara musyawarah dari

anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan

kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

(2) usunan dan 8umlah pengurus lembaga kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

kebutuhan.

Pasal 2$

#ata ara pembentukan pengurus &PM adalah:

a. alon pengurus &PM diusulkan oleh pemuka+pemuka masyarakatKelurahan yang bersangkutan;

b. pemilihan pengurus &PM dilakukan seara musyawarah dalam rapat

yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh &urah;

. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huru b dihadiri olehpemuka+pemuka masyarakat Kelurahan;

d. nama+nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana

dimaksud huru b ditetapkan dengan Keputusan &urah.

Pasal 21

#ata ?ara pembentukan pengurus #P. PKK:

a. alon pengurus #P. PKK diusulkan oleh pemuka+pemuka masyarakat

Kelurahan yang bersangkutan;

b. pemilihan pengurus #P. PKK dilakukan seara musyawarah dalamrapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh &urah;

. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huru b dihadiri oleh

pemuka+pemuka masyarakat Kelurahan yang bersangkutan;d. nama+nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana

dimaksud huru b ditetapkan dengan Keputusan &urah.


10/22

Pasal 22

#ata ara pembentukan pengurus /# dan /:

a. alon pengurus /# dan / diusulkan oleh dan dari warga /# dan/;

b. pemilihan pengurus /# dan / dilakukan seara musyawarahdan6atau dengan pemungutan suara oleh warga /# dan / dalam

suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri dan dipimpin

oleh &urah atau Perangkat Kelurahan lainnya yang ditun8uk;

. nama+nama pengurus /# dan / yang terpilih dalam rapat khusussebagaimana dimaksud huru b ditetapkan dengan Keputusan &urah.

Pasal 2"

#ata ara pembentukan pengurus Karang #aruna adalah:

a. alon pengurus Karang #aruna diusulkan oleh pemuka+pemuka

masyarakat Kelurahan;

b. pemilihan pengurus Karang #aruna dilakukan seara musyawarahdalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh &urah;

. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huru b dihadiri oleh

pemuka+pemuka masyarakat Kelurahan yang bersangkutan;

d. nama+nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimanadimaksud dalam huru b ditetapkan dengan Keputusan &urah.

9agian Keduayarat+syarat dan usunan Pengurus

Pasal 2

Pengurus lembaga kemasyarakatan memenuhi persyaratan:

a. warga negara /epublik 0ndonesia;

b. penduduk setempat;

. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan

d. dipilih seara musyawarah dan muakat.

Pasal 2%

Pengurus lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

a. Ketua;

b. ekretaris;. 9endahara; dan

d. 9idang6eksi6Kelompok ker8a sesuai kebutuhan.

1$


11/22

9agian KetigaMasa 9hakti

Pasal 24

Masa bhakti pengurus &embaga Kemasyarakatan ditetapkan " (tiga)tahun terhitung se8ak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali

setelah masa bhaktinya habis.

9agian Keempat=ak, Kewa8iban dan &arangan Pengurus

Pasal 2!

=ak pengurus lembaga kemasyarakatan meliputi :a. mendapat bantuan6subsidi biaya operasional kegiatan

kelembagaan dari anggaran berdasarkan kemampuan keuangan

daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.

b. menggunakan perlengkapan organisasi, stempel, atribut danpapan nama yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan &urah.

Pasal 2

Kewa8iban pengurus lembaga kemasyarakatan :a. menyampaikan saran+saran dan pertimbangan hal+

hal yang berhubungan dengan kelanaran pelaksanaan tugaspemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. menggerakkan gotong royong, swadaya dan

partisipasi masyarakat serta men8embatani hubungan antar

masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan PemerintahKelurahan.

. melaporkan hal+hal yang ter8adi di masyarakat

yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh &urah.

d. mengusahakan tersusunnya renana danpelaksanaan pembangunan.

e. membuat laporan seara tertulis kegiatanorganisasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada &urah.

Pasal 2

Pengurus lembaga kemasyarakatan dilarang merangkap 8abatan pada

lembaga kemasyarakatan lainnya.

