evaluasi atas perencanaan strategis pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai mandat...

7/21/2019 Evaluasi Atas Perencanaan Strategis Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sesuai Mandat Perat

1/122

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIABADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARATANGERANG SELATAN

SKRIPSI

EVALUASI ATAS PERENCANAAN STRATEGIS PADA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANSESUAI MANDAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008

Diajukan oleh:

Rohmad Adi Siaman

NPM: 09460004920

AJUN AKUNTAN

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Tahun 2005

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Sains Terapan

Pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Tahun 2010


2/122

ii



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ROHMAD ADI SIAMAN

NPM : 09460004920

BIDANG SKRIPSI : MANAJEMEN INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS

KINERJA

JUDUL SKRIPSI : EVALUASI ATAS PERENCANAAN STRATEGIS

PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN SESUAI MANDAT PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008

Mengetahui Menyetujui

Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Kusmanadji, Ak., MBA.NIP. 196009151981121001

Dosen Pembimbing,

Achmad Ghozali


3/122

iii



PERNYATAAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF


NPM : 09460004920

BIDANG SKRIPSI : MANAJEMEN INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS

KINERJA

JUDUL SKRIPSI : EVALUASI ATAS PERENCANAAN STRATEGIS

PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN SESUAI MANDAT PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008

Tangerang, 15 Oktober 2010

1.

Jamaludin Lahay, SE., MBA

NIP. 197312071994031002

Ketua Penguji

2.

Achmad Ghozali Anggota Penguji/Pembimbing

3.

Andy P. Hamzah, S.S.T, Ak., M.Si.

NIP. 197610141999031006

Anggota Penguji


4/122

iv

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


NPM : 09460004920

BIDANG SKRIPSI : MANAJEMEN INSTANSI PEMERINTAH

BERBASIS KINERJA

JUDUL SKRIPSI : EVALUASI ATAS PERENCANAAN STRATEGISPADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN SESUAI MANDAT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN

2008

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini adalah hasil tulisan

saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin

atau tiru tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Bila terbukti saya

melakukan tindakan plagiarisme saya siap dinyatakan tidak lulus dan dicabut gelar

yang telah diberikan.

Tangerang Selatan, 18 September 2010

Yang memberi pernyataan,

Rohmad Adi Siaman


5/122

v

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatulloh Wabarokatuh.

Segala puji bagi Allah, semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi

Sholallohu Alaihi Wasallam yang tidak ada Nabi setelahnya, dan atas keluarga dan para

sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha untuk mencurahkan segenap

kemampuan yang ada agar skripsi terselesaikan dengan baik. Meskipun demikian penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan waktu

penulisan dan pengetahuan penulis. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis

khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya.

Secara khusus penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu (Surati)

dan Bapak (Sukahar) tercinta yang selalu memberikan dorongan semangat dan senantiasa

memberikan doa dan restunya demi keberhasilan penulis. Semoga Allah mencurahkan

segenap kasih sayang dan ampunan serta memberikan petunjuk kepada keduanya. Bapak

dan Ibu Mertua (Bapak Wardiyo S.Sos dan Ibu Tri Iryantiningsih SPd.) yang telah

memberikan dukungan moral dan material yang tidak ternilai bagi keluarga kecil kami.

Terima kasih juga kepada istriku tercinta Irlina Kunthi Habsari Amd. Keb. yang tiada

henti-hentinya memberikan dukungan baik moral maupun materiil selama proses studi

(Semoga di akhirat nanti kita dipertemukan lagi di jannah-Nya) . Tak lupa teruntuk

putraku Rohmad Abdul Hafiizh dengan canda dan senyummu telah memberikan semangat

dan dorongan.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan ucapan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :


6/122

vi

1. Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Bapak Kusmanadji, Ak., MBA., beserta

staff yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti kuliah.2. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang telah memberikan banyak

pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis untuk menghadapi masa depan.

3. Bapak Achmad Ghozali sebagai dosen pembimbing materi yang telah meluangkan

waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun

skripsi ini.

4. Bapak Rame Priyanto S.Hut selaku dosen pembimbing teknis dengan segala masukan

yang diberikan sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

5. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan BPKP, Ibu A. Animaharsi, yang telah

memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di BPKP.

6. Kepala Bagian Evaluasi Perencanaan, Ibu Rr. Trisacti Wahyuni, yang telah

memberikan data penelitian bagi penulis.

7. Kepala Sub Bagian Evaluasi Rencana APIP Lainnya, Bapak Catur Imam Pratignyo,

yang telah meminjamkan referensinya untuk memperlengkap data penelitian bagi

penulis.

8. Bapak Adnan Sholi, sebagai salah satu anggota Tim Renstra BPKP 2010-2014 yang

telah bersedia meluangkan waktunya bagi penulis untuk melakukan wawancara.

9. Mbak Eko, Mas Supri, Lia, Lek Mi, Lek Karni, Lek Parti, Lek Min, Lek Sugeng, Gun,

Arip, Yuli, Tono, Yogo, Fahmi, Nila dan segenap anggota Trah Mbah Saelan serta

semua kerabat di Treko.

10. Dik Bayu, Dik Ian, Mas Hartoyo, Mbak Umi, Pak De Larto, Pakdhe dan Budhe Hari,

Pakdhe dan Budhe Totok, Bulik Nda, Om Parmin, Bulik Titik, Om Pitoyo, Om Sapto,

Bulik Dewi, Mas Kardi, Mbak Sarti, Ibnu, Irun, Ikhsan dan segenap anggota Trah

Prawiro Sumartan serta semua kerabat di Jetak.


7/122

vii

11. Adam, Sef, Widada, Ipin, Ucup, Guntur, Romi, Fadil dan segenap anggota Laskar

Juwita yang masih di Ambon maupun di Jakarta.12. Ady Kus, Nusa, Edo, Erwin, Lely, Maman, David, Buan, Nugie, Juned, Alfian, Woro,

Ficky, Siska (siapa lagi ya?) dan segenap teman- teman BPKP 05, semoga masih tetap

Kompak Yuuuk

13. Pak Wawan, Pak Roem, Pak Sugeng, Pak Raden, Pak Rustandi, Pak Posma, Pak

Akhsan, Pak Azhari, Bu Ham, Bu Emmy dan segenap pegawai BPKP Perwakilan

Maluku yang pernah menjadi atasan saya, terima kasih atas pemberian pelajaran hidup

yang sangat berharga.

14. Teman-teman VII B, VIII C, IX D dan segenap Mahasiswa DIV yang telah

memberikan dukungan selama menjalani perkuliahan.

15. Google, Wikipedia, Milis diploma4stan20092010, Kaskus, 4shared, Intranet BPKP

dan situs- situs lain yang telah memberikan pencerahan kepa da penulis.

16. Segenap penghuni Wisma Nenek: Nenek, Bang Hamim, Mas Amin, Mas Henry, Pak

Yos, Dany, Mas Arip, Asil atas segala bantuan dan dukungannya.

17. Kepada berbagai pihak dengan segala bantuan dan dukungannya yang tidak bisa

penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis berharap Allah akan memberikan balasan-Nya dengan berlipat ganda.

Jazakalloh Khoiran Katsiran

Amien.

