Download - Nkp Polisi Pariwisata
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
1/28
PEMBERDAYAAN POLISI PARIWISATA POLDA X
GUNA TERCIPTANYA IKLIM WISATA YANG AMAN DAN NYAMAN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI POLRI
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat, Kapolri sebagai pimpinan
Polri telah mengambil kebijakan dan menindak lanjuti dengan mendesain
melalui grand strategi tahun 2005 2025. Seiring dengan grand strategi Polri
tersebut Kapolri telah menentapkan langkah-langkah melalui transformasi
perubahan kultur Polri yaitu melalui 9 (sembilan) pilar reformasi birokrasi Polri
dan menjadi acuan bagi perwujudan Reformasi Birokrasi di jajaran wilayah
hukum yang ada di Indonesia dalam hal ini Polda sebagai satuan induk penuh.
Reformasi di tubuh Polri telah membawa beberapa perubahan terutama
pada bidang struktural sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan organisasi
dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah (Polda), dimana beberapa fungsi
operasional mengalami likwidasi menjadi satuan kerja tersendiri salah satunya
adalah Direktorat Pengamanan Obyek Vital yang bertugas menyelenggarakan
kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan
fasilitas, materiil logistik, kegiatan didalam fasilitas lembaga Negara, perwakilan
Negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang
memerlukan pengamanan khusus.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik
Indonesia menyatakan bahwa Tugas Pokok Polri adalah memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat"..
Tugas pokok Polri tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pre-emtif,
preventif dan penegakan hukum untuk mewujudkan situasi keamanan dan
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
2/28
2
ketertiban masyarakat dalam rangka menunjang seluruh proses pembangunan
nasional agar dapat berjalan aman dan lancar.
Pesatnya perkembangan industri pariwisata membawa konsekuensi
bahwa keamanan dan pengamanan wisatawan menjadi salah satu prioritas bagi
aparat kepolisian, artinya predikat Banten sebagai kota tujuan wisata harus
diimbangi dengan stabilitas keamanan yang kondusif. Hal tersebut menjadi salah
satu Tupoksi Direktorat Pamobvit dalam hal ini Subditwisata.
Dalam rangka mewujudkan keamanan dibidang kepariwisataan, perlu
suatu managemen keamanan yang baik dan efektif guna pemenuhan rasa aman
dan nyaman pada kawasan/obyek wisata, kepada pengunjung (wisatawan
nusantara dan wisatawan mancanegara), terhadap otoritas pengelola industri
pariwisata, pedagang, serta masyarakat sekitar objek wisata. Oleh karena itu
diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang memiliki
kompetensi atau kualifikasi khusus dibidang Pamobvit sehingga pemberdayaan
polisi pariwisata dalam pelaksanaan Tupoksi dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien.
2. Pokok Permasalahan.
Dari judul dan latar belakang di atas maka pokok permasalahannya
adalah: Bagaimana pemberdayaan Polisi Pariwisata dalam mendukung
iklim pariwisata yang aman dan nyaman dalam rangka mewujudkan
Reformasi Birokrasi Polri?.
3. Pokok-pokok Persoalan.
Dari permasalahan tersebut di atas maka yang menjadi pokok persoalan
adalah :
a. Bagaimana Pengamanan obyek wisata oleh Polisi Pariwisata saat ini?
b. Bagaimana kondisi Pengamanan obyek wisata oleh Polri yang
diharapkan?
c. Pemberdayaan Polisi Pariwisata dalam mendukung iklim pariwisata yang
aman dan nyaman dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Polri?
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
3/28
3
4. Ruang Lingkup.
Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan naskah karya perorangan
(NKP) ini dibatasi pada pembahasan tentang bagaimana pemberdayaa Polisi
pariwisata terhadap pengamanan obyek wisata serta aktifitas wisatawan dalam
rangka mewujudkan reformasi birokrasi Polri di wilayah hukum Polda Banten.
5. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud.
Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang
pemberdayaan polisi pariwisata dalam mendukung iklim priwisata yang
aman dan nyaman dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi
Polri.
b. Tujuan.
1) Penulisan NKP ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada
pimpinan Polri dalam menentukan kebijakan lebih lanjut tentang
pemberdayaan polisi pariwisata dalam mendukung iklim
pariwisata yang aman dan nyaman.
2) Penulisan NKP ini untuk memenuhi persyaratan test mengikuti
pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke 52 T.P. 2012.
6. Metode dan Pendekatan.
a. Metode.
Penulisan NKP ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu
metode yang menggambarkan, mencatat dan menganalisa serta
menginterprestasikan kondisi yang terjadi, untuk memperoleh informasi
mengenai keadaan saat ini dan melibatkan kaitan-kaitan antara variabel
yang ada.
b. Pendekatan.
Pendekatan dalam NKP ini adalah menggunakan pendekatan
interdisipliner dan cross disipliner. Pendekatan interdisipliner adalah
pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan sudut
pandang ilmu serumpun yang relevan dan terpadu, sedangkan cross
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
4/28
4
disipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan
menggunakan tinjauan dua atau lebih, rumpun ilmu yang relevan.
7. Tata Urut.
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : LANDASAN TEORI
BAB III : KONDISI POLISI PARIWISATA SAAT INI
BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
BAB V : KONDISI PENGAMANAN OBYEK WISATA YANG
DIHARAPKAN.
