kerjasama multilateral (oki)

7/22/2019 KERJASAMA MULTILATERAL (OKI)

1/29

KERJASAMA MULTILATERAL

ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakanorganisasi internasional non militer yang didirikan diRabat,Maroko pada tanggal 25 September 1969. Dipicu olehperistiwa pembakaran Mesjid Al Aqsha yang terletak di kota

Al Quds (Jerusalem) pada tanggal 21 Agustus 1969 telahmenimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalanganumat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yangmendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan

dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangkamengusahakan pembebasan Al Quds.

Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan RajaHassan II dari Maroko, dengan Panitia Persiapan yang terdiridari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi danMaroko, terselenggara Konperensi Tingkat Tinggi (KTT)Islam yang pertama pada tanggal 22-25 September 1969 diRabat, Maroko. Konferensi ini merupakan titik awal bagi

pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Secara umum latar belakang terbentuknya OKIsebagai berikut :

Tahun 1964 : Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)Arab di Mogadishu timbul suatu ide untuk


2/29

menghimpun kekuatan Islam dalam suatuwadah internasional.

Tahun 1965 : Diselenggarakan Sidang Liga Arabsedunia di Jeddah Saudi Arabia yangmencetuskan ide untuk menjadikan umatIslam sebagai suatu kekuatan yangmenonjol dan untuk menggalangsolidaritas Islamiyah dalam usahamelindungi umat Islam dari zionismekhususnya.

Tahun 1967 : Pecah Perang Timur Tengah melawanIsrael. Oleh karenanya solidaritas Islam dinegara-negara Timur Tengah meningkat.

Tahun 1968 : Raja Faisal dari Saudi Arabiamengadakan kunjungan ke beberapanegara Islam dalam rangka penjajagan

lebih lanjut untuk membentuk suatuOrganisasi Islam Internasional.

Tahun 1969 : Tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusakMesjid Al Agsha. Peristiwa tersebutmenyebabkan memuncaknya kemarahanumat Islam terhadap Zionis Israel.

Seperti telah disebutkan diatas, Tanggal

22-25 September 1969 diselenggarakanKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam di Rabat, Maroko untukmembicarakan pembebasan kotaJerusalem dan Mesjid Al Aqsa daricengkeraman Israel. Dari KTT inilah OKIberdiri.

2


3/29

B. TUJUAN dan PRINSIP ORGANISASI

1. TUJUAN ORGANISASI

Secara umum tujuan didirikannya organisasi tersebutadalah untuk mengumpulkan bersama sumber daya duniaIslam dalam mempromosikan kepentingan mereka danmengkonsolidasikan segenap upaya negara tersebut untuk

berbicara dalam satu bahasa yang sama guna memajukanperdamaian dan keamanan dunia muslim. Secara khusus,OKI bertujuan pula untuk memperkokoh solidaritas Islamdiantara negara anggotanya, memperkuat kerjasama dalambidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulanFebruary 1972, telah diadopsi piagam organisasi yang berisi

tujuan OKI secara lebih lengkap, yaitu :a. Memperkuat/memperkokoh :

1). solidaritas diantara negara anggota;

2). kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial,budaya dan iptek.

3). perjuangan umat muslim untuk melindungikehormatan kemerdekaan dan hak-haknya.

b. Aksi bersama untuk :

1). melindungi tempat-tempat suci umat Islam;

2). memberi semangat dan dukungan kepada rakyatPalestina dalam memperjuangkan haknya dankebebasan mendiami daerahnya.

c. Bekerjasama untuk :

3


4/29

1). menentang diskriminasi rasial dan segala bentukpenjajahan;

2). menciptakan suasana yang menguntungkan dansaling pengertian diantara negara anggota dannegara-negara lain.

2. PRINSIP ORGANISASI

Untuk mencapai tujuan diatas, negara-negara anggotamenetapkan 5 prinsip, yaitu :

a.Persamaan mutlak antara negara-negara anggotab.Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campurtangan atas urusan dalam negeri negara lain.

c.Menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritaswilayah setiap negara.

d.Penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul melaluicara-cara damai seperti perundingan, mediasi,rekonsiliasi atau arbitrasi.

e.Abstein dari ancaman atau penggunaan kekerasan

terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional ataukemerdekaan politik sesuatu negara.

C. NEGARA ANGGOTA

Kini OKI memiliki 57 negara anggota serta sejumlahnegara pengamat, antara lain Bosnia Herzegovina, Republik

Afrika Tengah, Pantai Gading dan Thailand. Daftar

selengkapnya negara anggota OKI dan tahun bergabungnyadapat dilihat pada lampiran 2.

4


5/29

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI OKI

A. BADAN-BADAN UTAMA (PRINCIPAL ORGANS)

1. Konferensi Para Raja dan Kepala Negara/

Pemerintah (The Conference of Kings of State andGovernment).

