makalah wakebang-menjaga pulau terluar indonesia

7/24/2019 MAKALAH WAKEBANG-menjaga Pulau Terluar Indonesia

1/24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan karena anugerah-Nyalahtugas makalah ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Makalah ini merupakan suatu kewajiban bagi kami sebagai mahasiswa Jurusan D-!

Teknik "ipil, #akultas Teknik "ipil dan Peren$anaan nstitut Tekn%l%gi "epuluh N%&ember,

yang mengambil mata kuliah 'awasan (ebangsaan. Tugas makalah ini kami susun se$ara

praktis, yang merupakan hasil met%de sampling atau kuisi%ner untuk pengambilan data.

Dalam pr%ses penyusunan tugas makalah 'awasan (ebangsaan ini tentunya kami

tahu banyak terdapat kekurangan untuk itu kritik dan saran yang bersi)at membantu dan

membangun %leh rekan-rekan pemba$a sekalian sangat kami harapkan. (ami berharap

dengan adanya tugas ini dapat menambah dan meningkatkan pengalaman maupun penalaran.

*khir kata kami sebagai penulis makalah ini, mengu$apkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada rekan-rekan yang telah membantu kami dem ter$apai dan selesainya

makalah ini untuk memenuhi terlaksananya tugas mata kuliah 'awasan (ebangsaan.

"urabaya, + Desember +

Tim Penyusun

DAFTAR ISI


2/24

(*T* PEN/*NT*0..................................................................................................................i

D*#T*0 "...............................................................................................................................ii

D*#T*0 /*M1*0.................................................................................................................iii

D*#T*0 T*1E2......................................................................................................................iii

1*1 PEND*3424*N..........................................................................................................5

. 2atar 1elakang.............................................................................................................5

.+ 0umusan Masalah........................................................................................................6

.7 Tujuan...........................................................................................................................6

.5 Man)aat.........................................................................................................................8

. Met%d%l%gi Penelitian..................................................................................................8

1*1 PEM1*3*"*N...........................................................................................................9

+. Pulau-Pulau Terluar nd%nesia.....................................................................................9

+. + Peran dan *rti Penting Pulau Terluar nd%nesia........................................................5

+. 7 su dan Permasalahan Pulau Terluar nd%nesia..........................................................5

+.7. Tawaran M%del Pengel%laan Pulau Terluar nd%nesia........................................6

+.7. + 0ealisasi Pengakuan "eluruh (epulauan nd%nesia...........................................8

+.7. 7 :ptimalisasi 44 N% 7+ Tahun +5...................................................................9

+.7. 5 Pembuatan (awasan 'isata dan 0iset...............................................................+

+.7. Membangun dan Mengembangkan *ksesibility (e Pulau-Pulau Terluar..........++

+.7. 6 Pr%gam (uliah (erja 2apang ;((2< 4ni&ersitas..............................................+7

+.7. 8 M%nit%ring dan E&aluasi.....................................................................................+5

D*#T*0 P4"T*(*................................................................................................................+6

2*MP0*N..............................................................................................................................+8

DAFTAR GAMB

/ambar . Negara yang berbatasan dengan pulau terluar nd%nesia ; "umber =

http>>=www.g%%gle.$%m >ririungan.bl%gsp%t.$%m>


3/24

/ambar +.+ Pulau "ebatek di Nunukan, (alimantan Timur berbatasan dengan Malaysia

; sumber = http>>=www.?+pulau.$%m >=www.?+pulau.$%m >=www.?+pulau.$%m


4/24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

"e$ara )%rmal, nd%nesia telah diakui %leh masyarakat internasi%nal sebagai negara

kepulauan yang tertuang dalam k%n&ensi 3ukum 2aut nternasi%nal atau 4nited Nati%ns

@%n&enti%n :n the 2aw :) the "ea ;4N@2:"-< pada tahun ?9+ dan telah dirati)ikasi %leh

nd%nesia dalam 4ndang-undang N%. 8 tahun ?9."ebagai k%nsekuensinya, nd%nesia

mempunyai tanggung jawab untuk memperjelas dan menegaskan batas wilayahnya dalam

bentuk peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan p%sisinya atau dapat pula dibuat

da)tar k%%rdinat ge%gra)is titik-titik garis pangkal untuk menarik garis pangkal kepulauan

disertai re)erensi datum ge%detis yang diperlukan, yang menggambarkan perairan pedalaman,

laut terit%rial, A%ne tambahan, A%ne ek%n%mi eksklusi) ;BEE


5/24

terluar ini, ada + pulau yang harus mendapatkan perhatian serius dintaranya= pulau 0%nd%,

pulau 1erhala, pulau Nipa, pulau "ekatung, pulau Mar%re, pulau Miangas, pulau #ani, pulau

#anild%, pulau 1ras, pulau 1atek, pulau Marampit dan pulau Dana karena p%sisi dan

keberadaannya sangat rentan dipengaruhi %leh negara-negara tetangga.

