14. ranqanun pariwisata - 25 juni 2013 publikasi to rdpu

7/22/2019 14. Ranqanun Pariwisata - 25 Juni 2013 Publikasi to Rdpu

1/34

RANCANGAN

QANUN ACEH

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

KEPARIWISATAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka(Memorandum of Understanding Between The Governmentof Republic of Indonesia And The Free Aceh MovementHelsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesiadan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen merekauntuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai,menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua,dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisisehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkanmelalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa kekayaan potensi alam, budaya, sejarah dan minatkhusus yang dimiliki Aceh merupakan anugerah Allah yangmempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupanmasyarakat dan wilayah Aceh;

c. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh merupakanupaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyatmelalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusahadan lapangan kerja, mendorong pembangunan danmeningkatkan pendapatan Aceh serta menumbuhkan rasacinta tanah air, melestarikan sejarah dan budayanya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk QanunAceh tentang Kepariwisataan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan PerubahanPeraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa

25 Juni 2013


2/34

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaann (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor4279);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor4633);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentangKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang CagarBudaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentangPenyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, tambahan

Lembaran Negara Nomor 3658);12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang BadanNasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 78, tambahan LembaranNegara Nomor 4408);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentangSertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di BidangPariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG KEPARIWISATAAN.

2


3/34

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintah Negara RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuanmasyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatsesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistemdan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagaisuatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangankhusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahdan kepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yangdipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsidalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusanpemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh danDewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dankewenangan masing-masing.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusanpemerintah yang dilaksanakan oleh PemerintahKabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan RakyatKabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenanganmasing-masing.

6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara PemerintahanAceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilihmelalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkanasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebutPemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggaraPemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atasBupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkatDPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yanganggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

3


4/34

10. Wisata adalah Kegiatan Perjalanan atau sebagian darikegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela sertabersifat sementara untuk menikmati Objek dan Daya Tarik

Wisata.11. Wisatawan adalah Orang yang melakukan kegiatan wisata.

12. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan denganwisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisataserta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

13. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungandengan penyelenggaraan pariwisata.

14. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuanmenyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau

mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha saranapariwisata, dan usaha lain yang terkait dengan bidangtersebut.

15. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yangmenjadi sasaran wisata.

16. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentuyang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhanpariwisata.

17.Restoran adalah suatu jenis usaha jasa makan minum yangbertempat di sebahagian atau seluruh bangunan yang

permanen, dilengkapi dengan tempat penyimpanan,pengolahan, penyajian, dan penjualan makan dan minumbagi pengunjung di tempat usahanya.

BAB IIASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berasaskan:a. nilai-nilai iman dan Islam;b. kenyamanan;

c. keadilan;d. kerakyatan;e. kebersamaan;f. kelestarian;g. keterbukaan; danh. adat, budaya dan kearifan lokal.

Pasal 3Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan :a. melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan, dan

meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;

b. mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islamisebagai daya tarik wisata;

c. memperluas lapangan kerja dan memeratakan kesempatanberusaha; dan

d. meningkatkan Pendapatan Asli Aceh menuju kesejahteraandan kemakmuran rakyat.

4


5/34

Pasal 4Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berfungsi:a. mensyukuri nikmat Allah SWT;b. meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah

air;c. meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani;d. menambah pengetahuan dan pengalaman; dane. membangun jiwa kewirausahaan.

BAB IIIKEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTADI BIDANG KEPARIWISATAAN

Pasal 5Pemerintah Aceh berwenang:a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan

kepariwisataan Aceh;b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan Aceh;c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan

pendaftaran usaha pariwisata;d. menetapkan destinasi pariwisata Aceh;e. menetapkan daya tarik wisata Aceh;f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk

pariwisata yang berada di Aceh;g. memelihara aset Pemerintah Aceh yang menjadi dayatarik wisata Aceh; dan

h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 6Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan

kepariwisataan kabupaten/kota;b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;

d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataanpendaftaran usaha pariwisata;e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan

kepariwisataan di wilayahnya;f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata

dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian

kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang

berada di wilayahnya;

j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;dank. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

5


6/34

BAB IVPEMBIAYAAN

Pasal 7(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota

berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk memajukanpembangunan kepariwisataan.

(2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) termasuk pembangunan pelestarian objek wisatabudaya.

BAB VPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 8(1) Dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataan

di Aceh dilaksanakan kegiatan penelitian danpengembangan kepariwisataan.

(2) Kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. pengumpulan data kepariwisataan;b. identifikasi objek dan daya tarik wisata baik yang telah

dipromosikan maupun yang berpotensi untukdikembangkan;

c. pengembangan usaha-usaha jasa pariwisata; dand. pengembangan usaha-usaha sarana pariwisata.

(3) Pemerintah Aceh berwenang melaksanakan kegiatanpenelitian dan pengembangan pariwisata.

(4) Tatacara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di Kabupaten/Kota menjadikewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah berkonsultasidan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Pasal 10

(1) Penelitian dan pengembangan pariwisata dilakukan denganmemperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki baiksumber daya alam, sumber daya manusia, maupun nilai-nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal yang islami, danberorientasi pada pelestarian nilai-nilai sejarah dan budayamasyarakat serta lingkungan hidup.