Konferensi para Raja dan KepalaNegara/Pemerintahan merupakan badan otoritastertinggi dalam organisasi. Semula badan tersebutmengadakan sidangnya apabila kepentingan umatIslam memandang perlu untuk mengkaji dan

mengkoordinasikan kebijaksanaan mengenai masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dunia Islam.Tetapi pada KTT III OKI di Mekkah, bulan Januari 1981,ditetapkan bahwa KTT diadakan sekali dalam tigatahun untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yangakan diambil OKI.

Semenjak kelahirannya, OKI telahmenyelenggarakan 10 (sepuluh) kali KTT, yaitu :

1. KTT I : Rabat, Maroko, 22-25 September 1969

2. KTT II : Lahore, Pakistan, 22-24 February1974

3. KTT III: Mekkah, Saudi Arabia, 25-28 January1981

4. KTT IV : Casablanca, Maroko, 16-19January 1984

5


6/29

5. KTT V : Kuwait, 26-29 January 19876. KTT VI : Dakar, Senegal, 9-11 Desember

1991.7. KTT VII : Casablanca, Maroko, 13-15Desember 1994

8. KTT VIII : Teheran, Iran, 9-11 Desember 1997.

9. KTT IX : Doha, Qatar, 12-13 November 2000

10. KTT X : Kuala Lumpur, Malaysia, 16-17Oktober 2003

2. Konferensi Para Menteri Luar Negeri (The IslamicConference of Ministers of Foreign Affairs)

Dalam Article V Piagam OKI disebutkan bahwaKonferensi Para Menteri Luar Negeri (KTM) diadakansekali dalam setahun bertempat disalah satu negaraanggota. Pertemuan yang dihadiri oleh para Menteri

Luar Negeri tersebut akan memeriksa dan menguji"progress report" dari implementasi atas keputusan-keputusan dari kebijakan yang diambil pada pertemuanpuncak.KTM Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan satuatau beberapa negara anggota atau diminta olehSekretaris Jenderal dengan persetujuan mayoritas duaper tiga negara anggota. KTM berhak pula memintadisidangkannya Konferensi Tingkat Tinggi.

Sampai saat ini telah dilangsungkan 30 kali KTMdengan negara penyelenggara (tuan rumah) sebagaiberikut :1. KTM I : Jeddah, Saudi Arabia, Maret

19702. KTM II : Karachi, Pakistan, Desember

1971

6


7/29

3. KTM III : Jeddah, Saudi Arabia, February Maret 1972

4. KTM IV : Bengazi, Libya, 24-26 Maret19735. KTM V : Kuala Lumpur, Malaysia, 21-25

Juni 19746. KTM VI : Jeddah, Saudi Arabia, 12-17 Juli

19757. KTM VII : Istanbul, Turki, 12-15 Mei 19768. KTM VIII : Tripoli, Libya, 16-22 Mei 19779. KTM IX : Dakar, Senegal, 24-28 April

197810. KTM X : Fez, Maroko, Mei 8-12 Mei 197911. KTM XI : Islamabad, Pakistan, 17-22 Mei

198012. KTM XII : Baghdad, Irak, 1-5 Juni 198113. KTM XIII : Niamey, Nigeria, 22-26 Agustus

198214. KTM XIV : Dhaka, Bangladesh, 6-11

Desember 198315. KTM XV : Sana'a, Yaman Utara, 18-22Desember 1984

16. KTM XVI : Fez, Maroko, 6-10 Januari 198617. KTM XVII : Amman, Jordania, 21-25 Maret

198818. KTM XVIII : Riyadh, Saudi Arabia, 13-16

Maret 198919. KTM XIX : Kairo, Mesir, 31 Juli 5 Agustus

199020. KTM XX : Istanbul, Turki, 4-8 Agustus

199121. KTM XXI : Karachi, Pakistan, 25-29 April

199322. KTM XXII : Casablanca, Maroko, 10-12

Desember 1994

7


8/29

23. KTM XXIII : Conakry, Guinea, 9-12Desember 1995

24. KTM XXIV : Jakarta, Indonesia, 9-13Desember 199625. KTM XXV : Doha, Qatar, 15-17 Maret 199826. KTM XXVI : Ouagadougou, Burkina Faso, 28

Juni 1 Juli 199927. KTM XXVII : Kuala Lumpur, Malaysia, 27-30

Juni 200028. KTM XXVIII : Bamako, Mali, 25-29 Juni 200129. KTM XXIX : Khartoum, Sudan, 25-27 Juni

200230. KTM XXX : Teheran, Iran, 28-30 Mei 2003

Sebagaimana telah menjadi kebiasaan maka paraMenteri Luar Negeri negara anggota OKI jugamengadakan Sidang Konsultasi Tingkat Menteri di NewYork dalam rangka Persidangan Majelis Umum PBB.Disamping itu ada pula Sidang-sidang KTM Luar Biasa.

