Download - Moratorium Revisi
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 1/24
3.4.1Moratorium/Jeda Tebang 10 – 30 Tahun
1. Pengertian Moratorium
Pengertian moratorium dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia) KBBI Online sebagai
berikut: penangguhan pembayaran utang didasarkan pada Undang-Undang agar dapat mencegah
krisis keuangan yang semakin hebat; penundaan; penangguhan!
Pengertian moratorium berdasarkan KBBI Online secara "elas sangat berkaitan dengan
bidang ekonomi dan politik! #amun secara singkat istilah moratorium lebih tepat diartikan
sebagai penundaan atau penangguhan karena alasan tertentu! $ebagai contoh moratorium P#$
dilakukan karena beralasan untuk menge%aluasi "alannya proses pengadaan& seleksi& penempatan&
serta e'isiensi anggaran belan"a pegaai! $ehingga akan mudah untuk melakukan audit atau
penataan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada!
Pada penulisan ini istilah moratorium digunakan untuk mengistilahkan "eda penebangan
hutan! umusan ataupun konsep kebi"akan moratorium logging (moratorium penebangan hutan)
ini& dicetuskan oleh (*ahana +ingkungan ,idup Indonesia) *+,I melalui rapat Konsultasi
.aerah +ingkungan ,idup (K.+,) yang diadakan *+,I pada tanggal pril tahun /// di
0akarta! $ecara de'inisi& moratorium logging atau "eda tebang menurut *+,I adalah berhenti
se"enak dari akti'itas penebangan dan kon%ersi hutan!
dapun de'inisi lainnya yaitu pembekuan atau penghentian sementara seluruh akti'itas
penebangan kayu skala besar (skala industri) untuk sementara aktu tertentu sampai sebuah
kondisi yang diinginkan tercapai! 1enurut *+,I& moratorium logging ini dilaksanakan paling
sedikit selama 23 tahun! +ama atau masa diberlakukannya moratorium logging ini biasanya "uga
ditentukan oleh berapa lama aktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut! 4u"uannya
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 2/24
2adalah untuk mengambil "arak dari masalah agar didapat "alan keluar yang bersi'at "angka
pan"ang dan permanen!
2. Latar Belakang Moratorium di Indoneia
Pengurangan emisi dari de'orestasi dan degradasi hutan & Reducing Emissions from
Deforestation and Degradation Forest (5..) disepakati di Bali pada $esi ke-26 Kon'erensi
Para Pihak& Conference of Parties (7oP 26) Kon%ensi Kerangka Ker"a PBB mengenai Perubahan
Iklim829& United Nations Framework Convention on Climate Change (U#777)& sebagai
mekanisme global untuk mitigasi perubahan iklim! 1ekanisme yang sekarang disebut 5..
ini meliputi rangkaian kegiatan yang lebih luas& termasuk konser%asi hutan& pengelolaan hutan
secara lestari dan peningkatan cadangan karbon melalui penghutanan (a'orestasi) dan
penghutanan kembali (reboisasi)89! Pada tanggal < 1ei /2/& pemerintah epublik Indonesia
dan Kera"aan #oregia menandatangani $urat Pernyataan Kehendak& Letter of Intent (+oI)
tentang 5..869!
Berdasarkan +oI ini& Indonesia sepakat untuk melakukan beberapa tindakan& antara lain:
a! 1enyusun $trategi #asional tentang 5..
b! 1enetapkan badan khusus untuk menerapkan strategi 5..& termasuk sistem
pemantauan& pelaporan dan pembuktian (1=) atas pengurangan emisi dan
instrumen keuangan untuk penyaluran dana; dan
1829 .ecision >7P!26! educing emissions 'rom de'orestation in de%eloping countries: approaches to stimulate
action! 777>7P>//?><>dd!2& pp! @A22!89 .ecision >7P!23! 7openhagen ccord! 777>7P>//>22>dd& pp! CA
!869 http:>>!noray!or!id>Pageiles>C/C6<>+etterDo'DIntentD#orayDIndonesiaD<D1ayD/2/!pd' !
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 3/24
c! 1engembangkan dan menerapkan instrumen kebi"akan serta kemampuan untuk
melaksanakannya& termasuk penundaan selama dua tahun bagi pemberian iEin ,ak
Pengusahaan ,utan (,P,) baru untuk kon%ersi kaasan lahan gambut dan hutan
alam untuk penggunaan lainnya!
,anya satu minggu sebelum setahun penandatanganan +oI tersebut& pada / 1ei /22&
Instruksi Presiden& yang dikenal dengan Inpres #o! 2/>/22 diterbitkan! Inpres ini
mengumumkan moratorium hutan yang akan memenuhi salah satu tindakan kesepakatan dalam
+oI yang paling banyak menarik perhatian publik 8C9! Inpres ini bertu"uan untuk menunda
pemberian iEin ,P, baru untuk penebangan dan kon%ersi hutan dan lahan gambut selama dua
tahun se"ak tanggal diundangkannya! Penundaan ini memungkinkan pembenahan tata kelola
hutan yang lebih baik melalui pelembagaan proses koordinasi dan pengumpulan data dan
kemungkinan "uga peraturan-peraturan baru yang diperlukan! $ementara Center for
International Forestry Reaserch (7IO)839 dan se"umlah pihak lain menyambut baik
moratorium ini sebagai langkah ma"u& dua kelompok pemangku kepentingan tertentu menyambut
pengumuman ini dengan kecemasan yang berbeda alasannya8<9!
