04 pedoman teknis perluasan lahan perkebunan tebu 2013

7/23/2019 04 Pedoman Teknis Perluasan Lahan Perkebunan TEBU 2013

1/114

Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan TA 2013 i

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Perluasan Areal Tebu dimaksudkan untuk

memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas Perkebunan

khususnya yang menangani perluasan areal tebu, baik di Propinsi,Kabupaten/Kota maupun petugas lapang dalam melaksanakan

kegiatan perluasan areal perkebunan yang bersumber dari dana APBN

maupun dana lainnya.

Para petugas teknis diharapkan mempelajari dan mencermati

pedoman teknis ini dengan seksama sehingga tidak akan terjadi

keraguan dalam implementasi kegiatan di lapangan agar dapat

tercapai kinerja yang optimal.

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara

nasional sehingga Dinas Perkebunan lingkup Provinsi perlu

menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas Perkebunan lingkup

Kabupaten/Kota perlu menerbitkan Petunjuk Teknis yang

menjabarkan secara lebih rinci pedoman teknis ini sesuai dengan

kondisi spesifik daerah masing-masing.

Diharapkan petugas Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kotaserta tingkat lapangan memiliki pemahaman yang sama terhadap

pedoman teknis ini, sehingga mempermudah gerak dan langkah dalam

melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu dalam berbagai kesempatan

yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis,


2/114

Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan TA 2013 ii

Supervisi dan sebagainya), pedoman teknis ini dapat didiskusikan

bersama secara intensif.

Akhirnya sangat diharapkan komitmen dari berbagai pihak untuk

dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam waktu

yang telah ditentukan agar kegiatan ini benar-benar mampu

memberikan manfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi petani.

Jakarta, Januari 2013

Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan,

Ir. Tunggul Iman Panudju, M.ScNIP. 19580526 198703 1 002


3/114

Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan TA 2013 iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR . i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR LAMPIRAN . v

I. PENDAHULUAN .. 11.1. Latar Belakang .. 11.2.Tujuan . 21.3.Sasaran .. 2

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.... 32.1. Pengertian ............................................................. 32.2.Ruang Lingkup Kegiatan ......................................... 4

III. SPESIFIKASI TEKNIS .. 53.1. Norma ................................................................... 5

3.2. Standar Teknis ....................................................... 5

3.3. Kriteria .................................................................. 5

3.3.1. Kriteria Lokasi . 6

3.3.2. Kriteria Petani .... 7

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN ........ 94.1. Cara Pelaksanaan ................................................. 9

4.2. Tahapan Pelaksanaan ........................... 9

V. PEMBIAYAAN ................................................................. 145.1. Sumber Pembiayaan ............................................. 14


4/114

Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan TA 2013 iv

5.2. Pengelolaan Dana .................................. 15

VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DANPELAPORAN ............................................................... 16

6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas

Propinsi ................................................................. 166.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas

Kabupaten/Kota ..................................................... 16

6.3. Format Laporan ...................................... 17

6.4. Alur Laporan ................................ 18

6.5. Bobot Laporan ....................................... 19

VII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREALKAWASAN PERKEBUNAN.... ...... 20

7.1. Indikator Masukan (Input) ....................................... 20

7.2. Indikator Keluaran (Output) ..................................... 20

7.3. Indikator Hasil (Outcome) ...... 21

7.4. Indikator Manfaat (Benefit) ..... 21

7.5. Indikator Dampak (Impact) ..... 21


5/114

Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan TA 2013 v

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Jadwal Palang Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan

Tahun 2013................................................................... 22

Lampiran 2 Contoh Daftar Calon Petani dan Calon Lokasi

Perluasan Areal Perkebunan. 23

Lampiran 3 Contoh RUKK Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan 24

Lampiran 4 Contoh Pengembangan Kawasan Perkebunan............ 26

Lampiran 5a Form PSP 01, Laporan Realisasi Fisik dan

Keuangan Tingkat Kabupaten ............................ 27

Lampiran 5b Form PSP 02, Laporan Realisasi Fisik danKeuangan Tingkat Provinsi .................................... 28

Lampiran 5c Contoh Outline Laporan Teknis Akhir

Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan TA. 2013.... 29

Lampiran 5d Form PSP 03, Laporan Manfaat Tingkat Kabupaten 30

Lampiran 5e Form PSP 04, Laporan Manfaat Tingkat Provinsi ... 31

Lampiran 5f Laporan Dampak Pelaksanaan Kegiatan Perluasan

Areal Perkebunan ................................................... 32

Lampiran 6 Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan

Melaksanakan Kegiatan Perluasan Areal

Perkebunan Tahun 2013 ......................................... 33


6/114

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berawal dari kondisi pergulaan Indonesia yang kurangmenggembirakan pada awal reformasi tahun 1998sampai tahun 2001 serta potensi pengembangan danpangsa pasar dalam negeri yang masih sangat luas

akibat produksi belum dapat sepenuhnya menutupikebutuhan gula secara keseluruhan, makaPemerintah bersama Stakeholders pergulaan nasionalsepakat untuk meningkatkan produktivitas danproduksi gula nasional. Sejak bergulirnya programAkselerasi Peningkatan Produksi dan ProduktivitasTebu pada tahun 2002 perjalanan pergulaan nasionaltelah mencapai swasembada gula konsumsi satu

tahun lebih cepat dari targetnya yaitu pada tahun2008 dengan produksi 2,702 juta ton dan konsumsi2,69 juta ton. Mulai tahun 2010 target swasembadakonsumsi ditingkatkan menjadi swasembada gulanasional selain untuk memenuhi kebutuhan RumahTangga juga Industri Makanan, Minuman dan Farmasimelalui program Swasembada Gula Nasional 2010

2014. Untuk memenuhi sasaran pencapaianSwasembada Gula Nasional tersebut dilakukan upayaterpadu sektor on farm dan off farm. Melaluipeningkatan produktivitas dan rendemen gula secaraintensifikasi dan revitalisasi PG serta meningkatkanproduksi melalui perluasan dan pembangunan PGbaru.

Sebagaimana dipahami bahwa produksi danproduktivitas gula merupakan kunci pokok


7/114

keberhasilan program swasembada gula nasional,oleh karena itu penurunan kualitas teknis budidaya

dan kecenderungan penurunan luas areal tanamakibat dari pergeseran kewilayahan pengembanganpada lahan kering yang kurang potensial, yangdirefleksikan oleh merosotnya minat petani sebagaireaksi rasional terhadap rendahnya pendapatan riildan nilai tukar (term of trade) selama satu dekadeterakhir perlu menjadi perhatian kita semua.

Keterbatasan modal petani menyebabkanketidakmampuan petani untuk melakukan perbaikanteknik budidaya dan perluasan areal. Hal iniberakibat proporsi luasan tanaman keprasan yangsemakin meluas disetiap tahunnya danpengembangan areal baru semakin jauh dariharapan. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintahmengupayakan untuk menambah jumlah modal kerjapetani berupa kredit program dengan subsidi bunga,akan tetapi kurang dimanfaatkan secara optimal olehpetani disebabkan bukan saja jumlahnya tidakmemadai akan tetapi juga penyalurannya selaluterlambat dan prosedur yang masih dirasakan sulitoleh petani. Kondisi semacam ini akan semakinmenambah sulitnya meningkatkan produksi dan

produktivitas gula nasional, jika tidak didukungdengan kebijakan dan program pemerintah yangakomodatif. Apalagi jika melihat kondisi perubahaniklim global yang tengah terjadi saat ini, petanimembutuhkan sebuah keyakinan dan dukungan yangkuat untuk mempertahankan dan meningkatkanperluasan garapannya.


8/114

Kondisi industri gula berbasis tebu secara umum diIndonesia sangat tergantung dari pasokan bahan baku

tebu yang sebagian besar masih mengandalkan teburakyat, yang baik jumlah maupun mutunyacenderung menurun, sementara pabrik gula bekerjadibawah kapasitas sehingga efisiensinya menjadirendah, hal ini tergambar dari masih tingginya rata-rata Biaya Pokok Produksi ditingkat petani dan HargaPokok Produksi disebagian besar PG yang ada.

Kemitraan antara petani dengan PG yang seharusnyaterikat erat serta sinergis belum berjalansebagaimana mestinya dan belum mencapaikesepakatan yang konsisten. Hal ini dapat dilihatantara lain dengan adanya beragam dasar pembeliankepada petani yaitu adanya pola beli putus tebu danmasih banyak tebu yang wira-wiri.

Kondisi diatas jika tidak ditangani akan membawadampak ekonomi dan sosial cukup luas mengingatindustri gula sampai saat ini masih tergolong industridengan serapan tenaga kerja cukup besar dan padagilirannya dapat membuat Indonesia dengan jumlahpenduduk nomor empat terbesar di dunia akansangat tergantung pada negara produsen gula dunia,yang lebih lanjut dapat mempengaruhi kondisi

ekonomi, sosial dan politik.

Pada tahun 2007, khusus untuk Jawa, telahdiprogramkan upaya khusus berupa harmonisasikomposisi tanaman tebu rakyat seluas 301.760 Hadengan perbandingan tanaman pertama (PlantCane/PC) dan tanaman keprasan (ratoon) yakni 33 :67%, dimana PC merupakan hasil dari bongkar ratoon

dan upaya perluasan areal sedangkan ratoonnya


9/114

hanya maksimal 3 hingga 4 kali.Demikian juga untukluar Pulau Jawa, yang mulai dilaksanakan tahun 2006

melalui revitalisasi tanaman dengan bongkar ratoon,rawat ratoon dan perbaikan bahan tanam yangdiharapkan dapat mendongkrak produktivitastanaman serta perluasan areal tanaman denganmemanfaatkan potensi yang ada dan pendirian pabrikgula baru oleh investor sebagai upaya peningkatanproduksi.

Upaya ini membutuhkan dukungan benih bermutu,insentif pembongkaran tanaman ratoon danperluasan areal yang setiap hektar membutuhkanpembiayaan yang relatif mahal serta upaya lain yangmenunjang. Oleh karena itu, pemerintah harus turuntangan untuk membantu membiayai agar programbisa berjalan. Melalui dana APBN yang disalurkanantara lain dalam bentuk Dana Bantuan Sosialsebagai Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)ditujukan untuk membantu petani memperluas danmerehabilitasi tanamannya, serta pada waktunyamemupuk modal usaha dan membangun lembagausaha milik petani yang lebih kokoh.

Sejak tahun anggaran 2011 dan selanjutnya, fokuskegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnyamelanjutkan kegiatan yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya yakni berupa penyediaanbibit/benih unggul bermutu melalui PembangunanKebun Bibit Datar kultur jaringan yang sesuai dengantipologi wilayah, iklim dan kemasakan tanaman,pemberdayaan petani dalam upaya meningkatkankemampuan dan ketrampilan petani, perluasan areal

tanaman yang merupakan bagian penting dalam


10/114

upaya peningkatan produksi gula, ditambah bongkarratoon/rawat ratoon dalam upaya pemenuhan

rasionalisasi atau peningkatan mutu bahan tanamuntuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu danhasil gula.

