pengawasan panasbumi

7/21/2019 Pengawasan Panasbumi

1/10

Oleh:

Robin Pakpahan : 14361016Surahman : 14361017

TUGAS PEMA!ASA"U"#A"G$U"#A"G "OMOR %1

TA!U" %014TE"TA"G PA"AS UM&

1

Pro'i : (ein)pek*uran

(on)en*ra)i : (ein)pek*uranTamban+


2/10

2

Un'an+$Un'an+ "omor %1 Tahun %014 merupakan

pengganti Un'an+$un'an+ "omor %7 Tahun %003 tentang

Panas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-

langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan Panas

Bumi.

Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian

hukum kepada pelaku sektor Panas Bumi secara seimbang dan

tidak diskriminatif.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 terdiri atas 1% bab

adapun materi pokok !ang diatur dalam undang-undang ini

antara lain" pen!elenggaraan Panas Bumi# pengusahaan Panas

Bumi untuk Pemanfaatan $angsung dan Pemanfaatan Tidak

$angsung# penggunaan lahan# hak dan ke%a&iban# data dan

informasi# pembinaan dan penga%asan# dan peran serta


3/10

1 *elain Pen!idik Pe&abat Polisi Negara +epublik ,ndonesia

pe&abat pega%ai negeri sipil tertentu !ang lingkup tugas dan

tanggung &a%abn!a meliputi pengusahaan Panas Bumi diberi

%e%enang khusus sebagai pen!idik pega%ai negeri sipil

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang !ang mengatur

mengenai hukum acara pidana untuk melakukan pen!idikan

sesuai dengan Undang-Undang ini.

A &,PE".&(A"

Pasal" ((


4/10

A &,PE".&(A"

Pasal" ((

% Pen!idik pega%ai negeri sipil sebagai mana dimaksud pada a!at' 1) ber%enang"a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan !ang diterima berkenaan dengan tindak pidanadalam pengusahaan Panas Bumi#

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan !ang

diduga melakukan tindak pidana dalam pengusahaan PanasBumi#

c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksiatau tersangka dalam perkara tindak pidana pengusahaan PanasBumi#

d. menggeledah tempat dan&atau sarana !ang diduga digunakan

untuk melakukan tindak pidana dalam pengusahaan Panas Bumi#e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengusahaan

Panas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan !angdiduga digunakan untuk melakukan tindak pidana#

f. men!egel dan atau men!ita alat pengusahaan Panas Bumi!ang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alatbukti#

4


5/10

A &,PE".&(A"

Pasal" ((3 Pen!idik pega%ai negeri sipil sebagaimana dimaksud

pada a!at '1) dan a!at '2) dalam pelaksanaan

pen!idikan %a&ib berkoordinasi dan melaporkan hasil

pen!idikann!a kepada Pe&abat Polisi Negara +epublik

,ndonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4Pen!idik pega%ai negeri sipil sebagaimana dimaksud

pada a!at '1) %a&ib menghentikan pen!idikann!a dalam

hal peristi%a sebagaimana dimaksud pada a!at '2) huruf

a tidak terdapat cukup bukti dan atau peristi%an!a

bukan merupakan tindak pidana.

5Pelaksanaan ke%enangan sebagaimana dimaksud pada/


6/10

Peni'ik Pe+aai "e+eriSipil

(

Pen!idikan adalah serangkaian tindakan pen!idik dalam hal dan

menurut cara !ang diatur dalam undang undang untuk mencari

dan mengumpulkan bukti !ang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana !ang ter&adi dan guna menemukan

tersangkan!a.

Pen!idik Pega%ai Negeri *ipil 'PPN*) merupakan pen!idik !ang

berasal dari PN* untuk melakukan pen!idikan tindak pidana

tertentu. Biasan!a tindak pidana tersebut bukan tindak pidana

umum !ang biasa ditangani oleh pen!idik 3epolisian.