Pertama& kalangan pengusaha (dan sebagian anggota dean dan birokrat) yang
mengungkapkan kekhaatirannya baha dengan membatasi peluang pembangunan berbasis
lahan& moratorium akan menghambat pertumbuhan ekonomi8?9! 1ereka menegaskan baha
moratorium dapat membahayakan strategi pembangunan yang mampu menciptakan lapangan
ker"a dan yang berpihak pada rakyat miskin yang telah diterima secara luas!
28C9 http:>>sipuu!setkab!go!id>PUUdoc>2?2?<>I#P5$/2//22!pd' !839 7IO press release& / 1ei /22! Ban on ne
'orest concessions in Indonesia is good nes 'or climate change& but many challenges remain!8<9 4he 0akarta Flobe& 1ei /22! orest moratorium too harsh 'or some& too eak 'or others!8?9 ntara& 1ei /22! FPKI menganggap Inpres moratorium akan memicu perselisihan!
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 4/24
Kedua& kalangan pemerhati lingkungan yang kecea atas ruang lingkup moratorium yang
sempit dengan berbagai pengecualiannya! 1ereka menyatakan baha moratorium tidak akan
e'ekti' untuk mengurangi emisi karbon dan mengungkapkan kekhaatiran tentang lemahnya
6rencana tata ruang>tata guna lahan dan tata kelola hutan& yang diperlukan secara lebih luas untuk
mendukung pelaksanaan moratorium ini8@9!
3. !one" #$%%& dan Im"lementain'a
a! +atar Belakang 5..
Pengurangan emisi dari de'orestasi dan degradasi hutan ( Reduction of Emission from
Deforestation and Degradation Plus) (5..) dilandasi ide utama yaitu menghargai indi%idu&
masyarakat& proyek dan #egara yang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca A FK ( green
house gas A F,F) yang dihasilkan hutan! 5.. berpotensi mengurangi emisi FK dengan
biaya rendah dan aktu yang singkat& dan pada saat bersamaan membantu mengurangi tingkat
kemiskinan dan memungkinkan pembangunan berkelan"utan!
("a "erbedaan de)oretai dan degradai hutan*
Fambar Perbedaan .e'orestasi dan .egradasi ,utan($umber: Pengendalian Kebakaran ,utan
dan +ahan Berbasis 1asyarakat&/2C)
38@9 Kompas& < 1ei /22! Inpres& kompromi politik-ekonomi!
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 5/24
5.. merupakan satu dari beberapa skema yang hangat diperdebatkan dalam putaran
perundingan perubahan iklim! $kema ini aalnya dirancang oleh Papua #ugini dan Kosta ika& dua
negara pemilik hutan tropis yang merasa tidak mendapat keuntungan apapun dari skema perubahan iklim
di baah reEim Protokol Kyoto! .ua skema Protokol Kyoto& Emission rading (54) dan !oint
Im"lementation (0I) hanya berlaku untuk dan di kalangan negara ma"u (nneG I)! $atu skema lain& Clean
Develo"ment #echanism (7.1)& melibatkan #egara berkembang tapi hanya dibatasi tidak lebih dari 2H
total emisi tahunan negara ma"u yang mengin%estasikan proyek 7.1-nya di negara berkembang! 0umlah
yang sangat kecil ini tidak lepas dari prinsip pengurangan emisi domestik sebagai tu"uan utama Protokol
Kyoto! rtinya& mekanisme 54& 0I maupun 7.1 hanya pelengkap (additional ) dari tu"uan utama
Protokol Kyoto yaitu mendesak negara nneG I mengurangi emisi domestik mereka (1urdiyarso& //?:
C@-3)!
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 6/24
Fambar +atar Belakang 4erbentuknya $kema 5..
b! $e"arah 5.. dan 5..
Perdebatan mengenai 5.. beraal dari perdebatan mengenai kerangka implementasi
kon%ensi perubahan iklim& terutama Protokol Kyoto!
Pada kon%ensi perubahan iklim selan"utnya perdebatan kerangka implementasi ini
diperbaiki dan disempurnakan setelah meleati berbagai perubahan pada tiap kon%ensi
perubahan iklim& perbaikan kerangka implementasi ini menghasilkan skema 5..!
