dinamika spasial ekonomi kota padang pasca isu gempa dan tsunami1

7/22/2019 Dinamika Spasial Ekonomi Kota Padang Pasca Isu Gempa Dan Tsunami1

http://slidepdf.com/reader/full/dinamika-spasial-ekonomi-kota-padang-pasca-isu-gempa-dan-tsunami1 1/12

[email protected]

DINAMIKA SPASIAL KOTA PADANG

PASCA GEMPA TSUNAMI ACEH 2004

DAN GEMPA PADANG 30 SEPTEMBER 2009

PENDAHULUAN

Gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 24 Desember 2004 lalu, dengan jumlah

korban yang meninggal mencapai 283.100 jiwa1, ditambah dengan jumlah korban hilang,

kehilangan tempat tinggal dan korban yang mengalami luka-luka serta yang mengalami trauma

mendalam, sepertinya memberi efek untuk daerah lain disepanjang pantai barat Pulau

Sumatera. Salah satu kota yang berada di tepi pantai barat Pulau Sumatera—dengan jumlah

penduduk yang tergolong padat adalah Kota Padang. Sebagai sebuah kota yang berada di pesisir

pantai barat, Kota Padang tidak luput dari kemungkinan akan terjadi tsunami seperti yang telah

terjadi di Aceh. Minindak lanjuti kemungkinan terhadap isu tersebut, Pemerintah Kota Padang

segera menyikapinya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang tertuang dalam Perda No.

10 Tahun 2005 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang (RTRW) sampai dengan tahun

2013, dimana orientasi pembangunan diarahkan ke daerah pinggiran. Implementasi kebijakan

tersebut terlihat semakin meningkat pasca terjadinya gempa 30 September 2009 yang lalu di

Kota Padang dengan jumlah korban meninggal 316 orang2. Periode singkat antara gempa aceh

Desember 2004 dengan gempa Padang September 2009 tersebut memberikan efek kepanikan

yang lebih tinggi bagi masyarakat Kota Padang. Fenomena tersebut terlihat dari pergerakan

penduduk pada saat terjadi gempa dari arah pantai menuju daerah pegunungan yang berada di

daerah timur Kota Padang. Di ruas jalan penghubung (jalur evakuasi) terjadi kemacetan yang

membuat arus evakuasi menjadi terhambat, meskipun pada gempa September 2009 tersebut

tidak menimbulkan tsunami.

Pasca gempa 30 September 2009 yang lalu menyebabkan banyaknya ditemukan bangunan baruyang tampak tidak terkontrol di kawasan timur Kota Padang—sepanjang Jalan By-Pass, karena

bangunan tersebut bercampur mulai dari perumahan untuk permukiman, gudang, ruko untuk

perdagangan dan perekonomian hingga bangunan pemerintahan seperti kantor BPS, Balai Kota

dan bangunan pemerintahan lainnya3. Fenomena tersebut merupakan manifestasi dari isu

tentang gempa dan tsunami yang akan melanda Kota Padang seperti yang dikemukakan oleh

tim 9 yang terdiri dari ahli gempa dan ahli tsunami bentukan Staf Khusus Presiden Bidang

Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB). Masyarakat yang mendengar berita bernada

sedemikian, ditambah lagi dari sumber yang berlabel resmi tentu saja memberikan

kecenderungan dalam pemilihan lokasi untuk bermukim yang jauh dari pantai (jauh dari pusat

kota) yang selama ini merupakan daerah pinggiran kota. Dengan adanya kecenderungantersebut daerah pinggiran yang dulunya memiliki kepadatan penduduk yang rendah menjadi

pilihan untuk lokasi bermukim bagi masyarakat Padang. Fluktuasinya pun meningkat dengan

adanya arah kebijakan pemerintah Kota Padang untuk merelokasi bangunan pemerintahan ke

daerah pinggiran, serta pelaku bisnis yang mencari lokasi untuk pengembangan sektor

ekonominya.

Dengan dijadikannya wilayah timur pinggiran Kota Padang sebagai wilayah relokasi untuk

memenuhi tujuan Kota Padang sebagai kota yang ramah bencana alam tersebut menimbulkan

1

United State Geological Survey2 Press Realease Pemko Padang, www.padang.go.id3 Harian Padang Ekspres per Tanggal 2 Mei 2011, http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=2935.