Berdasarkan Pasal 1 angka / PP "o2 43 Tahun %01% !ang

dimaksud dengan PPN* adalah Pe&abat Pega%ai Negeri *ipil tertentu

!ang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditun&uk selaku

Pen!idik dan mempun!ai %e%enang untuk melakukan pen!idikan

tindak pidana dalam lingkup undang-undang !ang men&adi dasar

Penela)an *ambahan:
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5029cea58263e/node/606/pp-no-43-tahun-2012-tata-cara-pelaksanaan-koordinasi,-pengawasan,-dan-pembinaan-teknis-terhadap-kepolisian-khusus,-penyidik-pegawai-negeri-sipil,-dan-bentuk-bentuk-pengamanan-swakarsahttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5029cea58263e/node/606/pp-no-43-tahun-2012-tata-cara-pelaksanaan-koordinasi,-pengawasan,-dan-pembinaan-teknis-terhadap-kepolisian-khusus,-penyidik-pegawai-negeri-sipil,-dan-bentuk-bentuk-pengamanan-swakarsa


7/10

Peni'ik Pe+aai "e+eriSipil

Pada dasarn!a setiap pen!idikan harus mengacu pada ketentuan

3itab Undang-undang 5ukum 6cara Pidana '3U56P) dan UU No. 2Tahun 2002 tentang 3epolisian Negara +epublik ,ndonesia.

7alam melaksanakan ke%enangann!a PPN* dalam bidangapapun harus berkoordinasi dengan pen!idik 3epolisian. Untukmengatur ke%enangan PPN* diterbitkanlah Perkapolri No. ( Tahun

2010 tentang 8ana&emen Pen!idikan Pen!idik Pega%ai Negeri*ipil.

9adi PPN* merupakan pe&abat PN* !ang ditun&uk dan diberike%enangan untuk melakukan pen!idikan dalam tindak pidanatertentu !ang men&adi lingkup peraturan undang-undang !ang

men&adi dasar hukumn!a. :leh karena itu instansilembaga ataubadan pemerintah tertentu memiliki PPN* masing-masing. 7alammelaksanakan tugasn!a PPN* dia%asi serta harus berkoordinasidengan pen!idik 3epolisian.

Penela)an *ambahan:


8/10

(e'u'ukan Peni'ik Pe+aai "e+eriSipil

;

6gar pada saat melaksanakan ke%enangan melakukan pen!idikanantara PPN* dan pen!idik Polri tidak ter&adi tumpang tindihke%enangan 3U56P telah mengatur hubungan di antara masing-masing institusi sebagai berikut"

1) Pen!idik pega%ai negeri sipil berkedudukan di ba%ah"

a) 3oordinasi pen!idik Polrib) 7i ba%ah penga%asan pen!idik Polri

2) Untuk kepentingan pen!idikan pen!idik Polri memberikanpetun&uk kepada pen!idik pega%ai negeri sipil tertentu danmemberikan bantuan pen!idikan !ang diperlukan 'Pasal 10 a!at

'1) 3U56P)

) Pen!idik pega%ai negeri sipil tertentu harus melaporkan kepadapen!idik Polri tentang adan!a suatu tindak pidana !ang sedangdisidik &ika dari pen!idikan itu oleh pen!idik pega%ai negeri sipilditemukan bukti !ang kuat untuk menga&ukan tindak pidanan!a

kepada penuntut umum 'Pasal 10 a!at '2) 3U56P)

Penela)an *ambahan:


9/10

(e'u'ukan Peni'ik Pe+aai "e+eriSipil

=

4) 6pabila pen!idik pega%ai negeri sipil telah selesai melakukanpen!idikan hasil pen!idikan tersebut harus diserahkan kepadapenuntut umum. >ara pen!erahan hasil pen!idikan tersebutkepada penuntut umum dilakukan pen!idik pega%ai negeri sipilmelalui pen!idik Polri 'Pasal 10 a!at ') 3U56P)

/) 6pabila pen!idik pega%ai negeri sipil menghentikan pen!idikan!ang telah dilaporkan kepada pen!idik Polri penghentianpen!idikan itu harus diberitahukan kepada pen!idik Polri danpenuntut umum 'Pasal 10= a!at ') 3U56P). ?ang perlu mendapatperhatian dalam hal penghentian pen!idikan oleh pen!idikpega%ai negeri sipil adalah meskipun pada saat pelaporan tindak

pidana !ang sedang disidikn!a pen!idik pega%ai negeri sipilcukup memberitahukan atau melaporkan pen!idikan itu kepadapen!idik Polri tidak perlu diberitahukan kepada pununtut umumnamun dalam hal penghentian pen!idikan disamping harusmemberitahukan penghentian tersebut kepada pen!idik Polri&uga harus memberitahukan penghentian pen!idikan tersebut

kepada penuntut umum.

Penela)an *ambahan:


10/10

Terima (a)ih

10

pengawasan panasbumi

Documents