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 7/24
Fambar $e"arah Per"alanan Konsep 5.& 5.. dan 5.. (.#PI& /2)($umber: Pengendalian Kebakaran ,utan
dan +ahan Berbasis 1asyarakat&/2C)
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 8/24
c! Konsep 5.. di Indonesia
Perangkat +ukum #$%% & di Indoneia
da tiga peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan yang langsung
berhubungan dengan 5..& yaitu:
(2) P! <@>1enhut-II>//@ tentang Penyelenggaran Demonstration $ctivities Pengurangan
5misi Karbon dari .e'orestasi dan .egradasi ,utan&
() Peraturan 1enteri Kehutanan (Permenhut) #o! 6/>1enhut-II>// tentang 4ata 7ara
Pengurangan 5misi
dari .e'orestasi dan .egradasi ,utan
(6) Peraturan 1enteri Kehutanan (Permenhut) #o! 6<>1enhut-II>// tentang 4ata 7ara
PeriEinan Usaha Peman'aatan Penyerapan dan>atau Penyimpanan Karbon pada ,utan
Produksi dan ,utan +indung!
1eski berhubungan dengan 5..& ketiga peraturan tersebut memiliki acuan
pembentukan yang berbeda! .ua peraturan yang pertama merupakan tindak lan"ut dari keputusan
$B$4 dalam 7OP 26 di Bali yang mendorong penyelenggaraan berbagai demonstration
activities atau akti%itas u"i coba& untuk menemukan metodologi 5.. yang memadai! .i sisi
lain& menurut #ur 1asripatin& anggota Pok"a 5.. Kementerian Kehutanan& kehadiran P!6/
"uga dipicu oleh semakin mera"alelanya inisiati' 5.. di daerah yang berpotensi
menggadaikan aset bangsa (baca: hutan) tanpa kendali memadai dari kerangka hukum yang ada!
Karena itu& Permenhut 5.. dibentuk ala kadarnya agar bisa mengatur lalu lintas 5..
yang terdiri dari berbagai arna proposal& baik skema sharing bene'it& "angka aktu& bentuk
hubungan hukum& penyelesaian sengketa dan sebagainya!
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 9/24
$ementara itu& P!6< merupakan peraturan mengenai Peman'aatan 0asa +ingkungan (P0+)
berupa penyerapan karbon (car%on se&uestration) dan penyimpanan karbon (carbon sink)!
Konsep P0+ itu sendiri sudah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik
secara langsung maupun tidak! Beberapa contoh peraturan tentang peman'aatan "asa lingkungan
bisa dilihat sebagai berikut :
UU #o! 3 tahun 2/& tentang Konser%asi $umber .aya lam ,ayati dan 5kosistemnya Pasal
6C ayat 6:
Untuk kegiatan kepariisataan dan rekreasi& pemerintah dapat memberikan hak
pengusahaan atas Eona peman'aatan taman nasional& taman hutan raya& dan taman isata alam
dengan mengikut sertakan rakyat!
UU #o! C2 tahun 2& tentang Kehutanan Pasal < ayat 2:
Peman'aatan hutan lindung dapat berupa peman'aatan kaasan& peman'aatan "asa
lingkungan& dan pemungutan hasil hutan bukan kayu!
PP #o! < tahun //?& tentang 4ata ,utan dan Penyusunan encana Pengelolaan ,utan
Perencanaan ,utan serta Peman'aatan ,utan Pasal 2 angka <:
Peman'aatan "asa lingkungan adalah kegiatan untuk meman'aatkan potensi "asa
lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi 'ungsi utamanya!
,trategi -aional #$%%&
1enindak lan"uti +oI Pemerintah Indonesia dan Pemerintah #oregia& Presiden
membentuk $atuan 4ugas 5.. dengan membaa 2/ kementerian dan lembaga lainnya ke
dalam proses koordinasi berdasarkan C bidang penting yaitu strategi dan perencanaan&
membangun institusi& implementasi taktis dan dukungan keseluruhan!
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 10/24
Pada 0uni /2& $atuan 4ugas Persiapan Kelembagaan 5.. merumuskan $trategi
#asional 5.. yang memuat :
- =isi& 1isi& 4u"uan& uang +ingkup dan Keterkaitan 5.. dengan Program lain
- Kerangka dan Pilar-Pilar $trategi #asional 5..
- Pembangunan $istem Kelembagaan 5..
- Pengka"ian Ulang dan penguatan kebi"akan dan Peraturan
- Peluncuran Program-Program $trategis
- Perubahan Paradigma dan Budaya Ker"a
- 1elibatkan para Pihak
- rahan Pelaksanaan
- ase-'ase Pelaksanaan
- Pelaksanaan 5.. di tingkat sub-#asional (Pro%insi Percontohan dan Pengembangan
Implementasi di 4ingkat sub-#asional)
- Penyusunan encana ksi
- Penyusunan encana Bisnis
- e'ormasi Kerangka ,ukum
ii Mii Tuuan dan #uang Lingku" #$%% & di Indoneia
=isi :
Pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut yang berkelan"utan sebagai aset nasional
yang dapat diman'aatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat!
