yogyakarta sebagai ibukota ri pada masa perang kemerdekaan tahun

7/22/2019 Yogyakarta Sebagai Ibukota Ri Pada Masa Perang Kemerdekaan Tahun

1/72

A. Latar Belakang MasalahAlhamdulillahi rabbil alamin, segala puja dan puji syukur milik Allah

Subhanahu Wataala, Semoga Allah selalu menunjukkan kita pada jalan

kebaikan dan kebenaran. Sholawat serta salam semoga dapat senantiasa

terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shollallohualaihi Wasallam, beserta

keluarga dan sahabatnya, Allahuma Amin. Kami yakin tanpa adanya bantuan

dari berbagai pihak, makalah ini belum dapat terselesaikan. Oleh karena itu,

kami dari kelompok empat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak

Dr. H.Zulfi Mubaroq M.Ag selaku pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban

Islam, teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan dukungan

kepada kami.

Setelah sekian lama berada di dalam belenggu penjajahan, maka

pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai

bangsa yang merdeka. Proklamasi Kemerdekaan tersebut pada hakekatnya

merupakan perwujudan dari niat dan tekad bangsa Indonesia untuk

melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pada umumnya sebagian besar

dari rakyat Indonesia dapat dengan cepat menanggapi arti dan maksud

kemerdekaan itu. Kecepatan tanggapan rakyat terhadap kemerdekaan itu

dapat dilihat dengan timbulnya gerakan-gerakan rakyat yang bergerak

menyongsong Proklamasi Kemerdekaan. Datangnya kemerdekaan itu

disambut oleh seluruh rakyat, baik yang berada di kota maupun di pelosok-

pelosok. Rakyat dengan cepat dan serentak bergerak secara spontan untuk

mengambil inisiatif untuk memberi arti dan isi kepada kemerdekaan yang

baru saja diproklamasikan itu.

Terdapat asumsi yang senantiasa melekat dalam setiap penelitian

sejarah bahwa masa kini sebagian dibentuk oleh masa lalu dan sebagian

masa depan dibentuk hari ini. Demikian pula halnya dengan kenyataan umat

islam Indonesia pada masa kini, tentu sangat dipengaruhi masa lalunya.


2/72

Bertolak dari asumsi itu, kita perlu memahami kehidupan umat Islam

Indonesia pada pasca kemerdekaan yang akan menentukan sebagian wajahlehidupan umat Islam Indonesia pada masa-masa selanjutnya. Kerajaan-

kerajaan islam di Indonesia mempunyai pengaruh terhadapa peradaban,

kehidupan agama, sosial dan politik di Indonesia.

Sebagai kekuatan moral dan budaya, islam diakui keberadaannya, dan

keberadaan kerjaan islam di indonesia telah banyak berjasa dalam usaha

merebut tanah air kita dari tangan kolonialis. Para raja dan segenap kekuatan

kerajaan melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan.

Sebagai contohnya adalah, setelah bangsa Indonesia

memproklamasikan kemerdekaan sudah barang tentu mereka mengalami

tantangan-tantangan dan hambatan yang berasal dari luar maupun dalam

negeri. Pergolakan terjadi di mana-mana, keadaan Bala Tentara Dai Nippon

yang masih utuh dan lengkap sebagai tentara penduduk Jepang di Indonesia

dalam Perang Dunia II melawan Sekutu acuh tak acuh atau malahan tidak

mau mengakui kemerdekaan Indonesia.1Untuk mengatasi hal tersebut jalan

yang ditempuh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan negerinya

adalah dengan kekerasan memaksa pihak Jepang menyerahkan

pemerintahan atas Republik Indonesia yang dikuasainya. Di seluruh wilayah

Indonesia rakyat bangkit untuk mengadakan perlucutan senjata atas tentara

Jepang yang telah kalah dalam Perang Dunia II baik lewat kekerasan maupun

dengan jalan perundingan. Maka yang ditempuh jalan kekerasan seperti yang

terjadi di Kotabaru Yogyakarta pada tanggal 6-7 Oktober 1945.2

Dengan datangnya Sekutu pada akhir September 1945 di Indonesia

disambut dengan sikap netral oleh pemerintah Indonesia mengingat

tugasnya sebagai penjaga ketentraman bekas daerah jajahan bangsa Jepang,

1Tashadi dkk,Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 di DIY, Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, 1987, hlm. 79.2

SESKOAD, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.,Departemen Pendidikan danKebudayaan, 1993/1994, hlm. 1


3/72

jadi tugas Sekutu di Indonesia bersifat kepolisian. Namun pada kenyataannya

Sekutu telah melanggar kedaulatan Bangsa Indonesia dengan caramembebaskan dan mempersenjatai kembali tentara-tentara kolonial Belanda

bahkan pasukan-pasukan Jepang yang seharusnya dilucuti justru dipakai

untuk melawan kekuatan bersenjata rakyat Indonesia. Sikap dari Sekutu yang

secara langsung telah membohongi bangsa Indonesia, membuat perasaan

tidak suka di kalangan rakyat Indonesia. Di seluruh wilayah Indonesia

kedatangan Sekutu mendapat perlawanan sangat keras, karena mereka

merasa bahwa kedatangan Sekutu sebenarnya hanya ingin menegakkan

kembali kekuasaan kolonial Belanda atas Indonesia. Hal inilah yang

menyebabkan munculnya aksi-aksi untuk menegakkan kemerdekaan dan

mempertahankan dari ancaman luar.

Dalam perjuangan melawan musuh yang ingin menegakkan kembali

penjajahan atas Indonesia, seluruh rakyat bangkit berjuang memanggul

senjata. Hal tersebut merupakan perjuangan rakyat semesta, yaitu gerakan

ketahanan dan pertahanan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Antara aparat Pemerintah Sipil dan Angkatan Bersenjata beserta laskar-laskar

bersenjata bahu-membahu dalam totalitas ketahanan dan pertahanan.

Jumlah persenjataan yang sangat terbatas bukan merupakan hambatan

untuk melakukan perlawanan. Bangsa Indonesia telah memadukan kekuatan

yang ada dengan mengikutsertakan seluruh rakyat baik moral maupun

material.3

Kasultanan Yogyakarta dan sekitarnya, yang terkenal dengan sebutan

kota perjuangan dan kota revolusi, tidak luput pula dari keadaan di atas.

Rakyat bersiap, menyesuaikan diri dengan suasana baru, alam kemerdekaan.

Dan ketika kemerdekaan yang baru terwujud mendapat tantangan dari pihak

3

Badan Musyawarah MUSEA,1985,Yogya Benteng Proklamasi,Daerah Istimewa Yogyakarta,hlm. 1.


4/72

Belanda, sehingga timbul konflik dengan pemerintah Belanda.4Berdasarkan

Proklamasi itu rakyat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan yangberasal dari luar. Sebaliknya Pemerintah Belanda menganggap Indonesia

sebagai daerah jajahannya. Pemerintah Belanda menyadari bahwa untuk

mendirikan pemerintah seperti zaman Belanda itu tidak mungkin bisa

dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena di mana-mana mendapat

perlawanan dari rakyat Indonesia. Menghadapi kenyataan itu Pemerintah

Belanda menggunakan strategi memecah belah wilayah Indonesia menjadi

negara-negara bagian , sehingga pengaruh itu akan semakin berkurang kalau

mungkin negara itu dilenyapkan.

Dalam hal ini kerajaan ternate bersama rakyatnya berjuang sekuat

tenaga mengusir penjajah dari negeri tercinta ini. Mereka meyakini bahwa

penjajahan hanya akan menyengsarakan rakyat, dan tidak akan membawa

kemakmuran. Dan hanya melakukan penindasan dan kerusuhan dimana saja.

Tentunya kerajaan ternate tidak tinggal diam melihat kenyataan ini. Apalagi

dalam islam segala bentuk penindasan dilarang dan diharamkan secara

mutlak.

Pemerintah Belanda beranggapan bahwa Republik Indonesia yang

beribukota di Yogyakarta sejak 4 Januari 1946 ini, merupakan benteng

perjuangan dan pertahanan bagi kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pemerintah

Republik Indonesia adalah jantung semangat kesatuan dan nasionalisme

Indonesia. Berdasarkan pendapat itu maka Pemerintah Belanda tidak

mungkin bisa melaksanakan rencananya untuk menguasai wilayah Indonesia

kembali, selama pemerintah Indonesia masih tetap berdiri.5Taktik dan

strategi yang dipergunakan Belanda dalam usaha melenyapkan RI dengan

cara memecah belah wilayah Indonesia dengan pembentukan negara-negara

4Letnan Djendaral T. B.Simatupang,Pengantar Ilmu Perang Di Indonesia,Djakarta: PT Kinta,

1968, hlm. 18.5Moh. Idris A. Kesuma., Agresi Balanda II: Kegagalan Harian Kedaulatan Rakyat,tanggal 20

Desember 1983.


5/72

bagian, melalui perundingan dan tindakan militer. Pembentukan negara-

negara bagian dipelopori oleh Letnan Gubernur Van Mook berhasilmendirikan Negara Indonesia imur pada tahun 1946. Aksi ituditeruskan

dengan membentuk negara Sumatra yang meliputi daerah pendudukan kaya

pada tahun 1947. Perbuatan yang dilakukan Belanda tanpa berembug

dengan RI atau KTN, merupakan tindakan sepihak tanpa menghargai

perundingan yang di rintis.

Pada tanggal 19 Desember 1948 pasukan Belanda menyerbu secara

besar-besaran ke wilayah RI. Kota Yogyakarta yang berperan sebagai Ibukota

RI, dalam waktu singkat jatuh ke tangan tentara Belanda. Presiden dan Wakil

Presiden, Sutan Syahrir beserta sejumlah menteri berhasil ditawan Belanda.

Keadaan ini cukup membesarkan harapan pemerintah Belanda untuk

melenyapkan RI beserta angkatan perangnya. Tetapi yang diperhitungkan

Belanda itu tidak seluruhnya benar, karena secara politis dan strategis

tindakan kekerasan Belanda itu justru merugikan bagi dirinya sendiri.

Tindakan tentara Belanda itu mengakibatkan meluapnya semangat rakyat

dan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya yang

diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena yang terjadi

bukan perdamaian, melainkan persengketaan antara pemerintah Belanda

dengan pemerintah RI serta rakyat Indonesia menjadi semakin memuncak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu kerajaan islam

melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda, yang tetap berusaha

untuk tetap menguasai wilayah RI. Sebaliknya pemerintah RI walapun di

dalam menghadapi Belanda selalu mengalami kerugian, namun RI tetap

berusaha mempertahankan kemerdekaan, kedaulatannya melalui perjuangan

diplomatik dan militer.

Dengan mempelajari eksistentensi kerajaan Islam di Indonesia kita

dapat melihat bagaimana kontribusi mereka dalam menegakkan kedaulatan


6/72

negara indonesia. Dalam makalah ini penulis hanya memfokuskan pada dua

Kesultanan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Ternate

B. Tujuan PenulisanMendeskripsikan sejarah peradaban Islam dari aspek Ideologi, Politik,

ekonomi, Sosial budaya, Militer, dan Pendidikan pada masa Kesultanan

Yogyakarta dan Ternate

C. Rumusan MasalahBagaimanakah sejarah peradaban islam, dari aspek Ideologi, Politik,

ekonomi, Sosial budaya, Militer, dan Pendidikan pada masa Mendeskripsikan

sejarah peradaban Islam dari aspek Ideologi, Politik, ekonomi, Sosial budaya,

Militer, dan Pendidikan pada masa Kesultanan Yogyakarta dan Ternate ?