Tangerang Selatan, 18 September 2010

Penulis


8/122

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL . i

HALAMAN PERSETUJUAN.. ii

PERNYATAAN LULUS UJIAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... iv

KATA PENGANTAR.. v

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL. xi

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Penelitian . 1

B. Ruang Lingkup Penelitian . 3

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian . 3

D. Metodologi Penelitian ... 4

E. Sistematika Pembahasan ... 4

BAB II LANDASAN TEORI .............. 7

A. Manajemen Strategis ......... 7

1. Pengertian Manajemen Strategis .. 7

2. Unsur Manajemen Strategis .. 8

B. Perencanaan Strategis ........ 8

1. Pengertian Perencanaan Strategis . 8

2. Pengertian Rencana Strategis ... 9


9/122

ix

3. Manfaat Perencanaan Strategis . 9

4. Proses Perencanaan Strategis

105. Unsur Perencanaan Strategis 11

6. Kriteria Perencanaan Strategis .. 12

C. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 20

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah . 20

2. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 21

3. Peran BPKP Dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.. 21

BAB III GAMBARAN PERENCANAAN STRATEGIS BPKP . 23

A. Gambaran Umum B PKP... 23

1. Sejarah Singkat BPKP .. 23

2. Struktur Organisasi BPKP 24

3. Tugas Pokok dan Fungsi BPKP ... 24

4. Sumber Daya Manusia BPKP ... 26

B. Perencanaan Strategis BPKP . 27

1. Proses Penyusunan Rencana Strategis .. 27

2. Kondisi Umum .. 28

3. Potensi dan Permasalahan 29

4. Visi ... 32

5. Misi .......... 33

6. Tujuan .. 34

7. Sasaran Strategis ... 34

8. Arah Kebijakan dan Strategi 35

9. Program 38


10/122

x

10. Kegiatan . 39

11. Indikator Kinerja.

43BAB IV EVALUASI ATAS PERENCANAAN STRATEGIS BPKP . 44

A. Evaluasi Atas Proses Penyusunan Perencanaan Strategis 44

1. Proses Penyusunan Renstra Sebelum Terbitnya Permeneg

PPN Nomor 5 Tahun 2009 ... 44

2. Proses Penyusunan Renstra Setelah Terbitnya Permeneg PPN

Nomor 5 Tahun 2009 45

B. Evaluasi Atas Rumusan Rencana Strategis ... 47

1. Evaluasi Atas Analisis Potensi dan Permasalahan .. 47

2. Evaluasi Atas Rumusan Visi 52

3. Evaluasi Atas Rumusan Misi 57

4. Evaluasi Atas Rumusan Tujuan 62

5. Evaluasi Atas Rumusan Sasaran Strategis 68

6. Evaluasi Atas Rumusan Arah Kebijakan dan Strategi 76

7. Evaluasi Atas Rumusan Program . 81

8. Evaluasi Atas Rumusan Kegiatan 86

9. Evaluasi Atas Rumusan Indikator Kinerja ... 90

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 103

A. Simpulan ... 103

B. Saran . 105

DAFTAR PUSTAKA ... 107

LAMPIRAN 109

RIWAYAT HIDUP PENULIS 144


11/122

xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Komposisi pegawai BPKP menurut jabatan dan unit organisasi

per triwulan I 2010 ... 26

Tabel 3.2 Analisis Kekuatan dan Kelemahan .. 31

Tabel 3.3 Analisis Peluang dan Tantangan .. 31

Tabel 3.4 Sasaran Strategis BPKP ... 35

Tabel 4.1 Permasalahan dan penyebabnya .. 48

Tabel 4.2 Keterkaitan misi BPKP dengan RPJMN dan peraturan

perundangan .. 59

Tabel 4.3 Proses yang menjembatani penjabaran visi ke dalam tujuan

BPKP................................................................................................ 61

Tabel 4.4 Hubungan antara kekuatan/ kemampuan BPKP dengan tujuan

yang dicanangkan ..... 65

Tabel 4.5 Proses yang menjembatani penjabaran Misi ke dalam Sasaran

Strategis BPKP ..... 67

Tabel 4.6 Hubungan antara sasaran strategis dan

outcomes ... 71

Tabel 4.7 Sasaran Strategis dan Target Kinerjanya .. 74

Tabel 4.8 Indikator dan Target pada kegiatan prioritas

Pengendalian/pelaksanaan pengawasan interen akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi . 78


12/122

xii

Tabel 4.9 Cuplikan Target Program dan Kegiatan Tahun 2010-2014 BPKP... 79

Tabel 4.10 Keterkaitan Program dengan Sasaran Strategis

83Tabel 4.11 Keterkaitan nama Kegiatan dengan Output Kegiatannya 88

Tabel 4.12 Kesesuaian nama Kegiatan dengan unit organisasi pelaksananya... 89

Tabel 4.13 Penamaan Kegiatan pada Program yang sama 90

Tabel 4.14 Indikator Kinerja outcome terkait dengan Tujuan dan Sasaran

Strategis .... 91

Tabel 4.15 Indikator Kinerja output terkait dengan Tujuan dan Sasaran

Strategis .. 92

Tabel 4.16 Indikator Kinerja Outcome yang tidak well defined 93

Tabel 4.17 Indikator Kinerja Output yang tidak well defined 93

Tabel 4.18 Indikator Kinerja Outcome beserta cara pengukuran dan sumber

datanya .. 94

Tabel 4.19 Indikator Kinerja Output beserta cara pengukuran dan sumber

datanya .. 95

Tabel 4.20 Indikator Kinerja Output mendukung pencapaian Indikator

Kinerja Outcome .. 101


13/122

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Struktur Organisasi BPKP............................................................ 109

Lampiran 2 Tim Penyusun Renstra BPKP 2010-2014 . 110

Lampiran 3 Ekspektasi Stakeholders dan Kontribusi BPKP 114

Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama BPKP .... 116

Lampiran 5 Contoh Draft Renstra Sebelum Terbitnya Permeneg PPN

Nomor 5 Tahun 2009 .... 118

Lampiran 6 Keterkaitan tugas pokok dan fungsi BPKP dengan misi BPKP... 126

Lampiran 7 Keterkaitan hasil identifikasi potensi dan permasalahan

(penyebab) dengan tujuan dan sasaran strategis BPKP 128

Lampiran 8 Target Program dan Kegiatan Tahun 2010-2014 BPKP ... 129

Lampiran 9 Peta Strategi BPKP ... 140

Lampiran 10 Contoh Profil Indikator . 141


14/122

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setelah bergulirnya gerakan reformasi, Pemerintah Indonesia, seperti tersurat dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, semakin menyadari betapa pentingnya

menyelenggarakan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip

kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Menghadapi tuntutan

tersebut diperlukan suatu perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan

pembangunan nasional akan berjalan efektif apabila disusun dalam sebuah Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang diselenggarakan berdasarkan Asas

Umum Penyelenggaraan Negara. SPPN ini telah diundangkan pada Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan nasional

terdiri atas perencanaan pembangunan, yang disusun secara terpadu oleh

Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah, sesuai

dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional ini akan menghasilkan

rencana pembangunan, baik jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP), jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah


15/122

2

(RPJM) maupun tahunan, yang berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah satuKementerian/Lembaga, wajib menyusun perencanaan pembangunan. Dokumen

perencanaan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga, meliputi perencanaan pembangunan

jangka menengah (lima tahunan) berupa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

(Renstra-KL), dan jangka tahunan berupa Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-

KL). Khusus terkait Renstra-KL, Kementerian/Lembaga wajib menyusunnya dengan

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sesuai

dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Bagi BPKP, penyusunan Renstra-KL periode 2010-2014, menjadi sebuah proses

yang penting. Hal ini karena dalam Renstra BPKP 2010-2014 harus mengakomodasi

lingkungan strategis yang baru. Lingkungan strategis yang baru ini, terkait dengan tugas

dan fungsi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah seperti tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP). Dalam hal ini, BPKP bukan hanya menyusun Renstra-KL dengan

berpedoman pada peraturan-perundangan yang berlaku, tapi juga harus mengakomodasi

tugas dan fungsi baru tersebut.