1isi :
- 1eu"udkan %isi pengelolaan hutan dan gambut berkelan"utan melalui tata kelola yang e'ekti'
yang dicapai dengan :
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 11/24
- 1emantapkan 'ungsi lembaga pengelolaan hutan dan lahan gambut
- 1enyempurnakan peraturan>perundangan dan meningkatkan penegakan hukum
- 1eningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut 4u"uan
- 4u"uan 0angka Pendek (/2-/2C)
Perbaikan kondisi tata kelola& kelembagaan& tata ruang dan iklim in%estasi secara strategis agar
dapat mencapai komitmen Indonesia dalam penurunan emisi dengan tetap men"aga pertumbuhan
ekonomi!
- 4u"uan 0angka 1enengah (/2-//)
Pelaksanaan tata kelola sesuai kebi"akan dan tata cara yang dibangun pada lembaga pengelolaan
hutan dan lahan gambut& serta pada ruang dan mekanisme keuangan yang telah ditetapkan dan
dikembangkan dalam tahap sebelumnya agar target-target penurunan emisi <-C2H pada tahun
// dapat dicapai!
- 4u"uan 0angka Pan"ang (/2-/6/)
,utan dan lahan Indonesia men"adi net carbon sink pada tahun /6/ sebagai hasil pelaksanaan
kebi"akan yang benar untuk keberlan"utan 'ungsi ekonomi dan "asa ekosistem dari hutan!
#uang Lingku" #$%% & di Indoneia
- Penurunan emisi dari de'orestasi
- Penurunan emisi dari degradasi hutan>dan atau degradasi lahan gambut
- Pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon melalui :
- Konser%asi hutan
- Pengelolaan hutan yang berkelan"utan ($1)
- ehabilitasi dan restorasi kaasan yang rusak
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 12/24
- Penciptaan man'aat tambahan bersama dengan peningkatan man'aat dari karbon melalui :
Peningkatan kese"ahteraan masyarakat lokal
Peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati
Peningkatan kelestarian produksi "asa ekosistem lain
$ecara hukum sesuai dengan pasal 2(b) dan 2(c) dari UU no C2 tahun 2 tentang
Kehutanan& skema 5.. dilaksanakan dalam kaasan lahan berhutan (termasuk hutan
mangro%e) dan lahan bergambut di dalam kaasan hutan dan kaasan P+ (rea Penggunaan
+ahan) di seluruh ilayah Indonesia baik yang sudah maupun belum tercatat dalam da'tar hutan
Indonesia ketika $trategi #asional 5..! $ebagaimana gambar berikut:
Fambar : uang +ingkup Kegiatan 5.. (#.7-4#7& /26)
($umber: Pengendalian Kebakaran ,utan dan +ahan Berbasis 1asyarakat&/2C)
$trategi nasional 5.. dilaksanakan dengan berlandaskan pada lima pilar sebagaimana
Fambar & yaitu :
- Kelembagaan dan proses
- ,ukum dan peraturan
- Program-program strategis
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 13/24
- Perubahan paradigma J budaya ker"a
- 1elibatkan para pihak
Fambar ! +ima Pilar $trategi #asional 5.. di Indonesia($umber: Pengendalian
Kebakaran ,utan dan +ahan Berbasis 1asyarakat&/2C)
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 14/24
,umber Pendanaan #$%% &
Permenhut 6/>// tidak menyebut secara tegas sumber pendanaan& tapi secara implisit
menggambarkan perdagangan serti'ikat yang merupakan bagian dari skema pasar! Penyebutan
secara tegas muncul dalam Permenhut 6<>//& dimana sumber pendanaan adalah:
(2) .ana sendiri;
() Cor"orate 'ocial res"onsi%ility (7$)&
(6) .ana hibah!
.alam tulisannya ber"udul uo =adis 5.. di Indonesia& $teni (//) menyatakan
baha skema sumber pendanaan 5.. menurut Peraturan 1enteri Kehutanan #omor #o!
6<>1enhut-II>// tentang 4ata 7ara PeriEinan Usaha Peman'aatan Penyerapan dan>atau
Penyimpanan Karbon pada ,utan Produksi dan ,utan +indung agak membingungkan secara
hukum! Pertama& iEin usaha karbon merupakan skema peman'aatan "asa yang pasti mendapat
kontraprestasi atau keuntungan langsung! .alam hal ini& penyebutan 7$ sebagai sumber
pendanaan sangat berbeda dengan ketentuan mengenai 'ungsi 7$ dalam UU #o! C/ 4ahun
//? tentang Perseroan 4erbatas! .alam pasal ?C ayat (2) disebutkan baha LPerseroan yang
men"alan kegiatan usahanya di bidang dan>atau berkaitan dengan a"ib melaksanakan tanggung
"aab sosial dan lingkunganM! $elan"utnya dalam pasal 2 angka 6 menyebutkan Ltanggung "aab
sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelan"utan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang berman'aat&
baik bagi perseroan sendiri& komunitas setempat& maupun masyarakat pada umumnyaM!