D. Pembahasan1. Kondisi Geografis Kesultanan Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah tingkat I di Indonesia

dengan Ibukota Yogyakarta, yang wilayahnya terletak di bagian tengah pulau

Jawa. Yogyakarta terletak dijantung pulau Jawa. Di utara terdapat gunung

Merapi, di sebelah selatan dibatasi oleh samudra Hindia, sedangkan di
http://1.bp.blogspot.com/-0DQHdndMOK0/TfJkZK9xVCI/AAAAAAAAACs/jEMohcGI384/s1600/keraton_yogya.jpg


7/72

sebelah timur dibatasi oleh kota Klaten, dan di sebelah barat dibatasi oleh

kota Purworejo, sementaradijantung kota masih tegar berdiri Kraton yangdikelilingi bangunan bersejarah yang mencerminkan kekayaan budaya yang

dapat memberikan gambaran perjuangan sejarah Yogyakarta.6

Secara geologis propinsi DIY termasuk zona tengah bagian selatan dari

formasi geologi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Letak Yogyakarta yang berada

di tengah-tengah pulau Jawa ini merupakan wilayah yang sangat strategis

dalam jaringan ekonomi terutama pulau Jawa bagian selatan.

Sementara secara astronomi wilayah DIY terletak diantara 7 derajat

33 LS-8 derajat 15 LS dan 110 derajat 5 BT-110 derajat 48 BT. Daerah

Istimewa Yogyakarta meliputi wilayah dari eks Swapraja Kasultanan

Yogyakarta dan eks Swapraja Pakualaman serta daerah eks enclave

Kapenawon Ngawen di Gunung Kidul, eks Kawedanan Imogiri dan

Kapenawon Kotagede di Bantul, yang mana ketiga tersebut semula termasuk

wilayah propinsi Jawa Tengah. Jadi secara keseluruhan luas wilayah DIY

mencapai 3. 185, 80 km persegi. Dengan demikian bentuk keseluruhan

Daerah Istimewa Yogyakarta menyerupai segitiga dengan puncak gunung

Merapi setinggi 2991 meter terletak di sebelah utara.7

1.2 Sejarah Kesultanan Yogyakarta

Di Daerah Istimewa Yogyakarta dari dulu sudah terdapat suatu

pemerintahan yang teratur. Karena di Yogyakarta sudah ada pemegang

kekuasaan, yaitu penguasa tradisional yang memerintah secara turun

temurun. Pada saat itu di daerah Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh

Sultan Hamengku Buwono IX dan Kadipaten Pakualaman Kanjeng dipimpin

oleh Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII.Keduanya pada masa Jepang

menyatukan wilayah kembali. Kadipaten Pakualaman oleh Paku Alam VIII

6Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Propinsi DIY,1992, Sejarah Perkembangan

Pemerintahan Propinsi DIY, Yogyakarta, hlm. 22.7Ibid. ,hlm 18


8/72

dikembalikan ke induknya,yaitu Kasultanan Yogyakarta.8Adanya dua

penguasa tradisional di daerah Yogyakarta memungkinkan pemerintahanBelanda semakin jauh mencampuri pemerintahan di daerah Yogyakarta. Hal

itu memang telah dipersiapkan oleh Belanda jauh sebelumnya dan penguasa

daerah Yogyakarta saat itu tinggal menerima warisan politik dari pendahulu-

pendahulunya, yang pada waktu itu campur tangan Belanda telah ada.9

Pada saat menjelang keruntuhan pemerintahan, Belanda tetap

mengadakan hubungan dengan raja-raja di Jawa Tengah, termasuk

Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakulaman. Kekuasaan untuk

mengadakan hubungan ini dilakukan oleh Gubernur Jendral Belanda kepada

penguasa tradisional Yogyakarta, yang kemudiaan melahirkan adanya

kontrak politik yang terakhir diadakan dengan Kasultanan Yogyakarta pada

tanggal 18 Maret 1940 yang di sebut Overeenkomst tusschenhet

Gouverment van Nederlandsch Indieen sultanat Yogyakarta, dan

diundangkan dalam Staatsblad 1941 No. 47. Sedang dengan Pakulaman

disebut Zelfsbestuur Regelan Pakulaman yang diundangkan staatsblad

1941 No. 577.10

Walaupun nama dari kontrak politik itu berbeda, tetapi jiwa

dan isinya pada hakekatnya sama, yaitu mengatur hubungan antar

pemerintahan Hindia Belanda dengan penguasa tradisional atau daerah

Swapraja.

Kontrak politik itu diadakan setiap ada pergantian raja. Hubungan

antara wilayah dari kerajaan-kerajaan itu ada yang secara langsung dengan

pemerintah Belanda, tetapi ada juga yang tidak langsung. Wilayah yang

langsung berhubungan dengan pemerintah Belanda ialah wilayah kerajaan

yang ada di bawah kekuasaannya. Kontrak politik itu dapat dibedakan

menjadi dua yaitu Long Contract, ditetapkan satu persatu kesatuan Belanda

8G. Moedjanto,1994,Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakulaman, Yogyakarta: Kanisius,

hlm.40.9http//:sejarah-kasultanan yogyakarta.5-12-2013

10

Depdikbud, 1978, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta: BalaiPustaka, hlm. 141.


9/72

mengenai hubungannya dengan kerajaan yang bersangkutan, dimana dalam

kontrak politik itu ditetapkan semua aspek kehidupan yang ada di daerah danmerupakan kesepakatan bersama. Jenis kontrak politik yang kedua adalah

Korte Verklaring, memuat pernyataan bahwa kerajaan mengakui kekuasaan

Belanda dan mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan, kontrak politik

ini hanya dibuat oleh satu pihak yaitu Belanda.11

Pada masa itu, secara birokrasi Sultan disingkirkan dari pemerintahan

sehari-hari, yang dipegang oleh Pepatih Dalem dan berfungsi mengepalai

bagian Kanayakan. Gubernur Belanda mengontrol pemerintahan Pepatih

Dalem, dan Sultan cenderung hanya sebagai simbol di dalam Kraton dan

terpisah dari rakyat.. Jadi pemerintah Belanda telah membatasi kekuasaan

Sultan secara legal terhadap Kabupaten-kabupaten, sehingga secara

sistematis wilayah Yogyakarta dapat dieksploitasi Belanda dengan birokrasi

yang dimiliki oleh Kasultanan sendiri yaitu bagian Kanayakan. Begitu pula

dengan nasib dari Kadipaten Pakulaman tidak jauh berbeda dengan

Kasultanan Yogyakarta, campur tangan Belanda di Kadipaten Pakulaman juga

cukup besar. Dalam hal itu Belanda juga mampu mengeksploitasi Kadipaten

Pakualaman dengan birokrasi yang ada.12

Keadaan-keadaan tersebut memang harus diterima oleh Sultan

Hamengku Buwono IX maupun Pakualam VIII, karena politik daerah

Yogyakarta memang ada di bawah pemerintah Hindia Belanda dan juga

adanya kontrak politik yang semakin membatasi kekuasaan Sultan dan Paku

Alam. Kekuasaan Politik pemerintah Belanda di daerah Yogyakarta

berlangsung sampai pecahnya Perang dunia II, yang kemudiaan Yogyakarta

dapat diduduki oleh Jepang.13

11Ibidhal, 141

12

http//:sejarah-kasultanan yogyakarta13 http//:sejarah-kasultanan yogyakarta


10/72

Setelah Jepang berkuasa di Indonesia, maka ditetapkan Undang-

Undang No. 1 tentang pemerintahan bala tentara Jepang. Dalam UU iniditentukan bahwa bala tentara Jepang untuk sementara waktu

melangsungkan pemerintahan militer di daerah-daerah yang di kuasainya.

Selanjutnya ditentukan pula bahwa badan pemerintahan, hukum dan UU dari

Belanda untuk sementara diakui, asal tidak bertentangan dengan aturan

pemerintah militer Jepang.14

Pada jaman pendudukan Jepang, Yogyakarta mengalami perubahan

susunan pemerintahan. Pada bulan April 1945 terjadi suatu perubahan yaitu

Kabupaten Yogyakarta yang dulu mempunyai urusan meliputi daerah

Kalasan, Sleman, Godean dipecah menjadi dua yakni: Kabupaten Kota dan

Kabupaten Sleman. Kota Yogyakarta tidak mempunyai status Gemeente, jadi

masih tetap di bawah pemerintahan Zelfbestuur yang berpusat di Kapatihan

Danurejan. Pada masa itu Kemantren Panembahan dan Kemantren Kadipaten

dijadikan satu Kemantren Kraton. Sedangkan Kalurahan Tegal Rejo dan

Kalurahan Karang Waru dijadikan satu menjadi Kemantren Tegal Rejo.

Selanjutnya Kalurahan Kuncen ditambah sebagian Kemantren Matri Jeron di

gabung dengan Kemantren Wirobrajan. Dengan perubahan-perubahan ini,

maka di dalam kota terdapat dua belas Kemantren dan dua orang Bupati,

yaitu Bupati Kota Kasultanan dan Bupati Kota Paku Alaman. Sedangkan

Wedana dan asisten Wedana dalam kota dihapuskan serta sebutan mantri

Kepala Kampung telah lama diubah menjadi pangreh praja, yang

berhubungan dengan Bupati Kota. Hal ini dilakukan Sri Sultan HB IX jauh

sebelum Jepang menduduki Indonesia.15

Pada masa pendudukan Jepang, daerah Yogyakarta mula-mula

merupakan daerah pemerintahan militer yang disebut sebagai Yogyakarta

Gunseibu yang meliputi Kasultanan dan Paku Alaman. Bulan Juli 1942 oleh

14Depdikbud.Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan

Daerah, 1977,Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta,.hlm. 272.15Ibid,.hlm. 279.


11/72


12/72

mendapat ancaman dari pihak lawan baik dari luar maupun dalam. Oleh

karena itu, pihak Belanda senantiasa ingin menghancurkan dan merebutIbukota Yogyakarta. Untuk menghadapi Belanda ini, pihak pemerintah RI

sudah mempersiapkan suatu pemerintahan sipil maupun militer.19

1.3Aspek IdeologiBerbeda dengan para peneliti Barat yang menyimpukan bahwa

persinggungan antara Islam dan kebudayaan lokal lebih dilihat sebagai proses

Jawanisasi unsur-unsur Islam, Simuh berpandapat lain. Menurut Simuh,

peneliti Barat lebih melihat dari sudut Hinduisme sehingga memperkecil

pengaruh Islam yang sesungguhnya. Bagi dia, itu adalah proses Islamisasi

warisan budaya kraton ketimbang Jawanisasi unsur-unsur Islam.Masih

menurut Simuh, ada empat pertimbangan yang melatarbelakangi proses

Islamisasi tradisi lama ini; Pertama, warisan budaya kraton yang sangat halus,

adiluhung serta kaya raya itu pada zaman Islam tentu bisa dipertahankan dan

dimasyarakatkan apabila dipadukan dengan unsur-unsur Islam. Secara

obyektif para priyayi dan sastrawan Jawa sejak abad ke-8, berhasil

mengembangkan kebudayaan istana dengan memanfaatkan unsur-unsur

Hinduisme. Cerita mitos Ramayana dan Mahabarata telah mengilhami

munculnya berbagai macam karya sastra dan seni pewayangan langkap

dengan pakemnya. Dalam serat Babad disebutkan, bahwa perkembangan

bentuk-bentuk kesenian tersebut, tidak lepas dari sentuhan para Wali,

terutama Sunan Kalijaga. Contoh kongkret Islamisasi dalam pewayangan

tercermin dengan masuknya jimat layang kalimasada (kalimat syahadah)

yang dijadikan senjata pusaka kerajaan Amarta (Pandawa).

