Setyanta NugrahaKetua Tim Penyusun Jabatan Fungsional Analis APBN

Sekretariat Jenderal DPR RI

2006

2010

2012

2013

2014

Kajian pembentukan jabatan fungsional di Setjen DPR RI: Wiyakarsa/Analis Kebijakan

Parlemen/Analis Anggaran

• Setjen DPR RI mengusulkan pembentukan Jabfung Analis Anggaran dan

Transkriptor (Surat No: OT.02/7903/SETJEN/X/2010, 20 Oktober 2010).

• Ekspose Naskah Akademik pada tanggal 13 Desember 2010.

Penyampaian kembali Naskah Akademik yang telah

disempurnakan (surat Nomor OT.02/03255/SETJEN/III/2012,

tertanggal 29 Maret 2012)

Setjen DPR RI mengirimkan rancangan

Permenpan dan RB (Surat Nomor

SJ/11571/SETJEN-DPRRI/PR.03/11/2013

tanggal 18 November 2013)

Ekspose Finalisasi Rancangan

Permenpan dan RB

Hasil Ekspose Naskah Akademik tanggal 13 Desember 2010 tentang

Jabatan Fungsional Transkriptor dan Jabatan Fungsional Analis Anggaran,

Kemenpan mengeluarkan surat Nomor B/74/D.III.PAN-RB/1/2011 tanggal

12 Januari 2011, yang berisi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan

untuk jabatan fungsional Analis Anggaran, antara lain:

1. Mengenai nama jabatan fungsional

disesuaikan dengan tugas dan fungsi

organisasi, diharapkan ada penyempurnaan

naskah akademiknya terutama untuk nama

jabatan dan tugas.

2. Instansi pembina jabatan fungsional

disarankan Kementerian Keuangan

mengingat tugas dan fungsinya berkaitan

dengan pengelolaan anggaran.

Bab I : KETENTUAN UMUM

Bab II : RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bab III : INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Bab IV : JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bab V : UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bab VI : RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Bab VII : PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bab VIII : PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN

PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bab IX : PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bab X : UJI KOMPETENSI

Bab XI : FORMASI

Bab XII : PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DARI

JABATAN

Bab XIII : PENURUNAN JABATAN

Bab XIV : PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Bab XV : KETENTUAN LAIN -LAIN

Bab XVI : KETENTUAN PENUTUP

Jabatan Fungional Analis APBN adalah jabatan

fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk

melaksanakan kegiatan analisis APBN dalam

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

analisis APBN adalah kegiatan analisis terhadap issue

dan masalah APBN yang meliputi perencanaan,

pengganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

APBN.

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan

profesionalisme PNS yang melaksanakan tugas di bidang

analisis APBN, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional

Analis APBN dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Analis APBN

termasuk dalam RUMPUN

MANAJEMEN.

Jabatan fungsional Analis APBN hanya

di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tugas pokok Jabatan Fungsional Analis

APBN yakni melaksanakan analisisAPBN.

Instansi Pembina jabatan fungsional Analis APBN Sekretariat

Jenderal DPR RI mempunyai kewajiban antara lain: 1. Menyusun dan menetapkan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional

Analis APBN

2. Menyusun dan menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis APBN;

3. Menyusun dan menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis APBN;

4. menyusun dan menetapkan pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisisAPBN;

5. menyusun dan menetapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di

bidang analisis APBN ;

6. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang analisis APBN ;

7. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis APBN;

8. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang analisis APBN;

9. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis APBN, ketentuan pelaksanaan,

dan ketentuan teknisnya;

10. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis APBN;

11. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis APBN;

12. memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Analis APBN;

13. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Analis APBN;

dan

14. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis APBN

Pembina Utama Madya IV/d

Pembina Utama IV/e

Pembina IV/a

Pembina Tingkat I IV/b

Pembina Utama Muda IV/c

Penata III/c

Penata Tingkat I III/d

Penata Muda III/a

Penata Muda Tk I III/b

Unsurdan Sub Unsur

Kegiatan

1.

PENDIDIKAN

2.

KEGIATAN analisis

APBN

3.

PENGEMBANGAN

PROFESI

1. Pendidikan sekolah (ijazah/gelar)

2. Diklat fungsional/teknis (STTP/sertifikat)

3. Diklat Prajabatan

1. Perencanaan

2. Penganggaran

3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah

2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan

3. Pembuatan buku pedoman/ Juklak/Juknis

1. Pengajar/pelatih analisis APBN;

2. Peran serta dalam seminar/lokakarya

3. Pemberian konsultasi/bimbingan yang bersifat konsep;

4. Keanggotaan dalam Tim Penilai;

5. Perolehan penghargaan/tanda jasa;

6. Keanggotaan dalam organisasi profesi

7. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

UTAMA

PENUNJANG

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis

APBN yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk

melaksanakan kegiatan analisis, maka Analis APBN

lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat

di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan

kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara

tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan

yang dinilai sebagai tugas tambahan.

Analis APBN yang melaksanakan kegiatan satu tingkat

di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang

diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen)

dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sedangkan

satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit

yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh

persen)

Pada awal tahun, setiap Analis APBN wajib menyusun

SKP berdasarkan tugas pokok Analis APBN sesuai

dengan jenjang jabatannya yang harus disetujui dan

ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus

dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam

jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analis APBN

tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Permenpan dan RB;

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah 80% berasal

dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan

formal; dan paling tinggi 20% berasal dari unsur

penunjang.

