18_nolaristi_ pp 46 tahun 2013

7/22/2019 18_nolaristi_ Pp 46 Tahun 2013

1/7

Ekonomi Kerakyatan Dilihat dari Kacamata Implementasi PP 46 Tahun 2013

NOLARISTI

NPM : 134060018074

9 A Akuntansi Reguler _ 18Mahasiswa Program Diploma IV Akuntansi Reguler Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Email :[email protected]

Saat ini media masa sedang diramaikan dengan hiruk pikuknya debat capres. Pesta

demokrasi terbesar yang akan diadakan pada tanggal 9 Juli 2014 ini memiliki dua calon utama.

Calon yang terpilih inilah yang nantinya akan menentukan nasib Indonesia dalam lima tahun

mendatang. Dilihat dari sisi ekonomi kedua capres ini mengusung dua aliran yang berbeda yaitu

ekonomi kerakyatan dan ekonomi berdikari. Pada tulisan bebas kali ini penulis hanya akan

membahas tentang ekonomi kerakyatan yang dilihat dari kacamata penerapan PP 46 tahun 2013.

Ekonomi kerakyatan sejatinya adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan

ekonomi rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang

dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya

ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha

Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan,

makanan, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa

harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Dari sini dapat kita ambil benang merah,

tujuan awal UMKM adalah untuk membantu masyarakat ekonomi rendah untuk bertahan pada

situasi ekonomi yang terpuruk. Kondisi perekonomian yang kurang baik, akibat tekanan kenaikan

harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan melemahnya nilai tukar rupiah,

membuat pelaku UKM terpuruk. Khususnya UKM yang menggunakan bahan baku impor, seperti

halnya UKM yang bergerak di sektor tekstil, garmen, dan elektronik.

Di Indonesia, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Data yang dirilis

oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Juni 2013 menyatakan

ada 55,2 juta pelaku UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi

karena menampung 97%tenaga kerja. Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam

penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerjahttp://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerjamailto:[email protected]


2/7

pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit

perbankan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (UKM) memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM dengan

menganggarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 40 Triliun pada tahun 2013 ini.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit instansi yang memiliki kewenangan atas

pemungutan pajak negara melakukan suatu terobosan pada Juni 2013 dengan

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pajak

Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini ditujukan untuk ekstensifikasi basis

pajak melalui pemberlakuan pajak bagi sektor UMKM yang selama ini belum maksimal

pengenaan pajaknya. PP Nomor 46 Tahun 2013 ini mengisyaratkan suatu pengenaan PPh

dengan tarif yang sama yakni 1% atas omset dan bersifat final pada keseluruhan pelaku

UMKM di Indonesia. Pada bagian selanjutnya penulis mencoba meninjau ulang sudah

seberapa jauhkah efektivitas penerapan PP 46 tahun 2013 ini pada UMKM di Indonesia.

Kurangnya Sosialisasi oleh DJP dan Kemenkop

Rendahnya sosialisasi akibat rentang waktu antara penandatangan dengan

pelaksanaan yang kurang dari 3 minggu dinilai sebagai alasan utama banyaknya kritik atas

penerapan PP ini. Peraturan Pemerintah ini ditandatangani Presiden pada 12 Juni 2013

dan langsung berlaku mulai 1 Juli 2013. Aturan itu boleh dikatakan tidak mengenal masa

transisi apalagi sosialisasi. Padahal, sudah sepatutnya setiap peraturan perundangan-

undangan memerlukan masa transisi dan sosialisasi minimal enam bulan. Dengan

pertimbangan itulah, seharusnya kalau toh dilaksanakan maka baru dapat diberlakukan

terhitung 1 Januari 2014. Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan agar Wajib Pajak baik

Orang Pribadi maupun Bdan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait

pengenaan pajak atas UMKM ini. Sosialisasi juga dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan

sistem self assessment, dimana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor dan

melaporkan pajak terutangnya sendiri. Terkait dengan hal ini yang harus diperhatikan oleh

DJP adalah sistem pencatatan pelaku UMKM. Mayoritas pelaku UMKM bergerak di industri

rumahan yang kelemahannya ada sistem pencatatan.