BAB VI : PEMBERDAYAAN POLISI PARIWISATA DALAMKAMTIBMAS GUNA TERCIPTANYA IKLIM WISATA
YANG AMAN DAN NYAMAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI POLRI
BAB VII : PENUTUP
8. Pengertian-pengertian
a. PemberdayaanKata Pemberdayaan menurut kamus besar bahasa Indonesia, secara
harfiah berasal dari kata daya yang mendapat awalan ber yang menjadi
kata berdaya artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya
kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya
membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai
kekuatan.
b. Polisi Pariwisata (Police Tourism)
Polisi Pariwisata adalah anggota Polri yang bertugas mengamankan
orang, fisik/benda, dokumen/informasi dan kegiatan dalam usaha
pariwisata
c. Kepariwisataan
adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang
bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud
kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
5/28
5
masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan Pengusaha
d. Kamtibmas
Pengertian Kamtibmas menurut Dr. Bibit Samad Rianto dalam
bukunya Transofrmasi Polri menuju Polri yang professional, mandiri,
berwibawa dan dicintai rakyatnya, Kamtibmas diartikan suatu kondisi
dinamis masyarakat sebagai satu persyaratan terselenggaranya proses
pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang
ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta
terbinanya ketentraman masyarakat.
e. Reformasi Birokrasi Polri
DalamRoad MapReformasi Birokrasi Polri (RBP), RBP merupakan
transformasi di semua aspek dalam manajemen pemerintahan menujugood
governance dan clean government yang dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah termasuk Institusi Polri
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
6/28
6
BAB II
LANDASAN TEORI
1. Teori Manajemen SDMJudul karya tulis diawali dengan kata "pemberdayaan", yang pada intinya
merupakan bagian dari kegiatan manajemen untuk meningkatkan kompetensi
sumber daya rnanusia. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan demikian
teori ini digunakan untuk menganalisis proses pemberdayaan fungsi dan peran
Polisi Pariwisata (sebagai SDM yang menjadi obyek bahasan dalam karya tulis
ini),
Prof. DR. Awaloedin Djamin (1995: 9) mendefinisikan bahwa
manajemen personil (SDM) merupakan "Pendayagunaan, pembinaan,
pengaturan, dan pengembangan pegawai baik yang berstatus sebagai buruh,
karyawan maupun pegawai dengan segala aktivitasnya dalam usaha mencapai
efisiensi dan efektivitas yang maksimum sesuai dengan harapan dan sistem yang
mengikatnya".
Pemberdayaan fungsi dan peran terhadap satuan tugas tertentu, dengan
demikian merupakan bagian dari proses manajemen SDM yang berorientasi agar
kinerja satuan tugas tersebut mengalami peningkatan dan akhirnya mampu
memberikan dukungan maksimal bagi organsasi. Dengan demikian, manajamen
SDM adalah penerapan ilmu manajemen yang berorientasi pada faktor manusia
sebagai obyeknya.
2. Konsep tentang Industri Pariwisata dan Segmentasi Pariwisata
Setelah pengertian tentang pariwisala, penulis memandang perlu untuk
memberikan pemahaman secara garis besar mengenai kepariwisataan, terutama
industri pariwisata dan segmentasi pariwisata yang ada relevansinya dengan
peran dan tungsi Polisi Pariwisata.
Nyoman S Pendit (1987: 5) berpendapat bahwa :
Pariwisata sebagai lndustri makin berkembang, dibuktikan dengan makin
banyaknya hotel dibangun dan makin banyaknya orang terampil dididik untuk
keperluan tersebut, makin banyaknya pesawat udara, gerbong kereta api, bis dan
taksi untuk keperluan wisatawan. Pariwisata sebagai ilmu akan bertumbuhapabila is dikembangkan dan dipelihara.
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
7/28
7
Lebih lanjut Nyoman S Pendit (1987:9) menyatakan ada 10 unsur yang
berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata, yaitu : "Politik pemerintah,
perasaan ingin tahu, sitat ramah tamah, jarak dan waktu, atraksi, akomodasi,
pengangkutan, harga-harga, publisitas dan promosi serta kesempatan
berbelanja".
3. Konsep aman dan tertib
Aman dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai bebas dari
bahaya; bebas dari gangguan; terlindung atau tersembunyi; tidak dapat diambil
orang; tidak meragukan; tidak mengandung resiko; tidak merasa takut atau
khawatirTertib dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu keteraturan
menurut aturan; rapi. Tertib dapat diartikan juga situasi yang berjalan secara
teratur sesuai dan menurut norma-norma serta hukum yang berlaku.
4. Analisis SWOT.
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis
untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika
yang memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat
meminimalkan kelemahan dan ancaman (Freddy Rangkuti, 2005:16).
Analisis ini sangat relevan untuk digunakan dalam menganalisa
kekuatan dan kelemahan organisasi dalam upaya mengetahui hakekat ancaman
dan peluang dalam upaya pimpinan menentukan langkah pengambilan
keputusan. Adapun penggunaan teori ini pada tulisan NKP adalah dititik
beratkan pada kondisi Polisi Pariwisata dari berbagai aspek sehingga setiap
pimpinan akan dapat dengan mudah melaksanakan audit kesehatan organisasi
untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kesatuannya
sehingga memudahkan dalam mencari solusi dan membuat suatu kebijakan
tersebut. Metode Analisa SWOT adalah analisis kekuatan (strengths),
kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan analisis ancaman (threats).
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
8/28
8
BAB III
KONDISI POLISI PARIWISATA SAAT INI
1. Gambaran Umum Industri Pariwisata di Propinsi Banten.
Provinsi Banten terdiri dari Kawasan Wisata Pantai Barat, Kawasan
Wisata Ziarah, Kawasan Wisata Pantai Selatan dan Kawasan Wisata Taman
Nasional Ujung Kulon (TNUK). Dalam Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Provinsi Banten telah ditetapkan 18 (delapan belas) kawasan
pengembangan pariwisata yang tersebar di seluruh kabupaten/kota berdasarkan
hasil pengelompokan (clustering) obyek-obyek wisata yang ada.