3. Sekretariat Jenderal (The General Secretariat)

Sekretariat Jenderal merupakan organ eksekutifOKI dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal(Sekjen) dengan 4 (empat) orang Asisten Sekjen.Sekjen dipilih oleh KTM untuk masa jabatan 4 (empat)tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Perubahan

jabatan menjadi empat tahun tersebut ditetapkan dalam

KTT III di Mekkah tahun 1981 sedangkan sebelumnyamasa jabatan tersebut hanya untuk dua tahun sajatetapi dapat diperpanjang untuk masa tidak lebih daridua tahun. Sekretariat Jenderal dipercayakanmengimplementasikan keputusan-keputusan yangdiambil oleh KTT dan KTM.

8


9/29

Secara berturut-turut, Sekretaris Jenderal yangtelah melaksanakan tugasnya sejak OKI berdiri,

adalah :

1. Tengku Abdul Rahman, Malaysia (1970 1973)2. Hassan Tuhami, Mesir (1974 1975)3. Amadou Karim Gaye, Senegal (1975 1979)4. Habib Chatty, Tunisia (1979 1984)5. S.S. Przada, Pakistan (1985 1988)6. Hamid Al Gabid, Mesir (1989 1996)7. Azeddine Laraki, Maroko (1997 2000).

8. Abdelouahed Belkeziz, Maroko (2001 sekarang)

Sekretariat Jenderal yang juga merupakanMarkas Besar OKI berkedudukan di Jeddah, Saudi

Arabia.

4. Mahkamah Islam Internasional (The InternationalIslamic Court of Justice).

Mahkamah dimaksudkan akan mempunyai fungsi danperanan penting sebagai badan peradilan untukmenyelesaikan sengketa antar negara anggota secaradamai. Ide pembentukan Mahkamah ini berasal dariKTT III di Mekkah. KTT XIII di Niamey telah pulamenetapkan Kuwait sebagai tempat kedudukanMahkamah Islam Internasional tersebut.

B. KOMITE KHUSUS

1. Komite Al Quds (Al Quds / Jerusalem Committee)Komite ini dikenal juga sebagai Komite Jerusalem,didirikan berdasarkan Resolusi KTM VI di Jeddah tahun1975. Tujuan didirikan komite ini adalah Mengkajisituasi di Al Quds dan menindaklanjuti sertamengimplementasikan resolusi-resolusi yang diambil

9


10/29

OKI ataupun organisasi/forum internasional lainnyamenyangkut Al Quds.

2. Komite Tetap Keuangan (Permanent FinanceCommittee).Komite ini bertugas mempersiapkan, melakukan danmelaksanakan pengawasan atas penggunaananggaran Sekretariat Jenderal. Oleh karenanyaanggota Komite Tetap Keuangan adalah semua negaraanggota OKI.

3. Komite Tetap mengenai soal-soal Penerangan danKebudayaan (The Standing Committee on Informationand Cultural Affairs/COMIAC).

4. Komite Tetap untuk Ekonomi dan KerjasamaPerdagangan (The Standing Committee for Economicand Commercial Cooperation/COMCEC).Komite ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab

berikutnya.

5. Komite Tetap untuk Kerjasama Pengetahuan danTeknologi (The Standing Committee for Scientific andTechnolgical Cooperation/COMSTECH)

6. Komite Perdamaian Islam (Islamic Peace Committee)

7. Komite Tetap untuk Bidang Informasi dan Kebudayaan

(The Standing Committee for Information and CulturalAffairs/COMIAC) .

8. Badan Pengawas Keuangan (Financial Control Organ)

9. Selain Komite yang disebut diatas terdapat pula Komitekhusus seperti Komite mengenai Afghanistan; Komiteuntuk Afrika Selatan dan Namibia; Komite Solidaritas

10


11/29

Islam dengan Rakyat Sahel; Komite mengenai SituasiMuslim di Philipina serta Komite mengenai Palestina.

C. BADAN-BADAN SUBSIDER (SUBSIDIARY ORGANS)

1. Ankara Centre (The Statistical Economic and Social,Researh and Training Center for Islamic Countries SESRTCIC)Merupakan pusat latihan dan riset statistik, ekonomidan sosial. Badan ini berpusat di Ankara, Turki.

2. Dhaka Centre (The Islamic Centre for Technical andVocational Training and Research - ICTVTR)Merupakan pusat riset dan latihan teknik serta kejuruanIslam dan berpusat di Dhaka, Bangladesh.