(2) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dijadikan sebagaidasar untuk:

a. penyusunan dan pembuatan Rencana IndukPembangunan Pariwisata Aceh (RIPPA);

b. pembuatan site plan kawasan pariwisata; danc. penyusunan rencana srategis pengembangan

pariwisata.

6


7/34

BAB VIUSAHA PARIWISATA

Bagian PertamaPenggolongan Usaha

Pasal 11

(1) Usaha pariwisata digolongkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :a. usaha jasa pariwisata;b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata; danc. usaha sarana pariwisata.

(2) Selain Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Aceh berwenang menetapkan usahapariwisata lainnya.

Pasal 12

(1) Pengembangan Usaha Pariwisata Aceh ditujukan untuktercapainya manfaat yang sebesar-besarnya untukmeningkatkan ekonomi bagi masyarakat, terutamamasyarakat sekitar objek dan daya tarik wisata, danakselerasi pembangunan Aceh.

(2) Untuk mencapai tujuan pengembangan usaha PariwisataAceh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Aceh melaksanakan pembinaan, pengendalian,perizinan dan pengawasan usaha secara terpadu, terarahdan bertanggung jawab dengan menjaga kelangsunganusaha pariwisata bagi kemakmuran dan kesejahteraanmasyarakat.

Bagian KeduaUsaha Jasa Pariwisata

Pasal 13

(1) Usaha Jasa Pariwisata meliputi:

a. jasa wisata syariat;b. jasa biro perjalanan wisata;c. jasa pramuwisata;d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;e. jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;f. jasa konsultan pariwisata;g. jasa informasi pariwisata;h. jasa makanan dan minuman;i. jasa penyediaan akomodasi;j. jasa spa; dank. jasa wisata kesehatan.

(2) Selain Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud padaayat (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kotadapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata lainnya.

(3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kotaberwenang mengeluarkan izin usaha jasa pariwisata

7


8/34

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengankewenangannya.

(4) Syarat-syarat untuk memperoleh izin dan ketentuan lainmengenai pelaksanaan kegiatan usaha jasa pariwisata

diatur lebih lanjut dalam PeraturanGubernur/Bupati/Walikota.

Bagian KetigaPengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 14

(1) Objek dan daya tarik wisata digolongkan berdasarkan jenisdan pemanfaatannya.

(2) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas:

a. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Allah yang berwujudalam, flora, dan fauna;b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia seperti

museum, peninggalan purbakala, peniggalan sejarah,seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru,wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempathiburan; dan

(3) Selain objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Pemerintah Aceh dapat menetapkan objekdan daya tarik wisata lainnya.

Pasal 15

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kotaberwenang melakukan pengusahaan objek dan daya tarikwisata.

(2) Badan usaha, atau perorangan dapat melakukanpengusahaan objek dan daya tarik wisata, setelahmendapatkan izin dari Pemerintah Aceh dan PemerintahKabupaten/Kota.

(3) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur dan PeraturanBupati/Walikota.

Pasal 16

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan caramengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek barusebagai objek dan daya tarik wisata.

Pasal 17

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dilakukan denganmemperhatikan:a. nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta kearifan lokal;b. kehidupan ekonomi dan sosial budaya;c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dand. kelangsungan usaha pariwisata.

Pasal 18

8


9/34

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatanmembangun dan mengelola objek dan daya tarik wisatabeserta prasarana dan sarana yang diperlukan.

Pasal 19

(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkanke dalam :a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus;

dand. pengusahaan objek dan daya tarik wisata tirta.

(2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapatmenetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisatayang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimanayang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakanusaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkunganuntuk dijadikan potensi wisata.

(2) Sumber daya alam dan tata lingkungan yang telahditetapkan sebagai potensi wisata dijadikan sasaran wisata;

(3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota

menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai objek dandaya tarik wisata alam dengan memperhatikan :a. potensi kemanfaatan yang bisa diperoleh oleh wilayah

dan masyarakat sekitarnya; danb. perkiraan jumlah frekuensi dari wisatawan yang datang

akan berkunjung ke sumber daya alam tersebut.

(4) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam dapatdisertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budayayang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan dayatarik wisata alam yang bersangkutan.

Pasal 21(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya

merupakan usaha pemanfaatkan seni budaya bangsa yangtelah ditetapkan sebagai objek dan daya tari wisata untukdijadikan sasaran wisata.

(2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya yangberupa cagar budaya dan cagar alam atau peninggalansejarah lainnya diselenggarakan berdasarkan PeraturanPerundang-undangan.

Pasal 22(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus

merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam danatau potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaranwisata minat khusus.