Pada tahun 2012 dilakukan Kegiatan PencapaianSwasembada Gula Nasional merupakan bagian dariKegiatan Pembangunan Perkebunan serta sebagaiperwujudan pemberdayaan masyarakat pertanian

perkebunan, dilaksanakan melalui penyaluran DanaBantuan Sosial kepada petani dalam bentukPenguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dengansumber pembiayaan berasal dari dana APBN

Adapun rencana kegiatan yang dibiayai APBN TA 2012adalah:

1. Perluasan areal (ekstensifikasi)2. Pembangunan Kebun Bibit Datar3. Penataan Varietas Tanaman Tebu4. Penilaian Penangkar Benih Tebu5. Pengembangan Pertanian Terpadu Tebu - Ternak6. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan

Petani Tebu7. Bantuan Alat Pengairan

8. Bantuan Traktor dan Implement9. Pemetaan Kecocokan Lahan Untuk Pengembangan

Tebu dan Pengembangan Beberapa Varietas (UjiAdaptasi)

10.Rekruitmen Tenaga Kontrak Pendamping (TKP)dan Pembantu Lapang TKP

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Teknis

Penanaman Tebu Tahun 2012 yang disusun mengacu


11/114

kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor02/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Bantuan Sosial KementerianPertanian Tahun Anggaran 2012 dan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 TentangPedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan serta Peraturan Menteri KeuanganNomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008

Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan. Sedangkan pelaksanaan dilapangan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaanyang disusun oleh Provinsi dan Petunjuk Teknis olehKabupaten.

Pembangunan Kebun Bibit Datar dilaksanakan sesuaidengan kebutuhan merupakan hasil dari penataanvarietas (sebagaimana Pedoman Penataan VarietasTahun 2009) dan secara teknis mengacu kepadaPermentan No. 39/Permentan/OT.140/8/2006tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran BenihBina.

Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan PetaniTebu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhanpeningkatan kemampuan kelembagaan petani atasdasar kondisi lapangan serta lembaga petani yangada di masing-masing lokasi dengan mengacu kepadaPedoman Pemberdayaan Petani Tebu (Tahun 2011).

Selain sumber dana APBN, pengembangan tebu jugadapat berasal dari sumber dana lain yaitu KreditPerbankan melalui Skim KKP-E (Kredit KetahananPangan dan Energi) yang pelaksanaannya mengacu

kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor


12/114

198/PMK.05/2010 (Perubahan Kedua Atas PMK Nomor79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan

dan Energi). Dengan berkembangnya situasi, saat inisedang diproses usulan bahwa Koperasi Tebu yangBankable dapat menjadi avalis bagi anggotanya yangmemanfaatkan dana KKP-E.

B. Sasaran Nasional

Sasaran yang diharapkan dari perluasan arealtanaman tebu adalah:a. Berkembangnya usaha petani tebu melalui

peningkatan penguasaan lahan garapan.b. Peningkatan pendapatan petani dan pemenuhan

kebutuhan kapasitas PG Lama maupun PG Barumelalui peningkatan produksi tebu.

c. Peningkatan produksi gula dalam rangkapemenuhan kebutuhan gula dalam negeri melalui

target swasembada gula nasional.d. Memperkuat, memperluas dan terbangunnya

sistem dan usaha agribisnis berbasis tebu dikawasan pabrik gula secara lebih efisien,berkeadilan dan berkelanjutan.

e. Meningkatnya daya saing produksi gula petanimelalui peningkatan produksi dan produktivitasusaha yang didukung oleh usaha jasa lainnya,serta berkembangnya upaya pengembanganproduk (product development).

Sedangkan sasaran dari dana TP APBN 2012 adalahuntuk mendukung keberhasilan Program PeningkatanProduksi, Produktivitas dan Mutu TanamanPerkebunan dengan fokus Swasembada GulaNasional.


13/114

C. Tujuan

Perluasan areal tanaman tebu rakyat dimaksudkanuntuk meningkatkan penguasaan lahan garapanpetani dan meningkatkan produksi serta pendapatanpetani dalam memenuhi kebutuhan pasokan bahanbaku pabrik gula dalam rangka pencapaianswasembada gula nasional. Sedangkan perluasanareal tebu bertujuan untuk mempertahankan danmeningkatkan luasan areal pertanaman tebu

sehingga mampu memenuhi kebutuhan bahan bakuPG baik kapasitas yang ada maupun pembangunan PGbaru yang akan segera beroperasi.

Kegiatan pembangunan Kebun Bibit Datar Tebu danPenataan Varietas dimaksudkan untuk memenuhikebutuhan akan ketersediaan bibit/benih unggulbermutu dan sehat dengan jenis sesuai dengan

kondisi lokasi areal tebu serta tingkat kemasakanyang dibutuhkan, yang penyediaannya dilakukandengan cepat dan terjamin bebas OrganismePengganggu Tumbuhan (OPT).

Pengembangan Pertanian Terpadu Tebu Ternak,dimaksudkan untuk menciptakan pengembanganusahatani secara terpadu antara komoditi yang saling

menunjang. Pucuk tebu diharapkan dapat diprosessebagai sumber pakan ternak, sedangkan kotoranternak beserta seresah dapat sebagai pupuk padalahan tebu.

Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan PetaniTebu, bertujuan untuk memberdayakan petani danlembaga petani agar mampu mandiri dan tangguh

dalam berusaha tani. Pemberdayaan petani dan


14/114

lembaga petani ditumbuhkan melalui berbagaipelatihan dan penyuluhan/pendampingan sehingga

dapat meningkatkan kemampuan teknis,adminstratif, manajerial dan organisasi sertamemberi respon yang tepat terhadap berbagaiperubahan. Dengan demikian petani selanjutnyamampu mengendalikan masa depannya danmendorong agar lebih mandiri.

Bantuan Alat Pengairan diberikan kepada daerah-

daerah yang mengalami masalah pengairankhususnya untuk di daerah kering dan diutamakanuntuk kegiatan Pembangunan Kebun Bibit.Diharapkan dengan adanya alat pengairan, makausahatani tebu dapat menghasilkan produktivitasyang optimal.

Traktor, merupakan kebutuhan dasar petani tebu

untuk membuka lahannya dalam rangka bongkarratoon dan perluasan tanaman tebu. Bantuan Traktordiharapkan dapat dikelola sebagaimana mestinya dandimanfaatkan oleh petani tebu secara optimaldengan pengaturan yang adil dan sesuai denganketentuan yang berlaku.

D. PengertianDalam implementasi Pedoman Teknis PelaksanaanPenanaman Tanaman Tebu beberapa istilah yangperlu dipahami adalah sebagai berikut:

1. Perluasan areal merupakan upaya percepatanpeningkatan luas areal pertanaman tebu untukmeningkatkan produksi tebu sebagai pemenuhan


15/114

kebutuhan bahan baku PG dan peningkatanproduksi gula.

2. Pembangunan Kebun Bibit tebu adalahpembangunan kebun bibit/benih yang berasal daribibit/benih kultur jaringan maupun bibit/benihberjenjang.

3. Bibit/benih kultur jaringan tebu adalahbibit/benih yang berasal dari jaringan tebu yangdibiakkan di media khusus.

4. Bibit/benih G2 adalah bibit/benih yang berasaldari kultur jaringan yang telah mengalamiaklimatisasi dan siap untuk diaplikasikan dipendederan.

5. Penangkar Profesional adalah perorangan ataulembaga atau institusi yang pernah berhasil

melakukan penangkaran benih tebu paling tidakselama 2 (dua) kali berturut-turut.

6. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani tebuyang sepakat membentuk kelompok dan ataubagian terkecil dari kelembagaan petani tebuberupa Petani Tebu Rakyat atau yang sejenisdengan tujuan mengusahakan dan

mengembangkan usaha berbasis tanaman tebusecara profesional.

7. Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) adalahkelembagaan Koperasi yang mengelola tebu, yangselanjutnya disebut Koperasi, adalah Koperasiyang dibentuk oleh dan beranggotakan parapetani tebu serta berbadan hukum.


16/114

8. Kelompok Sasaran penerima Penguatan ModalUsaha Kelompok (PMUK) adalah Kelompok Tani

yang usahanya berbasis tanaman tebu di WilayahPG.

9. Koperasi Primer adalah sekumpulan petani tebuatau kelompok petani tebu yang mempunyaikepentingan dan tujuan yang sama dalammengelola usaha tani tebu, yang berkedudukan diwilayah kerja Pabrik Gula.

10.Koperasi Sekunder adalah sekumpulan koperasiprimer yang mempunyai kepentingan dan tujuanyang sama dalam pengembangan agribisnisberbasis komoditas tebu, yang berkedudukan diProvinsi.

11.Pemberdayaan Kelompok Sasaran adalah upayafasilitasi agar petani mampu menggunakanpotensi dan kemampuan dalam melakukanagribisnis tebu untuk mencapai tujuanmensejahterakan petani anggotanya.Pemberdayaan disini mencakup upaya pada aspekproduksi, bisnis, manajemen dan aspekpeningkatan sumber daya manusia.

12.Usaha Kelompok Sasaran adalah segala jenis

usaha yang dilakukan untuk meningkatkanpendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Jenisusaha tersebut pada dasarnya sangat luas mulaidari usaha agribisnis tebu sebagai unit usahapokok hingga jenis usaha komersial lainnya yangberbasis tebu. Tetapi prioritas usaha diarahkanpada peningkatan efisiensi dan produktivitas

perkebunan tebu melalui perbaikan mutu


17/114

bibit/benih, rehabilitasi tanaman serta saranadan prasarana.

13.Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalahbantuan yang diperoleh dari eks dana APBN(Bansos) yang disalurkan dalam mendukungpenguatan modal untuk usaha kelompok yangselanjutnya dapat diusahakan sebagai penguatanmodal dan dikelola secara terorganisasi denganmekanisme, cara, bentuk ikatan dan pengambilan

keputusan yang disepakati bersama sesuai denganaturan yang berlaku.

14.Kerjasama Operasional (KSO) adalah kerjasamaantara dua belah pihak secara temporer untukmelaksanakan pekerjaan tertentu.

15.Tripple account adalah rekening gabungan atasnama 3 orang yaitu wakil Tim Teknis Provinsi/Kabupaten, KPTR dan Kelompok Tani yang dibuatsesuai dengan ketentuan untuk mengelola danaPMUK, antara lain pengeluaran dan ataupenarikan dana wajib ditandatangani olehpemegang rekening secara bersama-sama.