3/7

Berdampak Negatif pada Tingkat Inflasi Akibat Terganggunya Angsuran Kredit

UMKM

Pada 21 Desember 2012 lalu Bank Indonesia telah megeluarkan Peraturan Bank

Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 yang mewajibkan bank nasional untuk

mengucurkan kredit UMKM minimal 20 persen dari kredit produktif (kredit modal kerja

dan kredit investasi) secara bertahap, mulai 2013 hingga 2018. Kebijakan ini bertujuan

untuk mendukung pengendalian inflasi mengingat UMKM memiliki peran yang strategis

dalam struktur perekonomian nasional.

Pengenaan pajak UMKM sejatinya bertolak belakang dengan langkah moneter Bank

Indonesia sebagai otoritas bank sentral dalam mengontrol tingkat inflasi. Hal terburuk dari

kondisi ini adalah rendahnya tingkat kucuran dana bagi UMKM, yang berimbas secara

langsung pada buruknya arus kas UMKM. Buruknya cash flows UMKM akan diperparah

dengan pemberlakuan pajak UMKM, sehingga dapat menyebabkan angsuran kredit bank

menjadi kurang lancar. Imbasnya, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL)

perbankan akan meningkat dengan drastis.

Tidak Adanya Klasifikasi Jenis Usaha dan Diberlakukan atas Omset

Penerapan Pajak Penghasilan 1% dari omset usaha dan bersifat final menuai kritikterkait dengan tidak adanya klasifikasi pelaku UMKM penghasilan objek pajak termasuk

koperasi. Sebagaimana kita ketahui, koperasi merupakan pilar penting dalam

perekonomian kerakyatan dan dibangun atas dasar amanat konstitusi. Penerapan pajak

UMKM yang disamaratakan inilah yang kemudian menuai kontroversi di masyarakat.

Pemerintah seharusnya mengecualikan UKM yang tergabung dalam koperasi tidak terkena

kebijakan tersebut. Klasifikasi tersebut sangatlah penting untuk mendorong

pengembangan koperasi. Bila kebijakan tersebut tetap dipaksakan tidak menutup

kemungkinan akan banyak koperasi yang terpuruk. Standarisasi yang jelas mutlak harus

dilakukan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan UMKM di masa mendatang.

Acuan pemajakan yang didasarkan pada besaran omset atau pendapatan kotor juga

mendapat sorotan dari masyarakat. Bagaimanapun, omset tidaklah mencerminkan laba

ataupun rugi usaha, dan ini dirasa sangat memberatkan bagi pelaku usaha kecil dan


4/7

menengah. Semestinya, pajak didasarkan pada besaran laba. Penghasilan pelaku UMKM

sangat fluktuatif tergantung pada kondisi pasar. Apalagi, sebagian besar UMKM bergerak

pada sektor produksi yang mengandalkan daya beli masyarakat. Apabila daya beli

masyarakat turun akibat kenaikan BBM serta inflasi yang terlalu tinggi, maka omset

dipastikan turun. Kondisi tersebut memaksa pelaku usaha menjual produknya dengan

harga jual lebih murah, agar lebih kompetitif. Minimnya keuntungan yang diperoleh pelaku

UMKM akan semakin terbebani dengan pajak yang dasarnya ditetapkan atas omset.

Perlunya Dilakukan Perbedaan Tarif Berdasarkan Jenis Usaha Pelaku UMKM

Kemudahan mungkin memang menjadi tujuan utama penerapan tarif tunggal ini.

Namun satu hal yang agaknya kurang dicermati disini adalah beban yang ditanggung oleh

para pelaku UMKM berbeda tergantung jenis usaha yang digelutinya. Penerapan tarif 1%

dari omset yang bersifat final dan digeneralisir pada semua jenis usaha dirasa kurang adil.