(2) Penyelenggara usaha wisata minat khusus wajibmemberikan perlindungan asuransi terhadap wisatawan

9


10/34


11/34


12/34

(5) Penerimaan retribusi objek dan daya tarik wisatasebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kepada kasAceh/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(6) Petugas pemungut retribusi diberikan intensif yang

besarannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian KeempatUsaha Sarana Pariwisata

Pasal 33

(1) Jenis usaha sarana pariwisata meliputi:a. penyediaan akomodasi;b. penyediaan makan dan minum;c. penyediaan angkutan wisata;d. penyediaan sarana wisata tirta; dane. kawasan wisata.

(2) Selain jenis usaha sarana pariwisatasebagaimana dimaksud pada ayat (1), PemerintahAceh/Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenisusaha sarana pariwisata lainnya.

Pasal 34

(1) Usaha penyediaan akomodasi secara umum berupa :a. usaha hotel berbintang; danb. usaha penyediaan akomodasi lainnya.

(2) Penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi harusberdasarkan izin.

(3) Pemerintah Aceh berwenang untuk menerbitkan izin usahahotel berbintang.

(4) Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk menerbitkanizin usaha penyediaan akomodasi lainnya.

(5) Tata cara dan syarat untuk mendapatkan izin usaha hotelberbintang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

(1) Usaha hotel berbintang dapat berbentuk badan usaha atauusaha perorangan.

(2) Usaha hotel berbintang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai maksud dan tujuan semata-mata berusahadalam usaha hotel berbintang sesuai dengan persyaratandan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Modal usaha hotel berbintang dapat dimiliki oleh penanammodal dalam negeri dan penanam modal asing sesuaidengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pengusahaan hotel berbintang merupakan penyediaan jasapenginapan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yangditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

12


13/34

(2) Pengusahaan hotel berbintang dapat mengadakan jasapelayanan makanan dan minuman dan jasa lainnya sesuaidengan syariat dan Perundang-undangan sebagai jasatambahan.

Pasal 37Pengelola hotel berbintang berkewajiban untuk :a. memberi kenyamanan kepada tamu hotel;b. memberi laporan singkat tentang penghunian kamar secara

berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melaluiInstansi yang menangani bidang Kepariwisataan Aceh;

c. memberikan kesempatan kepada pihak yang berwenanguntuk melakukan pemeriksaan apabila dibutuhkan;

d. menjaga dan mencegah penggunaan hotel berbintang darikegiatan yang dapat mengganggu keamanan danketertiban umum serta melanggar syariat Islam;

e. melakukan upaya peningkatan sumber daya manusiasecara terus menerus berdasarkan standarisasi dansertifikasi kompetensi;

f. memelihara hygienis dan sanitasi dalam hotel danlingkungan pekarangannya;

g. menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarifkamar yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihatdan dibaca oleh tamu hotel; dan

h. melampirkan perubahan persetujaun prinsip dan izin usahapada setiap perubahan nama atau pemindahtanganan

pemilik hotel berbintang.

Pasal 38

(1) Untuk membangun hotel berbintang dan/atau penambahankamar harus mendapatkan izin prinsip membangun.

(2) Untuk mengusahakan hotel berbintang harus memiliki izinusaha.

(3) Izin prinsip membangun dan izin usaha hotel berbintangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diterbitkan oleh Gubernur.

(4) Izin prinsip membangun hotel berbintang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun terhitungsejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali palingbanyak 2 (dua) kali.

(5) Izin usaha hotel berbintang berlaku untuk jangka waktutidak terbatas dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajibdidaftarkan kembali kepada Gubernur.

(6) Persetujuan prinsip dan izin usaha dikeluarkan olehgubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonanditerima lengkap dan benar.

Pasal 39(1) untuk memperoleh persetujuan prinsip

membangun hotel berbintang, permohonan diajukan secaratertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRA,dengan melampirkan :

13


14/34

a. data hotel berbintang yang direncanakan akandibangun;

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);c. akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;d. bukti kepemilikan/pengusahaan hak atas tanah;e. gambar rencana bangunan dan peta lokasi bangunan;

danf. surat keterangan dukungan dari masyarakat adat

setempat.

(2) Pengusaha setelah mandapat persetujuanprinsip wajib menyusun upaya pengelolaan lingkungan danusaha pemantauan lingkungan.

(3) Untuk mendapatkan izin usaha hotelberbintang, permohonan diajukan kepada Gubernur denganmelampirkan :a. salinan persetujuan prinsip;b. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);c. salinan izin undang-undang gangguan (HO);d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dane. data fasilitas hotel berbintang yang bersangkutan.

(4) Permohonan pendaftaran ulang izin usaha ditujukan kepadaGubernur dengan melampirkan :a. Izin usaha yang telah dimiliki sebelumnya;b. Tanda bukti pembayaran pajak/retribusi tahun

sebelumnya/terakhir; dan

c. Laporan perkembangan Usaha.(5) Izin Usaha tidak boleh dipindah tangankan

kecuali dengan persetujuan tertulis dari gubernur melaluiInstansi yang menangani bidang Kepariwisataan Aceh.

