FILSAFAT HUKUM Dr. Zen Zanibar M.Z., S.H. Kerangka Pemahaman Filsafat Hukum PERINGKAT FILSAFAT HUKUM-TEORI HUKUM-ILMU HUKUM

FILSAFAT HUKUM = merefleksi semua masalah fundamental yang berkaitan dengan hukum.

Etos: penampilan aktual dari etika normatif sebagaimana dalam masyarakat konkret pada suatu waktu tertentu berlaku.Filsafat hukum bergelut dengan: Mempertanyakan landasan dari kekuatan mengikat dari hukum. Mengapa hukum mengikat?Kriteria untuk menilai kebenaran dari hukum

Etika normatif: keseluruhan kriteria yang berdasarkannya orang dan tindakannya dinilai sebagai baik-buruk.Masalah pokok dalam filsafat hukum adalah hubungan hukum dengan etikaHukum dan etika keduanya merumuskan kriteria untuk penilaian prilaku manusia dengan sudut pandangan masing-masing. Hukum adalah satu momen dari etika.

Kosmologi: penyelidikan ttg alam semesta yg teratur (mbicarakan asas2 rasional yg teratur); Ontologi: membicarakan asas2 rasional yang ada dan berusaha menemukan esensi terdalam dari yg ada; Epistimologi: cabang filsafat yg menyelidiki asal mula susunan, metode2 dan sahnya pengetahuan (apakah mengetahui itu?); apa yg merupakan asal mula pengetahuan itu? Bagaimanakah kita mengetahui bila kita mempunyai pengetahuan? Corak2 pengetahuan yg ada; Bgmana cara memperoleh pengetahuan? Apakah yg diartikakn kebenaran dan kesesatan? Dan apa yg diartikan kesalahan?

RANAH FILSAFAT: Logika satu2nya alat dalam filsafat; tehnik utk memperoleh kesimpulan; Logika deduktif (kesimpulan generalisasi) Logika induktif (kesimpulan berdasarkan fenomena empirik), Hukum2 penyimpulan yg lurus; Metodologi: apakah sajakah tehnik penyelidikan; Metafisika: apakah kenyataan itu?; Kosmologi: bagamana keadaannya shg kenyataan itu dapat teratur? Epistimologi: apakah kebenaran itu?; Biologi kefilsafatan: apakah sesungguhnya hidup itu? Psikologi kefilsafatan: apakah jiwa itu? Antropologi kefilsafatan: apakah manusia itu?

Sosiologi kefilsafatan: Apakah masyarakat dan negara?

Etika: Apakah yg baik itu?

Estetika: Apakah yg indah itu?

Filsafat Agama: apakah keagaan itu?

Sosiologi Kefilsafatan pada intinya: apakah pemerintahan, fungsi warga, apakah pemerintahan maha kuasa? Atau kedaulatannya tidak absolut? Apakah makna kedaulatan? Dimana kaitannya dengan isme? Mana isme yg dapat diterima, mana isme sumber malapetaka?apakah demokrasi isme yg paling sesuai dengan martabat dan harkat manusia?

Etika tujuan utamanya adalah menemukan norma2 hidup yg baik, apakah tolok ukur perbuatan yg baik? Bagaimana cara memilih hal yang baik? Pada akhirnya etika adalah soal kesusilaan.

Ontologi tujuan uutamanya adalah memperoleh pengetahuan; Estetika: apakah keindahan dan apa hubungan keindahan dengan kebenaran? Apakah hubungan indah dgn yg benar dan baik? Apakah fungsi keindahan dalam kehidupan manusia?apakah ada ukuran yg obyektif tentang sesuatu yang dikatakan indah?

FILSAFAT HUKUMBerfilsafat berarti bergulat dgn masalah-masalah dasar manusiaUsaha Filsafat mempunyai dua arah: i. Mengeritik jawaban-jawaban yg tidak memadai; ii. Mencari jawaban yg benar.Jawaban-jawaban yg ditemukan filsafat tidak abadi sifatnya karena itu tidak pernah sampai pada akhir masalah atau selalu bersedia diuji kebenarannya.Filsafat secara hakiki menuntut pertanggungjawaban. Karena itu setiap langkah harus terbuka thd segala macam pertanyaan dan dipertahankan secara argumentatif, obyektif dan difahami oleh semua org.Dalam kajian filsafat setiap pembangunan ideologi yg dijadikan pemacunya perlu dipertanyakanIdeologi menuntut sesuatu yg tidak boleh dipertanyakan

KEGIATAN FILSAFAT HUKUMPokok kajian: hidup sebagai keseluruhan pengalaman dan pengertianKegiatan intelektual yang metodis dan sistematis, melalui refleksi menangkap makna yang hakiki keseluruhan yang ada dan gejala-gejala yang termasuk keseluruhan itu.Willem Zevenbergen mengidentifikasi Filsafat Hukum untuk mencari jawaban atas tiga pertanyaan: APAKAH YANG MENJADI DASAR HUKUM; APAKAH YANG MENYEBABKAN HUKUM MENJADI LAYAK EKSISTENSINYA; BAGAIMANA SEHARUSNYA ISI HUKUM?

FILSAFAT mempelajari HUKUM dipelajari dalam dua tingkat: Hukum berkaitan dengan manusia sebagai manusia manusia menjadi subyek hukum karena pribadinya sebagai manusia buka karena keterkaitannya dengan kelompok, suku, bangsa, agama dsb. Hukum berkaitan dengan negara. Nagara adalah instansi yang menetapkan dan mempertahankan hukum dalam arti yuridis.J.W. Haris: Filsafat Hukum berbicara tentang nilai hukum

Ada dua pertimbangan perlunya pemikiran filosofis terhadap hukum: Pertama, kepentingan sosial yang lebih tinggi di bidang keamanan umum, seperti ketertiban atau kedamaian, menyebabkan manusia mencari beberapa basis yang tetap dari suatu tindakan manusia tertentu yang dibatasi oleh adanya kesadaran individual, yang menjamin tertib sosial yang stabil.Kedua, tekanan terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang kurang berkaitan dan perlunya menghgindari hal tersebut melalui kompromi baru yang berkesinambungan dalam rangka menciptakan keamanan umum, karena terjadinya perubahan dalam masyarakat sehingga dapat berpengaruh terhadap tertib sosial, yang menyebabkan manusia mencari prinsip-prinsip perkembangan hukum untuk menentukan dasar yang tetap dari tertib sosial yang baru.