Dari 18 (delapan belas) kawasan pengembangan pariwisata yangditetapkan tersebut, sebagian telah bertumbuh menjadi obyek wisata nasional
maupun internasional, seperti Kawasan Pantai Anyer-Carita-Tanjung Lesung,
Living Culture Baduy, dan TNUK. Namun bertumbuhkembangnya kawasan
wisata secara umum masih terkonsentrasi pada wilayah utara dan barat Provinsi
Banten.
Gambaran hotel dan obyek wisata lainya berdasarkan data Dinas
Pariwisata Propinsi X adalah:
a. Hotel berbintang : 26 buah.
b. Hotel non bintang : 205 buah.
c. Biro Perjalanan : 84 buah
d. Obyek wisata : 56 lokasi
e. Restaurant/rumah makan : 102 lokasi
f. Mall/Pusat perbelanjaan oleh-oleh : 11 lokasi
Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha kepariwisataan
yang mempunyai nilai strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan
budaya diharapkan dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan
investasi dan pelestarian budaya bangsa, maka diperlukan penanganan yang
serius dan terkoordinir untuk pembinaan dan pengendalian yang terarah dan
berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan diwilayah Banten;
Sementara itu wisatawan baik wisatawan Mancanegara (Wisman)
maupun wisatawan nusantara (Wisnus) yang berkunjung ke kawasan wisata
yang ada di wilayah Banten cukup fluktuatif peningkatannya, dengan data total
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
9/28
9
kunjungan wisatawan tahun 2011 seProvinsi Banten wisatawan Nusantara
23.959.057 dan wisatawan mancanegara 160.555 total 24.119.612 (data
Disporabudpar)
Pada bidang Pariwisata sendiri ada beberapa faktor-faktor yangmempengaruhi yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu faktor keamanan,
karena kunjungan tamu-tamu manca negara maupun domestik tersebut dapat
terlaksana dengan baik apabila terdapat suasana yang aman dan tertib melalui
partisipasi masyarakat dan petugas yang secara aktif menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat di kawasan pariwisata;
2. Gambaran Umum Polisi Pariwisata (Subditwisata) dan jajaran
a. Tugas, Fungsi dan Peran Polisi Pariwisata
Secara struktural, Subditwisata berada dibawah Dirpamobvit
Polda X sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang
susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polda, yang bertugas
menyelenggarakan pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas
wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas,
Subditwisata menyelenggarakan fungsi :
1). Pengamanan obyek wisata; dan
2). Pengamanan mobilitas wisatawan.
Eksistensi Polisi Pariwisata diwadahi dalam suatu organisasi
yaitu Satuan Operasional Pengamanan Pariwisata. Sesuai dengan Skep
Kapolri No. Pol. Skep/248/IV/2004 tanggal 21 April 2004 menyatakan
bahwa Polisi Pariwisata adalah anggota Polri yang disiapkan, ditugaskan
untuk memberikan pengamanan kegiatan wisata besereta sarana
pendukungnya.
b. Kemampuan Subditwisata Polda X.
Kemampuan Subditwisata Polda Banten menyangkut beberapa
aspek atau bagian yang diantaranya adalah masalah sumber daya
manusia Polri baik kuantitas dan kualitas, dukungan anggaran yang
dibutuhkan, dukungan sarana prasarana yang dimiliki serta teknis/sistem
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
10/28
10
dan metode yang digunakan. Secara umum, kemampuan Subditwisata
Ditpamobvit Polda X dapat digambarkan sebagai berikut:
1) Sumber Daya Manusia Polri baik Polda maupun Satwil
a) Secara kuantitas
Jumlah Riil personel Polisi Pariwisata/
Subditwisata adalah 8 (delapan) orang dari jumlah DSP
sebanyak 20 (dua puluh) orang sebagaimana Perkap
Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan
tata kerja tingkat Polda. Yang artinya baru terpenuhi
sekitar 40% atau mengalami kekurangan sebanyak 60%.
Sementara itu, pada tingkat satwil sebagaimana
Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan
organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort
(Polres), maka Satuan pengamanan Obvit tergambar pada
struktur organisasi Polres masih tergambar kotak struktur
organisasi yang putus-putus, artinya bahwa Satpamobvit
pada tingkat Polres/kewilayahan masih menyesuaikan
dengan kebutuhan dari wilayah hukumnya tersebut
melalui mekanisme telaahan staf, apakah perlu atau tidak
dibentuk Satpamobvit Polres.
Pada Polda X, dari 4(empat) Polres jajaran yang
baru terbentuk Satpamobvit hanya pada Polres Cilegon
yang sudah terbentuk sejak Tahun 2004 berdasarkan pada
Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/28/VI/2004 tanggal 30
Juni 2004 tentang pembentukan Satpamobvit pada 16
(enambelas) Polres, yang salah satunya adalah
Satpamobvit Polres Cilegon. Untuk itu, 3 (tiga) Polres
lainnya yaitu Polres Serang, Pandeglang dan Lebak belum
memiliki Satpamobvit namun demikian pengemban
fungsi Obvit masih melekat pada Satsabhara Polres.
Dari data kuantitas tersebut diatas, dapat dilihat
bahwa masih terdapat kekurangan personel khususnya
Polisi Pariwisata bila dibandingkan dengan luas wilayahhukum Polda Banten serta jumlah Objek wisata yang
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
11/28
11
banyak dan strategis sebagai suatu daerah tujuan wisata
yang ada di Indonesia. Selain itu faktor struktur organisasi
yang belum jelas pembentukannya pada tingkat
kewilayahan mengingat kewilayahan dalam hal ini Polres
sebagai Komando Operasional Dasar (KOD) yang
mengutamakan pelayanan prima guna mewujudkan
Reformasi Birokrasi di tubuh Polri pada umumnya dan
Polda Banten pada khususnya.
b) Secara kualitas
Dilihat dari sisi pendidikan (Dikum Formal dan
Dikjur/Dikbangspes) dan pelatihannya, keberadaan Polisi
Pariwisata. Rata-rata anggota Polisi Pariwisata memiliki
latarbelakang pendidikan umum SLA/SMU yaitu
sebanyak 93,75% dari latar belakang pendidikan Sarjana
maupun Pasca sarjana.