(6) Izin Usaha dapat dicabut apabila :a. diperoleh secara tidak sah;b. perubahan bentuk dan jenis usaha tanpa izin;c. perluasan usaha tanpa izin; dand. melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40Biaya untuk mendapatkan persetujuan prinsip selanjutnyadiatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 41

(1) Pemungutan biaya persetujuan prinsip atau izin usahadilakukan oleh bendaharawan khusus penerima yangditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Hasil pemungutan biaya tersebut disetor ke kas Aceh

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

14


15/34

Pasal 42

(1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian,setiap pengelola hotel berbintang wajib memeriksakankesehatan karyawan/karyawati serta mengadakan

pemeriksaan mutu air dari segi hygienis dan sanitasi palingkurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang harusdibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yangmenangani bidang kesehatan Aceh.

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaanQanun ini dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yangditunjuk.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan danpengendalian Gubernur dapat meminta laporan kepadapengelola hotel berbintang.

Pasal 43

(1) Usaha penyediaan makanan dan minuman merupakanusaha pengelolaan, penyediaan makan dan minum.

(2) Usaha penyediaan makan dan minum secara umum berupa:a. usaha restoran; danb. usaha penyediaan makan dan minum lainnya sesuai

syariat.

Pasal 44

Kegiatan usaha restoran meliputi kegiatan pengelolaan,penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman serta dapatpula menyelenggarakan pertunjukkan atau hiburan sebagaipelengkap sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 45

(1) Penyelenggaraan usaha penyediaan makan dan minumharus berdasarkan izin.

(2) Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendaliandan penyelenggaraan perizinan usaha restoran, menjadikewenangan Pemerintah Aceh.

(3) Pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk menerbitkanizin usaha penyediaan makan dan minum lainnya sesuaisyariat selain restoran.

(4) Tata cara dan syarat untuk mendapatkan izin usaharestoran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 46

(1) Usaha restoran yang seluruh modalnya dimiliki oleh warganegara Indonesia dapat berbentuk badan usaha, perseroanterbatas, koperasi atau perorangan.

(2) Usaha restoran dengan modal bersama antara warganegara Indonesia dan warga negara asing berbentukperseroan terbatas.

15


16/34

Pasal 47

(1) Pengusahaan restoran meliputi penyediaan jasa pelayananmakan dan minum kepada tamu sesuai dengan persyaratan

yang akan diatur dalam Peraturan Gubernur.(2) Jasa pelayanan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), apabila menyelenggarakan hiburan atau pertunjukanoleh artis/penyanyi harus mengindahkan syariat Islam danQanun.

Pasal 48

(1) Pengelola restoran berkewajiban memberi kenyamanankepada para tamu, mencegah kegiatan-kegiatan yangdapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta

melanggar syariat Islam.(2) Pengelola restoran berkewajiban memelihara dan

memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan hygienisdi dalam lingkup restoran dan/atau bar dan memenuhiketentuan perizinan kerja, keselamatan kerja dan jaminansosial bagi karyawan.

(3) Pengelola restoran bertanggung jawab dalam hal terjadikecelakaan karena kelalaiannya terhadap pengunjung dandiharuskan mengganti kerugian yang diderita pengunjung.

Pasal 49Penggunaan tenaga kerja warga negara asing dalam restoranharus mendapat izin kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Untuk mengusahakan restoran harus memiliki persetujuandan izin sebagai berikut :a. persetujuan prinsip;b. pendaftaran perizinan usaha; dan

c. Izin-izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Persetujuan prinsip dan pendaftaran perizinan usahadikeluarkan oleh Pemerintah Aceh paling lama 1 (satu)bulan sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

(3) Persetujuan Prinsip berlaku 1 (satu) tahun dan dapatdiperpanjang kembali 1 (satu) kali.

(4) Pendaftaran izin Usaha berlaku untuk jangka waktu tidakterbatas dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun,pengusaha yang bersangkutan wajib mendaftar kembali

kepada Pemerintah Aceh.

Pasal 51

(1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50, permohonan harus diajukansecara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepadaDPRA dengan melampirkan :

16


17/34

a. data usaha restoran yang direncanakan akan dibangun;b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);c. akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;d. bukti kepemilikan/pengusaan hak atas tanah;e. gambar rencana bangunan dan peta lokasi bangunan;

danf. surat keterangan dukungan masyarakat adat setempat.

(2) Pengelola restoran setelah mendapat persetujuan prinsipwajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

(3) Untuk mendapatkan izin usaha restoran, permohonanditujukan kepada Gubernur dengan melampirkan :a. salinan persetujuan prinsip;b. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsi

usahanya;c. salinan Izin Undang-Undang Gangguan (HO); dand. salinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

(4) Permohonan perpanjangan izin usaha/pendaftaran ulangditujukan kepada Gubernur dengan melampirkan:a. izin usaha yang telah dimiliki sebelumnya;b. tanda bukti pembayaran pajak/retribusi tahun yang

bersangkutan; danc. laporan perkembangan usaha.

(5) Izin usaha tidak boleh dipindahtangankan kecuali denganpersetujuan tertulis dari Gubernur.

(6) Izin usaha dapat dicabut apabila:a. memperoleh izin usaha secara tidak sah; danb. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan

dalam Qanun ini dan peraturan perundang-undanganlainnya.