16.Tim Teknis Provinsi adalah Tim yang dibentukoleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi

Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dariunsur-unsur terkait : Dinas yang membidangiPerkebunan, wakil Direksi PTPN / PT. Gula,Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR), P3GI daninstansi lain yang dianggap perlu. KeanggotaanTim Teknis Provinsi disesuaikan dengan kebutuhanpekerjaan dan kemampuan pembiayaan. Tugas

Tim Teknis Provinsi adalah menyusun pelaksanaan


18/114

kegiatan dan kebijakan operasional yangdituangkan kedalam Petunjuk Pelaksanaan

(Juklak); melakukan pemantauan, pengendaliandan memberikan arahan serta memfasilitasikelancaran pelaksanaan kegiatan termasukmembantu mengatasi permasalahan yangdihadapi.

17.Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang dibentukoleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang

membidangi Perkebunan dengan keanggotaanterdiri dari unsur-unsur terkait : Dinas yangmembidangi Perkebunan, Pabrik Gula (PG),Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Wilayah PGdan instansi lain yang dianggap perlu danmempunyai kompetensi untuk memfasilitasikelancaran kegiatan.


19/114

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Pengembangan Tebu Rakyat melalui kegiatan-kegiatan Perluasan areal tanaman Tebu,Pembangunan Kebun Benih/Bibit Datar, PenataanVarietas Tebu, Penilaian Penangkar Benih/Bibit Tebu

Kultur Jaringan, Pengembangan Pertanian TerpaduTebu Ternak serta Bantuan Alat Pengairan danTraktor dilaksanakan dengan prinsip pendekatanpemberdayaan petani dengan cara :

1.Pelaksanaan perluasan areal tanaman tebu denganpenyediaan bantuan benih dan pupuk bersubsidi,serta kebutuhan lainnya yang dilaksanakan padaareal baru bukan areal bongkar ratoon.

2.Pengembangan usaha dilaksanakan dalammanajemen kelompok sasaran untuk meningkatkanefisiensi usaha, memperlancar pengadaan saranaproduksi serta meningkatkan posisi tawar petaniterhadap mitra usahanya/ Pabrik Gula.

3.Pengembangan manajemen usaha Kelompok

Sasaran dilakukan secara profesional denganpartisipasi aktif para anggotanya.

4.Pemanfaatan fasilitasi modal kepada KelompokSasaran, motor penggeraknya adalah padakerjasama yang harmonis antar anggota kelompoksasaran itu sendiri.

5.Pembangunan Kebun Benih/Bibit Datar Tebu

dilaksanakan dalam suatu wadah Koperasi Tebu


20/114

Primer bersama-sama dengan penangkar tebuprofesional, dan akan menjadi aset Koperasi

tersebut. Koperasi pelaksana merupakan koperasiterpilih yang mempunyai kinerja baik pada tahun-tahun sebelumnya.

6.Penataan Varietas TebuPenataan varietas tebu dilaksanakan pada wilayahbinaan PG bersama-sama antara petugas Dinasyang menangani perkebunan Provinsi dan

Kabupaten, pihak Pabrik Gula selaku mitra diwilayahnya dan institusi Risbang.

7.Penilaian Penangkar Bibit/BenihPenilaian Calon Penangkar Bibit/Benih dilakukanoleh Tim yang terdiri dari unsur Pusat, BBP2TP,Provinsi/UPTD Perbenihan, dan Kabupaten danselanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas yang

menangani bidang Perkebunan Provinsi.8.Pengembangan Pertanian Terpadu Tebu-Ternak

Setiap paket bantuan terdiri dari ternak sapipotong, bantuan obat-obatan, kandang dan pakan,alat pencacah daun, alat biogas, sertakelengkapan lainnya dengan tetap berpegang padapendekatan kelompok sesuai dengan tujuan pokok

kegiatan. Idealnya setiap paket bantuan ternaksapi potong diharapkan dapat mencapai 50 100ekor / kelompok. Namun mengingat harga setiapekor sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkancukup beragam, maka pada paket yang ada dapatdisesuaikan tergantung ketersedian bibit,kesepakatan dengan petani dan ketersediananggaran.


21/114

9.Pemberdayaan dan Penguatan KelembagaanPetani

Dilakukan melalui Peningkatan kapabilitas petanidalam hal kemampuan teknis budidaya,manajemen dan pengembangan organisasi, sertausaha Kelompok dan atau Koperasi melaluiPenyuluhan/pendampingan yang dalam imple-mentasi di lapangan dilakukan baik dalam halteknis budidaya maupun pengelolaan

kelembagaan. Pelaksanaannya mengacu kepadaPedoman Pemberdayaan Petani Tanaman Semusim(Tahun 2011).

10.Bantuan Alat PengairanBantuan Alat Pengairan diserahkan kepadaKelompok Tani/Koperasi yang ditetapkan melaluiKeputusan Kepala Dinas Provinsi yangmembidangi perkebunan, untuk dikelola dandimanfaatkan secara bersama.

11.Bantuan TraktorPengadaan Traktor dilakukan oleh Dinas yangmembidangi perkebunan Provinsi, mengacukepada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.Bantuan Traktor diberikan dalam bentuk pinjampakai kepada KPTR yang ditetapkan melaluiKeputusan Kepala Dinas Provinsi yangmembidangi perkebunan dengan mekanismesesuai dengan ketentuan Pengelolaan AssetBelanja Barang yang berlaku.

12.Pengawalan oleh Tim Teknis Provinsi dan

Kabupaten berupa bimbingan teknis dan


22/114

manajemen sejak perencanaan, prosesadministrasi, pelaksanaan kegiatan, panen,

pengelolaan hasil sampai dengan pemanfaatandana PMUK.

13.Rekruitmen TKP dan PL-TKPRekruitmen Tenaga Kontrak Pendamping (TKP)dan Pembantu Lapang (PL)-TKP dilakukan sesuaidengan prosedur rekruitmen pegawai yangtertuang dalam Pedoman Umum Rekruitmen

Tenaga Pendamping Tanaman Semusim Tahun2012, sehingga diperoleh tenaga yang dapatdiandalkan untuk membantu pelaksanaankegiatan pengembangan tebu dan mendampingipetani dalam melakukan usaha tani tebu.TenagaKontrak Pendamping (TKP) merupakan tenagadengan kualifikasi minimal S1 bidang pertanian,sedangkan Pembantu Lapang (PL)-TKPmerupakan tenaga dengan kualifikasi minimalsetingkat SLTA, diutamakan bidang Pertanian.TKP dan (PL)-TKP dalam melaksanakan tugasnyaditempatkan di KPTR melalui penugasan KepalaDinas yang membidangi Perkebunan Provinsi.

B. Spesifikasi Teknis

1. Perluasan Tebu (KTG)

a. Pelaksanaan Teknis Perluasan Areal KTG

Perluasan areal tanaman tebu dilakukandilahan sawah atau lahan tegalan dilaksanakansesuai baku teknis yang mengacu padaStandar, Norma, Pedoman, Kriteria dan

Prosedur (SNPKP) serta Pedoman Teknis


23/114

Budidaya yang disesuaikan dengan kondisiwilayah pengembangan setempat.

Persyaratan teknis untuk perluasan arealmeliputi 2 (dua) Aspek:

Aspek Pola bukaan (jarak tanam, lebarguludan, jumlah laci)

Aspek Agro input (pupuk organik dananorganik, varietas dan jumlah bibit/benih,katalisator) dilakukan inovasi rakitan tehnik

budidaya atau desain produksi tepat gunauntuk meningkatkan produktivitas (back tofuture).

Kedua aspek tersebut secara garis besar dapatdiuraikan sebagai berikut :

Aspek pola bukaan lahan:Jarak tanam tebu yang digunakan adalah

108 Cm, Lebar guludan adalah 64 cm,dengan panjang laci 7,5 m dan jumlah laci1.120/ha.

Aspek Agro Input :Untuk mengetahui kebutuhan unsur haradalam tanah terlebih dulu dilakukan ujilaboratorium analisa tanah di daerahmasing-masing. Sebagai acuan kebutuhan

pupuk anorganik, yakni pupuk N =180kg/ha, pupuk P = 75 kg/ha, K = 75kg/ha. Kebutuhan bibit/benih per lacisejumlah 30 stek mata atau kurang lebih 6ton/ha. Bibit/benih yang tidaktumbuh/mati harus dilakukan penyulaman.


24/114

b.Persyaratan Lokasi1)Iklim

Curah Hujan 1000-1300 mm/tahun dengansekurang-kurangnya 3 bulan kering

Temperatur 240 C - 340 C.

Sinar matahari 12 - 14 jam tiap hari.

Kecepatan angin kurang dari 10 km/jam.

Kelembaban udara 45 65 %.2)Lahan

Ketinggian tempat 0 - 1400 m di ataspermukaan laut.

Lahan bergelombang 0-15 %.

Tanah gembur, mampu menahan air, danpada kedalaman minimal 50 cm tidak adalapisan kedap air.

Kedalaman drainase 1 m.

Lokasi lahan dekat dengan pabrik gula.c. Bibit/Benih

Bibit/benih unggul tebu yang digunakan harusbersertifikat.

d.Teknologi Penanaman1)Pengolahan Tanah dan Penanaman

a)Persiapan Lahan :

Dibersihkan dari sisa-sisa tanamansebelumnya.

Dihindari pembukaan lahan dengan caradibakar.

pH tanah asam dinetralkan denganpemberian dolomit.

b)Pengolahan Lahan :

Menjelang musim kemarau (Pola I).


25/114

Menjelang musim hujan (Pola II).

Khusus Sumatera Utara dapat dilakukan

pada Bulan Januari-Juni.Pengolahan tanah cukup dalam (25 cm).

Untuk tanah relatif gembur, bersolumdalam, dan tanah tidak memiliki lapisankeras : bajak singkal - bajak (garu 32) -garu akhir (garu 28) - kair.

Tegalan yang mempunyai lapisan keras,

solum dangkal, bertekstur liat : bajak I -bajak II - garu - subsoiling - kair.

Pengelolaan ratoon/keprasan: trashraking kepras tining - pupuk.

c)Penanaman :

Jarak kairan 0,95-1,25m. Panjang kairanminimum 50 m.

Jarak tanaman pusat ke pusat (PKP) 108cm.

2)Masa Tanam Optimala)Pola I: awal musim kemarau sekitar Mei-

Agustus.b)Pola II : awal musim hujan sekitar

September-November.

c)Khusus Sumatera Utara dilaksanakanJanuari-Juni.

3)Penggunaan Varietas Unggul dan Bibit/BenihBermutua)Pemilihan varietas yang sesuai lokasi,

tipe iklim dan jenis tanah.b)Komposisi varietas: perbandingan luas

tanaman yang bersifat masak awal,


26/114

masak tengah, masak akhir 30:40:30.

c)Bibit/benihKebutuhan bibit/benih per lacisejumlah 30 stek mata per laci ataukurang lebih 6 ton/ha.