Sementara itu, dari sisi pendidikan
kejuruan/Dikbangspes fungsi Pamobvit dapat dilihat
dalam sbb jumlah anggota 7 yang sudah mengikuti
kejuruan bahasa asing 3 anggota.
2) Penggunaan kekuatan
Dalam hal penggunaan kekuatan, pengamanan terhadap
Obvit/Obvitnas berpedoman juga pada Skep Kapolri No. Pol.:
Skep/738/X/2004 Tentang pedoman pengamanan Objek Vital Nasional,
yang fokusnya adalah penegasan adanya alih kodal Pamobvitnas
diserahkan kepada pengelola Obvitnas yang dibantu oleh institusi Polri,
serta pedoman yang mengatur pelibatan penggunaan kekuatan Polisi
Pariwisata denga mengacu Skep Kapolri No. Pol.: Skep/248/IV/2004
tanggal 21 April 2004 menyatakan bahwa Polisi Pariwisata adalah
anggota Polri yang disiapkan, ditugaskan untuk memberikan
pengamanan kegiatan wisata beserta sarana pendukungnya.
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
12/28
12
3) Pembinaan kekuatan
a) Subditwisata Polda X
Belum terpenuhinya sejumlah Jabatan untuk memenuhi
DSP pada Ditpamobvit, khususnya Subditwisata yang masih
belum terisi Jabatan, 1 (satu) orang Kanit dan 1 (satu) orang
Panit, sehingga menjadi kendala atau kesulitan rentang kendali
terhadap efektifitas pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan
maupun operasional.
b) Satuan Kewilayahan/Polres jajaran Polda X
Dari 4 (empat) Polres, baru terbentuk 1 (satu)
Satpamobvit yaitu pada Polres X, sementara pada 3 (tiga) Polres
lainnya fungsi pengemban Pamobvit menyatu pada Satsabhara
Polres, sehingga pembinaan kekuatan di kesatuan kewilayahan
belum secara fokus pada fungsi operasional Pamobvit dan
penyelenggaraan pengamanan terhadap Obvit/Obvitnas belum
optimal terlaksana.
4) Penyelenggaraan operasionalisasi fungsi tekhnis
a) Penentuan jalur kunjungan/patroli wisata sebagaimana
SOP/Standar pelayanan Pariwisata yang disusun oleh
Subditwisata Polda X, meliputi 2 (dua) Zona/jalur, antara lain:
1) Jalur I, meliputi wilayah Pandeglang dan Lebak
2) Jalur II, meliputi wilayah Serang dan Cilegon
b) Penunjukan Perwira Pengawas yang diemban langsung olehKanit Subditwisata, bertanggung jawab atas kelancaran serta
ketertiban pelaksanaan tugas. Dalam menjalankan tugasnya,
Perwira Pengawas melakukan pengecekan secara rutin maupun
periodik terhadap sernua unsur pengamanan Unit Wisata yang
sedang bertugas.
c) Beberapa instansi terkait dengan Tupoksi Subditwisata antara
lain: Departemen Luar Negeri, Sekretariat Negara, Dinas
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
13/28
13
Pariwisata Provinsi Banten dan Suku-suku Dinasnya, PHRI,
Satpol PP dan Aspehindo Banten.
d) Beberapa Tupoksi yang telah dilaksanakan oleh Subditwisata
Ditpamobvit Polda Banten pada Tahun 2011 belum terlaksana
secara optimal, dikarenakan sebagai Satker baru Ditpamobvit
masih melakukan terobosan pengenalan Tupoksi baik secara
Internal maupun Eksternal dengan cara sosialisasi melalui
beberapa kegiatan sebagai undangan pada acara PHRI,
silaturahmi pada Dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi
Banten, sosialisasi melaui produk administrasi maupun upaya
pengenalan dengan Turjawali yang terbatas, hal ini dikarenakan
belum terdukungnya sarana prasarana dan anggaran yang
memadai. Namun demikian beberapa kegiatan yang dilaksanakan
Subditwisata Ditpamobvit Polda Banten Tahun 2012 mencapai
hasil antara lain :
Patroli kawasan wisata : 32 kali,
Pengawalan wisatawan : 2 kali,
Rapat koordinasi instansi : 11kali,
Pengamanan insidentil : 46 kali.
Sementara untuk kewilayahan, Satpamobvit Polres X
dengan terobosan kreatifnya di bidang wisata adalah
memperdayakan personel Satpamobvit yang ada untuk
dijadwalkan melaksanakan patroli bersepeda dengan sasaran
kawasan wisata dan pengunjung/wisatawan.
3. Situasi Kamtibmas Sektor Pariwisata
Keamanan adalah suatu kebutuhan manusia dalam beraktifitas yang
terlindungi dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang dapat mempengaruhi
penyelanggara kegiatan pariwisata
Data gangguan Kamtibmas pada objek wisata di wilayah jajaran hukum Polda
Banten TA 2012 dengan total kasus sebanyak 99 kasus.