Roscoe Pound: Filsafat Hukum mencoba memberi kajian rasional mengenai hukum pada suatu waktu dan tempat tertentu atau mencoba merumuskan berbagai kepentingan yang diakibatkan adanya tahapan perkembangan hukum, atau mencoba menyatakan hasil-hasil dari kedua hal tersebut secara universal sehingga dapat diterima sebagai hukum untuk setiap waktu dan tempat.

Friedmann: Semua pemikiran sistematis mengenai teori hukum dilingkupi oleh teori filsafat pada satu sisi dan teori politik pada sisi lain. Kedua aspek ini akan membawa pemahaman mengenai perkembangan pemikiran hukum. Radbruch: Tugas teori hukum membuat jelas nilai-nilai dan postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.

Teori hukum menurut Friedmann: Merumuskan cita-cita politik ke dalam terminologi keadilan dan tertib hukum (legal order). Teori hukum tidak dapat memberi rumusan keadilan, kapan sesuatu adil dan tidak adil pada suatu waktu dan untk selamanya.Teori hukum berada di antara filsafat dan teori politik.Teori hukum dalam kajiannya tidak dapat melepaskan diri dari filsafat dan politik.Filsafat hukum mempersoalkan hakekat hukum, dasar\kekuatan mengikat hukum dan tujuan hukum.Filsafat hukum mendekati hukum sebagai fenemone universal.Ilmu hukum mengamati gejala-gejala hukum.

Tipe-tipe pokok mengenai pemikiran hukum menurut Friedmann: Filsafat hukum yang berisikan kajian yang merumuskan cita hukum (rechtsidee: bintang pemandu dalam pembentukan hukum) sebagai dasar dari sistem kajiannya.Ilmu hukum analitis (analytical jurisprudence) yang intinya menekankan pada teknik hukum (legal technique).Pendekatan hukum sosiologis yang intinya menguji hubungan atara prinsip-prinsip hukum dan fungsinya dalam masyarakat.

Teori hukum menurut Friedmann: Merumuskan cita-cita politik ke dalam terminologi keadilan dan tertib hukum (legal order). Teori hukum tidak dapat memberi rumusan keadilan, kapan sesuatu adil dan tidak adil pada suatu waktu dan untk selamanya.Teori hukum berada di antara filsafat dan teori politik.Teori hukum dalam kajiannya tidak dapat melepaskan diri dari filsafat dan politik.Filsafat hukum mempersoalkan hakekat hukum, dasar\kekuatan mengikat hukum dan tujuan hukum.Filsafat hukum mendekati hukum sebagai fenemone universal.Ilmu hukum mengamati gejala-gejala hukum.

Inti Filsafat Hukum:Cabang filsafat filsafat etika atau moralObyeknya hakekat hukumCabang ilmu yang mempelajari lebih lanjut setiap hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu hukum.Apeldoorn: Ketika ilmu hukum berakhir, justru filsafat hukum mulai. Filsafat hukum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum.Teori hukum dalam arti luas mencakup sosiologi hukum, teori hukum dalam arti sempit, filsafat hukum, dan dogmatik hukum.

Unsur-Unsur/Bahan Hukum: (1) Idiel: a. logikab. etikac. estetika LOGIKA menghasilkan Ilmu Tentang Pengertian pengertian dalam ilmu hukum: Masyarakat Hukum,Subyek Hukum,Hak dan Kewajiban,Peristiwa Hukum,Obyek Hukum)

Ilmu tentang Pengertian menghasilkan 1. ilmu tentang kaidah [asas-asas, norma, bentuk norma, pembentuk norma, hirarki norma] dan 2. dogmatik hukum. Dogmatik hukum dan unsur riel (Manusia, alam dan kebudayaan) menghasilkan Politik Hukum. ETIKA dan ESTETIKA membahas soal nilai dan asas menghasilkan Filsafat hukum.

(2) Riel : a. Manusiab. Alamc. Kebudayaan a b dan c menghasilkan ilmu tentang kenyataan (Sosiologi Hukum. Antoropologi Hukum, Psikologi hukum, Sejarah Hukum dan Perbandingan Hukum)Syarat pengkajian Filsafat Hukum sifatnya etis-spekulatif dengan pendekatan kritis-reflektif.Persoalan pokok yang telaah berkisar pada: beragam nilai antinomis;tujuan hukum;keberlakuan kaidah hukum.

Nilai antinomis: Jasmaniah-rohaniah: (pengutamaan jasmanimaterialisme) dan rohaniah (pengutamaan rohani spiritualisme); Liberalisme-Kolektivisme (pengutamaan liberalisme di bidang politik mengakibatkan demokrasi liberal; pengutamaan liberalisme dibidang ekonomi mengakibatkan tumbuhnya kapitalisme)-kolektivisme (pengutamaan kolektivisme di bidang politik mengakibatkan totaliterisme; pengutamaan kolektivisme di bidang ekonomi mengakibatkan sosialisme yang ditandai oleh dominasi negara atas ekonomi);

Konservatisme inovatisme: (pengutamaan konservatisme di bidang politik mengakibatkan pelestarian/pemapanan sistem dan lembaga politik; pengutamaan konservatisme di bidang ekonomi menghasilkan sistem ekonomi cenderung tertutup/anti perubahan), (pengutamaan inovatisme di bidang politik mengakibatkan sistem politik terbuka terhadap fenomena politik universal/anti kemapanan; pengutamaan inovatisme di bidang ekonomi mengakibatkan sistem ekonomi terbuka terhadap ekonomi dunia)

