7/23/2019 KAK-RSKP

1/46

0 | P a g e

7/23/2019 KAK-RSKP

2/46

1 | P a g e

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

UndangUndang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, ditetapkan

bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki

keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem

pengembangan ekonomi wilayah. Kawasan Transmigrasi dibangun dan

dikembangkan di kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan

pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki

keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem

pengembangan.Pembangunan Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan

komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pedesaan/Wilayah

Kabupaten dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau LokasiPermukiman Transmigrasi.

Dalam UU No 29 tahun 2009 juga disebutkan bahwa perencanaan kawasan

transmigrasi adalah perencanaan kawasan yang mempunyai fungsi utama

budidaya, dalam bentuk Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT), Perencanaan

Kawasan Transmigrasi pada setiap Kawasan Transmigrasi, yang menghasilkan :

a. Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) berupa R-WPT dan R-LPT

b. Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi.

RKT dapat berupa Rencana Tata Ruang WPT atau Rencana LPT.

Pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) diarahkan untuk

mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru,

sedangkan pengembangan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk

mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang

sebagai Kawasan Perkotaan Baru.

Wilayah Pengembangan Transmigrasi merupakan bentuk kawasan transmigrasi

yang dikembangkan dari kawasan perdesaan menjadi sistem produksi pertanian dan

pengelolaan sumberdaya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki

keruangan dengan pusat pertumbuhan baru sebagai KPB.Wilayah Pengembangan

Transmigrasi terdiri atas: beberapa SKP, dan salah satu SKP yang dikembangkan

menjadi KPB.

Sedangkan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) merupakan bentuk

kawasan transmigrasi yang dikembangkan daripusat pertumbuhan yang ada atau

yang sedang berkembang menjadi KPB yang memiliki keterkaitan fungsional dan

hierarki keruangan dengan beberapa SKP sebagai sistem produksi pertanian dan

pengelolaan sumberdaya alam.

Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi merupakan rencanapelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan untuk mewujudkan

7/23/2019 KAK-RSKP

3/46

2 | P a g e

kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi

wilayah, yang terdiri atas Rencana pembangunan kawasan

transmigrasidanRencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi

Dalam PP No.3 Tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Kawasan

Transmigrasi meliputi :

a. Rencana pembangunan SKP yang merupakan rencana rinci SKP.

b. Rencana pembangunan KPB

c. Rencana pembangunan SP

d. Rencana pembangunan Pusat SKP

e. Rencana pembangunan Prasarana dan Sarana

Yang keseluruhannya dilaksanakan dengan mengikut sertakan masyarakat

setempat melalui musyawarah.

Setiap SKP yang dimaksud diatas terdiri atas sekurang-kurangya tiga SP dansebanyak-banyaknya 6(enam) SP, yang salah satunya disiapkan menjadi Desa

Utama sebagai pusat SKP atau menjadi pusat KPB.Saat ini ketersediaan lahan

untuk pembangunan kawasan transmigrasi baru sudah sangat terbatas dan masih

adanya desa-desa setempat yg terisolir. Maka salah satu upaya yang dilakukan

pemerintahadalahmerencanakan pemukiman yang terintegrasi dengan

penduduk lokal/ desa dalam satu kesatuanadministrasi desa, berupa SP Pugar

. Untuk desa-desa yang berada disekitar calon pemukiman transmigrasi dan tidak

memiliki akses ke pusat pertumbuhan akan dihubungkan ke pemukiman

transmigrasi dan akan dimasukkan dalam deliniasi SKP dan SP tersebut selanjutnya

disebut SPTempatan, SP-SP baik SP baru, SP Pugar maupun SP tempatan

direncanakan mengarah ke pembentukan satu-kesatuan kawasan ekonomi dalam

sistem pengembangan ekonomi wilayah , sehingga wujud SKP tidak hanya berupa

SKP baru akan tetapijuga berupa SKP yang terintegrasi antara SP baru, SP Pugar.

Dengan demikian Satuan-satuan Pemukiman yang akan direncanakan dalam

SKP dapat berbentuk :

a. SP-Baru;

b. SP-Pugar;

c. SP-Tempatan.

1.2. Maksud ,Tujuan Dan Sasaran Penyusunan Rencana Rinci SKP

Maksud dari penyusunan Rencana Rinci SKP adalah mewujudkan rencana

tata ruang SKP yang mendukung terciptanya Kawasan Transmigrasi secara aman,

produktif dan berkelanjutan yang dapat mengintegrasikan antara permukiman

penduduk setempat dengan permukiman transmigrasi.

7/23/2019 KAK-RSKP

4/46

3 | P a g e

Adapun tujuannya adalah menyusun:

1. Rencana Tata Ruang SKP (Struktur Ruang dan Rencana Peruntukan SKP);

2. Rencana Pengembangan Usaha Pokok;

3. Rencana Jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan;

4. Rencana Penataan Persebaran penduduk dan kebutuhan SDM sesuai

dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan SKP;

5. Indikasi program utama pembangunan SKP;

6. Rencana tahapan pembangunan SKP.

Sasaran dari perencanaan ini adalah untuk :

1. Terwujudnya keterpaduan program pembangunan kawasan transmigrasi

dengan sektor terkait;

2. Tersedianya informasi areal yang dapat dilanjutkan studi RTSP beserta

prakiraan daya tampung dan pola kegiatan usahanya;

3. Terarahnya pembangunan pemukiman-pemukiman transmigrasi;

4. Terciptanya keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan

permukiman transmigrasi dan desa-desa setempat dalam kawasan;

5. Terciptanya investasi masyarakat di dalam kawasan;

6. Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan

masyarakat/swasta;

Adapun fungsi /manfaat perencanaan SKP ini adalah ;

1. Mengetahui prioritas sarana dan prasarana kawasan yang perlu dibangun;

2. Mengetahui typetype SP transmigrasi (SP Baru, SP Pugar, SP Tempatan) di

dalam SKP ;

3. Mengetahui batas areal yang perlu dilaksanakan konsolidasi lahan untuk

pembangunan pemukiman transmigrasi;

4. Mengetahui areal-areal yang dapat dilakukan studi RTSP ;

5. Mengetahui perkiraan kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk pembangunan

kawasan transmigrasi;

1.3. Landasan Hukum

Acuan yang dipergunakan untuk penyusunan rencana rici SKP ini disusun

dan dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-UndangNo.15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

7/23/2019 KAK-RSKP

5/46

4 | P a g e

Indonesia Tahun 2009 Nomor 131); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

1997 Tentang Ketransmigrasian (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3682, Transmigrasi Penduduk, Swakarsa, Wilayah, dan

Daerah, Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 37);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 30, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

4. PP No 3 Tahun 2014 TentangPelaksanaan UU No15 Tahun 1997Tentang

Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 29 Tahun

2009 TentangPerubahan Atas UU No 15 Tahun 1997Tentang

Ketransmigrasian

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan

Perkotaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

6. Undang Undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman berupa KPB.

II. RUANG LINGKUP

2.1. Ruang Lingkup Wilayah Studi

Areal yang direncanakan SKP meliputi 5.000 ha s/d 10.000 ha (didalam

batas administrasi kecamatan), Untuk SKP yang didominasi calon SP-SP pugar,

luas potensial untuk pembangunan Permukiman Transmigrasi sekurang-

kurangnya 30% dari luas areal SKP dan mengacu pada hasil R-WPT yang

disempurnakan dengan batas- batas alam yang didapat dari peta dasar baru

skala 1 : 20.000.

2.2. Ruang Lingkup kegiatan penyusunan Rencana-SKP

Secara singkat ruang lingkup kegiatan penyusunan Rencana SKP mengikuti

tahapan sebagai berikut:1. Persiapan;

7/23/2019 KAK-RSKP

6/46

5 | P a g e

2. Pengumpulan data sekunder;

3. Sosialiasi di Lapangan mengenai Rencana SKP Integrasi;

4. Survai Pendahuluan ( Pengumpulan data Primer);

a. Survai Topografi

b. Survai Tanah

c. Survai Iklim dan Hidrologi

d. Survai Potensi Hutan

e. Survai Penggunaan Lahan dan Konsolidasi Lahan

f. Survai ketata ruangan

g. Survai demografi dan Sos-budaya (FGD, Interview)

h. Survai potensi ekonomi (potensi pasar , FGD, Interview)

i. Survai sarana dan prasarana

5. Analisa awal di lapangan;

a. Analisa kontek regional

b. Analisa Kesesuaian Lahan

c. Analisis Tata Ruang

d. Analisis areal potensial

6. Penyusunan draft Struktur SKP Integrasi;

Rekomendasi Type SP Baru, SP Pugar dan SP Tempatan

7. Musyawarah tentang rencana SP Pugar;

8. Identifikasi lahan yang akan diserahkan ;

a. Pemetaan lokasi

b. Survai pengunaan lahan

c. Batas kepemilikan lahan bila ada

d. Pengecekan kondisi fisik

9. Analisis lanjutan ;

a. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana

b. Analisis Potensi ekonomi

c. Analisis demografi dan sosial budaya

d. Analisis Penentuan Komoditas unggulan/potensial

e. Analisis Pra kelayakan usaha

10. Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pengembangan Kawasan;

a. Tujuan, sasaran dan konsep perwujudan SKP

b. Luasan SKP

7/23/2019 KAK-RSKP

7/46

6 | P a g e

c. Rencana Struktur Ruang SKP Integrasi

d. Prakiraan Daya Tampung

e. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang SKP

f. Rencana Pengembangan Pola Usaha Pokok

g. Rencana Jenis Transmigrasi Yang akan dilaksanakan

h. Rencana Penataan Persebaran penduduk dan kebutuhan SDM

sesuai dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan

SKP

i. Rencana Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana SKP

j. Tahapan pembangunan SKP dan Indikasi Program

11. Rekomendasi konsolidasi lahan.

Secara lebih detail setiap tahapan diatas dapat diuraikan sebagai berikut.

2.2.1. Persiapan

1. Studi Literatur

Pada tahap persiapan, perlu dilakukan Studi literatur. Hal ini dimaksudkan

untukmengetahui informasi awal mengenai kawasan yang akan di studi.

2. Pembuatan Peta Dasar skala 1 : 20.000 dengan luasan 5.00010.000 Ha

Menggunakan citra penginderaan jauh sebagai sumber peta dasar seperti

citra foto udara maupun citra satelit (Landsat, SPOT, IKONOS, Quickbird,

World View 2, Geoeye).

3. Interpretasi Citra lansat

Tujuan Interpretasi Citra Satelit adalah untuk mengetahui kondisi penutupan

lahan awal areal studi melalui kunci interperetasi.Kelas-kelas penutupan

lahan yang akan diinterpretasi dari citra satelit mengikuti kenampakan yang

ada di lokasi.