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
14/28
14
a. Polres Pandeglang, orang tenggelam 4 kasus, curanmor 20 kasus, pencurian
15 kasus. Total 39 kasus
b.Polres Serang, orang tenggelam 2 kasus, curanmor 9 kasus, pencurian 11
kasus. Total 22 kasus
c. Polres Cilegon, orang tenggelam 5 kasus, curanmor 13 kasus, pencurian 5
kasus. Total 23 kasus
d.Polres Lebak, orang tenggelam kasus, curanmor 10 kasus, pencurian 5
kasus. Total 15 kasus
Berdasarkan data diatas di evaluasi Polres Pandeglang Menduduki
peringkat pertama diikuti Polres Cilegon, Serang dan Lebak. Sehingga perlu
anggota untuk ditempatkan personel pariwisata di tempat-tempat objek
wisata.
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Subditwisata Ditpamobvit
Reformasi Birokrasi Polri Gelombang pertama yaitu Tahun 2004-2009
terhadap 4 unsur pokok area perubahan yaitu Quick Wins, kelembagaan,
ketatalaksanaan dan sumber daya manusia telah dianalisa dan dievaluasi oleh
Tim independen reformasi birokrasi nasional dimana Ditpamobvit sendiri secara
struktural belum terbentuk Satuan Kerja tersendiri namun secara fungsional
diselenggarakan oleh Direktorat Samapta hingga pada saat Restrukturisasi di
tubuh Polri dengan terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
Tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada
tingkat Kepolisian Daerah (Polda), secara Struktural maupun fungsional
Ditpamobvit Polda Banten merupakan pelaksana Tugas Pokok pada Polda
Banten secara aktif sejak Januari 2011.
Oleh karena itu pada Reformasi Birokrasi Polri Gelombang kedua
Tahun 2011-2014 Ditpamobvit turut serta dalam melaksanakan reformasi
birokrasi terhadap Program Pelayanan Publik dengan memetakan program dan
kegiatan melalui pencapaian, perencanaan, penerapan standar pelayanan
minimal di bidang Pamobvit pada tingkat Polres, Kriteria keberhasilan yang
diaplikasikan dalam rencana aksi, Agenda prioritas tahap II (Tahun 2010-2014),
dukungan anggaran dan pelaporan.
Dari pemetaan yang disusun oleh Ditpamobvit Polda Banten, tergambar
bahwa prioritas pada Program peningkatan pelayanan publik pada fungsi
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
15/28
15
Pariwisata dalam rencana aksi adalah penyusunan standar pelayanan dan atau
SOP, penerapan SOP tersebut oleh Subditwisata dan Satpamobvit jajaran Polres
serta dalam rencana aksinya merencanakan penyelenggaraan pos-pos keamanan
pada lokasi-lokasi pariwisata yang menjadi prioritas serta peningkatan
sinergitas yang polisionil dengan organisasi pemerintah (Disbudpar Provinsi
Banten) dan organisasi non pemerintah (PHRI, dll).
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
16/28
16
BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
Pemberdayaan Polisi Pariwisata dalam hal ini Subditwisata Polda Banten dalam
rangka Kamtibmas guna perwujudan reformasi birokrasi, tidaklah terlepas dari
beberapa kendala yang mendasar sehingga belum optimalnya pelaksanaan tugas
sebagaimana Tupoksi Subditwisata. Faktor-faktor yang mempengaruhi memiliki
keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Hal
ini dapat dikaji dengan analisa SWOT sebagaimana dikemukakan oleh Rangkuti, bahwa
validitas dan kegunaan hasil analisa sangat tergantung pada akurasi data yang
digunakan dalam menganalisa suatu permasalahan.
1. Faktor Internal
Pengaruh faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam lingkungan
organisasi kepolisian dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yang pada intinya
dapat digali dari teori manajemen SDM, baik menyangkut penerapan fungsi-
fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, motivasi, pengawasan dan
penilaian). Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut menurut penulis dapat
berupa faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat/menjadi kendala,
dan dianalisa melalui analisa SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunies,
Treath), sbb:
a. Strenght (Kekuatan)
1). Reformasi Birokrasi Polri yang menghendaki pengarusutamaan
pelayanan prima kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel
serta mudahnya birokrasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum
dan pelayanan public;2) Restrukturisasi struktur organisasi dimana dengan Perkap Nomor 22
Tahun 2010 tentang susunan dan tata kerja pada tingkat kepolisian
daerah (Polda) telah terbentuk fungsi pengamanan terhadap Obyek
vital/Obsus yaitu Ditpamobvit Polda Banten sebagai suatu satuan
kerja yang terintegral dalam lingkungan Polda Banten sebagai
pelaksana tugas pokok;
3) Regulasi aturan yang cukup jelas, yakni dengan ditetapkannya
berbagai peraturan, keputusan-keputusan, SOP/standar pelayanan
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
17/28
17
maupun kebijakan-kebijakan pimpinan Polri dalam bidang pariwisata
yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman oleh Polisi
Pariwisata dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang
kepariwisatan;
b. Weaknesses (Kelemahan)
1). SDM yang masih belum tercukupi baik dari segi kuantitas yakni
jumlah riil personel Polri yang masih jauh mengalami kekurangan
dibandingkan dengan jumlah DSP,
2). Pada tingkat satwil sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun
2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat
Kepolisian Resort (Polres), maka Satuan pengamanan Obvit
tergambar pada struktur organisasi Polres masih tergambar kotak
struktur organisasi yang putus-putus, artinya bahwa Satpamobvit
pada tingkat Polres/kewilayahan masih menyesuaikan dengan
kebutuhan dari wilayah hukumnya tersebut melalui mekanisme
telaahan staf, apakah perlu atau tidak dibentuk Satpamobvit Polres.
3). Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh para Kanit maupun
Kasubdit terhadap pelaksanaan tugas yang terkesan adanya
pembiaran apabila ada personel Polisi pariwisata yang melakukan
penyimpangan dalam melaksanakan tugas
4) Dukungan sarana prasarana dan anggaran yang belum memadai
sehingga belum dapat mengakomodir seluruh kegiatan Subditwisata
dan jajaran.