Kedua, para pujangga dan sastrawan Jawa membutuhkan bahan

sebagai subject matters dalam berkarya. Karena Hinduisme telah terputus

pada zaman ramai-ramainya Islam mewarnai Nusantara, maka satu-satunya

19Ibid,hlm. 101


13/72

sumber acuan yang mendampingi kitab-kitab kuno hanyalah kitab-kitab yang

bersumber dari lingkungan kebudayaan pesantren. Maka para pujangga dansastrawan Jawa yang mengetahui bahwa dalam lingkungan budaya pesantren

terdapat sumber konsep-konsep ketuhanan, etika, falsafah kebatinan yang

kaya, mereka bergairah memasukkan unsur-unsur baru tersebut dalam

khasanah budaya Jawa.

Ketiga, pertimbangan stabilitas sosial, budaya, dan politik. Adanya

dua lingkungan budaya, yakni tradisi pesantren dan kejawen perlu

dijembatani agar tercapai saling pengertian dan dapat mengeliminasi konflik-

konflik yang mungkin dapat terjadi. Dan keempat, pihak kraton sendiri

sebagai pendukung dan pelindung agama merasa perlu mengulurkan tangan

untuk menyemarakkan syiar Islam. Untuk itu, pihak penguasa kraton

membangun berbagai sarana, baik yang bersifat struktural maupun kultural

demi tercapainya syiar Islam. Sehingga sejak jaman Demak bermunculanlah

upacara-upacara keagamaan seperti sekaten, grebeg maulud, grebeg hari

raya fitrah, juga grebeg hari raya haji, dan sebaginya.20

Dalam hal ini kraton juga mempunyai makna, Yang disebut karaton

ialah tempat bersemayam ratu-ratu, berasal dari kata-kata : ka + ratu + an =

kraton. Juga disebut kadaton, yaitu Indonesianya ialah istana, jadi kraton

ialah sebuah istana, tetapi istana bukanlah keraton. Kraton ialah sebuah

istana yang mengandung arti, arti keagamaan, arti filsafat dan arti kulturil

(kebudayaan).21

Dan sesungguhnya kraton Yogyakarta itu penuh dengan arti-arti

tersebut diatas. Arsiktur bangunan-bangunannya, letak bangsal-bangsalnya,

ukiran-ukirannya, hiasanya, sampai pada warna gedung-gedungnya pun

mempunyai arti. Pohon-pohon yang ditaman di dalamnya bukan

sembarangan pohon. Semua yang terdapat disini seakan-akan memberi

20Simuh, Sufisme Jawa : Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa,, (Yogyakarta : Bendang,

1995), hlm. 12921

Lihat situs kraton Yogyakarta : www. Kraton_yogyakarta. co.idakses 5-12-2013


14/72

nasehat kepada manusia untuk cinta dan menyerahkan diri kepada Allah,

berlaku sederhana dan tekun, berhati-hati dalam tingkah laku kita sehari-haridan lain-lain.

22

Menurut Mark R. Woodward, mengutip apa yang telah diungkap

Heine-Geldern, di kawasan Asia Tenggara yang mengalami Indianisasi,

negara, kota-kota dan istana-istana adalah mikrokosmos. Konstruksi negara

dan istana sebagai mikrokosmos yang sempurna merupakan salah satu

diantara sumber legitimasi kerajaan yang penting. Tema ini, masih menurut

Woordward, bergema dalam banyak studi mengenai agama dan usaha bina

negara di kawasan tersebut belakangan ini. Mengutip Tambiah, yang

menyebut Mataram dengan apa yang dia istilahkan sebagai masyarakat

galaktis (galactic polity), yakni sebuah negara yang diorganisasikan sebagai

suatu mandala.23

Berbeda dengan negara-negara yang mengalami indianisasi, kraton

Yogyakarta dalam paham kosmologinya menempatkan kasekten pada posisi

subordinat dengan wahyu dan kewalian. Kraton Yogyakarta sendiri adalah

model kosmik, tetapi kosmos yang dia wakili adalah Islami.24

Ikonografi, simbolisme dan arsitektur kraton Yogyakarta

menggambarkan struktur kosmos Muslim, hubungan antara sufisme dengan

syariah, rumusan instropektif dan kosmologis jalan mistik, asal usul dan

anak-turun manusia insan kamil. Sehingga kraton lebih dari segala hal, ia

merupakan daerah (precinct) yang suci yang mendefinisikan negara dan

masyarakat. Dalam hal ini, ia adalah analog dengan Kabah di Mekah, yang

menjadi pusat dunia Muslim sebagai suatu keseluruhan. Kraton adalah pusat

mistis dan badan spiritual kesultanan yang berperan sebagai wadah untuk

mewujudkan esensi ilahiyah yang diwakili oleh sultan.25

22Lihat situs kraton Yogyakarta : www. Kraton_yogyakarta. co.idakses 5-12-2013

23 Mark R. Woodward, Islam Jawa : Kesalehan Normatif Versus Kebatinan, Hairus Salim HS

(penterj.), (Yogyakarta : LkiS, 1999), hlm. 29324

Op cit Mark R. Woodward,Islam Jawa : Kesalehan Normatif Versus Kebatinan,hlm. 29325Op cit Mark R. Woodward,Islam Jawa : Kesalehan Normatif Versus Kebatinan,hlm. 294


15/72

Karena alasan itu, kraton memainkan peran yang demikian penting

dalam kehidupan negara Jawa. Milik kraton, lebih dari penguasaan terhadapkawasan, penduduk dan sumber-sumber, adalah kurnia yang menandai

legitimasinya. Lebih dari faktor apapun, keratonlah yang membedakan

seorang raja dengan pangeran-pangeran penguasa daerah atau tokoh-tokoh

pemberontak.26

Bentuk arsitektual dan geometrisnya bersifat linier, dan terdiri atas

sejumlah pintu gerbang dan halaman yang berorientasi pada poros utara-

selatan. Dalam pengertian yang paling umum ia adalah model badan manusia

sempurna dan jalan menuju penyempurnaan manusia. Ia didasarkan pada

teori wahdah al-wujud,dan tujuh tingkatan wujud (martabat wujud). Kraton

mempunyai sembilan pintu gerbang, yang mempresentasikan lubang-lubang

di dalam badan (yang menurut Serat Wirid, harus tertutup dalam proses

meditasi maupun dalam ritual pemakaman Muslim).27

Pertiga selatan kraton menggambarkan turunnya manusia sempurna

dari eensi ilahiyah dan lahirnya seorang bayi kerajaan. Hal itu hanya bisa

dibaca dari selatan ke utara. Pertiga utara kraton itu merupakan model dari

formula intropektif dan kosmologis jalan mistik. Jika dibaca dari selatan ke

utara, ia melukiskan jalan menuju kesatuan sesaat dengan Allah, sementara

jika dibaca dari utara ke selatan ia memantulkan jalan kosmologis dan

eskatologis menuju kesatuan akhir. Dipandang dari selatan, bagian tengah

kraton adalah pusat administrasi kerajaan, yang perhatian utamanya adalah

konsep-konsep loyalitas dan kewajiban. Ini sama dengan kesalehan normatif

dan ibadah kepada Allah. Dipandang dari utara, bagian halaman dan tengah

kraton itu sama dengan pendakian dari axis mundi, masuk ke dalam surga,

26Op cit Mark R. Woodward,Islam Jawa : Kesalehan Normatif Versus Kebatinan, hlm. 295

27Op cit Mark R. Woodward,Islam Jawa : Kesalehan Normatif Versus Kebatinan,hlm. 295


16/72

dan pencapaian kesatuan yang kekal dengan Allah. Dengan perspektif ini,

Sultan analog dengan ketuhanan yang transenden dan istana-Nya, dandengan para malaikat yang menggitari singgasana Allah.

28

Dari paparan di atas dapat ditarik benang merah bahwa kraton

Yogyakarta memiliki makna simbolik yang cukup dalam, khususnya jika dilihat

dari perspektif religiusitas Islam-Jawa. Konsep religius lebih kongret

dicerminkan dari tata-rakit kraton-masjid Agung yang memuat filosofi :

manunggaling kawula-Gusti.Kraton adalah wadah kegiatan fisik material,

lambang manusia dengan dunianya sebagai pusat kebudayaan. Sedangkan

dalam dimensi vertikal, masjid Agung adalah isi kegiatan spiritual

menyembah Tuhan sebagai pusat religi.

Semenjak tahun 1755 di wilayah Ngayogyakarta telah hadir

masyarakat baru yang hidup dala m tatanan islam. Masyarakat hidup rukun

dan saling menghormati karena disatukan oleh ikatan etnik, budaya,

kesamaan tujuan, dan filosofi kehidupan. Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat

hadir memimpin mereka, melindungi, dan mensejahterakan mereka,

mendidik dan membimbing ke arah yang mendekati tujuan idiil bersama,

hingga matang da n menjadi sebuah bangsa dan umat yang satu yaitu bangsa

jawa. Sultan Khalifatulloh dalam dinasti Hamengku Buwana adalah pelanjut

dan pembangun kembali negara Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan

Agung Hanyakrakusuma dan didirikan oleh Panembahan Senopati, sebagai

pewaris Kesultanan Pajang yang berpangkal dari demak. Sepanjang

perjalanan sejarah Dinasti Hamengku Buwana dalam fungsi hamangku,

hamengku dan hamengkoni pada masyarakat bangsanya, telah berhasil

mengaplikasikan nilai-nilai luhur pada tatanan masyarakat yang berbudaya

Islami. Pemahaman tentang nilai-nilai luhur pada tatanan masyarakat

28Op cit Mark R. Woodward,Islam Jawa : Kesalehan Normatif Versus Kebatinan,hlm. 296


17/72

madinah dalam konteks Ngayogyakarta telah terjadi semenjak HB 1, yaitu

kajian integratif dalam Majelis Bukhoren yang dipimpin oleh KH Nur. Deriserangkaian pembicaraan rutin dalam kurun waktu yang cukup panjang pada

Majelis Bukhoren yang diselenggarakan oleh keraton, maka pada tahun 2008

berhasil diadakan Halaqoh (semiloka) di Keraton Ngayogyakarta (Ndalem

Joyokusuman) dan disepakati untuk melahirkan Ngayogyakarta Serambi

Madinah sebagai sebutan untuk masyarakat Ngayogyakarta yang berbudaya

adhiluhung.29

Pada bulan Agustus 2008 Ngayogyakarta Serambi Madinah

dideklarasikan di Masjid Gedhe, dihadiri oleh para ulama dan tokoh

masyarakat dari seluruh DIY dan para tamu dari Banten. Selanjutnya pada

2009 diadakan kesepahaman (MoU) antara Kraton Ngayogyakata dengan

Kanwil depag. Deklarasi Masjid Gedhe tersebut telah mendeskripsikan dasar-

dasar Ngayogyakarta Serambi Madinah, yang dituangkan dalam definisi,

identifikasi, visi, dan semangat. Selengkapnya sbb: definisi Serambi Madinah

adalah sebutan untuk Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebutan ini telah

mereprentasikan karakter sosial, budaya dan keagamaan dalam hidup dan

berkembang secara riil, sehingga menggambarkan sosok khittah

Ngayogyakarta hadiningrat yang hakiki. Ngayogyakarta Serambi Madinah ini

bukan partai, bukan ormas dan bukan organisasi apapun juga bukan bagian

dari struktur pemerintah. Ia merupakan sebutan yang terekspresikan dari

luapan cita rasa adiluhung masyarakat.Nilai-nilai Ngayogyakarta Serambi

Madinah diyakini telah termuat secara keseluruhan dalam ajaran Walisongo,

Piwulang Agung Kraton Ngayogyakarta, kaweruh filosofi dan budaya

masyarakat sebagai reinterpretasi terhadap Piagam Madinah pada zaman

Nabi. Namun tetap diakui bahwa tidaklah mudah untuk mengambil

mutiara-mutiara ajaran yang tersebar dalam samodera kaweruh tersebut



18/72

sebagai penjelasan yang dikehendaki terhadap naskah deklarasi Masjid

Gedhe dimaksud.