$ecara konseptual dan se"arah 7$ adalah in%estasi sosial untuk pemberdayaan
masyarakat& bukan in%estasi komersial! $ementara itu iEin usaha karbon adalah in%estasi
komersial yang berusaha mencari keuntungan ekonomi langsung! Karena itu& menempatkan 7$
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 15/24
sebagai sumber pendanaan merupakan bentuk penyimpangan dari 'ungsi 7$! $eharusnya& 7$
dikembalikan ke mandatnya sebagai salah satu kontribusi perusahaan bagi pengembangan
kehidupan karyaan maupun komunitas di sekitar lokasi operasi perusahaan!
+ogika yang sama berlaku untuk sumber pendanaan berupa hibah! ,akikat hibah adalah
'ungsi sosial bukan komersial! 0ika peman'aatannya dipakai untuk tu"uan menghasilkan serti'ikat
karbon yang diper"ualbelikan untuk mendapat untung maka 'ungsi sosial tersebut berubah total
men"adi komersial!
0ika dilihat ke belakang& disorientasi sumber pendanaan tampaknya bersumber dari
ketidaktegasan perbedaan antara sumber pendanaan yang berbasis pasar dan dana publik! 0ika
skema pasar yang diterima maka secara etis komersialisasi akan dikategorikan sebagai kepatutan
karena arena pasar hakikatnya merupakan ilayah komersial terutama untuk tu"uan pri%at!
Berbeda dengan dana publik yang memiliki 'ungsi mendukung kiner"a untuk tu"uan publik!
.alam hal ini& dana hibah dan 7$ yang memiliki 'ungsi publik tidak akan dibelokan untuk
tu"uan pri%at-komersial tapi dikelola untuk kepentingan publik& antara lain kelestarian hutan dan
pemulihan 'ungsi ekologis!
4. #uang Lingku" Moratorium
Inpres merupakan seperangkat perintah presiden kepada kementerian dan lembaga
pemerintahanlain yang terkait! $ebagai dokumen nonlegislati'& Inpres tidak memiliki
konsekuensi hukum "ika tidak dilaksanakan! Inpres #o! 2/>/22 memberi perintah kepada tiga
menteri (Kehutanan& .alam #egeri dan +ingkungan ,idup) dan kepala lima lembaga (Unit
Ker"a Presiden Bidang Pengaasan dan Pengendalian Pembangunan& Badan Pertanahan
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 16/24
#asional& Badan Koordinasi Penataan uang #asional& Badan Koordinasi $ur%ei dan Pemetaan
C #asional dan lembaga yang dibentuk untuk mengelola 5..)& serta para gubernur dan bupati!
Inpres ini men"elaskan tugas dan tanggung "aab masing-masing lembaga selama dua tahun
se"ak dikeluarkannya Inpres!
.ua kementerian penting yang sangat terkait dengan de'orestasi dan emisi berbasis lahan
tidak disebutkan dalam Inpres& yaitu: Kementerian Pertanian dan Kementerian 5nergi dan
$umber .aya 1ineral! Kedua lembaga ini tidak dimasukkan dalam Inpres mungkin karena
terkait dengan peran mereka dalam program ketahanan pangan dan energi nasional! Pembatasan
penerapan moratorium pada kegiatan di sektor-sektor ini dapat melemahkan kemampuan
pemerintah untuk memenuhi tu"uan Inpres itu sendiri& serta komitmen Presiden untuk
menurunkan emisi gas rumah kaca!
Inpres ini berlaku bagi hutan alam primer dan lahan gambut! Istilah yang baru sa"a
diperkenalkan Nhutan alam primer dan bukan hutan alam& sebagaimana digunakan dalam +oI
telah dita'sirkan berbeda oleh berbagai pemangku kepentingan! Istilah baru dalam Inpres ini
menguatkan pena'siran baha sasaran moratorium hanya hutan yang tidak tersentuh& tidak
terkelola dan tidak terganggu! $edangkan sebagian pihak mena'sirkan baha +oI mencakup
kisaran hutan yang lebih luas! Penggunaan istilah hutan alam Nprimer "uga mempengaruhi ruang
lingkup moratorium karena tidak memasukkan hutan alam sekunder atau hutan bekas tebangan!
Perbedaannya besar sekali sebagaimana diuraikan lebih lan"ut di baah ini& karena "ika
489 +uas seluruh lahan berhutan di Indonesia pada tahun // ialah 2& "uta ha (paling sedikit @3&< "uta
ha lahan hutan negara dan <& "uta ha lahan untuk areal penggunaan lain& atau NP+)! .i antara luas ini&
hutan primer mencakup C3& "uta ha! Banyak di antara hutan primer ini telah dilindungi oleh hokum yang
ada& yang selan"utnya mengurangi daerah tambahan yang dilindungi berdasarkan moratorium! Bahkan&
seandainya sekitar C<&? "uta ha hutan nonprimer telah dilindungi& daerah yang tercakup dalam moratorium
tersebut semestinya telah bertambah cukup besar!
