4. paparan dit pb2tr-refleksi moratorium

7/25/2019 4. Paparan Dit PB2TR-Refleksi Moratorium

1/7

Ir. Heru Susanto W.Dir. Penetapan Batas Bidang Tanah dan RuangBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia


2/7

PERAN DAN CAPAIAN BPN RI DALAM

PELAKSANAAN INPRES 10/2011

BPN RI terlibat aktif dalam penyusunan dan revisilampiran peta PIPIB:

Note:

Pengurangan jumlah dan luas karena ada koreksi dan validasi ulang.

PETA LAMPIRANPIPIB

JUMLAH BIDANGTERDAFTAR

LUAS HGU(Ha)

REVISI I 15 741 8.847.492

REVISI II 12 809 7.008.182

REVISI III 6.942 5.292.402


3/7


4/7

KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH DENGAN

PELAKSANAAN INPRES 10/2011

Keuntungan yang diperoleh antara lain adalah : Terintegrasinya data base hak atas tanah (HGU & HPL) yang

digunakan dalam penentuan peta lampiran Moratorium Hutan Alam

Primer dan Lahan Gambut.

Peta Moratorium dan Kawasan Hutan menjadi acuan dalam

penentuan areal yang dapat dilakukan pendaftaran hak atas

tanahnya dan sebaliknya.

Memperoleh data sekunder dari instansi yang lain terkait

Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, seperti data

tambang, hutan, dll yang digunakan sebagai bahan analisis data

pada pelayanan pertanahan.


5/7

TANTANGAN BPN RI

DALAM PELAKSANAAN INPRES 10/2011

Tantangan dalam pelaksanaan Moratorium Hutan Alam Primer danLahan Gambut :

Kegiatan inventarisasi dan integrasi data hak atas tanah (HGU, HPL,

HM dll) perlu dilaksanakan secara kontinyu;

Plotting data peta-peta HGU lama yang masih berkoordinat lokal

kedalamBase Map => time consuming & costly. Kesulitan dalam identifikasi batas kawasan dan non-kawasan yang

masuk ke dalam areal Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan

Gambut di lapangan oleh karena :

- skala peta kecil

- tidak adanya Tata Batas yang ditetapkan di lapangan.


6/7

SARAN UNTUK PELAKSANAAN INPRES 10/2011

Saran untuk kelanjutan pelaksanaan Moratorium Hutan Alam Primer danLahan Gambut :

Data Sharingantar instansi sebaiknya dilakukan secara kontinyu.

Sistem pemetaan perizinan antar instansi sebaiknya menggunakan

sistem referensi pemetaan (base map) yang sama.

Batas kawasan hutan yang sudah definitif sebaiknya segeraditindaklanjuti dengan pelaksanaan tata batas di lapangan.


7/7

4. paparan dit pb2tr-refleksi moratorium

Documents