3. Casablanca Centre (The Islamic Centre for Trade andthe Development ICDT)Merupakan pusat pengembangan perdagangan Islam

dan berpusat di Casablanca, Maroko.4. The Al Quds (Jerusalem) Fund and its Waqf, Jeddah

5. The Islamic Solidarity Fund and its Wagq, Jeddah.

6. The Researh Centre for Islamic History Art and Culture,Istanbul.

7. The Islamic Foundation of Science, Technology andDevelopment, Jeddah.

8. The Islamic Fiqh Academy

9. The International Commission for the Preservation ofIslamic Haritage, Istanbul.

D. ORGAN-ORGAN KHUSUS (SPECIALIZED ORGANS)

11


12/29

1. Bank Pembangunan Islam (Islamic DevelopmentBank-IDB)

Bank ini berdiri pada tahun 1975 dan berpusat diJeddah, Saudi Arabia. Dibentuk dengan tujuan utamamemberikan sumbangan untuk pembangunan ekonomidan kemajuan sosial negara-negara anggota,meningkatkan kerjasama ekonomi, membantumendirikan lembaga keuangan dan perbankan Islamserta mendorong usaha-usaha kemajuan minoritasIslam di negara-negara bukan anggota.

2. Kamar Dagang, Industri dan Komoditi Islam (IslamicChamber of Commerce, Industry and CommodityExchange ICCICE)Kegiatan KADIN Islam antara lain mengkoordinasikanIslamic Fair secara teratur dan juga meneliti proyek-proyek industri patungan antar negara-negara anggotabekerjasama dengan IDB ataupun pusat-pusat lainnya.

3. Islamic International News Agency(IINA), Jeddah.

4. Islamic State Broadcasting Organization (ISBO),Jeddah

5. Islamic Shipowners Association, Jeddah.

6. Islamic Education, Scientific and Cultural Organization,Casablanca.

12


13/29

BAB III

KERJASAMA MULTILATERAL OKI

A. PERANAN OKI

Melihat latar belakang terbentuknya OKI, terdapatkesan bahwa organisasi ini bersifat dan bersikap lebihmelayani kepentingan Arab dan Timur Tengah.

Kesan tersebut tidak dapat dipungkiri sepenuhnya,karena :

Pertama, salah satu persoalan dan kemelut dunia yangmenjadi perhatian masyarakat internasionalterjadi di kawasan Arab dan Timur Tengah.

Kedua, dalam OKI persoalan Timur Tengah danPalestina terlihat lebih menonjol karena terkaitdidalamnya pembicaraan dan desakan yangbernafaskan kepentingan agama dan umatIslam seluruh dunia. Perlu diingat bahwa hampirseparuh dari negara anggota OKI adalahnegara-negara Arab.

Meskipun demikian, masalah-masalah internasionallainnya semakin mendapat perhatian yang proporsional.Dalam masalah politik, OKI memberi perhatian dalam konflikIndia Pakistan, masalah Afrika Selatan, Philipina Selatan,

Afghanistan, dll.

13


14/29

Dalam bidang ekonomi telah dikumpulkan "DanaKonsolidasi Program Pembangunan Dunia Islam". Hal ini

untuk menunjang progaram-program pembangunan negaraanggota OKI.Pengumpulan dana tersebut telah melahirkan "Rencana Aksiuntuk memperkuat kerjasama ekonomi diantara negara-negara anggota OKI".

Selain itu, dalam pengembangan sosial budaya, OKItelah membentuk banyak Badan-Badan Subsider sepertimisalnya yang menangani masalah pendidikan, ilmu

pengetahuan dan teknologi, hukum, kebudayaan, yangtugasnya hampir menyerupai badan-badan khusus PBB.Diantara badan-badan subsider ini antara lain adalah : KomisiInternasional Peninggalan Kebudayaan Islam yangmenangani masalah-masalah yang menyangkutpemeliharaan hasil-hasil budaya Islam yang ada di negara-negara Islam; Akademi Fikih Islam yang bertujuanmempelajari masalah-masalah yang menyangkut kehidupan

"ijtihad" yang berasal dari tradisi Islam; Komisi Hukum IslamInternasional guna menyumbangkan kemajuan prinsip-prinsipHukum Islam beserta kodifikasinya; dll.

B. KEANGGOTAAN INDONESIA DIDALAM OKI

1. Peranan Indonesia

Sesuai dengan Artikel VIII Piagam OKI yang

menyangkut keanggotaan dijelaskan bahwa organisasiterdiri dari negara-negara Islam yang turut serta dalamKTT yang diadakan di Rabat dan KTM-KTM yangdiselenggarakan di Jeddah, Karachi serta yangmenandatangani Piagam.