30

Adapun tujuh identifikasi Kesamaan Madinah dengan Ngayogyakarta

yaitu:

1. Sejiwa dengan piagam madinah yang berisi penguatan masyarakat pluralyang aman dan damai dalam disiplin dan identitas keagamaan yang jelas.

2. Pusat pengembangan peradaban dengan ilmu pengetahuan dan budaya.3. Bersatunya kaum muhajirin (pendatang ) dan kaum ashar (pribumi) yang

hakiki, artinya masyarakat bhineka tunggal ika dalam kehangatan

ukhuwah yang tulus dan sejati.

4. Kawah candra dimuka untuk mencetak tokoh-tokoh besar.5. Tempat perlindungan bagi orang teraniaya.



19/72

6. Wilayah pengembangan nilai-nilai tradisional religius.7.

Karakter masyarakat ramah dan sopan.

31

Dan ada delapan visi serambi madinah:

1. Agama adalah anugerah Allah swt untuk membimbing para hamba-Nyaagar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Nikmat dan rahmat Allah swt amat banyak telah dilimpahkan padahamba-Nya, maka haruslah disyukuri dan digunakan untuk hal-hal yang

bermanfaat dan diridhoi-Nya.

3. Menyadari bahwa kehidupan ini adalah kelanjutan dari suatu proses yangtelah berjalan panjang, maka disamping menghargai jasa-jasa dan

prestasi para pendahulu kita jugaharus melanjutkan dan

mengembangkanaya secara kreatif sebagai amanat amal jariyah.

4. Menyadari akan keterbatasan setiap manusia maka mewujudkan generasipelanjut yang lebih berkualitas adalah suatu keharusan yang tidak boleh

diabaikan.

5. Untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas, maka kebodohan danketerbelakangan harus diperangi ; oleh karena itu pendidikan mempunyai

arti penting yang mutlak, baik pendidikan formal , informal, maupun non

formal.

6. Sebagai masyarakat yang berbudaya adhiluhung, maka faktor formal danakhlaqul karimah menjadi bingkai utama yang kokoh dan tegas dalam

tatanan kedupan sehari-hari.

7. Agar tidak menjadi beban pihak lain dan demi menjaga muruah (hargadiri), maka jiwa adhiluhung mengharuskan setiap pribadi memiliki penuh

semangat dalam bekerja, berprestasi dan berjasa, tanpa mengabaikan

tugas-tugas ritual keagamaan.



20/72

8. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam menuaikantugas dan kehidupan, maka dalam pergaulan harus saling menghormati,membantu , rukun dan tenggang rasa.

32

Dan Sepuluh Semangat Serambi Madinah :

a. Taqwa dalam beragama.b. Rukun dan hormat serta gotong royong dalam bermasyarakat.c. Bersikap ramah dan sopan dalam bergaul.d. Hidup dengan landasan ilmu dan penuh amal serta pengabdian.e. Mewujudkan keluarga yang harmonis dalam mawadah dan rahmah.f. Mempersiapkan keturunan (anak cucu) sebagai generasi pelanjut yang

lebih berkualitas.

g. Nguri-uri nilai-nilai lama yang bermanfaat dan mengembangkannyasecara selektif, sekaligus kreatif dan innovatif.

h. Menghargai jasa para pendahulu / leluhur dan meneladaninya, sertamenghargai setiap prestasi yang bermanfaat bagi kehidupan.

i. Membangun karakter dan moral masyarakat dengan amar maruf nahimunkar secara bermartabat.

j. Etos kerja yang tinggi untuk mencapai prestasi dalam bingkai tawakal dandoa.

33

32

Lihat situs kraton Yogyakarta : www. Kraton_yogyakarta. co.idakses 5-12-201333Lihat situs kraton Yogyakarta : www. Kraton_yogyakarta. co.idakses 5-12-2013


21/72

Bila dikategorikan, paling tidak penjelasan itu akan menyangkut hal-

hal sebagai berikut:

a. Kedaulatan pangan bagi masyarakat sebagai inti dari kesejahteraansosial ekonomi. Pembicaraan ini ingin difokuskan pada vitalisasi

pertanian.

b. Filosofi Ngayogyakarta Serambi Madinah, yaitu sejumlah nilai dasardari ajaran Islam Jawa yang membingkai wujudnya Ngayogyakarta

Serambi Madinah.

c. Kemajemukan sosial budaya, yaitu pemahaman akan kemajemukanmasyarakat sebagai potensi pengembangan Ngayogyakarta Serambi

Madinah.

d. Ngayogyakarta Serambi Madinah sebagai implementasi fungsikhilafah. Pembicaraan di sini sangat erat kaitannya dengan fungsi

hamangku, hamengku dan hamengkoni pada diri Sultan sebagai

Khalifatullah.

e. Sejarah Muhammad saw, baik sebagai pribadi maupun sebagaiRasulullah. Pembicaraan di sini terutama untuk mengungkap

kebesaran Islam sebagai rahmatan lil alamin dan interelasi antara

Muhammad sebagai pribadi dan utusan Allah swt, atau format
http://4.bp.blogspot.com/-DTC9oLEuFkA/TfI11mKzuUI/AAAAAAAAAAk/IqO1u2Ecln0/s1600/sultan031.jpg


22/72

manunggaling kawulo gusti antara beliau dan Dia Yang Maha

Mutlak

34

.

1.4Aspek politikSalah satu konsep menarik dari tradisi yang berlaku di lingkungan

kraton Yogyakarta adalah bahwa sultan atau raja yang memerintah bergelar

Senopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah.

Sudah disingung di bagian awal tulisan ini, gelar sultan tersebut memiliki

makna sultan sebagai pemimpin yang sah yang berkuasa menentukan

perdamaian dan peperangan karena kedudukannya sebagai panglima perang

tertinggi sekaligus sebagai pemika dan pelindung agama karena posisinya

sebagai khalifatulah, yakni pengganti Nabi Muhammad SAW.35

Dalam serat Centhini disebutkan bahwa kalifatullahberarti wakil Allah

di muka bumi, penerus Nabi Muhammad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

dari sudut gelar sultan dalam tradisi kraton Yogyakarta menunjukkan sistem

politik dalam pemerintahan kraton Yogyakarta menyatukan dimensi ilahiyah

dan duniawiah, atau dalam khasanah politik Islam dikenal istilah penyatuan

agama dan negara dien wa daulah.36

Pemerintah Sipil mula-mula berpusat di Kepatihan Yogyakarta

dibawah pimpinan Sri Sultan HB IX. Pemerintah Sipil di daerah Yogyakarta

dilaksanakan oleh Jawatan Praja, yang ditunjuk sebagai pemerintah darurat

didalam kota dengan cara berpindah-pindah. Fungsi dan peranan Jawatan

Praja ini sebagai penghubung antara Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah

yaitu Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII dengan segenap aparat


35



23/72

pemerintahan dan rakyat yang di lakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dengan demikian, terjadilah hubungan yang mantap antara Sri Sultan denganBupati diseluruh Kabupaten di DIY. Melalui jawatan Praja disampaikan pula

petunjuk-petunjuk teknis serta diberikan penugasan-penugasan bagi para

Pamong Praja khususnya diluar kota untuk mengadakan kerjasama dengan

pihak militer lewat komando Distrik Militer setempat.37

Dengan semakin gentingnya suasana Ibukota Jakarta, yang

disebabkan adanya teror-teror dari Belanda yang membonceng NICA,

membuat terancamnya para pemimpin kita. Oleh karena itu, pada tanggal 4

Januari 1946 pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan untuk

memindahkan Ibukota untuk sementara waktu, dengan alasan demi

keamanan dan menyempurnakan organisasi dalam negeri. Dengan suasana

yang demikian itu, maka para pemimpin kita tidak akan melaksanakan

tugasnya untuk mengatur negara dengan tenang. Yogyakarta dianggap lebih

tepat untuk menjadi Ibukota atau pusat pemerintahan negara pada waktu

itu. Dipilih kota Yogyakarta, karena adanya alasan aspek dukungan segenap

lapisan masyarakat Yogyakarta dibawah pimpinan Sri Sultan HB IX dan Paku

Alam VIII, kecuali itu disebabkan pula karena desakan dari Badan Pekerja KNI

DIY, yang melihat bahwa daerah Yogyakarta cukup aman dan dapat

menjamin terlaksananya roda pemerintahan RI pada masa perjuangan.38

Sehubungan dengan kepindahan Presiden dan wakil Presiden dari

Jakarta ke Yogyakarta, maka ikut pula beberapa kementrian, dengan

demikian maka secara berangsur-angsur kota Yogyakarta menjadi pusat

pemerintahan RI. Dengan pindahnya pusat RI dari Jakarta ke Yogyakarta, baik

eksekutif maupun legislatif, maka secara positif kota Yogyakarta sebagai

Ibukota Republik Indonesia. Oleh karena segala derap langkah perjuangan

37

http//:sejarah-kraton-jogja.5-12-201338SESKOAD,1993/1994:op.cit. hlm. 108.


24/72

untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan berdampak luas bagi

kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

39

Dengan semakin gentingnya suasana Ibukota Jakarta, yang

disebabkan adanya teror-teror dari Belanda yang membonceng NICA,

membuat terancamnya para pemimpin kita. Oleh karena itu, pada tanggal 4

Januari 1946 pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan untuk

memindahkan Ibukota untuk sementara waktu, dengan alasan demi

keamanan dan menyempurnakan organisasi dalam negeri. Dengan suasana

yang demikian itu, maka para pemimpin kita tidak akan melaksanakan

tugasnya untuk mengatur negara dengan tenang. Yogyakarta dianggap lebih

tepat untuk menjadi Ibukota atau pusat pemerintahan negara pada waktu

itu. Dipilih kota Yogyakarta, karena adanya alasan aspek dukungan segenap

lapisan masyarakat Yogyakarta dibawah pimpinan Sri Sultan HB IX dan Paku

Alam VIII, kecuali itu disebabkan pula karena desakan dari Badan Pekerja KNI

DIY, yang melihat bahwa daerah Yogyakarta cukup aman dan dapat

menjamin terlaksananya roda pemerintahan RI pada masa perjuangan.40

Sehubungan dengan kepindahan Presiden dan wakil Presiden dari

Jakarta ke Yogyakarta, maka ikut pula beberapa kementrian, dengan

demikian maka secara berangsur-angsur kota Yogyakarta menjadi pusat

pemerintahan RI. Dengan pindahnya pusat RI dari Jakarta ke Yogyakarta, baik

eksekutif maupun legislatif, maka secara positif kota Yogyakarta sebagai

Ibukota Republik Indonesia. Oleh karena segala derap langkah perjuangan

untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan berdampak luas bagi

kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya.41

Berpindahnya Ibukota atau pusat pemerintahan, menimbulkan

instansi-instansi dan jawatan-jawatan pemerintahan harus melaksanakan

tugasnya di Yogyakarta. Namun organisasi pemerintahan belum dapat

39http//:sejarah-kraton-jogja

40

SESKOAD,1993/1994:op.cit. hlm. 108.41http//:sejarah-kraton-jogja


25/72

berjalan secara sempurna, sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan Bung

Karno menggambarkan cara kerja pemerintahan waktu itu seperti sebuahPerkumpulan Penggarong.Tentang hal ini Bung Karno melukiskan di dalam

kata-kata:Caranya kami bekerja jauh daripada cara suatu pemerintah yang

wajar, ia lebih mirip dengan cara suatu perkumpulan penggarong. Kami tidak

punya apa-apa. Tidak punya mesin ketik, tidak punya alat tulis, apalagi

pesawat terbang, satu-satunya perlengkapan radio yang dapat di selamatkan

adalah barang keluaran tahun 1935.42

Pindahnya pusat Ibukota RI ke Yogyakarta ini, memiliki arti yang

cukup unik dan menarik. Kota Yogyakarta jadi dua pusat pemerintahan yang

masing-masing memiliki nama besar, yaitu:43

Pertama, Sebagai pusat pemerintahan DIY yang saat ini, merupakan

bagian dari negara kesatuan RI, didasari atau tidak, tentu sedikit banyak

mewarnai kebesaran Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman,yang

tempo dulu masing-masing pernah diakui sebagai kerajaan (Negara yang

teratur).