Sumpingan untuk sulam ditanam padasetiap juring sebanyak 10% dari jumlahbenih.

Bersihkan bibit/benih dari kotoran.

Pada periode I, bibit/benih ditutuplebih dari 5 cm dan tanah penutupdipadatkan.

Bibit/benih yang digunakan : (1)Bibit/benih stek batang/bagalbersertifikat yang mata tunasnya belumtumbuh dan terdiri atas 2-3 mata,

berasal dari kebun bibit datar (KBD).4)Pemupukan Berimbang dan Penambahan

Pupuk Organik. Jumlah kebutuhan/dosispupuk disesuaikan dengan standar tekniswilayah setempat.a)Pola I : pemupukan pertama saat tanam,

pupuk ZA 1/3 dosis dan pupuk SP-36 1

dosis. Pemupukan kedua dilakukansebelum bumbun kedua, pupuk ZA 2/3dosis dan pupuk KCL 1 dosis.

b)Pola II : pemupukan pertama saat tanam,pupuk ZA 1/3 dosis, pupuk SP-36 1 dosis,dan pupuk KCL 1/3 dosis. Pemupukankedua dilakukan sebelum bumbun kedua,pupuk ZA 2/3 dosis dan pupuk KCL 2/3

dosis.


27/114

5)Pemeliharaan Tanaman

a)PenyulamanJika dalam barisan tanaman tebuterdapat lebih dari 50 cm kosong (tidakada tanaman).

Dilakukan pada umur 4-5 minggu.Penyulaman II menjelang musim hujan.Bahan sulam seumur dan varietasnyasama.

b)PembumbunanPembumbunan pertama: bersamaan

dengan pemupukan kedua, tanahsekedar untuk menutupi pupuk.

Pembumbunan kedua : umur tanaman 3- 3,5 bulan.

c)Pengendalian gulmaSecara mekanis : disiang minimal 3 - 4kali dengan interval tiap minggu.

Secara kimia : dengan herbisida.Sejak awal penanaman sampai umur 4bulan harus bebas gulma. Jika sampaiumur 4 bulan masih terdapat gulma,maka harus disiang secara manual, tidakdengan herbisida.

d)Klentek/ pengelupasan pelepah daun

Klentek I : umur 4 - 5 bulanKlentek II : umur 7 - 8 bulan

Klentek III : umur 1 - 2 bulan sebelumtebang

e)Pengairan

Tanaman tebu memerlukan pengairanyang maksimal sampai berumur 3 bulan.

Mulsa digunakan jika kemarau lebih dari6 bulan.


28/114

6)Pengendalian Hama dan Penyakit secaraTerpadu.

7)Drainase disesuaikan dengan tinggirendahnya permukaan.

e. Panen/Tebang1) Penentuan saat panen/tebang: dilakukan

analisis kemasakan tebu secara periodik(15 hari sekali) sejak 2-3 bulan sebelum

mulai giling. Pelaksanaan tebang dilakukandengan kriteria Manis, Bersih, dan Segar(MBS), penebangan tebu dilakukan dengancara menebang tebu rata dengan tanah.

2) Hasil tebangan

Kotoran kurang dari 5%.

Tebu tunas dan bagian pucuk dibuang.

Untuk keperluan tanaman keprasan,pangkal tebu disisakan sebataspermukaan tanah asli (tanah waras).

Tebu harus sudah tergiling maksimal 36jam setelah tebang.

2.Pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) Tebu

Benih/bibit tebu yang digunakan untukpembangunan KBD adalah benih/bibit kulturjaringan generasi 2 (G2) maupun benih/bibitberjenjang. Penyedia benih/bibit kultur jaringanakan menyalurkan dalam bentuk budset bagalmikro G2 (1 mata tunas). Benih/bibit G2 harusdiaklimatisasi terlebih dahulu dengan pendederanselama 1,5 bulan sebelum ditanam di KBD.

Selanjutnya benih G2 dikelola seperti budidaya


29/114

KBD pada umumnya yang pada dasarnya samadengan Teknis Budidaya Penanaman Tebu.

Panen dilakukan pada umur 6-7 bulan. Bentukbibit/benih untuk KTG berupa bagal normal, samadengan Bibit/benih KTG yang berasal dari KBDkonvensional.Alur benih kultur jaringan :G2 dederan 1,5 bulan KBD 6-7 bulan KTG.

3.Penataan Varietas Tanaman Tebu

Penataan varietas tebu bertujuan untukoptimalisasi produktivitas melalui pengaturanpenggunaan varietas tebu berdasarkan :

Kesesuaian tipologi wilayah

Rencana tebang sesuai sifat kemasakan

Optimalisasi dan dinamisasi potensi varietas

Tahapan pelaksanaan penataan varietas adalah :3.1.Identifikasi tipologi wilayah berdasarkan :

Tekstur (B = Berat, R= Ringan)

Ketersediaan air (P = Berpengairan, H =Tadah hujan)

Drainase (L = Lancar, J = Jelek)3.2.Pembuatan peta digital tipologi wilayah PG.

3.3.Penetapan proporsi kemasakan ideal sesuaitipologi.3.4.Penyusunan action plan dari kondisi saat ini

menuju kondisi ideal.3.5.Penetapan varietas berdasarkan tipologi dan

sifat kemasakan.3.6.Perencanaan tanam dan tebang yang sesuai

dengan kemasakan.


30/114

3.7.Menyelenggarakan uji adaptasi untukmenyediakan varietas pengganti.

3.8.Integrasi data dan peta digital untukmembangun sistem pendukung pengambilankeputusan berbasis GIS.

Pelaksanaan kegiatan Penataan Varietas dimasing-masing provinsi dilakukan secara terkoordinasioleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi,PG, P3GI, Puslitbangbun, B2P2TP dan Direktorat

Tanaman Semusim.

4.Penilaian Penangkar BenihTebuPenilaian penangkar benih tebu dilaksanakandalam rangka memilih petani penangkar yangbenar-benar mampu dan mau melaksanakanpenangkaran benih tebu dengan melaksanakanpembangunan Kebun Benih Kultur Jaringan.

Adapun ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :a.Penilaian calon petani pelaksana Pembangunan

Kebun Benih asal Kultur Jaringan dan CalonPenangkar, dilaksanakan oleh Tim TeknisProvinsi.

b.Penetapan calon petani pelaksanaPembangunan Kebun Benih asal Kultur Jaringan

dan Calon Penangkar oleh Kepala Dinas yangmenangani Perkebunan.

c.Workshop, dilaksanakan sebelum pelaksanaankegiatan dan pembangunan kebun bibit/benihtebu, bekerjasama dengan Puslitbangbun/PGserta Calon Penyedia benih, di masing-masingdaerah.


31/114

5.Pemberdayaan / Pelatihan Petani / KelembagaanPetani Tebu.

Pemberdayaan petani/kelembagaan petani adalahserangkaian upaya fasilitasi, bimbingan,pendampingan pada suatu proses yangberkelanjutan untuk upaya meningkatkankemampuan petani/kelembagaan petani dalampengembangan usaha/kegiatan taninya secaramandiri dan berkelanjutan.

Pemberdayaan petani/kelembagaan petanimengacu kepada Buku Pedoman PemberdayaanPetani Tanaman Semusim (Tahun 2011).

Kegiatan pelatihan pemberdayaan petani/kelembagaan petani dilaksanakan oleh DinasPerkebunan Provinsi/Kabupaten bekerjasamadengan Balai Penelitian, PG, Balai Latihan

Pertanian ataupun Lembaga yang terkait lainnya.6.Bantuan Alat Pengairan

Bantuan Alat Pengairan merupakan pemberianfasilitasi dalam bentuk pompa air danperlengkapannya untuk pemeliharaan tanamanguna meningkatkan produksi dan produktivitastanaman yang pengadaannya bersifat kontraktual

sesuai dengan jenis belanjanya (Belanja Peralatandan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat).

Spesifikasi Teknis Alat Pengairan dapat dilihatpada lampiran 3.

7.Bantuan Traktor dan Implement

Bantuan alat pengolah tanah berupa Traktor dan

Implement (perlengkapannya) yang merupakan


32/114

kebutuhan dasar petani tebu dalam rangkapembukaan lahan untuk perluasan areal tebu dan

bongkar ratoon, diberikan guna meningkatkanproduksi dan produktivitas tanaman denganspesifikasi yang cocok untuk lahan perkebunankhususnya tanaman tebu.

Spesifikasi teknis Traktor dan Implement dapatdilihat pada lampiran 4 dan dapat disesuaikandengan kondisi lokasi sepanjang perubahannya

tidak bersifat mendasar.


33/114

III.PELAKSANAAN KEGIATAN

A.Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu rakyatdilaksanakan pada sentra pengembangan tebu danatau pengembangan wilayah baru. Pengelolaankegiatan perluasan areal dilaksanakan oleh dinasteknis provinsi dan kabupaten serta Pabrik Gula (PG)sebagai pembina teknis.

Ruang lingkup kegiatan pembangunan kebun benih /bibit dimulai dari perencanaan, penataankelembagaan / organisasi pelaksana dan pengelolakebun benih/bibit, pelaksanaan pembangunan kebunbibit, monitoring, evaluasi dalam kegiatan yangterkoordinasi. Diharapkan keberhasilannya akanmendorong kemampuan usaha mandiri koperasi.

B.Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu Rakyatdilaksanakan oleh petani / kelompok tani / KPTRdengan pembinaan teknis dari dinas provinsi dandinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunanserta berkoordinasi dengan pabrik gula. Kegiatan ini

dapat pula dilakukan dengan pola KerjasamaOperasional antara Kelompok Tani/KPTR denganPabrik Gula.

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

1.Penentuan Petani / Kelompok Tani / KoperasiSasaran.


34/114

Pada dasarnya Provinsi atau Kabupaten/Kotadapat menetapkan sendiri kriteria calon Kelompok

Sasaran pelaksana pengembangan tebu sesuaidengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya dimasing-masing daerah. Namun demikian perludipedomani kriteria umum yangmempertimbangkan prinsip-prinsip keberhasilanpencapaian sasaran, keadilan dan tertibadministrasi serta mengacu kepada ketentuan-

ketentuan yang berlaku.Kriteria acuan umum dimaksud adalah :a.Sasaran peserta penerima bantuan adalah

Kelompok Tani/Koperasi Tebu.b.Petani/Kelompok Tani/Koperasi Sasaran

mempunyai lahan usaha tebu dan bagiPetani/Kelompok Tani telah menjadi anggotaKoperasi Tebu.

c.Kelompok Tani/Koperasi Sasaran memilikikemampuan menerapkan teknologi anjuransecara penuh.

d.Kelompok Tani/Koperasi Sasaran tidak sedangbermasalah dengan perbankan atau sumberpermodalan lainnya.