Kriteria yang dirancang oleh Panitia PersiapanKTT I adalah bahwa "Negara Islam" adalah negara

14


15/29

yang konstitusional Islam atau mayoritas penduduknyaIslam. Semua negara muslim dapat bergabung dalam

OKI.Keanggotaan Indonesia di dalam OKI adalah

unik. Pada tahun-tahun pertama, kedudukan Indonesiadalam OKI menjadi sorotan baik di kalangan OKIsendiri maupun di dalam negeri. Indonesia menjelaskankepada OKI bahwa Indonesia bukanlah negara Islamsecara konstitusional dan tidak dapat turut sebagaipenandatangan Piagam. Tetapi Indonesia telah turut

sejak awal dan juga salah satu negara pertama danyang turut berkecimpung dalam kegiatan OKI.Kedudukan Indonesia disebut sebagai "partisipan aktif".Status, hak dan kewajiban Indonesia sama sepertinegara-negara anggota lainnya.

Sebagai negara yang berfalsafah Pancasila dansebagai negara yang sebagian besar penduduknyaberagama Islam, maka Indonesia patut menyambut

positif setiap usaha untuk meningkatkan derajat, statussosial dan kesejahteraan serta kemakmuran umat Islamseperti yang menjadi tujuan Konferensi, terutama dalamhal-hal yang bermanfaat bagi usaha-usahapembangunan dalam segala bidang yang merupakanprogram utama Pemerintah Indonesia.

Selain untuk memperoleh manfaat langsung bagikepentingan nasional Indonesia, keikutsertaan

Indonesia diharapkan dapat menggalang dukunganbagi kepentingan Indonesia di forum-foruminternasional lainnya, baik yang menyangkut bidangpolitik maupun bidang ekonomi dan sosial budaya.

Tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang terteradalam Piagam OKI menunjukkan semangat yangsejalan dengan prinsip Bandung dan Non Blok,

15


16/29

khususnya dalam rangka pengembangan solidaritasdan tekad menghapuskan segala bentuk kolonialisme

serta sikap tidak campur tangan di dalam urusan dalamnegeri masing-masing negara anggota.Peranan Indonesia selama ini dinilai oleh negara-

negara anggota lainnya sangat positif dan konstruktif.Hal ini tidak berlebihan jika dilihat bahwa banyakpertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok"progresif revolusioner" dengan kelompok"konservatif/moderat" dapat dijembatani oleh Indonesia.Hal ini dimungkinkan antara lain oleh sikap tidak

memihak RI terhadap sengketa regional Arab.

Sebagai peserta, Indonesia telah berperan secaraaktif dalam OKI, baik dalam kegiatannya maupundengan sumbangan yang diberikan kepada organisasiini dalam rangka meningkatkan kesetiakawanandiantara anggota OKI, disamping untuk membinakerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya dan

bidang-bidang lainnya yang semuanya dilakukan dalamrangka menunjang pembangunan nasional Indonesia disegala bidang.

2. Alasan masuknya Indonesia di dalam OKI

Pada KTT III tahun 1972 di Jeddah, Saudi Arabia,Indonesia secara resmi menjadi anggota OKI dan turutmenandatangani piagam OKI. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negaraanggota OKI pemula. Bahkan didalam pertemuan-pertemuan resmi, Indonesia dianggap telah menjadianggota OKI sejak tahun 1969.

Bagi Indonesia keterlibatannya didalam OKImerupakan kesempatan yang baik dalam rangkapengembangan ekonomi/ perdagangan diantara

16


17/29

sesama negara-negara OKI terutama dalam kaitannyadengan kepentingan pembangunan yang sedang

berlangsung di Indonesia, khususnya dalampeningkatan ekspor non migas.Beberapa alasan masuknya Indonesia di dalam

OKI, antara lain :

a. Secara obyektif, Indonesia ingin mendapatkanhasil yang positif bagi kepentingan nasionalIndonesia.

b. Indonesia merupakan negara yang sebagian

besar penduduknya beragama Islam meskipunsecara konstitusional tidak merupakan negaraIslam.

c. Dari segi jumlah penduduk yang beragama Islam,maka jumlahnya merupakan jumlah pendudukberagama Islam terbesar di dunia.

d. Indonesia menganut politik luar negeri yangbebas dan aktif sehingga dapat diterapkan dalam

organisasi-organisasi internasional termasuk OKIsejauh tidak menyimpang dari kepentingannasional Indonesia. Terdapat kesamaanpandangan antara OKI dan Indonesia, yaitusama-sama memperjuangkan perdamaian duniaberdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab,disamping kepentingan dalam bidangperekonomian dan perdagangan.

3. Kepentingan Indonesia didalam OKI

a. Menyangkut masalah politis dimana Indonesiasebagai salah satu negara berkembang berpijakpada politik luar negeri yang bebas dan aktif.

b. Sebagai negara yang mayoritas penduduknyaberagama Islam, ikut menggalang solidaritasIslamiyah.