Pulau-pulau terluar memiliki arti strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal

lurus kepulauan nd%nesia dalam penetapan wilayah perairan nd%nesiaC A%na ek%n%mi

ekslusi) nd%nesia, dan landas k%ntinen nd%nesiaC sebagai beranda depan Negara

0epublik nd%nesiaC dan sebagai kawasan lalu lintas pelayaran internasi%nal. "elain itu,

memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan ;en&ir%nmental ser&i$esayah perairan.

?. (urangnya s%sialisasi tentang keberadaan dan pentingnya pulau-pulau terluar.

-.. 1 Ta*aran M$!el Pengel$laan P#la# Terl#ar In!$ne%a

'ilayah lautan nd%nesia yang sangat luas memerlukan pengawasan se$ara k%ntinu,

sehingga semua perubahan yang terjadi dapat diketahui dengan pasti. Pengel%laan pulau

terluar bukan hanya bertujuan untuk menunjukkan integritas Negara (esatuan 0epublik

nd%nesia saja, akan tetapi juga mempunyai pr%spek di bidang ek%n%mi, s%sial, pariwisata dan

budaya.

"e$ara umum terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan menyangkut

permasalahan pulau-pulau terluar sebagai suatu wilayah perbatasan, yaitu aspek hukum

dan aspek pengel%laan. *spek hukum menyangkut bagaimana batas-batas Negara

(esatuan 0epublik nd%nesia memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Dasar hukum

tersebut dikeluarkan %leh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan

maupun rati)ikasi dari perjanjian-perjanjian. "edangkan aspek pengel%laan menyangkut

bagaimana wilayah perbatasan negara dikel%la dengan suatu kebijakan yang jelas dan

terarah.

Pengel%laan pulau-pulau terluar terutama pulau-pulau yang berbatasan langsung

dengan negara tetangga dilakukan setidaknya membawa tiga misi, yaituC < menjaga

keutuhan Negara (esatuan 0epub)ik nd%nesia, keamanan nasi%nal, pertahanan negara,

dan men$iptakan stabilitas kawasanC +< peman)aatan sumber daya alam dalam rangka

pembangunan berkelanjutanC 7< memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan

kesejahteraannya.

-.. - Real%a% Pengak#an Sel#r#( Ke"#la#an In!$ne%a


16/24

Pengakuan internasi%nal terhadap suatu negara biasanya didasarkan pada

terpenuhi>tidaknya syarat-syarat berdirinya suatu negara yang antara lain adalah menyangkut

wilayah negara, terutama dalam pengertian wilayah daratan ;land territ%ry


17/24

terlaksananya hal tersebut, pengakuan dan keamanan atas 'ilayah (esatuan 0epublik

nd%nesia ;pulau-pulau terluar< akan lebih terjamin dan term%nit%ring.

-.. :"t%mal%a% UU N$ - Ta(#n -;;0

Peran pemerintah baik pusat, pr%&insi maupun kabupaten>k%ta dalam pembangunan

pulau-pulau ke$il terluar perlu dilakukan se$ara tepat dan menekankan pada tiga hal p%k%k

yaitu = 0egulat%r, Eksekut%r dan #asilitat%r. Pemerintah sebagai regulat%r berkewajiban

mend%r%ng penataan aturan-aturan yang ada di dalam pengembangan dan peman)aatan pulau-

pulau ke$il %leh semua pengambil keputusan. #ungsi regulasi ini harus dilaksanakan se$ara

transparan, dem%kratis dan berkeadilan. "ebagai eksekut%r, pemerintah melaksanakan sebagai

pr%gram kebijakan yang se$ara langsung menyentuh semua lapisan masyarakat. "ebagai)asilitat%r, pemerintah mend%r%ng ter$iptanya iklim yang k%ndusi) bagi pengembangan dan

peman)aatan wilayah pulau-pulau ke$il melalui penyediaan berbagai bentuk in)rastruktur

pendukung di wilayah yang dimaksud.