2.2.2. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder untuk kawasan dan desa-desa yang masuk kawasan studi ,

meliputi:

1. Fisik ;

2. Sebaran desa dan batas administrasi nya;

3. Data sosial;

4. Data sebaran sarana data pertanian.

7/23/2019 KAK-RSKP

8/46

7 | P a g e

2.2.3. Sosialisasi Lapangan mengenai Rencana SKP

Melakukan pertemuan dengan aparat-aparat kecamatan, desa dan

tokoh/kelompok masyarakat yang ada di dalam areal SKP untuk :

1. Sosialisasi hasil RWPT/RLPT;

2. Sosialisasi konsep SKP Integrasi;

3. Kesepakatan pelaksanaan survei R-SKP Integrasi;

4. Menuangkan hasil kesepakatan dalam Berita Acara.

2.2.4. Survai Lapangan Pendahuluan

1. Survai Topografi

Survei topografi untuk R-SKP Integrasi ada 2 hal yaitu survei

pengukuran kemiringan dan survei identifikasi lahan yang diusulkan untuk

dilaksanakan konsolidasi lahan Hasil pengkuran lahan adalah berupa Data

dan peta Kemiringan Lahan dengan format dan skala sesuai Peta Dasar.

Survai Lapangan dengan melakukan pengukuran kemiringan lahan

untuk memastikan kemiringan lahan dengan teknik pemetaan sebagai berikut:

a. Membuat kerangka pemetaan

Agar pemetaan areal berada dalam Sistem Pemetaan Dasar Nasional

maka Kerangka pemetaan harus diikatkan kepada titik referensi berupa

Titik Kontrol Nasional yang berada didekat lokasi. Apabila tidak ditemukan

titik kontrol nasional, maka dapat dipilih suatu titik pada peta dasar yang

dapat dikenali pada peta dan mudah dicari di lapangan.

Pengukuran kerangka pemetaan dilakukan sebagai berikut:

1) Direncanakan kerangka pemetaan sedemikian rupa, dapat berupa loop

tertutup atau berupa base line. Bila areal survai luas, untuk

memudahkan pengambilan data lapangan dan memudahkan

interpolasi data di atas peta, maka lebih baik menggunakan base line

sebagai kerangka pemetaan.

2) Jarak base line ke batas areal survai tidak boleh lebih dari 3 Km, bila

lebih harus dibuat base line yang sejajar dengan base line pertama.

3) Pemasangan Patok Beton (BM) setiap jarak 3 Km atau sekitar 60 titik

polygon, sebagai titik control pengukuran. Sebagai titik control bantu

dibuat dari Bahan PVC di cor beton (BL), dipasang setiap jarak 1 Km.

7/23/2019 KAK-RSKP

9/46

8 | P a g e

4) Patok BM dibuat dengan ukuran 15 cm x 15 cmx 80 cm, ditanam

dengan bagian didalam tanah 60 cm. Patok BL menggunakan pipa

PVC diameter 4 inchi, panjang 80 cm, ditanam dengan bagian didalam

tanah 50 cm.

5) Pengukuran Base line menggunakan alat ukur theodolite dengan

kelengkapannya. Ketelitian pembacaan theodolite untuk sudut

horizontal minimal 30".

6) Pengukuran base line dilakukan pulang pergi atau merupakan loop

tertutup.

7) Sudut horizontal diamati dengan pembacaan ke target belakang

bacaan biasa, lalu ke target depan bacaan biasa, lalu dengan posisi

teropong luar biasa target depan dibaca luar biasa, kemudian

diarahkan ke target belakang bacaan luar biasa (B B,LB LB).

8) Bersamaan dengan pengukuran horizontal dilakukan pengukuran beda

tinggi dengan metoda tachymetry. Selisih beda tinggi pembacaan

Biasa dan Luar Biasa ke target belakang tidak boleh lebih dari 2 mm,

demikian juga untuk target depan.

9) Pengukuran jarak dilakukan dengan pita ukur pulang pergi.

10) Jarak antara dua titik polygon yang berurutan 50 m maksimum 100m.

11) Tingkat ketelitian pengukuran base line disyaratkan sebagai berikut:

- Ketelitian sudut: 4n (n= jumlah titik polygon)

- Ketelitian linier jarak: 1/2000

- Ketelitian beda tinggi: 60 mmDKm (D= jumlah jarakdalam Km)

b. Membuat jalur pengamatan rintisan dengan interval 500 meter, jalur

rintisan dibuat tegak lurus terhadap base line dimaksudkan agar

memudahkan dalam menginterpolasi data yang diperoleh dilapangan.

Data yang diperoleh melalui jalur pengamatan adalah data topografi,

kemiringan lahan, tanah, penggunaan tanah dan hutan. Salah satu data

yang perlu diamati adalah data kemiringan lahan yang akan digunakan

sebagai masukan dalam perencanaan permukiman.

1) Data kemiringan lahan yang diperoleh dari data DEM maupun citra

satelit perlu dilakukan pengcekan lapangan , pengamatan merata pada

setiap kelas kemiringan lahan dan menyebar di seluruh areal survai.

7/23/2019 KAK-RSKP

10/46

9 | P a g e

Setiap kelas kemiringan minimal diamati sebanyak 5 titik yang

posisinya menyebar..

2) Pengamatan kemiringan lahan dilakukan pada jalur rintisan per 500 m

dengan memperhatikan kelas kemiringan yang akan dicek.

3) Pengamatan dilakukan dengan menggunakan alat ukur clinometer,

kompas , pita ukur dan GPS.

4) Pengamatan kemiringan dilakukan dengan jarak 50 m ke depan, ke

kanan dan kiri. Dari data prosentase kemiringan (%) yang didapat baik

positip/tanjakan maupun negatip/lereng, akan diambil nilai yang

maksimum.

5) Tempat berdiri pengamatan dan titik target diamati koordinatnya

dengan menggunakan GPS, koordinat dalam UTM

6) Berdasarkan hasil pengamatan kemiringan lahan tadi di lakukan

perbaikan terhadap peta kemiringan lahan hasil DTM.

7) Pengelompokan kemiringan lahan berdasarkan bentuk topografinya

terbagi atas beberapa kelas kemiringan lahan

- Datar 03 %

- Landai/ berombak 3 - 8 %

- Bergelombang 815 %

- Agak Berbukit 1525 %

- Berbukit 2540 %

- Bergunung > 40 %

2. Survai Tanah

Survai tanah merupakan kegiatan pengumpulan data kimia, fisik, dan

biologi dilapangan maupun dilaboratorium, dengan tujuan pendugaan

penggunaan lahan umum maupun khusus.

Tujuan survei tanah adalah mengklasifikasikan, menganalisis dan

memetakan tanah dengan mengelompokkan tanah-tanah, sama sifatnya

kedalam satuan peta tanah tertentu. Sifat dari satuan peta secara singkat

dicantumkan dalam legenda, sedang uraian lebih detail dicantumkan dalam

laporan survei tanah yang selalu menyertai peta tanah tersebut

(Hardjowigeno, 1995). Hasil survei tanah ini selanjutnya akan digunakan

dalam proses penilaian kesesuaian lahan.

7/23/2019 KAK-RSKP

11/46

10 | P a g e

Survei tanah baruakan memiliki kegunaan yang tinggi jika teliti dalam

memetakannya. Hal itu berarti :

1. Tepat mencari site yang representatif, tepat meletakkan site pada peta

yang harus didukung oleh peta dasar yang baik

2. Tepat dalam mendeskripsi profil atau benar dalam menetapkan sifat-sifat

morfologinya.

3. Teliti dalam mengambil contoh dan

4. Benar melakukan analisis laboratorium.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam survei tanah :

1. Sistem grid : dilakukan pada lahan yang relatif datar dan atau peta dasar

kurang lengkap

2. Sistem bebas dilakukan bila peta dasar dan data penunjang lengkap,

acuan dapat diguanakan berdasarkan interporetasi citra satelit/foto udara

dan atas dasar landsystem

3. Sistem sistematik : dilakukan bila hampir sama seperti sistem grid tetapi

jarak pengamatannya tidak sama jauh, peta dasar dan data penunjang

lengkap

4. Sistem bebas sistematik dilakukan untuk mengatasi kekurangan waktu

pengamatan dilapangan. Peta dasar dan peta penunjang lengkap serta

didukung dengan hasil penafsiran citra satelit/foto udara.

Pemetaan tanah yang akan dilakukan adalah untuk menghasilkan peta

tanah di wilayah perencanaan pada skala 1: 20.000 dengan menggunakan

klasifikasi tanah sistem taksonomi tanah USDA/FAO pada kategori famili atau

seri dengan fasenya. Satuan peta yang diperoleh adalah Konsosiasi,

beberapa kompleks dan asosiasi, satuan tanah yang ditampilkan adalah

Famili atau Seri. Pola penyebaran tanah berdasarkan homogenitas

karakteristiknya sehingga terbentuk soil mapping unit atau Satuan Peta

Tanah (SPT).

Survai Pemetaan dan pengamatan tanah ini dilakukan dengan

menggunakan unsur-unsur dari satuanunsur satuan peta tanah yang terdiri

dari satuan tanah, landform, relief dan bahan induk.

Untuk mempermudah dalam pemetaan dan pengamatan tanah sertamempercepat waktu pelaksanaan survei ,digunakan citra satelit yang jenisnya

7/23/2019 KAK-RSKP

12/46

11 | P a g e

sama dengan digunakan untuk survei topografi yaitu data SPOT 5 atau Allos ,

untuk melakukan identifikasi satuan-satuan peta tanah.

Sebelum dilakukan survei pengamatan tanah terlebih dahulu dibuatkan

peta kerja pengamatan tanah/Peta Satuan Lahan Homogen sementara yang

selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar evaluasi lahan setelah

dilakukan revisi delineasi berdasarkan kondisi lapangan. Unsur-unsur

pembentuk satuan lahan homogen adalah suatu lokasi wilayah yang

mempunyai satuan tanah yang homogen terdiri dari relief, landform, bahan

induk (peta geologi), penggunaan tanah. Peta satuan Lahan Homogen ini

selanjutnya akan dilakukan proses evaluasi kesesuaian lahan.

