7/23/2019 perpu 1 th 2002

1/23

Lihat juga:Instruksi Presiden No.4 Tahun 2002

Instruksi Presiden No.5 Tahun 2002

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaanndang!ndang "asar #$45 %akni melindungi segena& bangsa Indonesia dan seluruhtum&ah darah Indonesia' dan untuk memajukan kesejahteraan umum' men(erdaskankehidu&an bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia %ang berdasarkankemerdekaan' &erdamaian abadi dan keadilan sosial' maka mutlak di&erlukan&enegakan hukum dan ketertiban se(ara konsisten dan berkesinambungan)

b. bahwa terorisme telah menghilangkan n%awa tan&a memandang korban danmenimbulkan ketakutan mas%arakat se(ara luas' atau hilangn%a kemerdekaan' sertakerugian harta benda' oleh karena itu &erlu dilaksanakan langkah!langkah&emberantasan)

(. bahwa terorisme mem&un%ai jaringan %ang luas sehingga meru&akan an(amanterhada& &erdamaian dan keamanan nasional mau&un internasional)

d. bahwa &emberantasan terorisme didasarkan &ada komitmen nasional daninternasional dengan membentuk &eraturan &erundang!undangan nasional %angmenga(u &ada kon*ensi internasional dan &eraturan &erundang!undangan %angberkaitan dengan terorisme)

e. bahwa &eraturan &erundang!undangan %ang berlaku sam&ai saat ini belum se(arakom&rehensi+ dan memadai untuk memberantas tindak &idana terorisme)

+. bahwa berdasarkan &ertimbangan &ada huru+ a' huru+ b' huru+ (' huru+ d' dan huru+ e'dan adan%a kebutuhan %ang sangat mendesak &erlu mengatur &emberantasan tindak&idana terorisme dengan Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang)

Mengingat :

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/inpres_4_02.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/inpres_5_02.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/inpres_5_02.htmhttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/inpres_4_02.htm

7/23/2019 perpu 1 th 2002

2/23

Pasal 22 a%at ,#- ndang!ndang "asar #$45 sebagaimana telah diubah denganPerubahan eem&at ndang!ndang "asar #$45)

M/MT1N :

Meneta&kan :

P/1T1N P/M/INT13 P/N1NTI N"1N!N"1N T/NT1NP/M/1NT11N TIN"1 PI"1N1 T/6IM/.

1 I

/T/NT1N MM

Pasal #

"alam Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang ini %ang dimaksud dengan:

#. Tindak &idana terorisme adalah segala &erbuatan %ang memenuhi unsur!unsurtindak &idana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Penggantindang!undang ini.

2. etia& orang adalah orang &erseorangan' kelom&ok orang baik si&il' militer'mau&un &olisi %ang bertanggung jawab se(ara indi*idual' atau kor&orasi.

7. or&orasi adalah kum&ulan orang dan8atau keka%aan %ang terorganisasi baikmeru&akan badan hukum mau&un bukan badan hukum.

4. ekerasan adalah setia& &erbuatan &en%alahgunaan kekuatan +isik denganatau tan&a menggunakan sarana se(ara melawan hukum dan menimbulkanbaha%a bagi badan' n%awa' dan kemerdekaan orang' termasuk menjadikanorang &ingsan atau tidak berda%a.

5. 1n(aman kekerasan adalah setia& &erbuatan %ang dengan sengaja dilakukanuntuk memberikan &ertanda atau &eringatan mengenai suatu keadaan %ang(enderung da&at menimbulkan rasa takut terhada& orang atau mas%arakatse(ara luas.

9. Pemerintah e&ublik Indonesia adalah &emerintah e&ublik Indonesia dan&erwakilan e&ublik Indonesia di luar negeri.

. Perwakilan negara asing adalah &erwakilan di&lomatik dan konsuler asingbeserta anggota!anggotan%a.

;. 6rganisasi internasional adalah organisasi %ang berada dalam lingku& strukturorganisasi Perserikatan angsa!angsa atau organisasi internasional lainn%adi luar Perserikatan angsa!angsa atau %ang menjalankan tugas mewakiliPerserikatan angsa!angsa.

$. 3arta keka%aan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik%ang berwujud mau&un %ang tidak berwujud.

#0. 6b%ek *ital %ang strategis adalah tem&at' lokasi' atau bangunan %angmem&un%ai nilai ekonomis' &olitis' sosial' buda%a' dan &ertahanan sertakeamanan %ang sangat tinggi' termasuk +asilitas internasional.

7/23/2019 perpu 1 th 2002

3/23

##.

7/23/2019 perpu 1 th 2002

4/23

b. terhada& +asilitas negara e&ublik Indonesia di luar negeri termasuk tem&atkediaman &ejabat di&lomatik dan konsuler e&ublik Indonesia)

(. dengan kekerasan atau an(aman kekerasan untuk memaksa &emerintahe&ublik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu)

d. untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau

tidak melakukan sesuatu)

e. di atas ka&al %ang berbendera negara e&ublik Indonesia atau &esawat udara%ang terda+tar berdasarkan undang!undang negara e&ublik Indonesia &adasaat kejahatan itu dilakukan) atau

+. oleh setia& orang %ang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertem&at tinggal diwila%ah negara e&ublik Indonesia.

Pasal 5

Tindak &idana terorisme %ang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang ini dike(ualikan dari tindak &idana &olitik' tindak &idana %ang berkaitan dengantindak &idana &olitik' tindak &idana dengan moti+ &olitik' dan tindak &idana dengantujuan &olitik' %ang menghambat &roses ekstradisi.

1 III

TIN"1 PI"1N1 T/6IM/

Pasal 9

etia& orang %ang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau an(aman kekerasanmenimbulkan suasana teror atau rasa takut terhada& orang se(ara meluas ataumenimbulkan korban %ang bersi+at massal' dengan (ara meram&as kemerdekaan atauhilangn%a n%awa dan harta benda orang lain' atau mengakibatkan kerusakan ataukehan(uran terhada& ob%ek!ob%ek *ital %ang strategis atau lingkungan hidu& atau

+asilitas &ublik atau +asilitas internasional' di&idana dengan &idana mati atau &enjaraseumur hidu& atau &idana &enjara &aling singkat 4 ,em&at- tahun dan &aling lama 20,dua &uluh- tahun.

Pasal

etia& orang %ang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau an(aman kekerasanbermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhada& orang se(arameluas atau menimbulkan korban %ang bersi+at massal dengan (ara meram&askemerdekaan atau hilangn%a n%awa atau harta benda orang lain' atau untukmenimbulkan kerusakan atau kehan(uran terhada& ob%ek!ob%ek *ital %ang strategis'atau lingkungan hidu&' atau +asilitas &ublik' atau +asilitas internasional' di&idana dengan&idana &enjara &aling lama seumur hidu&.