Tugas dan fungsi BPKP yang baru terkait SPIP tersebut, hendaknya dapat

dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan yang baik atas tugas yang diemban, tentunya

memerlukan perencanaan yang baik pula. Untuk itulah, perencanaan strategis BPKP

menjadi suatu titik awal yang penting, dan dapat menjadi obyek penelitian yang menarik.

Dalam kesempatan ini penulis akan mengangkat judul EVALUASI ATAS

PERENCANAAN STRATEGIS PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN SESUAI MANDAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60

TAHUN 2008.


16/122

3

B. Ruang Lingkup Penelitian

Bahasan mengenai perencanaan strategis pada BPKP, mempunyai ruang lingkupyang luas. Untuk itu, penulis memberikan batasan pembahasan pada evaluasi atas proses

penyusunan perencanaan strategis, dan rumusan dari perencanaan strategis itu sendiri,

meliputi analisis potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah

kebijakan dan strategi, program, kegiatan dan indikator kinerja.

Evaluasi atas perencanaan strategis pada BPKP dilakukan berdasarkan peraturan-

perundangan, yang mengatur mengenai perencanaan strategis, terutama Peraturan Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2010-2014. Dengan memperhatikan tugas dan

peranan BPKP yang baru, seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan

evaluasi yang dilakukan tersebut, penulis memberikan simpulan dan rekomendasi

saran perbaikan untuk penyempurnaan Renstra di masa yang akan datang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan

perencanaan strategis, dan rumusan dari perencanaan strategis pada Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan berdasarkan teori dan peraturan-perundangan yang berlaku,

terutama Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sedangkan manfaat yang

diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai bahan masukan untuk

memberikan saran perbaikan terhadap perencanaan strategis pada BPKP. Terutama

dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPKP dalam bidang pengawasan intern

pemerintah.


17/122

4

D. Metodologi Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan dengan dua metode, yaitupenelitian kepustakaan dan penelitian lapangan :

1. Penelitian kepustakaan ( library research ).

Pada penelitian kepustakaan ini, penulis akan mengumpulkan teori-teori dan data-

data yang berkaitan dengan isi skripsi dari referensi literatur kepustakaan, seperti buku,

diktat, modul-modul dan sumber-sumber lain yang relevan.

2. Penelitian lapangan ( field research ).

Penelitian lapangan dilakukan dalam rangka mendapatkan data empiris penelitian,

yang akan dibahas dalam skripsi ini. Penelitian dilakukan melalui wawancara, pertanyaan

tertulis, penelitian dokumen tertulis dan kegiatan lainnya, yang bertujuan untuk

mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang penelitian, ruang

lingkup penelitian, tujuan dan manfaaat penelitian, metodologi penelitian

yang meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk

memberikan gambaran yang jelas, penulis juga menguraikan secara singkat

isi materi dalam sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan landasan teori tentang pengertian manajemen

strategis dan unsur-unsur manajemen strategis. Setelah itu dilanjutkan


18/122

5

dengan pendalaman pada salah satu unsur manajemen strategis yaitu

perencanaan strategis, yang meliputi pengertian, manfaat, proses, unsur,dan kriteria perencanaan strategis. Bab ini diakhiri dengan ulasan tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi pengertian, unsur

dan peran BPKP dalam SPIP.

BAB III GAMBARAN PERENCANAAN STRATEGIS BPKP

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BPKP, yang meliputi

sejarah singkat, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta sumber

daya BPKP. Bab ini juga menguraikan mengenai perencanaan strategis

BPKP yang meliputi proses penyusunan perencanaan strategis, kondisi

umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah

kebijakan dan strategi, program, kegiatan dan indikator kinerja.

BAB IV EVALUASI ATAS PERENCANAAN STRATEGIS BPKP

Pada bab ini penulis melakukan evaluasi atas proses penyusunan

perencanaan strategis. Evaluasi dilanjutkan dengan obyek rumusan

perencanaan strategis BPKP yang meliputi evaluasi terhadap analisis

potensi dan permasalahan, rumusan visi, misi, tujuan, sasaran strategis,

arah kebijakan dan strategi, program, kegiatan dan indikator kinerja.

Evaluasi di atas akan dilakukan dengan mengacu kepada kriteria yang

tertera dalam peraturan-perundangan yang berlaku.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup, dalam bab ini penulis menguraikan simpulan, yang dapat

diambil dari pembahasan, setelah dilakukan dalam bab sebelumnya.

Selanjutnya penulis juga memberikan saran-saran untuk perbaikan


19/122

6

perencanaan strategis BPKP pada masa yang akan datang.


20/122

7

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Strategis

1. Pengertian manajemen strategis.

Ada beberapa definisi mengenai manajemen strategis. Fred R. David (2006,5)

mendefinisikan manajemen strategis sebagai: Seni dan ilmu untuk memformulasi,

mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan

organisasi dapat mencapai tujuannya , sedangkan menurut seorang ahli bernama

David Hussey (1998,12), manajemen strategis didefinisikan sebagai .. .is the emphasis

on managing the organisation through and by the strategic vision and the strategy, with the

realisation that the soft issues in management may be more important in achieving this aim

than the analytical processes .

Sementara, Colin (2004,56) menuliskan bahwa : Strategic management is any

management action taken to realize a strategy, in particular to realize the vision which

results from creative strategic thinking; it is action taken within the framework of the

strategy .

Berdasarkan beberapa definisi, yang dituliskan para ahli di atas dapat disimpulkan

bahwa manajemen strategis, adalah seni dan ilmu yang berisi tindakan manajemen dalam

pengaturan organisasi untuk memformulasi, mengimplementasi dan mengevaluasi

keputusan lintas fungsi, dengan tujuan akhir untuk merealisasikan visi strategis.


21/122

8

Manajemen strategis diawali dengan pemikiran atas formulasi strategi diikuti

implementasi dalam kerangka kerja strategi, dan diakhiri dengan sebuah evaluasi strategis.2. Unsur manajemen strategis.

Colin White (20 04,565) menyatakan bahwa : ... the most important activities in the

making of good strategy formulation, implementation and monitoring.

Sementara menurut Fred R. David (2006,6) : Proses manajemen strategis terdiri

atas tiga tahap : formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Dalam penjelasannya Fred R. David (2006,6) menyatakan bahwa :

Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasikanpeluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahaninternal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, danmemilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

Dari penjelasan teori di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa formulasi strategi

merupakan titik awal dari aktivitas penting pembuatan strategi yang baik. Dalam hal ini

formulasi strategi direalisasikan dalam bentuk perencanaan strategis yang berisi visi, misi,

tujuan, sasaran dan dijabarkan dalam program dan kegiatan.

B. Perencanaan Strategis

1. Pengertian perencanaan strategis.

Menurut The Foundation for Community Association Research (2001,4),

perencanaan strategis ( strategic planning ) adalah :

... a systematic planning process involving a number of steps that identify thecurrent status of the association, including its mission, vision for the future,operating values, needs (strengths, weaknesses, opportunities, and threats), goals,prioritized actions and strategies, action plans, and monitoring plans.

Sedangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (2005,7) mendefinisikan

perencanaan strategis sebagai :

Proses untuk menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis (strategicobjectives) organisasi, dan menetapkan strategi yang akan dipakai untuk mencapai


22/122

9

tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhitungkan faktor-faktor internal maupuneksternal dan nilai-nilai yang ada pada lingkungan organisasi instansi.

Menurut Lampiran Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Pedoman

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis

merupakan : Suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai se1ama

kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,

peluang, dan kendala yan g ada atau mungkin timbul.

2. Pengertian rencana strategis.

Menurut Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Lembaga Administrasi Negara/

LAN (2007,6) :

Rencana strategis adalah suatu alat manajemen ( management tool ) yangbertujuan membantu organisasi membuat rencana masa depan. Rencana strategidapat dilihat sebagai formulasi secara komprehensif (menyeluruh) atauroadmap yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapaitujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih.