Peta satuan lahan homogen disusun terdiri dari landform, relief, bahan

induk dan penggunaan tanah.

a. Pengamatan pemboran dan diskripsi profil mengikuti pedoman Soil

survai manual (Soil Survai staff, 1951, 1961) atau Pedoman

Pengamatan tanah di lapang (Dok LPT, 1969).

b. Pemetaan tanah/satuan lahan dilakukan pada tingkat semidetail untuk

seluruh areal survai dan tingkat detail untuk calon lahan

pekarangan/pangan fasilitas umum dengan klasifikasi menurut

terminologi dari Pusat Penelitian Tanah (PPT, 1983) dan disebutkan

padanannya menurut sistem Soil Taxonomy (USDA, 1977) dan FAO-

Unesco (1985). Pada setiap macam tanah sekurang-kurangnya dibuat 2

profil, salah satu profil pewakil diambil contoh tanah setiap

lapisan/horizon untuk dianalisa di laboratorium.

c. Peta Satuan Tanah/satuan lahan disajikan pada skala 1:20.000 untuk

seluruh areal survai dan skala 1:10.000 untuk calon lahan

pekarangan/pangan dan fasilitas umum berdasarkan pengamatan di

lapangan dan jika ada dilengkapi hasil interpretasi foto udara.

d. Peta tanah (Peta tanah dan kesesuaian lahan) Skala 1:20.000 dilengkapi

dengan klasifikasi menurut 3 sistem tersebut di atas dan penilaian

kesesuaian lahan untuk setiap Satuan Peta Lahan (SPL) tersebut. Peta

Satuan Lahan skala 1 : 10.000 dilengkapi dengan legenda satuan

tanah/lahan dengan menunjukkan deskripsi (skema) yang meliputi

kedalaman efektif, tekstur lapisan atas dan bawah, struktur, konsistensi,

reaksi tanah (pH), kapasitas tukar kation (KTK) dan kejenuhan basa (KB).

7/23/2019 KAK-RSKP

13/46

12 | P a g e

Setiap titik observasi tanah baik pemboran, profil, komposit dan contoh

fisik/undistrub-sample (jika ada) di plotkan pada peta yang disajikan.

e. Contoh tanah komposit untuk penilaian kesuburan diambil pada lokasi

yang dicalonkan untuk pekarangan (LP) dan Lahan Usaha I (LU.I),

dengan kerapatan satu contoh untuk setiap blok/kelompok lahan

pekarangan atau minimal per 25 ha (50 kk) diambil dari kedalaman 0-30

cm. Sedangkan untuk Lahan Usaha II dengan kerapatan satu contoh per

50 Ha pada kedalaman0-30 cm dan 30-60 cm.

f. Jenis analisa yang perlu dilakukan untuk contoh profil dan kesuburan

seperti terlihat pada tabel :

Tabel

Analisa Tanah di Lokasi Transmigrasi

JENIS ANALISACONTOHPROFIL

CONTOHKESUBURAN

KETERANGAN

Tekstur dalam 3 fraksi

pH (H2O dan Kel 1 : 1)Total PTotal KKapasitas Tukar Kation

(KTK)Kejenuhan Basa (KB)

Ca, Mg, K, Na dapat ditukarTotal NC OrganikP TersediaToksisitas & kekahatan *

A1, H dapat ditukar

V

VVVV

V

V

VV

V

VVVV

V

V

VVV

Contoh kesuburansecarakwalitatif dapatdilakukan dilapangan (SoilTest Kit)

*)untuk tanahbermasalah

Penyajian Satuan Peta Lahan (SPL)

Disajikan pada skala 1 : 20.000 untuk seluruh areal survai dan

pada skala 1 : 10.000 untuk Lahan Pekarangan / Pangan dan

Fasilitas Umum.

Dilengkapi dengan Legenda Satuan Lahan yang menunjukkan

deskripsi yang meliputi : macam tanah, kedalaman efektif, tekstur

lapisan atas dan bawah, struktur, konsistensi, reaksi tanah (pH),

Kapasitas Tukar Kation (KTK), Kejenuhan Basa (KB), status

kesuburan dan kondisi factor pembatas yang menonjol seperti :

alumunium, gambut, banjir, erosi, sulfar masam dan sebagainya.

7/23/2019 KAK-RSKP

14/46

13 | P a g e

Setiap titik pengamatan tanah dan pemboran profil diplotkan pada

peta SPL yang dilengkapi dengan kedalaman efektif, tekstur

lapisan atas dan bawah serta kedalaman drainase.

3. Survai Iklim dan Hidrologi

Pengertian hidrologi mencakup Sumberdaya Air pada seluruh media

dimana ketersediaan air itu berada, baik berupa hujan di permukaan maupun

di bawah permukaan tanah.

Penelitian diarahkan pada tiga unsur utama yang berkaitan dengan

media dimana SDA. berada, serta dikaitkan dengan disiplin keahlian masing-

masing, yaitu :

a. Klimatologi / Agroklimat

b. Hidrologi permukaan / Civil Engineering

c. Hidrologi Bawah Permukaan / Hidrogeologi

Penelitian hidrologi secara keseluruhan ditujukan untuk mengetahui

Potensi Sumberdaya Air, baik untuk pertanian dan tambak / irigasi maupun

untuk persediaan air bersih / air minum.

Selain itu pada fase II ini, segi kuantitas memegang peranan sangat

penting, baik prediksi pada musim kemarau, terutama di daerah-daerah

dimana kondisi iklim/ morfologi/ DAS, serta struktur bawah permukaan yang

kurang mendukung (namun segi kualitas harus tetap diperhatikan).

Kajian hidrologi pada lingkup Satuan Kawasan Pengembangan, calon

pemukiman transmigrasi meliputi cakupan beberapa unsur :

a. Unsur Klimatologi, unsur ini diarahkan pada perhitungan

evapotranspirasi, untuk mengetahui water balance/ neraca air daerah

penelitian yang dapat dikaitkan dengan pola tanam jenis tanaman, serta

ketersediaan air hujan untuk air bersih sepanjang tahun;

b. Khusus untuk pola perikanan diarahkan untuk mengetahui saat-saat tidak

dapat melaut;

c. Unsur Morfologi diarahkan pada pola/ arah aliran air permukaan/ air

sungai, dan sedimentasi pada alur pelayaran yang memprediksi pola /

letak cekungan / lembah, serta kemungkinan memprediksi adanya

genangan banjir;

7/23/2019 KAK-RSKP

15/46

14 | P a g e

d. Unsur Daerah Aliran Sungai (DAS), untuk mengetahui daerah cakupan

(Catchment Area), baik cachtment area air permukaan/ air tanah, serta

untuk memprediksi kemungkinan adanya banjir/ genangan air;

e. Unsur Lithologi (sedimentasi batuan induk disertai teksturnya),

dimaksudkan untuk mengetahui reserve aquiferbawah permukaan;

f. Unsur Geologi (mencakup struktur geologi / jenis / umur batuan induk)

disertai peta geologi dengan diskripsi legenda peta geologi yang lengkap,

serta penampang melintang secara vertikal yang mewakili diskripsi

bawah pemukaan lokasi tersebut, minimal skala 1 : 250.000,

dimaksudkan untuk mengetahui diskripsi bawah permukaan / kondisi

geologi dan struktur geologi daerah studi;

g. Unsur Kualitas Air, kajian ini diarahkan pada kualitas untuk air bersih/ air

minum sepanjang tahun, penelitian diarahkan pada unsur-unsur kimia/

biologi/ fisik yang terkandung, yang masih dapat ditolerir untuk

dikonsumsi manusia Standart Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia, yang dimaksudkan untuk mengetahui sifat-sifat air, seperti

DHL, Salinitas dan sebagainya.

Penelitian hidrologi dibuat sampai pada daerah aliran sungai (Catchment

Area) didaerah tersebut, berdasarkan interpretasi foto udara, pengecekan

lapangan dan data yang ada.

Daerah aliran sungai yang berdekatan dengan batas SKP harus diteliti

juga. Tingkat ketelitian harus cukup untuk menentukan konservasi tanah dan

air di dalam SKP. Penelitian hidrologi aliran permukaan perlu memperhatikan

hal-hal sebagai berikut :

a. Pola aliran sungai harus diplot di atas peta dasar. Batasan daerah aliran

sungai utama harus diplot berdasarkan interpretasi foto udara / citra

satelit dan pengamatan di lapangan dan ditunjukkan diatas peta dalam

laporan. Daerah aliran sungai untuk semua sungai yang mempengaruhi

daerah SKP harus didaftar dan dijelaskan secara ringkas.

b. Frekuensi, kedalaman waktu dan lama genangan air harus

dipertimbangkan berdasarkan analisis data curah hujan, luas daerah

aliran sungai, morpologi bentuk sungai dan taksiran dari data air limparan

(Run Off). Data tambahan harus dicari dari penduduk setempat dan

pengamatan lapangan.

7/23/2019 KAK-RSKP

16/46

15 | P a g e

c. Pengamatan fluktuasi (naik turun pasang surut) air laut harus

dilaksanakan dan harus disajikan dimana perlu garis-garis batas

rembesan air asin (salt intrusion), minimal secara indikasi melalui

pengamatan pada saluran navigasi atau sungai Pendangkalan di alur

pelayaran.

d. Studi hidrologi dilaksanakan untuk mengamati sumber daya air dan

kondisi hidrologi kawasan yang bersangkutan studi dilakukan

berdasarkan data yang ada, data Geologi, data lapangan (Geolistrik dan

sumur) dan pengalaman penduduk setempat. Juga diteliti pengamatan

sifat air (pH, DHL, Salinitas sifat-sifat penting lainnya) dan

diidentifikasikan kedalam air tanahnya. Apabila perkiraan ketersediaan air

minum yang dibutuhkan tidak dimungkinkan, harus disebutkan dengan

jelas langkah apa yang harus dilakukan.

e. Pada akhir tahap II ini, harus sudah menampilkan sistem tata air

potensial serta desain teknis beberapa alternatif penyediaan air bersih

untuk pertimbangan kebijaksanaan untuk perencanaan transmigrasi.

Untuk pola tambak dapat menampilkan sistem drainase dan

penyediaan air tawar dan air asin. Untuk pola nelayan, juga dapat

menentukan kapan tidak dapat melaut karena iklim yang sangat buruk,

kondisi alur pelayaran, terutama pada saat air surut.