Pasal ;

"i&idana karena melakukan tindak &idana terorisme dengan &idana %ang samasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9' setia& orang %ang:

a. menghan(urkan' membuat tidak da&at di&akai atau merusak bangunan untuk&engamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk &engamananbangunan tersebut)

7/23/2019 perpu 1 th 2002

5/23

b. men%ebabkan han(urn%a' tidak da&at di&akain%a atau rusakn%a bangunan untuk&engamanan lalu lintas udara' atau gagaln%a usaha untuk &engamananbangunan tersebut)

(. dengan sengaja dan melawan hukum menghan(urkan' merusak' mengambil'atau memindahkan tanda atau alat untuk &engamanan &enerbangan' ataumenggagalkan bekerjan%a tanda atau alat tersebut' atau memasang tanda atau

alat %ang keliru)

d. karena keal&aann%a men%ebabkan tanda atau alat untuk &engamanan&enerbangan han(ur' rusak' terambil atau &indah atau men%ebabkanter&asangn%a tanda atau alat untuk &engamanan &enerbangan %ang keliru)

e. dengan sengaja atau melawan hukum' menghan(urkan atau membuat tidakda&at di&akain%a &esawat udara %ang seluruhn%a atau sebagian ke&un%aanorang lain)

+. dengan sengaja dan melawan hukum men(elakakan' menghan(urkan' membuattidak da&at di&akai atau merusak &esawat udara)

g. karena keal&aann%a men%ebabkan &esawat udara (elaka' han(ur' tidak da&atdi&akai' atau rusak)

h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hukum' atas &enanggung asuransi menimbulkan kebakaran atauledakan' ke(elakaan kehan(uran' kerusakan atau membuat tidak da&atdi&akain%a &esawat udara %ang di&ertanggungkan terhada& baha%a atau %angdi&ertanggungkan muatann%a mau&un u&ah %ang akan diterima untuk&engangkutan muatann%a' atau&un untuk ke&entingan muatan tersebut telahditerima uang tanggungan)

i. dalam &esawat udara dengan &erbuatan %ang melawan hukum' meram&as ataumem&ertahankan &eram&asan atau menguasai &esawat udara dalam&enerbangan)

j. dalam &esawat udara dengan kekerasan atau an(aman kekerasan atau

an(aman dalam bentuk lainn%a' meram&as atau mem&ertahankan &eram&asanatau menguasai &engendalian &esawat udara dalam &enerbangan)

k. melakukan bersama!sama sebagai kelanjutan &ermu+akatan jahat' dilakukandengan diren(anakan terlebih dahulu' mengakibatkan luka berat seseorang'mengakibatkan kerusakan &ada &esawat udara sehingga da&at membaha%akan&enerbangann%a' dilakukan dengan maksud untuk meram&as kemerdekaan ataumeneruskan meram&as kemerdekaan seseorang)

l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan &erbuatan kekerasan terhada&seseorang di dalam &esawat udara dalam &enerbangan' jika &erbuatan itu da&atmembaha%akan keselamatan &esawat udara tersebut)

m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak &esawat udara dalam dinas atau

men%ebabkan kerusakan atas &esawat udara tersebut %ang men%ebabkan tidakda&at terbang atau membaha%akan keamanan &enerbangan)

n. dengan sengaja dan melawan hukum menem&atkan atau men%ebabkanditem&atkann%a di dalam &esawat udara dalam dinas' dengan (ara a&a&un' alatatau bahan %ang da&at menghan(urkan &esawat udara %ang membuatn%a tidakda&at terbang atau men%ebabkan kerusakan &esawat udara tersebut %ang da&atmembaha%akan keamanan dalam &enerbangan)

7/23/2019 perpu 1 th 2002

6/23

o. melakukan se(ara bersama!sama 2 ,dua- orang atau lebih' sebagai kelanjutandari &ermu+akatan jahat' melakukan dengan diren(anakan lebih dahulu' danmengakibatkan luka berat bagi seseorang dari &erbuatan sebagaimanadimaksud dalam huru+ l' huru+ m' dan huru+ n)

&. memberikan keterangan %ang diketahuin%a adalah &alsu dan karena &erbuatanitu membaha%akan keamanan &esawat udara dalam &enerbangan)

>. di dalam &esawat udara melakukan &erbuatan %ang da&at membaha%akankeamanan dalam &esawat udara dalam &enerbangan)

r. di dalam &esawat udara melakukan &erbuatan!&erbuatan %ang da&atmengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam &esawat udara dalam&enerbangan.

Pasal $

etia& orang %ang se(ara melawan hukum memasukkan ke Indonesia' membuat'menerima' men(oba mem&eroleh' men%erahkan atau men(oba men%erahkan'menguasai' membawa' mem&un%ai &ersediaan &adan%a atau mem&un%ai dalammilikn%a' men%im&an' mengangkut' men%embun%ikan' mem&ergunakan' ataumengeluarkan ke dan8atau dari Indonesia sesuatu senjata a&i' amunisi' atau sesuatubahan &eledak dan bahan!bahan lainn%a %ang berbaha%a dengan maksud untukmelakukan tindak &idana terorisme' di&idana dengan &idana mati atau &enjara seumurhidu& atau &idana &enjara &aling singkat 7 ,tiga- tahun dan &aling lama 20 ,dua &uluh-tahun.

Pasal #0

"i&idana dengan &idana %ang sama dengan &idana sebagaimana dimaksud dalamPasal 9' setia& orang %ang dengan sengaja menggunakan senjata kimia' senjatabiologis' radiologi' mikroorganisme' radioakti+ atau kom&onenn%a' sehinggamenimbulkan suasana teror' atau rasa takut terhada& orang se(ara meluas'menimbulkan korban %ang bersi+at massal' membaha%akan terhada& kesehatan' terjadikeka(auan terhada& kehidu&an' keamanan' dan hak!hak orang' atau terjadi kerusakan'kehan(uran terhada& ob%ek!ob%ek *ital %ang strategis' lingkungan hidu&' +asilitas&ublik' atau +asilitas internasional.

Pasal ##

"i&idana dengan &idana &enjara &aling singkat 7 ,tiga- tahun dan &aling lama #5 ,limabelas- tahun' setia& orang %ang dengan sengaja men%ediakan atau mengum&ulkandana dengan tujuan akan digunakan atau &atut diketahuin%a akan digunakan sebagianatau seluruhn%a untuk melakukan tindak &idana terorisme sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9' Pasal ' Pasal ;' Pasal $' dan Pasal #0.