Pasal 52

(1) Dalam rangka pembinaan setiap usaha restoran diwajibkanmengadakan pemeriksaan kesehatan karyawan/karyawatiserta mengadakan pemeriksaan makanan dan minuman

dari segi hygienis dan sanitasi paling kurang sekali dalamsetahun yang harus dibuktikan dengan surat keteranganyang dikeluarkan oleh Instansi yang menangani bidangkesehatan Aceh.

(2) Pembinaaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaanQanun ini dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yangditunjuk.

(3) Apabila dipandang perlu, Gubernur atau pejabat yangditunjuk dapat meminta laporan kepada pengelola restoran.

Pasal 53

Setiap pemberian persetujuan prinsip dan izin usaha restorandapat dipungut biaya yang diatur dalam Qanun Aceh.

17


18/34

Pasal 54

(1) Pemungutan biaya persetujuan prinsip atau izin usahadilakukan oleh bendaharawan khusus penerima yangditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur.

(2) Hasil pemungutan biaya tersebut disetor kepada kas Acehsesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55Kegiatan pembinaan, pengembangan, pengawasan danpengendalian usaha penyediaan makan dan minum lainnyaselain restoran menjadi tanggung jawab kabupaten/kotaberkoordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Pasal 56Usaha penyediaan angkutan wisata dapat dilakukan oleh usahaangkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yangjuga menyediakan angkutan khusus wisata, atau usahaangkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutanwisata.

Pasal 57

(1) Penyelenggaraan kegiatan usaha penyediaan angkutanwisata harus berdasarkan izin.

(2) Pemerintah Aceh berwenang melaksanakan tugas

pembinaan, pengembangan, pengawasan, penyediaan danpenyelenggaraan perizinan usaha penyediaan angkutanwisata.

(3) Mekanisme dan syarat perizinan usaha penyediaanangkutan wisata akan diatur lebih lanjut dalam PeraturanGubernur.

Pasal 58

(1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha

yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasaranadan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan denganwisata tirta.

(2) Kegiatan wisata tirta dapat dilaksanakan dilaut, sungai,danau, rawa dan waduk.

(3) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan wisata tirtadilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan memperhatikankebutuhan pengembangan pariwisata dan tata ruang.

Pasal 59

(1) Pengusahaan sarana wisata tirta dilaksanakan harusberdasarkan izin.

(2) Kegiatan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

18


19/34

(3) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usahawisata tirta akan diatur lebih lanjut dalam PeraturanGubernur.

Pasal 60

(1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yangkegiatannya membangun fasilitas atau mengelola kawasandengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhanpariwisata.

(2) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisatadilakukan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan tata ruangkawasan dan berdasarkan rencana pengembangankepariwisataan Aceh.

Pasal 61Kegiatan usaha kawasan pariwisata, meliputi:a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana

sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.b. penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang usaha

pariwisata di dalam kawasan pariwisata dan penyewaanfasilitas pendukung lainnya.

c. menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalamkawasan pariwisata yang bersangkutan.

Pasal 62

(1) Penyelenggaraan usaha kawasan pariwisata dilaksanakanharus berdasarkan izin.

(2) Kegiatan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

(3) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin usahakawasan pariwisata diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIISTANDARISASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 63(1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan harus memiliki

standar kompetensi.(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.(3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi

profesi yang telah mendapat lisensi sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata harusmemiliki standar usaha.

(2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui sertifikasi usaha.

(3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19


20/34

BAB VIIIPEMASARAN DAN PROMOSI

Pasal 65

Untuk memajukan kegiatan kepariwisataan di Aceh sertamencapai visi dan misi pariwisata, Pemerintah Aceh danPemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakankegiatan pemasaran dan promosi.

Pasal 66Kegiatan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 meliputi:a. penyediaan, penyebaran dan pemberian informasi

pariwisata Aceh kepada wisatawan dan badan-badan lainyang memerlukan;

b. analisis pasar pariwisata;c. keikutsertaan pada event-event dalam dan luar negeri; dand. menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya Aceh

kepada wisatawan dan pada event-event tertentu.

Pasal 67

(1) Pemasaran dan promosi pariwisata Aceh diselenggarakanoleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Pemasaran dan promosi pariwisata sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat bekerjasama dengan badan usahalainnya.

(3) Kabupaten/kota dapat menyelenggarakan kegiatan promosidan pemasaran kepariwisataannya dengan terlebih dahulumelakukan konsultasi dan koordinasi dengan PemerintahAceh.

Pasal 68

(1) Penyelenggaraan pemasaran dan promosi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan berdasarkan izin.

(2) Pemerintah Aceh berwenang menyelenggarakan perizinansebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Tata cara dan persyaratan perizinan kegiatan pemasarandan promosi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IXPERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 69

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraankepariwisataan Aceh.

20


21/34

(2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat,

tanggapan, masukan terhadap pengembangankepariwisataan, dan berperan aktif dalam pengelolaanobjek wisata serta pengawasan penyelenggaraankepariwisataan Aceh.

