-
7/24/2019 D-TANGGAPAN TERHADAP KAK DAN PERSONIL DARI PPK.docx
1/10
D.1 TANGGAPAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
D.1.1 Tanggapan Terhadap Latar Belakang
Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) disebutkan bahwa melalui Instruksi Presiden
Republik Indonesia No. !ahun "#$" tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan %enteri PAN dan R& No.' !ahun "#$ tentang Petunjuk !eknis Perjanjian
Kinerja Pelaporan dan Kinerja dan !ata *ara Re+iew Atas ,aporan Kinerja maka sudah
menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menggambarkan akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabn-a. leh karena itu untuk mewujudkan +isi dan
misi Kementerian P/PR maka diperlukan acuan sebagai landasan pelaksanaan program dan
kegiatan Kementerian P/PR -aitu Dokumen Renstra (Rencana 0trategis) -ang mencakup
Rencana Pembangunan 1angka %enengah (RP1%) -ang disusun secara berkala (' !ahunan).
Renstra tersebut memuat tujuan sasaran indikator dan target -ang akan dicapai per tahun
dalam kurun waktu ' tahun termasuk penjabaran pendanaan -ang dibutuhkan untuk
membia-ai kegiatan tersebut selama kurun waktu ' tahun.
Peraturan Pemerintah No.23 !ahun "##4 tentang !ata *ara Pengendalian dan 5+aluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamanatkan bahwa pengukuran kinerja digunakan
sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan -ang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan +isi dan misi instansi
D6$
ANGGAPAN DAN SARAN ERHADAP KERANGKA
ACUAN KERJA (KAK)
-
7/24/2019 D-TANGGAPAN TERHADAP KAK DAN PERSONIL DARI PPK.docx
2/10
S LAN TEKNIS
Pengukuran Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS Kepulauan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
pemerintah. Adapun dalam Perpres No."3 !ahun "#$ sebagai bagian dari siklus 0AKIP
pengukuran -ang dimaksud tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian -ang sistematik
dan didasarkan pada kelompok indikator kegiatan -ang berupa indikator6indikator masukan
keluaran hasil dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dan proses -ang merupakan
kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses pen-usunan
kebijakan program7kegiatan -ang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian
sasaran dan tujuan.
&erdasarkan Peraturan Presiden No.$' !ahun "#$' tentang Kementerian Pekerjaan /mum
dan Perumahan Rak-at &adan Pengembangan In8rastruktur 9ila-ah (&PI9) mempun-ai
8ungsi perencanaan (planning) -ang terdapat dalam siklus manajemen organisasi PA*
(Planning6rgani:ing6Actuating6*ontrolling). 0elain itu mempun-ai tugas untuk
men-elenggarakan dukungan -ang bersi8at substanti8 kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis
kementerian tersebut.
Pada tahun "#$' &adan Pengembangan In8rastruktur 9ila-ah telah men-elesaikan Kajian
Kebijakan Pengembangan Instrumen Pengendalian In8rastruktur dan Pen-usunan Indikator
Kinerja Keterpaduan In8rastruktur P/PR. Kedua produk diatas akan digunakan untuk
mengukur tingkat (;) keterpaduan pembangunan 8isik P/PR di dalam kawasan antar
kawasan dalam 9ila-ah Pengembangan 0trategis dan antar 9ila-ah Pengembangan
0trategis.
Pada tahun "#$4 &idang Pemantauan dan 5+aluasi akan melakukan pengukuran tingkat
keterpaduan pembangunan in8rastruktur P/PR (0DA &ina %arga *ipta Kar-a dan
Pen-ediaan Perumahan) di dalam kawasan antar kawasan dalam 9ila-ah Pengembangan
0trategis dan antar 9ila-ah Pengembangan 0trategis -ang ada di 0ulawesi %aluku %aluku
/tara Papua dan Papua &arat.