[email protected]

beberapa fenomena sosial dan kependudukan. Adapun pembuatan paper ini adalah untuk

memberikan gambaran terhadap fenomena spasial kependudukan yang terjadi di Kota Padang

yang lebih difokuskan pada pasca isu bencana alam gempa dan tsunami yang akan melanda

daerah itu. Fenomena spasial tersebut akan tertuang secara grafik, peta/gambaran spasial dan

secara deskriptif, dengan beberapa item yaitu; perluasan pola pembangunan Kota Padang

dengan menggunakan Citra Satelit Landsat ETM 7 tahun 2001 dan 2011, kecenderungan

penduduk untuk bermukim di daerah yang jauh dari pantai yang tercermin dari perbandingan

jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2000 dan 2010, dan pemindahan kantor

Walikota Padang ke Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah.

GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA PADANG

Kota padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pesisir pantai barat

Pulau Sumatera. Secara geografis,

Kota Padang terletak pada posisi 00

44’

-10 08’ LS dan 1000

05’

-1000

34’ BT

dengan panjang pantai + 68,13 km.

Adapun kondisi geografis dan

administratif Kota Padang tertuang

pada Peta disamping ini. Wilayah

Kota Padang secara administratif

memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan

dengan Kabupaten Padang

Pariaman

Sebelah selatan berbatasan

dengan Kabupaten Pesisir

Selatan

Sebelah timur berbatasan

dengan Kabupaten Solok

Sebelah barat berbatasan

dengan Kabupaten Kepulauan

Mentawai

Sebagai kota yang

berada di pantai

barat Pulau

Sumatera, kondisi

geologi PulauSumatera juga



[email protected]

mempengaruhi Kota Padang. Hal ini tercermin pada Peta Kondisi Geologi Pulau Sumatera

dibawah ini. Kondisi geologi Sumatera yang sedemikian rupa memberikan gambaran bahwa

Kota Padang khususnya berpotensi untuk mengalami bencana alam geologi seperti gempa

bumi, dan melihat posisinya yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia Kota Padang

juga akan berpotensi tsunami—apabila lokasi episentrum gempa, skala kekuatan gempa dan

terjadi disposisi di dasar laut yang memungkinkan terjadinya tsunami (lihat; lingkaran

berwarna kuning).

Bencana alam yang berpotensi dapat terjadi di Kota Padang secara umum tidak hanya bencana

geologi, tetapi juga bencana alam lainnya seperti bencana sedimen, banjir, longsor, abrasi dan

bencana-bencana lingkungan. Akan tetapi dalam tulisan kali ini lebih difokuskan pada fenomena

spasial sosial ekonomi yang disebabkan oleh potensi bencana alam geologi yang mengancam

wilayah Kota Padang.

Kondisi sosial Kota Padang khususnya di sektor kependudukan dalam kurun waktu 10 tahun

terakhir yaitu dari tahun 2000-2010 tertuang dalam tabel dibawah ini.

No KECAMATAN Penduduk 2000 Kepadatan 2000 Luas KM2 Penduduk

2010

Kepadatan

2010

1 Koto Tangah 120604 524 230,2344 162494 706

2 Pauh 40975 248 165,4093 59075 357

3 Lubuk Kilangan 38739 460 84,1919 49127 584

4 Bungus Teluk Kabung 19646 235 83,4702 23200 278

5 Lubuk Begalung 83585 2725 30,6679 106465 3472

6 Kuranji 96432 1801 53,5435 126520 2363

7 Padang Utara 66891 8048 8,3119 68810 8279

8 Nanggalo 51154 5839 8,7614 57221 6531

9 Padang Barat 59913 11067 5,4136 45321 8372

10 Padang Timur 80632 9366 8,6095 77675 9022

11 Padang Selatan 54671 4217 12,9659 57676 4448

Jumlah 713242 691,5796 833584

Sumber: BPS Kota Padang Tahun 2000 dan 2010, Diolah.