Tujuan hukum: Kepastian (hukum harus ditegakkan: jika hukum yang ditegakkan dibuat tidak bersumber dari aspirasi masyarakat luas, maka penegakan hukum menjadi semu), ketertiban (hukum harus dipaksakan: jika hukum yang dipaksakan dibuat tidak berdasarkan aspirasi masyarakat luas, maka pemaksaan menjadi otoriterisme);Kedamaian (tolok ukur kedamaian apabila kepentingan dan hak semua pihak terlindungi: persoalannya bagaimana mewujudkan kepentin-gan dan hak semua pihak?);

Keadilan (keadilan selalu berkaitan dengan ukuran-ukuran masyarakat. Ada keadilan masyarakat setempat di mana suatu peristiwa hukum telah menyebabkan ketidakseimbangan di lingkungan kecil masyarakat tertentu. Ada juga keadilan masyarakat lebih luas di mana kebutuhan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dari masyarakat setempat perlu diwujudkan. Ada pula keadilan masyarakat yang lebih luas lagi misalnya negara dimana kepentingan publik djunjung tinggi). Inti keadilan adalah pemulihan ketidakseimbangan. Keberlakuan kaidah hukum:

Keberlakuan kaidah hukum:Yuridis (Kelsen: berdasarkan kaidah yang; W. Zevenbergen: terbentuk menurut cara yang ditetapkan lebih tinggi; J.H.A.Logemann: menunjukkan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya)Sosiologis: berlakuknya hukum didasarkan pada kekuasaan dan pengakuan oleh masyarakat.Filosofis: sesuai dengan cita hukum

Lingkup berlakunya kaidah:

Lingkup wilayah (ruimtegebied)Lingkup pribadi (personengebied)Lingkup waktu (tijdsgebied)Lingkup ikhwal (zaaksgebied)

Asas hukum dan Sistem Hukum:Asas hukum (legal principle) dan Sistem Hukum (legal system):ASAS HUKUM berperan sebagai meta kaidah dari kaidah hukum yang tewujud dalam sikap tindak. Karena itu asas hukum roh dari kaidah. Asas hanya nilai atau tuntutan etis bukan norma [norma dalam UUD selain meta kaidah untuk kaidah yang lebih rendah juga nilai dan tuntutan etis bagi kaidah yang lebih rendah dan sikap tindak dalam penyelenggaraan negara].

Asas hukum: landasan bagi pembentukan hukum (ratio legis) kekuatan asas akan terus ada meskipun suatu hukum dibentuk berlandaskan asas tertentu;Asas hukum: penghubung idea dan pandangan etis masyarakat;Dua pandangan tentang kekuatan asas:Asas hukum: memberikan argumentasi bagi pedoman sikap tindak yang harus diterapkan tetapi tidak meberikan pedoman bagi prilaku;Asas hukum (Bruggink): dianggap sebagai suatu tipe kaidah hukum mengenai kaidah prilaku, sehingga berfungsi seperti kaidah prilaku.Asas hukum berciri umum atau memiliki derajat keumuman yang lebih tinggi.. (Bruggink)

Di antara asas-asas hukum terdapat perbedaan derajat keumuman. Ada asas hukum yang fundamental dan ada yang kurang fundamental. Asas hukum yang paling fundamental adalah basis dari setiap sistem hukum Asas hukum fundamental memberi ciri khas pada sistem hukum tertentu. Asas hukum kurang fundamental menjadi basis dari bidang hukum tertentu.Asas hukum: fondasi dan batu uji (kritische toetssteen) terhadap sistem hukum.

MeuwissenMenggolongkan asas hukum menjadi asas hukum materil dan asas hukum formal:Asas hukum materiel:Asas penghormatan terhadap kepribadian manusia dikonkritkan menjadi:Asas penghormatan terhadap aspek-aspek kerohanian dan kejasmanian pribadi, dalam hubungan pribadi-pribadi lain, yang memunculkan:Asas kepercayaan, yang menuntut timbal balik, dan memunculkan:Asas pertanggungjawaban, yang kemudian melahirkan asas keadilan.Asas kepercayaan dan asas pertanggungjawaban akan menentukan struktur masyarakat.Asas hukum formal:Asas konsistensi logikalAsas kepastianAsas persamaan.

SISTEM HUKUM (Legal system)Bruggink: Sistem hukum hanya merupakan upaya rasionalisasi (melalui proses sistematisasi logis) untuk memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh yang terssusun dalam suatu ikhtisar berkenaan dengan hukum positif.

Sistem hukum tidak selalu menunjukkan hirarkis dari asas sampai dengan kaidah khusus. Sistem demikian merupakan sistem tertutup. Membentuk sistem total dan yang secara logis bersifat tertutup mustahil Sistem hukum bersifat terbuka. Sistem hukum yang terbuka yang memungkinkannya mengikuti perkembangan dalam masyarakat.

Perekat sistem hukum:Hans Kelsen Grundnorm berfungsi sebagai perekat sistem hukum . Grundnorm membentuk penilaian etis terhadap sistem hukum.Dias: perekat sistem adalah keabsahannya karena pembentukan kaidah berbasis sama.Fuller sistem hukum mengandung moralitas tertentu (principles of legality): mengandung peraturan hukum yang konstan, diumumkan, tidak berlaku sutrut (asas retroactive), mudah difahami, konsisten, tidak mudah diubah dan ditegakkan.

Sistematisasi sistem hukum positip tergantung pada kepentingan masyarakat dan tujuan politik yang berkembang.Sistem hukum merupakan suatu keseluruhan yang terbatas, yang memperlihatkan aturan-aturan hukum dan putusan hakim yg berlaku dalam masyarakat tertentu.Sistem hukum terbentuk oleh asas-asas hukum.

Perekat sistem hukum:Hans Kelsen Grundnorm berfungsi sebagai perekat sistem hukum . Grundnorm membentuk penilaian etis terhadap sistem hukum.Dias: perekat sistem adalah keabsahannya karena pembentukan kaidah berbasis sama.Fuller sistem hukum mengandung moralitas tertentu (principles of legality): mengandung peraturan hukum yang konstan, diumumkan, tidak berlaku sutrut (asas retroactive), mudah difahami, konsisten, tidak mudah diubah dan ditegakkan.