Kedua, menjadi pusat Ibukota negara RI, satu negara besar yang baru

lahir dengan tata pemerintahan sendiri yang sudah tentu lebih modern dan

komplek.

Dengan demikian, kedua pemerintahan (yang satu menjadi bagiannya

dan yang lain menjadi induknya) berjalan bersama dan saling menopang

dalam upaya menegakkan pemerintahan di Indonesia. Disatu pihak

pemerintahan RI (sebagai pemerintahan pusat dan induknya) akan dapat

mengambil manfaat dari potensi baik wilayah, rakyat maupun pimpinan yang

ada di Yogyakarta. Disamping itu dengan dekatnya antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah DIY, menyebabkan pemerintah daerah DIY akan

42Depdikbud, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan

Daerah.1976/ 1977. op.cit, hlm. 320.43Lihat situs kraton Yogyakarta : www. Kraton_yogyakarta. co.idakses 5-12-2013


26/72

lebih lancar dalam melaksanakan pemerintahan daerah berdasarkan

peraturan perundangan yang harus disahkan oleh pusat.Berpindahnya Ibukota ke Yogyakarta telah ikut mempengaruhi

kegiatan kepartaian di Yogyakarta. Sejak dikeluarkan Maklumat Pemerintah

tentang pembentukan partai politik tertanggal 3 November 1945, di

Indonesia mulai bermunculan partai politik. Kegiatan parpol pada tahun

1946, di Yogyakarta menjadi semakin meningkat. Disamping Yogyakarta

menjadi pusat kedudukan partai-partai politik, tahun itu direncanakan akan

ada pemilihan umum. Akan tetapi pemilu tidak jadi dilaksanakan, sebab baru

menghadapi sengketa politik dengan Belanda. Ternyata pada tanggal 21 Juli

1947, Belanda telah melancarkan agresi Militer I, sehingga Belanda telah

melanggar persetujuan Linggarjati. Oleh karena itu, Belanda mendapat protes

dari dunia internasional, kemudiaan tercapailah persetujuan renville yang

isinya benar-benar merugikan Indonesia. Hasil perjanjian Renville

menimbulkan rasa tidak puas diberbagai pihak, sehingga kabinet Amir

Syarifuddin jatuh. Hal ini menyebabkan Amir sakit hati dan kemudiaan

bergabung dengan gerakan PKI, tepatnya pada tanggal 18 September 1948

melancarkan pemberontakan di Madiun.44

Sebagai akibatnya Peristiwa

Madiun tersebut anggota-anggota Dewan Daerah yang tergabung dalam

Front Demokrasi Rakyat sebanyak 31 orang di tahan, yaitu dari Partai Sosialis,

Partai Buruh, SOBSI, BTI, dan Pesendi. Dua hari kemudiaan Badan Pemerintah

mengadakan sidang darurat guna meninjau keadaan dan selanjutnya

mengambil keputusan terhadap soal-soal yang urgen dan perlu dilaksanakan.

Dalam suasana yang sangat memprihatinkan, Belanda mengadakan

agresi Militer yang kedua, dan langsung diarahkan ke Ibukota Yogyakarta,

yang akhirnya Yogyakarta dapat diduduki. Presiden dan wakil Presiden serta

beberapa pejabat tinggi lainnya ditawan Belanda. Sebelum para pemimpin RI

ditangkap ditawan Belanda, mereka dapat melaksanakan sidang kabinet

44Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Propinsi DIY.1992. op.cit,hlm. 186.


27/72

secara kilat. Dalam sidang itu diputuskan memberikan mandat melalui

radiogram kepada menteri Kemakmuran Mr. Syafrudin Prawironegara diSumatra, agar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Mandat serupa juga diberikan kepada Dr. Sudarsono dan Mr. A. A Maramis

yang berada di New Delhi, dengan maksud apabila Mr. Syafrudin gagal dalam

membentuk pemerintahan darurat di Sumatra, untuk di kuasakan kepada

keduanya membentuk Encile Gauverment Republik Indonesiadi India.45

Selain

disepakatinya Belanda menyerang Ibukota, baik Presiden wakil Presiden

serta Perdana Menteri tetap tinggal di Ibukota dengan konsekuen di tawan,

sementara pimpinan angkatan perang dan seluruh pasukan ke luar kota

untuk melakukan perang gerilya. Sehubungan dengan kennyataan itu, maka

di Jawa Tentara dan Teritorium Jawa, Kolonel A. H. Nasution pada tanggal 22

Desember 1948 mengumumkan berdirinya pemerintahan Militer untuk Jawa.

1.5Aspek EkonomiSebagai daerah agraris, sebagian besar masyarakat Yogyakarta

mengandalkan kehidupannya pada sektor pertanian, sehingga sangat wajar

jika pada masa penjajahan sektor ini, mendapat perhatian dan menjadi

andalan dalam usaha mendapatkan bahan mentah murah. Banyak

masyarakat yang diperkerjakandiperkebunan-perkebunan milik penjajah

yang mempunyai nilai ekonomi tinggi di pasaran dunia. Selain itu mereka,

masih dikenai kewajiban untuk membayar pajak, kerja paksa dan rodi, serta

pada jaman penjajah Jepang banyak yang di jadikan romusha, sehingga

sebagian besar waktunya hanya untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja

penjajah. Oleh karena itu, mereka tidak sempat lagi mengembangkan daya

45

Masyarakat Sejarawan Indonesia, 1990,PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA,hlm. 43.


28/72

kreatifnya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang sebenarnya sudah

ada landasan yang baik.

46

Keadaan sosial ekonomi masa penjajahan sangat memprihatinkan,

terlebih pada jaman pendudukan Jepang.Eksploitasi Jepang terhadap sumber

daya manusia, yang sering disebut dengan Romusha. Yang dimaksud

eksploitasi ialah penguasaan terhadap sumber daya (manusia dan alam) pada

negara lain untuk kepentingan sendiri.47

Penghimpunan Romusha ini,

dimulai pada bulan Oktober 1942 dan berakhir tahun 1944, oleh pemerintah

Jepang di sebut sebagai serdadu-serdadu ekonomi diambil dari petani-

petani dan pemuda-pemuda yang ada di desa-desa Jawa.48

Daerah Yogyakarta memiliki sumber daya alam, yang memang

diperlukan Jepang. Sumber daya alam Yogyakarta berupa tanah pertanian

yang relatif subur untuk tanaman pangan, baik padi maupun palawija. Secara

umum Jepang membutuhkan sumber-sumber alam Indonesia untuk

keperluan perang, dan inilah yang tetap diutamakan. Hal ini, dikarenakan

Jepang miskin akan sumber daya alam , terutama bahan pangan karena tanah

di Jepang tidak produktif untuk bidang pertanian.49

Anjuran penyerahan Romusha ini, harus efektif, cepat dan

terencana. Penderitaan rakyat inipun masih ditambah lagi dengan menyuruh

masyarakat menyediakan bahan pangan untuk keperluan tentara Jepang,

sehingga menimbulkan kemlaratan dalam masyarakat. Akibat lain dengan

kebijaksanaan Jepang banyak perampokan-perampokan yang dilakukan oleh

penduduk itu sendiri. Untuk menghadapi permintaan Jepang yang demikian

ini, untunglah Sri Sultan Hamengku Buwono IX cukup pandai mengelabuhi

dengan cara menyembunyikan angka-angka statistik yang sebenarnya, baik


47J.S. Badudu dan Sutan Zain,1994,.Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan. hlm. 95.48

M.C. Ricklefs, 1992, Sejarah Indonesia Modern,Yogyakarta: Gajah Mada University Press,

hlm. 308.49Lihat situs kraton Yogyakarta : www. Kraton_yogyakarta. co.idakses 5-12-2013


29/72

menyangkut jumlah penduduk, hasil panenan padi maupun jumlah populasi

ternak. Dengan cara menyusun statistik palsu, bahkan Beliau dapatmenyakinkan kepala pemerintah pendudukan Jepang di Yogyakarta bahwa

daerahnya sangat minus.50

Dengan alasan dasar agar wilayahnya dapat membantu

menyumbangkan hasil bumi untuk bala tentara Jepang seperti yang

diinginkan, maka Sri Sultan HB IX berdiplomasi agar diberikan bantuan untuk

membangun sarana irigasi. Tidak disangka ternyata berhasil dan memperoleh

dana dari pemerintah Jepang untuk pembangunan sarana tersebut. Manfaat

lain dari pembangunan proyek saluran adalah terhindarnya ratusan sampai

ribuan warga Yogyakarta dari panggilan romusha.51

Keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Yogyakarta yang

memprihatinkan inipun berlanjut sampai pada periode kemerdekaan. Bahkan

pada masa perang kemerdekaan situasinya sangat buruk. Pengaturan

ekonomi saat itu bersifat ekonomi darurat perang. Dalam keadaan

demikian Yogyakarta harus menerima konsekuensi dengan dijadikan sebagai

Ibukota RI. Hal ini, karena selain dengan datangnya pengungsi dari berbagai

daerah, juga adanya blokade dari Belanda.52

Untuk menghadapi keadaan tidak menentu pemerintah mengambil

kebijaksanaan dengan mengeluarkan alat pembayaran resmi yang berlaku di

negara Indonesia, yaitu Uang Republik Indonesia atau ORI.53

Alat

pembayaran ini tidak hanya bermakna politis, namun juga sebagai jalan

untuk menyehatkan perekonomian kita. Suasana yang tidak tentram

berlanjut sampai berakhir perang kemerdekaan. Dengan adanya pengakuan

kedaulatan negara Indonesia dari dunia internasional, baru kemudiaan

pemerintah mulai mengadakan perbaikan-perbaikan sarana-prasarana yang


51Mohammad Roem, Muchtar Lubis,1982,Tahta Untuk Rakyat,Jakarta: Gramedia.hlm. 81.

52

Lihat situs kraton Yogyakarta : www. Kraton_yogyakarta. co.idakses 5-12-201353Kementrian Penerangan RI,Lukisan Revolusi Indonesia 1945-1945,hlm. 129.


30/72

ada, kemudiaan diikuti dengan pembangunan sektor-sektor pendukung

lainnya.