4. Survai Penggunaan Lahan Dan Konsolidasi Lahan

Survai ini dilakukan dalam dua tahap:

1. Survai tahap pertama dilaksanakan bersama-sama survai pendahuluan

topografi awal mengidentifikasi penggunaan lahan kawasan studi,

2. Survai tahap ke dua dilakukan setelah disusun draft struktur ruang RSKPdan dilaksanakan musyawarah untuk mengetahui kepemilikan lahan yang

direkomendasikan unttuk dilakukan konsolidasi lahan.

a. Survai tahap I (pertama)

Jenis Pengunaan lahan yang didapatkan dari hasil penafsiran citra satelit

(pada tahap persiapan) dilakukan ground checkdi lapangan. Tipe citra

satelit yang dapat digunakan dalam pekerjaan penyusunan RSKP adalah

citra satelit yang memiliki resolusi medium-tinggi misal citra spot, alos,

7/23/2019 KAK-RSKP

17/46

16 | P a g e

formosat, Ikonos,quickbird, world-view dan lainnya dengan padanan

output hasil peta skala 1:20.000.Tujuan survei penggunaan lahan adalah

untuk melakukan pengecekan hasil penafsiran penutupan lahan dengan

melakukan pengamatan pada lokasi-lokasi yang diragukan.Hasil

pengecekan lapangan, penggunaan lahan dikatagorikan sebagai berikut

Desa/Pemukiman, Perladangan, Persawahan, Perkebunan, Alang-alang,

Belukar, Padang Rumput, Rawa Semak dan Hutan ( Hutan Primer Lahan

Kering, Hutan Primer Lahan Basah, Hutan Bakau / Nipah dan Hutan

Karet).

b. Survai tahap ke 2 (kedua)

Survai dilakukan setelah draft tata ruang SKP dan Musyawarah dengan

pemilik lahan yang bersedia menyerahkan sebagian lahannya untuk

pemukiman transmigrasi selesai dilaksanakan.Survai ini meliputi:

a) Identifikasi batas areal milik lahan masyarakat yang akan diserahkan

untuk pemukiman transmigrasi (merupakan batas yang akan

direkomendaikan untuk dilaksanakan konolidasi lahan);

b) Identifikasi nama pemilik lahan;

c) Identifikasi penggunaan lahan saat ini.

5. Survai Potensi Hutan

Survei ini bertujuan untuk mengetahui survei potensi hutan meliputi survei

potensi tegakan hutan, kerapatan, jenis hutan dan status hutan. Untuk

melakukan proses cepat dapat digunakan analisa dari citra satelit kemudian

diuji sampling lapangan.

1. Untuk mengetahui status hutan digunakan peta kawasan hutan dan

perairan yang dikeluarkan oleh Badan Planologi Kementerian Kehutanan,

status hutan dimaksudkan sebagai masukan bagi penyelesaian status

calon lokasi (pelepasan hutan).

2. Status dan fungsi kawasan hutan menunjukkan sebagai hutan produksi,

hutan produksi konservasi dan hutan lindung serta izin-izin kehutanan.

Data tersebut harus dikonsultasikan dengan Dinas Kehutanan dan atau

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Setempat.

7/23/2019 KAK-RSKP

18/46

17 | P a g e

3. Buku Hijau Departemen Kehutanan sangat diperlukan konsultan untuk

masukan identifikasi jenis pohon dan sebagai panduan untuk mentransfer

nama pohon lokal ke mana botanisnya.

6. Survai Ketata Ruangan

Survai ketata ruangan dimaksudkan untuk mengetahui penyebaran:

1. Desa-desa yang ada yang masuk dalam delinasi SKP yg di studi

2. Pusatpusat Pertumbuhan yg ada atau mulai tumbuh

3. Sarana dan prasarana yang ada ( sarana peribadatan, sarana

pendidikan,sarana kesehatan , sarana perekonomian, jaringan listrik,

jaringan komunikasi, jaringan air bersih )

4. Jaringan transportasi yang menghubungkan:

- Internal SKP studi yang menghungkan antar desa;

- Eksternal yang menghubungkan SKP studi dengan SKP lainnya dalam

WPT, dengan Pusat WPT dan Pusat terdekat lainnya yang sudah atau

sedang berkembang.

7. Survai Demografi Dan Sosial Budaya

Pada tahap pendahuluan survai demografi dan sosial budaya dilakukan

dengan menginterview masyarakat,survai ini dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui adat istiadat dan hukm adat

2. Mengetahui kesediaan masyarakat bila menerima penduduk pendatang

bergabung dalam satu desa,

3. Kecenderungan masyarakat untuk melakukan integrasi sosial budaya,

4. Toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, dsb.

Metode, sumber data dan teknik sampling untuk setiap jenis data yang

diperlukan dapat dilihat sebagai berikut :

Metode pengumpulan data

Metode wawancara mendalammerupakan metode pengumpulan data yang

sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara

umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan

pedoman (guide) wawancara.

7/23/2019 KAK-RSKP

19/46

18 | P a g e

Metode Focus Group Discussiondapat dikatakan sebagai metode diskusi

yang direncanakan dan bertujuan untuk menjaring persepsi serta sikap atas

topik yang didiskusikan secara terbuka dalam suasana proaktif. Peserta

diskusi saling mempengaruhi atas ide dan pendapat yang diutarakan dalam

diskusi tersebut. Pelaksanaan Focus Group Discussion tidak bertujuan

mencari konsensus, tidak mencari pemecahan masalah, dan tidak bertujuan

memberikan rekomendasi atau membuat keputusan.

Metode angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada

seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau

tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

8. Survai Potensi Ekonomi (Potensi Pasar , FGD, Interview)

Dalam penyusunan rencana SKP, diperlukan survey lapangan potensi

ekonomi untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan rencana

pengembangan usaha kawasan. Survei potensi ekonomi mencakup satuan

wilayah administrasi kecamatan potensial dengan berbasis kepada potensi

desa dan orientasi ekonomi perdesaan,yang meliputi aspek :

1. Data Kesesuaian Lahan;

2. Data Ketersediaan Pasar;

3. Data Ketersediaan dan Penguasaan Teknologi Budidaya dan Pasca

Panen;

4. Data Produksi dan Produktivitas Komoditi;

5. Data Sarana dan Prasarana Penunjang;

6. Data Akses Modal Usaha;

7. Data Kebijakan Pemerintah;

8. Data Minat dan Partisipasi Masyarakat;

9. Data Kelembagaan Ekonomi.

9. Survai Sarana Dan Prasarana

Survai ini untuk mengetahui jenis sarana dan prasarana pemukiman yang

ada dan sebarannya. Sarana permukiman adalah fasilitas penunjang, yang

berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi,

sosial dan budaya. Saranaadalah kelengkapan kawasan permukiman daerah

7/23/2019 KAK-RSKP

20/46

19 | P a g e

yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga,

pemerintahan dan pelayanan umum,peribadatan, rekreasi dan kebudayaan,

olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum;

Yang dikategorikan/termasuk dalam prasarana pada kegiatan Perencanaan

Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) meliputi :

1. PrasaranaJalan;

2. Prasarana Terminal;

3. Prasarana Pengairan;

4. Prasarana Drainase;

5. Prasana Kelistrikan;

6. Prasarana Telekomunikasi.

Sedangkan yang dikategorikan dengan Sarana pada Perencanaan Satuan

Kawasan Pengembangan (SKP) adalah

1. Sarana Pendidikan;

2. Sarana Kesehatan;

3. Sarana Pemerintahan Dan Pelayanan Umum;

4. Sarana Peribadatan;

5. Sarana Olahraga Dan Rekreasi;6. Sarana Perdagangan Dan Jasa;

7. Sarana Keamanan.

2.2.5. Analisa Awal Kawasan SKP (Di lapangan)

Analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran struktur awal SKP

yang mengarahkan sebaran ke 3 type SP (SP baru, SP pugar dan SP Tempatan).

1. Analisa Kontek RegionalAnalisis konteks regional ditujukan untuk mengetahui kedudukan SKP yang di

studi dalam lingkup yang lebih luas .

2. Analisa/Evaluasi Kesesuaian Lahan

a. Penilaian kesesuaian lahan dilakukan pada masing-masing SPL di seluruh

areal survai. Penilaian kesesuaian lahan harus dilakukan berdasarkan

prinsip sesuai seperti yang diterapkan dalam A Frame Work Land

Evaluation (FAO1976).

7/23/2019 KAK-RSKP

21/46

20 | P a g e

b. Penilaian kesesuaian lahan tersebut minimal diarahkan untuk penggunaan

Padi Sawah (PS), Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) dan Tanaman

Tahunan (TT). Selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian lahan untuk

beberapa komoditi, sehingga dapat ditentukan jenis komoditi yang paling

sesuai.

c. Kelas kesesuaian yang digunakan adalah tingkat sub kelas, dimana hasil

penilaian kesesuaian lahan ditentukan oleh faktor pembatas S1, S2, S3

dan N.

d. Penilaian kesesuaian lahan dinilai terhadap :

- Kesesuaian Lahan Aktual

Yaitu dinilai berdasarkan kondisi saat ini dengan berdasarkan kriteria

standar dari Pedoman Pengelompokkan Kelas Kesesuaian Lahan.

- Kesesuaian Lahan Potensial

Yaitu dinilai setelah mempertimbangkan masukan (input) baik

Rendah, Sedang atau Tinggi (Low Input, Medium Input, High Input).

Dalam hal ini (pembatas utama) yang perlu diperhatikan adalah faktor

kunci penentuan kelas kesesuaian lahan yang secara potensial dapat

ditingkatkan menjadi kelas yang lebih tinggi

e. Penilaian kesesuaian lahan secara spesifik untuk setiap komoditi tanaman

pangan pokok dan tanaman lainnya pangan pokok dan tanaman lainnya

yang direkomendasikan oleh konsultan berpedoman menurut sistem Atlas

Format Procedures (CSR/FAO-Staff, 1983).

f. Lahan yang dapat direkomendasikan untuk perencanaan tata ruang

adalah yang memiliki kelas sesuai secara aktual. Dalam hal tertentu jika

Konsultan akan merekomendasikan lahan kelas sesuai secara potensial,

terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan dari Direktorat Perencanaan

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen

PKP2Trans.

g. Penyajian Peta Kesesuaian Lahan

- Pada skala 1 : 10.000 untuk seluruh areal survai dengan kesesuaian

lahan actual dan potensial.

- Pada skala 1 : 5.000 untuk Lahan Pekarangan dengan Kesesuaian

Lahan Aktual dan Potensial berikut input yang direkomendasikan.

7/23/2019 KAK-RSKP

22/46

21 | P a g e

3. Analisa Areal Potensial.

Berdasarkan hasil anlaisis kesesuaian lahan dan hasil survai hutan dan survai

tataguna lahan dianalisa lahan :

a. Areal untuk pemukiman transmigrasi memperhatikan kriteria sebagai

berikut:

- Kemiringan lahan.

Kemiringan lahan yang direkomendasikan untuk LP, LU I, LU II

mempertimbangkan aspek lingkungan dan keamanan.