Secara umum, konsultan sudah memahami latar belakang dari pekeraan Pengukuran
Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS Kepulauan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara,
Papua dan Papua Barat !ang ada dalam Kerangka "cuan Kera #K"K$% Sampai saat ini,
masih ban!ak tantangan !ang harus dihadapi dalam rangka pengembangan infrastruktur
khususn!a infrastruktur Pekeraan Umum dan Perumahan Rak!at seperti& disparitas
wila!ah terutama wila!ah Kawasan Barat dan Kawasan 'imur Indonesia, eksploitasi
sumber da!a alam !ang tidak terkendali, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan
infrastruktur belum sesuai dengan rencana tata ruang, arus urbanisasi !ang tinggi !ang
men!ebabkan tumbuhn!a wila!ah kumuh, degradasi kualitas lingkungan dan kurangn!a
D6"
-
7/24/2019 D-TANGGAPAN TERHADAP KAK DAN PERSONIL DARI PPK.docx
3/10
S LAN TEKNIS
Pengukuran Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS Kepulauan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
ketersediaan air bersih maupun air minum% (i sisi lain, masih terlihat adan!a
ketidakpaduan antara perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan latu dengan
infrastruktur pekeraan umum khususn!a alan dan sumber da!a air serta belum optimaln!a
sinergi pembangunan infrastruktur akibat adan!a batasan kewenangan pemerintah pusat
maupun daerah%
)isi Kementerian PUPR ke depan adalah terwuudn!a infrastruktur pekeraan umum dan
perumahan rak!at !ang handal dalam mendukung Indonesia !ang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan gotong ro!ong% Untuk mewuudkan *isi tersebut, tentu saa
Kementerian PUPR harus bergerak cepat melalui proses pembangunan infrastruktur !ang
sudah direncanakan dan sesuai dengan kebiakan pembangunan wila!ah nasional% "rah
kebiakan pembangunan wila!ah nasional tersebut meliputi berbagai aspek antara lain &
percepatan pengembangan pusat+pusat pertumbuhan ekonomi wila!ah pengembangan
kawasan perkotaan dan perdesaan, peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan,
pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan pengembangan tata ruang
wila!ah nasional% Pembangunan infrastruktur harus direncanakan secara terpadu
berdasarkan pendekatan kawasan melalui pembangunan Wila!ah Pengembangan Strategis
#WPS$% Saat ini sudah ditetapkan - WPS di Indonesia !ang terbagi dalam pertumbuhan
terpadu !aitu kawasan !ang sudah terbangun #./ WPS$, kawasan !ang sedang berkembang
#.0 WPS$ dan kawasan pertumbuhan baru #1 WPS$%
Keterpaduan infrastruktur dalam mendukung pengembangan wila!ah telah diamanatkan
dalam Rencana Pembangunan 2angka Menengah 3asional #RP2M3$ 4/.-+4/.1% Sesuai
dengan asas keterpaduan !aitu pengintegrasian kebiakan perencanaan berbagai sektor
secara hori5ontal maupun *ertikal #antar komponen terkati/ atau antara pemerintah pusat
dan daerah, maka perlu dilakukan penguatan koordinasi khususn!a untuk peningkatan
keterpaduan pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah sehingga
tidak teradi tumpang tindih program dan nantin!a dapat dipertanggungawabkan kepada
mas!arakat% Seperti sudah disebutkan sebelumn!a bahwa pada tahun 4/.- Badan
Pengembangan Infrastruktur Wila!ah telah men!elesaikan Kaian Kebiakan
Pengembangan Instrumen Pengendalian Infrastruktur dan Pen!usunan Indikator Kinera
Keterpaduan Infrastruktur PUPR% 6leh karena itu, kedua produk diatas akan digunakan
dalam pekeraan ini dengan tuuan untuk mengukur tingkat #7$ keterpaduan pembangunan
fisik PUPR di dalam kawasan, antar kawasan dalam Wila!ah Pengembangan Strategis dan
antar Wila!ah Pengembangan Strategis khususn!a di wila!ah Kepulauan Sulawesi, Maluku,Maluku Utara, Papua dan Papua Barat%
D62
-
7/24/2019 D-TANGGAPAN TERHADAP KAK DAN PERSONIL DARI PPK.docx
4/10
S LAN TEKNIS
Pengukuran Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS Kepulauan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
D.1. Tanggapan Terhadap Da!ar H"k"#
Dasar
". Peraturan Presiden No. !ahun "#$' !entang rganisasi Kementerian Negara>
2. Peraturan %enteri PAN dan R& No.' !ahun "#$ tentang Petunjuk !eknis Perjanjian
Kinerja>
. Peraturan %enteri PAN dan R& No."# !ahun "#$2 tentang Perubahan ,ampiran
Peraturan %enteri Penda-agunaan Aparatur Negara dan Re8ormasi &irokrasi No."'
!ahun "#$" !entang Petunjuk Pelaksanaan 5+aluasi Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.
'. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. !ahun "#$" tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Secara umum konsultan sudah memahami referensi hukum !ang akan dipergunakan dalam
proses pen!elesaian pekeraan% 3antin!a konsultan uga akan untuk mengkai dan
menggunakan referensi hukum lain !ang dianggap dapat sesuai dan membantu proses
pen!elesaian pekeraan%
D.1.$ Tanggapan Terhadap T"%"an Dan &a!aran
!ujuan dan sasaran pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah
sebagai berikut=
a. !ujuan Pekerjaan
!ujuan dari kegiatan ini adalah terukurn-a tingkat keterpaduan in8rastruktur P/PR
(0DA &ina %arga *ipta Kar-a dan Pen-ediaan Perumahan) di dalam kawasan antar
kawasan dalam 9ila-ah Pengembangan 0trategis dan antar 9ila-ah Pengembangan
0trategis (9P0) 9ila-ah 0ulawesi %aluku %aluku /tara Papua dan Papua &arat.b. 0asaran Pekerjaan
0asaran dilaksanakann-a pekerjaan ini adalah terukurn-a tingkat keterpaduan
in8rastruktur P/PR (0DA &ina %arga *ipta Kar-a dan Pen-ediaan Perumahan) di
dalam kawasan antar kawasan dalam 9ila-ah Pengembangan 0trategis dan antar
9ila-ah Pengembangan 0trategis di 9ila-ah Pengembangan 0trategis (9P0) wila-ah
0ulawesi %aluku %aluku /tara Papua dan Papua &arat.