Unsur sistem hukum:Satjipto Rahardjo: struktur hukum, kategori, dan konsep hukum.Kees Schuit: unsur idiel (terbentuk oleh sistem makna hukum, yaitu aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas), unsur operasional (keseluruhan organisasi dan lembagalembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum, termasuk para pengemban jabatan yg menjalankan lebaga tersebut), unsur aktual (keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan konkrit yang berkaitan dengan sistem makna hukum, baik yg berasal dari pengemban jabatan maupun yg berasal dari warga.

Friedmann: Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukumSubstansi hukum mencakup seluruh aturan yang berlakuStruktur hukum mencakup semua perangkat organisasi dan fasilitas penegakan hukumBudaya hukum mencakup budaya measyarakat yang mempengaruhi prilaku ketaatan/kepatuhan dan penegakan

DUA VISI DALAM HISTORITAS SEJARAH YG BERBASIS PADA PENGEMBANGAN FILSAFAT HUKUM IDEALISTIS-SPRITUALISTISGagasan hukum absolut muncul dari satu gagasan ke gagasan yg lain dan cenderung a-priori tidak berubah dan karenanya a-historis, meskipun dapat dikronologiskan [Ide Plato, Aristoteles, Cicero dst]Hukum adalah perwujudan ide, seperti keadilan, rasio dll sebagai pandangan hukum statis.

MATERIALISTIS-SOSIOLOGISHukum tidak semata ide (produk ratio) tetapi yang sangat penting adalah produk kenyataan kehidupan masyarakat (lokal, regional, nasional dan global).Mazhab historis contoh dari paradigma hukum sbg produk kenyataan. Marxisme adalah contoh pemikiran yg menghasilkan paradigma hukum empiris.

IDEALISTIS SPRITUALISTISJika hukum dianggap sbg perwujudan gagasan absolut arahnya dan hasilnya pastilah pandangan hukum statis. Benar bahwa ide-ide hukum muncul (lahir) dari pemikiran secara berurut, dari pemikiran ahli yg satu ke ahli yg berikutnya, yang belakangan melengkapi yg terdahulu atau mengkritisi ide ahli sebelumnya. Perkemnbangan dari pemikiran ahli yang terdahulu ke ahli berikutnya cenderung a-priori atau a-historis. Ide-ide yang berkembang itu bisa diurut secara kronologis (vertikal) tetapi tidak dalam pengertian kronologis linier (horizontal).

IDEALISTIS-SPRITUALISTIS MENGUASAI PEMIKIRAN DAN PENCIPTAAN HUKUM SAMPAI ABAD XIXIdea hukum yg dicetuskan Plato dianggap lebih dari sekedar materi hukum (galian pemikiran filosofis spekulatif). Demikian pula pandangan Aristoteles ttg keadilan alam dan keadilan perundang-undangan.Era abad menengah hukum yang diberi energi keyakinan dari keagamaan atau ius naturale versi Thomas Aquino.

Era renaissance di abad XVI muncul semacam skularisasi konsep hukum alam. Abad XVII dan XVIII adalah era ini peletakan batu pertama tentang hukum sebagai produk kecerdasan, hukum yang berlandaskan pada peristiwa atau kenyataan menyusul perkembangan ilmu eksakta yang berbasis pada fenemona empiris eksperimental

Teori tentang wilayah kewenangan, subyek dan hubungan hukumGebiedsleer = ajaran tentang wilayah hukum kewenangan (darat, laut, udara, orang dan batas-batas wewenangnya)Persoonleer = ajaran tentang subyek hukum: Negara adalah subyek hukum internasional. Pemerintah adalah subyek hukum yang mewakili negara sebagai subyek hukum nasional maupun internasionalDe leer van de rechtsbetrekking = ajaran tentang hubungan hukum hubungan hukum Penguasa/ pemerintah suatu negara dan wargaPenguasa memiliki tugas (kewajiban) dan wewenang (hak)Warga memiliki hak (kewajiban penguasa utk memenuhinya) dan kewajiban (wewenang penguasa utk menuntut pemenuhannya dari ybs)

Tugas pengusa >< hak wargaMenyelenggarakan pendidikan, menjamin keamanan dan ketertiban, menyediakan bahan pangan, lapangan kerja, memadamkan api, menyediakan transportasi, menjaga perbatasan, membuat jembatan dan jalan, menyediakan fasilitas kesehatan, membasmi epidemi, Membuat selokan, menyediakan air bersih, menjaga kelestarian lingkunganTugas penguasa diwujudan: dgn PerPerUU, Administrasi, dan pengadilan utk melayani tuntutan warga atas layanan yang buruk

Wewenang Penguasa >< Kewajiban Warga (bayar pajak, taat hukum termasuk menaati perintah panggul senjata, menghadap pengadilan, menjadi saksi, belajar, makan, perumahan, mendapat pekerjaan, dll)Wewenang penguasa diwujudkan melalui pengaturan yang mewajibkan warga jika kewajiban aparat negara utk memaksa, pengadilan untuk mengadili yg dianggap bersalah/ingkar thd kewajiban; dan penjara utk menghukum warga yg terbukti ingkar

Kajian Filsafat tentang hubungan hukum dengan negaraLeon Duguit: dasarnya HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT; HUKUM ADALAH PERISTIWA = hukum tumbuh dalam masyarakat= hukum adalah penjelmaan solidaritas sosial (social solidariteit)yaitu hubungan fungsional antar warga masyarakat; hukum adalah ciptaan psikologis dari masyarakat yang dipengaruhi oleh kebutuhan materil, intlektual dn moral.Solidaritas sosial = Mechanische solidariteit hak adalah fungsi sosial karena hidup adalah kebersamaan (solidaritas)Hukum adalah penjelmaan dari solidaritas sosial itu. Konstitusi = penjelmaan kenyataan dalam masyarakat yang terwujud berupa struktur (de riele machtfactoren)