44 N% 7+ Tahun +5 tentang Pemerintah Daerah, memasukkan pengel%laan wilayah

laut dengan tujuan agar daerah mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan

dan pengembangan p%tensi sumber daya kelautan di wilayahnya masing-masing. Dengan

kewenangan daerah untuk mengel%la wilayah laut sampai batas yang ditentukan, daerah

mempunyai peluang lebih besar meningkatkan perek%n%mian masyarakat pesisir pada

khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya.

Disebutkan dalam Peraturan Presiden N%m%r 89 Tahun + bahwa pengel%laan

pulau-pulau ke$il terluar dilakukan se$ara terpadu antara pemerintah bersama-sama dengan

pemerintah daerah. "eiring dengan diterapkannya 4ndang-4ndang N%m%r 7+ Tahun +5

tentang Pemerintahan Daerah maka daerah memiliki peluang untuk meren$anakan,

mengel%la, dan mengendalikan peman)aatan sumber daya di daerahnya, termasuk sumberdaya

kelautan, pesisir, dan pulau-pulau ke$il yang ada di wilayahnya ;*diyant% dkk., +8pulau tertinggal. Dalam :t%n%mi Daerah dan Desentralisasi, 4ndang-4ndang

N%.7+>+5 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah agar leluasa

mengatur dan melaksanakan kewenangan atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan

kepentingan masyarakat setempat dan p%tensi setiap daerah. (ewenangan daerah tersebut

8


18/24

dilaksanakan se$ara luas, utuh, dan bulat yang meliputi peren$anaan, pelaksanaan,

pengawasan, pengendalian, dan e&aluasi padasemua bidang. Dalam kerangka negara

kesatuan, meskipun daerah diberikan %t%n%mi se$ara luas, tetapi tetap diperlukan adanya

k%nsistensi baik hal keterpaduan substansi maupun kesamaan &isi-misi se$ara nasi%nal. :leh

karena itu, sesuai dengan kewenangannya, pemerintah pusat berkepentingan dalam

merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan ped%man-ped%man teknis yang berlaku se$ara

umum.

Diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan m%mentum untuk lebih

terperhatikannya pengel%laan terhadap pulau-pulau ke$il terluar. Dengan kata lain, %t%n%mi

daerah diharapkan dapat mem)asilitasi per$epatan pembangunan di wilayah tersebut, sehingga

p%tensi yang ada dapat diman)aatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

-.. 0 Pemb#atan Ka*aan


19/24

Pulau-pulau terluar nd%nesia dijadikan kawasan 'isata dan 0iset nd%nesia dimulai

dengan menggali p%tensi wilayah, sumberdaya manusia, budaya dan sebagainya. Di (%rea,

telah ada kawasan yang memberikan sentuhan The 0eal (%reaL, suatu kawasan di (%rea

yang menyuguhkan pariwisata budaya k%rea yang keseluruhannya memamerkan budaya

(%rea temp% duluL. Dimana seluruh kawasan tersebut disulap sedemikian rupa sehingga

memperlihatkan k%ndisi Negara (%rea dijaman dahulu, dari kegiatan penduduknya, pakaian,

kuliner, hingga $ara bertahan hidup dan sebagainya. ni sudah barang tentu sangat menarikL4

dimana nd%nesia sangat tidak akan kalahL, mengingat kultur budaya ind%nesia jauh lebih

beragam dibanding mereka, bagaimana tidak mungkin menjadikan pulau-pulau terluar yang

berbatasan langsung dengan negara tetanggasebagai desa pariwisata nd%nesiaH, seperi

halnya yang dilakukan di (%rea. Namun tentunya dengan k%nsep yang lebih menarik

sehingga masyarakat negara tetangga atau nternasi%nal tertarik, juga yang sudah tentu

man)aat legalitasL kepemilikan nd%nesia di kawasan tersebut =jelas>.