Pasal #2

"i&idana karena melakukan tindak &idana terorisme dengan &idana &enjara &alingsingkat 7 ,tiga- tahun dan &aling lama #5 ,lima belas- tahun' setia& orang %ang dengan

sengaja men%ediakan atau mengum&ulkan harta keka%aan dengan tujuan akandigunakan atau &atut diketahuin%a akan digunakan sebagian atau seluruhn%a untukmelakukan :

a. tindakan se(ara melawan hukum menerima' memiliki' menggunakan'men%erahkan' mengubah' membuang bahan nuklir' senjata kimia' senjatabiologis' radiologi' mikroorganisme' radioakti+ atau kom&onenn%a %angmengakibatkan atau da&at mengakibatkan kematian atau luka berat ataumenimbulkan kerusakan harta benda)

7/23/2019 perpu 1 th 2002

7/23

b. men(uri atau meram&as bahan nuklir' senjata kimia' senjata biologis' radiologi'mikroorganisme' radioakti+' atau kom&onenn%a )

(. &enggela&an atau mem&eroleh se(ara tidak sah bahan nuklir' senjata kimia'senjata biologis' radiologi' mikroorganisme' radioakti+ atau kom&onenn%a)

d. meminta bahan nuklir' senjata kimia' senjata biologis' radiologi' mikroorganisme'

radioakti+' atau kom&onenn%a se(ara &aksa atau an(aman kekerasan ataudengan segala bentuk intimidasi)

e. mengan(am :

#- menggunakan bahan nuklir' senjata kimia' senjata biologis' radiologi'mikroorganisme' radioakti+' atau kom&onenn%a untuk menimbulkan kematianatau luka berat atau kerusakan harta benda) atau

2- melakukan tindak &idana sebagaimana dimaksud dalam huru+ b dengan tujuanuntuk memaksa orang lain' organisasi internasional' atau negara lain untukmelakukan atau tidak melakukan sesuatu.

+. men(oba melakukan tindak &idana sebagaimana dimaksud dalam huru+ a' huru+b' atau huru+ () dan

g. ikut serta dalam melakukan tindak &idana sebagaimana dimaksud dalam huru+ asam&ai dengan huru+ +.

Pasal #7

etia& orang %ang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhada&&elaku tindak &idana terorisme' dengan :

a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta keka%aan lainn%ake&ada &elaku tindak &idana terorisme)

b. men%embun%ikan &elaku tindak &idana terorisme) atau

(. men%embun%ikan in+ormasi tentang tindak &idana terorisme'

di&idana dengan &idana &enjara &aling singkat 7 ,tiga- tahun dan &aling lama #5 ,limabelas- tahun.

Pasal #4

etia& orang %ang meren(anakan dan8atau menggerakkan orang lain untuk melakukantindak &idana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9' Pasal ' Pasal ;' Pasal$' Pasal #0' Pasal ##' dan Pasal #2 di&idana dengan &idana mati atau &idana &enjaraseumur hidu&.

Pasal #5

etia& orang %ang melakukan &ermu+akatan jahat' &er(obaan' atau &embantuan untukmelakukan tindak &idana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9' Pasal '

Pasal ;' Pasal $' Pasal #0' Pasal ##' dan Pasal #2 di&idana dengan &idana %ang samasebagai &elaku tindak &idanan%a.

Pasal #9

etia& orang di luar wila%ah negara e&ublik Indonesia %ang memberikan bantuan'kemudahan' sarana' atau keterangan untuk terjadin%a tindak &idana terorisme'di&idana dengan &idana %ang sama sebagai &elaku tindak &idana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9' Pasal ' Pasal ;' Pasal $' Pasal #0' Pasal ##' dan Pasal #2.

Pasal #

7/23/2019 perpu 1 th 2002

8/23

,#- "alam hal tindak &idana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu kor&orasi'maka tuntutan dan &enjatuhan &idana dilakukan terhada& kor&orasi dan8atau&engurusn%a.

,2- Tindak &idana terorisme dilakukan oleh kor&orasi a&abila tindak &idana tersebutdilakukan oleh orang!orang baik berdasarkan hubungan kerja mau&un hubunganlain' bertindak dalam lingkungan kor&orasi tersebut baik sendiri mau&un bersama!

sama.

,7- "alam hal tuntutan &idana dilakukan terhada& suatu kor&orasi' maka kor&orasitersebut diwakili oleh &engurus.

Pasal #;

,#- "alam hal tuntutan &idana dilakukan terhada& kor&orasi' maka &anggilan untukmenghada& dan &en%erahan surat &anggilan tersebut disam&aikan ke&ada&engurus di tem&at tinggal &engurus atau di tem&at &engurus berkantor.

,2- Pidana &okok %ang da&at dijatuhkan terhada& kor&orasi han%a di&idana dengan&idana denda &aling ban%ak & #.000.000.000.000'! ,satu triliun ru&iah-.

,7- or&orasi %ang terlibat tindak &idana terorisme da&at dibekukan atau di(abut i?inn%a

dan din%atakan sebagai kor&orasi %ang terlarang.

Pasal #$

etentuan mengenai &enjatuhan &idana minimum khusus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9' Pasal ;' Pasal $' Pasal #0' Pasal ##' Pasal #2' Pasal #7' Pasal #5'Pasal #9 dan ketentuan mengenai &enjatuhan &idana mati atau &idana &enjara seumurhidu& sebagaimana dimaksud dalam Pasal #4' tidak berlaku untuk &elaku tindak &idanaterorisme %ang berusia di bawah #; ,dela&an belas- tahun.

1 I@

TIN"1 PI"1N1 L1IN =1N /1IT1N "/N1N

TIN"1 PI"1N1 T/6IM/

Pasal 20

etia& orang %ang dengan menggunakan kekerasan atau an(aman kekerasan ataudengan mengintimidasi &en%elidik' &en%idik' &enuntut umum' &enasihat hukum'dan8atau hakim %ang menangani tindak &idana terorisme sehingga &roses &eradilanmenjadi terganggu' di&idana dengan &idana &enjara &aling singkat 7 ,tiga- tahun dan&aling lama #5 ,lima belas- tahun.

Pasal 2#

etia& orang %ang memberikan kesaksian &alsu' men%am&aikan alat bukti &alsu ataubarang bukti &alsu' dan mem&engaruhi saksi se(ara melawan hukum di sidang&engadilan' atau melakukan &en%erangan terhada& saksi' termasuk &etugas&engadilan dalam &erkara tindak &idana terorisme' di&idana dengan &idana &enjara&aling singkat 7 ,tiga- tahun dan &aling lama #5 ,lima belas- tahun.