UMKM yang mendapat bahan baku melalui impor misalnya, tentu akan mempunyai beban

yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan pelaku UMKM yang bahan bakunya dapat

diperoleh dengan mudah di pasar domestik. Demikian pula pada sisi pendapatan (omset),

pelaku UMKM yang bergerak di bidang penjualan bahan kebutuhan pokok akan memiliki

omset yang lebih besar dibandingkan jenis usaha lainnya. Padahal margin laba yang

didapat justru cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor usaha lain yang

perputaran kasnya cenderung lama, seperti usaha kerajinan. Cash flow pada usaha

kerajinan memang tidak selancar pada jenis usaha perdagangan bahan kebutuhan pokok,

namun demikian margin laba yang didapatkannya jauh lebih besar. Efek keadilan inilah

yang kurang diperhatikan dalam penerapan PP no 46 Tahun 2013 yang menggeneralisir

pemberlakuan tarif yang sama pada semua jenis usaha kecil dan menengah.

Penerapan yang Terkesan Dipaksakan dan Mendadak

Negara memiliki hak dan kepentingan untuk menaikkan penerimaan pajak dari

sektor UMKM yang disinyalir berjumlah 55,2 juta UMKM per Juni 2013 (data Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah). Jelas ini angka kumulatif yang tidak kecil, mengingat

sampai saat ini jumlah NPWP yang terdaftar baru sekitar 13-16 juta NPWP, itupun hanya


5/7

10-20% yang efektif dalam hal pembayaran pajaknya. Jika saja setiap UMKM rata-rata

punya omset harian Rp. 200.000, maka potensi pajak yang dapat dikumpulkan adalah 1% x

55.000.000 x 5.000.000 = Rp. 2,75 Triliun per bulan atau Rp. 33 Triliun per tahunnya.

Bukan jumlah yang kecil ketika dibandingkan dengan proyeksi penerimaan pajak.

Banyak pihak beranggapan pengenaan pajak terhadap UMKM adalah tindakan

terburu-buru dan tidak memenuhi skala prioritas, dimana masih banyak Orang Pribadi dan

Badan belum membayar pajak secara benar. Artinya, terkesan adanya suatu paksaan

dalam penerapannya, entah untuk memenuhi target penerimaan tahun berjalan atau

alasan politis lainnya.

Efektivitas Pajak atas UMKM Ditinjau dari Kondisi Ekonomi Masyarakat

Pemerintah dalam hal ini DJP tidak dapat menutup mata bahwasannya sebagian

besar pelaku UKM adalah dalam bentuk CV atau perorangan. UMKM telah membuktikan

diri tahan banting dari krisis. Oleh karena itu, pemerintah mau tak mau hendaknya terus

membangun, memelihara dan meningkatkan sepak terjang UMKM yang berbasis ekspor.

Kita coba flashback ke tahun 1998, dimana pada tahun tersebut UMKM tumbuh bak

cendawan di musim hujan lantaran kondisi perekonomian yang terpuruk yang

menyebabkan sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan dan mencoba menafkahi

keluarganya dengan usaha ala kadarnya. Saat itu perekonomian nasional memang runtuh

sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh level Rp 15.000.

Bahkan, suku bunga simpanan dari 31 persen pada 1996 menjadi 27 persen pada 1997 dan

60 persen pada 1998.

Hal paling krusial yang dibutuhkan UMKM saat ini justru adalah sokongan dari

pemerintah terkait pembinaan bagi para pelaku UMKM, bukan malah pemungutan pajak

dari sektor ini. Biaya produksi yang ditanggung para pelaku UMKM akibat kenaikan harga

bahan bakar minyak (BBM) sudah sangat merepotkan. UMKM justru membutuhkan

dorongan agar usaha makin berkembang, sehingga dapat meningkatkan daya saing

nasional. Proses legalitas penerbitan ijin usaha sudah memakan waktu dan biaya yang

cukup mahal, ditambah lagi pungutan liar dan kesulitan memperoleh akses modal lunak.


