draf bps wakatobi th. 2013 bab ii

7/25/2019 Draf Bps Wakatobi Th. 2013 Bab II

1/31

BUKU PUTIH SANITASI KAB. WAKATOBI

(POKJA SANITASI2013

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1. Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik

2.1.1. Geografis

Kabupaten Wakatobi merupakan kabupaten baru yang terbentuk

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2003, yang

merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton.

Kabupaten Wakatobi terletak dikepulauan Jazirah Tenggara Pulau

Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak dibagian Selatan garis khatulistiwa,

memanjang dari Utara ke Selatan diantara 5.000-6.250Lintang Selatan (sepanjang

160 km) dan membentang dari Barat ke Timur diantara 123.34 0-124,640 Bujur

Timur (sepanjang 120 km).


2/31


(POKJA SANITASI2013)


3/31




4/31


(POKJA SANITASI2013

Secara administratif batas wilayah kawasan kabupaten Wakatobi adalah sebagai

berikut :

a. Batas sebelah Utara : Kabupaten Buton dan Muna

b. Batas sebelah Selatan : Laut Flores

c.

Batas sebelah Barat : Kabupaten Buton

d. Batas sebelah Timur : Laut Banda

Posisi Geostrategis, Kabupaten Wakatobi terletak pada posisi sangat strategis

karena: (1) Perairan laut Kabupaten Wakatobi dilalui oleh jalur pelayaran kawasan

Timur dan Barat Indonesia; (2) Ditinjau dari sisi bioregion, letak geografis Kabupaten

Wakatobi sangat penting karena berada pada kawasan yang sangat potensial yakni

diapit oleh Laut Banda dan Laut Flores yang memiliki potensi sumberdaya

keragamanhayati kelautan dan perikanan yang cukup besar; dan (3) Kabupaten

Wakatobi berada pada Pusat Kawasan Segi Tiga Karang Dunia (Coral Tri-angle Center)

yang meliputi 6 (enam) negara, yakni Indonesia, Malaysia, Philipines, Papua New

Guine, Solomon Island, dan Timor Leste. Posisi Kabupaten Wakatobi pada Pusat Segi

Tiga Karang Dunia, disajikan pada Gambar

Gambar 2.3. Posisi Wakatobi Dalam Pusat Segi Tiga Karang Dunia

Kabupaten Wakatobi merupakan gugusan kepulauan yang berjumlah 39 pulau,

terdiri atas 4 (empat) pulau besar, yakni Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan

Binongko (WAKATOBI). Keempat pulau tersebut mudah terjangkau baik dalam

region Provinsi Sulawesi Tenggara, regional Kawasan Timur Indonesia, nasional

maupun internasional. Di Pulau Wangi-Wangi terdapat Bandara Udara Matahora,

Pelabuhan Laut Nasional Panggulu Belo, dan jalur angkutan ferry ASDP Kamaru-


5/31


(POKJA SANITASI2013

Wanci, dan di Pulau Tomia tersedia Bandara Udara Maranggo moda transportasi

khusus untuk wisatawan dari Bali Indonesia dan Singapura.

Transportasi laut antar pulau Kabupaten Wakatobi cukup lancar. Akses dari

ibukota kabupaten (Wangi-Wangi) ke Pulau Kaledupa dan Binongko tersedia setiaphari dengan armada kapal cepat (speed boat). Satu-satunya wilayah pulau kecil yang

relatif sulit dijangkau namun telah berpenghuni ialah Pulau Runduma, termasuk ke

dalam administratif Kecamatan Tomia, terletak di bagian timur Pulau Tomia tepat di

tengah Laut Banda

2.1.2. Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Wakatobi adalah sekitar 19.200 km, terdiri dari

daratan seluas 823 km atau hanya sebesar 3,00 persen dan luas perairan

(laut) 18.377km2 atau sebesar 97,00 persen dari luas Kabupaten Wakatobi. Atas

dasar kondisi tersebut, maka potensi sektor perikanan dan kelautan serta sektor

pariwisata berbasis wisata laut/bahari menjadi sektor andalan daerah Kabupaten

Wakatobi.

Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan

Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia

Timur, Binongko dan Kecamatan Togo Binongko. Wilayah kecamatan terluas

adalah kecamatan Wangi-Wangi dengan luas 241 km atau 29,40 persen yang

sekaligus merupakan wilayah ibu kota kabupaten. Sedangkan kecamatan yang

wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Kaledupa, yaitu seluas 45,50 km atau

5,53 persen dari total luas wilayah daratan Kabupaten Wakatobi. Luas Wilayah

Kebupaten Wakatobi menurut kecamatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan

No. Kecamatan Luas Daratan (km) Persentase (%)

1. Wangi-Wangi 241,98 29,40

2.Wangi-Wangi

Selatan206,02 25,03

3. Kaledupa 45,50 5,53

4. Kaledupa Selatan 58,50 7,11


6/31


(POKJA SANITASI2013

5. Tomia 47.10 5,726. Tomia Timur 67,90 8,25

7. Binongko 93,10 11,318. Togo Binongko 62,90 7,64

Luas Total Darat 823,00 3,00

Luas Laut 18.377,00 97,00Total 19.200,00 100,00

Sumber: Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, 2012

2.1.3 Topografi

Topografi wilayah daratan Kabupaten Wakatobi sebagian besar atau

sekitar 40 persen adalah landai dengan ketinggian sekitar 3-20 m di atas

permukaan air laut (dpl). Topografi landai terutama terdapat dibagian selatan

Pulau Wangi-Wangi, bagian utara dan selatan Pulau Kaledupa, bagian barat

dan timur Pulau Tomia, serta wilayah bagian selatan Pulau Binongko.

Sedangkan bentuk topografi perbukitan, berada di tengah-tengah pulau

dengan ketinggian berkisar antara 20-350 m dpl.