Pasal 22

etia& orang %ang dengan sengaja men(egah' merintangi' atau menggagalkan se(aralangsung atau tidak langsung &en%idikan' &enuntutan' dan &emeriksaan di sidang

7/23/2019 perpu 1 th 2002

9/23

&engadilan dalam &erkara tindak &idana terorisme' di&idana dengan &idana &enjara&aling singkat 2 ,dua- tahun dan &aling lama ,tujuh- tahun.

Pasal 27

etia& saksi dan orang lain %ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 72 a%at ,2- di&idana dengan &idana kurungan &aling lama # ,satu- tahun.

Pasal 24

etentuan mengenai &enjatuhan &idana minimum khusus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20' Pasal 2#' dan Pasal 22' tidak berlaku untuk &elaku tindak &idanaterorisme %ang berusia di bawah #; ,dela&an belas- tahun.

1 @

P/N=I"I1N' P/NNTT1N' "1N P/M/I11N

"I I"1N P/N1"IL1N

Pasal 25

,#- Pen%idikan' &enuntutan' dan &emeriksaan di sidang &engadilan dalam &erkaratindak &idana terorisme' dilakukan berdasarkan hukum a(ara %ang berlaku' ke(ualiditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang ini.

,2- ntuk ke&entingan &en%idikan dan &enuntutan' &en%idik diberi wewenang untukmelakukan &enahanan terhada& tersangka &aling lama 9 ,enam- bulan.

Pasal 29

,#- ntuk mem&eroleh bukti &ermulaan %ang (uku&' &en%idik da&at menggunakansetia& la&oran intelijen.

,2- Peneta&an bahwa sudah da&at atau di&eroleh bukti &ermulaan %ang (uku&sebagaimana dimaksud dalam a%at ,#- harus dilakukan &roses &emeriksaan olehetua atau Aakil etua Pengadilan Negeri.

,7- Proses &emeriksaan sebagaimana dimaksud dalam a%at ,2- dilaksanakan se(aratertutu& dalam waktu &aling lama 7 ,tiga- hari.

,4- Bika dalam &emeriksaan sebagaimana dimaksud dalam a%at ,2- diteta&kan adan%abukti &ermulaan %ang (uku&' maka etua Pengadilan Negeri segera memerintahkandilaksanakan &en%idikan.

Pasal 2

1lat bukti &emeriksaan tindak &idana terorisme meli&uti :

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam 3ukum 1(ara Pidana)

b. alat bukti lain beru&a in+ormasi %ang diu(a&kan' dikirimkan' diterima' ataudisim&an se(ara elektronik dengan alat o&tik atau %ang seru&a dengan itu) dan

(. data' rekaman' atau in+ormasi %ang da&at dilihat' diba(a' dan8atau didengar' %angda&at dikeluarkan dengan atau tan&a bantuan suatu sarana' baik %ang tertuang diatas kertas' benda +isik a&a&un selain kertas' atau %ang terekam se(araelektronik' termasuk teta&i tidak terbatas &ada :

#- tulisan' suara' atau gambar)

7/23/2019 perpu 1 th 2002

10/23

2- &eta' ran(angan' +oto' atau sejenisn%a)

7- huru+' tanda' angka' simbol' atau &er+orasi %ang memiliki makna atau da&atdi&ahami oleh orang %ang mam&u memba(a atau memahamin%a.

Pasal 2;

Pen%idik da&at melakukan &enangka&an terhada& setia& orang %ang diduga kerasmelakukan tindak &idana terorisme berdasarkan bukti &ermulaan %ang (uku&sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 a%at ,2- untuk &aling lama C 24 ,tujuh kalidua &uluh em&at- jam.

Pasal 2$

,#- Pen%idik' &enuntut umum' atau hakim berwenang memerintahkan ke&ada bank danlembaga jasa keuangan untuk melakukan &emblokiran terhada& harta keka%aansetia& orang %ang diketahui atau &atut diduga meru&akan hasil tindak &idanaterorisme dan8atau tindak &idana %ang berkaitan dengan terorisme.

,2- Perintah &en%idik' &enuntut umum' atau hakim sebagaimana dimaksud dalam a%at,#- harus dilakukan se(ara tertulis dengan men%ebutkan se(ara jelas mengenai :

a. nama dan jabatan &en%idik' &enuntut umum' atau hakim)

b. identitas setia& orang %ang telah dila&orkan oleh bank dan lembaga jasakeuangan ke&ada &en%idik' tersangka' atau terdakwa)

(. alasan &emblokiran)

d. tindak &idana %ang disangkakan atau didakwakan) dan

e. tem&at harta keka%aan berada.

,7- ank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima &erintah &en%idik' &enuntutumum' atau hakim sebagaimana dimaksud dalam a%at ,2- wajib melaksanakan&emblokiran sesaat setelah surat &erintah &emblokiran diterima.

,4- ank dan lembaga jasa keuangan wajib men%erahkan berita a(ara &elaksanaan&emblokiran ke&ada &en%idik' &enuntut umum' atau hakim &aling lambat # ,satu-hari kerja terhitung sejak tanggal &elaksanaan &emblokiran.

,5- 3arta keka%aan %ang diblokir harus teta& berada &ada bank dan lembaga jasakeuangan %ang bersangkutan.

,9- ank dan lembaga jasa keuangan %ang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam a%at ,7- dan a%at ,4- dikenai sanksi administrati+ sesuai denganketentuan &eraturan &erundang!undangan %ang berlaku.

Pasal 70

,#- ntuk ke&entingan &emeriksaan dalam &erkara tindak &idana terorisme' maka&en%idik' &enuntut umum' atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari

bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta keka%aan setia& orang %angdiketahui atau &atut diduga melakukan tindak &idana terorisme.

,2- "alam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam a%at ,#- terhada&&en%idik' &enuntut umum' atau hakim tidak berlaku ketentuan ndang!undang %angmengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainn%a.

,7- Permintaan keterangan harus diajukan se(ara tertulis dengan men%ebutkan se(arajelas mengenai :

a. nama dan jabatan &en%idik' &enuntut umum' atau hakim)

7/23/2019 perpu 1 th 2002

11/23

b. identitas setia& orang %ang diketahui atau &atut diduga melakukan tindak&idana terorisme)

(. tindak &idana %ang disangkakan atau didakwakan) dan

d. tem&at harta keka%aan berada.

,4- urat &ermintaan untuk mem&eroleh keterangan sebagaimana dimaksud dalama%at ,#- dan a%at ,2- harus ditandatangani oleh :

a. e&ala e&olisian "aerah atau &ejabat %ang setingkat &ada tingkat Pusatdalam hal &ermintaan diajukan oleh &en%idik)

b. e&ala ejaksaan Tinggi dalam hal &ermintaan diajukan oleh &enuntut umum)

(. 3akim etua Majelis %ang memeriksa &erkara %ang bersangkutan.