1egitu juga dengan lembaga-lembaga riset kelautan, sudah seharusnya keadaan balai

riset kelautan dan perikanan nd%nesia menjadi garda depan pembangunan kesejahteraan di

nd%nesia, mengingat nd%nesia merupakan Negara (epulauan. Pengetahuan yang didapat

dari hasil ekspl%rasi suatu kawasan pesisir nantinya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pulau-pulau ke$il ataupun terluar nd%nesia dapat dijadikan sebagai balai-balai riset lapangan,

dimana letaknya sangat strategis, dekat dengan wilayah pesisir, kegiatan implementasi yang

dapat dirasakan langsung %leh masyarakat pesisir, dalam hal ini berkaitan erat dengan

penempatan kesesuaian spesialisasi. "eperti di *merika menempatkan 1alai 0iset

antariksanya di *riA%na, di Jepang, menempatkan seluruh balai riset kelautannya di kawasan

pesisir Jepang dan di Er%pa khusunya Peran$is menempatkan uni&ersitas-uni&ersitas s$ien$e-

nya yang berhubungan dengan laut di wilayah pesisir Peran$is, seperti 4ni&ersit de 1ritagne

"ud, 4ni&ersit de Nantes dan sebagainya. (eadaan ini sudah seharusnya bisa menjadi$erminan bagi pemerintah nd%nesia guna dijadikan dasar pembangunan, pengembangan dan

bentuk perhatian pemerintah kepada pulau-pulau terluar nd%nesia. Di satu sisi pemerintah

dapat memajukan bidang pariwisata, ek%n%mi dan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat

pulau-pulau terluar, disisi lain pemerintah sudah barang tentu dapat menghindari timbulnya

k%n)lik perbatasan yang kerap kali mun$ul ketika pemerintah lengah pengawasan dan

perhatian terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan pulau-pulau terluar.

-.. 2 Membang#n !an Mengembangkan Ake%b%l%ty Ke P#la#3P#la# Terl#ar

?


20/24

Pulau-pulau terluar nd%nesia memiliki k%%rdinat titik letak ge%gra)is yang sudah

tentu jauh dengan pusat pemerintahan nd%nesia, hal ini menyebabkan pulau-pulau terluar

terlihat asingL di negeri sendiri, dimana akses in)%rmasi yang sulit masuk, kemudian akses

transp%rtasi yang masih sangat minim. 3al ini tidak hanya terjadi di pulau-pulau terluar

nd%nesia, bahkan pulau-pulau atau bahkan daerah ke$il yang sedikit lebih dekat dengan

pemerintah pusat saja masih banyak yang belum mendapatkan in)%rmasi dengan baik dan

mudah.

Mengenai hal tersebut, sangat membuktikan bahwa aksesibilityL atau pemerataan

sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kepada rakyat belum merata mengingat

bertentangan dengan sila kelima pan$asila keadilan agi sel!r!h rakyat indonesia". Pulau-

pulau terluar sebagai garda depan pertahanan nd%nesia sudah sangat dipastikan

membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat, baik dari segi in)%rmasi hingga

pembangunan kawasan wilayah dan "DM.

1agaimana bisa terjadi pemerintah tidak mengetahui bahwa mata uang salah satu dari

pulau-pulau terluar ind%nesia menggunakan mata uang dan bahasa dari negara lain atau

asing ni jelas membuktikan kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah terhadap

wilayahnya sendiri.

Pemerintah bertanggung jawab membangun akses yang lebih mudah untuk

mengk%%rdinir dan mem%nit%ring kawasan-kawasan terluar dan terpen$il nd%nesia, juga

bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pengawasannya.

*kses media yang saat ni terus berkembang sudah barang tentu dapat dijadikan

sebagai media in)%rmasi utama pemerataan kepada seluruh rakyat ind%nesia, baik mengetahui

k%ndisi negara sendiri maupun dunia, dan ini sangat penting. (emudian membuat sarana dan

prasarana transp%rtasi seperti pelabuhan k%mersil maupun hanya pelabuhan sandar kapal yang

berkaitan dengan pariwisata dan riset.n)%rmasi yang $ukup dan pembenahan sarana trasp%rtasi yang memadai sudah tentu

akan lebih memudahkan pemerintah pusat dan menjaga keamanan dan stabilitas nasi%nal yang

erat kaitannya sebagai in&entarisasi negara. *kses media keluar maupun yang masuk

memiliki peran k%%rdinasi dan pendidikan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar dan begitu

juga dengan akses transp%rtasi yang memudahkan masyarakat dalam kegiatan perdagangan

entah berupa barang maupun jasa, juga sebagai akses pariwisata dimana ketika didaerah

tersebut memiliki kawasan pariwisata tersendiri memudahkan masyarakat luar yang ingin

berwisata kedaerah tersebut. Dan hal ini memberikan k%ntribusi p%siti) juga pada pendapatan

daerah atau lebih jauh lagi pendapatan negara.