2. Faktor Eksternal
Pengaruh faktor eksternal, yaitu pengaruh yang berasal dari luar
lingkungan organisasi kepolisian khususnya Polisi Pariwisata dan Polda
Banten, yang dapat digali dari tantangan tugas yang dihadapi sebagai
institusi pengamanan pariwisata, dan dapat dikelompokkan menjadi
beberapa hal di bawah ini :
a). Opportunies (Peluang)
1). Reformasi birokrasi (mengikutsertakan masyarakat turut bagiandalam mengontrol kerja Polisi) dimana masyarakat merupakan
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
18/28
18
external control (pengawasan eksternal) terhadap kinerja polisi
dan berhak melaporkan setiap penyimpangan langsung kepada
institusi Polri.
2). Adanya dukungan kerjasama yang parsipatif baik dengan
organisasi pemerintah maupun dengan organisasi non
pemerintah seperti PHRI yang telah melakukan MoU dalam
rangka kerjasama pengamanan pada obyek pariwisata
b). Treath (Ancaman)
1). Kualitas personel Polri yang rendah terhadap tugas dan
tanggungjawabnya. Hal ini perlu dikaji kembali melalui
berbagai rekruitmen Polri maupun penempatan personel yang
sesuai dengan kualifikasi dan bukan mengutamakan kuantitas
tetapi lebih kepada kualitas;
2). Maraknya aksi terror disegala bidang, temasuk pada objek
wisata dengan maksud timbulnya kekacauan dan stabilitas
keamanan sehingga dapat menghambat masuknya investor
maupun wisatawan mancanegara yang akan berkunjung dan
berlibur di wilayah hukum Polda Banten.
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
19/28
19
BAB V
KONDISI POLISI PARIWISATA YANG DIHARAPKAN
1. Kemampuan personil yang diharapkan guna mendukung iklim pariwisatayang aman dan nyaman
a. Kemampuan yang maksimal dalam memberdayakan Polisi Pariwisata
adalah sebagai berikut:
1) Kemampuan penanggulangan Kamtibmas dalam terciptanya iklim
pariwisata yang aman dan nyaman dilakukan secara maksimal,
apabila adanya penambahan jumlah personil Polisi Pariwisata,
sehingga sehingga permberdayaan Polisi Pariwisata berjalan
optimal.
2) Personil Polisi Pariwisata memiliki kejuruan dasar dan lanjutan
sehingga tehnis dan taktis kepolisian guna terciptanya iklim
wisata yang aman dan nyaman masih belum dipahami dengan
baik.
3) Kemampuan bahasa asing sebagian besar personil polisi
pariwisata meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya
iklim wisata yang aman dan nyaman.
b. Penggunaan anggaran guna mendukung iklim pariwisata yang aman dan
nyaman yang berorientasi pada hasil (outcome).
Dukungan anggaran dalam pemberdayaan polisi pariwisata dalam
mendukung iklim wisata yang aman dan nyaman, diharapkan
penggunaannya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai
disesuaikan dengan indikator keberhasilan tugas.
c. Sarana dan Prasarana yang mampu mendukung pelaksanaan tugas.
Diharapkan adanya penambahan sarana prasarana khusus yang
digunakan dalam pemberdayaan polisi pariwisata disesuaikan dengan
tingkat kerawanan serta beban pekerjaan yang harus dihadapi dan
disesuaikan dengan jumlah personil pengemban tugas.
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
20/28
20
2. Kontribusi dari kemampuan personil yang semakin optimal terhadap
Kamtibmas bidang Pariwisata.
Dengan adanya kemampuan personil Polisi Pariwisata guna mendukung
iklim wisata yang aman dan nyaman semakin meningkat serta diimbangi dengan
peningkatan pada sumber daya organisasi sebagaimana yang teruraikan di atas,
maka hal tersebut diharapkan :
a. Penanggulangan gangguan Kamtibmas di obyek wisata dapat
diminimalisir sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada
para wisatawan.
b. Semakin meningkatnya kunjungan wisata ke wilayah Banten yang dapat
meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada sector wisata,
sehingga secara tidak langsung Polisi Pariwisata memberikan kontribusi
yang besar dalam pelaksanaannya.
3. Kontribusi dari pemberdayaan Polisi Pariwisata sebagai perwujudan RBP
pada Polda Banten
a. Meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap kinerja Polisi sehingga
dapat menciptakan rasa tanggungjawab bersama dalam menjaga dan
memelihara Kamtibmas sebagai perwujudan dari grand strategi Polri
Tahap II yaituPatnership Building.
b. Meningkatnya pelayanan public yang diselenggarakan oleh satuan-satuan
operasional kepolisian seperti Ditpamobvit, khususnya Subditwisata yang
dengan rencana aksinya dapat diimplementasikan sehingga
pemberdayaan Polisi Pariwisata di tengah-tengah masyarakat dapat
dirasakan nyata dalam rangka Kamtibmas yang kondusif
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
21/28
21
BAB VI
PEMBERDAYAAN POLISI PARIWISATA
GUNA TERCIPTANYA IKLIM WISATA YANG AMAN DAN NYAMAN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI POLRI
Untuk dapat menata Polisi Pariwisata agar guna terciptanya iklim wisata yang
aman dan nyaman dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Polri diperlukan
manajemen strategis yang merupakan suatu upaya untuk mencapai dan mempertahankan
keunggulan kompetitif organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi organisasi baik secara internal dan eksternal. Secara umum manajemen
strategis terdiri dari visi, misi, dan implementasi strategi (Action Plan).