Tabel

Kemiringan Lahan

Peruntukan Standar Rata-RataStandar tidak Rata-

Rata

Keterangan

LP

LU I

LU II

08 %

08 %

015 %

0 15 %

015 %

025 %

Diatas 8 % memerlukan

perlakuan teknis

Diatas 8 % perlu dibuat

teras bangku

Diatas 15 % perlu dibuat

teras bangku

- Kesesuaian lahanKesesuaian lahan yang dapat direkomendasikan untuk

pengembangan usaha transmigran masuk kedalam klas S1 S3.

Lahan yang dikategorikan N1 dapat direkomendasikan, namun

harus ada perbaikan terlebih dahulu menjadi klas S, sebelum

dilakukan studi lebih detail. Areal yang direkomendasikan untuk

Lahan Usaha dalam lingkup SKP, memenuhi skala ekonomi usaha

untuk kegiatan pertanian yang diusulkan.

- Kualitas air minum dan air bersih

Air yang direkomendasikan untuk air bersih memenuhi persyaratan

Permenkes RI No. 907/ Menkes/ SK/ VII/2002

Tabel

Penentuan Kualitas Air

No Parameter Satuan

Kadar Maksimum yangDiperbolehkan

Air Minum Air Bersih

I Fisika

Bau - Tidak Berbau Tidak BerbauRasa - Tidak Berasa Tidak Berasa

7/23/2019 KAK-RSKP

23/46

22 | P a g e

Kekeruhan Skala NTU 5 25

TDS Mg/L 1.000 1.000

II Kimia

Besi Mg/L 0,3 0,02

Kesadahan (CaCO3) Mg/L 500 75,00

Klorida Mg/L 250 2,25

Mangan Mg/L 0,1 0,00Nitrat + sbg N Mg/L 10 0,64

Nitrit + sbg N Mg/L 1,0 0,20

pH Mg/L 6,58,5 7,80Sulfat Mg/L 250 2,05

Raksa Mg/L 1,0

7/23/2019 KAK-RSKP

24/46

23 | P a g e

- Kemudahan hubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang

direncanakan atau yang ada dalam RKT (RWPT atau RLPT) melalui

penyediaan akses jalan serta prasarana pendukung transportasi

lainnya;

- Sebaran lahan yang direkomendasikan dalam setiap calon SP telah

mempertimbangkan jarak jangkau yang direncanakan untuk LP ke LU

I dan LU II memenuhi kriteria jarak sebagai berikut:

Jarak LP ke PD, Lahan Usaha

1) LP ke PD2) LP ke LU I

3) LP ke LU4) Antar SP

Mak 1,5 KmMak 2,5 KmMak 3,5 KmMak 7,0 km

c. Untuk yang diprediksi akan dijadikan desa pugar, pada peta perlu

ditunjukkan mana yang akan tetap sebagai tanah milik penduduk desa

setempat, mana tanah milik yang disepakati akan dikonsolidasi untuk

pembangunan pemukiman transmigrasidengan disertai surat penyerahan

tanah dari penduduk.d. Untuk yang diprediksi akan dijadikan SP baru, perlu adanya dukungan

surat penyerahan tanah dari penduduk setempat yang akan di proses

nantinya untuk penerbitan SK-HPL.

e. Untuk yang diprediksi akan dijadikan desa tempatan , ditunjukkan surat

kesepakatan dari kepala desa nya, dan bila desa tersebut akan dijadikan

sebagai pusat SKP sudah ada surat kesediaan untuk menyediakan areal

untuk pusat SKP seluas 812 ha.

f. Areal HGU yang telah disepakati untuk plasma dan sesuai untuk

dikembangkan perkebunan:

1. Peta Geologi. Untuk areal yang direkomendasikan untuk pemukiman

transmigrasi bukan areal rawan bencana (banjir, longsor, gempa,

daerah patahan geologi, dll)

2. Rencana Lintas Sektor. Untuk area-areal yang telah direncanakan

sektor lain dan tidak mendukung atau tidak dapat diintegrasikan

7/23/2019 KAK-RSKP

25/46

24 | P a g e

dengan rencana pembangunan transmigrasi dikeluarkan dari areal

potensial.

Berdasarkan uraian diatas maka deliniasi Kawasan memenuhi kriteria sbb:

- Berdasarkan RTRWK,masuk kawasan Budidaya;

- Bedasarkan RKT;

- Secara status hutan masuk kawasan Hutan APL/HPK;

- Lahan sesuai dengan yang akan dikembangkan untuk program

transmigrasi, dengan luas minimal 5.000 s/d 10.000 ha;

- Batas delinasi memanfaatkan batas alam/buatan yang mudah

diidentifikasi dilapangan;

- Skala kedetailan 1 : 10.000.

2.2.6. Penyusunan Draft Struktur Ruang SKP

Berdasarkan sebaran lahan potensial dan sebaran pemukiman penduduk

setempatdibuat struktur SKP dengan memperhatikan :

1. Penentuan SP-SP;Kriteria SP Baru, SP Pugar dan SP Tempatan

a. SP baru

- Desa yang dipilih masih terdapat potensi lahan pengembanganpemukiman transmigrasi baru (untuk LP, LU1, LU2, Pusat Desa dan

Fasum )

- Jumlah daya tampung SP Baru 300-500 KK.

b. SP Pugar

- Desa penduduk pugar 100200 KK;

- Desa yang dipilih masih terdapat potensi lahan pengembangan

pemukiman transmigrasi baru daya tampung 100200 KK;

- Permukiman lama dan permukiman baru berdampingan dengan jarak

maksimal 1,5 km.

c. SP Tempatan

- Desa yang dipilih sebagai SP Tempatan secara fisik tidak

memungkinkan adanya penambahan KK baru, atau masyarakat

tidak mau adanya tambahan KK baru;

7/23/2019 KAK-RSKP

26/46

25 | P a g e

- memerlukan aksesibilitas dengan permukiman/SP transmigrasi,

dapat diintegrasi dalam satu satuan SKP dengan jarak maksimal

7km.

2. Penentuan Pusat-pusat (Pusat SKP dan Pusat SP), dengan

mempertimbangkan:

- Posisi strategis dari SKP ke pusat pertumbuhan terdekat;

- Posisistrategis SP sebagai Pusat SKP untuk melayani SP-SP yang

berada di bawahnya.

- Kelengkapan saranadan prasarana yang dimiliki.

3. Arahan Jalan poros dan Penghubung

- Jalan Poros yang menghubungkan antar SP;

- Jalan penghubung yang menghubungkan Pusat SKP dengan pusat

pertumbuhan terdekat.

Dengan diketahui adanya desa yang potensial menjadi SP Pugar , maka

perlu dilakukan musyawarah untuk mengetahui kesediaan penduduk

setempat untuk menyerahkan sebagian lahannya.

2.2.7. Musyawarah

Musyawarah pada tahap ini ditujukan untuk

- Mensosialisasikan konsep pemukiman transmigrasi SP Pugar;

- Menginformasikan lahan potensial untuk pemukiman transmigrasi;

- Mengetahui kesediaan menerima warga transmigran dari luar daerah

tersebut ;

- Menyatakan kesediannya menyerahkan lahan dan setuju dilaksanakan

konsolidasi lahan;

- Bila bersedia dibuat berita acara penyerahan lahan yang ditanda tangani

minimal 85 % dari pemilik tanah yang meilput minimal 85 % dari luas yang

akan diserahkan;

- Membuat berita acara.

2.2.8. Identifikasi Dan PemetaanLahan Yang Direkomendasikan Untuk

Dilakukan Konsolidasi Lahan.

Lahan yang direkomendasikan untuk konsolidasi lahan dilakukan identifikasi

batas Blok-blok yang direkomendasikan dikonsolidasi lahan perlu dipasang

7/23/2019 KAK-RSKP

27/46

26 | P a g e

beberapa patok permanen yang dapat mewakili batas lahan. di Pilar/patok

permanen tersebut harus diikatkan pada patok jalur rintisan dan posisinya

dapat mudah diidentifikasikan di lapangan (misalnya pada ujung-ujung blok,

di dekat sungai dan lain sebagainya). Pengukuran pilar-pilar permanen

tersebut dilakukan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Spesifikasi pengukuran poligon dan sebagai berikut :

- Sudut horizontal/poligon diukur dengan theodolite To atau yang sederajat

sebanyak 1 seri ganda (B-B-LB-LB).

- Jarak titik-titik poligon diukur dengan pita untuk seraha dan di cek dengan

jarak optis ke muka dan ke belakang.

- Salah penutup sudut tidak lebih dari 4 n; (n = jumlah titik polygon).

- Ketelitian linier tidak lebih dari 1/2.500.

- Salah penutup beda tinggi tachimetri 60 mm D Km (D = Jumlah jarak

jalur pengukuran beda tinggi).

Syarat PemasanganPatok Batas Konsolidasi :

- Tentukan koordinat sementara patok-patok Batas Konsolidasi di atas Peta

Areal Terekomendasi;

- Hitung Azimuth dan Jarak dari Patok BM terdekat terhadap patok-patokBatas Konsolidasi di Peta Areal Terekomendasi;

- Dengan menggunakan alat ukur T0dan Pita Ukur dilakukan pengukuran

staking out dari BM terdekat ke patok-patok Batas Konsolidasi sesuai

azimuth dan jarak. Harus diperhatikan besar deklinasi magnetis di daerah

tersebut;

- Peta Areal Terekomendasi disajikan pada peta berskala 1 : 5.000 yang

menyajikan patok-patok BM, patok-patok Batas Konsolidasi beserta garisbatas konsolidasi sesuai dengan arah azimuth dan jaraknya;

- Sebagai pengikat titik polygon batas lahan tersebut, diambil titik Bench

Mark(BM) pada base line terdekat.

2.2.9. Menyusun Analisa Kawasan Lanjutan

Merupakan pekerjaan di studio untuk mempertajamhasil lapang :

7/23/2019 KAK-RSKP

28/46

27 | P a g e

2.2.9.1. Analisis Arahan Pengembangan Kawasan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi harus terintegrasi dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan hasil Rencana

sebelumnya yang telah disusun berupa Rencana Kawasan Transmigrasi

(RKT). Oleh karena itu untuk mengetahui arah pengembangan kawasan

studi perlu dikaji arahan pola ruang RTRW kabupaten terkait kawasan

studi dan arahan sistem kota-kotanya untuk menentukan orientasi

pengembangan kawasan studi nya. Bila sudah ada RKT maka pola

pengembangan usaha dan yang menjadi orientasi pusat

pengembangannya mengacu pada hasil RKT.