Kemudian secara khusus, dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yangselanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalahdokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Manfaat perencanaan strategis.

Denise dan Linda (1994,1) menyatakan bahwa :

Tujuan dari perencanaan strategis adalah untuk mentransformasi organisasi.Perencanaan strategis membantu pemimpin untuk :

Menciptakan sendiri masa depan organisasiMemberikan kerangka kerja dan usaha pengembangan yang fokusMengoptimalkan sistem organisasiMemberikan panduan untuk keputusan sehari-hariMemberikan kesempatan untuk belajar bagi pimpinan puncak Mempersiapkan diri pada masa kritis

Menyediakan sarana untuk menilai persentase kemajuan

Menurut Depdagri dan LAN (2007,7), ada delapan manfaat dari rencana strategis.


23/122

10

Manfaat tersebut adalah :

1. Memungkinkan membuat rencana untuk perubahan sebagai responterhadap makin kompleksnya lingkungan.2. Sebagai alat penting manajerial suatu organisasi.3. Mengidentifikasi kapasitas organisasi.4. Memfokuskan organisasi pada masa depan.5. Memfasilitasi dan mendorong partisipasi serta komunikasi yang lebih baik.6. Memudahkan pengkajian kembali ( adaptable ) atau penyesuaian dan/atau

respon terhadap perubahan-perubahan keadaan dan mengambil keuntungandari timbulnya peluang-peluang.

7. Memungkinkan identifikasi terhadap klien dan para pemangku kepentingan(stakeholder ) atas kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan mereka.

8. Mendorong kontinuitas dukungan dana dari pemerintah dan bantuan dariLembaga Bantuan International.

4. Proses perencanaan strategis.

Menurut Denise (1996,6) cara mengembangkan perencanaan strategis adalah :

Creating a vision of the organization s futureDeveloping a set of guiding principles (behavioral norms necessary to achievethat vision)Clarifying the mission, or core purpose, of the organizationDeveloping strategic goals (what must change to achieve the vision)

Sedangkan menurut The Foundation for Community Association Research (2001,8)

langkah yang harus dilengkapi untuk mengembangkan suatu perencanaan strategis adalah:

1. Assess the associations history and significant accomplishments .2. Assess the associations current status .3. Evaluate the associations current governance structure .4. Develop mission and vision statements.

5. Determine operating values.6. Perform a needs assessment.7. Determine critical issues.8. Define the roles of key players.9. Educate and communicate the plan.10. Listen and take notes.11. Develop and prioritize long-range goals.12. Develop short-term goals and action plans.13. Monitor the progress.

Menurut BPKP (2007, 14) Hal-hal yang harus dilakukan oleh organisasi dalam

merumuskan dan mempersiapkan perencanaan stratejik adalah :


24/122

11

1. Menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai.2. Mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan interaksinya,

terutama cakupan dan kualitas pelayanan yang wajib diselenggarakan olehorganisasi kepada masyarakat.3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning organisasi

dalam membangun kepercayaan pelanggan.4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam

mencapai keberhasilan operasional organisasi.5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui Efektivitas pencapaian

implementasi perencanaan stratejik.

Dan terakhir, dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5

Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

(Renstra-K/L) 2010-2014 1 (2009,21), ditetapkan bahwa langkah-langkah penyusunan

Renstra-K/L dilakukan sebagai berikut:

Langkah I : PersiapanLangkah II : Identifikasi Kondisi Umum, serta Analisis Potensi dan

Permasalahan K/LLangkah III : Penyusunan Visi dan Misi K/LLangkah IV : Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/LLangkah V : Penyusunan Arah Kebijakan dan StrategiLangkah VI : Penyusunan Program dan KegiatanLangkah VII : Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis

KPJM)

5. Unsur perencanaan strategis.

Menurut Fred R. David (2006,13) unsur dari perencanaan strategis diantaranya

adalah : pernyataan visi dan misi, peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan

kelemahan internal, tujuan jangka panjang, strategi, tujuan tahunan, dan kebijakan.

Sedang kan menurut Depdagri dan LAN (2007,4) dinyatakan bahwa : Perencanaan

strategis merupakan suatu proses multi-tahap ( multi-step process ) yang meliputi

penentuan tata nilai, visi, misi, tujuan, strategi dan program.

1 Untuk memudahkan penyebutan, pada bagian selanjutnya akan disingkat menjadi Lampiran Pe rmenegPPN Nomor 5 Tahun 2009


25/122

12

Menurut BPKP (2007,18) unsur dari perencanaan strategis meliputi :1. Visi2. Misi3. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan4. Tujuan dan Sasaran5. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

6. Kriteria perencanaan strategis.

Agar evaluasi terhadap perencanaan strategis dapat berjalan dengan baik dan efektif,

maka diperlukan kriteria yang jelas. Dan sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang

telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka kriteria atas perencanaan strategis akan

dijelaskan dalam bagian ini.

a. Proses penyusunan rencana strategis

Dalam Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 (2009,13), dinyatakan

bahwa alur penyusunan Renstra-KL ditetapkan melalui proses sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik;Rancangan teknokratik Renstra-KL adalah perencanaan yang dilakukan denganmenggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisiobyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selamaperiode rencana berikutnya.

2. Proses Politik;Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra-KL yang disesuaikandengan visi, misi, dan program prioritas ( platform ) Presiden. Secara garisbesar, proses politik dalam alur penyusunan Renstra-KL adalah :a. Penyusunan Rancangan Renstra-KLb. Penelaahan Rancangan Renstra-KL ( Trilateral Meeting )

3. Penetapan Renstra-KL.RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan dijadikan pedoman dalammenyempurnakan Rancangan Renstra-KL menjadi Renstra-KL.

Secara lebih jelas dan terinci dalam bentuk diagram alir, alur penyusunan renstra

dapat dilihat sebagai berikut :


26/122

13

Gambar 2.1 Bagan Alur Penyusunan RPJMN Dan Renstra-KL

Sumber : Lampiran Peraturan Meneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 Tentang PedomanPenyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2010-2014. Hal. 13.

Selanjutnya, masih menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009

(2009,20), dinyatakan bahwa sistematika penulisan Renstra-K/L adalah :

Bab I Pendahuluan1.1 Kondisi Umum1.2 Potensi dan PermasalahanBab II Visi, Misi, Dan Tujuan Kementerian/Lembaga2.1 Visi Kementerian/Lembaga2.2 Misi Kementerian/Lembaga2.3 Tujuan2.4 Sasaran Strategis Kementerian/LembagaBab III Arah Kebijakan Dan Strategi3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai dengan penugasan RPJMN pada K/L, terkait dengan prioritasnasional/bidangUraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator indikator kinerja outcome dari masing masing Program

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/LUraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsungoleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swastaberikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)

Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau LintasProgram dalam K/L yang bersangkutan


27/122

14

Uraian dilengkapi dengan indikator indikator kinerja outcome darimasing masing Program

Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L,meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan strukturorganisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi,dan Tujuan.

Bab IV PenutupLampiranMatriks Kinerja K/LMatriks Pendanaan K/L

b. Kondisi umum.

Menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 (2009,22), identifikasi

kondisi umum K/L merupakan langkah bagi K/L untuk menggambarkan pencapaian-

pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra-KL periode sebelumnya serta aspirasi-

aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik,

dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L.

Bagian kondisi umum yang akan dituangkan dalam dokumen Renstra-KL menurut

Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 (2009,22) terdiri dari :

1. Hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan2. Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan

publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L

c. Potensi dan permasalahan.

Menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 (2009,22), identifikasi

potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi K/L untuk menganalisis permasalahan,

potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup K/L maupun

nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan

oleh RPJMN yang menjadi lingkup kewenangan K/L, serta untuk mewujudkan visi dan

melaksanakan misi K/L.

Sedangkan menurut Depdagri dan LAN (2007,5) dikatakan bahwa :


28/122

15

Hasil analisis akan memetakan posisi organisasi terhadap lingkungannya danmenyediakan pilihan strategi umum yang sesuai, serta dijadikan dasar dalam

menetapkan sasaran-sasaran organisasi selama 3 5 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan publik dan para pemangku kepentingan.

d. Visi.

Menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 (2009,23) : V isi adalah

rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode

perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun

mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peran an dan fungsi suatu organisasi.

Sedangkan menurut David Hussey (1998,49): The vision is the view which goes beyond

the life span of the corporateplans, which identifies the future nature and philosophy of the

organisation.

Kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk penentuan visi menurut Lampiran

Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 (2009,23) adalah :

1. Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja danperanan organisasi K/L;

2. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingindiwujudkan oleh organisasi K/L;

3. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;4. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;5. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; dan6. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin

terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

e. Misi.

Menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 (2009,24) : Misi adalah

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilak sanakan untuk mewujudkan visi.

Sedangkan menurut Fred R. David (2006,13) :

Pernyataan misi ( mission statement ) adalah pernyataan tujuan jangka panjang yangmembedakan satu perusahaan dengan perusahaan sejenis lainnya. Pernyataan misi

mengidentifikasi cakupan operasi perusahaan dalam definisi produk dan pasar.


29/122

16

Kriteria dalam penentuan Misi K/L menurut Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009

(2009,24) adalah :1. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi organisasi dan berlaku pada

periode tertentu;2. Misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas yang

dibebankan oleh Undang-undang terkait;3. Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan

fungsi organisasi K/L atau bersifat unik terhadap organisasi K/L lainnya; dan4. Misi harus dapat menjembatani penjabaran visi K/L ke dalam tujuan K/L.

f. Tujuan.

Menurut BPKP (2007,24) yang dimaksud dengan tujuan adalah : hasil akhir yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan 5 lima tahun.

Sedangkan menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 (2009,25):

Tujuan dan sasaran strategis K/L disusun berdasarkan hasil identifikasipotensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalamrangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L.

... .Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran

kinerjanya. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadiukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi K/L

Kriteria penentuan Tujuan K/L menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun

2009 (2009,25) adalah :

1. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku padaperiode jangka menengah;

2. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;

3. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan4. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan

kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L

g. Sasaran Strategis.

BPKP (2007,27) mendefinisikan sasaran sebagai : ... sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,

berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu, misalnya

tahunan, semesteran, atau triwulanan.


30/122

17

Kriteria dalam penentuan Sasaran Strategis K/L menurut Lampiran Permeneg PPN

Nomor 5 Tahun 2009 (2009,25) adalah :1. Sasaran strategis K/L yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari

Tujuan K/L;2. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program

dalam K/L;3. Sasaran strategis K/L harus dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan4. Sasaran strategis K/L harus dilengkapi dengan target kinerja.

Sedangkan kriteria dalam menentukan target kinerja Sasaran Strategis K/L menurut

Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 (2009,26) adalah :

1. Specific : sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;2. Measurable : target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;3. Achievable : target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya

yang ada;4. Relevant : mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam

rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan5. Time Bond : waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

h. Arah kebijakan dan strategi.

Menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 (2009,26):

Strategi dan kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkanpermasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurunwaktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadappencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis K/L.

Strategi dan Kebijakan yang dituangkan ke dalam Renstra-KL, menurut Lampiran

Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 (2009,26) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (penugasan dari RPJMN)

2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L.

i. Program.

Definisi program menurut BPKP (2007,33) adalah kumpulan kegiatan yang

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai

sasaran tertentu. Sedangkan m enurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009


31/122

18

(2009,31) program didefinisikan sebagai : ... i nstrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan sertamemperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh

K/L.

Program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor

5 Tahun 2009 (2009,31), yaitu:

1. Program Teknis, merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan

kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal)2. Program Generik, merupakan program-program yang digunakan oleh beberapaorganisasi Eselon 1A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukungpelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Langkah-langkah penyusunan program menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5

Tahun 2009 (2009,33) meliputi:

1. Identifikasi Visi, Misi, dan Sasaran Strategis K/L, yang bertujuan untuk menentukan kinerja dan/atau bentuk pelayanan yang akan dicapai oleh K/L;

2. Identifikasi kinerja K/L dan indikator kinerja K/L;3. Penyusunan Outcome dan Indikator Kinerja Program; dan4. Penamaan Program, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-indikator

program ( outcome ), sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Eselon Ipenanggungjawabnya, dan bersifat unik (tidak duplikatif) pada masing-masingorganisasi pelaksananya.

j. Kegiatan.

Menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 (2009,33) kegiatan

didefinisikan sebagai :

... bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon IIyang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupapersonil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebutsebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis menurut Lampiran Permeneg PPN

Nomor 5 Tahun 2009 (2009,33) yaitu:

1. Kegiatan Teknis


32/122

19

2. Kegiatan Generik, kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon

2 yang sejenis.Langkah-langkah penyusunan kegiatan menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5

Tahun 2009 (2009,36) meliputi:

1. Penyusunan Output Kegiatan, dan2. Penamaan Kegiatan, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-indikator

kegiatan ( output ), sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Eselon IIpenanggungjawabnya, dan bersifat unik (tidak duplikatif) pada masing-masingorganisasi pelaksananya.

k. Indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja, menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun

2009 (2009,37) perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Relevant , indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, sertarealisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.

2. Well-Defined , definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudahuntuk dimengerti dan digunakan.

3. Measurable , indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentuyang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupunbiaya.

4. Appropriate , pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatanpelayanan/kinerja.

5. Reliable , indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahantingkatan kinerja.

6. Verifiable , memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yangdigunakan untuk menghasilkan indikator

7. Cost-effective , kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Menurut Lampiran Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 (2009,37), indikator

kinerja dibagi menjadi dua, yaitu indikator kinerja program ( outcome ) dan indikator

kinerja kegiatan ( output ). Dan kriteria rumusan outcome program adalah :

1. Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misidan tupoksinya;

2. Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misidan sasaran strategis K/L); dan

3. Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.Sedangkan kriteria rumusan output kegiatan adalah :


33/122

20

1. Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengantupoksinya;

2. Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;3. Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program; dan4. Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu

C. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Renstra-KL harus

dirancang dan disiapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Hal ini diperjelas pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan

Kementerian/Lembaga melaksanakan penyiapan Rancangan Renstra-KL periode

berikutnya untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya.

Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP,

BPKP mengemban tugas pokok dan fungsi yang baru dalam bidang pengendalian intern

pemerintah. Dalam pasal 47 dan 48 ditetapkan bahwa BPKP menjadi salah satu aparat

pengawasan intern pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan

pengawasan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Untuk itulah keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP

menjadi penting bagi BPKP khususnya dalam penyusunan Renstra-KL.

1. Pengertian sistem pengendalian intern pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP memberikan definisi atas

Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut :

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakandan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruhpegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporankeuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


34/122

21

Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah didefinisikan sebagai berikut :

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkatSPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secaramenyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Unsur sistem pengendalian intern pemerintah.

Unsur dari SPIP menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang SPIP, adalah :

a. lingkungan pengendalian;

b. penilaian risiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan pengendalian intern.