17


18/29

c. Menarik manfaat bagi kepentinganpembangunan Indonesia, khususnya dalam

kerjasama ekonomi dan perdagangan di antaranegara-negara anggota OKI.

4. Perdagangan Indonesia dengan Negara AnggotaOKI.

Perdagangan Indonesia dengan Negara-negaraanggota OKI masih relative kecil. Pada tahun 2002 totalnilai ekspor non migas sebesar US$ 45,046.07 juta

hanya US$ 5,323.38 juta atau 11,82% yang merupakanekspor ke Negara OKI. Sedangkan pada tahun yangsama impor Indonesia dari Negara OKI sebesarUS$1,355.12 juta yang berarti surplus sebesar US$3,968.26 juta.

Sampai dengan bulan Oktober 2003 total nilaiekspor non migas Indonesia sebesar US$ 39,442.53

juta, dan untuk ekspor non migas ke Negara OKIhanya sebesar US$ 4,697.22 juta. Dibandingkandengan periode yang sama pada tahun lalu makaterjadi peningkatan sebesar 4,26%.

18


19/29

Ekspor Non Migas Indonesia ke Negara

OKI

Tahun 2003 (s/d Agustus)

3,765.88

31,517.37

Ekspor OKI

Total Ekspor

Ekspor/Impor Non Migas Indonesiadengan Negara Anggota OKI

4,976.98 4,926.20

5,323.38

4,697.22

1,339.81 1,331.56 1,355.12 1,185.03

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

2000 2001 2002 2003*)

Tahun

Nilai(US$

Ju

Ekspor

Impor

*) Tahun 2003 s.d bulan Agustus

Impor Indonesia dari Negara OKI selama periodeJanuari Oktober 2003 sebesar US$ 1,185.03 juta

19


20/29

atau meningkat 8,8% dibandingkan periode yang samatahun 2002.

Impor Non Migas Indonesia

ke Negara OKI

Tahun 2003 (s/d Agustus)

965.41

16,314.93

Impor OKITotal Impor

Dibandingkan dengan total ekspor non migasIndonesia tahun 2003 (s/d bulan Oktober) sebesar US$39,442.53 juta, maka ekspor ke Negara-negara OKIrelative kecil. Kecilnya volume perdagangan diantaraNegara OKI antara lain disebabkan Negara-negaratersebut kurang memperoleh informasi mengenaipotensi sesama Negara anggota OKI. Selain itu, tidaksemua anggota OKI mempunyai kemampuan daya belitunai, jadi ketika mereka terlibat dalam transaksiperdagangan, mereka tidak mempunyai posisi tawaryang baik dan tidak punya kesempatan memberi jangka

waktu tenggang pembayaran. Di lain pihak, pihak ketigaakan dengan mudah memperoleh modal dan membelisecara tunai dari Negara OKI sebagai produsenkemudian menjual kembali kepada Negara OKI laindengan harga yang tinggi. Oleh karenanya, perlupeningkatan hubungan bilateral antara Indonesiadengan Negara-negara OKI sebagai optimalisasipelaksanaan Joint Economic Commission serta

20


21/29

peningkatan kerjasama multilateral denganmeningkatkan keikutsertaan pemerintah pada lembaga-

lembaga lainnya.

Dalam rangka mempromosikan potensi yangdimiliki, Indonesia melalui Badan PengembanganEkspor Nasional, Depperindag telah menyelenggarakanberbagai pameran di luar negeri antara lain di Sharjahpada bulan September 2003 dan di Libya pada bulanNovember 2003.

Total Ekspor/Impor Non Migas

Indonesia

47,757.43

43,684.57 45,046.07

39,442.53

27,495.3325,490.22 24,763.12

20,514.92

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

2000 2001 2002 2003 *)

Tahun

N

ilai(US$juta)

Ekspor

Impor

*) Tahun 2003 s/d bulan Agustus

21


22/29

BAB IV

KTT OKI X DAN SIDANG KE-19 COMCEC

A. KTT OKI X, MALAYSIA

KTT X OKI telah berlangsung pada tanggal 16-17Oktober 2003 di Kuala Lumpur, Malaysia. KTT tersebutmerupakan yang pertama kalinya dilangsungkan di Negara

Asia Tenggara. Sebelum ini, pertemuan di Asia pernah

diselenggarakan di Lahore, Pakistan pada tahun1974.

Hal-hal penting yang dibahas dalam KTT tersebutantara lain masalah serangan AS ke Irak, pendudukan Israelatas wilayah Palestina serta serangan Israel terhadap Suriah.

Dalam masalah serangan AS ke Irak, meskipunmenolak pengiriman pasukan dibawah payung OKI, Negara-

22


23/29

negara anggota OKI menuntut pengusiran semua pasukanasing dari Irak. Tuntutan tersebut dikemukakan oleh

Sekretaris JEnderal OKI Abdelouahed Belkeziz.