Kajian Filsafat tentang hubungan hukum dengan negaraLeon Duguit: dasarnya HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT; HUKUM ADALAH PERISTIWA = hukum tumbuh dalam masyarakat= hukum adalah penjelmaan solidaritas sosial (social solidariteit) yaitu hubungan fungsional antar warga masyarakat; hukum adalah ciptaan psikologis dari masyarakat yang dipengaruhi oleh kebutuhan materil, intlektual dn moral.Solidaritas sosial = Mechanische solidariteit hak adalah fungsi sosial karena hidup adalah kebersamaan (solidaritas)Hukum adalah penjelmaan dari solidaritas sosial itu. Konstitusi = penjelmaan kenyataan dalam masyarakat yang terwujud berupa struktur (de riele machtfactoren)

Hauriou:Masyarakat = peristiwa moral (een morele feit)= bangunan moral/struktur moralDalam masyarakat yang riel adalah institusi-institusinya baik hukum (rechtsinstellingen) maupun negara (staatsinstellingen)Konstitusi adalah instellingen atau lembaga yang terjelma melalui proses institutionalisasiInstitutionalisasi mencakup tiga tahap (ide, elite, dan milieu)Mengapa ide muncul dan akhirnya menjadi institusi/hukum? Jawabnya karena perlu de orde, het gezag dan de vrijheid.

Hermann Heller:Konstitusi:Mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu fakta (pengertian sosiologis dan politis)Satu kesatuan kaidah hukum yg hidup dalam masyarakat (pengertian yuridis) Naskah sebagai UU tertinggi yg berlaku dlm suatu negaraHerman Heller menghadapi kenyataan NEGARA = organisasi kekuasaan teritorial (Territoriaal gezags organisastie) NEGARA = harus dilihat fungsinya thd masyarakat masyarakat membutuhkan pengaturan karena itu masyarakat butuh negaraNegara dan masyarakat ada hubungan saling mempengaruhi (dialectisch verband)

NEGARA ada hubungan dgn HUKUMHukum = norma empiris (het recht is een empirische norm) hukum harus ada yg menjelmakannya dan pengakuan negaraKebiasaan menjadi hukum dalam masyarakat dan diakui oleh negara sebagai hukumBagi negara hukum sangat penting karena hukum memperkuat negara, stabil, dan menjadi dasar bagi negara utk bertindak.Mac Iver: Kekuasaan bisa diwujudkan dengan kekuatan, tetapi utk mempertahankan kekuasaan tidak selalu dgn kekuatan. Sifat kekuasaan tidak kekal. Untuk mengekalkan kekuasaan perlu landasan hukumKesimpulan NEGARA perlu hukum (norma) sebaliknya HUKUM perlu negara untuk mempertahankan norma

Teori Hukum Sebagai Perintah yang berkuasaTeori hukum yg dikemukakan oleh John Austin. Austin mengatakan hukum adalah perintah (law as commands). Dalam konsep Austin setiap petunjuk adalah perintah, ancaman kesalahan adalah sanksi, dan pihak yg diperintah dan diancam sanksi bertanggung jawab atau kewajiban. Kewajiban dan sanksi berkorelasi dan resiko dari sanksi adalah alasan bg kepatuhan: (Every directive, , is a command, the threat of evil is a sanction, and the party comanded and threatened is under an obligation or duty. Duty and sanction are coorelative and fear of sanction is the motive for obidience). Pemberi perintah adalah Negara yg memegang kedaulatan dalam suatu masyarakat. Menurut Austin hukum adalah perintah umum yg berdaulat yg didukung oleh sanksi (A commander,..., is sovereign in that society.Austin concluded that a law is a general command of a sovereign backed by a santion).

Hans Kelsen menolak teori hukum sebagai perintah, dengan alasan, sebagaimana prinsip hukum murninya: Pertama, menurut Kelsen, perintah (command) adalah elemen psikologi yang mengintervensi teori ilmu hukum yang bebas dari pengaruh semacam itu.Kedua, hukum sebagai perintah sebagaimana sanksi atas pelanggarannya, menurut Kelsen, tidak cukup dan membingungkan (inadequate and confused). Karena validitas hukum, menurut Kelsen, tidak ditentukan oleh sanksi. Sanksi tergantung pada bagaimana berkerjanya hukum itu. Norma valid sebelum norma itu efektif. Validitas dari suatu norma tergantung pada efektifitas tata hukum sebagai keseluruhan.

Teori Hukum PositifPositivisme hukum mengatakan, hukum adalah perintah yang mengalir dari sumber tertentu. Pembuat perintah mengharapkan pihak yang diperintah berbuat sesuatu atau menahan diri. Apabila perintah diabaikan, maka pemberi perintah akan menjatuhkan sanksi.Menurut positivisme hukum, hukum dibuat oleh negara. Sumber hukum adalah kemauan yang berdaulat (The source of a law is the will of the sovereign). Negara adalah pembentuk hukum, sebagai kekuatan dan kekuasaan moral di belakang hukum, sebagai tuhan dunia hukum (the god of the world of law).

Menurut positivisme, hukum positif memiliki empat unsur: perintah yang mengalir dari sumber tertentu; sanksi, yaitu sesuatu yang buruk yang mungkin melekat pada perintah; kewajiban, yaitu keharusan yang diciptakan oleh pembuat perintah; kedaulatan dari pembentuk perintah. Positivisme hukum berpendapat: satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum adalah tata hukum. Hukum hanya berlaku karena bentuk positifnya ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya.Salah seorang panganut positivisme, Rudolf von Jhering, mengatakan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai tujuan. Maksud Jhering tersebut, tidak lain untuk menunjukkan bahwa hukum tergantung dari paksaan, dan hak untuk memaksa adalah monopoli mutlak negara.

Hukum menurut Jhering adalah aturan hidup bersama, yang dianggap sesuai dengan kepentingan negara. Hukum, adalah pernyataan egoisme nasional. Hukum dikembangkan secara sistematis dan rasional, sesuai dengan kebutuhan hidup bernegara.Positivisme aliran yang berasal dari pemikiran Auguste Comte. Sebagai sosiolog Comte ingin menerapkan metode ilmu alam (Naturwissenscahft) yang sifat utamanya experimental-empiris (experimenteel empirisch), sehingga ilmu hukumpun, menurut Comte, dalam pengkajiannya melakukan penelitian empiris atau hasil pengamatan pancaindra. Bagi Comte hanya hasil pengamatan pancaindra yang berharga sebagai bahan ilmu pengetahuan. Mengapa Comte berpendapat demikian?