(3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secaratertulis kepada Pemerintah Aceh.

Pasal 70

(1) Masyarakat dapat membentuk kelompok-kelompokmasyarakat pariwisata yang disebut dengan kelompoksadar wisata pada kawasan objek wisata.

(2) Kelompok masyarakat wisata dibina oleh Instansi yangmenangani bidang kepariwisataan.

(3) Kelompok masyarakat pariwisata yang dibentuk secararesmi, dapat melaksanakan segala kegiatan pariwisata didaerahnya sesuai dengan syariat Islam.

(4) Kelompok masyarakat pariwisata berperanserta dalammemberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan

dan masukan terhadap arah kebijakan pengembanganpariwisata Aceh.

Pasal 71

(1) Tugas Pemerintah Aceh dalam upaya pengembanganmasyarakat berupa:

a. memberikan pembinaan dan penyuluhan kepadamasyarakat;

b. melaksanakan pengembangan teknis ketenagakerjaandan standarisasi;

c. menerbitkan lisensi dan sertifikasi tenaga kerjapariwisata; dan

d. melaksanakan pengembangan dan pemantapankelembagaan pariwisata.

(2) Tugas pembinaan tenaga kerja pada sektor pariwisatatermasuk pendataan, dan pengembangan SDM bidangpariwisata.

(3) perlindungan tenaga kerja sesuai dengan standar danperaturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Aceh berkewajiban untuk meningkatkankualitas dan kuantitas tenaga kerja di bidang pariwisatatermasuk melaksakan pendidikan, pelatihan sertamenghimbau usaha pariwisata untuk dapat mempekerjakantenaga kerja lokal.

Pasal 72

21


22/34

(1) Pemerintah Aceh berkewajiban mendidik, memberdayakandan mengeluarkan lisensi pramuwisata serta memantaukeberadaannya dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Pemerintah Aceh berkewajiban membina asosiasi dan

lembaga pariwisata di Aceh.

Pasal 73Tugas Pemerintah Aceh dalam upaya pengembanganmasyarakat berupa memberikan penyuluhan kepadamasyarakat, pengembangan teknis ketenagakerjaan danstandarisasi lisensi tenaga kerja pariwisata Aceh sertapengembangan lembaga pariwisata Aceh.

Pasal 74Tata cara pelaksanaan pengembangan dan peranserta

masyarakat ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XBADAN PROMOSI PARIWISATA ACEH

Pasal 75(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat

memfasilitasi pembentukan Badan Promosi PariwisataAceh/Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota Acehdan kabupaten/kota.

(2) Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembagaswasta dan bersifat mandiri.

(3) Badan Promosi Pariwisata Aceh dalam melaksanakankegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan PromosiPariwisata Indonesia.

(4) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota dalammelaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi denganBadan Promosi Pariwisata Aceh.

(5) Pembentukan Badan Promosi PariwisataAceh/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 76Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kotaterdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan danunsur pelaksana.

Pasal 77(1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata

Aceh/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal76 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:

a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dand. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

(2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan PromosiPariwisata Aceh/Kabupaten/Kota ditetapkan dengan

22


23/34

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masa tugaspaling lama 4 (empat) tahun.

(3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi PariwisataAceh/Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang ketua danseorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretarisyang dipilih dari dan oleh anggota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan,serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsurpenentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam PeraturanGubernur/Bupati/ Walikota.

Pasal 78Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal77 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugasoperasional Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota.

Pasal 79(1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata

Aceh/Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang direktureksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuaidengan kebutuhan.

(2) Unsur pelaksana Badan Promosi PariwisataAceh/Kabupaten/Kota wajib menyusun tata kerja danrencana kerja.

(3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi PariwisataAceh/Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) tahun dan dapatdiangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan,serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsurpelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan PromosiPariwisata Aceh/Kabupaten/Kota.

Pasal 80(1) Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota

mempunyai tugas:a. meningkatkan citra kepariwisataan Aceh;b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan

penerimaan devisa;c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan

pembelanjaan;d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh/Kabupaten/Kota sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha

dan bisnis pariwisata.(2) Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kotamempunyai fungsi sebagai:a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia

usaha di pusat dan daerah; danb. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah

Aceh/Kabupaten/Kota.

23


24/34

Pasal 81(1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Aceh/

Kabupaten/Kota berasal dari:a. pemangku kepentingan; danb. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan BelanjaAceh/Kabupaten/Kota bersifat hibah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan non-AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh/Kabupaten/Kota wajib diauditoleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XIDEWAN PARIWISATA ACEH

Pasal 82

(1) Untuk mendukung dan kemajuan pariwisata Aceh, dapatdibentuk Dewan Pariwisata Aceh.

(2) Dewan Pariwisata Aceh melaksanakan tugas sebagaipenasehat dan pemerhati pariwisata Aceh.

(3) Dewan Pariwisata Aceh berkewajiban memberikan masukankepada pemerintah, swasta dan masyarakat untukpengembangan pariwisata di Aceh.

Pasal 83

(1) Kepengurusan Dewan Pariwisata Aceh dibentuk denganKeputusan Gubernur.