Selain bentangan pulau-pulau kecil, relief dan topografi, di Wakatobi

juga membentang Gunung Tindoi di Pulau Wangi-Wangi, Gunung Pangilia di

Pulau Kaledupa, Gunung Patua di Pulau Tomia dan Gunung Watiua di Pulau

Binongko. Pada puncak gunung di empat pulau besar tersebut, terdapat situs

peninggalan sejarah berupa benteng dan makam yang sangat erat kaitannya

dengan penyebaran agama Islam di Wakatobi maupun sejarah perkembangan

kejayaan Kesultanan Buton, Tidore, dan Ternate. Situs sejarah dimaksud ialah

Benteng Liya, Benteng Tindoi, Benteng Patua, dan Benteng Suosuo serta

peninggalan benda-benda purbakala lainnya. Kesemuanya merupakan asetdaerah yang sangat berharga, terutama dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan sebagai obyek wisata budaya, baik nasional maupun

internasional.

2.1.4 Hidrologi dan Geologi


7/31


(POKJA SANITASI2013

Secara umum tidak terdapat sungai yang mengalir sepanjang tahun di

Kabupaten Wakatobi. Sumber mata air di Kabupaten Wakatobi umumnya

berasal dari air tanah (ground water) dari wilayah perbukitan dan gua-gua karst

yang oleh penduduk setempat disebut Tofa/Loba/Lia. Dari sumber mata airtersebut, air dialirkan ke rumah penduduk dengan menggunakan pipa.

Sebagian dari sumber air tanah dari perbukitan dan gua-gua karst tersebut

tidak layak minum sehinggga hanya bisa digunakan untuk mandi, cuci dan kakus

(MCK). Sumber air minum lainnya ialah air sumur tetapi jumlahnya tidak terlalu

banyak. Adapun data sumber air beserta kapasitas produksi air dapat dilihat pada

Tabel 2.

Tabel 2. Sumber Air dan Kapasitas Produksi Air Kabupaten Wakatobi Tahun

2009N Sumber Air Pulau Kapasitas Air

(Liter/detik)Daerah Pelayanan

1 Wa Gehe-Gehe Wangi-Wangi 15 Wanci dan Mandati

2 Te'e Bete Wangi-Wangi 10 Numana dan Mola

3 Longa Wangi-Wangi 5 Longa

Sub Total 30

4 Te'e Liya Wangi-Wangi 5 Liya

5 Hu'u Wangi-Wangi 10 Bandara, Matahora danMelai One

6 Kampa (Kapota) Wangi-Wangi 5 Kampa

7 Betambawi(Kapota) Wangi-Wangi 5 Kollowowa

Sub Total 25

8 Lenteaoge Kaledupa 5 Lenteaoge

9 Palea Kaledupa 15 Ambeua dan sekitarnya

Sub Total 20

10 He'ulu(Kahianga)

Tomia 10 Tomia dan sekitarnya

Sub Total 10

11 Popalia Binongko 10 Binongko dansekitarnya

Sub Total 10

Total 95

Sumber: Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi.

Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti DAS Posalu, Banduha-nduha, dan

Waginopo di Kecamatan Wangi-Wangi mempunyai peranan penting pada

ketersediaan air tanah. Dalam konteks ini, peranan vegetasi terutama hutan


8/31


(POKJA SANITASI2013

sangat penting dalam konservasi air tanah. Permukaan air terutama pada gua-

gua karst dan sumur penduduk banyak dipengaruhi oleh naik turunnya muka

air laut, memberikan indikasi tentang pentingnya perlindungan daerah pantai

dari pengaruh abrasi.Peta geologi Lembar Kepulauan Tukang Besi Sulawesi Tenggara skala 1

: 25.000 tahun 1994, menunjukkan secara umum formasi geologi batuan daratan

Kepulauan Wakatobi dikelompokkan kedalam formasi geologi Qpl dengan jenis

bahan induk batu gamping jenis koral. Jenis tanah yang tersebar pada beberapa

tempat di empat pulau Kabupaten Wakatobi ialah jenis organisol, alluvial, grumosol,

mediteran, latosol, serta didominasi oleh podsolik. Formasigeologi batuan daratan

dengan bahan induk batu gamping jenis koral dan dominasi tanah podsolik,

secara umum mengindikasikan kesuburan tanah yang rendah akibat pH dan

bahan organik rendah. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah akan

mencanangkan program pertanian terpadu yang berbasis ekologi (integrated

ecofarming).

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi tahun 2012 adalah 94.846 jiwa.

Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yakni di Kecamatan Wangi-

Wangi Selatan berjumlah 25.032 jiwa. Dengan distribusi penduduk mencapai 26,4%

dari seluruh penduduk di Kabupaten Wakatobi.

Tabel ..Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kab. Wakatobi

Kecamatan Luas (Ha) Jumlah Penduduk

Tahun 2012

Kepadatan

Penduduk

Binongko 9.310 8.543 0,92

Togo Binongko 6.290 4.798 0,76Tomia 4.710 7.037 1,5

Tomia Timur 6.790 8.609 1,27

Kaledupa 4.550 10.179 2,23

Kaledupa Selatan 5.850 6.779 1,16


9/31


(POKJA SANITASI2013

Wangi-Wangi 24.198 23.869 0,98

Wangi-Wangi Selatan 20.602 25.032 1,22

Jumlah 82.300 94.846 1,15

Sumber : BPS Kabupaten Wakatobi 20122.1.2.2 Perkembangan dan Proyeksi Jumlah Penduduk

Perkiraan jumlah penduduk ini penting dalam suatu perencanaan, karena

kependudukan merupakan salah satu penentu dalam mengkondisikan perkembangan

suatu wilayah baik dari segi fisik maupun non fisik. Dengan mengetahui perkembangan

suatu penduduk di suatu wilayah maka akan dapat diketahui prediksi dari kebutuhan

akan fasilitas dan utilitas penunjang serta perkiraan kebutuhan ruangnya. Dengan

mengetahui prediksi akan kebutuhan fasilitas, utilitas dan ruangnya maka akan relatif

lebih mudah untuk memberikan arahan perkembangan sehingga akan didapat

keteraturan secara fisik dan non fisik.