Pasal 7#

,#- erdasarkan bukti &ermulaan %ang (uku& sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29a%at ,4-' &en%idik berhak:

a. membuka' memeriksa' dan men%ita surat dan kiriman melalui &os atau jasa

&engiriman lainn%a %ang mem&un%ai hubungan dengan &erkara tindak &idanaterorisme %ang sedang di&eriksa)

b. men%ada& &embi(araan melalui tele&on atau alat komunikasi lain %ang didugadigunakan untuk mem&ersia&kan' meren(anakan' dan melakukan tindak&idana terorisme.

,2- Tindakan &en%ada&an sebagaimana dimaksud dalam a%at ,#- huru+ b' han%a da&atdilakukan atas &erintah etua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu &aling lama #,satu- tahun.

,7- Tindakan sebagaimana dimaksud dalam a%at ,#- dan a%at ,2- harus dila&orkan ataudi&ertanggungjawabkan ke&ada atasan &en%idik.

Pasal 72

,#- "alam &emeriksaan' saksi memberikan keterangan terhada& a&a %ang dilihat dandialami sendiri dengan bebas dan tan&a tekanan.

,2- "alam &en%idikan dan &emeriksaan di sidang &engadilan' saksi dan orang lain %angbersangkutan dengan tindak &idana terorisme dilarang men%ebutkan nama ataualamat &ela&or atau hal!hal lain %ang memberikan kemungkinan da&at diketahuin%aidentitas &ela&or.

,7- ebelum &emeriksaan dilakukan' larangan sebagaimana dimaksud dalam a%at ,2-diberitahukan ke&ada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 77

aksi' &en%idik' &enuntut umum' dan hakim %ang memeriksa beserta keluargan%adalam &erkara tindak &idana terorisme wajib diberi &erlindungan oleh negara darikemungkinan an(aman %ang membaha%akan diri' jiwa' dan8atau hartan%a' baiksebelum' selama' mau&un sesudah &roses &emeriksaan &erkara.

Pasal 74

,#- Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan oleh a&arat&enegak hukum dan a&arat keamanan beru&a :

a. &erlindungan atas keamanan &ribadi dari an(aman +isik dan mental)

7/23/2019 perpu 1 th 2002

12/23

b. kerahasiaan identitas saksi)

(. &emberian keterangan &ada saat &emeriksaan di sidang &engadilan tan&abertata& muka dengan tersangka.

,2- etentuan mengenai tata (ara &erlindungan sebagaimana dimaksud dalam a%at ,#-diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

,#- "alam hal terdakwa telah di&anggil se(ara sah dan &atut tidak hadir di sidang&engadilan tan&a alasan %ang sah' maka &erkara da&at di&eriksa dan di&utus tan&ahadirn%a terdakwa.

,2- "alam hal terdakwa hadir &ada sidang berikutn%a sebelum &utusan dijatuhkan'maka terdakwa wajib di&eriksa' dan segala keterangan saksi dan surat!surat %angdiba(akan dalam sidang sebelumn%a diangga& sebagai diu(a&kan dalam sidang%ang sekarang.

,7- Putusan %ang dijatuhkan tan&a kehadiran terdakwa diumumkan oleh &enuntutumum &ada &a&an &engumuman &engadilan' kantor Pemerintah "aerah' ataudiberitahukan ke&ada kuasan%a.

,4- Terdakwa atau kuasan%a da&at mengajukan kasasi atas &utusan sebagaimanadimaksud dalam a%at ,#-.

,5- "alam hal terdakwa meninggal dunia sebelum &utusan dijatuhkan dan terda&atbukti %ang (uku& kuat bahwa %ang bersangkutan telah melakukan tindak &idanaterorisme' maka hakim atas tuntutan &enuntut umum meneta&kan &eram&asanharta keka%aan %ang telah disita.

,9- Peneta&an &eram&asan sebagaimana dimaksud dalam a%at ,5- tidak da&atdimohonkan u&a%a hukum.

,- etia& orang %ang berke&entingan da&at mengajukan keberatan ke&ada &engadilan%ang telah menjatuhkan &eneta&an sebagaimana dimaksud dalam a%at ,5-' dalamwaktu 70 ,tiga &uluh- hari terhitung sejak tanggal &engumuman sebagaimanadimaksud dalam a%at ,7-.

1 @I

6MP/N1I' /TITI' "1N /31ILIT1I

Pasal 79

,#- etia& korban atau ahli warisn%a akibat tindak &idana terorisme berhakmenda&atkan kom&ensasi atau restitusi.

,2- om&ensasi sebagaimana dimaksud dalam a%at ,#-' &embia%aann%a dibebankanke&ada negara %ang dilaksanakan oleh Pemerintah.

,7- estitusi sebagaimana dimaksud dalam a%at ,#-' meru&akan ganti kerugian %angdiberikan oleh &elaku ke&ada korban atau ahli warisn%a.

,4- om&ensasi dan8atau restitusi tersebut diberikan dan di(antumkan sekaligus dalamamar &utusan &engadilan.

Pasal 7

7/23/2019 perpu 1 th 2002

13/23

,#- etia& orang berhak mem&eroleh rehabilitasi a&abila oleh &engadilan di&utus bebasatau di&utus le&as dari segala tuntutan hukum %ang &utusann%a telah mem&un%aikekuatan hukum teta&.

,2- ehabilitasi tersebut diberikan dan di(antumkan sekaligus dalam &utusan&engadilan sebagaimana dimaksud dalam a%at ,#-.

Pasal 7;

,#- Pengajuan kom&ensasi dilakukan oleh korban atau kuasan%a ke&ada Menterieuangan berdasarkan amar &utusan &engadilan negeri.

,2- Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasan%a ke&ada &elaku atau &ihakketiga berdasarkan amar &utusan.

,7- Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban ke&ada Menteri ehakiman dan 3ak1sasi Manusia.

Pasal 7$

Menteri euangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; a%at ,#- dan &elakusebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; a%at ,2- memberikan kom&ensasi dan8atau

restitusi' &aling lambat 90 ,enam &uluh- hari kerja terhitung sejak &enerimaan&ermohonan.

Pasal 40

,#- Pelaksanaan &emberian kom&ensasi dan8atau restitusi dila&orkan oleh Menterieuangan' &elaku' atau &ihak ketiga ke&ada etua Pengadilan %ang memutus&erkara' disertai dengan tanda bukti &elaksanaan &emberian kom&ensasi' restitusi'dan8atau rehabilitasi tersebut.