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 17/24
menggunakan istilah Nhutan alam luas kaasan yang tercakup moratorium dapat mencapai dua
kali lipat& bergantung pada berapa bagian dari luas hutan ini yang telah diberi ,P,89!3
6 #amun demikian& teks tentang lahan gambut dalam Inpres ini menyiratkan baha
moratorium mencakup seluruh lahan gambut tanpa membedakan "enis& kedalaman& letak&
ilayah administrasi dan tingkat kerusakannya! $ebelumnya& berdasarkan Peraturan 1enteri
Pertanian (#o! 2C>Permentan>+!22/>>//)& hanya lahan gambut dengan kedalaman lebih dari
6 m yang dilindungi dari kon%ersi men"adi perkebunan kelapa sait!
Fubernur dan bupati& yang menerbitkan iEin pengembangan kelapa sait& perlu
mena'sirkan Inpres lebih bi"aksana setelah sekian lama memegang peraturan menteri tersebut
sebagai acuan baha lahan yang tercakup moratorium adalah seluas <C "uta ha82/9! Kemudian
$ekretaris 0enderal Kementerian Kehutanan menyatakan baha lahan yang tercakup kira-kira ?
"uta ha& yang terdiri dari 33 "uta ha hutan primer dan 2? "uta ha lahan gambut A yang "auh lebih
kecil dari pengumuman sebelumnya& < "uta ha8229! (*ells dan Paoli /22)!
Interpretasi independen secara digital terhadap PIPIB yang melampiri Inpres
menun"ukkan baha moratorium mencakup luas yang tidak lebih dari C< "uta ha 829! $ementara
itu analisis yang dilakukan terhadap PIPIB tersedia bagi umum pada tanggal 3 gustus /22
menun"ukkan baha luas cakupan Inpres adalah <<&C "uta ha! Berbagai man'aat lingkungan yang
akan diperoleh dari moratorium diperkirakan lebih kecil daripada yang mungkin diharapkan!
5
682/9 4he 0akarta Flobe& / 1ei /22! $B signs decree on -year de'orestation moratorium; 4he 0akarta Post& /
1ei /22! 1oratorium issued to protect primary 'orests& peatland!8229 4he 0akarta Post& 3 0uli /22! Fo%t reduces area
o' 'orests protected by moratorium!829 http:>>!greenpeace!org>seasia>id>blog>pak-presidensby-kami-akan-memberitahu-siapa->blog>6323/p!
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 18/24
+uas kaasan yang belum dilindungi masih sangat luas dan emisi yang dapat dihindari masih
terlalu kecil!
. !emungkinan %am"ak Moratorium
a! .ampak +ingkungan+ahan gambut mendapat perhatian khusus dalam moratorium karena peran pentingnya
dalam menyimpan karbon dan menyediakan "asa lingkungan lain& termasuk konser%asi air
dan keanekaragaman hayati! $esungguhnya& dampak lingkungan positi' utama dari
moratorium adalah dari perlindungan tambahan yang diberikan kepada ekosistem ini!
Kepadatan karbon di lahan gambut berhutan dapat mencapai 3-2/ kali lipat dibandingkan
dengan tanah mineral berhutan dalam satuan luas yang sama bergantung pada kedalaman
gambutnya! Oleh karena itu& melindungi lahan gambut merupakan upaya nyata dalam hal
pengurangan emisi dan man'aat lingkungan lainnya! #amun hanya C& "uta ha gambut
yang tercakup dalam moratorium masih berada di dalam tutupan hutan primer!
Bergantung pada pengendalian kebakaran hutan dan perubahan tata air dari lahan gambut
yang terganggu& emisi karbon dioksida (7O) akan terus berlan"ut sekalipun moratorium
membatasi kerusakan lebih "auh terhadap hutan yang tumbuh di atasnya! Oleh karena itu&
pelaksanaan moratorium dan re%isi PIPIB semestinya mengutamakan perlindungan
terhadap hutan gambut dan lahan gambut bekas tebangan yang berada dalam keenangan
Kementerian Kehutanan!
+a"u de'orestasi di lahan gambut berhutan selama ///-//3 adalah sekitar 2// /// ha
per tahun! $ebagian besar gambut dalam yang telah gundul dan rusak terletak di Pro%insi
iau (Kementerian Kehutanan //@)! Ka"ian terbaru menun"ukkan baha la"u de'orestasi
di hutan gambut di sia 4enggara kepulauan (terutama Indonesia) selama ///-/2/
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 19/24
sebesar &H per tahun& "auh lebih tinggi dari la"u de'orestasi tahunan di hutan hu"an
dataran rendah sebesar 2&H (1iettinen dkk! /22)!
Pengeringan lahan gambut dapat menyebabkan kubah gambut runtuh dan emisi gas
rumah kaca meningkat! .i daerah pesisir& runtuhnya gambut telah menyebabkan intrusi
air laut sehingga memaksa petani pindah dari lahan pertanian mereka (0oshi dkk! /2/)!