Data jumlah penduduk terakhir yaitu tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Kota Padang

mencapai 833.584 jiwa, atau meningkat sebanyak 14,4367% dari tahun 2000. Jumlah penduduk

yang terus meningkat ini menyebabkan kekhawatiran dari semua pihak terhadap bencana alamyang berpotensi melanda Kota Padang. Konsentrasi penduduk yang masih berada di daerah tepi

pantai harus segera dicarikan solusi yang lebih baik, agar tingkat risiko bisa ditekan.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA PADANG



[email protected]

Kebijakan pembangunan Kota Padang menurut Direktorat Penataan Ruang Wilayah I sampai

dengan tahun 2013 telah diarahkan ke daerah pinggiran. Hal ini sesuai dengan poin nomor 1

dalam Strategi

Penataan Ruang

Kota Padang

yang berbunyi

‘Mengarahkan

pengembangan

kegiatan

permukiman

(terutama ke

arah utara dan

timur) untuk

mengurangi

tekanan

perkembangan

fisik dan arus

lalu lintas di dan

kawasan pusat

kota’ . Disamping

pengembangan

kegiatan

permukiman,

pada poin nomor

3 juga

disebutkan

‘Mengembangkan kawasan perkantoran Pemerintahan Kota Padang di Kawasan Aie Pacah

untuk mengurangi arus pergerakan menuju kawasan pusat kota dan sekaligus mempermudah

akses penduduk untuk memperoleh pelayanan di suatu kawasan’ 4 . Pada poin nomor 3 ini, hal

senada juga disampaikan langsung oleh Mahyeldi Ansharullah—Wakil Walikota Padang pada

tanggal 19 Januari 2010, bahwa program yang sangat mendesak adalah membangun kembali

pusat perkantoran yang hancur pada gempa 30 September 2009 yang lalu, akan tetapi

4 Direktorat Penataan Ruang Wilayah I, Dirjen Penataan Ruang Dept PU, 2008.



[email protected]

pembangunan dilakukan di tempat lain. Pemindahan lokasi perkantoran itu selain terkait

dengan alasan mitigasi bencana alam, sekaligus mengurangi tekanan lalu lintas ke kawasan

pusat kota saat ini5.

Tindak lanjut kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam hal merelokasi pusat pemerintahan

yang pada awalnya berlokasi di Kawasan Jalan Khatib Sulaiman dan Pasar Raya—sebelumhancur dan rusak parah pasca gempa 30 September 2009, ke kawasan Aie Pacah By-Pass

Padang yang berlokasi di Kecamatan Koto Tangah sudah tertuang dalam Perda No. 10 Tahun

2005 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Padang Periode 2004-2013. Berdasarkan Perda

tersebut, pemindahan gedung-gedung pemerintahan juga mengakibatkan inisiatif dari

masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Karena menurut RTRW tahun 2004-2013, arahan

pengembangan permukiman juga berlokasi di By-Pass yang merupakan wilayah timur Kota

Padang. Peta ketinggian Kota Padang diatas menunjukkan perbedaan ketinggian tanah diatas

permukaan laut, dimana daerah yang merupakan arahan pengembangan lokasi pemerintahan,

permukiman dan perdagangan—seperti yang tercantum dalam RTRW, yaitu daerah utara dan

timur ditunjukkan oleh lingkaran berwarna biru. Dengan demikian, pembangunan yangdiarahkan ke wilayah timur dan utara yang topografinya lebih tinggi, disamping juga bertujuan

untuk pemerataan pembangunan—pengurangan kemacetan dan juga untuk menghindari

potensi tsunami.

DINAMIKA SPASIAL KOTA PADANG

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005, RTRW Kota Padang

Tahun 2007 dan merebaknya isu potensi gempa-tsunami yang mengancam Kota Padang, maka

pola penggunaan ruang oleh Pemerintahan Kota, masyarakat dan pelaku bisnis mengalamiperubahan. Perda dan RTRW tersebut mengatur pengembangan pembangunan diarahkan ke

timur dan ke utara Kota Padang. Kebijakan dan isu tersebut menyebabkan beberapa fenomena

yang ada di dalam ruang (spasial) Kota Padang yang memberikan cerminan dinamika dalam

konteks spasial kependudukan. Adapun dinamika tersebut adalah sebagai berikut:

A. Perluasan Pembangunan ke Arah Utara dan Timur Kota Padang

Dalam rentang waktu antara 2001 dan 2011 (10 tahun) di Kota padang telah

menunjukkan indikasi perluasan pembangunan ke arah Timur dan Utara. Hal ini dapat

dibuktikan dengan menginterpretasi Citra Landsat ETM 7 time series dari tahun 2001

dan tahun 2011. Interpretasi dilakukan dengan melakukan kombinasi saluran (band)7,4 dan 2. Kombinasi saluran 7,4 dan 2 mampu memberikan perbedaan antara objek

yang memiliki vegetasi dan yang tidak memiliki vegetasi. Interpretasi ini dilakukan

hanya untuk melihat perubahan pembangunan dalam konteks spasial di kawasan utara

dan timur Kota Padang dalam waktu 10 tahun terakhir, dan tidak dilakukan untuk

penghitungan yang lebih rinci. Hasil interpretasi mampu menjelaskan bahwa pola

penggunaan tanah untuk non pertanian—dalam hal ini adalah pembangunan (rumah,

gedung pemerintah, pabrik dan pertokoan), mengalami perluasan ke arah timur. Daerah

yang pada awalnya berupa sawah dan rawa, sudah mulai berubah menjadi area yang

diasumsikan gedung, bangunan pemerintahan, pertokoan, pabrik dan timbunan sawah

yang dilakukan sebelum mendirikan bangunan. Hal ini adalah asumsi dari konversi

5 Pemerintah Kota Padang, http://www.padang.go.id/v2/content/view/2540/1/



[email protected]

tanah dari pertanian menjadi non pertanian, yang ditunjukkan dengan warna yang

berbeda dari hasil komposit citra.

Perbandingan 2 citra satelit dengan tahun yang berbeda diatas menunjukkan perluasan

penggunaan tanah untuk bangunan. Lingkaran berwarna kuning menunjukkan lokasi

perluasan yang sangat bisa dikenali. Warna merah menunjukkan objek tanah tanpa

unsur vegetasi (bangunan, jalan, infrastruktur fisik dan tanah timbunan), warna biru

menunjukkan objek tanah yang memiliki unsur air (sawah, rawa, kolam) dan warna

hijau muda hingga tua adalah objek yang memiliki unsur vegetasi (lapangan bola,

rumput, semak, hutan sekunder hingga hutan primer).

Dari kedua citra diatas dapat diambil informasi bahwa pola pembangunan fisik di Kota

Padang telah mengalami perluasan. Menurut konsep difusi, pola semacam ini

digolongkan kepada difusi ekspansi, dimana daerah asal mengalami perluasan dalam

dua waktu yang berbeda, yaitu tahun 2000 dan tahun 2010. Pola difusi yang

dimaksudkan disini adalah pola secara umum perluasan konsentrasi penduduk yang

dicerminkan dari kenampakan pembangunan dari arah barat menuju timur dan utara.

B. Perubahan Jumlah Penduduk dan Konsentrasi Penduduk

Citra Satelit Landsat ETM7 Komposit Band

7,4,2. Pemotretan Tahun 2001

Citra Satelit Landsat ETM7 Komposit Band

7,4,2. Pemotretan Tahun 2011



[email protected]

Dalam perbandingan dua waktu yang berbeda yaitu tahun 2000 dan 2010, dinamika

penduduk Kota Padang tercermin dalam pola penempatan lokasi tempat tinggal.

Perubahan itu dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Dari perbandingan grafik diatas, terlihat perbedaan jumlah penduduk dibeberapa

kecamatan. Jumlah penduduk tertinggi dalam 10 tahun terakhir masih terdapat di

Kecamatan Koto Tangah. Urutan jumlah penduduk tertinggi kedua di tahun 2000 adalah

Kecamatan Kuranji dan masih bertahan hingga tahun 2010, begitu juga dengan

Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Utara,

Kecamatan Padang Selatan, dan Kecamatan Nanggalo. Perbedaan mulai terlihat pada

Kecamatan Padang Barat yang awalnya di tahun 2000 berada di urutan ke 6, jauh

merosot ke urutan 10 digantikan oleh Kecamatan Pauh. Sementara Kecamatan Pauh

mengalami peningkatan menjadi keurutan ke 6 yang awalnya di urutan ke 9. Hal yang

sama juga terjadi pada Kecamatan Lubuk Kilangan yang naik menjadi urutan ke 9 yang

awalnya di urutan ke 10.

