makalah pancasila 3

7/25/2019 Makalah Pancasila 3

1/14


2/14

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional Pasal 3 menegaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah untuk

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peadaban bangsa yang bermartabat

dalam rangka mencersdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap. Kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.


3/14

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pancasila

Secara arti kata pancasila mengandung arti, panca yang berarti lima lima dan sila yang

berarti dasar. Dengan demikian pancasila artinya lima dasar.Tetapi di sini pengertian pancasila

berdasarkan sejarah pancasila itu sendiri.

Apabila kita berbicara tentang UUD 1945. maka yang dimaksud ialah Konstitusi (UUD)

yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut pada tanggal 18 Agustus

1945 yang diumumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1946 No. 7 halaman 45-48, yang

terdiri atas :

1 Pembukaan (Preambule) yang meliputi 4 alinea ;

2 Batang Tubuh atau isi UUd 1945, yang meliputi;

3 Penjelasan

Dalam penjelasan resmi pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa dalam Pembukaan UUD 1945

terkandung empat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1 Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

berdasar atas Persatuan;

2 Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

3 Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasar atas kerakyatan

dan permusyawaratan/perwakilan;

4 Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan

yang adil dan beradab.

Khusus bagian/alinea ke -4 dari pembukaan UUD 1945 adalah merupakan asas pokok

Pemebentukan pemerintah Negara Indonesia. Isi bagian ke 4 dari Pembukaan UUD 1945 itu

dibagi ke dalam 4 hal:


4/14

1. Tentang hal tujuan Negara iondonesia, tercantum dalam kalimat Kemudian dari pada itu

dan seluruh tumpah darah indinesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia;

2. Memajukan kesejahteraan rakyat;

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, naskah politik yang bersejarah itu

dijadikan Rancangan Pembukaan UUD sebagai bahan pokok dan utama bagi

penyusunan/penetapan Pembukaan (Preambule) UUD yang akan ditetakan itu. Naskah politik

yang bersejarah yang disusun pada tanggal 22 Agustus 1945 itu, di kemudian hari oleh Mr.

Muhamad Yamin dalam pidatonya di depan siding Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan

(BPPK) pada tanggal 11 Juni 1945 dinamakan Piagam Jakarta dan baru beberapa tahun

kemudian dimuat dalam bukunya yang berjudul Prokalmasi dan Konstitusi pada tahun 1951.

Dalam naskah politik yang di sebut dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 inilah untuk pertama

kali dasar falsafah Negara pancasila ini dicantumkan secara tertulis, setelah diusulkan oleh Ir.

Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun besar arti pentingnya Pembukaan

Undang-Undang Dasar itu ialah karena pada aline ke 4 itu tercantum ketentuan pokok yang

bersifat fundamental, yaitu dasar falsafah Negara Republik Indonesia. Maka disusunlahKemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasar kepada:

1. Ketuhanan Mang Maha Esa,

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3. Persatuan Indonesia,

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar ini tercakup dalam satu nama/istilah yang amat penting bagi kita bangsa

Indonesia yaitu pancasila. Istilah atau perkataan pancasila ini memang tidak tercantum dalam

Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh UUD 1945. Di alinea ke 4 dari Pembukaan UUD 1945


5/14

hanyalah disebutkan bahwa, Negara Republik Indonesia berdasarkan kepada lima prinsip atau

asas yang tersebut di atas, tanpa menyebutkan pancasila. Bahwa kelima prinsip atau dasar

tersebut adalah pancasila, kita harus menafsirkan sejarah (maupun penafsiran sistematika) yakni

menghubungkanya dengan sejarah lahirnya pencasila itu sendiri pada tanggal 1 Juni 1945,

seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Berkenaan dengan perkataan pancasila, menurut Prof.

Mr. Muhamad Yamin (Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia)

B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup BangsaIndonesia

1. Arti Pandangan Hidup Suatu Bangsa

Setiap bangsa mempunyasi cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama

dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam

Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur

materil dan spirituan berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, sutau bangsa yang bertekad

mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangn hidup, suatu

bangsa akan terombang ambing. Dengan pandangan hidup suatu bangsa dapat secara jelas

mengetahui arah yang dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa :

a. Akan dengan mudah memandang persoalan-pesoalan yang dihadapi;

b. Akan dengan mudah mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi;

c. Akan memiliki pedoman dan pegangan;

d.Akan membangun dirinya.

Dengan demikian, pandangan hidup suatu bangsa adalah :

a.Cita-cita bangsa;

b.Pikiran-pikiran yang mendalam;

c.Gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik.

Jadi pandangan hidup suatu bangsa adalah inti sari (kristalisasi) dari nilai-nilai yang

dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenaranya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang

telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkanya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan

yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah sesuatu


6/14

bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dan menetukan arah serta

bagaimana cara bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan tadi.

Dalam pandangan hidup ini terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-

citakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran yang dianggap baik. Pada akhirnya pandangn

hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang

diyakini kebenaranya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkanya.

Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang

merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup

di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadianya sendiri. Oleh

karena itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadianya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya

bangsa dan Negara itu, kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar Negara

Pancasila.

Karena pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian

bangsa, maka ia diterima sebagai Dasar Negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini

tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun

dalam tiga buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan UUD 1945, Mukadimah

Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD sementara Republik Indonesia tahun 1950

pancasila itu tetap tercantum di dalamnya.

3.Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi

kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa

tersebut, meyakini adanya kehidupan di dunia dan hari akhir. Berdasarkan hal tersebut kita

menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, ialah

keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan.

Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa

depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang

dalam kelima Sila Pancasila.

C.Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia


7/14

1. Apakah Dasar Negara Republik Indonesia?

Pancasila yang dikemukakan dalan sidang I BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah

dikandung maksud untuk dijadikan dasar dari Negara Indonesia Merdeka. Adapun dasar itu

haruslah merupakan suatu falsafah yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan

Negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia

sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan

kebudayaan.

Peraturan-peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan

persoalan-persoalan yang timbul berhubung dengan penyelenggaraan dan perkembangan Negara

harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang bersumber pada

UUD itu disebut peraturan-peraturan organik, yang menjadi pelaksana dari UUD.

Oleh karena pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi

peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar Negara sebagaimana tercantum jelas dalam

alinea ke IV pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan di

Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Negara dan pemerintah RI haruslah pula sejiwa denga

pancasila. Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari

jiwa pancasila.

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Keputusan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-

Undang Dasar bagi Negara Republik Indeonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus

1945.

Undang-Undang Dasar tersebut ialah UUD 1945. Dalam pembukaan UDD tersebut kita

temukan dasar Negara Pancasila. Oleh karena itu, secara yuridis pancasila sah menjadi Dasar

Negara Republik Indonesia. Akibat hukum dari disahkanya pancasila sebagai dasar Negara,

maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila.

Landasan hukum Pancasila sebagai dasar Negara dapat memebri akibat hukum dan filosofis;

yakni kehidupan bernegara bangsa ini haruslah berpedoman pada pancasila.

D.Pancasila Sebagai Ideologi Negara


8/14

1. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata yunani yaitu iden yang berarti melihat, atau idea yang berarti

raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi yang berarti ajaran. Dengan demikian

ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau science des ideas (AL-

Marsudi, 2001:57). Puspowardoyo (1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan

sebagai komplek pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau

masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk

mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya seseorang dapat menangkap apa yang

dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

Pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh Negara atau pemerintah dan rakyat

Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan

tertentu. Sebagai filsafat atau dasar kerohanian Negara, yang meruapakn cita-cita bangsa,

Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan, yang mewujudkan kenyataan dalam

penyelenggaraan hidup kenegaraan kebangsaan dan kemasyarakatan kita. Bila terjadi

kesenjangan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, kita harus kembali kepada

filsafat Negara Republik Indonesia untuk mencari jalan keluarnya atau untuk meluruskan

kembali.

E. Pancasila Sebagai Sumber Moral bangsa

1. Moral Negara

Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara mengamanatkan bahwa moral Pancasila juga

sebagai moral Negara, artinya Negara tunduk pada moral, Negara wajib mengamalkan moral

Pancasila. Seluruh tindakan kebijakan Negara harus sesuai dengan Pancasila. Seluruh

perundang-undangan harus mengacu pada pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi pembimbing

dalam pembuatanpolicy. Sebagai moral Negara, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban

moral bagi Negara Indonesia, yaitu antara lain:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Sila Persatuan Indonesia.


9/14

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin OLeh Hikmat Kebijaksanaanm Dalam

Permusyawaratan/Perwakilan.

F. Penjabaran Nilai-Nilai Dari Pancasila.1. Pengertian Nilai Pendidikan

Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap positif manusia

sesuai dengan nilai-nila yang terkandung dalam Pancasila. Menilai berarti menimbang yaitu

kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil

keputusan. Keputusan nilai dapat mengatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak

benar, baik ataua tidak baik, religius atau tidak religius dan lain sebagainya. Sesuatu dikatakan

mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetis),baik (nilai moral dan etis), religius (nilai agama). Notonegoro berpendapat membagi nilai

menjadi 3 bagian yaitu:

a. Nilai meteril yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsure manusia.

b. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan

dan aktifitas.

c. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia

2. Nilai-Nilai Pada Pancasila

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan adanya dasar Ketuhanan maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan.

Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala

hidup dan kehidupan di dalamnya. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

Indonesia untuk memeluk agamanya/kepercayaanya, sebagaimana tercantum dalam pasal 29

UUD 1945

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Internasionalisme ataupun peri kemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan sesuatu

bangsa dalam Negara yang merdeka dalam hubunganya dengan bangsa-bangsa lain. Manusia

adalah makhluk Tuhan, dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia.