,2- alinan tanda bukti &elaksanaan &emberian kom&ensasi' dan8atau restitusisebagaimana dimaksud dalam a%at ,#- disam&aikan ke&ada korban atau ahliwarisn%a.

,7- etelah etua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam

a%at ,#-' etua Pengadilan mengumumkan &elaksanaan tersebut &ada &a&an&engumuman &engadilan %ang bersangkutan.

Pasal 4#

,#- "alam hal &elaksanaan &emberian kom&ensasi dan8atau restitusi ke&ada &ihak

korban melam&aui batas waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7$' korban

atau ahli warisn%a da&at mela&orkan hal tersebut ke&ada &engadilan.

,2- Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam a%at ,#- segera memerintahkan Menterieuangan' &elaku' atau &ihak ketiga untuk melaksanakan &utusan tersebut &alinglambat 70 ,tiga &uluh- hari kerja terhitung sejak tanggal &erintah tersebut diterima.

Pasal 42

"alam hal &emberian kom&ensasi dan8atau restitusi da&at dilakukan se(ara bertaha&'maka setia& taha&an &elaksanaan atau keterlambatan &elaksanaan dila&orkan ke&ada&engadilan.

1 @II

/B1 1M1 INT/N1I6N1L

7/23/2019 perpu 1 th 2002

14/23

Pasal 47

"alam rangka &en(egahan dan &emberantasan tindak &idana terorisme' Pemerintahe&ublik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain dibidang intelijen' ke&olisian dan kerjasama teknis lainn%a %ang berkaitan dengantindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan &eraturan &erundang!undangan%ang berlaku.

1 @III

/T/NT1N P/NTP

Pasal 44

etentuan mengenai :

a. kewenangan atasan %ang berhak menghukum %akni :

#- melakukan &en%idikan terhada& &rajurit bawahann%a %ang ada di bawah

wewenang komandon%a %ang &elaksanaann%a dilakukan oleh &en%idik &olisimiliter atau &en%idik oditur)

2- menerima la&oran &elaksanaan &en%idikan dari &en%idik &olisi militer atau&en%idik oditur)

7- menerima berkas &erkara hasil &en%idikan dari &en%idik &olisi militer atau&en%idik oditur) dan

4- melakukan &enahanan terhada& tersangka anggota bawahann%a %ang ada dibawah wewenang komandon%a.

b. kewenangan &erwira &en%erah &erkara %ang :

#- memerintahkan &en%idik untuk melakukan &en%idikan)

2- menerima la&oran tentang &elaksanaan &en%idikan)

7- memerintahkan dilakukann%a u&a%a &aksa)

4- mem&er&anjang &enahanan)

5- menerima atau meminta &enda&at hukum dari oditur tentang &en%elesaian suatu&erkara)

9- men%erahkan &erkara ke&ada &engadilan %ang berwenang untuk memeriksa danmengadili)

- menentukan &erkara untuk diselesaikan menurut hukum disi&lin &rajurit) dan

;- menutu& &erkara demi ke&entingan hukum atau demi ke&entingan umum8militer'

din%atakan tidak berlaku dalam &emeriksaan tindak &idana terorisme menurutPeraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang ini.

Pasal 45

Presiden da&at mengambil langkah!langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah!langkah o&erasional &elaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang ini.

Pasal 49

7/23/2019 perpu 1 th 2002

15/23

etentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang ini da&atdi&erlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakun%aPeraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang ini' %ang &enera&ann%a diteta&kandengan ndang!undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undangtersendiri.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang ini mulai berlaku &ada tanggaldiundangkan.

1gar setia& orang mengetahuin%a memerintahkan &engundangan PeraturanPemerintah Pengganti ndang!undang ini dengan &enem&atann%a dalam LembaranNegara e&ublik Indonesia.

"iteta&kan diBakarta

&ada tanggal #;6ktober 2002

P/I"/N/PLIIN"6N/I1'

ttd

M/1A1TI6/1N6PTI

"iundangkan di Bakarta

&ada tanggal #; 6ktober 2002

//T1I N/11 /PLI IN"6N/I1'

ttd

1M1N /6A6

L/M11N N/11 /PLI IN"6N/I1 T13N 2002 N6M6 #09

alinan sesuai dengan aslin%a

"e&uti ekretaris abinet

idang 3ukum dan Perundang!undangan'

Lambo(k @. Nahattands

7/23/2019 perpu 1 th 2002

16/23

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

MM

ejalan dengan Pembukaan ndang!ndang "asar #$45' maka Negara e&ublikIndonesia adalah negara kesatuan %ang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dantanggung jawab untuk memelihara kehidu&an %ang aman' damai' dan sejahtera serta ikutserta se(ara akti+ memelihara &erdamaian dunia.

ntuk men(a&ai tujuan tersebut di atas &emerintah wajib memelihara danmenegakkan kedaulatan dan melindungi setia& warga negaran%a dari setia& an(aman atautindakan destrukti+ baik dari dalam negeri mau&un dari luar negeri.

Terorisme meru&akan kejahatan terhada& kemanusiaan dan &eradaban sertameru&akan salah satu an(aman serius terhada& kedaulatan setia& negara karena terorismesudah meru&akan kejahatan %ang bersi+at internasional %ang menimbulkan baha%a terhada&keamanan' &erdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan mas%arakat sehingga &erludilakukan &emberantasan se(ara beren(ana dan berkesinambungan sehingga hak asasiorang ban%ak da&at dilindungi dan dijunjung tinggi.

omitmen mas%arakat internasional dalam men(egah dan memberantas terorismesudah diwujudkan dalam berbagai kon*ensi internasional %ang menegaskan bahwa terorisme

meru&akan kejahatan %ang mengan(am &erdamaian dan keamanan umat manusia sehinggaseluruh anggota Perserikatan angsa!bangsa termasuk Indonesia wajib mendukung danmelaksanakan resolusi "ewan eamanan Perserikatan angsa!bangsa %ang mengutuk danmen%erukan seluruh anggota Perserikatan angsa!bangsa untuk men(egah danmemberantas terorisme melalui &embentukan &eraturan &erundang!undangan nasionalnegaran%a.