.ampak langsung akibat kesalahan pengelolaan lahan gambut ini menimbulkan
tantangan baru dalam hal penghidupan masyarakat yang melampaui persoalan perubahan
iklim! $ehingga untuk mendukung pengelolaan lahan gambut yang berkesinambungan
diperlukan penyempurnaan tata kelola lahan gambut& termasuk memper"elas sistem
pemilikan atau penguasaan lahan& peningkatan kapasitas dan penegakan hukum!
b! .ampak 5konomi
Pemegang ,P, dan pengusaha perkebunan kelapa sait khaatir baha moratorium
akan mengancam penyediaan lapangan ker"a karena dapat mengganggu program peluasan
mereka! Keabsahan klaim seperti ini perlu dicermati! 1enurut telaah euters&
perusahaan-perusahaan perkebunan besar kelapa sait yang beroperasi di Indonesia telah
melakukan peluasan dengan la"u 2/ /// ha per perusahaan per tahun (Kosanage dan
4aylor /22)! Bagi perusahaan-perusahaan ini& penguasaan lahan terkecil sekalipun cukup
bagi mereka untuk meneruskan peluasan selama dua tahun ke depan! Perusahaan-
perusahaan besar diduga telah menguasai lahan dalam "umlah yang cukup& dengan iEin
ataupun iEin prinsip sehingga masih memungkinkan mereka melakukan peluasan dengan
la"u tersebut hingga "auh melampaui "angka aktu dua tahun moratorium! 0ika temuan
dalam laporan euters benar& moratorium berdampak minimal terhadap lapangan ker"a
yang berkaitan dengan peluasan kebun sait!
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 20/24
1oratorium dua tahun "ustru dapat diman'aatkan pengembang untuk menggeser kegiatan
mereka dari peluasan lahan produksi prioritas men"adi peningkatan produksi dari kebun
yang ada! Produkti%itas per satuan luas pada kebanyakan perkebunan kelapa sait di
Indonesia "auh lebih rendah dibandingkan potensinya! erata produkti%itas minyak sait
saat ini adalah 6&3 ton per ha& yaitu C/H lebih rendah daripada rerata produksi 1alaysia
sebesar <&C ton per ha (KPPU //?)! Pilihan untuk meningkatkan produkti%itas dapat
dibuat sambil memperbaiki prasarana& yang dengan sendirinya menciptakan lapangan
peker"aan dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat!
Perusahaan "uga dapat merehabilitasi ekosistem pada hutan gambut yang terdegradasi dan
telah dikuasainya! *alaupun cadangan karbon di atas permukaan tanah di daerah ini
mungkin rendah& karbon di baah tanahnya masih tinggi! Perusahaan-perusahaan ini
harus didorong untuk menga"ukan iEin baru bagi rehabilitasi ekosistem yang dikecualikan
dalam Inpres moratorium ini! 0ika skema seperti ini baik secara ekonomis maka tidak
tertutup kemungkinan menarik in%estasi sektor sasta!
Fambar 6! .aerah ,utan 1ortorium di Indonesia 4ahun /23$umber: (lo%al Forest )atch& ? Oktober /23
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 21/24
. $aluai !ebiakan Moratorium di Indoneia
1asa "eda tebang telah ber"alan selama 6 tahun& namun dalam praktiknya pemerintah
gagal melindungi hutan Indonesia& bahkan sebalikya menggunakan moratorium sebagai
instrumen untuk melegalkan perusakan hutan dengan memberikan kemudahan iEin konsesi
kehutanan! ,al tersebut mengakibatkan tekanan dan kerusakan pada hutan dan kon'lik semakin
luas!
Pemerintah memberikan iEin kepada perusahaan& di sisi lain memasukkan ilayah
kelola masyarakat sebagai obyek moratorium serta membatasi hak-hak masyarakat dalam
mengelola hasil hutan! $ering kali ditemukan baha ilayah kelola masyarakat dimasukkan
dalam cakupan moratorium& sementara konsesi yang dimiliki korporasi dapat dengan mudah
keluar dan masuk dalam cakupan moratorium! ,al ini dapat dibuktikan pada beberapa kasus di
kabupaten 1erauke dengan melihat pada PIPIB!
$ementara itu& kebakaran hutan yang seharusnya bisa diminimalkan ternyata malah
mencapai tingkat yang sangat mengkhaatirkan di tahun /2C! ,ingga ebruari /2C& telah
ter"adi kebakaran lahan gambut di Pro%insi iau seluas lebih dari ?!? hektar dengan 2&/@
titik api& di mana C2C titik (6@&/H) terdapat di ilayah PIPIB re%isi ((reen"eace* /2C)!
$elain kebakaran hutan& alih 'ungsi kaasan hutan untuk alasan pembangunan
dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat adat>lokal "uga terus ter"adi di beberapa
tempat di Indonesia!
da banyak celah yang membuat moratorium men"adi tidak e'ekti' dan sesuai dengan
apa yang diharapkan& di antaranya :
a! Pemberlakuan kebi"akan "eda tebang semen"ak aal terlalu banyak memberikan
ruang kompromi yang "ustru mengancam perlindungan hutan dan lahan gambut
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 22/24
Indonesia! ,al ini terlihat daribanyaknya pengecualian yang diatur dalam kebi"akan
tersebut!
b! Kebi"akan moratorium tidak menyentuh akar persoalan kehutanan dan tidak
implementati'!
c! Berbagai upaya yang dilakukan oleh $atgas 5.. dalam mengisi periode
moratorium lebih banyak berupa ka"ian& namun belum tercermin dalam kebi"akan
'ormal yang memiliki landasan hukum kuat!
d! 4erdapat beberapa capaian positi' dalam upaya penyelamatan hutan seperti
penandatanganan 1OU antar penegak hukum dan 1oU antara BP 5.. dengan
pemerintah daerah! #amun& hal tersebut kalah cepat dengan la"u pelanggaran dan
perusakan hutan! $ebagai contoh& keberhasilan penegakan hukum pada kasus P4!