Disamping kriteria tersebut diatas, terdapat kriteriakhusus sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan,yaitu :a.Perluasan Tebu (KTG), diperuntukkan bagi

Kelompok Tani yang sudah terbentuk (dapatmerupakan bentukan baru) dan mempunyailahan usaha baru (bukan bongkar ratoon) sertaberminat dalam pengembangan tanaman tebu.


35/114

b.Pembangunan Kebun Bibit Datar Tebu, dikelolaoleh Koperasi Primer atau Sekunder (Tebu) yang

mempunyai kinerja baik pada tahun-tahunsebelumnya serta mempunyai komitmen tinggibekerjasama dengan penangkar profesional.

c.Penataan Varietas Tanaman Tebu, dilaksanakanoleh Dinas Provinsi yang menanganiPerkebunan bersama-sama dengan DinasKabupaten/Kota yang menangani Perkebunan,

PG di wilayah kerjanya serta Petani Tebu.

d.Penilaian Calon Penangkar Benih Tebu,dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari unsurDinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yangmenangani Perkebunan dan B2P2TP, untukmenetapkan Penangkar Bibit/benih yangmempunyai kapabilitas dalam melakukan

penangkaran bibit/benih tebu asal kulturjaringan/budsett.

e.Pemberdayaan Petani Tebu, dilaksanakan olehDinas Provinsi yang menangani Perkebunanbersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kotayang menangani Perkebunan, bekerjasamadengan Balai Penelitian, Balai Latihan

Pertanian ataupun Lembaga yang terkaitlainnya.

f. Bantuan Alat PengairanBantuan Alat Pengairan dilaksanakan oleh DinasProvinsi yang membidangi Perkebunan bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/kota yangmembidangi Perkebunan. Sasaran penerima

bantuan Alat Pengairan (Pompa Air) adalah


36/114

kelompok tani yang berada di daerahpengembangan tanaman tebu yang mengalami

masalah pengairan.Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunanmengadakan pelatihan kepada kelompok tanipenerima alat pengairan tentang perawatanmesin dan operasionalnya. Sedangkan DinasKabupaten/Kota yang membidangi perkebunanmenyiapkan calon operator untuk

mengoperasikan Alat Pengairan tersebut.g.Bantuan Traktor dan Implementnya

Bantuan Traktor dan Implementnya,dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yangmembidangi Perkebunan bersama-sama denganDinas Kabupaten/Kota yang membidangiPerkebunan. Sasaran penerima bantuan traktordan implement (perlengkapannya) adalahkelompok tani yang dikelola oleh KPTR danmenghadapi keterbatasan sarana dan prasaranauntuk pengembangan usaha taninya, namunmemiliki potensi untuk dikembangkan.Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunanmengadakan pelatihan kepada kelompok tanipenerima traktor tentang perawatan mesin dan

operasional traktor. Sedangkan DinasKabupaten/Kota yang membidangi perkebunanmenyiapkan calon operator untukmengoperasikan traktor tersebut.

Seleksi Petani/Kelompok Tani/Koperasi Sasaran,dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten dan TimTeknis Provinsi. Hasil seleksi selanjutnya

ditetapkan dengan surat keputusan Bupati atau


37/114

pejabat Dinas teknis yang menangani perkebunandi Kabupaten yang ditunjuk, untuk kemudian

diusulkan kepada Dinas Perkebunan Provinsi untukditetapkan sebagai petani/kelompok tani sasaranpelaksana kegiatan pengembangan tanaman teburakyat.

Persyaratan dan mekanisme seleksi sertapenetapan sasaran demikian juga denganoperasional pelaksanaannya di lapangan diatur

lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)yang ditetapkan oleh Kepala Dinas PerkebunanProvinsi, dan Petunjuk Teknis (Juknis) yangditetapkan oleh Dinas teknis yang menanganiPerkebunan di Kabupaten/Kota dengan mengacukepada Pedoman Teknis Pelaksanaan ini danPedoman lain yang berkaitan terutama yangdikeluarkan oleh Kementerian Pertanian sertaKesepakatan KPTR yang telah disetujui oleh 2/3anggotanya.

2.Sosialisasi kepada Calon Petani/KelompokTani/Koperasi Sasaran.Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Teknis Provinsidan Kabupaten baik sebelum seleksiPetani/Kelompok Tani sasaran maupun sesudahseleksi atau pada awal kegiatan lapangandilaksanakan.

3.Pengajuan dan Penyaluran Dana.Pengajuan dan penyaluran dana dari APBNdilaksanakan sesuai dengan Mekanisme dan TataCara Pengajuan dan Penyaluran Dana sebagaimanaketentuan yang berlaku.


38/114

4.Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan danPendampingan.

Pembinaan, pengendalian, pengawalan danpendampingan dilaksanakan oleh DitjenPerkebunan, Tim Teknis yang terdiri dari DinasProvinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangiperkebunan serta instansi terkait dan Pabrik Guladi wilayah binaan masing-masing.

5.Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan merupakankegiatan yang tidak dapat dipisahkan daripelaksanaan kegiatan yang merupakan wujudpertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan

C.Lokasi, Jenis dan Volume

Kegiatan pengembangan tebu dilaksanakan diwilayah pengembangan industri gula berbasis tebu(PG) yang berlokasi di Pulau Jawa dan Luar Jawa.Adapun volume perluasan areal disesuaikan denganpotensi wilayah dan kemampuan pengelolaan olehdaerah, dengan rincian sebagaimana terlihat padalampiran.


39/114

IV. PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANABANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI

Tatacara pemanfaatan anggaran untuk UangPersediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP)dan pengadaan langsung (LS) diatur dalam PeraturanDirektur Jenderal Perbendaharaan, KementerianKeuangan nomor : PER-11/PB/2011 tanggal 18

Februari 2011 (Perubahan atas PER-66/PB/2005tanggal 28 Desember 2006) tentang MekanismePelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, danpelaksanaan di lapangan mengacu kepada PermentanNo. 02/Permentan/ OT.140/1/2012 tentangPedoman Pengelolaan Bantuan Sosial KementerianPertanian Tahun Anggaran 2012.

A. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan DanaBansos

Penyaluran dana dilakukan melalui Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) setempat.Penyaluran dana Bantuan Sosial mekanisme LSdilaksanakan dengan pemindah bukuan (transfer)dana dari rekening Kas Negara kepada rekeningKelompok sasaran. Prosedur penyaluran danapenguatan modal kelompok sasaran dilakukansebagai berikut :

1.Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok Sasarandisahkan/ditandatangani Ketua Kelompok Sasaran,3 (tiga) anggota Kelompok Sasaran dandiketahui/disetujui oleh Ketua Tim TeknisKabupaten. Dengan mensyaratkan 5 (lima) tanda


40/114

tangan tersebut diharapkan dapat diminimalkankemungkinan penyalahgunaan modal bersama.

2.Ketua kelompok sasaran menyampaikan RUK yangdilampiri dengan nama-nama anggota calonpenerima Bantuan Sosial kepada Ketua Tim TeknisKabupaten. Selanjutnya Ketua Tim TeknisKabupaten menyiapkan usulan sesuai rekapitulasiRUK yang disampaikan kepada Satuan Kerja diProvinsi

3.Ketua Kelompok sasaran membuka rekeningkelompok pada Kantor Cabang Bank terdekat danmemberitahukan kepada Pejabat PembuatKomitmen (PPK) di Kabupaten.

4.Ketua kelompok sasaran mengusulkan RUK kepadaPPK setelah diverifikasi oleh Tim Teknis dandisetujui oleh Ketua Tim Teknis.

5.PPK meneliti rencana usaha Kelompok dari

masing-masing kelompok yang akan dibiayai,selanjutnya mengajukan ke Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Provinsi, Kemudian KPAmengajukan Surat Permintaan PembayaranLangsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagaiberikut:

SK Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

tentang Penetapan Kelompok Sasaran. Rekapitulasi RUK dengan mencantumkan : nama

Kelompok Sasaran dan calon penerima PMUK,nomor rekening atas nama Ketua KelompokSasaran, nama dan alamat kantor Cabang Banktempat nomor rekening Ketua Kelompok, danjumlah dana

Kwitansi harus di tanda tangani oleh Ketua

Kelompok Sasaran dan diketahui/disetujui oleh


41/114

Ketua Tim Teknis Kabupaten yang bersangkutandan Ketua Tim Teknis Provinsi.

Surat Perjanjian Kerjasama antara KuasaPengguna Anggaran/Pejabat PembuatKomitmen dengan kelompok sasaran tentangpemanfaatan dana Bantuan Sosial.

6.Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan PerintahPembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkanSurat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS),

selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPNProvinsi setempat.

7.Dalam penyaluran penguatan modal KelompokSasaran dengan sistem LS, KPPN tidak melakukanpemotongan pajak.

8.Pajak yang timbul sebagai akibat transaksi antarakelompok dengan pihak ketiga diselesaikan oleh

pihak ketiga tersebut sebagai wajib pajak.

B. Pencairan dana pada Kantor Cabang Bankdilakukan sebagai berikut :

1. Berdasarkan RUK yang telah disepakati KetuaKelompok Sasaran dapat mengajukan permintaanpenarikan dana kepada Bank yang disetujui oleh

Ketua Tim Teknis Kabupaten.2. Jumlah dana yang ditarik sesuai dengan

kebutuhan dan jadwal pemanfaatannya.


42/114

Usulan RUK

Rekomendasi

SP2D

Mekanisme Penyaluran dan PencairanDana Bansos

KUASA PENGGUNAANGGARAN PROVINSI

Pejabat Pengujidan Perintah

Pemba aran P4

KP

BANK

Kelompok SasaranTim Teknis

Kabupaten

PPK

SPP-LS SPM-LS

Pela

pora

n

P

e

l

a

p

o

r

a

n

P

engawalan

RUK &Pelaporan

PembinaanDan

Pengawalan

Pencairan

PembukaanRekeningKelompok

Sasaran danUsulan

Pencairan


43/114


44/114

C. Pemanfaatan, Penyaluran dan PengembalianDana Pemupukan Modal Usaha Kelompok.

Dana yang disalurkan kepada Petani/KelompokTani/Koperasi Sasaran berupa dana Bantuan Sosial(APBN) merupakan penyertaan modal usaha gunapenguatan modal usaha kelompok yang selanjutnyaterus dipupuk menjadi dana Penguatan Modal UsahaKelompok (PMUK) dan digunakan untuk usaha tanitebu (on farm).

Pemanfaatan, penyaluran dan pengembalian DanaPemupukan Modal Usaha Kelompok (PMUK) diatursesuai dengan ketentuan yang ada serta kesepakatan2/3 (dua per tiga) anggota Koperasi danmenggunakan rekening tripple account. Sebagaifungsi koordinatif, Dinas Perkebunan Provinsi dapatmengaturnya pada Petunjuk Pelaksanaan yangditerbitkan.