Resolusi yang terkait dengan isu Palestina mendapatdukungan luas dari segenap anggota OKI. Para PemimpinOKI, termasuk Presiden RI, memberi dukungan bagipenyelesaian Palestina secara damai dibawah koordinasibadan internasional yang didukung secara internasional.

Secara umum KTT X OKI berlangsung sukses dan

menghasilkan suatu kesepakatan yang tertuang dalamDeklarasi Putrajaya. Deklarasi tersebut berisi tujuh butirkesepakatan yang akan memberikan kontribusi nilai lebihterhadap pembangunan masyarakat muslim.

Ketujuh butir Kesepakatan Putrajaya tersebut adalah :

1. Ilmu pengetahuan dan moralitas;2. Persatuan dan kejayaan;3. Revitalisasi OKI;4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;5. Pengembangan teknologi informasi dan

telekomunikasi untuk pengembangan umat;6. Meningkatkan kerjasama ekonomi;7. Meningkatkan perdagangan antara sesama Negara

anggota.

Deklarasi Putrajaya juga dilengkapi dengan plan ofaction yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan deklarasitersebut. Di bidang pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi misalnya, Negara anggota OKI akan melakukankonferensi rutin para ilmuan muslim dan menunjang aktivitasmereka dengan membentuk yayasan khusus OKI.

23


24/29

Sementara itu, di bidang perbankan, OKI sedangmempertimbangkan usulan system perdagangan yang

didasarkan pada satu mata uang emas (the Gold-basedTrade Payment Arrangements GTPA).

B. SIDANG KE-19 KOMITE TETAP KERJASAMA EKONOMIDAN PERDAGANGAN ORGANISASI KONFERENSI ISLAM(COMCEC)

Komisi Tetap Kerjasama Ekonomi dan PerdaganganOKI (The Standing Committee for Economic and TradeCooperation / COMCEC OIC) merupakan salah satu komisikhusus dalam struktur OKI yang menangani masalahekonomi dan perdagangan. Komisi ini berfungsimenindaklanjuti pelaksanaan resolusi yang disepakati padaKonferensi Islam dalam bidang ekonomi dan perdagangan;meneliti semua kemungkinan sarana untuk memperkuat

kerjasama di bidang tersebut serta menetapkan program danusulan di masa depan guna meningkatkan kemampuanNegara-negara anggota di bidang ekonomi danperdagangan.

Terbentuknya Komisi tersebut bermula pada tahun1977 negara OKI sepakat menandatangani General

Agreement for Economic, Technical and Commercial

24


25/29

Cooperation among Member States. Pada KonferensiTingkat Tinggi (KTT) III tahun 1981 telah disetujui peluncuran

Rencana Aksi untuk memperkuat kerjasama ekonomi danperdagangan diantara Negara-negra anggota OKI. Danakhirnya pada The Third Islamic Summit yangdiselenggarakan pada Januari 1981 di Mekkah, telahdiadopsi Resolusi No. 13/3-P(IS) mengenai didirikannyaKomisi tersebut.

Tujuan pendirian COMCEC sesuai dengan ResolusiNo. 13/03-P(IS) adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan dan menindaklanjutipelaksanaan resolusi yang dihasilkan oleh konferensi-konferensi OKI yang berkaitan dengan masalahekonomi dan perdagangan, khususnya ketentuan-ketentuan dan rekomendasi-rekomendasi yangberhubungan dengan rencana aksi.

2. Untuk mengkaji seluruh cara-cara yang mungkin

untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi danperdagangan antar Negara-negara OKI.

3. Mempersiapkan program-program danmenyampaikan usulan-usulan yang dibuat untukmeningkatkan kemampuan Negara-negara anggotaOKI di bidang ekonomi dan perdagangan.

Sidang COMCEC yang terakhir adalah Sidang ke-19yang telah diselenggarakan pada tanggal 20-23 Oktober2003 di Istanbul, Turki.

Hasil dari sidang tersebut adalah disahkannya duaresolusi, yaitu Resolusi mengenai Kesepakatan Sidang ke-19COMCEC dan Resolusi mengenai Bantuan Ekonomi kepadaNegara-negara anggota OKI termasuk Irak.

Kesepakatan Sidang ke-19 COMCEC, antara lain :

25


26/29

1. Mendesak Negara-negara anggota OKI supaya

segera menandatangani dan meratifikasi TradePreferential System of the Organisation of the IslamicConferences (TPS-OIC) agar dapat berpartisipasidalam Putaran Pertama Perundingan Perdagangandalam kerangka pelaksanaan TPS-OIC.