2.2.9.2. Analisis Persebaran Penduduk

Kondisi sebaran penduduk di kawasan studi perlu dikaji, untuk mengetahui

desa-desa yang sudah maju atau desa-desa yang sudah cukup padat

yang sudah tidak memerlukan program transmigrasi dan desa-desa yang

dinilai masih kurang memenuhi standard untuk menjadi desa definitif dan

perlu tambahan penduduk dan masih memiliki lahan potensial untuk

diprogramkan transmigrasi

2.2.9.3. Analisis kesesuaian Pemukiman

Lahan yang dapat direkomendasikan untuk pembangunan pemukiman

transmigrasi ada beberapa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Secarakesesuaian lahan dapat dikembangkan untuk pertanian;

- Menurut hasil analiss daya dukung lahan dan daya tampung

lingkungan, Kawasan tersebut masih memungkinkan untuk ditambah

penduduk dan kegiatan usahanya. Besaran daya dukung alam dan

daya tampung lingkungan, diperhitungkan dari luasan sumberdaya

lahan dan ketersediaan sumberdaya air permukaan dan air tanah,

dibagi dengan setiap luasan sumberdaya alam yang akan dialokasikan

kepada setiap keluarga transmigran, sesuai dengan pola usaha pokok

yang akan dikembangkan dalam SKP;

- Ditinjau status hutan nya merupakan APL ( Hutan Produksi yang dapat

dikonversiinas perlu koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan secara

7/23/2019 KAK-RSKP

29/46

28 | P a g e

kepemilikan /pengusaan lahan tidak menimbulkan konflik sosial. Hasil

Musyawarah merupakan dasar yang diacu untuk analisa ini;

- Menurut hasil sumur sumur uji dan sumur penduduk menunjukkan

adanya ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan minum para calon

transmigran.

2.2.9.4. Analisis Tata Ruang

Analisis ini ditujukan mengarahkan struktur ruang dan pola ruang SKP

yangdirencanakan. Untuk struktur ruang ada 2 aspek penting yang perlu

direncanakan adalahsistem pusat permukiman dan sistem jaringan

transportasi, sedangkan untuk pola ruang SKP yang perlu direncanakan

adalahperuntukkan lahan SKP.

Sistem Pusat pemukiman di SKP terdiri atas Pusat SKP yang disebut

Desa Utama dan Pusat Desa, desa-desa yang masuk SKP

kemungkinannya ada beberapa alternatif:

a) SemuaCalon SP-SPbaru;

b) SP Baru dan SP Tempatan;

c) Desa Pugar, Calon SP-SPbaru dan desa tempatan;

d) Desa Pugar dan desa tempatan;

e) Semuanya desa pugar.

Untuk mengarahkan SP atau Desa mana yang potensial menjadi Pusat

Kawasan, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah:

a) Sebaran desa /SP dan Prakiraan jumlah penduduk desa / daya

tampung calon SP;

b) Jaringan transportasi;

c) Aksesibilitas ke pusat pemasaran;

d) Kelengkapan sarana dan prasarana sosek yang ada di calon SP atau

Desa yang masuk SKP.

2.2.9.5. Areal Terekomendasi (Untuk SP Baru, SP Pugar Dan SP Tempatan).

Berdasarkan hasil analisis Kesesuaian pemukiman dan analisis tata

ruang,dihasilkan areal terekomendasi untuk dilakukan studi lebih lanjut

(RTSP) dengan merumuskan type SP dan menghitung luasannya.

7/23/2019 KAK-RSKP

30/46

29 | P a g e

Khusus untuk areal yang direkomendasi untik SP Pugar diidentifikasi lebih

lanjut kondisi penggunaan lahannya.

Areal yang direkomendasikan untuk di SP pugar harus dirembug dengan

masyarakat agar bersedia untuk dikonsolidasi lahan.

2.2.9.6. Analisis Kebutuhan Prasarana Lainnya Dan Sarana Sosial Ekonomi

Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman:

a) Mengarahkan Pertumbuhan Kawasan transmigrasi

b) Mendukung Kebutuhan Pengembangan Permukiman

c) Menunjang Kegiatan Ekonomi Kawasan

d) Menunjang Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat

e) MewujudkanPermukiman Yang Layak dalam Lingkungan Sehat,

Aman,Serasi,danTeratur

Analisa kebutuhan prasaranadan sarana didasarkan prediksi

penduduk yang akan bermukim di masing-masing calon SP dan total

penduduk di SKP yang direncanakan dan mengikuti Standard Nasional

Indonesia.

Analisa kebebutuhan prasarana meliputi :

1) Prasarana Terminal;2) Prasarana Pengairan ;

3) Prasarana Drainase Kawasan;

4) Prasarana Listrik ;

5) Prasarana Telekomunikasi ;

Analisa kebutuhan Sarana Sosial-ekonomi meliputi:

1) Pendidikan;

2) Sarana Peribadatan;3) Sarana Kesehatan;

4) Sarana Perdagangan dan Jasa;

5) Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum;

6) Sarana Olah Raga Dan Rekreasi.

2.2.10. Analisis Potensi Ekonomi

Dalam penyusunan rencana SKP, diperlukan analisis potensi ekonomi untuk

merumuskan dan menyusun arahan dan pola pengembangan usaha

7/23/2019 KAK-RSKP

31/46

30 | P a g e

kawasan. Analisis potensi ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui

hubungan pengaruh setiap aspek/parameter dengan melakukan penilaian

atas keberadaan variabel/kriteria dari potensi desa dan orientasi ekonomi

perdesaan terhadap rencana arahan pengembangan usaha kawasan,

meliputi aspek :

1. Analisis Kesesuaian Lahan;

2. Analisis Pasar;

3. Analisis Ketersediaan dan Penguasaan Teknologi;

4. Analisis Produksi dan Produktivitas;

5. Analisis Sarana dan Prasarana Penunjang;

6. Analisis Akses Modal Usaha;

7. Analisis Kebijakan Pemerintah;

8. Analisis Minat Dan Partisipasi Masyarakat;

9. Analisis KelembagaanEkonomi;

10. Analisis Penentuan Komoditas Unggulan.

2.2.11. Analisis Kelayakan Usaha

Analisis kelayakan usaha, dimaksudkan untuk mengetahui apakah

pengembangan komoditas unggulan atau usaha ekonomi yang

direncanakan atau yang sedang berjalan layak untuk

dilaksanakan/dipertahankan kelangsungan usahanya dan atau layak untuk

dikembangkan. Analisis kelayakan usaha ekonomi yang berorientasi

pertanian harus mempertimbangkan aspek-aspek antara lain aspek

Finansial.

Aspek ini berkaitan dengan perkiraan biaya investasi, perkiraan biaya

operasi dan pemeliharaan,kebutuhan modal kerja, sumber pembiayaan,

perkiraan pendapatan, perhitungan kriteria investasi. Selain perhitungan ini,

juga perluditampilkan perhitungan break even point beserta pay back

period, proyeksi laba/rugi, proyeksi aliran kas dan dampak kegiatan usaha

pertanian terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

2.2.12. Analisis demografi dan sosial budaya

Analisis data demografi akan menghasilkan kuantitas, komposisi, dan

distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu serta perubahan-

7/23/2019 KAK-RSKP

32/46

31 | P a g e

perubahannya. Analisis data demografi juga dapat menjelaskan keterkaitan

antara pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan keragaman penduduk

berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan/matapencaharian, etnis, agama,

lokal/pendatang, mobilitas geografis, dan sebaran penduduk dengan

integrasi sosial dalam konteks kebutuhan penyusunan rencana SKP.

Metode analisis demografi akan dilakukan dengan analisis kualitas

data dan analisis tren. Saat ini data demografi bisa dengan mudah

didapatkan, baik secara online maupun dari data-data yang dapat diperoleh

dari instansi-instansi terkait. Sedangkan analisis sosial budaya akan

menghasilkan profil masyarakat lokal berdasarkan unsur-unsur kebudayaan

dan kecenderungan sikap toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda dan

faktor-faktor sosial-budaya yang berpotensi menjadi konflik sosial.

Berdasarkan hasil analisis sosial-budaya dan demografi akan

dihasilkan aspek-aspek sosial budaya dan demografi yang dapat

memberikan pertimbangan dalam perencanaan SKP, terutama yang

terkait dengan aspek : prakiraan daya tampung, pola pemanfaatan ruang

SKP, pengembangan Pola usaha pokok, jenis transmigrasi yang akan

dilaksanakan, dan penataan sebaran penduduk dan kebutuhan SDM sesuai

dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan SKP.

2.3. Musyawarah

Hasil analisis terekomendasiuntuk desa-desa yang potensial untuk dijadikan

SP pugar di lakukan musyawarah dengan penduduk setempat untuk menyepakati

lahan-lahan yang potensial untuk pemukiman transmigrasi bersedia untuk

diserahkan dan dikonsolidasi oleh BPN.

2.4. Penyusunan Rencana SKP

Rencana SKP terdiri atas:

1. Tujuan dan sasaran penyusunan RencanaSKP

2. Luasan SKP

3. Rencana Struktur Ruang SKP

Rencana Struktur SKP terdiri sistem permukiman dan sistem jaringan transportasi.

7/23/2019 KAK-RSKP

33/46

32 | P a g e

A. Sistem pemukiman dalam lingkup SKP terdiri atas:

a) Beberapa satuan pemukiman dan desa, minimal 3 SP maksimal 6 SP;

b) Pusat Kawasan yang disebut Desa Utama;

c) Pusat Satuan Pemukiman yang disebut Pusat Desa.

B. Sistem Jaringan transportasi lingkup SKP terdiri atas:

a) Jalan penghubung yaitu jalan yang menghubungkan pusat SKP dengan

kawasan lainnya.

b) Jalan Poros yang menghubungkan pusat SKP dengan pusat desa, dan yang

menghubungkan antar pusat desa.

Dalam penyusunan Rencana Struktur SKP, perlu dideliniasi SP SP sesuai

dengan potensi dan batasan batasan yang ditemui;

a. Banyaknya jumlah SP yang dideliniasi mengacu pada hasil analisis tata ruang.

b. Luas Satu SP antara 1.000 Ha1.600 Ha (lihat sub bab analisa tata ruang).

c. Idealnya dalam batas administrasi satu desa.

d. SP yang dideliniasi bisa dikategorikan dalam 3 jenis yaitu:

- SP Baruadalah SP yang berdiri sendiri pada areal potensial yang status

lahannya bebas dari peruntukan lahan lainnya atau perolehan lahannya

berasal dari tanah adat / ulayat yang telah diserahkan untuk permukiman

transmigrasi, atau berasal dari tanah negara.