1. Visi dan Misi.
a. Visi.
Terwujudnya Postur Polisi Pariwisata yang profesional, bermoral,
modern dan, mampu melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom
dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas
guna perwujudan Reformasi Birokrasi Polri di wilayah hukum Provinsi
Banten.
b. Misi.
1) Menyelenggarakan pengamanan dengan kegiatan Turjawali pada
objek-objek wisata yang ada di wilayah hukum Polda Banten
yang merupakan Obvit/Obvitnas.
2) Mengembangkan perpolisian masyarakat (Polmas) yang berbasis
pada masyarakat sekitar Obvit yang patuh hukum (Law AbidingCitizen) ditengah-tengah wisatawan agar tercipta masyarakat
sebagai basis informasi dalam upaya penciptaan daya tangkal
terhadap gangguan keamanan yang ada.
3) Menyelenggarakan penegakan hukum terbatas dan melakukan
kerjasama dengan fungsi lain dalam hal ini fungsi Reskrim guna
proses hokum lebih lanjut.
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
22/28
22
4) Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan
bagi personil Polisi Pariwisata yang dipersiapkan menghadapi
tantangan tugas di lapangan.
5) Pengajuan personel dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai
DSP dan secara kualitas dengan Dikjur maupun Dikbangspes
bagi personel Pariwisata.
6) Melengkapi sarana prasarana yang berbasis computer/teknologi
dalam membantu tugas-tugas pariwisata
7) Mengajukan penelaahan pembentukan Satpamobvit pada tingkat
kewilayahan/Polres
8) Menyusun dan melaksanakan rencana aksi (action plan)Tahap II
(Tahun 2010-2014) dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi
di tubuh Polri pada umumnya dan Polda Banten pada khususnya
2. Tujuan.
a. Keberhasilan tugas pokok Polisi Pariwisata dalam mewujudkan perannya
sebagai aparat Pemelihara Kamtibmas, Pelindung, Pengayom dan
Pelayan Masyarakat serta sebagai aparat Penegakan Hukum dalam upaya
mewujudkan reformasi birokrasi di wilayah hokum Polda Banten;
b. Pemberian rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat
terutama terhadap wisatawan yang berkunjung atau berlibur di wilayah
hukum Polda Banten;
c. Terciptanya kondisi Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif
demi terselenggaranya proses pemerintahan yang dinamis dan suksesnya
pembangunan nasional khususnya di wilayah Provinsi Banten.
d. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dilingkungan Polda
Banten terutama pada keberhasilan program peningkatan kualitas
pelayanan publik.
3. Sasaran.
a. Pembangunan kekuatan difokuskan pada pengadaan personil untuk
pemenuhan kebutuhan pada satuan-satuan operasional sampai dengan
tingkat Polsek secara bertahap.
b. Pembangunan kemampuan difokuskan pada pembinaan kwalitas
profesionalisme anggota Polisi Pariwisata.
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
23/28
23
c. Pembangunan penggelaran dalam organisasi difokuskan pada perbaikan
sistem dan manajemen siklus operasional.
d. Pembangunan sarana dan prasarana difokuskan pada alsus, dan alat
pendukung operasional tugas Polisi Pariwisata
e. Pembangunan sistem anggaran difokuskan pada prioritas masalah
nasional dan penanggulangan empat jenis kejahatan prioritas penanganan
Polri.
4. Kebijakan
a. Pembangunan personil Polri diprioritaskan kepada peningkatan kwalitas
dengan spesifikasi keahlian fungsi Polisi Pariwisata yang dibutuhkan.
b. Prioritas pemanfaatan anggaran ditujukan kepada pemberdayaan polisi
pariwisata guna mendukung iklim wisata yang aman dan nyaman.
c. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Polisi Pariwisata
melalui pendidikan kejuruan dan peningkatan kompetensi.
d. Pengadaan alat khusus yang diprioritaskan pada kebutuhan lapangan
sesuai perkembangan tehnologi yang memberi kemudahan dalam
mendukung operasional polisi pariwisata
e. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka
peningkatan pelayanan pengamanan kegiatan masyarakat.
f. Mengembangkan kerjasama dengan instansi dan unsur terkait.
5. Action Plan/Implementasi
Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan
polisi pariwisata adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan kemampuan personil dalam penanggulangan kejahatan
kekerasan bersenjata.
1) Mengajukan penambahan personil Polisi Pariwisata disesuaikan
dengan jumlah obyek wisata yang ada di Provinsi Banten
sehingga penanganan penanggulangan gangguan Kamtibmas
dapat dilaksanakan secara optimal.
2) Mengajukan personil Polres Puncak untuk mengikuti pendidikan
kejuruan sehingga kemampuan tehnis dan taktis yang memiliki
korelasi terhadap kepariwisataan
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
24/28
24
3) Mengadakan peningkatan kemampuan melalui latihan mandiri
baik melalui VCD fungsi maupun tutorial.
b. Penggunaan anggaran pemberdayaan polisi pariwisata yang berorientasi
pada hasil (outcome).
Peningkatan anggaran baik ditingkat Polres maupun Polsek
diharapan dibarengi penyaluran sesuai prosedur pencairan dana ke
subsatker ataupun Polsek dengan upaya-upaya sebagai berikut :
1) Mengajukan dana penanggulangan Kamtibmas di tempat wisata
kepada Kapolda telah ditentukan dalam satu Tahun.
2) Merealisasikan anggaran DIPA yang telah tersedia serta
menyalurkannya kepada seluruh Subsatker dan Polsek.
3) Mengajukan anggaran tambahan ke pemerintah Daerah Banten
dalam mendukung iklim wisata yang aman dan nyaman di
wilayah Banten.
c. Sarana dan Prasarana yang mampu mendukung pelaksanaan tugas.