+


21/24

1erharap dengan ter$iptanya aksesibility yang memadai membuat pemerintah tidak

beralasan untuk tidak memperhatikan k%ndisi pulau-pulau terluar nd%nesia, sehingga tidak

akan ada lagi kata-kata pen$apl%kan pulau terluar nd%nesia %leh negara asingL.

-.. 7 Pr$gam K#l%a( Ker/a La"ang &KKL, Un%9er%ta

Pr%gram kuliah kerja lapang merupakan agenda rutin yang dimiliki %leh perguruan

tinggi. Pada dasarnya pr%gram ((2 mengirim sejumlah mahasiswa ke daerah-daerah tertentu

untuk mengaplikasikan ilmu dan kemampuan tekn%l%gi yang telah diper%leh dari bangku

kuliah kepada masyarakat yang berada pada daerah tersebut.

Menyikapi permasalahan khususnya dalam hal pengel%laan dan pembangunan pulau-pulau terluar nd%nesia, maka sudah sepantasnya pihak akademisi berkewajiban dalam

mendukung dan membantu setiap permasalahan yang dihadapi %leh bangsa nd%nesia.

"ebagai salah satu bentuk partisipasi pihak akademisi yaitu dengan melakukan pengiriman

mahasiswa ((2 ke daerah pulau-pulau terluar nd%nesia.

Melalui pengiriman mahasiswa ((2, ada beberapa target utama yang bisa di$apai

yaitu =

. *danyasharingilmu dan pengetahuan mahasiswa dengan masyarakat setempat

;pulau terluat tersebut


22/24

menentukan kebijakan ataupun strategi yang dipr%m%sikan %leh pihak akademisi untuk

menjadi masukan kepada pemerintah sehingga harapannya pr%gram-pr%gram pemberdayaan

masyarakat dalam upaya pembangunan pulau-pulau terluar didukung se$ara penuh %leh

pemerintah.

-.. 8 M$n%t$r%ng !an E9al#a%

4ntuk menangani masalah-masalah perbatasan umumnya dan pulau-pulau terluar

khususnya agar lebih e)ekti) dan %ptimal pemerintah seharusnya membentuk Tim (%%rdinasi

yang k%nsisten dan k%mpetenL dalam pengel%laan Pulau-pulau (e$il Terluar. Tim

(%%rdinasi tersebut mempunyai tugas untuk mengk%%rdinasikan dan merek%mendasikanpenetapan ren$ana dan pelaksanaan pengel%laan pulau-pulau ke$il terluar, yang kemudian

juga bertugas dengan rutin dan =k%nsisten>dalam melakukan m%nit%ring dan e&aluasi

pelaksanaan pr%gram dan realisasi pengel%laan pulau-pulau ke$il terluar.

"aat ini telah dibentuk tim k%%rdinasi dan tim kerja dalam pengel%laan pulau-pulau-

pulau ke$il dan terluar, namun hanya pelaksanaannya saja belum %ptimal dan k%nsisten

;berkelanjutan< terkait masalah anggaran, aksesibility dan sebagainya. 1erdasarkan Peraturan

Presiden N%m%r 89 Tahun + pengel%laan pulau-pulau ke$il terluar dik%%rdinasikan %leh

Tim (%%rdinasi Pengel%laan Pulau-Pulau (e$il Terluar, yang selanjutnya disebut Tim

(%%rdinasi. Tim tersebut merupakan wadah k%%rdinasi n%n-struktural yang berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada presiden ;*diyant% Dkk, +8


23/24

keterbatasan sumber dana, sumber daya manusia, dan institusi. Pembangunan pulau-pulau

ke$il terluar harus melibatkan seluruh instansi sekt%ral terkait dengan meman)aatkan berbagai

sumber dana pembangunan ;%kal, nasi%nal, dan internasi%nal


24/24

LAMPIRAN

makalah wakebang-menjaga pulau terluar indonesia

Documents