- SP Pugar adalah SP yang merupakan gabungan / integrasi dari desa /

kampung setempat yang ditata / dipugar melalui proses konsolidasi lahan

dengan permukiman baru yang dapat dibagun sebagai pengembangan dari

permukiman desa / kampung setempat. Perolehan lahan permukiman

pengembangan adalah dari proses konsolidasi lahan dan atau tanah negara

bebas yang dapat diintegrasikan menjadi satuan permukiman dengan desa /kampung setempat tersebut.

- SP Tempatanadalah permukiman desa / kampung setempat yang berdasar

potensi dan pengembangan masyarakat dan pemerintahan desanya dapat

memenuhi syarat sebagai satu kesatuan SP dan dimasukkan kedalam

deliniasi SKP.

4. Prakiraan Daya Tampung

Berdasarkan deliniasi SP dihitung perkiraan daya tampung masing-masingSP.

7/23/2019 KAK-RSKP

34/46

33 | P a g e

5. Rencana Peruntukan Lahan SKP

Rencana Peruntukan lahan SKP terdiri atas:

a. Areal pusat pelayanan Fasum dan Fasos;

b. Areal permukiman (Areal yang direkomendasikan PTA, Pecahan KK

areal pemukiman yg dipugar);

c. Ruang untuk sarana dan prasarana;

d. Areal untuk pengembangan usaha pokok;

e. Ruang terbuka hijau;

f. Areal konservasi;

g. Areal cadangan untuk pengembangan.

6. Rencana Pengembangan Pola Usaha Pokok

Rencana pengembangan usaha di kawasan merupakan integral

pembangunan perdesaan harus berbasis pertanian yang dilaksanakan secara

terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan sistem-sistem input

produksi dan keluaran/output. Berdasarkan hasil analisis aspek-aspek

tersebut diatas terhadap pengembangan komoditas unggulan di kawasan,

maka pengembangan usaha di kawasan dilakukan dengan sistem agribisnis.

Dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya kawasan secara tepat

dan efisien untuk peningkatan pendapatan petani yang mengusahakan

komoditas unggulan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah/nasional,

dilakukan pendekatan dasar Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas

Unggulan (SPAKU), Penyusunan rencana SPAKU di kawasan meliputi :

a. Subsistem Input;

b. Subsistem Produksi (Farming);

c. Subsistem Pasca Panen dan Agro-Industri;

d. Subsistem Pemasaran (Marketing);

e. Subsistem Jasa dan Penunjang.

7. Rencana Jenis Transmigrasi Yang Akan Dilaksanakan

Sesuai dengan pola usaha yang diusulkan dijelaskan mengenai jenis

transmigran yang sesuai ditempatkan dimasing masing SP.

8. Rencana Penataan Persebaran Penduduk dan Kebutuhan SDM Sesuai

dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan SKP

7/23/2019 KAK-RSKP

35/46

34 | P a g e

Sesuai dengan sebaran SP yang sirencanakan dirumuskan rencana

persebaran penduduk sesuai dengan kulaitas SDM yang diperlukan.

9. Indikasi Program dan Pentahapan Pembangunan SKP

Indikasi program selanjutnya yang diperlukan terkait pembangunan kawasan

transmigrasi perlu dibuat, meliputi:

a. Pelaksanaan Konsolidasi Lahan;

b. Penerbitan SK HPL ( sesuai hasil kesepakatan konsolidasi lahan antara

masyarakat dengan Pemerintah daerah);

c. Penyusunan RTSP (sesuai hasil rencana struktur ruang SKP : RTSP

Pugar, RTSP baru dan RTSP Tempatan) dan Rencana Teknis Detail Jalan

dari SP ke pusat SKP ;

d. Penyusunan Rencana Jalan Penghubung antara Pusat SKP ke jalan

kabupaten terdekat;

e. Penyusunan Rencana Teknis Detail Prasarana (Jembatan, Dermaga,

Saluran Drainase) dan Sarana sesuai kebutuhan (Rumah Transmigran,

Fasum/Fasos, SAB Non Standar, Tenaga Listrik, Sub Terminal, Shelter);

f. Pembangunan jalan penghubung/poros ;

g. Pelaksanaan pembukaan Lahancalon pemukiman transmigrasi pendatang;h. Pembangunan jalan desa baik di lahan Calon transmigran dan di desa

Pugar;

i. Pembangunan Fasum , rumah transmigran , pemugaran rumah-rumah

transmigran, dan pembangunan pecahan KK;

j. Penempatan transmigran. Prioritas penduduk setempat yang berhak

menjadi TPS (transmigran dari penduduk setempat) untu SP Pugar : dapat

dilihat pada tabel.

III. TENAGA AHLI

Untuk menyusun R-SKP perlu melibatkan beberapa Tenaga ahli yang

profesional. Untuk melaksanakan kegiatan R-SKP. Tenaga ahli yang dibutuhkan

dengan komposisi sebagai berikut :

7/23/2019 KAK-RSKP

36/46

35 | P a g e

Tabel

Tenaga Ahli

No Profesi/Keahlian Latar Belakang PendidikanPengalaman

Kerja(Tahun)

JabatanDalamProyek

1

Ahli Perencanaan

Wilayah

S1 Planologi

4 Ketua Tim2 Ahli Geodesi S1 Geodesi 3 Anggota

3 Ahli HidrologiS1 Geologi/ Agrometerologi/Geografi/Sipil Hidrologi

2,5 Anggota

4 Ahli Tanah S1 Ilmu Tanah 3 Anggota

5Ahli EkonomiPertanian/

S1 Sosek Pertanian3 Anggota

6 Ahli Kehutanan S1 Kehutanan 2 Anggota

7 Ahli Sosial Budaya S1 Sosiologi 3 Anggota

Catatan :-Salah satu dari tenaga ahli harus mempunyai sertifikat Amdal minimal A untuk melakukan Telaahan Lingkungan.- TA diatas untuk Pola Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan , untuk pola lain , tenaga ahli ditambah /dikurangi sesuai kebutuhan.

No. Profesi/KeahlianBulan

I II III IV OB

1Ahli PerencanaanWilayah

4

2 Ahli Geodesi 3

3 Ahli Hidrologi 2,5

4 Ahli Tanah 3

5 Ahli Sosek Pertanian 3

6 Ahli Kehutanan 2

7 Ahli Sosiologi 3

Tugas tenaga ahli antara lain:

a. Ahli perencanaan wilayah (ketua tim)

- Mengkoordinasikan penyusunan laporan dari berbagai disiplin ilmu;

- Melakukan analisis tata ruang kawasan;

- Melakukan analisis jaringan transportasi dan analisis kebutuhan

sarana dan prasarana untuk menunjang rencana pengembangan

kawasan transmigrasi;

- Bertanggungjawab terhadap peta RWPT, peta analisis tata ruang dan

peta RSKP.

b. Ahli geodesi

- Melakukan analisis kelerengan untuk mendapatkan informasi

klasifikasi kelerengan beserta posisi dan luasannya;- Melakukan koordinasi di bidang kegiatan topografi;

7/23/2019 KAK-RSKP

37/46

36 | P a g e

- Mengkoordinasikan penggambaran semua peta;

- Bertanggungjawab terhadap peta orientasi dan peta kemiringan

lereng.

c. Ahli tanah- Mengarahkan, mengevaluasi dan memberi petunjuk kepada surveyor

tanah;

- Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dalam melakukan pekerjaan

penilaian kondisi fisik dan kimia tanah;

- Bertanggungjawab terhadap analisa tanah dan penyusunan peta

kesesuaian lahan.

d. Ahli hidrologi

- Mengidentifikasi daerah-daerah bahaya banjir, pengamatan pasang

surut dan intrusi air laut serta genangan-genangan yang ada di

daerah survai;

- Mengevaluasi ketersediaan sumber daya air untuk keperluan air

minum transmigran dan keperluan lainnya;

- Menganalisa data iklim, minimal 10 tahun terakhir;

- Bertanggungjawab terhadap perhitungan dan peta sumber daya air.

e. Ahli kehutanan

- Melakukan survai tentang flora dan fauna;

- Menghitung perkiraan potensi kayu;

- Melakukan deliniasi status dan fungsi kawasan, serta kelas hutan;

- Bertanggungjawab terhadap analisa penggunaan lahan dan peta

status hutan.

f. Ahli ekonomi pertanian/sosiologi

- Melakukan survai kependudukan dan ekonomi masyarakat setempat;

- Melakukan analisa pasar terhadap komoditas yang akan

dikembangkan;

- Menganalisa usaha tani;

- Bertanggungjawab terhadap evaluasi kelayakan pengembangan

kawasan dan peta penyebaran fasilitas sosial dan ekonomi.

7/23/2019 KAK-RSKP

38/46

37 | P a g e

g. Ahli Sosiologi

- Melakukan pengumpulan data sebagai bahan fasilitator dalam

musyawarah;

- Melaksanakan analisa data untuk sasaran pengarahan (desa-desa)

untuk menjadi saran perpindahan penduduk;

- Melaksanakan analisa data bkesesuaian kultural untuk calon TPS

dengan TPA;

- Melaksanakan analisa potensi SDM calon transmigran penduduk

setempat dan penataan persebaran penduduk;

- Melaksanakan analisa data sesuai dengan aspek demografi, aspek

sosiografi, aspek geografi dan aspek psikografi;

IV. JADWAL PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan untuk penyusunan Rencana SKP ini adalah 4(empat ) bulan:

No. JENIS KEGIATANJADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV

1 Tahap Persiapan

2 Presentasi Laporan

Pendahuluan

3 Tahap Survai Lapang

4 Presentasi Laporan

Lapang

5 Penyusunan Draft

Laporan Akhir

6

Presentase Draft

Laporan Akhir

7 PenyempurnaanLaporan

8 Penyerahan Laporan

V. KELUARAN RENCANA RINCI SKP:

Keluaran Rencana SKP terdiri atas dokumen laporan

1.1. Dokumen Laporan dengan outline terlampir

1.2. Peta-peta

7/23/2019 KAK-RSKP

39/46

38 | P a g e

Format Peta disajikan dalam Kertas berukuran A1A0, terkecuali pada

laporan akhir dilengkapi peta-peta dalam format A-3, (full color). Peta-peta

yang disajikan meliputi:

a. Peta orientasi (lingkup pulau/provinsi dalam 1 lembar peta, skala

menyesuaikan)

b. Peta konteks Regional (lingkup provinsi/kabupaten dalam 1 lembar

peta, skala menyesuaikan)

c. Peta RKT 1 : 20.000

d. Peta sebaran fasilitas sosial-ekonomi 1 : 20.000

e. Peta Kemiringan; 1 : 20.000

f. Peta Satuan Lahan 1 : 20.000

g. Peta Potensi Sumberdaya Air 1 : 20.000h. Peta Kesesuaian Lahan; 1 : 20.000

i. Peta Penggunaan Lahan, Penguasaan

j. Lahan dan Status Hutan 1 : 20.000

k. Peta sebaran pemukiman penduduk 1 : 20.000

l. Peta analisa tata ruang 1: 20.000

m. Peta Areal terekomendasi untukkonsolidasi lahan 1 : 20.000

n. Rencana Struktur SKP 1 : 20.000

- Sebaran SP-SP (SP Baru, SP Pugar dan SP tempatan)