10/14

Pandangan demikian menimbulkan pandangan yang luas, tidak terikat oleh batas-batas Negara

atau bangsa sendiri, melainkan Negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atas

dasar persamaan derajat.

c. Sila Persatuan Indonesia

Dengan dasar kebangsaan (nasionalisme) dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya

harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga, tanpa membeda-bedakan suku atau

golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan

itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa.

d. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/

Perwakilan

Dasar mufakat, kerakyatan atau demokrasi menunjukan bahwa Negara Indonesia menganut

paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan) untuk

mengatur Negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam UUD 1945 menyatakan

bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan Perwakilan. Kerakyatan yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945

adalah sebagai berikut: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945 adlah demokrasi yang tercantum dalam pancasila sebagai sila ke empat dan

dinamakan demokrasi pancasila. Asas demokrasi di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan

pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam

penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menmpuh jalan

permusyawaratn untuk mencapai mufakat.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam pidato 1 Juni 19945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak

adanya kemiskinan di alam Indonesia Merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan

makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan, dan

penghinaan, semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan. Sila ini secara bulat berarti bahwa


11/14

setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidan hukum, politik, ekonomi,

sosial budaya dan pertahanan keamanan.

G. Dasar Pemikiran PendidikanPancasila

Rakyat Indonesia melalui majelis perwakilanya menyatakan bahwa pendidikan nasional

yang beakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkn untuk meningkatkan kecerdasan

bangsa, harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyrakat Indonesia yang

beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mandiri,sehingga mampu

membangun dirinya dan masyarakat sekeklilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan

pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

H. Arah Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai. Oleh sebab itu arah pendidikan Pancasila

ditekankan pada pendidkan moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-

hari berupa perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Artinya nilai-nila Pancasila

dijadikan landasan moral dalam setiap kegiatan pribadi, kelompok, masyarakat dan juga bangsa

bahkan Negara.

I. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Masyarakat Berbangsa dan Bernegara.

1. Pola Pelaksanaan Pancasila

Untuk melaksanakan Pancasila perlu usaha yang dilakukan secara berencana dan terarah

berdasarkan suatu pola. Tujuannya adalah agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan

diamalkan oleh segenap warga Negara, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam

kehidupan kemasyarakatan. Berdasarkan pola itu diharapkan lebih terarah usaha-usaha

Pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan pancasila

Pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat pancasila

2. Jalur media massa.

Walaupaun pola pelaksanaan Pancasila melalui jalur medua massa dapat pula digolongkan

sebagai salah satu aspek jalur pendidikan dalam arti luas, namun peranan media massa


12/14

sedemikian pentingnya sehingga perlu mendapat penonjolanya sebagai jalur tersendiri. Dalam

hubunganya dengan ini, ditekankan pula pentingnya media tradisional seperti pewayangan serta

bentuk-bnetuk seni rakyat lainya, di samping media modern seperti pers, radio dan televisi.

Dalam menggunakan komunikasi modern ini perlu dijaga agar terhindar dari siaran yang tidak

menguntungkan bagi pelaksanaan pancasila.

3. Jalur organisai sosial politik, organisasi sosial kemasyarakatan, dan prangkat sosial.

Sesuai dengan tekad untuk menjunjung tinggi demokrasi dan menegakan kehidupan

konstitusional, maka kiranya semua anggota maupun kader-kader politik, serta organisasi

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga kebudayaan, dan

dunia usaha, hendaklah berusaha sekuat tenaga ikut serta dalam melaksanakna Pancasila,

sehingga Pancasila itu lestari di Republik indionesia.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia, ideologi Negara Indonesia, sekaligus

menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dannegara Republik Indonesia. Makalah PKn Pancasila Maka manusia Indonesia menjadikan

pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan

kehidupan kengaraan. Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara

Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi

pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik

dipusat maupun di daerah.

Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur, ajaran-ajaran moral yang kesemuanya itu

meruapakan peljelmaan dari seluruh jiwa manusia Indonesia. Menyadari bahwa untuk

kelestarian nilai-nilai pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus

pengahayatan dan pengamalan nila-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, oleh sebab itu

setiap warga Negara Indonesia, penyelenggara Negara, serta lembaga kenegaraan dan lembaga


13/14

kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus sama-sama mengamalkan nilai-nilai

Pancasila demi kelestarianya.


14/14

DAFTAR PUSTAKA

1 Kansil C.S.T, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: PT pradnya paramita

2 Pangeran Alhaj S.T.S dan Surya Partia Usman, 1995. Materi Pokok Pendekatan Pancasila.

Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud.

3 Setiady Elly M, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila, Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama.

4 Tanpa Nama.Tanpa Tahun. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sekretariat

Negara Republik Indonesia Tap MPR No. II/MPR/1987.

5 UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal

makalah pancasila 3

Documents