54

Kegiatan ekonomi rakyat dimasa revolusi fisik sungguh sangat buruk.

Keadaan ini sudah di mulai sejak jaman Jepang sampai pada masa perjuangan

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pengaturan ekonomi kita, ketika

itu bersifat ekonomi darurat perang. Dalam situasi demikian, daerah

Yogyakarta harus menerima akibat tindakan blokade ekonomi yang di

lakukan oleh Belanda yang berusaha menutup jalur-jalur ekonomi DIY. Selain

itu juga, jumlah penduduk Yogyakarta setiap hari bertambah sebagai akibat

kedatangan para pengungsi yang berasal dari berbagai daerah.55

Faktor-faktor pendorong kesulitan dalam masalah ekonomi bagi

rakyat timbul, selain karena adanya keadaan keamanan yang belum stabil,

juga karena banyaknya pengungsi dari kota ke desa. Pada awalnya para

pengungsi ini, masih dapat di jamin oleh masyarakat desa, namun kemudiaan

menjadi beban yang berat bagi rakyat.Terpaksalah para pengungsi

melakukan kegiatan ekonomi, sebagai contoh bertani, berternak, berkebun

di pedesaan, yang hasilnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup.

Kegiatan sosial, seperti gotong royong, rembug desa, yang semula ada di desa

berubah menjadi jual beli. Disamping itu, sulitnya hubungan antar luar kota

dengan dalam kota Yogyakarta, akibat gerakan militer Belanda ataupun

gerakan gerilya TNI menyebabkan pula sulitnya bahan pangan di dalam kota.

Bahkan dalam masa-masa awal Belanda di kota Yogyakarta, roda

pemerintahan dapat dikatakan berhenti. Toko-toko, perusahaan-perusahaan

dan usaha-usaha perekonomian menjadi tidak berjalan. Keadaan pasar

menjadi sepi, karena adanya jam malam yang diumumkan oleh militer

Belanda. Kesulitan bahan pangan di dalam kota ini, menyebabkan sebagian

penduduk terpaksa makan dedaunan. Keadaan demikian, berangsur-angsur

54http//:sejarahindonesia.5-12-2013

55

Depdikbud. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Proyek Penelitian dan Pencatatan KebudayaanDaerah.1976/ 1977,,op.cit, hlm.343.


31/72

dapat berjalan kembali setelah adanya jalur perdagangan antar kota dan

desa, walaupun secara sembunyi-sembunyi dan penuh resiko tinggi. Selainitu, adanya kampanye Belanda untuk menarik simpati rakyat, melalui jawatan

sosial dengan membagi-bagi bahan pangan, sehingga dapat dimanfaatkan

oleh rakyat untuk sedikit mengatasi kesulitan ekonomi, khususnya masalah

pangan, tanpa harus memihak pada Belanda.56

Untuk memperbaiki perekonomian ini, pemerintah pada tanggal 5 Juli

1946 mendirikan BNI, yang merupakan Bank umum pertama milik

Pemerintah Republik Indonesia dengan menempati gedung bekas Javasche

Bank Yogyakarta. BNI resmi di buka pada bulan Agustus 1946, dan untuk

pimpinan pertama di tunjuk Margono Djojohadikusumo.Selanjutnya dalam

usaha menghadapi blokade ekonomi Belanda yang semakin ketat,

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 17 tanggal 1 Oktober

1946 tentang Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI.Sedangkan sebagai

tindak lanjut dikeluarkan Undang-Undang Nomor. 19 tanggal 25 Oktober

1946 yang mengatur penukaran uang rupiah Jepang yang berlaku di

Indonesia pada waktu itu, diantaranya sebagai berikut:57

1. Lima puluh rupiah uang Jepang disamakan dengan satu rupiah ORI.2. Di luar Jawa dan Madura, seratus rupiah uang Jepang sama dengan satu

rupiah uang ORI.

Uang Republik Indonesia tersebut mulai berlaku pada tanggal 29

pukul 24.00, menjelang tanggal 30 November 1946. Sejak keluarnya mata

uang tersebut, harga-harga mulai turun, tetapi tidak lama persediaan barang-

barang menipis dan peredaran barang dari luar tidak ada sebagai akibat dari

blokade ekonomi dari pihak Belanda. Hal ini, pada gilirannya menimbulkan

56

SESKOAD,1993/1994:op.cit, hlm. 115.57http//: sejarah-indonesia.6-12-2013


32/72

penderitaan rakyat, sehingga melahirkan perdagangan gelap menjadi

semakin merajalela.

58

Ternyata Uang Republik Indonesia ini, tidak hanya bermakna politis

tetapidimaksudkan untuk menyehatkan jalannya perekonomian Indonesia,

karena uang Jepang ketika itu telah mengalami inflasi yang sangat parah.

Makna politik dengan di keluarkan ORI itu adalah untuk menjadi alat

perjuangan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi Belanda. Dimasa

perang kemerdekaan, dengan ekonomi darurat perang, kehidupan sektor

ekonomi berada didalam pengendalian pemerintah. Peranan golongan

swasta terdesak, namun demikian golongan ini tetap berusaha untuk

memainkan perannya dalam usaha perekonomian negara. Namun satu hal

yang menganggu masalah ekonomi berkaitan erat dengan soal politik yaitu

mengenai alat pembayaran yaitu ORI dan sesudah Belanda memasuki

Yogyakarta beredar pula uang merah Belanda atau dikenal dengan uang

federal. Pada awalnya rakyat merasa ragu-ragu dan takut untuk menerima

uang Belanda ini, sebab mengandung resiko yang sangat besar yaitu barang

siapa yang menerima dan menggunakan uang musuh , oleh kalangan para

pejuang kita akan dianggap membantu Belanda dan dicap sebagai

pengkhianat Bangsa. Akan tetapi berhubung adanya tekanan-tekanan moril

dan ekonomi Belanda, maka akhirnya rakyat menerima juga uang Belanda,

disamping tetap menggunakan ORI.59

Sektor lain dari segi perekonomian, khususnya sesudah Belanda

menyerang Yogyakarta, yakni bidang pertanian. Selama masa perjuangan

bersenjata, tidak ada sumber lain yang masih hidup selain pertanian. Para

petani memegang peranan penting, sebab selain menjadi tempat berlindung

bagi pengungsi dari kota, juga sumber logistik para pejuang. Bahkan tidak

jarang mereka menjadi pembantu intelijen bagi para gerilyawan. Keadaan

58

http//: sejarah-indonesia.6-12-201359Lihat situs kraton Yogyakarta : www. Kraton_yogyakarta. co.idakses 5-12-2013


33/72

yang sulit dalam segi ekonomi yang melanda rakyat ditambah dengan

tindakan bersenjata dari pihak militer Belanda, membuat rakyat benar-benarmenderita. Tetapi jiwa dan semangat rakyat Yogyakarta pada khususnya dan

Indonesia pada umumnya tetap jiwa dan semangat Republik , serta tetap

setia untuk menegakkan dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17

Agustus 1945.60

1.6Aspek Sosial BudayaSetelah melihat makna simbolik kraton Yogyakarta, sebagai pusat

kebudayaan dan kehidupan masyarakat Jawa, sekarang dicoba untuk melihat

berbagai ritual sebagai bagian dari tradisi kraton Yogyakarta yang juga

mengandung nilai-nilai religiusitas yang cukup tinggi. Diantara upacara/ritual

itu adalah Garebeg. Ada tiga macam upacara Garebeg, yaitu Garebeg Pasa

untuk merayakan Idul Fitri, Garebeg Besar pada bulan Besar atau Dzulhijjah

untuk merayakan Idul Qurban, dan Garebeg Mulud untuk merayakan

Maulud (kelahiran) Nabi Muhammad SAW. Khusus yang terakhir, upacara itu

disebut Sekaten, yang konon, berasal dari Syahadatain atau dua kalimah

Syahadah.61

Di dalam ritual-ritual ini dikumpulkan sedekah di dalam masjid Kraton

(Agung). Sesudah pembacaan doa-doa berbahasa Arab, sedekah-sedekah itu

dibagi-bagikan kepada sekitar puluhan ribu orang. Obyek-obyek ini, terutama

gunungan yang terbuat dari nasi ketan, sebagian besar berisi berkah dan

dianggap bisa menjamin kesejahteraan dan kesehatan penduduk.Sebelum

dan selama pembagian gunungan berlangsung, Sultan duduk di atas tahta,

dikelilingi oleh anggota-anggota kraton dan pusaka yang sangat sakti.

Perhatiannya menagrah ke Tugu, sebuah monumen yang terletak di bagian

60SESKOAD,1993/1994:op.cit, hlm. 119.

61

Sri Sultan Hamengkubowono X, Sambutan, dalamIslam dan Khasanah Budaya KratonYogyakarta, (Yogyakarta : Yayasan Kebudayaan Islam Yogyakarta, 1998), hlm. ix-x


34/72

utara kraton yang mensimbolisasikan kesatuan manusia dengan Allah. Pada

saat itulah, Sultan mencapai kesatuan mistik. Inilah sumber berkah yangutama yang dibagi-bagikan kepada sekumpulan orang yang sudah menunggu.

Sultan dengan demikian, bisa memanfaatkan pencapaian mistiknya sebagai

suatu upaya menegarkan keabsahan kraton. Di salam ritual ini, ia tidak

semata-mata sebagai Wakil Allah; ia adalah, dengan semua keinginan dan

tujuan, Allah itu sendiri. Karena itu, ia menyampaikan berkah ilahiyah

langsung kepada para pengikutnya.62

Ritual ini dan teori kerajawian yang menjadi dasarnya adalah produk

dari suatu imperalisasi doktrin sufi mengenai qutb. Qutb adalah poros

dunia dan wali paling terkemuka. Ia menjaga alam dan berperan sebagai

pengatur spiritual untuk seluruh dunia. Schimmel menggambarkan perannya

dalam sufisme : Dunia tidak akan ada tanpa kutub atau poros yang

menggerakkan dunia hanya seperti sebuah penggilingan menggerakkan

porosnya dan tidak berlaku sebaliknya.63

Sultan, karena itu, merupakan qutb negara. Sebagai konsekuensi

pencapaian kesatuan mistik ini, ia membela integritas hukum, mengontrol

sumber-sumber kesaktian (pusaka dan tempat-tempat kramat), dan berperan

sebagai penyalur yang melaluinya berkah dan inspirasi ilahiyah ditebarkan ke

masyarakat. Perannya sebagai pembimbing spiritual ditonjolkan dalam

garebeg, saat tiap orang diminta untuk melafalkan pengakuan iman sebelum

menerima bagian gunungan. Perbedaan prinsipil antara rumusan kraton Jawa

dan Sufi Klasik berkaitan dengan doktrin ini, terletak pada keharusan Sultan

berperan sebagai sumber kesejahteraan material dan berkah spiritual ini.