- Lokasi pusat SKP (Desa Utama) dan pusat SP;

- Rencana blok LP, LU I dan LU II (untuk pola TPLK);

- Alinemen jalan penghubung dan jalan poros;

- Batas daerah yang diusulkan untuk studi Tahap III.

o. Rencana peruntukan Lahan SKP.

p. Peta Rencana Pembangunan/Pengembangan Prasaranan dan Sarana

SKP

VI. PELAPORAN

Mekanisme pelaporan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan, yang berisi metode dan rencana pelaksanaan

pekerjaan, yang juga dilengkapi dengan pemahaman dan tinjauan awal

terhadap substansi pekerjaan. Laporan pendahuluan diserahkan 1 (satu)

bulan semenjak diterbitkannya SPMKsebanyak 5 eksemplar;

2. Laporan Antara, yang berisi hasil laporan survai lapangan dan berita

acara hasil musyawarah dan berita acara penyerahan lahan yang akan

dikonsilodasi lahan;

7/23/2019 KAK-RSKP

40/46

39 | P a g e

3. Laporan Antara diserahkan 2 (dua) bulan semenjak diterbitkannya

SPMK sebanyak 5 eksemplar;

4. Draft Laporan Akhir, yang berisi hasil rumusan rencana luas SKP,

rencana Struktur Tata Ruang dan perkiraan daya tampung, Rencana pola

pemanfaatan ruang, rencana pengembangan usaha dan kelayakan

usahanya, rencana jenis transmigrasi yang dilaksanakan, rencana

persebaran penduduk dan indikasi program. Draft Laporan Akhir

diserahkan 4 (empat ) bulan semenjak diterbitkannya SPMK 5 eksemplar.

5. Laporan Akhir,yang merupakan penyempurnaan draf laporan akhir

Laporan akhir diserahkan 5 lima) bulan semenjak diterbitkannya SPMK

sebanyak 10 eksemplar;

6. Buku Executive Summary.

VII. BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan ini diselenggarakan secara kontraktual dengan sumber pendanaan

APBN. Biaya pelaksanaan pekerjaan ini adalah Rp.2,825,022,200, dengan uraian

sebagai berikut.

NO Uraian Biaya

1 Kawasan Dampala SKP. A

Kabupaten Morowali Provinsi

Sulawesi Tengah

Rp 558,164,200,-

2 Kawasan Rauta SKP. A Kabupaten

Konawe Provinsi Sulawesi

Tenggara

Rp 542,251,600,-

3 Kawasan Taliabu SKP A Kabupaten

Taliabu Provinsi Maluku Utara

Rp 594,279,400,-

4 Kawasan Tomage SKP A

Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua

Barat

Rp 604,054,000,-

5 Kawasan Bunguran SKP A

Kabupaten Natuna Provinsi

Kepulauan Riau

Rp 526,273,000,-

7/23/2019 KAK-RSKP

41/46

40 | P a g e

VIII. PENUTUP

Demikian kerangka acuan pekerjaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Rinci SKP

TahunAnggaran2015.

Direktur

Perencanaan Pembangunan

Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Jajang Abdullah, SPd, M.Si

NIP.19620704 198503 1 002

7/23/2019 KAK-RSKP

42/46

41 | P a g e

OUTLINE LAPORAN RENCANA RINCI SKP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Tujuan

1.3. Sasaran

1.4. Manfaat

1.5. Luaran

1.6. Peristilahan

1.7. Metode pendekatan

1.7.1. Kerangka penyusunan SKP

1.7.2. Metode pelaksanaan pekerjaan

BAB. II ASPEK FISIK LINGKUNGAN DAN SOSEK2.1. Daerah Studi

2.1.1. Letak administrasi dan geografis

2.1.2. Perhubungan dan pencapaian lokasi

2.1.3. Regional konteks

2.2. Iklim dan Hidrologi

2.2.1. Metode klasifikasi iklim

2.2.2. Karakteristik iklim

2.2.3. Analisis curah hujan

2.2.4. Neraca air

2.2.5. Sumber daya air

2.2.5.1. Sungai

2.2.5.2. Air tanah dangkal

2.2.5.3. Sumber air potensial

2.2.5.4. Kualitas air

7/23/2019 KAK-RSKP

43/46

42 | P a g e

2.3. Geologi geomorfologi dan fisiografi

2.3.1. Geologi

2.3.2. Geomorfologi

2.3.3. Fisiografi dan satuan Lahan

2.3.4. Sistem lahan

2.4. Topografi

2.4.1. Pengukuran kemiringan lahan

2.4.2. Pengukuran jalur base line

2.5. Sumber daya lahan

2.5.1. Bahan induk tanah

2.5.2. Klasifikasi tanah

2.5.3. Deskripsi tanah

2.5.4. Satuan peta tanah

2.5.5. Kesuburan tanah

2.5.6. Evaluasi kesesuaian lahan

2.5.7. Hasil penilaian kesesuaian lahan

2.5.7.1. Kesesuaian lahan aktual

2.5.7.2. Kesesuaian lahan potensial

2.5.8. Rekomendasi pemupukan dan pengapuran

2.5.8.1. Pemupukan

2.5.8.2. Waktu pemberian pupuk

2.5.8.3. Pengapuran

2.5.9. Bahaya erosi tanah

2.6. Sumber daya hutan

2.6.1. Potensi tegakan dan kelas hutan

2.6.2. Flora dan fauna

2.6.3. Status hutan

2.6.4. Penggunaan lahan

2.6.5. Telahaan lingkungan

2.7. Keadaan pertanian yang ada sekarang

2.7.1. Keadaan pertanian secara umum

2.7.1.1. Tanaman pangan

2.7.1.2. Keadaan tanaman hortikultura

2.7.1.3. Keadaan tanaman perkebunan

7/23/2019 KAK-RSKP

44/46

43 | P a g e

2.7.2. Keadaan peternakan dan perikanan

2.7.2.1. Peternakan

2.7.2.2. Perikanan

2.7.3. Pola dan jadwal tanam

2.7.4. Ketersediaan dan pemakaian input

2.7.5. Ketersediaan dan penggunaan tenaga kerja

2.7.6. Perkiraan produksi dan kebutuhan konsumsi

2.8. Keadaan Kependudukan, sosial budaya dan ekonomi

2.8.1. Jumlah dan kepadatan penduduk

2.8.2. Penduduk berdasarkan umur

2.8.3. Penduduk berdasarkan agama dan budaya

2.8.4. Pendapatan dan pengeluaran

2.8.5. Pendapatan penduduk

2.8.6. Pengeluaran penduduk

2.8.7. Fasilitas sosial dan prasarana ekonomi

2.8.8. Aspirasi Masyarakat terhadap program Transmigrasi

2.8.9. Jumlah Potensi Sasaran

2.8.10. Sebaran Penduduk menurut Desa /Kecamatan

2.8.11. Kelompok Masyarakat Calon Penghuni Permukiman Transmigrasi :

2.8.11.1. Penetapan Persyaratan Bagi Calon Transmigrasi

2.8.11.2. Arahan Jumlah dan Komposisi Penduduk

2.8.11.3. Arahan Sebaran Tempat Tinggal

2.8.11.4. Arahan Karakteristik Sosial Budaya

2.8.11.5. Komposisi TPS : TPA serta Daerah Asal TPA yang

diinginkan

BAB III RENCANA TATA KAWASAN PENGEMBANGAN

3.1. Analisis Arahan Pengembangan Kawasan

3.1.1. Arahan pola ruang menurut RTRWK/RK

3.1.2. Orientasi pengembangan kawasan

3.2. Analisis Persebaran Penduduk

3.2.1. desa-desa yang sudah maju

3.2.2. desa -desa yang perlu tambahan penduduk

7/23/2019 KAK-RSKP

45/46

44 | P a g e

3.3. Analisis kesesuaian Pemukimam

3.3.1. Kesesuaian lahan

3.3.2. status hutan/pengusaan lahan

3.3.3. Indikasi ketetersediaan air

3.4. Analisis Tata Ruang

3.4.1. Arahan Struktur ruang SKP

3.4.2. Arahan peruntukan Lahan

3.5. Areal Terekomendasi (untuk SP baru, SP pugar dan SP tempatan)

3.5.1. luasan untuk masing-masing tipe SP

3.5.2. kondisi tutupan lahan

3.6. Analisis kebutuhan prasarana dan sarana dasar

3.6.1. Kebutuhan prasarana (air bersih, dll)

3.6.2. Kebutuhan sarana (pendidikan, kesehatan, peribadatan, dll)

3.7. Rencana struktur satuan kawasan pengembangan

3.7.1. sebaran SP

3.7.2. Sebaran pusat-pusat

3.7.3. Rencana jaringan poros/penghubung

3.8. Rencana Pengembangan Pertanian ( Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha )3.8.1. Jenis tanaman yang diusulkan

3.8.2. Pola dan jadwal tana

3.8.3. Ketersediaan dan penggunaan tenaga kerja

3.8.4. Perkiraan kebutuhan masukan pertanian

3.8.5. Kebutuhan masukan pertanian di lahan usaha

3.8.6. Perkiraan dan nilai produksi

3.8.7. Perkiraan pendapatan dan pengeluaran

- Pendapatan kotor

- Pengeluaran kegiatan usaha tani

- Perkiraan pendapatan bersih

3.9. Indikasi Program dan rencana pentahapan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan4.2 Saran

7/23/2019 KAK-RSKP

46/46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ALBUM PETA RSKP

1. Peta Orientasi skala 1 :1.000.000/1 : 500.000

2. Peta RWPT skala 1 :50.000

3. Peta Penyebaran Fasilitas Sosial Ekonomi skala 1 :100.000

4. Peta Kemiringan Lahan skala 1 : 25.000

5. Peta Satuan Lahan skala 1 : 25.000

6. Peta Penggunaan Lahan dan Status Hutan skala 1 : 25.000

7. Peta Potensi Sumber Daya Air skala 1 : 25.000

8. Peta Kesesuaian Lahan skala 1 : 25.000

9. Peta Konteks Regional skala 1 :100.000

10. Peta Analisis Tata Ruang skala 1 : 25.000

11. Peta Areal Terekomendasi skala 1 : 25.000

12. Peta RSKP skala 1 : 25.000