(2) Keanggotaan Dewan Pariwisata Aceh terdiri dari unsurTokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Budayawan,Ahli Sejarah, dan Pemerhati Pariwisata

(3) Dewan Pariwisata Aceh merupakan badan independen dandalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalamKeputusan Gubernur Aceh.

BAB XIILARANGAN DI TEMPAT-TEMPAT WISATA

Pasal 84

Di tempat-tempat wisata setiap orang dilarang:

a. meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang

memabukkan lainnya;

b. melakukan perbuatan asusila;

c. berjudi/meisir; dan/atau

d. merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarikwisata.

24


25/34

Pasal 85

(1) Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negaradiwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.

(2) Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuaidengan syariat Islam.

(3) Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki danperempuan.

(4) Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan,dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

(5) Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparaturpemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitaskemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukanmesum, khamar/mabuk-mabukan dan meisir/judi.

(6) Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajibanmencegah terjadinya perbuatan maksiat.

BAB XIIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 86

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenaipenyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputikegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan

daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisatasebagaimana diatur dalam Qanun ini, dikenakan Sanksisebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PeraturanPerundang-Undangan lainnya.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenaipenyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputikegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dandaya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisatasebagaimana diatur dalam Qanun ini, yang sanksinyatidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009tentang Kepariwisataan, dipidana dengan pidanakurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau dendapaling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan mengenaipenyelenggaraan kepariwisataan dapat dikenakan sanksiadministrasi yang berupa pencabutan izin usaha yangdidahului dengan peringatan tertulis.

Pasal 87

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 84 diancam pidana dan/atau dendasesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

25


26/34

BAB XIVKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88Peraturan Perundang-undangan yang ada pada saat Qanun iniditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganQanun ini.

BAB XVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 89Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjangberkenaan dengan pelaksanaanya akan diatur lebih lanjutdalam Qanun tersendiri dan/atau Peraturan Gubernur sesuaidengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 90

Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalamLembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Acehpada tanggal201 3

1435GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Acehpada tanggal2013

1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH

T. SETIA BUDI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2013 NOMOR .

26


27/34

PENJELASAN ATASRANCANGAN QANUN ACEH

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kekayaan potensi wisata yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, SumberDaya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatanmerupakan anugerah Allah SWT yang harus dimanfaatkan bagi kemakmuranrakyat. Sumber daya alam dan buatan yang dapat dijadikan objek dan dayatarik wisata berupa keadaan alam flora dan fauna, hasil karya manusia, sertapeninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangandan peningkatan kepariwisataan di Aceh.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksuddiperlukan langkah-langkah yang sesuai antar semua pihak yang terkait yangterdiri dari Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat danIndustri Pariwisata serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), sehingga terwujud keterpaduan

lintas sektoral.Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap memeliharakelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup sertaobjek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya bangsa yang menujukearah kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan danketertiban umum guna memperkukuh jati diri bangsa dalam rangka perwujudankeutuhan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan objek dan daya tarik wisatatetap harus dilakukan dengan memperhatikan :

a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangankehidupan ekonomi dan sosial budaya.

b. Nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup

di masyarakat.c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.d. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Aceh melakukanpembinaan terhadap kegiatan-kegiatan kepariwisataan, yaitu dibentukpengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Provinsi Aceh,senantiasa memperhatikan azas-azas yang berlaku dalam masyarakat Acehdengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk meningkatkanperekonomian rakyat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata harus menjunjung tinggi norma-

norma yang berlaku dalam Masyarakat Aceh yang Islami, sehingga unsur-unsursyariat Islam yang berlaku tetap di hormati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2

27


28/34

Huruf aYang dimaksud dengan nilai-nilai iman dan Islam dalamketentuan ini adalah penyelenggaraan kepariwisataan di Acehharus sesuai dengan tuntunan agama Islam

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gYang dimaksud dengan keterbukaan adalah setiap wisatawandapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasimengenai penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh.

Huruf hYang dimaksud dengan adat, budaya dan kearifan lokal dalamketentuan ini adalah penyelenggaraan kepariwisatan di Aceh harusmenghormati ketentuan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan yanghidup dan berlaku dalam masyarakat.

Pasal 3Penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh bertujuan untuk menggali danmengangkat semua potensi baik alam, buatan dan sumber daya

manusia untuk peningkatan pendapatan Aceh dan pendapatankabupaten/kota serta masyarakat, mengenai pendapatan pendapatanAceh dan pendapatan kabupaten/kota diatur sesuai dengankewenangannya masing-masing.

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelasPasal 8Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Kewenangan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan penelitiandan pengembangan pariwisata dimaksudkan untukmensinergikan pengembangan pariwisata antar Kabupaten/Kotabaik penelitian dan pengembangan menjadi masukan untuk

Kabupaten/Kota.Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Cukup jelas

28


29/34

Pasal 11Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Penetapan jenis usaha pariwisata lain merupakan sifat dinamispariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan perkembangandalam masyarakat.