Untuk menentukan proyeksi jumlah penduduk diperoleh dengan perhitungan sebagai

berikut :

Rumus Rasio Pertumbuhan Penduduk:

r =Pt n

-1Po

Rumus Proyeksi Penduduk:

PP = r x Pt

Keterangan :

r= rasio pertumbuhan;

PP=Pertumbuhan Penduduk

Pt =Jumlah penduduk tahun n;

n = Tahun Berjalan


10/31



Tabel. Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk saat ini dan Proyeksi 5 Tahun

Sumber :Hasil Pengolahan Data Kabupaten Wakatobi dalam angka 2011 , BPS

ama

camatan

Jumlah Penduduk Jumlah KK (Asumsi 1 KK = 4 Jiwa) Tingkat Pertumbuhan

Tahun Tahun Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015

nongko9.339 8.385 8.543 8.704 8.868 9.035 9.205 2.180 1.959 1.994 2.176 2.217 2.259 2.301 (10,22) 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88

gonongko 5.289 4.701 4.798 4.897 4.998 5.101 5.206 1.195 1.074 1.097 1.224 1.250 1.275 1.302 (11,12) 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06

mia7.687 6.907 7.037 7.169 7.303 7.440 7.580 1.949 1.751 1.787 1.792 1.826 1.860 1.895 (10,15) 1,88 1,88 1,87 1,88 1,88

mia

mur 9.385 8.460 8.609 8.761 8.916 9.074 9.235 2.421 2.175 2.218 2.190 2.229 2.269 2.309 (9,86) 1,76 1,77 1,77 1,77 1,77

aledupa11.119 9.999 10.179 10.362 10.548 10.737 10.929 2.806 2.521 2.572 2.591 2.637 2.684 2.732 (10,07) 1,8 1,8 1,8 1, 79 1,78

aledupa

latan 7.378 6.644 6.779 6.913 7.050 7.190 7.333 1.984 1.784 1.921 1.728 1.763 1.798 1.833 (9,95) 2,03 1,98 1,98 1,99 1,99

angi-

angi 25.974 23.362 23.869 24.387 24.916 25.456 26.008 6.033 5.420 5.222 6.097 6.229 6.364 6.502 (10,06) 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17

angi-

angi

latan27.252 24.537 25.032 25.537 26.052 26.577 27.113 6.043 5.430 5.543 6.384 6.513 6.644 6.778 (9,96) 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02

mlah103.423 92.995 94,846 96.730 98.651 100.6 10 102.609 2 4.611 22.114 22 .354 24.183 24.663 25.153 25.652 (81) 16 16 16 16 16


11/31



1.1.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah

Belanja modal sanitasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, terdapat pada tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi Realisasi APBD tahun 2009 - 2013

No Realiasai AnggaranTAHUN Ratarata

Pertumbuhan2009 2010 2011 2012 2013

A. Pendapatan (a.1+a.2+a3) 348.130.993.768 284.653.977.513 387.305.861.758 415.190.578.794 482.495.683.175 1.680.724.618.552

a.1 Pandapatan Asli Daerah (PAD) 12.011.618.000 12.881.471.745 14.670.772.131 13.292.871.904 19.082.344.500 56.673.202.680

a.1.1 pajak Daerah 1.777.600.000 2.147.453.745 2.369.559.152 1.969.659.125 2.086.486.500 8.681.569.322

a.1.2 Retribusi Daerah 2.734.018.000 3.396.018.000 1.403.618.000 1.503.618.000 2.789.408.000 9.595.153.600

a.1.3Hasil Pengolahan KekayaanDaerah yang di Pisahkan 102.000.000 5.611.594.979 5.651.594.779 9.500.000.000 13.265.189.758

a.1.4Lain-Lain Pendapatan Daerahyang Sah 7.500.000.000 7.236.000.000 5.286.000.000 4.168.000.000 4.706.450.000 25.131.290.000

a.2 Dana Perimbangan (Transfer) 277.233.251.070 265.915.451.070 321.607.707.970 369.977.641.215 434.744.273.000 1.447.691.723.469

a.2.1 Dana Bagi Hasil 20.981.193.070 24.608.593.070 19.436.295.010 16.449.396.215 19.606.285.000 84.296.807.909

a.2.2 Dana Alokasi Umum 203.249.058.000 209.835.658.000 271.440.812.960 308.676.985.000 353.873.348.000 1.184.476.615.560

a.2.3 Dana Alokasi Khusu 53.003.000.000 31.471.200.000 30.730.600.000 44.851.260.000 61.264.640.000 178.918.300.000

a.3Lain-Lain Pendapatan Daerahyang Sah 58.886.124.698 5.857.054.698 51.027.381.657 31.920.065.675 28.669.065.675 176.359.692.403

a.3.1 Hibah 35.000.000 35.000.000

a.3.2 Dana Darurat -

a.3.3Dana bagi hasil pajak dariprovinsi kepada kab./Kota 2.866.710.698 2.866.710.698 3.383.037.657 3.059.065.675 3.059.065.675 15.234.590.403


12/31



a.3.4Dana Penyesuaian dan danaotonomi khusu 52.744.070.000 44.689.000.000 23.465.000.000 23.485.000.000 144.383.070.000

a.3.5

Bantuan Keuangan dariprivinsi/pemerintah daerahlainnya 3.275.344.000 2.955.344.000 2.955.344.000 5.396.000.000 2.125.000.000 16.707.032.000

B Belanja (b1+b2) 297.927.629.380 256.472.693.076 211.416.994.322 241.177.907.824 285.470.206.890 1.292.465.431.492

b.1 Belanja Tidak Langsung 113.993.138.905 121.583.086.155 177.863.867.436 187.505.027.544 209.503.855.732 810.448.975.772

b.1.1 Belanja Pegawai 95.967.707.405 106.822.386.155 150.903.447.436 173.749.134.229 188.227.157.417 715.669.832.642

b.1.2 Bunga -

b.1.3 Subsidi 5.500.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 20.500.000.000

b.1.4 Hibah 2.167.231.500 3.650.000.000 14.850.000.000 250.725.000 4.751.000.000 25.668.956.500

b.1.5 Bantuan Sosial 4.360.000.000 300.000.000 980.000.000 1.518.500.000 2.640.000.000 9.798.500.000

b.1.6 Belanja Bagi Hasil -

b.1.7 Bantuan Keuangan 5.648.200.000 6.310.700.000 7.630.420.000 7.686.668.315 8.174.148.315 35.450.136.630

b.1.8 Belanja Tidak Terduga 350.000.000 500.000.000 500.000.000 300.000.000 1.711.550.000 3.361.550.000

b.2 Belanja Langusng -

b.2.1 Belanja Pegawai 24.573.964.500 25.261.185.100 26.693.182.300 23.205.640.215 29.055.707.458 128.789.679.573

b.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.680.123.109 95.627.340.224 81.987.781.122 90.056.198.099 110.248.558.121 480.600.000.675

b.2.3 Belanja Modal 170.673.541.771 135.584.167.752 102.736.030.900 127.916.069.510 146.165.941.311 683.075.751.244

c Pembiayaan

Surplus/Defi sit Anggaran 50.203.364.388 28.181.284.437 175.888.867.436 174.012.670.970 197.025.476.285 388.259.187.060