Namun, ini lebih merupakan akibat digunakannya doktrin kesatuan mistik

sebagai basis orde politik dan sosial daripada sebagai perbedaan ideologis

fundamental apa pun.64

62Mark R. Woodward, Islam Jawa op.cit., hlm. 265-266

63

Annemarie Schimmel, Dimensi Mistik dalam Islam, (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 20064Mark R. Woodward, Islam Jawa op.cit., hlm. 267


35/72

Menanggapi berbagai ritual dalam tradisi kraton Yogyakarta itu, Prof

Simuh memberikan ulasannya, bahwa semuanya mencerminkan perkawinanbudaya antara budaya Islam (dalam hal ini aliran sufisme) dengan budaya

Hindu-Budha, bahkan dengan budaya animisme-dinamisme. Dan tampak

karakter kraton sentrisnya dan sifat mistiknya.65

Apakah model perkawinan budaya seperti yang digambarkan dalam

upacara/ritual kraton masih dianggap sebagai bagian Islam otentik, artinya

tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam? Para pembaharu Islam tentu

memandang bahwa itu bukan bagian dari ajaran Islam, kalau toh ada nuansa

Islamnya, maka dianggap sebagai Islam sinkretik yang tidak lagi otentik

sebagaimana apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad (sunnah rasul). Akan

tetapi penulis di sini mencoba untuk melihat dari sisi lain, bahwa dalam Islam

pun terdapat berbagai sudut pandang (perspective) dalam melihat berbagai

persoalan keagamaan.66

Sebagai sebuah kenyatan sejarah, agama dan kebudayaan dapat

saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama

adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan

juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya.

Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan

kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu

yang final, universal, abadi (parennial) dan tidak mengenal perubahan

(absolut). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer.

Agama tanpa kebudayaan memang dapat bekembang sebagai agama pribadi,

tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat

tempat.67

65Simuh, Sufisme Jawa op.cit., hlm. 130


67

Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Essai-Essai Agama, Budaya, dan Politik dalam BingkaiStrukturalisme transendental,Bandung : Mizan, 2001, hal. 196


36/72

Interaksi antara agama dan kebudayaan itu dapat terjadi dengan,

pertama agama memperngaruhi kebudayaan dalam pembentukannya,nilainya adalah agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Contohnya

adalah bagaimana shalat mempengaruhi bangunan. Kedua, agama dapat

mempengaruhi simbol agama. Dalam hal ini kebudayaan Indonesia

mempengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari padepokan

dan hajar. Dan ketiga, kebudayaan dapat menggantikan sitemnilai dan simbol

agama.68

Seiring dengan perkembangan sejarah DIY, penduduk di daerah

Yogyakarta inipun mengalami perubahan yang sangat dinamis. Sejak

berdirinya kerajaan Mataram sampai kini penduduk Yogyakarta dari masa ke

masa semakin pesat perkembangan sejalan dengan pertumbuhan penduduk

di Tanah Air. Apalagi saat ini, Yogyakarta merupakan tempat bertemunya

masyarakat dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga membentuk

suatu masyarakat yang heterogen. Apalagi Yogyakarta sebagai kota pelajar,

yang sarat akan sarana dan prasarana pendidikan yang tumbuh subur di

wilayah ini. Dengan demikian, mendorong datangnya para pelajar untuk

menuntut ilmu guna menyongsong masa depan.69

Migrasi secara besar-besaran telah lama terjadi pada waktu Sultan

Agung berkuasa. Saat itu Sultan Agung berusaha mendatangkan penduduk

dari daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan. Cara Sultan Agung merangkul

daerah-daerah yang telah ditaklukkan adalah dengan memboyong sebagian

besar penduduk ke pusat kerajaan. Oleh karena itu, setelah terjadi

penaklukkan lalu diikuti migrasi ke pusat. Dalam konteks ini, migrasi tersebut

bukan karena adanya faktor pendorong namun karena adanya faktor penarik

yang didasarkan atas kepentingan politik.70

68Ibid., hal. 195

69

http//:sejarah-kraton-jogja.6-12-201370Ibid, hlm. 37.


37/72

Adanya penduduk yang berasal dari berbagai daerah ini secara

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tata kehidupan dalammasyarakat. Sejarah Indonesia mencatat banyak kaum intelek yang lahir dan

dibesarkan di kota Yogyakarta, mereka ini mempunyai andil yang sangat

besar pada saat-saat penting dan menentukan nasib bangsa Indonesia.71

Menjadikan kota Yogyakarta sebagai Ibukota negara Republik

Indonesia, ketika itu merupakan suatu pilihan yang tepat. Semangat

kemerdekaan yang tinggi dari penduduk dan didukung oleh sikap tegas dari

Sri Sultan merupakan modal besar . Kota Yogyakarta saat itu berada dalam

suasana demam kemerdekaan. Nampaklah rakyat menyambut peristiwa itu

dengan semangat yang tinggi. Seperti yang diceritakan oleh Ali

Sastroamidjojo, sebagai berikut:

Suasana Yogyakarta waktu itu adalah suasana kebebasan dan

keamanan. Tetapi terasa sekali sebagai suatu kota yang hidup di tengah-

tengah pergolakan revolusi. Banyak pemuda-pemuda berambut gondrong

dan bersenjata masih berkeliaran. Pada umumnya pakaiannya compang-

camping. Sikap dan tingkah laku mereka masih seperti pejuang-pejuang yang

baru saja menang perang dan dengan tingkah laku yang serba serampangan

inilah yang merupakan kekuatan revolusi kita, tanpa mereka ini mungkin

sejarah kemedekaan negara kita akan lain, sekali keseduhannya.72

Berpindahnya Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta, membawa

perubahan yang sangat besar, karena dengan cara mendadak kota

Yogyakarta telah di banjiri penduduk yang berasal dari Jakarta dan penduduk

dari daerah lain. Oleh karena itu, Yogyakarta mengalami bermacam-macam

kesulitan terutama dalam soal perumahan, baik untuk keperluan kantor-

kantor kementrian atau jawatan-jawatan, dan juga sebagai tempat tinggal.

Namun hal itu, akhirnya dapat diterima dengan tangan terbuka oleh

71http//:sejarah-kraton-jogja.6-12-2013

72

Depdikbud.Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Proyek Penelitian dan Pencatatan KebudayaanDaerah.1976/ 1977, op.cit, hlm. 321.


38/72

penduduk Ibukota, sehingga hampir semua kepala rumah tangga dengan

senang hati menerima kedatangan mereka.

73

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menyerahkan semua

gedung-gedung untuk keperluan para pemimpin negara dan keperluan

kantor-kantor kementrian dan jawatan-jawatan. Bagaimanapun juga, Ibukota

kita menerima kewajiban yang sangat berat sampai batas kekuatan yang

terakhir. Mereka melakukan hal ini semua, karena berkeyakinan bahwa ini

merupakan panggilan suci untuk kepentingan Nusa dan Bangsa.74

Partisipasi lain dari masyarakat Yogyakarta dimasa revolusi adalah

munculnya dapur umum serta peranan PMI , ini merupakan bentuk

partisipasi dari kaum ibu,anak-anak. Karena kaum muda sudah mengungsi

keluar kota atau aktivitas bergerilya. Para wanita yang tinggal dalam kota

juga tidak tinggal diam. Mereka mengorganisasi dapur umum untuk

memenuhi kebutuhan gerilyawan yang masuk kota. Di antara mereka

terdapat antara lain Sulianti Sulaiman, Ny. Budiharjo, Kurianingrat dan Ibu

Ruswo. 75 Selain itu, merupakan realisasi dari tindak kebiasaan gotong

royong, sifat ringan tangan dan saling tolong menolong pada hakekatnya ciri

kepribadian bangsa Indonesia.

Pada masa pendudukan pemerintahan Belanda, Sri Sultan Hamengku

Buwono IX merupakan tokoh sentral bagi para pejuang. Keadaan kota

Yogyakarta sangatlah memprihatinkan, semua pejabat dari tingkat tinggi

sampai rendah dapat dikatakan semua menderita. Uang gaji tidak ada,

sedangkan keluarga harus makan. Dalam keadaan demikian, tidak jarang

pilihan bagi seseorang adalah tetap setia kepada RI, karena lebih baik

menderita daripada pindah kerja pada Belanda dan hidup berkecukupan.

Sultan Hamengku Buwono IX melihat penderitaan banyak orang

73http//:sejarah-kraton-jogja.6-12-2013

74 Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun.1956,Kota Yogyakarta 200 Tahun 7 Oktober

1756, hlm. 33.75G. Moedjanto,1988, Indonesia Abad Ke 20 Jilid I,Yogyakarta: Kanisius.hlm. 45.


39/72

disekelilingnya tidak tinggal diam, Beliau membuktikan sikap konsekuen

terhadap anjurannya sendiri dalam pidato radio, agar setiap orang bersediamengorbankan apa saja bagi keselamatan Republik. Beliau tanpa ragu-ragu

membuka peti harta kraton dan membagi-bagikan pada rakyat yang

memerlukan. Uang perak Gulden Belanda disumbangkan bagi orang yang

berpangkat tinggi sampai mereka yang berpangkat rendah. Tidak hanya

terbatas pada bantuan perorangan yang di berikan , tetapi juga keperluan

pasukan bergerilya untuk melawan Belanda dan bagi PMI sebagian dibiayai

dari uang perak persediaan Kraton Yogyakarta.76

Masa revolusi ini , ternyata tahta Sri Sultan Hamengku Buwono IX

benar-benar di serahkan pada rakyat. Perhatian sebagian besar dicurahkan

bagi rakyat, maka bukan hal yang aneh, bila Kraton Yogyakarta dipergunakan

untuk kepentingan rakyat banyak. Sebagai bukti, atas kehendak Sri Sultan HB

IX mulai dari Pagelaran sampai Bangsal Witana dan kanan kiri dipakai untuk

kepentingan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Gajah Mada. Demikian pula

dengan rumah sakit Sardjito awalnya juga dari dalam Kraton Kasultanan

Yogyakarta.77

Keadaan yang serba tidak menentu, ternyata sangat mempengaruhi

prilaku dan kehidupan masyarakat. Hal ini pada hakekatnya dapat dipahami,

karena masa itu bangsa Indonesia dihadapkan suasana perjuangan. Oleh

karena itu, kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, menyebabkan

karya-karya dihasilkan para budayawan sangat didominasi oleh jiwa serta

ekspresi perjuangan. Jiwa nasionalisme dan patriotisme inilah, nantinya

menjadi pilar yang sangat kokoh dalam usaha mempertahankan

kemerdekaan RI. Sebagai contoh: Dengan berdirinya Perguruan Taman Siswa

di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922, di bawah pimpinan Ki Hajar

Dewantara, kebudayaan di Indonesia bisa menyaring kebudayaan dari luar,

76

Mohammad Roem, Muchtar Lubis, 1982.op.cit., hlm. 77.77Lihat situs kraton Yogyakarta : www. Kraton_yogyakarta. co.idakses 5-12-2013


40/72

sebab Taman Siswa merupakan badan perjuangan yang berjiwa nasional

dengan menggunakan kebudayaan sendiri sebagai dasar perjuangan,sehingga masyarakat Indonesia dapat menghargai kebudayaan yang

berkembang di Indonesia terutama pada masa perang kemerdekaan. Salah

satu budayawan Indonesia adalah Nugroho Notosusanto. Ia merupakan salah

satu saksi sejarah pada masa revolusi, dengan melihat peristiwa revolusi

kemerdekaan. Hasil karya yang pernah diciptakannya adalah Bertajuk Hujan

Kepagian.78

1.7Aspek MiliterPada mulanya sistem birokrasi pemerintahan menganut sistem militer

sebagaimana kerajaan Mataram. Seorang pegawai pemerintah juga

merupaken seorang serdadu militer. Begitu pula para pimpinan kabinet

kerajaan karena jabatannya merupaken komandan militer, bahkan kalau

perlu mereka harus ikut bertempur membela kerajaan. Walaupun begitu

untuk urusan pertahanan terdapat tentara kerajaan yg dikenal dengan abdi

Dalem Prajurit.79

Tentara Kesultanan Yogyakarta hanya terdiri dari angkatan darat saja

yg dikelompokkan menjadi sekitar 26 kesatuan. Selain itu terdapat pula

paramiliter yg berasal dari rakyat biasa maupun dari pengawal para penguasa

di Manca Nagara. Pada paruh kedua abad 18 sampai awal abad 19 tentara

kerajaan di Yogyakarta merupaken kekuatan yg patut diperhitungkan.