Pemberantasan tindak &idana terorisme di Indonesia meru&akan kebijakan danlangkah antisi&ati+ %ang bersi+at &roakti+ %ang dilandaskan ke&ada kehati!hatian dan bersi+at

jangka &anjang karena :

Pertama' Mas%arakat Indonesia adalah mas%arakat multi!etnik dengan beragam danmendiami ratusan ribu &ulau!&ulau %ang tersebar di seluruh wila%ah nusantara serta ada %angletakn%a berbatasan dengan negara lain.

edua' dengan karakteristik mas%arakat Indonesia tersebut seluruh kom&onen bangsaIndonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewas&adaan menghada&i segalabentuk kegiatan %ang meru&akan tindak &idana terorisme %ang bersi+at internasional.

etiga' kon+lik!kon+lik %ang terjadi akhir!akhir ini sangat merugikan kehidu&an berbangsa danbernegara serta meru&akan kemunduran &eradaban dan da&at dijadikan tem&at %ang suburberkembangn%a tindak &idana terorisme %ang bersi+at internasional baik %ang dilakukan olehwarga negara Indonesia mau&un %ang dilakukan oleh orang asing.

7/23/2019 perpu 1 th 2002

17/23

Terorisme %ang bersi+at internasional meru&akan kejahatan %ang terorganisasi'sehingga &emerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewas&adaan dan bekerjasama memelihara keutuhan Negara esatuan e&ublik Indonesia.

Pemberantasan tindak &idana terorisme di Indonesia tidak semata!mata meru&akanmasalah hukum dan &enegakan hukum melainkan juga meru&akan masalah sosial' buda%a'ekonomi %ang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan

langkah &en(egahan dan &emberantasann%a&un ditujukan untuk memelihara keseimbangandalam kewajiban melindungi kedaulatan negara' hak asasi korban dan saksi' serta hak asasitersangka8terdakwa.

Pemberantasan tindak &idana terorisme dengan ketiga tujuan di atas menunjukkanbahwa bangsa Indonesia adalah bangsa %ang menjunjung tinggi &eradaban umat manusiadan memiliki (ita &erdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen %angkuat untuk teta& menjaga keutuhan wila%ah Negara esatuan e&ublik Indonesia %angberdaulat di tengah!tengah gelombang &asang surut &erdamaian dan keamanan dunia.

Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme meru&akan ketentuan khusus dan s&esi+ik karena memuat ketentuan!ketentuan baru %ang tidak terda&at dalam &eraturan &erundang!undangan %ang ada' danmen%im&ang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam itab ndang!undang 3ukum

Pidana dan itab ndang!undang 3ukum 1(ara Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang ini se(ara s&esi+ik juga memuatketentuan tentang lingku& %urisdiksi %ang bersi+at transnasional dan internasional sertamemuat ketentuan khusus terhada& tindak &idana terorisme %ang terkait dengan kegiatanterorisme internasional. etentuan khusus ini bukan meru&akan wujud &erlakuan %angdiskriminati+ melainkan meru&akan komitmen &emerintah untuk mewujudkan ketentuan Pasal7 Don*ention 1gainst Terrorist ombing ,#$$- dan Don*ention on the u&&ression o+

7/23/2019 perpu 1 th 2002

18/23

dilandaskan ke&ada &rinsi& trans&aransi dan akuntabilitas &ublik ,sunshine &rin(i&le-dan8atau &rinsi& &embatasan waktu e+ekti+ ,sunset &rin(i&le- sehingga da&at segeradihindarkan kemungkinan &en%alahgunaan wewenang %ang dimiliki oleh satuandimaksud.

9. Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang ini memuat ketentuan tentang%urisdiksi %ang didasarkan ke&ada asas teritorial' asas ekstrateritorial' dan asas nasional

akti+ sehingga dihara&kan da&at se(ara e+ekti+ memiliki da%a jangkau terhada& tindak&idana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Penggantindang!undang ini %ang melam&aui batas!batas teritorial Negara e&ublik Indonesia.ntuk mem&erkuat %urisdiksi tersebut Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undangini memuat juga ketentuan mengenai kerjasama internasional.

. Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang ini memuat ketentuan tentang&endanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak &idana terorisme sehingga sekaligus

juga mem&erkuat ndang!undang Nomor #5 Tahun 2002 tentang Tindak PidanaPen(u(ian ang.

;. etentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang ini tidak berlaku bagikemerdekaan men%am&aikan &enda&at di muka umum' baik melalui unjuk rasa' &rotes'mau&un kegiatan!kegiatan %ang bersi+at ad*okasi. 1&abila dalam kemerdekaan

men%am&aikan &enda&at tersebut terjadi tindakan %ang mengandung unsur &idana'maka diberlakukan itab ndang!undang 3ukum Pidana dan ketentuan &eraturan&erundang!undangan di luar itab ndang!undang 3ukum Pidana.

$. "i dalam Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang ini teta& di&ertahankanan(aman sanksi &idana dengan minimum khusus untuk mem&erkuat +ungsi &enjeraanterhada& &ara &elaku tindak &idana terorisme.

Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang untuk mengaturPemberantasan Tindak Pidana Terorisme didasarkan &ertimbangan bahwa terjadin%aterorisme di berbagai tem&at telah menimbulkan kerugian baik materiil mau&un immateriilserta menimbulkan ketidakamanan bagi mas%arakat' sehingga mendesak untuk dikeluarkanPeraturan Pemerintah Pengganti ndang!undang guna segera da&at di(i&takan suasana %angkondusi+ bagi &emeliharaan ketertiban dan keamanan tan&a meninggalkan &rinsi&!&rinsi&

hukum.

P11L "/MI P11L

Pasal #

Duku& jelas

Pasal 2

Duku& jelas

Pasal 7

Tuntutan %urisdiksi negara lain tidak serta!merta ada keterikatan Pemerintah e&ublikIndonesia untuk menerima tuntutan dimaksud se&anjang belum ada &erjanjianekstradisi atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah &idana' ke(uali Pemerintahe&ublik Indonesia men%etujui diberlakukann%a asas resi&rositas.

Pasal 4

7/23/2019 perpu 1 th 2002

19/23

Pasal ini bertujuan untuk melindungi warga negara e&ublik Indonesia' Perwakilane&ublik Indonesia dan harta keka%aan Pemerintah e&ublik Indonesia di luar negeri.

Pasal 5

etentuan ini dimaksudkan agar tindak &idana terorisme tidak da&at berlindung di baliklatar belakang' moti*asi' dan tujuan &olitik untuk menghindarkan diri dari &en%idikan'

&enuntutan' &emeriksaan di sidang &engadilan dan &enghukuman terhada& &elakun%a.etentuan ini juga untuk meningkatkan e+isiensi dan e+ekti+itas &erjanjian ekstradisi danbantuan hukum timbal balik dalam masalah &idana antara Pemerintah e&ublikIndonesia dengan &emerintah negara lain.