13/31



Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kab. Wakatobi 2013

Pada kurun waktu 2009-2013 APBD Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Struktur pendapatan

Kabupaten Wakatobi sekitar 86,13 % bersumber dari dana perimbangan, sedangkan selebihnya sekitar 13,87 % berasal dari lain-lain

pendapatan yang sah dan dari pendapatan asli daerah. Dari struktur pendapatan tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan di

Kabupaten Wakatobi masih sangat tergantung dari dana perimbangan.

Table. 2.7 Rekapitulasi Belanja Sanitasi SKPD Kab. Wakatobi Tahun 2009 s/d 2013

No SUB SEKTORTAHUN

Rata2 Pertum2009 2010 2011 2012 2013

1 Air Limbah 100.000.000 130.112.500 119.575.000 55.000.000 404

2 Sampah 565.975.500 330.400.000 376.650.000 774.985.000 401.800.000 2.449

3 Drainase 591.327.950 100.000.000 340.000.000 2.447.975.000 375.074.500 3.854

4 PHBS 61.909.000 24.500.000 75.000.000 161

5 Belanja Sanitasi (1+2+3.... ...... ......n) 1.157.303.450 530.400.000 908.671.500 3.367.035.000 906.874.500 6.870

6 Total Belanja APBD 297.927.629.380 256.472.693.076 211.416.994.322 241.177.907.824 285.470.206.890 1.292.465

7

Proporsi Belanja Modal Sanitasi

Terhadap Total Belanja APBD (%) 0,39 0,21 0,43 1,40 0,32

Sumber : Dinas PPKAD Kaupaten Wakatobi Tahun 2013


14/31


(POKJA SANITASI2013

2.1.4. TATA RUANG WILAYAH

2.1.4.1. Tujuan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Tujuan Penataan Ruang

Mengacu pada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, makatujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman,

produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Tujuan pengembangan dan fungsi Wilayah Kabupaten Wakatobi pada masa mendatang

pada dasarnya mengacu pada potensi dan permasalahan yang ada serta tujuan

pengembangan wilayah sesuai dengan kebijakan pengembangan wilayah pada tata ruang

Propinsi Sulawesi Tenggara maupun kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Wakatobi yang telah dirumuskan. Atas dasar tersebut rumusan tujuan penataan ruang

Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut : Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alamdan sumber daya

buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap

lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

Terwujudnya pelayanan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas, dalam

jumlah yang layak, berkesinambungan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat;

Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang darat, ruang laut,dan ruang udara, termasuk ruang di bawah permukaan tanah dan di bawah

permukaan air harus mempertimbangkan kondisi wilayah sebagai Taman Nasional

LautWakatobi dan daya dukung sumber daya alam serta daya tamping lingkungan

secara berkelanjutan;

Terwujudnya penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang

berkelanjutan di Kabupaten Wakatobi;

Terwujudnya kerangka kerja pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan

membangun kerjasama internasional dalam berbagai program pembangunan

wilayah; dan

Terwujudnya penataan ruang wilayah yang memperhatikan aspek kebencanaan.


15/31


(POKJA SANITASI2013

Dengan memperhatikan visi pembangunan Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 - 2011,

yaitu Terwujudnya Surga Nyata Bawah Lautdi Jantung Segitiga Karang Dunia, maka

tujuan penataan ruang Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut :

Mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten dalam rangka optimalisasi potensi sumberdaya alam berbasis kelautanperikanan dan pariwisata secara berkelanjutan untuk

meningkatkan daya saing kabupaten dengan tetap mempertimbangkan daya dukung, daya

tampung, karakteristik fisik wilayah dan kelestarian sumberdaya alam. Tujuan tersebut

mengandung nilai-nilai atau makna sebagai berikut : Mewujudkan Ruang Wilayah

Kabupaten Wakatobi Sebagai Kawasan Pariwisata dan Perikanan-Kelautan,

menunjukkan bahwa pengembangan wilayah Kabupaten Wakatobi akan berorientasi pada

leading sektor atau sektor unggulannya yaitu pariwisata dan perikanan-kelautan.

Meningkatkan daya saing Kabupaten, menunjukkan arti yang bermaknakesejahteraan dan kemakmuran secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Terdapat beberapa pertimbangan (Pokok-pokok pertimbangan) dalam penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Wakatobi (pengembangan wilayah kepulauan) :

1. Sistem keruangan (spatial system) dan tipologi, perlu memperhatikan secara

proporsional konfigurasi ruang daerah kepulauan, karena setiap tipologi padadasarnya menuntut kebijaksanaan pengembangan tersendiri.

2. Daya dukung wilayah, penataan ruang kepulauan perlu memperhatikan secara

bijaksana ekosistem daerah kepulauan, dan kelestarian daya dukungnya.

3. Pendayagunaan potensi sumber daya kelautan, (marine resource based development)

dengan tetap memperhatikan keselarasan pemanfaatan sumber daya yang dilakukan

oleh masing-masing sektor.

4. Struktur tata ruang, perlu diidentifikasi sistem pusat permukiman dan "titik-titik

tumbuh" di daerah kepulauan yg berfungsi sebagai pusat pelayanan dan industri

pengolahan, serta pusat pemasaran yang dapat mengefisienkan proses produksi,

koleksi dan distribusi barang serta efisiensi dan efektifitas dalam investasi prasarana.

5. Pengembangan prasarana wilayah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi fisik

geografis daerah. Pengembangan prasarana transportasi darat dilakukan untuk


16/31


(POKJA SANITASI2013

mendukung interaksi intra wilayah (daratan) kepulauan, dan pengembangan

transportasi laut untuk mendukung interaksi antar wilayah.