2. Membentuk Komite Negosiasi Perdagangan danmenyelenggarakan Putaran Pertama NegosiasiPerdagangan OKI di Antalya Turki, bulan April 2004.

3. Menyambut kesediaan IDB untuk menyelenggarakanpertemuan di Jenewa guna mengevaluasi hasilPertemuan Tingkat Menteri ke-5 WTO sertamempelajari upaya yang dapat dilakukan untukmerumuskan visi bersama Negara anggota OKIdalam General council WTO tanggal 15 Desember2003.

4. Menyambut tawaran kesediaan Negara anggota untukmenyelenggarakan pertemuan Kelompok Ahli OKI.

5. Meminta Negara anggota untuk mendorong badannasionalnya yang terkait dengan skema pembayaranekspor (EFS) agar terus berperan aktif denganmengadakan koordinasi dengan IDB gunameningkatkan fasilitasi pembiayaan perdagangan.

6. Meminta badan-badan subsider OKI yang terkaitdengan ekonomi dan perdagangan agar memberikanbantuan kepada Negara anggota melalui koordinasidengan Kantor Koordinasi COMCEC.

7. Meminta Pemerintah Malaysia dan IDB untukmelaporkan hasil pengoperasioan proyek electronicbanking OIC-Network.

26


27/29

8. Mengadakan lokakarya mengenai FasilitasiPerdagangan dan Transportasi Negara-negara OKI di

Pakistan 2004.9. Menghimbau Negara-negara anggota agar

berpartisipasi dalam lokakarya, seminar, pameranmaupun setiap forum yang diadakan oleh anggota.

10. Menyepakati Sidang ke-20 COMCECdiselenggarakan tanggal 23-26 Nopember 2004 danSidang Komite Tindak Lanjut COMCEC tanggal 11-13

Mei 2004 di Istanbul.

Sidang yang dihadiri oleh wakil dari 43 negara danwakil dari badan subsider dan afiliasi OKI ini berlangsungdengan sukses. Secara khusus sidang mendesak agarNegara anggota yang belum meratifikasi TPS-OIC agarsegera meratifikasi.

Desakan tersebut sejalan dengan akan diselenggarakannyaPutaran Pertama Negosiasi Perdagangan OKI di Antalya,Turki pada bulan April 2004. Negara-negara yang sudahmeratifikasi dapat mengikuti perundingan tersebut sedangkanyang belum hanya boleh menjadi peninjau (observer).

Saat ini telah ada Agreement on Trade PreferentialSystem of the Organization of the Islamic Conferences. Dari57 negara anggota OKI tercatat 23 negara telahmenandatangani Perjanjian TPS-OIC dan 12 diantaranyasudah meratifikasi. Indonesia merupakan Negara pertamayang sudah menandatangani Statuta TPS-OIC yaitu padatanggal 4 February 1992 namun sampai saat ini belummelakukan ratifikasi.

27


28/29

BAB V

PENUTUP

Kerjasama antara Negara-negara OKI yang selama ini

telah terjalin perlu lebih dipererat. Hal ini perlu ditegaskanmengingat persepsi sebagian kalangan barat yangmengidentikkan citra islam dengan kekerasan dan terorisme.Persepsi tersebut harus dihilangkan. Oleh sebab itu berbagaikalangan berharap agar diantara sesama Negara anggotaOKI terdapat solidaritas yang tinggi dalam menyikapiberbagai permasalahan yang terjadi dan menimpa Negara-negara OKI khususnya dunia Islam.

Dalam bidang ekonomi dan perdagangan telahditandatangani Agreement on Trade Preferential System ofthe Organization of the Islamic Conferences (TPS-OIC).Meskipin termasuk Negara yang pertama kalimenandatangani Agreement tersebut, tetapi sampai saat iniIndonesia belum meratifikasi TPS-OIC dimaksud. PadaPutaran Pertama Perundingan TPS-OIC yangdiselenggarakan pada bulan April 2004 di Turki, Indonesia

28


29/29

hanya sebagai peninjau dan diharapkan segera dapatmeratifikasi agreement TPS-OIC. Untuk itu Indonesia perlu

secara serius mempertimbangkan kemungkinan ratifikasiperjanjian tersebut dalam waktu dekat.

Perdagangan Indonesia dengan Negara-negara OKIsampai dengan tahun 2003 masih relative kecil padahal OKImerupakan salah satu pasar potensial untuk produk-produkIndonesia. Berbagai usaha perlu dilaksanakan dalam rangkamempromosikan produk Indonesia di Negara-negara OKIdiantaranya dengan mengadakan pameran sebagai tindak

lanjut pameran di Sharjah dan Libya. Disamping itu upaya-upaya peningkatan perdagangan perlu dilaksanakan secaraoptimal melalui fora multilateral.

kerjasama multilateral (oki)

Documents