Kalista di ceh& tidak diikuti oleh kasus +abora $itorus di Papua Barat! ,al ini
menun"ukkan masih lemahnya penegakan hukum dalam kasus perusakan hutan dan
lingkungan!
e! 1ekanisme monitoring dan pengaduan terhadap pelanggaran iEin tidak e'ekti'
dan tidak mudah dilaksanakan masyarakat! 1ekanisme ini hanya e'ekti'
digunakan oleh instansi terkait dan perusahaan sehingga sebagian besar pengaduan
hanya berasal dari pihak perusahaan!
1oratorium yang e'ekti' dapat memperbaiki proses pemberian iEin dan perencanaan
penggunaan lahan yang mendukung target pembangunan ekonomi nasional dan menghormati
hak-hak masyarakat setempat! .iharapkan e'ek moratorium ini bisa dirasakan lebih dari dua
tahun!
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 23/24
Persepsi salah yang sering disebut dalam media adalah moratorium ini dibuat untuk
menghentikan semua penebangan hutan di Indonesia dan menghambat ekspansi industri-industri
seperti industri kelapa sait& ,4I& dan tambang! #amun& menurut isi dari kesepakatan Indonesia-
#oregia& moratorium ini adalah suspensi atas pemberian iEin baru kon%ersi hutan alam dan
lahan gambut!
Pencabutan iEin-iEin yang sudah dikeluarkan banyak di antaranya yang mungkin ilegal
sepertinya berada di luar rancangan moratorium ini! $elain itu& karena moratorium hanya
diberlakukan pada iEin baru kon%ersi hutan alam dan lahan gambut& kemungkinan besar
peraturan ini tidak mencakup iEin penebangan pohon selekti' ( selective logging "ermits) atau iEin
perkebunan kelapa sait di daerah P+!
0angka aktu dua tahun& di mana tidak ada iEin baru kon%ersi hutan& memberi
kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mulai men"alankan kebi"akan 5..& seperti
memperbaiki perencanaan penggunaan lahan& mengka"i dan mencabut iEin ilegal& mendorong
ekspansi perkebunan kelapa sait yang berkesinambungan di Llahan terdegredasiM& dan
mengembangkan insenti' untuk melakukan LlandsapM untuk pembangunan antara daerah
berhutan dengan lahan yang tingkat karbonnya rendah!
*alaupun terbatas dalam hal aktu dan cakupan areal& moratorium ini berpotensi untuk
mendukung perbaikan tata kelola hutan& yang merupakan penentu untuk mencapai
penguranganemisi berbasis lahan dalam "angka pan"ang!
1oratorium memberikan pesan yang "elas dan tegas mengenai pentingnya melindungi
lahan gambut khususnya; mener"emahkan pesan Inpres ini dalam bentuk tindakan nyata akan
mendorong pengurangan emisi dalam "umlah sangat besar! #amun demikian& Inpres ini tidak
menetapkan sanksi sehingga dalam pelaksanaannya masih tetap menghadapi tantangan!
7/23/2019 Moratorium Revisi
http://slidepdf.com/reader/full/moratorium-revisi 24/24
rah yang diberikan dalam Inpres untuk hutan nongambut dapat dikategorikan sebagai
kesempatan yang hilang! e%isi selama proses pelaksanaan masih memberi kesempatan kedua
untuk mengalihkan pembangunan ke luar dari lahan berkarbon tinggi& termasuk hutan sekunder
yang tidak dapat dikategorikan sebagai hutan alam primer& yang se"alan dengan strategi
pemerintah untuk kegiatan pembangunan beremisi rendah! Pemaduan rencana tata ruang pada
tingkat pro%insi dan kabupaten untuk menghasilkan re%isi PIPIB secara berkala akan menuntut
kepemimpinan yang tegas& keterbukaan dan pendekatan partisipati'!
1oratorium semestinya tidak dipandang sebagai tu"uan untuk mencapai sasaran
pengurangan emisi seperti yang dicanangkan Presiden! 1oratorium adalah alat untuk
menciptakan keadaan yang memungkinkan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut& yang
diperlukan untuk menun"ang strategi pembangunan berkarbon rendah dan keikutsertaan dalam
mekanisme global seperti 5.. dalam "angka pan"ang! 1oratorium dapat membuka "alan bagi
keberhasilan pembaruan kebi"akan "auh melampaui masa berlakunya yang hanya dua tahun!