D. Mekanisme Pengadaan, Penyaluran BantuanAlat Pengairan dan Traktor serta Implementnya

Mekanisme pengadaan dan penyaluran bantuan alatpengairan dan traktor serta implementnya sebagaiberikut :

1. Mekanisme pelaksanaan pengadaan danpenyaluran Bantuan Alat Pengairan Sumber DanaAPBN T.A 2012 adalah sebagai berikut:a.Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi

membuat juklak dengan mengacu pedomanteknis dari Pusat, yang mengatur teknispelaksanaan pengadaan dan penyaluran

bantuan alat pengairan;


45/114

b.Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsimelaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten

tentang alokasi pengadaan dan penyaluranbantuan alat pengairan, prosedur pelaksanaanusulan dari Kabupaten;

c.Kriteria penerima bantuan alat pengairanadalah wilayah yang mendapatkan kesulitanpengairan, diutamakan untuk pengairan dilokasi pembibitan;

d.Proses pengadaan bersifat kontraktual danmengacu kepada Peraturan yang berlaku.Setelah kontrak dilakukan Dinas Provinsimenyerahkan kepada Dinas Kabupaten yangmembidangi perkebunan untuk disalurkankepada Masyarakat yang sudah bergabungdalam koperasi yang berbadan hukum (KPTR).

2. Mekanisme Pengadaan, Penyaluran BantuanTraktor berikut Implementnya, sumber danaAPBN T.A 2012 (Belanja Barang)a.Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi

membuat juklak dengan mengacu pedomanteknis dari Pusat, yang mengatur teknispelaksanaan pengadaan dan penyaluranbantuan traktor berikut implementnya.

b.Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsimelaksanakan sosialisasi kepada Kabupatententang alokasi pengadaan dan penyaluranbantuan traktor dan implementnya, prosedurpelaksanaan usulan dari Kabupaten,

c.Kriteria penerima bantuan alat traktor adalahwilayah yang mendapatkan kegiatan perluasandan bongkar ratoon dengan kondisi lahan yangsulit diolah dengan manual


46/114

d.Proses pengadaan bersifat kontraktual danmengacu kepada Peraturan yang berlaku.

Setelah kontrak dilakukan Dinas Provinsimenyerahkan kepada Dinas Kabupaten yangmembidangi perkebunan untuk disalurkankepada Masyarakat yang sudah bergabungdalam koperasi yang berbadan hukum (KPTR),yang dikelola dalam bentuk UPJA dalambentuk lain yang menguntungkan.

E. Sanksi

Penggunaan dana TP (Bantuan Sosial) dan Dekon yangtidak sesuai dengan RUK, tidak dibenarkan danapabila terjadi penyimpangan pemanfaatandiselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah danmufakat. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan

penyelesaiannya dapat menempuh jalur hukum.Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana,perlu dibentuk tim khusus untuk penyelesaianmasalah tersebut. Tim dibentuk berdasarkan SKKepala Dinas yang membidangi perkebunan tingkatProvinsi. Tim yang dibentuk terdiri dari unsur-unsur :Tim Teknis Provinsi, Kabupaten, Koperasi Sekunderdan Primer serta Lembaga Hukum di wilayahnyamasing-masing.

F. Penataan Organisasi Usaha Kelompok Sasaran

Organisasi usaha Kelompok Sasaran harus dapatmengakomodasi perkembangan usaha masing-masinganggotanya, sehingga harus dilaksanakan sesuaidengan kaidah-kaidah bisnis. Dengan demikian


47/114

aturan yang disepakati untuk mengorganisasikanaktivitas usaha setidaknya adalah sebagai berikut :

1.Kelompok sasaran harus dapat menata strukturorganisasi yang tugas dan fungsinya disepakatibersama oleh anggota.

2.Pengurus harus dipilih secara demokratis olehanggota dan bertanggung jawab kepada anggota.

3.Pengurus menetapkan mekanisme dan tatahubungan kerja secara partisipatif dan

musyawarah antar berbagai komponen yang adadalam Kelompok Sasaran.4.Pengurus memfasilitasi proses penyampaian

informasi, proses pengambilan keputusan sertaproses evaluasi secara partisipatif dan transparanterhadap berbagai hal yang menyangkutkepentingan anggota Kelompok Sasaran.

5.Anggota Kelompok Sasaran melakukan pengawasan

terhadap kinerja pengurus dan menyampaikanpendapat/saran perbaikan dalam Rapat Anggotayang intensitas dan frekuensinya ditentukan dandisepakati bersama.

6.Setiap tahun dilakukan audit terhadap LaporanKeuangan KPTR oleh Auditor Independent (sesuaikesepakatan KPTR di Yogyakarta tanggal 25

Februari 2011)

G. Aspek Pemberdayaan Kelompok.

Sesungguhnya ruang lingkup dari aspek dan kegiatanpemberdayaan adalah sangat luas, akan tetapi esensidari pengertian pemberdayaan adalah kemandirianyaitu bagaimana membantu petani tebu untuk dapatmenolong dirinya sendiri. Prinsip yang diterapkan


48/114

adalah setiap anggota kelompok harus dapatberperan dalam proses pengambilan keputusan

kelompok, mulai dari perencanaan usaha sampaipemasaran hasil, sehingga pada gilirannya setiapanggota dapat memiliki kemampuan untukmengelola usahanya sendiri yang terintegrasidalam kelompok. Dengan mendasari padapermasalahan umum yang dihadapi oleh kelompokdalam mengembangkan usahanya, maka diperlukan

kegiatan pemberdayaan kelembagaan petaniterhadap aspek-aspek yang meliputi :1. Aspek manajemen usaha mulai dari penyusunan

Rencana Usaha Kelompok (RUK), pengelolaanpermodalan, manajemen produksi dan operasi,serta di bidang pengolahan dan pemasaranproduk.

2. Aspek manajemen sumber daya manusia,

mencakup peningkatan kemampuan teknis, mulaidari pra-produksi, produksi, pasca-panen,pengolahan hasil dan pemasaran.

3. Aspek manajeman organisasi, kelembagaanusaha, seperti kerjasama dalam Kelompok tani,kerjasama antar Kelompok tani, KPTR dankemitraan usaha dengan Pabrik Gula.


49/114

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DANPENDAMPINGAN

A. Prinsip Pengelolaan

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidahpengelolaan sesuai prinsip good governance danclean government maka kepada pengelola kegiatan,aparatur pemerintah dan masyarakat yang terkaitdengan pelaksanaan agar memenuhi prinsip-prinsip

sebagai berikut :

1.Mentaati peraturan perundangan;2.Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN);3.Menjunjung tinggi keterbukaan informasi,

transparansi dan demokratisasi;4.Memenuhi asas akuntabilitas sehingga dapat

dipertanggungjawabkan.

B. Struktur Organisasi Pelaksana

Kegiatan pengembangan tanaman tebu adalahkegiatan di daerah, dengan tanggung jawab teknisdan tanggung jawab koordinasi berada pada Dinasyang membidangi Perkebunan atas nama Gubernur.

Kegiatan koordinasi di Pusat dilaksanakan olehDirektorat Jenderal Perkebunan.

C. Fasilitasi oleh Organisasi Struktural

Fasilitasi oleh organisasi struktural dilaksanakanuntuk kelancaran dan kecermatan pelaksanaan

program. Untuk fasilitasi di tingkat Pusat


50/114

dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusimdan pada tingkat Provinsi dibentuk Tim Teknis

Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kotadibentuk Tim Teknis Kabupaten sesuai kebutuhan.

1. Koordinasi Di Pusat

Untuk memfasilitasi koordinasi perencanaan danpelaksanaan kegiatan Pengembangan TanamanTebu, di Pusat dikoordinasikan DirektoratTanaman Semusim terutama dalam melakukankoordinasi dengan instansi terkait dan bertugasantara lain :

a. Melakukan koordinasi perencanaan danpelaksanaan yang bersifat lintas sektoralantar-instansi ditingkat Pusat dalam rangkameningkatkan efisiensi dan efektivitaspelaksanaan kegiatan

b. Melakukan koordinasi dengan Tim TeknisProvinsi dan Kabupaten dalam pemantauanmonitoring dan pengendalian serta membantumengatasi permasalahan yang dihadapi ditingkat lapangan.

c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program

melalui kerjasama dengan instansi non-pemerintah seperti Direksi PTPN/PT. Gula,organisasi profesi bidang pergulaan, perguruantinggi dan unsur masyarakat lainnya.

d. Menyusun laporan perkembangan hasilpemantauan dan pengendalian dari Provinsi,Kab/Kota serta lapangan dan menyampaikan

laporan ke Direktur Jenderal Perkebunan.


51/114

2.Tim Teknis Provinsi.

Untuk memfasilitasi kegiatan perencanaan danpelaksanaan di Provinsi dibentuk Tim TeknisProvinsi yang pembentukannya disesuaikan dengankondisi masing-masing daerah dan ditetapkan olehGubernur cq Kepala Dinas yang membidangiperkebunan. Anggota Tim tersebut terdiri dariunsur-unsur yang terkait antara lain : DinasPerkebunan, wakil Direksi PTPN/PT.Gula, Koperasi

Tebu, P3GI dan instansi terkait yang dianggapperlu. Keanggotaan Tim Teknis Provinsi,disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dankemampuan pembiayaan. Operasional tim teknisprovinsi didukung oleh dana pembinaan bersumberdari APBN.

Tugas Tim Teknis Provinsi antara lain :

a.Menyiapkan kebijakan operasional yangdituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan(Juklak).

b.Memberikan arahan dan membantuperencanaan serta pelaksanaan kegiatan.

c.Melakukan pemantauan, memfasilitasi

kelancaran pelaksanaan kegiatan,melaksanakan pengendalian pelaksanaan,termasuk membantu mengatasi masalah yangdihadapi.

d.Melakukan pembinaan, pengawalan danpendampingan terhadap SDM, kelembagaanserta pengembangan manajemen usaha.


52/114

3.Tim Teknis Kabupaten.

Untuk memfasilitasi kegiatan perencanaan danpelaksanaan di tingkat kabupaten dibentuk TimTeknis Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati cqKepala Dinas yang membidangi PerkebunanKabupaten/Kota. Anggota Tim tersebut terdiridari unsur-unsur dinas teknis di tingkat lapangan,seperti Dinas yang membidangi Perkebunan, PG,Koperasi Tebu wilayah PG dan instansi lain yang

dianggap perlu dan mempunyai kompetensi untukmemfasilitasi kelancaran usaha sesuai dengankebutuhan.

Operasional tim teknis kabupaten didukung olehdana pembinaan bersumber dari APBN dan/atauAPBD.

Tugas Tim Teknis Kabupaten antara lainmemfasilitasi kelancaran pelaksanaan danpembinaan di bidang teknis produksi danoperasional termasuk rencana pemanfaatan danaoperasional, manejemen usaha tani danpengembangan kelembagaan usaha kelompok,sosialisasi, seleksi calon Kelompok Sasaran,membuat laporan hasil pemantauan dan

pengendalian dituangkan dalam bentuk PetunjukTeknis (Juknis).

D. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional kegiatan disusun secarakoordinatif oleh Dinas yang membidangi Perkebunandi Provinsi dan Kab/Kota dengan pihak-pihak terkait,didasarkan pada kondisi lapangan dan dengan


53/114

mengupayakan sinergi dengan lain di wilayahbersangkutan.

Perencanaan operasional di tingkat Provinsidilaksanakan secara koordinatif lintas sub sektor danlintas sektor oleh Gubernur dengan memperhatikankesinambungan kegiatan Provinsi danKabupaten/Kota serta dengan mengupayakan sinergikegiatan antar kegiatan pembangunan. Hasilnyaantara lain dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan

(Juklak).

Perencanaan operasional di tingkat Kabupaten/Kotadilakukan secara koordinatif oleh Bupati/Walikotadalam rangka menjamin keterkaitan dankeharmonisan antar kegiatan sehingga dapat secaraefektif dan efisien mencapai tujuan dan sasaran yangtelah ditetapkan. Disamping perencanaan kegiatan

usaha yang memenuhi kaidah bisnis, penataankelembagaan kelompok menjadi kelompok bisnisyang solid dan inovatif merupakan kunci keberhasilandan keberlanjutan pemberdayaan hasil perencanaandi Kabupaten/Kota antara lain rencana operasionaldan rencana pembinaan kegiatan PengembanganTanaman Tebu.

E. Sosialisasi KegiatanUntuk mewujudkan dukungan dari segenap kalanganterutama pada wilayah baru/pengembangankegiatan, agar mendapat dukungan gunakeberhasilan kegiatan pemberdayaan sertamenciptakan adanya transparansi publik terhadappemanfaatan fasilitasi anggaran bantuan sosial,

diperlukan sosialisasi kepada setiap pihak yang


54/114

terkait dalam pelaksanaan kegiatan di lapanganantara lain terhadap pengurus dan anggota kelompok

sasaran, tokoh masyarakat, aparat instansi strukturaldi daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desasampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dankelembagaan lainnya. Sosialisasi dimaksudkan agar disetiap jenjang pemerintahan dan komponenmasyarakat yang terlibat mampu menjalankan fungsiserta dapat berperan aktif sesuai dengan tanggung

jawab masing-masing.F. Pembinaan

Untuk menjamin pencapaian sasaran pelaksanaankegiatan, pemerintah telah mengalokasikan danamelalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tk Idan Tk II setiap tahunnya. Guna mendukung

pelaksanaan kegiatan dimaksud di harapkan peranserta pemerintah daerah dengan mengalokasikandana untuk pembinaan, pemberdayaan petani,pengawalan serta monitoring dan evaluasi sesuaidengan Surat Menteri Pertanian Nomor287/TU.210/M/11/2007 tanggal 30 Nopember 2007yang ditujukan kepada Gubernur di 9 (sembilan)Provinsi wilayah pengembangan tebu yaitu :Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, JawaBarat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur,Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

G. Pengendalian dan Pengawasan

1. Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui jalur struktural

dan jalur fungsional Satuan Kerja. Pengendalian


55/114

melalui jalur struktural dilakukan oleh TimTeknis Provinsi sampai Tim Teknis Kabupaten.

Sedangkan jalur fungsional dilakukan melaluiSatuan Kerja di Provinsi. Proses pengendaliandisetiap wilayah direncanakan dan diatur olehmasing-masing sesuai jalurnya.

2. Pengawasan Satuan Kerja (Satker)

Bantuan Sosial adalah salah satu bentukpemanfaatan anggaran pemerintah (APBN),sehingga pengelolaannya wajib dipertanggungjawabkan, baik oleh pengelola maupun kelompokmasyarakat penerima manfaat.Dengan demikian pengawasan dilakukan olehaparat pengawas fungsional (InspektoratJenderal Kementerian Pertanian, DirektoratJenderal Perkebunan Kementerian Pertanian,

Dinas yang membidangi Perkebunan TingkatProvinsi, Kab/Kota).Ada tujuh tahapan dalam proses pengawasanyang perlu diperhatikan, dan penanggungjawabnya yaitu :a.Tahap sosialisasi dan asistensi oleh Pusat, Tim

Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten.b.Tahap persiapan operasional dan ketepatan

seleksi calon kelompok sasaran penerimapaket dan calon lokasi (CP/CL) serta calonkelompok penerima guliran oleh Tim TeknisKabupaten.

c.Tahap penyediaan Benih yang bersertifikatoleh B2P2TP, P3GI atau institusi yangditunjuk.


56/114

d.Tahap penyaluran dana Bantuan Sosial dariKPPN ke rekening Kelompok Sasaran oleh KPA,

Tim Teknis Kabupaten.e.Tahap pencairan dana Bantuan Sosial oleh

Kelompok Sasaran oleh Tim Teknis Kabupaten.f. Tahap kebenaran serta ketepatan

pemanfaatan dana Bantuan Sosial oleh TimTeknis Kabupaten.

Pada tingkat lokasi/desa/kelompok, pengawasanmasyarakat dilakukan oleh perangkat desa,anggota Kelompok Sasaran utamanya mengenaiketepatan sasaran program. Perangkatdesa/tokoh masyarakat/anggota kelompok dapatmengadukan :a.Apabila terjadi kecurangan dalam seleksi

penetapan kelompok sasaran,

b.Apabila penyaluran dana tidak sampai kepadayang berhak,

c.Apabila dana tersebut tidak dimanfaatkansesuai sasaran,

d.Apabila rencana kebutuhan yang diajukandalam Rencana Usaha Kelompok/Koperasi(RUK) tidak benar-benar sesuai dengan

kebutuhan Kelompok sasaran,

Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi

secara langsung sesuai dengan kewenangan

masing-masing instansi.


57/114

VI.MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

a.Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh TimPembina Pusat, Tim Pembina Provinsi dan TimPembina Kabupaten secara berkala.

b.Kegiatan monitoring dilakukan dengan carapeninjauan ke lapangan, memanfaatkanfasilitas komunikasi, membuat catatanmengenai perkembangan pelaksanaan dilapangan.

2. Evaluasi

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di

lapangan dilakukan pada saat peninjauanlapangan atau melalui pertemuan koordinasisecara berkala di tingkat Kabupaten, Regionaldan Nasional.

b. Bahan evaluasi adalah hasil monitoring dariperkembangan di lapangan.

Hal terpenting yang harus dipahami dalammelakukan evaluasi adalah jangan terfokus padakeberhasilan fisik atau indikator ekonomi yangmungkin hanya bersifat jangka pendek. Akantetapi harus dievaluasi terutama adalah prosesdalam melaksanakan kegiatan pemberdayaanserta peningkatan kemampuan petani untukmemberdayakan dirinya sendiri. Dengan

demikian aspek peningkatan kualitas sumberdaya


58/114

manusia dan peningkatan usaha kelompoksasaran sebelum dan setelah pelaksanaan

kegiatan proyek, seperti peningkatan motivasi,kemampuan dalam bekerjasama dalam suatu unitusaha kelompok peningkatan dan pengembanganusaha serta peningkatan kemampuan manajemendan teknis dari unit usaha yang dimilikinya perlumendapatkan perhatian.

Diharapkan dari hasil monitoring dan evaluasi dapat

diperoleh umpan balik dalam pengembanganprogram pemberdayaan masyarakat di masa yangakan datang. Prosedur dan mekanisme monitoringdan evaluasi mengacu Pedoman Sistem Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan (Simonev) Anggaran BerbasisKinerja yang dikeluarkan oleh KementerianPertanian.

B. Pelaporan

Untuk mengukur kinerja kegiatan dana TP (BantuanSosial) dan Dekon diperlukan pelaporan rutin maupunpelaporan pengendalian yang kontinyu dan lengkap.1. Jenis jenis laporan yang terdiri dari :

Laporan rutin yang terdiri dari laporan

bulanan, triwulan dan tahunan.

Laporan pengendalian oleh Tim TeknisKabupaten/ Kota dan Tim Provinsi dan TimPengendalian dan Pengawasan di Pusat.

Laporan insidentil bilamana diperlukan.2. Kepala Satuan Kerja wajib melapor

perkembangan kegiatan sesuai ketentuan yang

berlaku antara lain :


59/114

Surat Edaran Sekretaris Jenderal KementerianPertanian No. 391/RC.210/A/6/05, tanggal 29

Juni 2005 tentang Pedoman Sistem Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan (Simonev) AnggaranBerbasis Kinerja Tahun 2005.

3. Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporanbulanan kepada Sekretaris Direktorat JenderalPerkebunan c.q. Kabag Evaluasi dan PelaporanSekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan,

dengan tembusan Direktur yang menangani tebupaling lambat 5 bulan berikutnya denganmenggunakan Form Simonev. SelanjutnyaSekretaris Direktorat Jenderal Perkebunanmenyusun rekapitulasi laporan perkembanganpelaksanaan pembinaan dari seluruh SatuanKerja Provinsi dan dilaporkan pada SekretarisJenderal Kementerian Pertanian selambat-

lambatnya tanggal 10 dengan menggunakan FormSimonev.

4. Tim Teknis Kabupaten maupun Tim TeknisProvinsi dan Tim Pengendalian dan Pengawasanmembuat laporan pengendalian secara bulanan,triwulan dan tahunan meliputi laporan :

Kemajuan pelaksanaan program melalui

format laporan dari setiap pelaksana programdi daerah, khususnya yang terkait denganpencapaian indikator kinerja .

Penyelesaian masalah baik yang ditangani olehUnit Pengaduan Masyarakat di tingkatkabupaten dan tingkat Provinsi.

Penyebarluasan informasi yang dilakukan olehTim Teknis Kab/Kota.


60/114

Keterlibatan organisasi non-Pemerintah dalampelaksanaan kegiatan program.

Laporan ini didapat dari pelaksana program didaerah.

5. Format pelaporan pengendalian menggunakanformat yang telah disepakati oleh daerah dandituangkan dalam Juklak yang disusun oleh TimTeknis Provinsi serta Juknis yang disusun olehSatuan Kerja Provinsi.

6. Disamping laporan sasaran dan realisasi fisikserta keuangan proyek, juga melaporkanpencapaian sasaran fungsional kegiatan sepertipembangunan Kebun Benih, rehabilitasi tanamanratoon/keprasan, tanam awal, perluasan,pengairan berdasarkan indikator yang telahditetapkan. Hal tersebut agar dijabarkan lebihlanjut dalam Juklak dan Juknis serta rencana

operasional dan pembinaannya.


61/114

VII. PENUTUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengembangan TanamanTebu ini merupakan acuan bagi pengelola kegiatan didaerah dan seluruh instansi terkait dalam melakukanpersiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporansehingga pengelolaan kegiatan dapat berjalan secaralancar, efektif, efisien dan akuntabel.