Pasal 12Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Pelaksanaan tugas ini juga dilaksanakan oleh PemerintahKabupaten/Kota secara terpadu sesuai dengan kewenanganantara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan jasa wisata syariat adalah jasawisata tarikat dan zikir, atraksi seni sufistik, pengobatantradisional, dan wisata syariat Islam lainnya.

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf d Cukup jelasHuruf e

Cukup jelasHuruf f

Cukup jelasHuruf g

Cukup jelasHuruf h

Cukup jelasHuruf i

Cukup jelasHuruf jCukup jelas

Huruf kCukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Peraturan Gubernur yang dimaksud dalam ayat ini termasuk

pengaturan kewenangan antara Pemerintah Aceh danPemerintah Kabupaten/Kota untuk menerbitkan izin usaha jasapariwisata.

Pasal 15Cukup jelas

Pasal 16Cukup jelasq

Pasal 17

29


30/34

Cukup jelasPasal 18

Cukup jelasPasal 19

Cukup jelasPasal 20

Cukup jelasPasal 21

Cukup[ jelasPasal 22

Cukup jelasPasal 23

Cukup jelasPasal 24

Cukup jelasPasal 25

Cukup jelasPasal 26

Cukup jelasPasal 27

Ayat (1)Izin usaha ini dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan danmasukan dari Kabupaten/Kota dimana lokasi objek wisatatersebut berada.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 25Cukup jelasPasal 26

Cukup jelasPasal 27

Cukup jelasPasal 28

Cukup jelasPasal 29

Cukup jelasPasal 30

Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Pengertian penyediaan jasa-jasa lainnya menurut ayat initermasuk penyelenggaraan atraksi kesenian, atraksi budaya,atraksi wisata, usaha hiburan lainnya dan usaha warungmakanan/minuman.

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelasAyat (6)

Cukup jelasPasal 31

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)

30


31/34

Apabila dipandang perlu Pemerintah Aceh dapat menggolongkanjenis usaha pariwisata lain yang berkembang dalam masyarakatsebagai Usaha Sarana Pariwisata.

Pasal 32Ayat (1)

Termasuk usaha akomodasi lainnya sebagaimana dimaksudpada huruf b adalah hotel melati, penginapan remaja, bungalow,asrama, home stay, bumi perkemahan dan persinggahankaravan.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 33Cukup jelas

Pasal 34Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Termasuk dalam pengertian jasa lainnya dalam ayat ini selainjuga pelayanan makanan dan minuman seperti pelayananpencucian pakaian/loundry, jasa sewa kenderaan dan jasapelayanan lainnya.

Pasal 35Cukup jelas

Pasal 36Cukup jelas

Pasal 37Ayat (1)

Permohonan persetujuan izin prinsip diajukan kepada Gubernur

melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.Ayat (2)Upaya pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauanlingkungan dilaksanakan oleh Tim Penilai AMDAL Provinsi Acehdengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan diBidang AMDAL.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelasAyat (6)Cukup jelas

Pasal 38Cukup jelas

Pasal 39Cukup jelas

Pasal 40

31


32/34

Cukup jelasPasal 41

Cukup jelasPasal 42

Cukup jelas

Pasal 43Cukup jelas

Pasal 44Cukup jelas

Pasal 45Cukup jelas

Pasal 46Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Tanggung jawab yang dimaksud dalam ayat ini merupakansanksi yang merujuk kepada ketentuan pidana atau perdatahukum positif.

Pasal 47Cukup jelas

Pasal 48Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)Gubernur melimpahkan kewenangan perizinan kepada SatuanKerja Perangkat Aceh yaitu Dinas Kebudayaan dan PariwisataAceh.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 49Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelasPasal 51Cukup jelas

Pasal 52Cukup jelas

Pasal 53Cukup jelas

Pasal 54Cukup jelas

Pasal 55Cukup jelas


Cukup jelasPasal 58

Cukup jelasPasal 59

Cukup jelas

32


33/34

Pasal 60Cukup jelas

Pasal 61Cukup jelas

Pasal 62Cukup jelas

Pasal 63Penyelenggaraan kegiatan pemasaran dan promosi oleh PemerintahAceh dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kotadan selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untukmenyampaikan bahan-bahan promosi kabupaten/kotanya masing-masing kepada Pemerintah Aceh.

Pasal 64Cukup jelas

Pasal 65Cukup jelas

Pasal 66Cukup jelas

Pasal 67Cukup jelas

Pasal 68Cukup jelas

Pasal 69Cukup jelas

Pasal 70


Pasal 72Cukup jelas

Pasal 73Cukup jelas

Pasal 74Cukup jelas

Pasal 75Cukup jelas


Cukup jelasPasal 78

Cukup jelasPasal 79

Cukup jelasPasal 80

Cukup jelasPasal 81


Pasal 83Cukup jelas

Pasal 84Cukup jelas

Pasal 85

33


34/34

Cukup jelasPasal 86

Cukup jelas

Pasal 87Cukup jelas

Pasal 88Cukup jelas

Pasal 89Cukup jelas

Pasal 90Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR

34

14. ranqanun pariwisata - 25 juni 2013 publikasi to rdpu

Documents