'uuan dan sasaran !ang pekeraan !ang disampaikan dalam Kerangka "cuan Kera #K"K$
sudah dipahami oleh konsultan% Inti dari tuuan dan sasaran tersebut adalah terukurn!a
tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR #S(", Bina Marga, 8ipta Kar!a dan Pen!ediaan
D6
-
7/24/2019 D-TANGGAPAN TERHADAP KAK DAN PERSONIL DARI PPK.docx
5/10
S LAN TEKNIS
Pengukuran Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS Kepulauan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
Perumahan$ baik di dalam kawasan, antar kawasan dalam Wila!ah Pengembangan
Strategis dan antar Wila!ah Pengembangan Strategis #WPS$ Wila!ah Sulawesi, Maluku,
Maluku Utara, Papua dan Papua Barat% "dapun konsep keterpaduan infrastruktur PUPR
secara garis besar dapat dilihat pada 9ambar (%.% Salah satu bentuk dari ukuran
keterpaduan adalah persentase !ang dihasilkan dari berbagai kriteria dan indikator%
Gambar D.1 Konsep &esar Keterpaduan Perencanaan dan Pemrograman
In8rastruktur P/PR
D.1.' Tanggapan Terhadap R"ang Lngk"p Kegatan ang Akan Dlak!anakan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) men-ebutkan ruang lingkup kegiatan -ang dilaksanakan
adalah sebagai berikut =
$. %elakukan re+iew terhadap kriteria dan indikator pengukuran kinerja -ang telah ada>
". Pengumpulan in8ormasi dan studi literatur -ang terkait dengan pengukuran keterpaduan
in8rastruktur P/PR dalam pelaksanaan pembangunan in8rastruktur P/ dan Perumahan
Rak-at>
D6'
ersentase Keterpaduann!a :%%%%%%%;
-
7/24/2019 D-TANGGAPAN TERHADAP KAK DAN PERSONIL DARI PPK.docx
6/10
-
7/24/2019 D-TANGGAPAN TERHADAP KAK DAN PERSONIL DARI PPK.docx
7/10
S LAN TEKNIS
Pengukuran Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS Kepulauan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
Keluaran dan manfaat dari pekeraan sebagaimana disebutkan dalam Kerangka "cuan
Kera sudah dipahami oleh konsultan% Konsultan akan berusaha untuk memberikan laporan
hasil pengukuran keterpaduan infrastruktur PUPR !ang maksimal sehingga bisa
menghasilkan manfaat !ang maksimal bagi pihak terkait%
D.1.- Tanggapan Terhadap Pelak!anaan Peker%aan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) men-ebutkan bahwa konsultan harus membuat jadual
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan -ang diperlukan untuk men-elesaikan
pekerjaan Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Kebijakan dan Program Keterpaduan
In8rastruktur P/PR pada 9P0 Kepulauan 0ulawesi %aluku %aluku /tara Papua dan
Papua &arat.
2angka waktu pen!elesaian pekeraan dalam Kerangka "cuan Kera adalah 4
-
7/24/2019 D-TANGGAPAN TERHADAP KAK DAN PERSONIL DARI PPK.docx
8/10
S LAN TEKNIS
Pengukuran Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS Kepulauan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
N
/
K"al,ka!J"#lah
0rang
J"#lah
0rang.B
"lan
Bdang Keahlan Penddkan&ert,kat
KeahlanPengala#an
". !enaga Ahli 1alan dan
1embatan
0$ !eknik
0ipil 1alan
-
7/24/2019 D-TANGGAPAN TERHADAP KAK DAN PERSONIL DARI PPK.docx
9/10
S LAN TEKNIS
Pengukuran Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS Kepulauan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
,aporan Antara seban-ak $# ,aporan Antara sesuai kebutuhan berisi hasil identi8ikasi
dan hasil kunjungan lapangan serta hasil analisa kunjungan lapangan diserahkan
selambat6lambatn-a tiga bulan setelah 0P%K ditandatangani.
. ,aporan Dra8t ?inal
,aporan Dra8t ?inal seban-ak $' ,aporan Dra8t ?inal -ang diserahkan oleh konsultan
dan diserahkan paling lambat 4 bulan kalender setelah 0P%K ditandatangani.
'. ,aporan Akhir
,aporan Akhir7?inal seban-ak "# buku dan handout bahan presentasi sesuai kebutuhan
berisi $' ,aporan Akhir diserahkan paling lambat bulan kalender setelah 0P%K
ditandatangani. Ringkasan 5ksekuti8 (>?ecuti*e Summar!) seban-ak "# eksemplar
diserahkan bersamaan dengan pen-erahan ,aporan ?inal7Akhir.
. 1adual pelaksanaan masih perlu didetailkan>
'. Perlu pendetailan struktur organisasi dan deskripsi kerja masing6masing tenaga ahlisecara umum>
D63
-
7/24/2019 D-TANGGAPAN TERHADAP KAK DAN PERSONIL DARI PPK.docx
10/10
S LAN TEKNIS
Pengukuran Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS Kepulauan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
D $#