6. Kawasan sektor strategis/prioritas, guna mengurangi disparitas dan meningkatkan

keselarasan pertumbuhan antarwilayah, perlu diidentifikasi kawasan dan sektorstrategis, serta prioritas pengembangan sektor.

7. Alokasi pemanfaatan ruang, penetapan kawasan lindung di daerah kepulauan

memperhatikan ekosistem dan daya dukung daerah. Alokasi kawasan budidaya

memperhatikan tujuan mendayagunakan SDA kelautan secara optimal. Kawasan

budidaya non kelautan diperhatikan, terutama pada pulaupulau yang penduduknya

tidak dapat memanfaatkan sumberdaya kelautan sepanjang tahun.

8. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlu digiatkan (pendidikan, kesehatan, dan

sebagainya) yang mendesak dan perlu ditempuh dalam jangka pendek, jangkapanjang, pengembangan sektorsektot produktif (budidaya) tetap harus ditempuh

secara terencana.

9. Dalam jangka panjang peran serta swasta, mampu merangsang peningkatan

kuantitas dan kualitas SDM, terutama pada pulau-pulau yang kekurangan

penduduk dan kualitas penduduk relatif rendah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka kebijakan dan strategi

penataan ruang Kabupaten Wakatobi terjabarkan sebagai berikut :

1. Pengembangan kegiatan utama berbasis kelautan-perikanan dan pariwisata serta

pemanfaatan ruang secara optimal pada setiap kawasan budidaya lainnya. Strategi :

a. menetapkan zona-zona dengan fungsi-fungsi utamanya pada setiap kawasan

budidaya;

b. meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produksi kawasan melalui

pengembangan pariwisata, agrobisnis, kelautanperikanan baik secara

intensifikasi maupun ektensifikasi;

c.

meningkatkan perlindungan terhadap sumber-sumber air dan sumber

plasma nutfah serta melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup;


17/31


(POKJA SANITASI2013

d. mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan

keanekaragaman hayati, mempertahankan keunikan rona alam dan keaslian

fisik sumber daya alam dan lingkungan hidup;

e.

mengurangi perizinan pemanfaatan ruang yang dapat mengakibatkanterjadinya konflik pemanfaatan ruang;

f. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan menegakan hukum di

kawasan lindung;

g. mengembangkan kebijakan pengembangan peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pelestarian lingkungan yang berkesinambungan yang

didasarkan pada karakteristik pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

h. pengembangan fungsi-fungsi kawasan budidaya lainnya.

2.

Pengembangan prasarana dan sarana guna mendukung kegiatan utama berbasiskelautan-perikanan dan pariwisata serta pengembangan prasarana dan sarana guna

mendukung setiap kawasan budidaya lainnya. Strategi :

a. meningkatkan penyebaran prasarana dan sarana pada setiap kawasan

pariwisata, agrobinis, kelautan-perikanan yang didasarkan pada karakteristik

pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. mengembangkan akses prasarana dan sarana pada setiap kawasan pariwisata,

agrobinis dan kelautan-perikanan untuk mendukung pengembangan pelayanan

jasa kemaritiman dan pariwisata bahari, pengembangan perikanan rakyat

(artisanal fishery) dan pengembangan marikultur (marine culture);

c.

meningkatkan aksesibilitas antar kota di dalam kawasan dan ke tujuan-tujuan

pemasaran melalui keterpaduan pengembangan sistem transportasi antar moda

untuk mendukung jaringan distribusi dan pemasaran dari dan keluar Kabupaten

yang efisien dan efektif;

d. meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana pada setiap

kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan kegiatan kelautan-perikanan

dan pariwisata yang handal dan menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi;

e.

mengembangkan sistem informasi tata ruang berbasis digital spasial yang mudah

diakses, mudah diupgrade dan aplicable; dan


18/31


(POKJA SANITASI2013

f. optimalisasi pengembangan sistem kelautan-perikanan dan pariwisata, untuk tujuan

pelestarian sumberdaya, pendidikan dan penelitian, peningkatan produksi dengan

mengembangkan sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3.

Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomiwilayah kabupaten. Strategi :

a. menetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

kabupaten atau beberapa kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);

b. menetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa

kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);

c. menetapkan kawasan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang

berfungsi untuk mendukung PPK dengan melayani kegiatan beberapa kecamatan

yang lebih kecil; meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik kotayang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dan pusat-pusat

pelayanan kawasan (PPK), pusat-pusat pelayanan lingkungan (PPL) maupun pusat-

pusat kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah

kabupaten;

d. mengembangkan akses pada pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang

potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting; dan f.

meningkatkan akses terhadap kota-kota pantai, sentra pertanian tanaman pangan,

peternakan, dan perikanan.

4. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana serta

jaringan pelayanan sosial ekonomi. Strategi :

a. mengembangkan jalan kolektor primer dari Wangi-Wangi menuju Bandara

Matahora dan dari Usuku - Lapter Maranggo Onemai;

b. mengembangkan jaringan transportasi darat; yaitu jalan local primer sebagai bagian

dari jalan lingkar pulau (yaitu; pulau Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko) yang

menghubungkan antar kecamatan di dalam satu pulau;

c.

membangun dan meningkatkan ruas jalan lokal primer (yang termasuk dalam jalan

lingkar pulau) antara Wanci - Liya (Pulau Wangi-Wangi), Ambeua - Sandi (Pulau

Kaledupa), Waha - Usuku (Pulau Tomia) Rukuwa - Popalia (Pulau Binongko);


19/31


(POKJA SANITASI2013

d. membangun jaringan jalan lokal sekunder yang menghubungkan pusat Kota Wangi-

Wangi, kawasan permukiman dan sentra-sentra produksi dengan wilayah

pengembangan;

e.

mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;f. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energy secara optimal serta

mewujudkan keterpaduan system penyediaan tenaga listrik; dan

g. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem

jaringan sumberdaya air.

5. Perlindungan terhadap kawasan lindung laut. Strategi :

a. mendukung penetapan kawasan Taman Nasional Wakatobi;

b. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi

wilayah; danc. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang

sebagai ekosistem esensial pada kawasan pesisir dan laut untuk menjamin terus

berlangsungnya reproduksi biota laut.