Teori terkenal yang dikembangkan Comte ialah de drie stadien leer atau tiga tingkat (stadium) perkembangan pikiran manusia (de drie phasen van ontwikkeling van het menselijk denken). Tiga stadium dimaksud: Fase keagamaan (Theologisch phase). Maksudnya manusia belum belajar berpikir sendiri, semua kejadian disandarkan kepada kemauan Tuhan yang tercermin dalam kitab-kitab suci; Fase hayalan (Metaphysische phase). Maksudnya mulai berpikir sendiri, membuat pengertian-pengertian dan penjelasan sendiri, meskipun masih abstrak, spekulatif (trancendent) dan belum diuji dengan kenyataan atau belum didasarkan pengalaman atau observasi dengan pancaindra; Fase positif (Positieve Phase). Maksudnya pase di mana manusia lebih mengedepankan kenyataan. Kenyataan adalah hasil observasi pancaindra. Aksioma, dalil, hukum, proposisi dan segala bentuk statement dianggap benar jika sudah teruji secara empiris.Dalam bidang hukum pandangan positivisme Comte tersebut sangat berpengaruh dan menimbulkan aliran yang mementingkan hukum positif atau melihat undang-undang saja. Kemudian melahirkan teori penafsiran.

Teori Penafsiran dan perkembangan awalnyaLEGISTEN: Fenomena positivisme dimulai oleh kalangan yang melihat hukum sebagai undang-undang yang disebut Legisten. Bagi penganut legisten hukum melekat pada undang-undang, karena itu prinsip hakim mengadili berdasarkan undang-undang, undang-undang dianggap lengkap, dan hakim tidak boleh menolak perkara. Baik Legisten maupun Begriffsjurisprudence menganggap tugas hakim sama, yaitu menerapkan undang-undang (rechtstoepassing). Karena itu muncul reaksi yang berpendapat hakim tidak menjalankan hukum semata tetapi juga membentuk hukum (rechtschepping atau rechtsvorming). Penganut pandangan ini disebut Freirechts-bewegung atau Interessen-Jurisprudenz.

BEGRIFFJURISPRUDENZ: paham legisten diakui kelemahannya, oleh karena ternyata undang-undang banyak kekosongan (leemten). Muncul paham baru begriffsjurisprudenz yang menganggap undang-undang lepas dari kekurangannya (luckenlos). Bagi kalangan begriffsjurisprudenz undang-undang luckenvoll atau penuh kekurangan-kekurangan. UU perlu dilengkapi dg menggunakan logische expansioniskraft dari UU Cara melengkapi UU: metodenya ialah menyusun konstruksi (rechtsdogmatiek). Karena itu aliran ini disebut juga konstuktionsjurisprudence. Tujuannya utk menemukan pengertian (bergrippen) atau mengkonstruksi pengertian (begripsvorming). Pengertian2 yg dihasilkan merupakan cara menutup kekurangan2 dalam UU. Bagaimana cara membangun pengertian dimaksud? Ada dua cara: Analogi hukum (rechtsanalogie); dan Diterminasi atau penghalusan hukum (rechtsverfijning).

FREIRECHTSBEWEGUNG/INTERESSENJURISPRUDENZ: Hakim harus bersikap aktif. Hakim berhak mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak (merdeka dalam arti positif) dan tidak terikat oleh UU (merdeka dalam arti negatif). Mengapa hakim harus aktif? Karena hakim dipengaruhi oleh kemauannya (rechtsgevoel-nya), tidak hanya pikiran juridis (juridisch denken) tetapi juga emosi pikirannya (emotioneel denken).

Paul Scholten: tugas hakim bukan rechtstoepassing (menerapkan hukum) atau rechtschepping (membentuk hukum) melainkan rechtsvinding (menemukan hukum). Djokosutono: istilah yang tepat digunakan untuk menjelaskan perkembangan tugas hakim dari masa ke masa berikut aliran paham pendukungnya, adalah rechtshantering sebagai istilah netral yang mencakup ketiga istilah tersebut.

Rechtstoepassing berasal dari pengaruh ajaran Montesquieu tentang pemisahan separation of power atau separation des pavoirs yang mendalilkan de wetgever schept recht, de rechter past het toe (Pembentuk undang-undang membuat hukum dan hakim menjalankannya). Segala masalah atau perkara ada jawabannya dalam UU, oleh karena UU sudah lengkap (de wet is volledig). Hakim adalah mulut UU (la bouche qui pronence les pareles de la loi). Jika ada kekosongan dalam UU, maka hakim harus melakukan konstruksi. Apa yang menjadi latar belakang pandangan demikian?

Montesquieu: bahwa boleh jadi suatu UU mampu melihat ke depan sekaligus buta, dalam beberapa kasus tertentu, menjadi terlalu keras atau kaku. Namun hakim dari bangsa yang bersangkutan, tidak lebih ketimbang sekedar mulut UU; badan tak berjiwa, yang gagal meniadakan keberlakuan maupun kekerasan UU tersebut.

J.A. Pontier: pendapat Montesquieu tersebut menjadi landasan bagi kalangan legisten terutama di Belanda yg menganggap peran hakim seperti metafora (la bouche de la loi) atau hanya mulut UU. Namun, kata Pontier, dewasa ini untuk berbagai alasan muncul keraguan apa benar Montesquieu sungguh bermaksud menyatakan hakim hanya corong pembentuk UU, hanya menerapkan UU, dan bahwa loi yang dimaksud Montesquieu hanya berarti UU?

Terlepas dari perdebatan tentang pendapat Montesquieu yg menjadi dasar legisten tersebut, konstruksi ternyata memang tidak cukup. Kalangan penganut freirechtsbewegung berpendapat bahwa hakim harus membentuk hukum (rechtschepping). Pembentukan hukum masih juga belum memadai, maka hakim, menurut Paul Scholten, harus menemukan hukum (rechtsvinding).