3. Peran BPKP dalam sistem pengendalian intern pemerintah.

Dalam usaha memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern,

maka dengan dasar hukum pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

SPIP, Pemerintah memberikan kewenangan kepada aparat pengawasan intern pemerintah,

termasuk BPKP, untuk melakukan peran sebagai berikut :

a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan

b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Tugas pengawasan intern yang diemban oleh BPKP, menurut pasal 48 Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dapat dilakukan melalui, cara-cara

sebagai berikut :

a. audit;

b. reviu;

c. evaluasi;


35/122

22

d. pemantauan; dan

e. kegiatan pengawasan lainnya.Ruang lingkup pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas

kegiatan tertentu yang dilakukan oleh BPKP menurut pasal 49 Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP meliputi :

a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan

c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.


36/122

23

BAB III

GAMBARAN PERENCANAAN STRATEGIS BPKP

A. Gambaran Umum BPKP

1. Sejarah singkat BPKP.

Cikal bakal dari terbentuknya BPKP telah ada sejak sebelum zaman kemerdekaan,

dengan didirikannya Djawatan Akuntan Negara ( Regering Accountantsdienst ) melalui

besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 yang bertugas melakukan penelitian terhadap

pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Djawatan Akuntan

Negara (DAN) secara struktural berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian

Keuangan.

Selanjutnya pada tahun 1961 melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961

tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas

dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri

Keuangan. Lima tahun kemudian DAN dan Thesauri Jenderal dilebur menjadi Direktorat

Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) di bawah Departemen Keuangan.

Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan

pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri

Jenderal.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei1983.

DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen


37/122

24

(LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah

satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentangBPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat

melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari

unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya.

2. Struktur organisasi BPKP.

Dalam menjalankan fungsinya, BPKP dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu

oleh satu sekretaris utama dan lima deputi yang membawahi bidangnya masing-masing,

yaitu Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Deputi Pengawasan

Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Deputi Bidang Akuntan Negara, dan Deputi Bidang

Investigasi. Selain itu, terdapat empat pusat yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi

Pengawasan, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. BPKP dalam

melaksanakan tugas pengawasannya mempunyai kantor perwakilan di 25 provinsi seluruh

Indonesia.

Secara lebih lengkap dan jelas, susunan organisasi BPKP dapat dilihat pada

lampiran 1.

3. Tugas pokok dan fungsi BPKP.

Sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP mempunyai

tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi :


38/122

25

a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan;b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan;

c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;

d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan

keuangan dan pembangunan;

e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,

hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan :

a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

c. penetapan sistem informasi di bidangnya;

d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi

pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;

e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga

profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yaitu :

1) memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan

sebagainya;

2) meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti,

notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan

surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;


39/122

26

3) pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;

4) meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasanBPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga

pengawasan lainnya.

4. Sumber daya manusia BPKP.

Tidak bisa dipungkiri bahwa, Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor

penting dalam sebuah organisasi. Hal ini berlaku juga di organisasi BPKP. Dengan

jumlah 5917 orang pada triwulan I tahun 2010, pegawai BPKP tersebar di 36 unit

organisasi (termasuk lima deputi dan dua puluh lima kantor perwakilan) di seluruh

Indonesia.

Berikut komposisi pegawai BPKP di seluruh Indonesia menurut jabatan dan unit

organisasi pada triwulan pertama tahun 2010 yang diolah dari data kepegawaian

internal BPKP :

Tabel 3.1Komposisi pegawai BPKP menurut jabatan dan unit organisasi

per triwulan I 2010

No. UnitOrganisasi Struktural Auditor

JafungTertentu

SelainAuditor

JFU NS/ NF GrandTotal

1 Setma 60 152 52 169 256 6892 Deputi 1,2,3,4

dan 568 419 31 97 16 631

3 Inspektorat 2 29 3 3 2 394 Pusdiklatwas 15 34 28 55 2 1345 Puslitbangwas 9 22 1 18 0 506 Pusinfowas 9 22 20 18 1 707 Pusbin JFA 9 36 4 26 2 778 Kantor

Perwakilan (25kantor)

245 2649 124 902 307 4227

Grand Total 417 3363 263 1288 586 5917Sumber : Diolah dari http://warga.bpkp.go.id


40/122

27

B. Perencanaan Strategis BPKP

1. Proses penyusunan rencana strategis.

Proses penyusunan Rencana Strategis BPKP tahun 2010-2014 telah dimulai sejak

tanggal 16 Januari 2009 ditandai dengan keluarnya Keputusan Sekretaris Utama Nomor

: KEP-14/SU/01/2009 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis BPKP (Tim Renstra

BPKP) Tahun 2010-2014. Masa kerja tim ini adalah sampai dengan 31 Desember 2009.

Tim yang berjumlah 64 orang ini terdiri dari para pegawai dari hampir seluruh unit kerja

yang ada. Susunan Tim Renstra BPKP terdiri atas satu pengarah, lima penanggungjawab,

ketua, wakil ketua, dua sekretaris dan 54 orang anggota. Susunan Tim Renstra BPKP

dapat dilihat lebih lengkap pada lampiran 2.

Pada waktu pertama kali bekerja, Tim Renstra BPKP masih berpedoman pada dasar

hukum yaitu Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan SK LAN 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan dua dasar hukum

tersebut, proses penyusunan Renstra BPKP adalah sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Renstra

b. Penggalian aspirasi

c. Perumusan Draft Renstra

d. Perumusan Visi

e. Perumusan Misi

f. Proses Penetapan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

g. Proses Perumusan Tujuan dan Sasaran

h. Proses Perumusan strategi pencapaian tujuan dan program

i. Pembahasan Draf t Renstra dalam Rapat P impinan (Rapim) Instansi.

j. Finalisasi
http://warga.bpkp.go.id/http://warga.bpkp.go.id/


41/122

28

k. Pengesahan Renstra oleh Kepala BPKP.

Kemudian setelah keluarnya Permeneg PPN Nomor 5 Tahun 2009 tentang PedomanPenyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-Kl) 2010-2014, maka

proses penyusunan Renstra BPKP juga menyesuaikan dengan proses yang disyaratkan

dalam dasar hukum yang baru tersebut. Draft Renstra kembali diubah sesuai kriteria yang

telah ditentukan. Proses ini dikenal sebagai Proses Teknokratik.

Setelah Draft Renstra selesai dibuat, maka dilakukan pertemuan trilateral antara

Tim Renstra BPKP, BAPPENAS dan Departemen Keuangan, untuk menelaah isi dari

Draft Renstra BPKP apakah telah sesuai dengan sasaran prioritas Presiden dan apakah

telah memperhatikan kebijakan anggaran dan efisiensi pendanaan. Proses ini dikenal

sebagai Proses Politik. Setelah Proses Politik selesai, maka Draft Renstra BPKP dilakukan

finalisasi oleh Tim Renstra untuk kemudian ditetapkan menjadi Renstra BPKP 2010-2014

oleh Kepala BPKP.

2. Kondisi umum.

a. Capaian Renstra 2005-2009.

BPKP telah berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam

rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan KKN,

seperti diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009.

Secara ringkas, langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam tahun 2005 sampai

dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1) Pengawasan intern atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.

2) Pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara (BUN).

3) Pengawasan intern atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

4) Melakukan audit investigatif atas kasus-kasus yang berindikasi terjadinya kerugian

keuangan negara dan memberikan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara.


42/122

29

5) Melakukan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis dalam rangka pembenahan

manajemen pemerintah dan BUMN/D.6) Melakukan kajian terkait dengan isu aktual yang strategis, berdampak luas dan

menjadi sorotan publik dalam rangka memberi masukan kepada pemerintah.

b. Analisis kebutuhan s takeholders

Berkaitan dengan capain Renstra 2005-2009, muncullah berbagai ekspektasi

stakeholders dan kontribusi yang dapat disumbangkan oleh BPKP bagi stakeholder.