Fenomena ini merupakan bukti bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan

jumlah penduduk yang signifikan di kecamatan-kecamatan yang jauh dari pantai,

sehingga terjadi peningkatan yang dirating pada skala tahunnya. Namun hal tersebut

terbalik dengan kecamatan yang persis ada di tepi pantai yaitu Kecamatan Padang

Barat, yang mengalami penurunan rating di tahun 2010 menjadi urutan yang ke 10.

Untuk lebih jelasnya sebaran penduduk perkecamatan tersebut dapat dilihat pada peta

perbandingan jumlah penduduk dari tahun 2000-2011 dibawah ini.



[email protected]

Kepadatan penduduk dari tahun 2000 hingga tahun 2010 juga menunjukkan perubahan.

Pada tahun 2000 kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Padang

Barat, sedangkan pada tahun 2010 kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Padang

Timur. Perubahan juga dialami kecamatan-kecamatan lainnya. Adapun kepadatan

penduduk dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



[email protected]

Dari grafik diatas dapat diambil informasi bahwa pada tahun 2000 tingkat kepadatan

penduduk tertinggi terdapat pada kecamatan Padang Barat yaitu sebanyak 11.067

orang per kilometer persegi, namun pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi

8.372 orang per kilometer persegi dan menempati urutan kedua. Sedikit berbeda

dengan Kecamatan Padang Timur yang pada tahun 2000 menempati urutan kedua

dengan 9.366 orang per kilometer persegi mengalami penurunan tingkat kepadatan

pada tahun 2010 menjadi 9.022 orang per kilometer persegi, meskipun mengalami

penurunan tingkat kepadatan, akan tetapi kecamatan ini merupakan kecamatan

tertinggi pada tahun 2010. Fenomena ini menunjukkan konsentrasi penduduk diKecamatan Padang Barat mengalami penurunan, namun tidak seluruhnya migrasi ke

kecamatan Padang Timur, penyebaran menjadi lebih merata karena di tahun 2010

kepadatan penduduk di Kecamatan Padang timur justru mengalami penurunan yang

sama. Berarti penyebaran penduduk mulai merata di hampir semua kecamatan. Dari

grafik tahun 2010 hal ini sudah terbutki, karena perbedaan kepadatan antara satu

kecamatan dengan kecamatan yang lain tidak begitu mengalami disparitas seperti yang

terjadi pada tahun 2000.

Secara spasial, fenomena tersebut tertuang pada peta kepadatan penduduk dibawah ini.



[email protected]

Penurunan kepadatan penduduk di Kecamatan Padang Barat dari tahun 2000 ke tahun

2010 merupakan bukti bahwa penduduk telah mulai meninggalkan daerah pantai.

Meskipun perubahan kepadatan tersebut hanya terjadi di 2 kecamatan, namun secara

umum hampir semua kecamatan yang berada di tepi pantai mengalami penurunan di

tahun 2010. Beberapa kawasan permukiman yang berada di tepi pantai pasca gempa 30

September 2009 juga mengalami kerusakan. Hal ini juga merupakan faktor pendorong

bagi masyarakat untuk mencari lokasi baru yang lebih aman. Sementara kawasan By-

Pass dan arah timur Kota Padang menjanjikan tanah yang masih cukup luas, sejuk dan

lebih tinggi dari pantai.

C. Relokasi Bangunan Kantor Walikota Pasca Gempa 30 September

Konsentrasi Bangunan Pemerintahan Kota Padang pada awalnya berlokasi di kawasan

Khatib Sulaiman dan dekat Pasar Raya. Pasca gempa 30 September banyak bangunan

yang rusak berat hingga hancur total. Pemerintah setempat sepakat untuk

merekonstruksi sekaligus merelokasi bangunan tersebut didaerah lain agar tidak

mengalami efek yang sama dikemudian hari. Pemilihan lokasi yang tepat adalah



[email protected]

kawasan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah yang berada arah ke timur Kota Padang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada citra satelit dan peta di bawah ini.