Jika ditarik latar belakang mengapa tugas hakim berkembang? Jawabannya adalah sejarah hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) yg ditemukan oleh bangsa Italia dinilai sebagai kodifikasi atau sistem hukum yg lengkap. Dalam penerapannya ternyata ditemukan kekosongan. Bagaimana mengisi kekosongan itulah kemudian melahirkan aliran pemikiran ttg fungsi hakim dalam mengadili.

Uraian di atas menunjukkan bagaimana asal muasal positivisme hukum. Hukum memang sangat dikaitkan dgn hukum tertulis dan dibentuk oleh penguasa (hukum sebagai perintah atau larangan) dan ditopang oleh sanksi agar setiap org mematuhinya (memaksa atau dwang). Karena itu Paul Scholten mengatakan hukum itu suatu petunjuk tentang apa yg layak dikerjakan dan apa yg tidak, dgn kata lain hukum itu bersifat suatu perintah.

Dalam kalangan penganut positivisme menunjukkan sekurang-kurangnya dua kecenderungan pokok, yakni positivisme analitis dan pragmatisme. Baik positivisme analitis maupun positivisme pragmatis berhubungan dengan empirisme dengan atau melalui cara berbeda.

Manifestasi positivisme analitis yg diletakkan secara ilmiah oleh John Austin (1790-1859) dan pengikutnya, yg kemudian dimodifikasi oleh Kelsen dan Mazhab Wina. Positivisme analitis mencurahkan perhatiannya pada susunan sistem hukum yg positif. Susunan sistem hukum positif tersebut secara rinci sebagai susunan hukum dalam negara moderen yaitu dari perintah yg berdaulat (Austin) ke dalam stufentheori (Kelsen) yaitu norma-norma yg secara hirarkis diambil atau bersumber dari Grundnorm yg hipotetis. Maksudnya konsep hukum sebagai perintah yg berdaulat versi Austin diadopsi oleh Kelsen dalam susunan hirakis sistem hukum yg berpuncak pada grundnorm.

Positivisme pragmatis atau positivisme versi yang berkembang di Amerika Serikat menolak abstraksi dan hal-hal yang tidak memadai, cara penyelesaian verbal, alasan-alasan a priori yang tidak baik, prinsip-prinsip yang ditentukan, sistem-sistem yang tertutup, hal-hal yang dianggap mutlak dan asli.

Pragmatisme melihat ke arah hasil-hasil dan akibat-akibat, seperti dipahamkan oleh positivisme analitis yg lebih mengutamakan logika. Karena hukum, bagi pragmatisme, adalah proses eksperimental di mana faktor logika hanya salah satu dari faktor-faktor yg utama untuk menarik kesimpulan tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum bekerja tidak sebagaimana adanya di atas kertas tetapi memanfaatkan ilmu-ilmu pengetahuan observatif empiris.

Pragmatisme adalah gerakan realis yang menggunakan metode pendekatan modern untuk mengetahui apa hukum itu, bukan bagaimana hukum yang seharusnya itu. Hukum, bagi pragmatisme, adalah hasil dari kekuatan dan alat kontrol sosial.

Hans Kelsen salah seorang pakar yg menganut paham ini. Kelsen: hukum adalah ekspresi dari keharusan. Hukum adalah keharusan atau seharusnya sebagaimana tercermin dalam rumusan formal dalam suatu UU. Satu-satunya hukum adalah hukum positif; hukum lain tidak ada, orang-orang yg hidup bersama membentuk hukum guna mengatur hidup bersama itu. Bahwa keharusan dari pada hukum mungkin bersumber dari keharusan yg lainnya. Hak dan kewajiban hanya ada kalau ditentukan oleh hukum positif. Kaedah hukum mewajibkan karena memiliki segi formalnya.

PERKEMBANGAN PENGERTIAN HUKUMERA YUNANI KUNOHukum sebagai keharusan alamiah (nomos): laki-laki berkuasa, budak tetap budak sebagai kenyataan alamiah.Keadilan mulai muncul dalam klaim [Socrates: penegak hukum mengindahkan keadilan sebagai nilai yg melebihi manusia] Socrates dan Aristoteles: sudah mulai mempertimbangkan manakah aturan yang adil yang harus dituju oleh hukum, walaupun mereka tetap juga mau taat pada aturan-aturan alam.

ERA ROMAWIIus gentium hukum yg diterima semua bangsa dalam wilayah kekaisaran Romawi sebagai dasar kehidupan bersama. Hukum era ini bersifat kasuistik hukum hanya berfungsi sebgai pedoman hakim. Perkembangan selanjutnya peraturan kaisar menjadi UU (bersifat umum dan abstrak) dan mengikat.

Sekitar 1 abad sebelum masehi ilmu hukum dikembangkan dengan basis hukum abstark dan umum seperti diajarkan oleh Cicero, Gaius, Ulpianus dll. Dalam pengajaran tsb hukum bersifat ideal (dicita-citakan) yg dicerminkan dalam leges. Pasca kekaisaran Romawi Barat, hukum Romawi kemudian dipelihara dan dikembangkan oleh Byzantium (Romawi Timur) dan diwariskan ke generasi selanjutnya dalam bnetuk kodeks hukum. Atas perintah Kaisar Yustianus seluruh perundangan kekaisaran Romawi dihimpun dalam Codex Iuris Romani yg disebut juga Codex Iustianianus atau disebut juga Corpus Iuris Civilis (CIC) pada tahun 528 s.d. 534 M.

CIC kemudian dikembangkan dan dipelajari dan diterapkan dalam wilayah kekaisaran Jerman. Pada Masa Kaisar Napoleon berkuasa (1804) hukum Romawi dijadikan basis hukum perdata yang kemudian diberi nama Code Civil oleh kalangan ahli ketika itu.