Walaupun Sultan merupaken panglima tertinggi namun dlm keseharian

hanya sebagian saja yg berada di dlm pengawasan langsung oleh Sultan.

78

http//:sejarah-nasional.5-12-201379Lihat situs kraton Yogyakarta : www. Kraton_yogyakarta. co.idakses 5-12-2013


41/72

Sebagian yg lain berada di dlm pengawasan Putra mahkota & para pangeran

serta pejabat senior yg memimpin kementerian/kantor pemerintahan.

80

Kekuatan pertahanan menyurut sejak dimakzulkannya HB II oleh

Daendels pada 1810 & ditanda tanganinya perjanjian antara HB III dengan

Raffles pada 1812. Perjanjian itu mencantumkan Sultan harus melakukan

demiliterisasi birokrasi kesultanan. Sultan, pangeran, & penguasa daerah tak

boleh memiliki tentara kecuali dengan izin pemerintah Inggris & itupun hanya

untuk menjaga keselamatan pribadi sang pejabat. Kekuatan pertahanan

benar-benar lumpuh sesudah selesainya perang Diponegoro pada tahun

1830. Tentara Kesultanan Yogyakarta hanya menjadi pengawal pribadi

Sultan, Putra Mahkota, & Pepatih Dalem. Jumlahnya sangat dibatasi &

persenjataannya tak lebih dari senjata tajam & beberapa pucuk senapan tua.

Pertahanan menjadi tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda.81

Sebagai pengganti kekuatan militer yg dikebiri Kesultanan Yogyakarta

dapat membentuk polisi untuk menjaga keamanan warganya. Pada 1942,

untuk mengindari keterlibatan kesultanan dlm perang pasifik Sultan

membubarkan tentara kesultanan. Keputusan ini kemudian dikukuhkan dlm

perintah Pemerintah Militer Angkatan Darat XVI Jepang pada bulan Agustus

1942. Dengan demikian kesultanan tak memiliki lagi kekuatan militer.82

Dalam rangka melaksanakan pemerintah Militer sebagai usaha

mewujudkan suatu pertahanan rakyat semesta, baik yang bersumber pada

unsur kekuatan bersenjata maupun kekuatan serta dukungan rakyat, telah

dirumuskan oleh TNI sejak 5 Mei 1947, jauh sebelum agresi militer Belanda

II. Langkah untuk merealisasikan strategi dan taktik pemerintah militer ini

ditempuh melalui peraturan pemerintah maupun keputusan Menteri

Pertahanan. Sedangkan pelaksanaan pemerintah militer di DIY, berpedoman

pada Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1948 tentang Pemerintah Militer di


81



42/72

daerah Jawa yang menyatakan bahwa Badan dan Jawatan yang penting

dimiliterisasikan dan berlaku hukum militer baginya. Semua kegiatan yangdilakukan baik pemerintahan sipil maupun militer dapat berjalan dengan

baik. Hal ini, dikarenakan selain sikap tegas dari Sri Sultan HB IX dan Paku

Alam VIII yang tidak mau bekerjasama dengan Belandadan di sebabkan

karena dukungan dari rakyat yang tetap konskuen tidak mau membantu

Belanda. Setiap pemimpin menengah dan bawah didaerah yang diajak

bekerjasama dengan Belanda selalu saja ditolak dengan alasan menunggu

Ngrasa Dalem.83

Pada waktu Ibukota RI pindah ke Yogyakarta, diikuti oleh para

pemimpin beserta keluarga dan Republiken (pejuang) untuk melanjutkan

perlawanan terhadap agresi Belanda. Perpindahan penduduk itu,

menyebabkan bertambahnya penduduk kota Yogyakarta dari 17.000 jiwa

menjadi 600.000 jiwa.84

Sedangkan dari sumber lain disebutkan bahwa

sebelum agresi militer Belanda II, kota Yogyakarta berpenduduk 500.000

jiwa. Keadaannya lebih padat dibandingkan dengan luar kota, karena banyak

penduduk atau pengungsi dari Jakarta, Semarang, Jawa Barat, Jawa Timur

dan lain-lain yang tinggal di Yogyakarta. Setelah Belanda menduduki

Yogyakarta jumlah penduduk menjadi sekitar 300.000 jiwa, karena banyak

yang mengungsi ke luar kota. Penduduk Yogyakarta tersusun dalam

komponen perjuangan, yang masing-masing mempunyai tugas masing-

masing sesuai dengan komponen dan fungsinya. Militansi rakyat

ditumbuhkan melalui motivasi kemerdekaan dan kedaulatan. Dimana-mana

rakyat melakukan perlawanan baik fisik maupun secara non fisik.85

Sebagian dari mereka ini, tergabung dalam kesatuan-kesatuan juang

seperti: TNI, Tentara Pelajar, laskar-laskar rakyat dan bersama-sama rakyat

83Mohammad Roem, Muchtar Lubis, 1982.op.cit., hlm. 121

84Depdikbud. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan

Daerah, 1977, op.cit. hlm. 319.

85SESKOAD,1993/1994:op.cit. hlm. 159.


43/72

yang lain untuk menghadapi agresi Belanda. Kehidupan mereka inipun

berbaur, saling membantu, saling bekerjasama, saling melindungi denganrakyat yang ada di pedesaan. Akan tetapi dengan jatuhnya kota Yogyakarta

ke tangan Belanda tanpa ada perlawanan yang berarti, menyebabkan

kepercayaan rakyat kepada TNI menjadi menurun. Hal ini dapat dipahami

karena sebagian rakyat tidak mengetahui taktik dan strategi yang dijalankan

TNI. Namun dengan keberhasilan TNI, dalam menyakinkan masyarakat, lama

kelamaan rakyat sadar dan menjadi mengerti, sehingga tetap terjalin

persatuan dalam melaksanakan perjuangan, terlebih pada saat perang

gerilya. Ternyata usaha ini dapat berhasil dengan gemilang, terbukti adanya

pengakuan dari dunia internasional terhadap kedaulatan negara Indonesia.86

Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, menghasilkan keputusan

untuk tidak segera membentuk tentara reguler, melainkan membentuk

Badan Penolong Keluarga Kurban Perang, yang secara terorganisasi

merupakan sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Di dalam Undang-undang

pembentukannya, fungsi BKR secara samar-samar disebutkan untuk

memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan

negara yang bersangkutan.87

BKR akan ditempatkan dibawah pengarahan KNIP, dan cabang-

cabangnya akan dibentuk disemua tingkat pemerintahan yang lebih rendah,

di bawah pengawasan cabang-cabang Komite Nasional Indonesia (KNI)

didaerah. Pemuda-pemuda dengan berbagai latar-belakang diperbolehkan

masuk BKR. Namun yang diutamakan terutama bekas anggota-anggota PETA,

sedangkan pimpinan BKR terutama jatuh ke tangan opsir-opsir PETA.Korps

perwira BKR dengan cepat merasa terikat kepada pemerintah, dan disiplin

umumnya jauh lebih baik bila dibandingkan dengan organisasi-organisasi

kelaskaran yang menolak untukdilebur ke dalam BKR dan pada umumnya

86

http//:sejarah-indonesia.5-12-201387A. H. Nasution, 1963, Tentara Nasional Indonesia, Bandung-Jakarta: Pustaka Militer, hlm. 109.


44/72

tetap bersikap biasa menerima perintah dari pemerintah. Hambatan yang

paling besar bagi BKR untuk mencapai tingkat efisiensi militer yang lebihtinggi adalah tidak adanya sebuah komando yang terpusat yang dapat

mengangkat anggota-anggota korps perwira.88

Pendaratan sekutu pada akhir Setember 1945 memaksa pemerintah

untuk mempertimbangkan persoalan menentang invasi Belanda atau

memperjuangkan kemerdekaan nasional, melalui perundingan dengan

Belanda. Untuk itulah , maka pemerintah Indonesia harus memperkuat

Angkatan Bersenjata agar dapat tetap menguasai suatu situasi politik yang

mengancam kehidupan bangsa Indonesia.Maka tanggal 5 Oktober 1945 BKR

diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang berfungsi

memelihara keamanan dalam negeri dan bukan menghadapi musuh luar

negeri. Wakil Pesiden Moh. Hatta memanggil mantan mayor KNIL Oerip

Soemohardjo ke Jakarta dan diberikan tugas untuk membentuk susunan

organisasi TKR (Tentara Keamanan Rakyat).89

Akhirnya Oerip Soemohardjo

berhasil menyusun organisasi Markas Tertinggi TKR beserta komandan-

komandannya.90

Sehubungan Oerip Soemohardjo pada waktu itu bertempat

tinggal di Yogyakarta, maka panggilan dari Jakarta bagi Bapak Oerip

Soemohardjo melalui KNI DIY. Setelah kembali dari Jakarta, beliau lapor lagi

pada KNI DIY dan minta bantuan KNI DIY, supaya di usahakan gedung untuk

Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat.Dengan demikian, Pemerintah

Pusat RI masih tetap berada di Jakarta, dan Markas Tertinggi TKR telah

berkedudukan di Yogyakarta. Markas tertinggi TKR , dipimpin oleh beliau

sebagai Kepala staf.91

Berkaitan dengan itu untuk menghimpun dan mengkoordinasikan

timbulnya pasukan-pasukan bersenjata, Republik mengambil sikap yang

88http//:sejarah nasional-indonesia.6-12-2013

89 Ulf Sundhaussen,Politik Militer Indonesia 1945-1967, Jakarta : LP3ES, hlm. 13.

90

Ibid,hlm. 62.91Ibid,,hlm. 51.


45/72

secara simbolis lebih militan. Pada tanggal 1 Januari 1946 Kementrian

Keamanan diubah nama menjadi Kementrian Pertahanan, suatu isyaratbahwa kementrian sekarang mendapat tanggung jawab yang lebih luas.

Dalam waktu yang bersamaan, Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara

Keselamatan Rakyat, namun nama ini pun masih belum memuaskan dan

pada tanggal 24 Januari, TKR diberi nama baru sebagai Tentara Republik

Indonesia(TRI). Selain itu, dibentuk pula sebuah panitia besar untuk

Reorganisasi Tentara dengan Letjen Oerip Soemohardjo sebagai ketuanya,

dengan tugas mencari jalan untuk meningkatkan efisiensi tentara, sebagai

suatu kekuatan mengenai pembentukan laskar rakyat sebagai pembantu TKR.

Demikianlah dua macam tindakan pemerintah yakni pertama membentuk

TKR dan kedua memberikan kesempatan untuk membentuk kelaskaran

dengan maksud untuk memperkuat perjuangan, tetapi ternyata justru

menimbulkan konflik dan bentrokan senjata yang dapat memperlemah

perjuangan.92

Namun dengan di bentuknya TKR, hal ini tidak berarti bahwa seluruh

rakyat yang terhimpun dalam TKR tidak tertampung tidak berarti lantas

berhenti berjuang dalam persenjataan, melainkan melanjutkan perjuangan

bersenjata dalam bentuk barisan atau laskar. Keberadaan barisan atau laskar

ini, ditetapkan melalui penetapan pemerintah No. 6 tahun 1945, kemudiaan

setelah dikeluarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tentang

pendirian p

yogyakarta sebagai ibukota ri pada masa perang kemerdekaan tahun

Documents