Citra diatas bersumber dari

Google Earth, dimana lokasi

awal Kantor Walikota Padang

hanya berjarak + 1 Km dari

bibir pantai. Kantor

Walikota ini berada di

Kecamatan Padang Barat

persisnya di Kelurahan

Kampung Jao. Pemindahan

dilakukan ke arah timurdikawasan Aie Pacah seperti

citra dan peta di bawah ini.

Kelurahan Aie Pacah berada di Kecamatan Koto Tangah yang dilintasi oleh jalan By-Pass

Kota Padang. Persisinya lokasi bangunan baru Kantor Walikota Padang memiliki jarak

+5,3 Km dari bibir pantai (citra kiri). Citra diatas memperlihatkan relokasi kantor

Walikota Padang yang terjadi pasca gempa 30 September 2009 yang lalu.

Kesimpulan

Kota Padang merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Barat yang berada di tepi pantai baratPulau Sumatera. Belajar dari bencana gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang lalu

Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang pada Perda No. 10 tahun

2005, yang juga ditindaklanjuti dengan RTRW Kota Padang Tahun 2007 yang pada intinya

mengarahkan pembangunan permukiman, perdagangan dan kawasan pemerintahan ke arah

timur dan utara. Konsep ini berlatar belakang karena konsentrasi permukiman penduduk yang

terlalu padat di daerah barat yang merupakan kawasan yang sangat dekat dengan pantai.

Pola konsentrasi yang memusat di kawasan barat tersebut dapat dilihat dengan menggunakan

Citra Satelit Landsat ETM 7 dengan 2 tahun yang berbeda, yaitu tahun 2001 dan 2011 dengan

menggunakan komposit band 7,4,2. Kombinasi ini mampu memberikan perbedaan antara objekyang memiliki unsur vegetasi dan bukan vegetasi, sehingga pola pembangunan dapat dilihat



[email protected]

dengan jelas. Penampakan spasial pada citra tersebut menunjukkan pola persebaran penduduk

dan arahan pembangunan telah mengalami perluasan ke arah utara dan timur. Pola perluasan

ini sesuai dengan konsep difusi spasial yang tergolong pada difusi ekspansi dengan rentang

waktu 10 tahun.

Fenomena spasial tersebut didukung oleh data kependudukan yaitu data jumlah dan kepadatanpenduduk tahun 2000 dan 2010 yang juga menunjukkan penambahan jumlah penduduk di

kecamatan yang jauh dari pantai, dan pengurangan jumlah penduduk yang dekat dengan pantai.

Dari segi kepadatan penduduk juga mengalami dinamika, dimana pada tahun 2000 kepadatan

tertinggi terdapat di Kecamatan Padang Barat yang merupakan kecamatan yang berbatasan

langsung dengan pantai, sedangkan pada tahun 2010 kepadatan tertinggi terdapat di

Kecamatan Padang Timur yang tidak berbatasan dengan pantai. Meskipun kepadatan penduduk

pada tahun 2010 terdapat di Kecamatan Padang Timur, namun angka kepadatannya mengalami

penurunan dari tahun 2000. Fenomena ini merupakan sebuah bukti bahwa penduduk telah

mengalami penyebaran ke daerah lain untuk menghindari daerah pantai karena faktor bencana

alam. Hal ini terbukti dari jumlah penduduk secara umum dari 10 tahun tersebut mengalamipeningkatan.

Kantor pemerintahan yang mengalami perpindahan adalah Kantor Walikota yang pada awalnya

berada di Kecamatan Padang Barat, di tahun 2010 telah pindah ke Kecamatan Koto Tangah

persisnya dijalan By-Pass yang merupakan kawasan timur Kota Padang. Fenomena ini

merupakan difusi spasial yang tergolong relokasi.

Referensi

Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2000, 2010.

Direktorat Penataan Ruang Wilayah I, Dirjen Penataan Ruang Dept PU, 2008.Harian Padang Ekspres per Tanggal 2 Mei 2011,

http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=2935. Press Realease Pemko Padang, www.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang, http://www.padang.go.id/v2/content/view/2540/1/ NASA’s Landsat Program. TheLandsat7 Compositor,

http://landsat.gsfc.nasa.gov/education/compositor

http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=2935


http://www.padang.go.id/



http://www.padang.go.id/v2/content/view/2540/1/









dinamika spasial ekonomi kota padang pasca isu gempa dan tsunami1

Documents