ABAD PERTENGAHANKepercayaan kepada agama berkembang. Eropa dikuasai oleh pemikran agama Kristen, sementara Timur Tengah dikuasai oleh pemikiran agama Islam. Karena itu hukum dipandang bersumber dari Tuhan. Kalangan ahli penganut Kristiani mempertahankan hukum alam sebagai norma hukum. Thomas Aquinas misalnya, mengatakan aturan alam tidak lain dari partisipasi aturan abadi (lex aeterna) yang ada pada Tuhan, sebaliknya kalangan ahli Islam mengandalkan hukum agama sebagai sumber hukum.

Dalam Filsafat Hukum sejak abad Pertengahan ada 5 jenis hukum:Lex aeterna mengandung pengertian teologis sebagai asal mula segala hukum;Lex devina positiva hukum agama sebagai sumber hukum yang tercermin dalam wahyu terutama prinsip-prinsip keadilan;Lex naturalis hukum alam sebagai sumber hukum yang dikembangkan melalui akal budi;Ius Gentium hukum antar bangsa dalam lingkungan bangsa-bangsa dalam kekaisaran Romawi;Lex humana positiva hukum produk penguasa

ZAMAN RENAISANCETerjadi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahun alam (eksak). Dunia ditemukan kembali melalui ilmu-ilmu empiris. Kebenaran dicari dan ditemukan dalam fakta dan pengalaman (empiris). Teori-teori baru yang diperkenalkan oleh ahli menjadi pendorong bagi lahirnya Negara nasional dengan kekuasaan raja yg kuat dan nasionalisme bersamaan meluasnya kekuasaan melalui pertualangan mencari daerah baru (kolonialisme). Pengembangan ilmu hukum juga terpengaruh. Tekanan hukum tidak semata pada hukum ideal (lihat 5 jenis hukum di atas) melainkan pada hukum yang dibentuk manusia, namun masih ada percampuran hukum yang dibuat oleh penguasa (tata hukum hukum negara). Hukum ada hubungan dengan politik. Hukum dikaji secara ilmiah. Bersamaan dengan itu berkembang perhatian pada hukum yang bersumber dari fakta empiris (budaya dan sosial ekonomi masyarakat).

ZAMAN AUFKLARUNG Kepercayaan kepada akal budi menandai era pencerahan. Rasionalisme menjadi cap bagi kehidupan manusia. Berkat Rene Descartes (1596-1650) pikiran manusia lebih dipercaya karena akal budinya dan kebebasan. Manusia sebagai subyek adalah modal utama dari seluruh pandangan hidup.

Pengaruhnya terhadap filsafat ialah: Rasionalisme (mengedepankan akal budi) pendukungnya Wolf (1679-1754), Montesquieu (1689-1755), Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804).

Empirisme (mengedepankan basis empiris bagi semua pengertian/konsep) pendukungnya John Locke (1632-1704), David Hume (1711-1776), sejak abad XVII di Inggris telah berkembang prinsip sesuatu yg tidak dialami (empiris) tidak diakui kebenarannya.

Filsafat hukum diartikan sebagai usaha untuk mengerti hukum sebagai bagian dari sitem pikiran yang lengkap dan rasional belaka. Hukum dilihat sebagai kaidah-kaidah yg berlaku dalam negara, kemudian dicari asas-asas universal yang bersumber pada akal budi manusia. Selain itu diakui adanya hukum kodrat yg berasal dari akal budi yg berfungsi sebagi dasar hukum positif.Tokoh penting dalam era Aufklarung: John Locke HAM pembatas kekuasaan penguasa; Montesquieu pemisahan kekuasaan; Rousseau rakyat subyek dan pencipta hukum, karena itu raja sebagai pembuat hukum harus diganti; Immanuel Kant pembentukan tata hukum adalah inisiatif manusia utk membangun kehidupan bersama yg bermoral.

ABAD XIXDitandai oleh empirisme dalam bentuk baru yg disebut positivisme dengan penekanan analisis ilmiah untuk mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan (empiris). Positivisme berkembang menjadi dua cabang: Posivisme yuridis dan positivisme sosiologis

Positivisme yuridis: Hukum sebagai produk ilmiah belaka atau hasil dari akvitas profesional atau pakar hukum. Hukum identik dgn UU, hukum muncul karena keterkaitannya dengan negara, hukum yg benar adalah hukum yg berlaku dalam negara. Hukum tidak ada kaitan dengan moral, hukum adalah hasil karya para pemikir hukum. Hukum bersifat closed logical sistem Tidak perlu ada bimbingan norma sosial, politik dan moral. Tokohnya R. von Jhering dan John Austin dari kelompok Analitical jurisprudence.

Positivisme sosiologis: Hukum adalah bagian dari kehidupan masyarakat, hukum adalah kenyataan dalam masyarakat. Hukum bersifat terbuka bagi kehidupan masyarakat yg harus diteliti dengan metode ilmiah empiris. Hukum adalah ilmu kenyataan/fakta atau pengalaman.

Tiga tokoh penting era abad XIX: Hegel (1770-1831) hukum sebagai perwujudan roh obyektif dalam kehidupan manusiaF. von Savigny (1779-1861) hukum adalah kebudayaan yg terus berubah sepanjang sejarah. Hukum adalah produk kebudayaan masing-masing zaman. Karl marx (1818-1883) hukum cerminan kondisi ekonomis masyarakat

ABAD XXSemua negara membentuk hukum yg metodenya diambil dari pemikiran hukum abad XIXAkan tetapi kalangan ahli terpecah menjadi dua pendapat tentang hukum: Kelompok sosiologis dan Kelompok Positivis-logis

Kelompok sosiologis: melihat hukum dalam hubungan dengan pemerintah negara atau norma hukum secara de facto berlaku berdasarkan prinsip kepentingan umum sekaligus sebagai budaya dan sejarah bangsa ybs.Kelompok positivis-logis: hukum dilihat sebagai bagian dari kehidupan etis, oleh karena itu ada hubungan antara hukum positif dengan pribadi manusia yg berpedoman pada norma keadilan. Pemikiran ini berakar pada filsafat neoklasik,neokantianisme, neohegelisme dan filsafat eksistensi.