1) Mengusulkan penambahan Kendaraan Roda empat sebagai
kendaraan patroli, dan Kendaraan roda dua sebagai pendukung
kegiatan personil dalam rangka mobilitas dan menunjang iklim
wisata yang aman dan nyaman.
2) Mengusulkan dan mengajukan peralatan khusus yan berbasis
computer/teknologi berupa Close circuit television (CCTV)
autdor dan indoor pada Objek-Objek wisata yang rawan atau
yang jadi prioritas pengamanan.
3) Menyediakan sarana komunikasi bagi personil Polisi Pariwisata
sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai alat penyampaian
informasi Kamtibmas yang efektif dan tepat sasaran.
5) Melaksanakan pemeliharan dan perawatan terhadap alat utama
dan alat khusus yang telah diberikan dari satuan atas/Polda guna
meningkatkan usia pakai.
d. Pengawasan dan pengendalian.
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin dalam
pemberdayaan polisi pariwisata guna menghindari terjadinyapelanggaran anggota Polpar terhadap masyarakat serta penyalahgunaan
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
25/28
25
anggaran dan sarana prasarana yang digunakan guna mendukung iklim
wisata yang aman dan nyaman dalam rangka Reformasi Birokrasi Polri.
e. Membangun sinergitas yang polisionil dengan pihak-pihak terkait baik
organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah, dalam rangka
akselerasi perwujudan Kamtibmas pada sektor kepariwisataan.
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
26/28
26
BAB VII
PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Kemampuan Subditwisata Polda X dalam melaksanakan tugas
pengamanan pada obyek wisata, kegiatan wisatawan maupun terhadap
wisatawan sendiri masih belum optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan
dari segi pemberdayaan SDM baik secara kuantitas yaitu kekurangan
personel yang belum mencukupi sesuai DSP maupun secara kualitas
yaitu personel yang belum memiliki kwalifikasi sesuai Tupoksi
Subditwisata Ditpamobvit Polda Banten;
b. Selain kemampuan baik dari kuantitas maupun kualitas SDM polisi
pariwisata yang ada di Polda X, masih belum terdukungnya sarana
prasarana dan anggaran yang mengakomodir pelaksanaan tugas dan
fungsi Subditwisata dan jajaran kewilayahan;
c. Pelaksanaan Tupoksi juga belum optimal, sejalan dengan beberapa faktor
yang memperngaruhi baik yang mendukung maupun menghambat yaitu
faktor internal dan faktor eksternal yang dikaji dengan analisis SWOT;
d. Satuan kewilayahan sebagai KOD yang memprioritaskan pelayanan
prima terhadap masyarakat, belum memiliki Satpamobvit tersendiri
dimana kendala utamanya adalah pada pengaturan struktur organisasi
pada Perkap Nomor 22 Tahun 2010 adalah masih tergambar kotak
struktur yang terputus-putus, artinya dibentuk sesuai dengan kebutuhan
dari wilayah tersebut, sementara Wilayah hukum Polda Banten beberapa
diantaranya adalah wilayah yang strategis sebagai objek wisata yang
berpeluang besar mendatangkan wisatawan asing sehingga dengan
sendirinya akan menyumbang pemasukan Devisa bagi Daerah maupun
Negara;
e. Penjabaran reformasi birokrasi yang belum dipahami oleh personel Polri
dapat mengakibatkan terhambatnya percepatan pelaksanaan RBP di
tubuh Polri sesuai target.
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
27/28
27
2. Rekomendasi
Dari penyajian data riil dibandingkan dengan idealnya kondisi yang
seharusnya serta beberapa faktor yang mempengaruhi, penulis mengemukakan
beberapa rekomendasi, sbb:
a. Perlu kebijakan pimpinan dalam rangka perwujudan RBP di wilayah
hukum Polda Banten, seperti:
Mengalokasikan tersendiri anggaran yang diakomodir dalam DIPA
Satker/Polda guna melaksanakan rencana aksi yang dianggap
prioritas terutama dalam hal program peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Pembentukan tim khusus yang secara rutin setiap bulannya
mengaven pelaksanaan RBP terutama terhadap fungsi-fungsi
operasional yang memprioritaskan program peningkatan pelayanan
publik.
b. Perlunya kebijakan-kebijakan pimpinan Polda terhadap satuan
operasional dalam hal pemberdayaan personel terutama dalam hal
pelayanan bidang pariwisata yaitu Perlu dan pentingnya pembentukan
Satpamobvit pada 3 (tiga) Polres (Polres Pandeglang, Serang dan Lebak)
guna efektifitas dan optimalisasi pelayanan di bidang Pamobvit,
mengingat Banten adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi
cukup besar baik dari segi Migas/Non Migas, Objek wisata yang kaya
dan beragam serta letaknya yang sangat strategis.
-
7/25/2019 Nkp Polisi Pariwisata
28/28
28
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri), Jakarta, Mabes Polri, 2002.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2010
tanggal 28 September 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat
Kepolisian Daerah (Polda), Jakarta, Mabes Polri, 2010.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2010,
tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort (Polres) dan
Polsek, Jakarta, Mabes Polri, 2010.
4. Awaloedin Djamin, manajemen personil (SDM), Jakarta, 1995.
5. Nyoman S Pendit, Konsep tentang Industri Pariwisata dan Segmentasi Pariwisata,
Jakarta, 1987.
6. Freddy Rangkuti, Analisis SWOT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
7. Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.
Skep/248/IV/2004 tentang Buku petunjuk Pengamanan Pariwisata, Jakarta, Mabes
Polri, 2004.
8. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta, 1998.
9. Road Map Reformasi Birokrasi Polri (RBP) Gelombang II Tahun 2011-2014.