6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi :

a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan

pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;

b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di

sekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan

tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan

c.

turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.


20/31




21/31




22/31


(POKJA SANITASI2013

2.1.4.2. Tujuan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Potensi Bencana Alam

Bencana alam menjadi salah satu perhatian serius dalam penataan ruang. Daerah atau

kawasan yang nantinya diidentifikasi berpotensi terjadinya bencana alam agar diarahkan

menjadi kawasan lindung atau kawasan budidaya bersyarat. Pengenalan akankemungkinan bencana alam sangat diperlukan dalam perencanaan suatu wilayah, sehingga

bencana alam yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda dapat dihindari atau

diminimalisir.

A. Gelombang Pasang Air Laut (Tsunami)

Kabupaten Wakatobi sebagai wilayah kepulauan memiliki potensi bencana alam terutama

bencana alam terkait wilayahnya yang sebagian besar merupakan laut dan pesisir. Potensi

bencana gelombang air laut (tsunami) atau gelombang besar dimungkinkan terjadi jika

adanya gempa besar akibat patahan di bawah laut dengan kedalaman yang disyaratkanterjadinya gelombang laut besar/tsunami. Hal ini juga terkait dengan kerentanan wilayah

Indonesia yang merupakan ring of fire, wilayah yang dikelilingi jalur gunung api. Posisi

wilayah Kabupaten Wakatobi secara langsung tidak berada jalur patahan akan tetapi

berpotensi terkena limpahan/rembesan gelombang besar dari wilayah lain disekitar

wilayah Kabupaten Wakatobi.

B. Erosi

Wilayah daratan Kabupaten Wakatobi mempunyai ketinggian umumnya di bawah 500

meter dari permukaan laut (mdpl). Daerah yang paling tinggi tersebut masuk kategoriperbukitan, karena suatu ketinggian disebut gunung hanya ditujukan untuk daerah yang

memiliki ketinggian di atas 500 mdpl. Selain hal tersebut sebagian besar perbukitan terdiri

dari formasi batu karang. Berdasarkan fakta tersebut maka untuk potensi rawan bencana

longsor dan erosi relatif rendah.

C. Rawan Bencana Geologi

Rawan bencana geologi karena umunya wilayah pulau-pulau utama di Kabupaten

Wakatobi dominan struktur batuan gamping yang berada pada elevasi ketinggian yang

cukup beragam. Potensi rawan runtuhan batuan (rawan geologi) karena di beberapa lokasi

terutama di bagian tengah pulau seperti di Pulau Wangi-Wangi, Tomia dan Binongko

dimana struktur batuan gamping yang merupakan strukutr batuan utama pembentuk

daratan pulau, tersebar pada semua wilayah, terutama pada daerah perbukitan, posisi

sebaran batuan pada daerah dataran tinggi tersebut jika tidak diantisipasi, cukup


23/31


(POKJA SANITASI2013

memberikan dampak berupa reruntuhan batuan yang akan membahayakan wilayah

sekitarnya. Saat ini peristiwa longsoran batuan masih relatif kecil.

D. Banjir

Potensi bencana banjir setempat biasa terjadi pada saat musim penghujan dengan curahhujan relatif tinggi dan aliran air permukaan (run off) tinggi. Banjir yang terjadi umumnya

bersifat setempat dan sementara serta dampaknya relatif tidak besar. Genangan wilayah

banjir umumnya terjadi terutama pada lokasi/ kawasan perkotaan yang system drainase

perkotaanya belum optimal seperti yang sering terjadi di Ibukota Kabupaten

(Wanci/Wangi-wangi). Sehingga perlu adanya langkah antisipasi dengan perbaikan sistem

drainase perkotaan.

E. Pemanasan Global (Global Warming)

Isue pemanasan global (global warming) terkait dengan peningkatan temperatur rata -ratapermukaan bumi dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan dampak pada mencairnya es

di kutub Utara dan Selatan bumi sehingga terjadilah kenaikan muka laut ( sea level rise).

Pemanasan global diyakini disebabkan oleh berbagai macam aktivitas manusia. Hasil

pembakaran jenis ini antara lain gas karbondioksida (CO2) yang dalam skala global

berjumlah miliaran ton setiap tahun disemburkan ke atmosfir bumi. Akibatnya, sinar

matahari yang tiba di permukaan bumi tak leluasa dipancarkan kembali ke ruang angkasa.

Panas tersebut terperangkap dekat permukaan bumi, menghasilkan gejala seperti di rumah

kaca yang digunakan untuk menyemaikan tanaman (efek rumah kaca). Peningkatan gas-gasrumah kaca di atmosfer secara terus menerus akan meningkatkan suhu di bumi. Dampak

awal yang dapat dikenali akibat peningkatan gas rumah kaca adalah perubahan iklim.

Akibat yang merugikan dari perubahan iklim adalah perubahan terhadap lingkungan fisik

dan biota. Dampaknya, terjadi kerusakan terhadap komposisi ketahanan atau produktivitas

ekosistem alam. Proses perubahan iklim terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi

yang diikuti naiknya suhu permukaan laut, perubahan curah hujan, perubahan frekuensi

dan intensitas badai, dan naiknya tinggi permukaan laut akibat mencairnya es di kutub.

Selanjutnya akan menyebabkan perubahan terhadap berbagai sektor antara lain industry

pertanian, perikanan, pariwisata, terjadinya krisis air bersih dan meningkatnya penyakit

tertentu. Diperkirakan dampak perubahan iklim diantaranya naiknya permukaan laut,

krisis air bersih di perkotaan, rusaknya infrastruktur wilayah pantai, menurunnya

produktivitas pertanian, meningkatnya wabah berbagai macam penyakit dan lainnya.


24/31


(POKJA SANITASI2013

Secara umum, kenaikan muka air laut merupakan dampak dari pemanasan global

(global warming) yang melanda seluruh belahan bumi ini. Pemanasan global pada dasarnya

merupakan suatu perubahan fenomena iklim global yaitu dengan peningkatan temperatur

rata rata permukaan bumi dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan IPCC (InternationalPanel On Climate Change) bahwa rata - rata suhu permukaan global meningkat 0,3 - 0,6

sejak akhir abad 19 dan sampai tahun 2100 suhu bumi diperkirakan akan naik sekitar 1,4 -

5,80 (Dahuri,2002). Menurut Mustain (2002) pemanasan global tersebut disebabkan oleh

adanya efek rumah kaca dan menipisnya lapisan ozon di atmosfer bumi.