Ekspektasi stakeholders dan kontribusi BPKP tersebut dapat dilihat secara lengkap pada

lampiran 3.

3. Potensi dan permasalahan.

a. Permasalahan.

Sejumlah langkah pembenahan telah dilakukan oleh BPKP dan beberapa hasil

signifikan juga telah diperoleh. Namun, mengingat kompleksitas permasalahan yang

dihadapi dalam manajemen pemerintahan, ternyata masih terdapat permasalahan dalam

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, tata kelola pemerintahan dan pemberantasan

KKN, antara lain:

1) Masih diperolehnya opini disclaimer dari BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP).

2) Masih banyaknya laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan daerah yang

belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3) Masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik ( good

public governance ) di instansi pemerintah.

4) Belum semua Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah membuat dan

menerapkan standar pelayanan minimal (SPM).


43/122

30

5) Kelemahan dalam pengelolaan dana perimbangan khususnya Dana Alokasi

Khusus (DAK).6) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas BUMN/BUMD dalam melakukan kerja

sama dengan pihak swasta, yang berpotensi merugikan bagi negara.

7) Masih banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme baik dari jumlah kasus

yang terjadi maupun jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.

8) Masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi, meskipun telah mengalami peningkatan

dari 2,20 di tahun 2005 menjadi 2,80 di tahun 2009.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

1) Masih lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk masih lemahnya sistem

pengelolaan dan pencatatan aset negara.

2) Belum memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan negara khususnya di bidang

akuntansi.

3) Belum tertatanya sistem pengawasan nasional dan mekanisme check and balance

antara pengawasan internal pemerintah dengan pengawasan eksternal pemerintah.

4) Belum terbangunnya sistem akuntabilitas Presiden yang komprehensif, sebagai

akuntabilitas tunggal yang mengintegrasikan informasi seluruh capaian

kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah.

5) Belum efektif dan efisiennya pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

6) Belum optimalnya kinerja SDM aparatur karena belum meratanya kompetensi

aparatur dan belum memadainya remunerasi dan kesejahteraannya. Selain itu

sistem pembinaan SDM aparatur belum berbasis pada kinerja ( merit system ).


44/122

31

b. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Identifikasi atas kekuatan dan kelemahan BPKP tertuang dalam tabel 3.2 berikut:Tabel 3.2

Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (Strengths - S) Kelemahan (Weaknesses - W)1. SDM pengawasan yang kompeten,

berpengalaman, berintegritas, inovatif,adaptif, dan terpercaya yang tersebar di25 perwakilan seluruh Indonesia.

2. Core competency unggulan di bidangpengawasan. Memiliki mandat: lingkup

penugasan yang bersifat makro danstrategik, pembinaan penyelenggaraan SPIP,penyedia laporan pengawasan yangberskala nasional ke Presiden,danpembinaan penyelenggaraan JFA.

3. Dukungan dan komitmen yang cukup kuatdari top executive BPKP.

4. Peran BPKP yang bertanggung-jawablangsung ke Presiden.

5. Memiliki produk-produk unggulan yangdibutuhkan stakeholder.

6. Memiliki sistem informasi dan infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi yangcukup mumpuni.

1. Rekruitmen dan proses regenerasi SDMbelum berjalan dengan baik.

2. Komposisi SDM belum ideal.3. Auditor belum terspesialisasi menurut

kebutuhan kinerja pengawasan.4. Strategi pengawasan belum memadai.

5. Implementasi sistem reward belum optimal.6. Sistem promosi dan karier belum cukup

mendorong motivasi kerja pegawai BPKP.

Sumber : Diolah dari Renstra BPKP 2010-2014

Sementara itu, analisis peluang dan tantangan, tertuang dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3Analisis Peluang dan Tantangan

Peluang (Opportunities O) Tantangan (Threats T)1. Adanya dukungan yang jelas dari Presiden,

termasuk beberapa stakeholders .2. Tingginya komitmen pemerintah untuk

menyelenggarakan negara yang bersih,tertib, dan bertanggung jawab.

3. Meningkatnya permintaan jasa pengawasan(assurance ) dan asistensi ( consulting ) dariinstansi pemerintah.

4. Adanya kepercayaan atas BPKP.5. Banyaknya satker yang belum menerapkan

tata kelola yang baik.6. Munculnya peran baru sehubungan terbitnya

PP Nomor 60 Tahun 2008.7. Besarnya kepercayaan instansi penyidik

kepada BPKP untuk melakukan auditinvestigatif atas kasus TPK.

1. Masih adanya kelompok birokrasi yangbelum memahami dan belum dapatmenerima pentingnya peran baru BPKPsesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.

2. Masih munculnya dissinkronisasi peraturanyang kurang mendukung peran BPKP.

3. Tingginya minat dan permintaan tenagaBPKP dari instansi pemerintah di luar BPKP.

4. Munculnya alternatif penyedia jasa darikonsultan independen atau pihak lain yangproduknya sejenis dengan produk BPKP.

5. Adanya potensi perubahan kebijakannasional yang terkait dengan RPJMN.

6. Adanya pengembangan jabatan fungsional

Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sumber : Diolah dari Renstra BPKP 2010-2014


45/122

32

4. Visi.

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat barusesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor

Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang

berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu

memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintahan. Akuntabilitas

keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP

yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada stakeholder -nya.

Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi BPKP yaitu : Auditor

Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas

Keuangan Negara yang Berkualitas .

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci dengan

penjelasan sebagai berikut :

a. Auditor Presiden, artinya BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang

bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dan memiliki kompetensi yang mumpuni

dan dipercaya oleh Presiden untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan.

b. Responsif , artinya bahwa dalam menjalankan perannya, Auditor BPKP tanggap

terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikan respon/

masukan kepada pengambil kebijakan.

c. Interaktif , artinya BPKP memperhatikan/mendengarkan kepentingan/kebutuhan

stakeholders . Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara BPKP dengan

stakeholders ataupun pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh

karena itu, BPKP harus membuka saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin

kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya.


46/122

33

d. Terpercaya , artinya BPKP memiliki integritas yang tinggi yang didukung

profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerjayang berkualitas dan bermanfaat bagi stakeholders .

e. Akuntabilitas Keuangan Negara , artinya BPKP sebagai Auditor Presiden berperan

membantu pengawasan dalam bidang keuangan negara agar akuntabilitas Presiden

dapat memuaskan seluruh rakyat Indonesia.

f. Berkualitas , artinya bahwa pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat

diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta

berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. Akuntabilitas

keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan Negara.

5. Misi.

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang

apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi BPKP mengacu kepada

tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP

diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian. Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP berperan penting dalam

mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraan keuangan

negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP).

Empat misi BPKP adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang

mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.


47/122

34

b. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dankompeten.

d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi

presiden/pemerintah.

6. Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama

BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara.

b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik.

c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan

kasus yang merugikan keuangan negara.

d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten.

f. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi

Presiden/pemerintah.

7. Sasaran Strategis.

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian tujuan dan mencerminkan

berfungsinya outcome dari semua program yang ditetapkan. Berikut sasaran strategis dari

tujuan strategis BPKP beserta target pencapaiannya dalam lima tahun ke depan:


48/122

35

Tabel 3.4Sasaran Strategis BPKP

Tujuan Strategis Sasaran StrategisTarget

2010 20141 Meningkatnya kualitas

akuntabilitas keuangan negaraPersentase IPP/IPD yang laporankeuangannya memperoleh opiniminimal WDP dari BPK RI

65% 95%

2 Meningkatnya tata pemerintahanyang baik

Persentase instansi pemerintah danBUMN/BUMD yang menerapkangood governance

50% 80%

3 Terciptanya iklim yangmencegah kecurangan danmemudahkan pengungkapan

kasus yang merugikan keuangannegara

Indeks persepsi korupsi 2,8 5

4 Tercapainya efektivitaspenyelenggaraan sistempengendalian intern pemerintah

Persentase K/L dan Pemda yangmenyelenggarakan SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008

20% 70%

5 Meningkatnya kapasitas aparatpengawasan intern pemerintahyang profesional dan kompeten

Persentase SDM pengawasan (APIP)yang profesional dan kompeten

55% 80%

6 Terselenggaranya sistemdukungan pengambilankeputusan yang andal bagiPresiden/pemerintah

Tersedianya informasi yangkomprehensif dalam mendukungpengambilan keputusan Presiden

4sistem

4sistem

Sumber : Diolah dari Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014.