6/7

Penerapan pajak UMKM 1% sangatlah tidak efektif untuk diterapkan pada kondisi saat ini,

dan dapat mengganggu keseimbangan penerimaan sektor UMKM.


7/7

DAFTAR PUSTAKA

http://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/ diakses tanggal 17 Juni

2014

http://lovetheoutdoors07.blogspot.com/2012/05/ekonomi-berdikari-dalam-konsepsi.html diakses

tanggal 17 Juni 2014

http://economy.okezone.com/read/2013/08/22/317/853633/menimbang-efektivitas-

pajak-umkmdiakses tanggal 17 Juni 2014

http://ekbis.sindonews.com/read/2013/09/26/33/787863/pengusaha-minta-pajak-

ukm-tak-dipukul-ratadiakses tanggal 17 Juni 2014

http://www.merdeka.com/uang/pajak-umkm-dinilai-belum-layak-diterapkan.html

diakses tanggal 17 Juni 2014

http://ortax.org diakses tanggal 17 Juni 2014

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/08/07/mr54o2-ini-tanggapan-

ditjen-pajak-soal-penundaan-pajak-ukmdiakses tanggal 17 Juni 2014
http://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/http://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/http://lovetheoutdoors07.blogspot.com/2012/05/ekonomi-berdikari-dalam-konsepsi.htmlhttp://lovetheoutdoors07.blogspot.com/2012/05/ekonomi-berdikari-dalam-konsepsi.htmlhttp://economy.okezone.com/read/2013/08/22/317/853633/menimbang-efektivitas-pajak-umkmhttp://economy.okezone.com/read/2013/08/22/317/853633/menimbang-efektivitas-pajak-umkmhttp://economy.okezone.com/read/2013/08/22/317/853633/menimbang-efektivitas-pajak-umkmhttp://ekbis.sindonews.com/read/2013/09/26/33/787863/pengusaha-minta-pajak-ukm-tak-dipukul-ratahttp://ekbis.sindonews.com/read/2013/09/26/33/787863/pengusaha-minta-pajak-ukm-tak-dipukul-ratahttp://ekbis.sindonews.com/read/2013/09/26/33/787863/pengusaha-minta-pajak-ukm-tak-dipukul-ratahttp://www.merdeka.com/uang/pajak-umkm-dinilai-belum-layak-diterapkan.htmlhttp://www.merdeka.com/uang/pajak-umkm-dinilai-belum-layak-diterapkan.htmlhttp://ortax.org/http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/08/07/mr54o2-ini-tanggapan-ditjen-pajak-soal-penundaan-pajak-ukmhttp://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/08/07/mr54o2-ini-tanggapan-ditjen-pajak-soal-penundaan-pajak-ukmhttp://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/08/07/mr54o2-ini-tanggapan-ditjen-pajak-soal-penundaan-pajak-ukmhttp://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/08/07/mr54o2-ini-tanggapan-ditjen-pajak-soal-penundaan-pajak-ukmhttp://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/08/07/mr54o2-ini-tanggapan-ditjen-pajak-soal-penundaan-pajak-ukmhttp://ortax.org/http://www.merdeka.com/uang/pajak-umkm-dinilai-belum-layak-diterapkan.htmlhttp://ekbis.sindonews.com/read/2013/09/26/33/787863/pengusaha-minta-pajak-ukm-tak-dipukul-ratahttp://ekbis.sindonews.com/read/2013/09/26/33/787863/pengusaha-minta-pajak-ukm-tak-dipukul-ratahttp://economy.okezone.com/read/2013/08/22/317/853633/menimbang-efektivitas-pajak-umkmhttp://economy.okezone.com/read/2013/08/22/317/853633/menimbang-efektivitas-pajak-umkmhttp://lovetheoutdoors07.blogspot.com/2012/05/ekonomi-berdikari-dalam-konsepsi.htmlhttp://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/

18_nolaristi_ pp 46 tahun 2013

Documents