Pedoman teknis ini disusun sedemikian rupa agar terdapatfleksibilitas bagi penyusunan Juklak dan Juknis untukmenterjemahkan sesuai dengan aspirasi dan kondisimasing-masing wilayah maupun masing-masing koperasi.Demikian juga halnya, Juklak disusun sedemikian rupaagar memberi ruang bagi pelaksana kegiatan untukmenyesuaikannya dengan kondisi setempat, aspirasi dankebutuhan petani dan masyarakat.

Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam pedoman teknisini sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dapat diatur lebih lanjut padaJuklak atau Juknis yang disusun oleh Dinas Provinsi danKabupaten yang membidangi perkebunan.

Berdasarkan Pedoman ini termasuk ketentuan-ketentuandiatasnya yang mengatur serta Juklak yang ada, makaSatuan Kerja Provinsi segera menyusun rencana

operasional kegiatan dan pembinaannya. Demikian pulaselanjutnya Juknis yang disusun oleh satuan kerjaditingkat Kabupaten/Kota dirinci kedalam PetunjukTeknis Operasional.


62/114

lampiran 1.

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2012

1. Perluasan (Ekstensifikasi) Tanaman Tebu Tahun 2012

NO LOKASI / PROVINSIVOLUME

(Ha)KET

1. Jawa Barat 400

2. Jawa Tengah 2.925

3. DI Yogyakarta 190

4. Jawa Timur 1.755

5. Sumatera Utara 200

6. Sumatera Selatan 150

7. Lampung 500

8. Sulawesi Selatan 400

9. Gorontalo 100

10. Aceh 120

11. Papua 200

JUMLAH 6.865

2. Pembangunan Kebun BenihDatar (KBD) Benih Kultur JaringanTahun 2012


(Ha)KET

1. Jawa Barat 652. Jawa Tengah 340

3. DI Yogyakarta 25

4. Jawa Timur 200



7. Papua 10

JUMLAH 780


63/114

3. Pemberdayaan/Pelatihan Petani/Kelembagaan Petani TebuTahun 2012

NO LOKASI / PROVINSIVOLUME(Paket)

KET

1. Jawa Barat 28

2. Jawa Tengah 80

3. DI Yogyakarta 16

4. Jawa Timur 100

5. Aceh 2

6. Sumatera Utara 4

7. Sumatera Selatan 48. Lampung 4


10. Papua 2

11. Gorontalo 16

JUMLAH 272

4. Pengembangan Pertanian Terpadu Tebu-Ternak Tahun 2012


(Unit)KET

1. Jawa Barat 2

2. Jawa Tengah 2

3. DI Yogyakarta 1

4. Aceh 1


6. Lampung 17. Jambi 2

8. Sumbar 4

JUMLAH 14


64/114

5. Bantuan Alat Pengairan Tahun 2012


(Unit)KET

1. Jawa Tengah 160

2. Jawa Timur 100


4. Lampung 50


JUMLAH 340

6. Bantuan Traktor dan Implement Tahun 2012


KET

1. Jawa Barat 2

2. Jawa Tengah 11

3. DI Yogyakarta 1

4. Jawa Timur 9

5. Sumatera Utara 1


7. Lampung 2


9. Gorontalo 2

JUMLAH 30

7. Penilaian Penangkar Benih TebuTahun 2012


65/114


(Paket)KET

1. Jawa Barat 2

2. Jawa Tengah 2

3. DI Yogyakarta 1

4. Jawa Timur 2

5. Sumatera Utara 1


7. Lampung 1


JUMLAH 11

8. Penataan Varietas Tebu Tahun 2012


KET

1. Jawa Barat 1

2. Jawa Tengah 1

3. DI Yogyakarta 1

4. Jawa Timur 1

5. Sumatera Utara 1


7. Lampung 1


9. Gorontalo 1

JUMLAH 9


66/114

9. Rekruitmen TKP dan PL-TKP Tahun 2012


KET

1. Jawa Barat 8

2. Jawa Tengah 84

3. DI Yogyakarta 12

4. Jawa Timur 144

5. Aceh 4

6. Sumatera Utara 4


8. Lampung 20


JUMLAH 282


67/114

Lampiran 2.

Form Isian Kelengkapan Bantuan Sosial

Format 1.Rekapitulasi RUK/RUB

Kelompok : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi :

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK/ RENCANA USAHA........, ..............Kepada Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran .........................Kab/Kota .....................................................

Sesuai dengan Surat Keputusan *) ....... No. tanggal..... tentang penetapankelompok sasaran kegiatan .., dengan ini kami mengajukan permohonanDana Bantuan Sosial untuk Pertanian sebesar Rp (terbilang....................................) sesuai Rencana Usaha Kelompok(RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatansebagai berikut :

No. Kegiatan Jumlah Anggaran(Rp)

1 2 3

1.

2.3.

Dst.

Jumlah

Selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat PerjanjianKerjasama nomor : Tanggal , Dana Bantuan Sosial kelompoktersebut agar dipindah-bukukan ke rekening petani/KelompokNo.Rekening pada cabang/ unit Bank... di .

MENYETUJUIKetua Tim teknis, Ketua kelompok,

.. ..NIP

MENGETAHUI/MENYETUJUIPejabat Pembuat KomitmenKabupaten/Kota

..NIP*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yangditunjuk**)Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPAProvinsi


68/114

Format 2.

Kuitansi Dana Bantuan SosialNPWP :

MAK : TA :

KUITANSINo. ..

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran ........................Kabupaten/Kota .........................................

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian ......

Desa/ Kelurahan ........................................Kecamatan .................................................

Kabupaten/Kota .........................................Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor tanggal.......

Terbilang :

....,.. 2012

Mengetahui/Menyetujui,

Pejabat Pembuat KomitmenKabupaten/Kota

............................................NIP

Yang Menerima,Petani/Ketua Kelompok

MateraiRp. 6.000

......................................

Setuju dibayar,Kuasa Pengguna Anggaran

............................................NIP

Tgl ...............................Bendaharawan,

....................................NIP.

*) Format kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat danDIPA Provinsi


69/114

Format 3.

Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMANo. .

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ...........KABUPATEN/KOTA.....................................................

DenganKELOMPOK ..

TentangPEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN

Pada hari ini,....tanggal...bulan..........tahun dua ribu....bertempat diKantor.............Jalan......., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ....(nama lengkap) : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)....................,dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaKuasa Pengguna Anggaran (KPA).......... DIPATahun Anggaran 2012 No......Tanggal..........yangberkedudukan di jalan............ yanguntukselanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ....(nama lengkap) : Ketua Kelompok.......,dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama Kelompok ..yang

berkedudukan di Desa/Kelurahan..............Kecamatan..............Kabupaten/Kota .....yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yangmengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakanpemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, dengan ketentuan sebagaiberikut :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN1. Keputusan Presiden Nomor .Tahun . Tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;2. Pedoman/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan............... Tahun Anggaran 2010

yang diterbitkan oleh Dirjen/Kepala Badan................., KementerianPertanian;

3. DIPA .. Nomor tanggal.4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT.140/1/2012 tanggal

17 Januari 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan SosialKementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE..... tanggal....,tentang Penyediaan dan Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk PertanianTahun Anggaran 2010;

6. Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yangditunjuk......, Nomor......tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Sasaran.


70/114

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK

KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan SosialPertanian tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (dirinci sesuaidengan bidang usaha kelompok masing-masing sebagaimana terlampir).

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian yang diterima olegPIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) ......... Nomor : ..tanggal .

2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. ..(dengan huruf).

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian dimaksud pada Pasal 3 (tiga)ayat 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAKPERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ditandatangani,dilaksanakan melalui melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikanoleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor PelayananPerbendaharaan Negara...................., dengan cara pembayaran langsung ke

rekening Kelompok petani...................Desa/Kelurahan......................Kecamatan....Kabupaten/Kota......pada Bank ..dengan Nomor Rekening : ...

Pasal 5

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan Dana BantuanSosial kepada petani sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhaksecara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yangmengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal;

Pasal 6

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUAsehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka akandiselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;

2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian,maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada PengadilanNegeri .............., sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;


71/114

3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukumadalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJUERE

)1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang di luar

kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan tertundanyapelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secaratertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalamwaktu 4 x 24 jam kepada PIHAK PERTAMA;

Keadaan memaksa (forc majeure) yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah

a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar,kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;

b. Peperangan;

c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul akibat pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama inimenjadi beban PIHAK KEDUA;

2. Segala lampiran yang melengkapi Surat Perjanjian Kerjasama inimerupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukumyang sama;

3. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebihdahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak;


72/114

Pasal 9

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan

penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksanaan dari manapundan dibuat rangka 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yangsama untuk digunakan sebagaiamana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMAKetua Kelompok.. Pejabat Pembuat Komitmen

Kabupaten/Kota..................MateraiRp. 6000

. .

NIP.

MENGETAHUI/MENYETUJUIKuasa Pengguna Anggaran

Kabupaten/Kota ....................

...........................................NIP.....................................

*) Format Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat disesuaikan untuk kegiatan padaDIPA Pusat dan DIPA Provinsi


73/114

Format4.

Laporan Perkembangan Kegiatan (Semester/AkhirTahun) *)

1. Perkembangan KegiatanNama :Nama Kelompok :Jenis Usaha Kegiatan :Lokasi Kegiatan :- Desa/kecamatan :- Kabupaten :- Provinsi :

No.Rincian

Kegiatan

Target Realisasi

Keuangan(Rp.)

Fisik( %)

Keuangan(Rp.)

Fisik( %)

Ket :*) Pilih salah satu

2. Permasalahan

3. Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan


74/114

Lampiran 3.

1. Spesifikasi Teknis Alat Pengairan: Type 4 tak

Daya 89 HP

Diameter lubang Hisap 4 inchi

Debit 1,6 m3/mnt

Tinggi ttl pemompaan 17 M

Selang Hisap plastik spiral

Selang buang plastik vinyil

2. Spesifikasi Teknis Traktor & Implement: Power: 88110 HP

Engine: Mesin diesel, Turbocharged, 4cylinder, 4 stroke, water cooled directinjection, 44004600 cc, max torque 360 Nm

at 1250 Rpm Sistem pendingin: air pendingin radiator

Transmission: constantmesh providing 8forward and 2 reserve speeds

Brake: hand and foot operated, multiple discoil immersed sealed within rear axle housingparking/hand brake

Steering: hydrostatic power steering PTO Type: independent PTO

Hydraulic system: three point linkage heavyduty category II maximum lift capacity: 31003165 kg

Wheel base: 4 WD ; 2650 mm

Tyres: 4 WD, front: 12,424

Rear: 18,430

7/23/2019 04 P

04 pedoman teknis perluasan lahan perkebunan tebu 2013

Documents