8. Arah kebijakan dan strategi.

a. Arah kebijakan dan strategi nasional.

Salah satu agenda utama RPJM 2010-2014 di bidang hukum dan aparatur

negara adalah peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya

konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta

kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintahan

yang baik. Dalam RPJMN 2010-2014 dinyatakan bahwa salah satu prioritas bidang

aparatur adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang dijabarkan lebih

lanjut ke dalam 7 fokus prioritas salah satunya adalah peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Fokus prioritas inilah yang menjadi penugasan

BPKP.


49/122

36

Penugasan RPJMN 2010-2014 terhadap BPKP tersebut akan dilaksanakan dengan

kegiatan prioritas pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP). Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP dituntut peran dan

kiprahnya dalam rangka mengawal terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN.

Kelemahan yang terjadi dalam dunia birokrasi antara lain disebabkan kelemahan

dalam sistem pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah. Dalam manajemen

pemerintahan modern, sistem pengendalian intern merupakan suatu hal yang mutlak harus

dibangun dan dilaksanakan pada setiap unit organisasi pemerintahan dan pemerintah

secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam lima tahun ke depan BPKP mengambil

peran penting dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP ke seluruh

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam

lima tahun mendatang diharapkan menghasilkan kemajuan yang signifikan melalui

beberapa tahap kegiatan yaitu penyusunan pedoman, sosialisasi, pelaksanaan diklat, dan

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP. Desain pembinaan tersebut telah dirumuskan

oleh BPKP dalam suatu roadmap pembinaan penyelenggaraan SPIP.

b. Arah kebijakan dan strategi BPKP.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BPKP menyusun strategi yang

menyeimbangkan pemenuhan kepentingan pihak luar dan pembenahan ke dalam. Peta

strategi tersebut merupakan penjabaran hal-hal yang sifatnya strategis dan menjadi

roadmap bagi organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuannya. Empat perspektif yang

digunakan meliputi:

1) Manfaat bagi Stakeholder


50/122

37

2) Manfaat bagi Auditan/Pengguna Jasa

3) Proses Internal, dan4) Pertumbuhan dan Pembelajaran.

Perspektif Manfaat bagi Stakeholder dicapai melalui keberhasilan BPKP memenuhi

ekspektasi auditan maupun pengguna jasa yang diwujudkan dengan efektivitas

rekomendasi hasil kerja BPKP, kepuasan auditan/pengguna jasa, dan meningkatnya

permintaan jasa. Kinerja pada perspektif manfaat bagi stakeholders dan bagi

auditan/pengguna jasa dapat tercapai jika didukung proses internal yang berkualitas, yang

diindikasikan dengan tercapainya efektivitas penelitian dan pengembangan pengawasan,

terlaksananya pemberian jasa yang appropriate, berkualitas, tepat waktu dengan biaya

yang efisien, dan terwujudnya efektivitas komunikasi publik.

Selanjutnya, seluruh hal tersebut di atas akan tercapai apabila BPKP berhasil

mengelola pilar kinerja organisasi. Pilar kinerja ini terdapat dalam perspektif Pertumbuhan

dan Pembelajaran yang terdiri dari tiga modal utama yaitu modal organisasi ( organization

capital ), modal sumber daya manusia ( human capital ) dan modal sistem informasi dan

prosedur ( information capital ).

Dalam konteks organization capital , arah BPKP adalah penataan organisasi yang

tepat, peningkatan dan penyempurnaan proses bisnis, serta menciptakan iklim kerja yang

kondusif. Penataan organisasi BPKP dilakukan sesuai dengan perkembangan lingkungan

strategis. Dalam rangka mempertajam peran BPKP mendatang sesuai PP Nomor 60 Tahun

2008 akan dilakukan restrukturisasi kelembagaan untuk memenuhi tuntutan perubahan

lingkungan strategis.

Dalam pengelolaan human capital, BPKP telah dan akan berupaya meningkatkan

kompetensi dan profesionalisme SDM dan mewujudkan komposisi kepegawaian yang

baik melalui langkah-langkah sebagai berikut:


51/122

38

1) Penerapan manajemen SDM berdasarkan praktek-praktek terbaik dalam rangka

konsolidasi kompetensi kunci, kapabilitas konsepsional, mental dan praktikal SDMguna menunjang peningkatan profesionalisme dan mutu proses kerja intern,

melalui pola rekrutmen yang jelas, pengembangan karier yang transparan, penetapan

indikator kerja yang komprehensif, penerapan sistem penghargaan dan penghukuman

yang adil dan proporsional, pendidikan profesional yang berkelanjutan, serta

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;

2) Penataan PNS berdasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan kesesuaian kompetensi

yang dimiliki pejabat dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Kekurangsesuaian

kompetensi ditindaklanjuti dengan diklat pengembangan kompetensi sedangkan

ketidaksesuaian kompetensi ditindaklanjuti dengan mutasi. Penataan ( rightsizing )

diimbangi dengan perbaikan sistem remunerasi;

3) Penerapan sistem remunerasi yang adil, layak dan mendorong produktivitas dan

motivasi kerja.

Terkait dengan information capital , BPKP melakukan pengembangan sistem

informasi dan prosedur kerja sebagai berikut:

1) Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) yang berlaku

secara nasional, pengembangan sistem informasi pengawasan, penyusunan Sistem

Pengelolaan Data Pegawai (SISPEDAP), dan Penyusunan Standard Operating

Procedures (SOP) untuk seluruh unit kerja.

2) Elektronisasi Dokumen/kearsipan dituangkan dalam bentuk produk yang dinamakan

Document Management System (DMS).

9. Program.

Renstra BPKP 2010-2014 berisi tiga program yang terdiri dari satu program teknis

dan dua program generik, sebagai berikut:


52/122

39

a. Program Teknis, yaitu : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP).

b. Program Generik, yaitu : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya-BPKP, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Negara-BPKP.

10. Kegiatan.

Dari ketiga program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Satu unit

organisasi setingkat eselon 2 yang bersifat memberikan pelayanan eksternal

menggunakan 1 kegiatan teknis. Sedangkan kegiatan generik dilaksanakan oleh unit

organisasi setingkat eselon II yang bersifat memberikan pelayanan internal.

Kegiatan-kegiatan Teknis BPKP yang merupakan pelaksanaan Program

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibagi dalam enam uraian outcome sebagai

berikut:

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan

negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang

Perekonomian. Kegiatan teknisnya berupa :

1) Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Fiskal dan Investasi.

2) Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam.


Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Industri dan Distribusi.


53/122

40


Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada kegiatan yang dibiayai dari pinjaman danbantuan luar negeri.

5) Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

K/L Bidang Perekonomian Lainnya.

b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan

negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang

Polsoskam. Kegiatan teknisnya berupa :


Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Pertahanan dan Keamanan.


Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat

Lembaga Tinggi Negara.


Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Kesejahteraan Rakyat.

4) Pengendalian /Pelaksanaan Pe

evaluasi atas perencanaan strategis pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai mandat...

Documents