9agian Kelima

Pemberhentian

Pasal "$

Pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan dapat diganti atau berhenti

sebelum habis masa baktinya karena :

a. meninggal dunia;

11


12/22

b. atas permintaan sendiri;

. melakukan tindakan yang menghilangkan keperayaanpenduduk kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus

salah satu lembaga kemasyarakatan;

d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan; dan

e. merangkap 8abatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

939 A00

K3>>7#33

9agian Kesatu

3nggota

Pasal "1

(1) 3nggota &PM adalah warga masyarakat Kelurahan setempat yangmemiliki kepedulian dalam pembangunan.

(2) 3nggota #P. PKK adalah warga masyarakat Kelurahan setempatyang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kese8ahteraan

keluarga dan masyarakat.

(") 3nggota /#6/ yaitu seluruh warga masyarakat yang tinggal di

wilayah /#6/ yang bersangkutan.

() 3nggota Karang #aruna bersiat stelsel pasi (keanggotaan otomatis)dan stelsel akti.

9agian Kedua=ak dan Kewa8iban 3nggota

Pasal "2

=ak anggota &PM adalah :

a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan

kepada pengurus &PM, mengenai pelaksanaan tugas pokok &PM yangberkaitan dengan pembangunan untuk kema8uan Kelurahan;

b. memilih dan dipilih sebagai pengurus &PM.

Pasal ""

Kewa8iban anggota &PM adalah :

a. membantu pengurus dalam melaksanakan tugas, ungsi dan

kewa8ibannya;

b. men8aga dan memelihara nama baik lembaga;

. melaksanakan program ker8a lembaga.

Pasal "

=ak anggota #P. PKK adalah :

a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada pengurus #P.PKK, mengenai pelaksanaan tugas pokok #P. PKK yang berkaitan

dengan pembangunan untuk kema8uan Kelurahan;

12


13/22

b. memilih dan dipilih sebagai pengurus #P. PKK.Pasal "%

Kewa8iban anggota #P. PKK adalah :

a. membantu pengurus dalam melaksanakan tugas,ungsi dan kewa8ibannya;



Pasal "4

=ak anggota /#6/ adalah :

a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan

kepada pengurus /#6/, mengenai pelaksanaan tugas pokok

/#6/ yang berkaitan dengan pembangunan untuk kema8uan/#6/;

b. memilih dan dipilih sebagai pengurus /#6/.

Pasal "!

Kewa8iban anggota /#6/ adalah :

a. membantu pengurus dalam melaksanakan tugas,

ungsi dan kewa8ibannya;



Pasal "

=ak anggota Karang #aruna adalah :

a. mendapatkan pelayanan yang sama

dalam rangka penyelenggaraan program+program organisasi;

b. menyampaikan pendapat, saran,bertanya dan menyampaikan kritik baik seara lisan maupun tertulis

kepada organisasi;

. untuk men8adi pengurus Karang

#aruna bagi setiap anggota akti yang memenuhi persyaratantertentu;

d. memilih dan dipilih bagi setiap

anggota akti sesuai dengan mekanisme organisasi;

e. memperoleh asilitas keanggotaan.

Pasal "

Kewa8iban anggota Karang #aruna adalah :

a. mematuhi Pedoman 'asar dan Pedoman /umah #angga Karang#aruna serta ketentuan+ketentuan organisasi lainnya;

b. membayar iuran;

1"


14/22

. men8aga nama baik organisasi;

d. mengikuti kegiatan+kegiatan yang diselenggarakan organisasi bagianggota akti.

939 A000=*9*>3 K/-3

Pasal $

(1) =ubungan ker8a lembaga kemasyarakatan dengan kelurahan bersiat

konsultati dan koordinati.

(2) =ubungan ker8a antar lembaga kemasyarakatan bersiat konsultati

dan koordinati.

(") =ubungan ker8a lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketigabersiat kemitraan.

939 0D

*M9/ '33

Pasal 1

umber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

a. swadaya masyarakat;

b. bantuan dari 3nggaran Kelurahan;

. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Pro5insi, PemerintahKabupaten; dan

d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

939 D

PM9033 '3 P>333

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten dan ?amat wa8ib membina dan mengawasi

lembaga kemasyarakatan.