Analis APBN yang memiliki angka kredit melebihi yang ditentukan untuk

kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka

kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Analis APBN yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat pada tahun

pertama dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada

tahun kedua diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen)

angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan

jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas

pokok.

Analis APBN Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e,

setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang

25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan

pengembangan profesi.

Analis APBN yang secara bersama-sama membuat karya

tulis/karya ilmiah di bidang analisis APBN, diberikan angka kredit :

a. 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu

60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat

puluh persen) untuk penulis pembantu;

b. 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu

50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-

masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu;

c. 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya

yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan

masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis

pembantu.

Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang

Setiap Analis APBN wajib mencatat dan

menginventarisasi seluruh kegiatan yang

dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul

Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kepada

atasannya paling kurang 1 (satu) kali

dalam setahun.

Analis APBN yang dapat dipertimbangkan

kenaikan pangkatnya, penilaian dan

penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga)

bulan sebelum periode kenaikan pangkat

PNS.

Sekretaris Jenderal DPR RI berwenang menetapkan angka kredit

bagi Analis APBN Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b sampai dengan Analis APBN Madya, pangkat

Pembina Utama, golongan ruang IV/e. (dibantu Tim Penilai

Setjen).

Pejabat eselon II yang membidangi analisa

APBN, bagi Analis APBN Pertama,

pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a

sampai dengan Analis APBN Madya,

pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

(dibantu Tim Penilai Unit Kerja)

Susunan keanggotaan Tim Penilai

a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur

teknis yang membidangi analisis APBN;

b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

Sekretaris harus berasal dari unsur kepegawaian

dan Anggota paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis

APBN.

PNS (CPNS) yang diangkat untuk pertama

kali dalam Jabatan Fungsional Analis

APBN harus memenuhi syarat

• berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang

Ekonomi;

• pangkat paling rendah Penata Muda, golongan

ruang III/a;

• telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di

bidang analisis APBN; dan

• nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan dari jabatan lain dalam

Jabatan Fungsional Analis APBN harus

memenuhi syarat

• berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang

Ekonomi;

• pangkat paling rendah Penata Muda, golongan

ruang III/a;

• telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di

bidang analisis APBN; dan

• nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terakhir.

• Paling singkat 2 (dua) tahun memiliki pengalaman

menganalisis di bidang APBN; dan

• Berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun

CPNS paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam

Jabatan Fungsional Analis APBN.

Untuk meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme Analis APBN yang

akan naik jabatan harus mengikuti dan

lulus uji kompetensi.

Uji kompetensi sebagaimana diatur

lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal

DPR RI selaku pimpinan Instansi

Pembina Jabatan Fungsional Analis

APBN.

Penetapan Formasi Jabatan

Fungsional Analis APBN didasarkan

pada jumlah AKD yang

melaksanakan fungsi anggaran dan

didasarkan analisis beban kerja.

Paling banyak 40 (empat puluh).

Pembebasan Sementara Pengangkatan Kembali

Analis APBN Pertama, pangkat Penata Muda,

golongan ruang III/a sampai dengan Analis APBN

Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan

IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya,

apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

diangkat tidak dapat memenuhi angka kredit yang

disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau

pangkat setingkat lebih tinggi.

Diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Analis APBN, apabila telah

memenuhi Angka Kredit yang

disyaratkan.Analis APBN Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari

jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki

pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang

25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan

tugas pokok dan pengembangan profesi.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yZpxEnvqWQubaM&tbnid=dTauz7TSCkJkaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kafeecinta.blogspot.com/2012_11_01_archive.html&ei=72JnUp7FKom6iAeRpIHIDA&bvm=bv.55123115,d.aGc&psig=AFQjCNFvAdewXf09bbmOTxDjo22o6hQfeQ&ust=1382593518790069

Pembebasan Sementara Pengangkatan Kembali

Diberhentikan sementara dari PNS Dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional

Analis APBN, apabila pemeriksaan oleh yang

berwajib telah selesai atau telah ada putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang

bersangkutan tidak bersalah.

Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan

Fungsional Analis APBN;

Dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional

Analis APBN, apabila berusia paling tinggi 54 (lima

puluh empat) tahun.

Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali

untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;

Dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan

Fungsional Analis APBN, apabila telah selesai

menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional

Analis APBN, apabila telah selesai menjalani tugas

belajar.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang

disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih

tinggi;

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit

yang disyaratkan; atau

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat

setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan

dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Analis APBN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat

berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan

jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang

jabatan yang baru.

Penilaian prestasi kerja dalam

masa hukuman disiplin dinilai

sesuai dengan jabatan yang baru.

Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas

di bidang analisis APBN dapat disesuaikan/inpassing dalam

Jabatan Fungsional Analis APBN, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1);

b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

dan

c. Nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir;

d. Pengalaman di bidang analisis APBN minimal selama 1

(satu) tahun;

Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2

(dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini

diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal

DPR RI dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam

Berita Negara Republik Indonesia.