Pasal 9

=ang dimaksud dengan Ekerusakan atau kehan(uran lingkungan hidu&E adalahter(emarn%a atau rusakn%a kesatuan ruang dengan semua benda' da%a' keadaan' danmakhluk hidu& termasuk manusia dan &erilakun%a' %ang mem&engaruhi kelangsungan&erikehidu&an dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainn%a.

Termasuk merusak atau menghan(urkan adalah dengan sengaja mele&askan ataumembuang ?at' energi' dan8atau kom&onen lain %ang berbaha%a atau bera(un kedalam tanah' udara' atau air &ermukaan %ang membaha%akan terhada& orang ataubarang.

Pasal

=ang dimaksud dengan Ekerusakan atau kehan(uran lingkungan hidu&E lihat &enjelasanPasal 9.

Pasal ;

etentuan ini meru&akan &enjabaran dari tindak &idana tentang kejahatan&enerbangan dan kejahatan terhada& sarana8&rasarana &enerbangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal FFIF1 itab ndang!undang 3ukum Pidana.

Pasal $

=ang dimaksud dengan Ebahan %ang berbaha%a lainn%aE adalah termasuk gas bera(undan bahan kimia %ang berbaha%a.

Pasal #0

etentuan ini diambil dari Don*ention on the Ph%si(al Prote(tion o+ Nu(lear Material'@ienna' #$$ %ang telah dirati+ikasi dengan e&utusan Presiden Nomor 4$ Tahun #$;9.

Pasal ##

Duku& jelas

Pasal #2

Duku& jelas

Pasal #7

=ang dimaksud dengan EbantuanE adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelummau&un &ada saat tindak &idana dilakukan.

=ang dimaksud dengan EkemudahanE adalah tindakan memberikan bantuan setelahtindak &idana dilakukan.

Pasal #4

etentuan ini ditujukan terhada& au(tor intele(tualis.

7/23/2019 perpu 1 th 2002

20/23

=ang dimaksud dengan meren(anakan termasuk mem&ersia&kan baik se(ara +isik'+inansial' mau&un sumber da%a manusia.

=ang dimaksud dengan EmenggerakkanE adalah melakukan hasutan dan &ro*okasi'&emberian hadiah atau uang atau janji!janji.

Pasal #5

Pembantuan dalam Pasal ini adalah &embantuan sebelum' selama' dan setelahkejahatan dilakukan.

Pasal #9

=ang dimaksud dengan EbantuanE dan EkemudahanE lihat &enjelasan Pasal #7.

Pasal #

Duku& jelas

Pasal #;

Duku& jelas

Pasal #$

Duku& jelas

Pasal 20

Duku& jelas

Pasal 2#

Duku& jelas

Pasal 22

etentuan dalam Pasal ini bermaksud mem&idana &elaku %ang melakukan tindakan%ang ditujukan ke&ada &en%idik' &enuntut umum' dan hakim.

Pasal 27

Duku& jelas

Pasal 24

Duku& jelas

Pasal 25

1%at ,#-

Duku& jelas

1%at ,2-

Bangka waktu 9 ,enam- bulan %ang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4,em&at- bulan untuk ke&entingan &en%idikan dan 2 ,dua- bulan untuk ke&entingan&enuntutan.

Pasal 29

1%at ,#-

=ang dimaksud dengan Ela&oran intelijenE adalah la&oran %ang berkaitan danberhubungan dengan masalah!masalah keamanan nasional. La&oran intelijen

7/23/2019 perpu 1 th 2002

21/23

da&at di&eroleh dari "e&artemen "alam Negeri' "e&artemen Luar Negeri'"e&artemen Pertahanan' "e&artemen ehakiman dan 31M' "e&artemeneuangan' e&olisian Negara e&ublik Indonesia' Tentara Nasional Indonesia'ejaksaan 1gung e&ublik Indonesia' adan Intelijen Negara' atau instansi lain%ang terkait.

1%at ,2-

=ang dimaksud dengan EPengadilan NegeriE dalam ketentuan ini adalah&engadilan negeri tem&at kedudukan instansi &en%idik atau &engadilan negeri diluar kedudukan instansi &en%idik. Penentuan &engadilan negeri dimaksuddidasarkan &ada &ertimbangan da&at berlangsungn%a &emeriksaan dengan (e&atdan te&at.

1%at ,7-

Duku& jelas

1%at ,4-

Duku& jelas

Pasal 2

Duku& jelas

Pasal 2;

Duku& jelas

Pasal 2$

1%at ,#-

Duku& jelas

1%at ,2-

Duku& jelas1%at ,7-

Duku& jelas

1%at ,4-

Duku& jelas

1%at ,5-

Duku& jelas

1%at ,9-

anksi administrati+ dalam ketentuan ini misaln%a tindakan &embekuan atau&en(abutan i?in.

Pasal 70

Duku& jelas

Pasal 7#

Duku& jelas

Pasal 72

7/23/2019 perpu 1 th 2002

22/23

Duku& jelas

Pasal 77

Duku& jelas

Pasal 74

Duku& jelas

Pasal 75

1%at ,#-

Duku& jelas

1%at ,2-

Duku& jelas

1%at ,7-

Duku& jelas

1%at ,4-

Duku& jelas

1%at ,5-

Peram&asan harta keka%aan adalah &eram&asan harta keka%aan %ang berkaitandengan kegiatan terorisme.

1%at ,9-

Duku& jelas

1%at ,-

etentuan ini bertujuan untuk melindungi &ihak ketiga %ang beritikad baik.

Pasal 79

1%at ,#-

=ang dimaksud dengan Ekom&ensasiE adalah &enggantian %ang bersi+at materiildan immateriil.

1%at ,2-

Duku& jelas

1%at ,7-

=ang dimaksud dengan Eahli warisE adalah a%ah' ibu' istri8suami' dan anak.

1%at ,4-

Duku& jelas

Pasal 7

ehabilitasi dalam Pasal ini adalah &emulihan &ada kedudukan semula' misaln%akehormatan' nama baik' jabatan' atau hak!hak lain termasuk &en%embuhan dan&emulihan +isik atau &sikis serta &erbaikan harta benda.

Pasal 7;

7/23/2019 perpu 1 th 2002

23/23

Duku& jelas

Pasal 7$

Duku& jelas

Pasal 40

Duku& jelas

Pasal 4#

Duku& jelas

Pasal 42

Duku& jelas

Pasal 47

etentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk e+isiensi dan e+ekti*itas &en%idikan'&enuntutan' dan &emeriksaan tindak &idana terorisme.

Pasal 44

Duku& jelas

Pasal 45

Duku& jelas

Pasal 49

Duku& jelas

Pasal 4

Duku& jelas

T1M131N L/M11N N/11 /PLI IN"6N/I1 N6M6 4272