(2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan

&embaga Kemasyarakatan;

b. memberikan pedoman penyusunan perenanaan pembangunan

partisipati;

. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaandan pengembangan &embaga Kemasyarakatan;

d. memberikan bimbingan, super5isi dan konsultasi pelaksanaanserta pemberdayaan &embaga Kemasyarakatan;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan&embaga Kemasyarakatan;

. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi &embaga

Kemasyarakatan; dan

1


15/22

g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan&embaga Kemasyarakatan.

(") Pembinaan dan Pengawasan ?amat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. memasilitasi penyusunan Keputusan &urah yang berkaitan

dengan &embaga Kemasyarakatan;

b. memasilitasi pelaksanaan tugas, ungsi dan kewa8iban &embagaKemasyarakatan;

. memasilitasi penyusunan perenanaan pembangunan

partisipati;

d. memasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

e. memasilitasi ker8asama antar &embaga Kemasyarakatan danker8asama &embaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

. memasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada &embaga

Kemasyarakatan; dan

g. memasilitasi koordinasi unit ker8a pemerintahan dalam

pengembangan &embaga Kemasyarakatan.

939 D0K##*3 P/3&0=3

Pasal "

(1) Pada saat Peraturan 'aerah ini mulai berlaku, lembagakemasyarakatan yang ada tetap melaksanakan tugas sampai masa

bhaktinya berakhir.

(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan selan8utnya berdasarkanketentuan dalam Peraturan 'aerah ini.

939 D00K##*3 P*#*P

Pasal

Petun8uk pelaksanaan teknis dalam Peraturan 'aerah ini diatur dengan

Peraturan 9upati.

Pasal %

Pada saat Peraturan 'aerah ini mulai berlaku, maka Peraturan 'aerah

Kabupaten ukohar8o omor #ahun 2$$$ tentang Pembentukan&embaga+lembaga Kemasyarakatan di 'esa6Kelurahan (&embaran

'aerah Kabupaten ukohar8o #ahun 2$$$ omor 1, #ambahan

&embaran 'aerah Kabupaten ukohar8o omor ) diabut dandinyatakan tidak berlaku.

1%


16/22

Pasal 4

Peraturan 'aerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

3gar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan 'aerah ini dengan penempatannya dalam &embaran 'aerahKabupaten ukohar8o.

'itetapkan di ukohar8o

pada tanggal 2 Mei 2$$

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

14

'iundangkan di ukohar8o

Pada #anggal 2 Mei 2$$

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

Ign. INDRA SURYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2009 NOMOR 6


17/22


18/22

Pasal %

3yat (1)=uru a


19/22

?ukup 8elas.

Pasal

?ukup 8elas

Pasal 1$

?ukup 8elas

Pasal 11

?ukup 8elas

Pasal 12

?ukup 8elas

Pasal 1"?ukup 8elas

Pasal 1

?ukup 8elas

Pasal 1%

?ukup 8elas.

Pasal 14

?ukup 8elas

Pasal 1!?ukup 8elas

Pasal 1?ukup 8elas

Pasal 13yat (1)


20/22

?ukup 8elas.=uru d.

?ukup 8elas.

Pasal 21 ?ukup 8elas

Pasal 22?ukup 8elas

Pasal 2" ?ukup 8elas

Pasal 2 ?ukup 8elas

Pasal 2%

?ukup 8elas

Pasal 24

?ukup 8elas

Pasal 2!

?ukup 8elas

Pasal 2

?ukup 8elas

Pasal 2

?ukup 8elas

Pasal "$

?ukup 8elas

Pasal "1

3yat (1)

?ukup 8elas3yat (2)

?ukup 8elas

3yat (")

?ukup 8elas3yat ()


21/22

Pasal "?ukup 8elas

Pasal "%

?ukup 8elas

Pasal "4

?ukup 8elas

Pasal "!

?ukup 8elas

Pasal "

?ukup 8elas

Pasal " ?ukup 8elas

Pasal $ 3yat (1)


22/22

22

kab sukoharjo 6 2009

Documents