Naiknya suhu permukaan global menyebabkan mencairnya es di kutub utara dan

selatan bumi sehingga terjadilah kenaikan muka laut (Sea Level Rise). Diperkirakan dari

tahun 1999-2100 mendatang kenaikan muka air laut sekitar 1,4-5,8 m (IPCC dalam Dahuri,

2002).Penyebab Kenaikan Muka Air Laut

Penyebab kenaikan muka laut antara lain disebabkan oleh perubahan iklim dan land

subsidence. Perubahan iklim yang dimaksud disini adalah pemanasan global (global

warming). Pemanasan global berpengaruh terhadap cyclone, perubahan suhu udara, dan

kenaikan muka laut tentunya. Peningkatan suhu udara akan mempercepat melelehnya es di

kutub yang akan menambah volume air di lautan.

Dampak Kenaikan Muka Air Laut

Kenaikan muka air laut secara global tentu saja akan banyak pengaruhnya di seluruhwilayah pesisir baik di Indonesia maupun di dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan

dan maritim tentu saja akan mengalami dampak yang luar biasa besarnya, tergantung

kepada seberapa besar kenaikan tersebut. Berikut ini beberapa butir dampak yang mungkin

terjadi akibat kenaikan muka laut :

Berkurangnya luas tanah dataran sebagai akibat dari invasi air laut terhadap

daratan. Hal ini akibat kenaikan muka laut rata-rata, dan sebagian besar dijumpai

pada daerah yang mempunyai elevasi topografi rendah, seperti di sebagian wilayah

Kabupaten Wakatobi;

Invasi air laut ke daratan menyebabkan terjadinya abrasi sepanjang tepi pantai.

Abrasi juga saat ini melanda sebagian besar pantai di wilayah Kabupaten Wakatobi;

Banyak terumbu karang di pantai yang menjadi tenggelam lebih dalam di bawah

muka laut;


25/31


(POKJA SANITASI2013

Ekosistem yang dapat terpengaruh langsung akibat dampak dari global warming

adalah terumbu karang, dimana terutama pada daerah pulaupulau kecil yang

terancam keberadaannya akibat kenaikan muka laut;

Invasi muka laut ke arah daratan akan memperpendek aliran sungai danmengakibatkan gradien sungai menjadi lebih besar, karena sungai menjadi lebih

pendek, hal tersebut akan mengakibatkan sedimentasi yang besar di muara sungai

masing-masing;

Secara keseluruhan kenaikan muka air laut sebagai akibat dari pemanasan global

akan mengakibatkan perubahan terhadap peta daratan dunia serta kondisi geologi

dan hidrogeologi wilayah pantai dan terancamnya keberadaan pulau-pulau kecil.

Dari hasil studi dan kajian tentang perubahan iklim (Kajian Intergovernmental Panel on

Climate Change (IPCC) 2008, Dehidros 2009, DKP 2009.), terdapat beberapa faktor yangdipertimbangkan dalam memantau kondisi saat ini yang terjadi dan mempersiapkan

berbagai langkah antisipasi (mitigasi) terhadap dampak yang akan timbul khususnya di

wilayah Kabupaten Wakatobi yang notabene merupakan kawasan kepulauan.

Kenaikan muka air laut adalah salah satu fenomena perubahan iklim, yang

berhubungan dengan bagaimana kenaikan muka air laut global mempengaruhi suatu

bagian dari garis pantai. Kenaikan muka air laut relatif diukur tanpa memperhatikan

perubahan vertikal dari permukaan tanah seperti penurunan (subsidence) dan penaikan (up

lift) muka tanah. Hasil model memperlihatkan bahwa laju kenaikan muka air laut

rata-rata di pesisir dan perairan Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Wakatobi hasil

pemodelan menunjukan bahwa laju kenaikan muka air laut pesisir dan perairan Kepulauan

Wakatobi mengalami kenaikan berkisar antara 0.75-0.76 cm/tahun yang masuk dalam

kategori tinggi, sehingga perlu adanya langkah-langkah antisipasi dalam arahan

perencanaan pola ruang.


26/31




27/31


(POKJA SANITASI2013

2.1.5. SOSIAL BUDAYA

Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah berupaya maksimal dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan di bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari

terpenuhinya sarana pendidikan di masing-masing pulau, Pulau Wangi-wangi, PulauKaledupa, Pulau Tomia dan pulau binongko. Tabel berikut, fasilitas pendidikan tersebar

diseluruh kecamatan di Kabupaten Wakatobi.

Sumber : BPS Kab. Wakatobi Tahun 2012

Sumber data jumlah penduduk miskin Kabupaten Wakatobi diambil dari data Kecamatan se

Kabupaten Wakatobi. Sumber data kemiskinan lainnya hanya menyajikan data penduduk

miskin tingkat rekapan Kecamatan dan tingkat kabupaten, sehingga sumber data tersebut

tidak dapat digunakan pada penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten Wakatobi.

TabelKemiskinan Kabupaten Wakatobi menurut kecamatan

KECAMATAN

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

UMUM AGAMA

KB TK SD SLTP SMA SMK MI MTs MA

Kec. Binongko 0 8 13 3 3 0 0 1 1

Kec. Togo Binongko 0 4 7 2 1 0 0 0 0

Kec. Tomia 11 10 10 4 1 0 0 1 0

Kec. Tomia Timur 9 11 13 5 1 0 0 0 0

Kec. Kaledupa 16 16 13 5 1 1 0 1 0

Kec. Kaledupa Selatan 13 9 10 5 2 0 0 0 0

Kec. Wangi-Wangi 10 12 22 8 2 2 0 1 0

Kec. Wangi-WangiSelatan

16 10 22 7 4 0 1 0 1

JUMLAH 75 80 110 39 15 3 1 4 2


28/31


(POKJA SANITASI2013

Nama Kecamatan

Jumlahkeluarga miskin

(KK)

Kec. Binongko 767

Kec. Togo Binongko 1.389

Kec. Tomia 1.101

Kec. Tomia Timur 1.582

Kec. Kaledupa 742

Kec. Kaledupa Selatan 727

Kec. Wangi-Wangi 1344

Kec. Wangi-Wangi Selatan 1605

Sumber : Kecamatan se Kab. Wakatobi 2013

Persentase penduduk Kabupaten Wakatobi yang terus meningkat dari tahun ke tahun

menghasilkan kepadatan bangunan dan hunian yang semakin tinggi pula.Tingkat

kepadatan permukiman tersebut akan menimbulkan kerawanan kesehatan. Adapun tingkat

kepadatan perumahan permukiman di Kabupaten Wakatobi dapat di lihat dari tabel di

bawah ini.

No KecamatanJumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Keterangan

Tempat Tinggal Campuran*) Jumlah

1. Wang-Wangi 5.936 314 6.250 *) Adalah BangunanTempat Tinggal dan

sebagian ruangannyadigunakan untuk tempatusaha, seperti Toko, Kiosdan lain-lain.

2. Wangi-Wangi Selatan 5.744 455 6.199

3. Kaledupa 2.106 103 2.209

4. Kaledupa Selatan 1.829 106 1.935

5. Tomia 1.758 100 1.858

6. Tomia Timur 2.568 138 2.706

7. Binongko 2.148 136 2.284

8. Togo Binongko 1.132 75 1.207

Jumlah 23.221 1.427 24.648

Sumber : Dinas PU Pertamben Tahun 2012


29/31


(POKJA SANITASI2013

2.1.6. KELEMBAGAAN DAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan daerah kabupaten wakatobi

Nomor : 23 tahun 2010Tanggal : 24 november 2010

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Wakatobi


30/31



BAGIAN

ADMINISTRASI

PEMERINTA

HAN UMUM

BAGIAN

ADMINISTRASI

KESEJATERA

AN RAKYAT

BAGIAN

ADMINISTRASI

KEMASYARA

KATAN

BAGIAN

ADMINISTRASI

PEMBANGU

NAN

BAGIAN

ADMINISTRASI

SUMBER

DAYA ALAM

BAGIAN

ADMINISTRASI

PEREKONO

MIAN

BAGIAN

HUKUM DAN

PERUNDAN

G

UNDANGAN

BAGIAN

ADMINISTRASI

TATALAKSA

NA DAN

KEPEGAWAI

B

UM

SUB BAGIAN

PERANGKAT

DAERAH

SUB BAGIAN

PELAYANAN

BANTUAN

SOSIAL

SUB BAGIAN

KESATUAN

BANGSA

DAN POLITIK

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

PROGRAM,

PENANAMA

N MODAL

SUB BAGIAN

PERTANIAN,

PETERNAKA

N,

PERKEBUNA

SUB BAGIAN

PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANG

AN

SUB BAGIAN

TATA HUKUM

DAN

PERUNDAN

G

SUB BAGIAN

KELEMBAGAAN

DAN

ANALISIS

JABATAN

SUB

U

K

P

SUB BAGIAN

OTONOMI DAERA

DAN

HUBUNGAN

ANTAR

SUB BAGIAN

PENDIDIKAN,

KEBUDAYAA

N,

KESEHATAN

SUB BAGIAN

PEMUDA DAN

OLAHRAGA

SUB BAGIAN

PENGENDALIAN

DAN

EVAPOR

SUB BAGIAN

PERTAMBANGAN

DAN ENERGI

DAN

LINGKUNGA

SUB BAGIAN

KOPERASI DAN

UMKM

SUB BAGIAN

BANTUAN

HUKUM

SUB BAGIAN

KETATALAKSANA

AN DAN

PENGOLAHA

N DATA

SUB

H

P

T

SUB BAGIAN

PENGEMBANGAN

WILAYA DAN

KERJA SAMA

SUB BAGIAN

PEMBERDAYAAN

PEREMPUA

N KB DAN

AGAMA

SUB BAGIAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKA

T

SUB BAGIAN

KERJASAMA DAN

BANTUAN

PEMBANGU

NAN

SUB BAGIAN

PARIWISATA

KELAUTAN

DAN

PERIKANAN

SUB BAGIAN

PENGEMBANGAN

BUMD

SUB BAGIAN

DOKUMENTASI

DAN

PERPUSTAK

AAN

SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN

SUB

RUMA

P

P

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

BUPATI

WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

STAF AHLI. BIDANG

HUKUM DAN

POLITIK

STAF AHLI. BIDANG

KEMASYARAKATA

N PEMERINTAAN

STAF AHLI. BIDAN

PEMBANGUN

PEREKONOMIAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


31/31


(POKJA SANITASI2013

Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) yang memiiki keterkaitan tugas pokok danfungsi (tupoksi) langsung atau tidak langsung dalam pembangunan sanitasi di KabupatenWakatobi :

Dari struktur di atas dapat dijabarkan tentang bidang-bidang yang memiliki keterkaitanbaik langsung maupun tidak langsung :

1. Dinas Perkerjaan Umum dan Pertamben Bidang Cipta Karya Seksi Cipta Karya Seksi Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih

2. Dinas Kesehatan Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Promosi Kesehatan

3.

Badan Perencanaan Pembangunan dan PM Bidang Pengembangan Wilayah Sub. Bidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Pertambangan dan

Energi4. Dinas Tata Ruang KP3K

Bidang Kebersihan dan Pertamanan Seksi Kebersihan

5. Badan Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sub. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaaran Air, Tanah, Lahan

dan Udara Sub. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut

6. Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan PMD7. Dinas Perhubungan dan Kominfo

Bidang Informasi dan Kominikasi Seksi Pos dan Telekomunikasi Seksi Penyiaran dan Periklanan

8. Dinas PPKAD

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Pertamben

Dinas

Kesehatan

Badan Perencanaan

Pembangunan d an

PM

Dinas

Tata Ruang

KP3K

BUPATI

DinasPPKAD

Badan

Lingkungan

Hidup

Badan KB, Pmberdayaan

Masyarakat dan PMD

Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

draf bps wakatobi th. 2013 bab ii

Documents